ALL CATEGORY
Moeldoko Kirim Somasi Ketiga kepada ICW
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengirimkan surat somasi ketiga kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) agar dalam waktu 5 x 24 jam menunjukkan bukti-bukti tuduhan keterlibatan mengambil keuntungan dari peredaran obat Ivermectin dan ekspor beras. "Kami berunding dengan Pak Moeldoko, ya, sudah kalau orang salah siapa tahu mau berubah. Kami berikan kesempatan sekali lagi, kesempatan terakhir kepada saudara Egi, surat teguran ketiga dan terakhir. Kami tegas katakan kami berikan 5 x 24 jam untuk mencabut pernyataan dan minta maaf kepada Pak Moeldoko," kata penasihat hukum Moeldoko, Otto Hasibuan, dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat. Somasi pertama Moeldoko dilayangkan pada tanggal 30 Juli 2021, kemudian somasi kedua pada tanggal 6 Agustus 2021. Dalam kedua somasi tersebut, Otto meminta peneliti ICW Egi Primayogha memberikan bukti-bukti dari mengenai pernyataan soal Moeldoko mengambil rente dari peredaran Ivermectin serta menggunakan jabatannya untuk melakukan ekspor beras. "Apabila tidak mencabut dan meminta maaf, saya nyatakan dengan tegas bahwa kami sebagai penasihat hukum akan melapor ke polisi," kata Otto. Otto menyebut Moeldoko sudah memberikan waktu yang cukup kepada ICW untuk menjawab somasi pertama dan kedua. Akan tetapi, dia merasa tidak puas dengan surat jawaban ICW. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk berlindung di balik demokrasi tetapi mencemarkan nama orang lain. "Jadi, kalau sampai tidak minta maaf, kami akan lapor kepada yang berwajib, ke kepolisian. Mudah-mudahan Pak Moeldoko sendiri yang akan melapor ke kepolisian," kata Otto. Menurut Otto, Egi Primayogha tidak membalas somasi Moeldoko, tetapi yang membalas somasi adalah Koordinator ICW Adnan Topan Husodo. "Di surat dia disebut sebagai Koordinator ICW saja, bukan kuasa hukum saudara Egi, padahal yang tegas yang memberikan menyampaikan siaran pers dan diskusi publik adalah Egi sendiri dan temannya, jadi perbuatan pidana itu tidak bisa dipindahkan kepada orang lain," ujar Otto. Dalam surat balasan ICW tersebut, Otto menilai ICW tidak dapat membuktikan analisis mengenai dugaan keterlibatan Moeldoko dalam peredaran Ivermectin dan ekspor beras. "Balasan mereka benar-benar melakukan fitnah dan pencemaran nama baik karena mereka mengatakan melakukan penelitian sebelum mengungkap ke media," katanya. Dalam balasan surat, lanjut dia, ternyata bila dilihat metodologinya tidak ada interview, hanya mengumpulkan data sekunder. Dengan demikian, ini bukan penelitian karena ICW hanya membuat analisis dengan menggabung-gabungkan cerita yang ada di media. Isi lain surat balasan ICW itu, ungkap Otto, adalah ICW mengakui adanya misinformasi. "Kalau mereka misinformasi, lalu melontarkan di media massa, sepatutnya mereka meralat atau mencabut pernyataan semula karena sudah merugikan Pak Moel, nama baik sudah telanjur tercemar, tidak bisa entengnya mengatakan misinformasi lalu selesai, harus tegas mencabut dan memulihkan nama Pak Moeldoko," kata Otto. Dalam konferensi pers ICW pada tanggal 22 Juli 2021 disebutkan bahwa Moeldoko dalam jabatannya sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) punya hubungan dengan PT Noorpay Nusantara Perkasa, yaitu mengadakan program pelatihan petani di Thailand. Perseroan Terbatas (PT) Noorpay sahamnya dimiliki oleh Sofia Koswara sebagai Wakil Presiden PT Harsen Laboratories, produsen Ivermectin yang disebut-sebut sebagai salah satu obat COVID-19. Jejaring itu diduga mencari keuntungan di tengah krisis pandemi lewat relasi politik, apalagi putri Moeldoko, Joanina Rachman, adalah pemegang saham mayoritas di PT Noorpay Nusantara Perkasa. ICW juga mengungkapkan pada awal Juni 2021, Ivermectin didistribusikan oleh PT Harsen ke Kabupaten Kudus melalui HKTI. (mth)
Satgas: Kasus Positif COVID-19 di Bali Sudah di Atas 100.000 Orang
Denpasar, FNN - Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali mencatat kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Pulau Dewata hingga 20 Agustus 2021 sudah mencapai angka 100.708 orang. "Untuk hari ini saja, tambahan kasus baru sebanyak 1.039 orang, sedangkan sehari sebelumnya juga tidak berbeda jauh yakni 1.025 orang," kata Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali Made Rentin di Denpasar, Jumat. Dari 1.039 kasus baru yang terkonfirmasi pada Jumat (20/8) ini, tersebar di semua kabupaten/kota di Provinsi Bali, yakni Kabupaten Jembrana (73 orang), Kabupaten Tabanan (126 orang), Kabupaten Badung (188 orang), Kota Denpasar (298 orang), dan Kabupaten Gianyar (125 orang). Kemudian di Kabupaten Bangli (42 orang), Kabupaten Klungkung (41 orang), Kabupaten Karangasem (58 orang), Kabupaten Buleleng (83 orang) dan lima orang berasal dari kabupaten luar Bali. Selain tambahan kasus harian yang masih tinggi, pada hari yang sama di Bali juga mencatatkan tambahan kasus kematian tertinggi akibat COVID-19, yakni 73 orang. Kasus kematian tertinggi ini tercatat dari Kota Denpasar 33 orang, kemudian dari Kabupaten Gianyar (13 orang), Kabupaten Badung (sembilan orang), Kabupaten Buleleng (tujuh orang), Kabupaten Tabanan (empat orang), Kabupaten Bangli (tiga orang), Kabupaten Karangasem (dua orang) dan Kabupaten Jembrana (dua orang). Secara kumulatif, kasus kematian karena COVID-19 di Provinsi Bali hingga Jumat (20/8) ini menjadi sebanyak 3.006 orang (2,98 persen). Untuk jumlah kasus aktif atau pasien positif COVID-19 yang masih dalam perawatan di rumah sakit, di tempat isolasi terpusat ataupun menjalani isolasi mandiri sebanyak 10.387 orang (10,31 persen). Sementara itu, mereka yang sudah sembuh dari COVID-19 sebanyak 87.315 orang (86,7 persen). Rentin juga menyampaikan capaian vaksinasi COVID-19 untuk di Provinsi Bali hingga Kamis (19/8), untuk tahap pertama sudah sebanyak 3.123.224 orang (104,24 persen) dan untuk vaksinasi tahap kedua sebanyak 1.527.115 orang (50,97 persen). Untuk mencapai kekebalan komunal (70 persen) di Provinsi Bali, vaksinasi COVID-19 ditargetkan menyasar sebanyak 2.996.060 orang. Rentin yang juga Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali itu kembali meminta masyarakat Bali untuk selalu disiplin melaksanakan 6M, yakni memakai masker standar dengan benar, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi bepergian, meningkatkan imun, dan menaati aturan. (mth)
Desa Tete Batu Resmi Wakili Indonesia dalam Ajang Desa Wisata Dunia UNWTO
Mataram, FNN - Desa Tete Batu di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dipastikan mewakili Indonesia dalam ajang lomba desa wisata atau best tourism village yang diselenggarakan Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNWTO). "Tete Batu akhirnya pasti mewakili RI di ajang lomba desa wisata yang diselenggarakan oleh UNWTO," kata Kepala Dinas Pariwisata NTB, Yusron Hadi melalui telepon dari Mataram, Jumat. Ia mengatakan, informasi masuknya Desa Tete Batu ini diperoleh langsung dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang memastikan terdapat tiga desa wisata yang diusulkan mengikuti lomba di UNWTO, bersama dua desa wisata lainnya di Indonesia, yakni satu dari Yogyakarta dan satu lagi dari Nusa Tenggara Timur (NTT). "Pemerintah provinsi mengapresiasi upaya yang dilakukan Kabupaten Lombok Timur yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pengusulan lomba ini. Gubernur NTB dan Bupati Lombok Timur mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas atensi dan keputusan Kemenparekraf pada 19 Agustus, menetapkan desa wisata Tete Batu sebagai peserta lomba UNWTO. Terima kasih atas dukungan Mas Menteri Parekraf semoga Tete Batu juara," tutur Yusron Hadi. Menurut mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB ini, terdapat enam keunggulan yang menjadi daya tarik wisata di Desa Tete Batu. Di antaranya warisan (haritage), budaya, air terjun yang terdapat lebih dari tiga titik, bumi perkemahan (camping ground), wisata ramah lingkungan (Ecogreen) dan memiliki lintasan down hill atau sepeda sepeda gunung. "Saat ini kami sedang berada di Desa Tete Batu bertemu dengan Pak Kades, pengelola desa wisata dan pokdarwis untuk pendampingan lomba. Bentuknya non teknis dan teknis, non teknis bisa pemahaman akan lomba maupun capacity building pengelola desa wisata, sedangkan teknisnya dukungan penataan kawasan dan pendampingan dilakukan oleh semua pihak," sambung Yusron Hadi. Desa Wisata Tete Batu sendiri menjadi salah satu tempat untuk menikmati pesona keindahan pemandangan di kaki selatan Gunung Rinjani. Desa ini memiliki pesona keindahan panorama pegunungan dan persawahan, kontur tanah di Tete Batu seperti anak tangga yang membentuk persawahan subur nan hijau. Dilokasi ini juga sering menjadi buruan para pecinta fotografer khususnya mereka yang ingin mengambil keindahan Sunsrise yang sangat menawan, dan di kala senja datang, wisatawan akan merasakan seolah - olah menyatu dengan keadaan alam yang begitu tenang, sunyi, dan sejuk. Di tambah dengan pemandangan langit yang bewarna merah keemasan, berpadu dengan kokohnya puncak Gunung Rinjani. Desa wisata tetebatu juga menyuguhkan beberapa fasilitas penunjang bagi para wisatawan seperti, homestay, dan rumah makan yang mudah dijumpai. Selain keindahan persawahan dan pegunungan, di desa wisata Tetebatu Juga Terdapat beberapa Air terjun seperti, Air terjun Ulem - ulem, Air terjun Burung Walet, Air Terjun Kokok Duren, Air Terjun Seme Deye dan Air terjun Jeruk Manis. (mth)
Bupati Pringsewu Lakukan Pengisian Awal Bendungan Way Sekampung
Pringsewu, Lampung, FNN - Bupati Pringsewu Sujadi melakukan pengisian awal (impounding) Bendungan Way Sekampung di Pekon Bumiratu, Kecamatan Pagelaran, Jumat (20/08/21). Pengisian awal (impounding) Bendungan Way Sekampung dimulai dengan penandatanganan prasasti dan penekanan tombol sirene oleh Bupati Pringsewu didampingi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung Alexander Lida, Vice President Infrastructure I Division PT.Waskita Karya Lasino dan Manager Operasional II PT.Adhi Karya Ahmad Syamsu Bagiono. Bupati Pringsewu Sujadi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah merespons usulan pembangunan Bendungan Way Sekampung, sehingga telah terwujud sebuah bendungan yang sangat kokoh, termasuk jembatan penghubung Kecamatan Pagelaran dan Pagelaran Utara yang saat ini menjadi jembatan terpanjang di Lampung. "Terima kasih dan apresiasi juga disampaikan kepada para kepala pekon di wilayah Kecamatan Banyumas, Pagelaran dan Pagelaran Utara beserta masyarakat, yang berkaitan langsung dalam penyediaan lahan bendungan. Kita berharap dan berdoa keberadaan bendungan ini menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat," kata Sujadi. Kepala BBWS Mesuji Sekampung Alexander Lida pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Pringsewu atas dukungannya selama ini sehingga proses pembangunan Bendungan Way Sekampung berjalan lancar. Menurut Alex, pembangunan Bendungan Way Sekampung ini merupakan bagian dari pengembangan dalam rangka penyediaan air baku, baik untuk irigasi maupun air minum untuk sejumlah daerah di Provinsi Lampung. "Keberadaan Bendungan Way Sekampung di Pringsewu ini memberi dampak yang signifikan dalam penyediaan air baku, baik untuk irigasi maupun air minum," ujarnya. Sementara itu, Vice President Infrastructure I Division PT.Waskita Karya Lasino mengatakan keberhasilan pembangunan Bendungan Way Sekampung ini merupakan kolaborasi yang sangat baik diantara semua pihak yang terlibat. Selain itu, pembangunannya hampir semua menggunakan material dari lokasi di sekitar bendungan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut kaya akan material alam. Lebih lanjut dikatakan Lasino, kegiatan pengisian awal atau penggenangan ini merupakan bagian dari proses pembangunan Bendungan Way Sekampung, yang menjadi tanda bahwa pembangunan bendungan hampir selesai. "Saat ini progres pembangunannya mencapai 98 persen, sedangkan persen sisanya akan dilakukan setelah proses impounding," terangnya. (mth)
Pemerintah Masih Telaah Terkait Moratorium Sawit
Jakarta, FNN - Pemerintah masih mengadakan tinjauan dan penelaahan terkait apakah akan memperpanjang moratorium izin sawit yang berakhir pada September 2021, menurut Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kemenko Perekonomian Moch. Edy Yusuf. "Kita masih mengadakan penelaahan apakah kita perpanjang atau seperti apa. Namun, komitmen pemerintah sudah jelas luas tutupan sawit kita 16,38 juta hektare (ha) itu merupakan luas tutupan yang selalu kita jaga sejak moratorium dilaksanakan tidak ada lagi izin yang ke luar," kata Edy dalam diskusi virtual yang dipantau dari Jakarta pada Jumat. Dia menyebut berbagai langkah telah diambil pemerintah untuk memastikan berjalannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Perkebunan Kelapa Sawit itu seperti dengan pencabutan 12 izin perusahaan di Papua Barat. Indonesia sendiri saat ini, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833 Tahun 2019 tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit, memiliki luas tutupan perkebunan sawit mencapai 16,381 juta ha tersebar di 26 provinsi. Edy mengatakan terkait moratorium izin sawit itu, pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola. "Kebijakan pemerintah pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan, dalam hal ini terkait dengan kelapa sawit," ujar Edy. Dalam diskusi yang sama Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad mengatakan berbagai kelompok sipil mengharapkan agar pemerintah dapat memperpanjang moratorium tersebut. Hal itu karena menurutnya meski banyak sudah dicapai pemerintah lewat moratorium itu, seperti konsolidasi data dan selesainya penghitungan luas perkebunan sawit, masih terdapat beberapa isu yang harus dihadapi seperti perbaikan tata kelola. Nadia menyampaikan dibandingkan melakukan perluasan lebih baik fokus pada peningkatan produktivitas melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat tanpa harus membuka lahan baru. "Ini juga efektif sebenarnya untuk membantu mencegah kebakaran hutan," katanya. (mth)
Bawaslu Purworejo Umumkan 86 Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu
Purworejo, FNN - Bawaslu Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mengumumkan sebanyak 86 barang dugaan pelanggaran (BDP) yang tidak diketahui nama pemiliknya. Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo Nur Kholiq di Purworejo, Jumat, menjelaskan bahwa barang tersebut merupakan hasil pengawasan pelanggaran pada tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2018, Pilpres 2019, dan Pilkada 2020. Kholiq mengatakan bahwa pengelolaan barang dugaan pelanggaran ini sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Ia mengatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo membentuk tim untuk mengelola barang dugaan pelanggaran selama tahapan pemilihan tersebut. "Di Kabupaten Purworejo terdapat 86 barang dugaan pelanggaran yang tidak diketahui siapa nama pemiliknya, kemudian kami umumkan kepada masyarakat melalui laman resmi," katanya. Bagi masyarakat yang merasa memiliki barang tersebut, kata Kholiq, dapat mengambilnya di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo, Jalan Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo Nomor 14 Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Kepala Unit Pengelola BDP Bawaslu Kabupaten Purworejo Didik Budi Prasetyo mengatakan bahwa tim pengelola unit barang dugaan pelanggaran sudah mengumumkan melalui laman resmi, yakni purworejo.bawaslu.go.id dan juga dipasang langsung dipapan pengumuman sekretariat. Ia menyebutkan barang dugaan pelanggaran tersebut, antara lain dokumen elektronik berupa foto dan video, bahan kampanye berupa kaus, stiker, dan leaflet. "Jika ada masyarakat yang merasa memiliki barang tersebut, dapat mengambil dengan menunjukkan kartu identitas dan bukti-bukti kepemilikan barang tersebut," katanya. Ditegaskan pula bahwa pengambilan barang bukti tersebut paling lama 7 hari sejak pengumuman disampaikan. (mth)
Maksimalkan Gas Domestik, Dirjen Migas Resmikan SPBG Kaligawe
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat, sebagai upaya meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk domestik sekaligus mendorong transisi energi. SPBG Kaligawe berkapasitas 1 MMSCFD atau setara dengan 30.000 liter setara premium (lsp) per hari ini merupakan bagian program diversifikasi penggunaan BBM ke gas sektor transportasi. "Produksi gas bumi nasional cukup besar, sehingga harus dimanfaatkan secara maksimal untuk penggunaan dalam negeri dan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia," ujar Tutuka saat peresmian SPBG tersebut seperti dikutip dari laman Kementerian ESDM di Jakarta, Jumat. Turut mendampingi Dirjen Migas antara lain Sekda Kota Semarang Iswar Aminuddin, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto (secara online), Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Noor Arifin Muhammad, Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha (SPPU) PT Pertamina (Persero) Iman Rachman, dan Direktur Utama PT PGN Tbk M Haryo Yunianto. SPBG ini merupakan SPBG online yang dibangun dengan menggunakan dana APBN Ditjen Migas Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2015, yang kemudian diserahkan ke Pertamina melalui mekanisme penyertaan modal pemerintah. Stasiun Kaligawe telah terhubung dengan sumber gas dari pipa gas transmisi ruas Gresik-Semarang, sehingga siap untuk dioperasikan Pertamina melalui salah satu anak usahanya, subholding gas PT PGN Tbk. Pengoperasian SPBG Kaligawe ini diharapkan dapat mendorong masyarakat menggunakan kendaraan berbahan bakar gas yang ramah lingkungan, serta dapat melayani kebutuhan bahan bakar gas untuk kendaraan khususnya di wilayah Kota Semarang, termasuk bus rapid transit (BRT) Trans-Semarang. "Dengan konversi BBM ke BBG akan didapatkan emisi kendaraan lebih rendah sehingga menjadi lebih ramah lingkungan. Beroperasinya SPBG Kaligawe dapat mendorong masyarakat Semarang menggunakan BBG yang ramah lingkungan dan ekonomis. Untuk itu, semoga Pertamina Grup dapat merealisasikan rencana untuk memperluas pemanfaatan SPBG Kaligawe secara berkelanjutan," ujar Tutuka. Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Pembangunan SPBG Noor Arifin Muhammad menambahkan pemerintah dengan dana APBN, sejak 2011 hingga 2016 telah membangun 46 unit SPBG. Ke-46 SPBG itu berlokasi di Kota Palembang, Prabumulih, DKI Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang Selatan, Depok, Cilegon, Merak, Serang, Kabupaten Subang, Purwakarta, Cirebon, Indramayu, Semarang, Gresik, Sidoarjo, Surabaya, dan Balikpapan. Sampai saat ini SPBG yang telah beroperasi sebanyak 17 unit. Khusus di Kota Semarang, terdapat tiga unit SPBG yang telah dibangun yaitu Kaligawe yang merupakan SPBG online yang terkoneksi dengan pipa distribusi subholding gas dan untuk operasional akan menggunakan gas dari Blok Kangean dan Blok Muria. SPBG lainnya adalah SPBG Mangkang yang merupakan stasiun induk (mother station) yang dibangun dengan APBN 2014, namun hingga saat ini belum terhubung dengan sumber gas, sehingga belum dapat dioperasikan. "Terakhir, SPBG Penggaron merupakan daughter station yang mendapat supply gas dari SPBG Mangkang, sehingga dapat dioperasikan segera setelah SPBG Mangkang telah beroperasi," ujarnya. Lebih lanjut, Arifin menyampaikan pada saat ini, SPBG Kaligawe akan menyuplai kebutuhan bahan bakar bus Trans-Semarang. Pemerintah Kota Semarang juga merencanakan akan menggunakan BBG untuk truk sampah apabila SPBG Semarang beroperasi. Penghematan penggunaan BBG ini bisa mencapai sekitar 13 persen dengan asumsi kebutuhan solar untuk satu unit bus sekitar 50 liter per hari dengan harga Rp5.150 per liter. Jika menggunakan BBG biaya per lsp seharga Rp4.500. Dalam kesempatan yang sama, Direktur SPPU Pertamina Iman Rachman menjelaskan rata-rata pemakaian gas untuk 200 unit bus Trans Semarang sekitar 8.400 lsp. Dari pemanfaatan SPBG Kaligawe yang berkapasitas 30.000 lsp, masih ada sekitar 21.600 lsp yang bisa dipakai untuk 500-600 kendaraan lain. "Diharapkan SPBG Kaligawe ini menjadi salah satu titik suplai penyediaan bahan bakar gas di Jawa Tengah dan pada akhirnya dapat mendorong bisnis gas secara keseluruhan di wilayah tersebut. Nantinya, fasilitas ini juga dapat dioptimalkan untuk layanan compressed natural gas (CNG) sektor komersial sebagai salah satu upaya substitusi elpiji secara bertahap," ujar Iman. Direktur Utama PGN Haryo Yunianto menambahkan, PGN sebagai subholding gas Pertamina akan melakukan penambahan titik suplai bahan bakar gas khususnya sektor transportasi di tempat lain, sehingga dapat semakin mempermudah akses masyarakat. "Lokasi SPBG Kaligawe sudah cukup strategis di dekat ruas jalan nasional. Maka, perlu dilakukan survei lebih mendetail terutama capturing potensi demand transportasi di luar bus Trans-Semarang, seperti angkutan kota yang melewati Jalan Raya Kaligawe," ujar Haryo. Dengan beroperasinya SPBG Kaligawe berarti menambah jumlah outlet penyediaan BBG pada program konversi di sektor transportasi yang dikelola Pertamina Group. Ke depannya, akan dilakukan peningkatan utilisasi pada SPBG Kaligawe agar dapat melayani pelanggan di sektor rumah tangga dan industri ritel di wilayah Semarang dan sekitarnya. SPBG Kaligawe sekaligus menjadi realisasi manfaat dari jumperline Tambak Lorok guna menyediakan fleksibilitas dan keandalan infrastruktur penyaluran gas bumi di Jawa Tengah. (mth)
Aviliani Perkirakan Pekerja Sektor Informal Akan Semakin Meningkat
Jakarta, FNN - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani memperkirakan pekerja di sektor informal akan semakin meningkat ke depannya. "Bukan berarti ekonominya makin jelek, tapi di era sekarang milenial cenderung tidak mau kerja kantoran dan memilih membuka usaha sendiri bersama teman-temannya," ucap Aviliani dalam Webinar Outlook Perekonomian Global dan Indonesia di Jakarta, Jumat. Maka dari itu, Aviliani berharap agar pemerintah bisa menyesuaikan kebijakan di sektor informal, mengingat pajak biasanya hanya ditarik dari pekerja formal. Padahal, penghasilan milenial yang bekerja di sektor informal cenderung cukup besar dan lebih tinggi daripada di sektor formal. Dengan demikian, hal tersebut menyebabkan potensi penerimaan negara dari masyarakat kelas menengah atas yang bekerja di sektor informal tidak tertangkap. Selain itu, ia menyebutkan penyesuaian kebijakan pemerintah untuk sektor informal juga harus dilakukan agar masyarakat kelas bawah terdampak pandemi yang kehilangan pekerjaannya di sektor tersebut bisa mendapatkan bantuan sosial. "Sektor informal di Indonesia saat ini paling tinggi jumlahnya, artinya orang di sektor tersebut tidak tercapture dari sisi bantuan sosial karena tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan," kata Aviliani. Maka dari itu, data mengenai penerima bantuan sosial harus terus diperbaiki ke depannya, karena krisis akan selalu membawa dampak pada kebutuhan sosial yang tidak bisa ditunda, katanya. (mth)
Pemkot Jakbar Data Anak Yatim Korban COVID-19 untuk Dapat Bantuan
Jakarta, FNN - Pemerintah Kota Jakarta Barat mendata anak yatim piatu karena orang tuanya meninggal terkena wabah COVID-19, guna mendapatkan bantuan sosial. Pendataan tersebut dilakukan dalam rapat pertemuan dengan pihak Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat pada setiap kelurahan. "Jadi hari ini kami akan rapat koordinasi via zoom meeting nanti jam 3 sore bersama Kasie Kesra kelurahan," kata Seksi Perlindungan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Fatmawati di Jakarta, Jumat. Nantinya, anak-anak yatim yang berusia 12 tahun ke bawah bisa mendaftar diri ke kelurahan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, serta menyerahkan beberapa persyaratan administratif ke petugas kelurahan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga. "Yang dibutuhkan surat kematian dari rumah sakit, fotokopi KTP atau KK, ahli waris yang meninggal kemudian surat pernyataan positif bahwa betul meninggal karena wabah COVID-19," ujar Fatmawati. Setelah terdata, daftar nama tersebut akan diserahkan kepada wali kota untuk ditandatangani dan selanjutnya diserahkan ke pihak Kementerian Sosial RI. Jika berkaca kepada bantuan untuk anak yatim korban COVID-19 tahun lalu, setiap anak akan mendapatkan Rp15 juta. Namun untuk bantuan saat ini, Fatmawati belum bisa memastikan besaran jumlah yang akan diterima. "Kami belum bisa pastikan jumlahnya berapa," tutur Fatmawati. Fatmawati memastikan pihaknya akan mempercepat pendataan tersebut agar para anak yatim korban COVID-19 bisa mendapatkan bantuan lebih cepat. Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria, Kamis (19/8), mengungkapkan hingga kini ada sekitar 200 anak yang menjadi yatim di wilayah Jakarta Pusat akibat orang tuanya meninggal dunia karena COVID-19. Unuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mencarikan program bantuan bagi para anak yatim. (mth)
Indonesia Kini Punya Pusat Kendali Kereta di Purwokerto Jateng
Jakarta, FNN - Direktur Strategi Bisnis & Portofolio PT Len Industri (Persero), Linus Andor Mulana Sijabat menyampaikan bahwa Indonesia saat ini mempunyai Centralized Trafic Control (CTC) atau pusat kendali kereta di Purwokerto Jawa Tengah, untuk menjamin keselamatan dan efisiensi pengoperasian kereta. "Kini kendali stasiun akan dilakukan secara remote di CTC. Satu operator di CTC nantinya akan dapat mengendalikan beberapa stasiun langsung," kata Linus Andor Mulana Sijabat dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Linus mengatakan pengujian CTC di Purwokerto yang dibangun Kementerian Perhubungan berjalan dengan baik dan akan segera resmi beroperasi. Uji coba CTC atau sistem pengendalian perkeretaapian terpusat tersebut meliputi empat stasiun di Lintas Purwokerto-Randegan dan enam stasiun di Lintas Kemranjen-Karang Anyar. Menurut dia, pembangunan CTC akan dijadikan prototype uji pengendalian secara remote. CTC yang biasanya menjadi hal lumrah untuk kereta urban seperti MRT dan LRT, kini kereta konvensional antar kota atau mainline akan dilakukan hal yang sama. Dari sisi keselamatan, teknologi aplikasi tersebut dapat menyimpan dan mengolah data dari semua data interlocking yang digunakan di Indonesia, sehingga memudahkan operator dalam pengendalian sistem secara keseluruhan. Seluruh kegiatan operasi ini terekam dalam data logger, baik dalam penggunaan mode lokal di tiap stasiun maupun mode terpusat di CTC atau pusat kendali. “Teknologi yang tertanam pada CTC tersebut menggunakan user interface operator persinyalan yang dikembangkan PT Len Industri dan diimplementasikan pada CTC oleh anak perusahaannya, PT Len Railway Systems (LRS),” katanya. Sementara itu, Direktur Keselamatan Perkeretaapian, Edi Nur Salam telah memantau langsung uji coba pengoperasian tersebut di Stasiun Purwokerto, tepatnya di CTC DAOP 5 Purwokerto, pada Jumat (13/8). Ia mengatakan bahwa tuntutan teknologi membuat CTC Purwokerto sangat dibutuhkan dalam menjamin keselamatan serta efisiensi, baik pada transportasi urban maupun lintas mainline (antar kota). "Saat ini seluruh SDM sedang dalam tahap sertifikasi melalui Dirjen Keselamatan Perkeretaapian, dengan harapan tenaga SDM akan lebih handal dalam pengoperasian peralatan CTC," kata Edi. Peresmian CTC Purwokerto direncanakan dalam waktu dekat oleh PT KAI secara simbolis dengan penarikan operator (PPKA) di beberapa stasiun yang sudah dilayani CTC. Menyusul berikutnya akan segera diresmikan CTC Daop 6 Yogyakarta yang akan meremote seluruh operasional kereta di wilayah Yogyakarta. Sebagai informasi, PT Len Industri (Persero) adalah BUMN yang sudah berpengalaman puluhan tahun di bidang persinyalan kereta. Sedangkan PT LRS adalah anak perusahaannya yang khusus menangani sistem perkeretaapian. Didirikan sejak tahun 2012, LRS kini menjadi market leader E&M (Elektronik & Mekanik) perkeretaapian di Indonesia, termasuk produk, engineering dan jasa. (mth)
POPULER
