ALL CATEGORY
Evakuasi Staf Kedutaan, Amerika Serikat Kirim 5.000 Pasukan ke Afghanistan
Washington, FNN - Presiden AS Joe Biden telah menyetujui pengiriman pasukan militer tambahan ke Kabul untuk membantu evakuasi staf kedutaan mereka dari Afghanistan. Dalam sebuah pernyataan, Biden mempertahankan keputusannya menarik pasukan AS dari Afghanistan. Alasan penarikan itu, supaya pasukan Afghanistan melawan kelompok bersenjata Taliban yang berusaha merebut kekuasaan negara tersebut. "Berdasarkan rekomendasi diplomat, militer dan tim intelijen, saya telah mengizinkan pengerahan sekitar 5.000 prajurit AS untuk memastikan penarikan personel AS dan personel sekutu lain secara tertib dan aman, " kata Biden sebagaimana dikutip dari Antara, Ahad, 15 Agustus 2021. Seorang pejabat pertahanan yang enggan disebut namanya mengatakan dari 5.000 prajurit yang dikatakan Biden, 4.000 di antaranya sudah diumumkan sebelumnya. Sekitar 1.000 lainnya baru disetujui dan berasal dari Divisi Udara ke-82. Biden mengatakan, pemerintahannya telah berkata pada para petinggi Taliban di Qatar bahwa tindakan apa pun yang bisa membahayakan personel AS "akan direspons dengan cepat dan kuat oleh militer AS." Namun, dia juga mengatakan kehadiran militer AS yang tanpa batas bukanlah sebuah pilihan. "Setahun lagi, atau lima tahun lagi, keberadaan militer AS tidak akan membuat perbedaan jika militer Afghanistan tidak bisa atau tidak menjaga negara mereka sendiri. Kehadiran Amerika yang tidak ada akhirnya di tengah konflik sipil negara lain tidak dapat saya terima," kata Biden. Pasukan tambahan juga akan mengevakuasi sejumlah warga Afghanistan lewat program visa khusus. Departemen Luar Negeri AS telah mengontak para advokat untuk meminta nama-nama orang Afghanistan di Kabul yang sudah bekerja dengan personel AS dan perlu dievakuasi. Menurut sumber yang memahami permasalahan tersebut, daftar nama itu dapat meliputi wartawan dan aktivis hak asasi manusia. Biden telah menetapkan 31 Agustus sebagai batas akhir resmi dari misi militer AS di Afghanistan dalam upayanya melepaskan AS dari konflik yang dimulai setelah Al-Qaida menyerang AS pada 11 September 2011. Keputusan Biden pada Sabtu (14/8) diambil di tengah tekanan terhadap dirinya terkait rencana penarikan pasukan AS yang mengundang berbagai kritik paling tajam selama enam bulan pemerintahannya. Cuitan dari Senator Republik Lindsey Graham di Twitter merefleksikan sejumlah kritik itu: "Jika Presiden Biden sungguh-sungguh tidak menyesali keputusannya untuk menarik (pasukan), maka dia terputus dari kenyataan ketika keputusan itu menyangkut Afghanistan." Taliban telah mengambil alih banyak wilayah Afghanistan. Mereka merebut sebuah kota utama di utara Afghanistan pada Sabtu (14/8), dan semakin mendekati Kabul. Situasi tersebut membuat negara-negara Barat berlomba mengevakuasi warga negara mereka dari ibu kota itu. (MD)
Masalah PLN, Erick Tohir Mulai Buang Badan
Oleh Ahmad Daryoko MENTERI BUMN Erick Tohir menyampaikan titahnya agar PLN tidak bikin proyek aneh-aneh lagi yang membuang duit. Dengan statemen di atas terkesan Erick Thohir "buang badan" terhadap kesalahan managerial PLN dan seolah dia paling bersih tanpa kesalahan. Bagi rakyat, kesalahan langkah pengelolaan negara itu berdampak pada tingkat kesejahteraan, dalam hal PLN pastilah kenaikan tarif. Kesalahan langkah itu rata- rata karena kerakusan pejabat. Makin tinggi jabatan dampaknya makin luas. Dengan demikian clear bahwa proyek 35.000 MW yang dilaunching Jokowi - atas desakan Wapres JK - pada awal 2015 itu, menurut Erick, adalah proyek "buang buang duit". Karena proyek itu kini mengakibatkan "over supply" 47%. Dua bulan yang lalu COD beberapa PLTU dengan kapasitas total sekitar 6.000 MW tertunda. Tetapi pembangkit-pembangkit swasta tersebut tetap terima duit 70% penjualan stroom per harinya (Top Clause). Artinya terjadi pemborosan ber miliar-miliar uang rakyat untuk bayar stroom yang tidak terpakai yang semuanya dipastikan berasal dari utang luar negeri. Itu semua rakyat yang akhirnya akan mikir pengembalian utang itu, bukan Jokowi. Tetapi saat proyek itu dilaunching hampir semua pejabat di kementerian ESDM, BUMN "ngotot" bahwa proyek 35.000 MW memang harus diwujudkan. Sebab kalau tidak Indonesia akan bangkrut. Menko Rizal Ramli yang menentang pun dicopot. Terus sekarang dengan "enteng" nya Erick bilang PLN jangan bikin proyek gak perlu? Lha kok enak? Terus PLTU Batang 2.000 MW itu milik siapa kalau bukan milik keluarganya? Dan munculnya nafsu serakah itu memang dikondisikan secara "sistemik" dengan terbitnya "The White Paper" Kebijakan Restrukturisasi Sektor Ketenagalistrikan oleh Departemen Pertambangan dan Energi pada 25 Agustus 1998. Dan itupun didorong oleh IFIs (WB,ADB,IMF) dengan apa yg dinamakan sebagai "The Power Sector Restructuring Program" (PSRP). Itupun muncul karena adanya Letter Of Intent (LOI) pada 31 Oktober 1997. Intinya dalam grand design "The White Paper" itu PLN Jawa-Bali hanya boleh mengelola Transmisi dan Distribusi. Makanya jangan heran kalau saat ini ada program Holdingisasi PLTP ke Pertamina karena program tersebut untuk "membersihkan" pembangkit PLN yg beroperasi di Jawa-Bali sesuai doktrin "The White Paper" tersebut! Tujuannya agar di Jawa-Bali terjadi kompetisi penuh (MBMS) kelistrikan tanpa ada gangguan dari pembangkit PLN lagi. Sehingga ber pesta pora lah "oknum" yang bisa memanfaatkan "turbulensi" listrik ini seperti Dahlan Iskan, JK, Luhut BP, Erick sendiri. Kemudian ada utang PLN Rp 500 triliun? Itu sebagai akibat doktrin Pemerintah agar PLN memfasilitasi jaringan Transmisi dan Distribusi sesuai "The White Paper" itu. Terutama guna menyalurkan "stroom" dari Power Station yang 35.000 MW itu, yang akhirnya "mangkrak" karena saat ini sudah "over supply" ! Berarti Rp 500 T itu membiayai proyek "mangkrak", atau memproduksi besi tua dalam wujud Transmisi/Distribusi yang gagal tidak jadi dilewati "stroom" 35.000 MW. Kesimpulan Erick Tohir ini rupanya sedang "buying time" menunggu pelaksanaan program Holdingisasi PLTP PLN ke Pertamina. PLTA+PLTA PLN diserahkan ke PUPR, relokasi PLTGU PLN ke luar Jawa. Setelah itu Indonesia Power dan PJB bubar. Sedangkan PLN Holding (yg di Jawa-Bali) akan di "transformasi" (bahasa "keren" nya Direksi PLN) menjadi PTJB (Perusahaan Transmisi Jawa-Bali) dan Perusahaan Distribusi Jawa-Bali (PDJB). P2B (Pusat Pengatur Beban) Jawa- Bali akan dijadikan Lembaga Independen Pengatur Sistem dan Pengatur Pasar. Setelah itu dimulailah pesta MBMS secara murni karena tidak ada lagi instrumen PLN guna menyalurkan subsidi listrik. Paling2-paling nanti dialihkan menjadi KTL (Kartu Tenaga Listrik) yang dibagikan lewat RT/RW itupun kalau ada dananya. Kalau tidak ya rakyat yang tidak mampu terpaksa pakai lilin, teplok, sentir, gembreng dll. Penilis Koordinator INVEST
Sebaiknya Vaksin Jangan Dipaksakan
Adagium menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah perlu menjadi pedoman kerja rezim Jokowi yang selama ini nyaris tutup masalah gali masalah yang mengakibatkan terkesan rezim ini hanya menang dalam tingkat operasi (pelaksanaan pemberian vaksin) tapi sesungguhnya kalah dalam tataran strategi (simpati dan kepercayaan rakyat) Oleh Sugengwaras SEJAK dulu, strategi diakui sebagai tataran tertinggi, karena mendasari operasi, yang selanjutnya operasi mendasari taktik dan tehnik Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi maka tehnik mendominasi dan mengiringi strategi, operasi maupun taktik Sebelum hukum ada dan mengatur peradaban, awal muawalnya adalah berangkat dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimulai dari individu hingga kelompok yang kini kita kenal dengan suku, bangsa, negara, regional dan multinasional/global. Kemudian dengan adanya kesamaan dan persaingan kepentingan antar individu atau kelompok, munculah gesekan atau konflik individu atau kelompok Dalam upaya mencari serta memperoleh kebenaran dan keadilan, lahirlah hukum yang mempunyai sifat mengikat terhadap aturan yang harus dipatuhi serta memaksa terhadap hal hal yang dilanggar, bahkan ada diskresi hukum yang berlaku dalam situasi dan kondisi yang tidak seperti biasanya atau dalam keadaan darurat HAM hingga kini masih tetap dan terus menjadi dasar pertimbangan dalam membuat kebijakan atau keputusan meskipun beberapa waktu yang lalu komnasham RI telah merusak citra HAM di Indonesia tentang adanya indikasi konspirasi dengan kepolisian dalam menguatkan pernyataan Polri atas telah terjadinya tembak menembak yang menewaskan enam laskar FPI pengawal IB HRS di km 50 jalan tol Jakarta Cikampek, yang hingga kini masih menjadi borok, bau tidak sedap dan hutang kebenaran dan kejujuran Polri kepada masyarakat. Sesungguhnya pengertian vaksin identik dengan imunisasi, bedanya imun lebih melekat dan mendahului dalam tubuh manusia, sedangkan vaksin merupakan suplemen /komplemen dari luar tubuh seseorang yang bisa memperkuat / kebal (jika ada kesesuaian dengan kebutuhan tubuh), sebaliknya mengakibatkan kelemahan, kehancuran atau kerusakan tubuh mana kala tidak sesuai dengan keperluan tubuh Sedangkan imunisasi adalah kekebalan yang memang telah ada dimiliki tubuh sebelum divaksin atau tanpa divaksin Pemahaman vaksinasi dan imunisasi ini harus dipahami dan disadari rezim ini, agar kebijakan yang diambil tidak membuat gaduh masyarakat. Disisi lain masyarakat harus sadar dan paham bahwa langkah upaya berupa pemberian vaksin yang dilakukan pemerintah semata mata untuk memberikan kekebalan tubuh dalam rangka pencegahan menghadapi penularan Covid - 19. Sebaliknya rezim juga harus paham bahwa banyak orang tanpa divaksin telah memiliki imun diri yang bisa kebal menghadapi Covid, sehingga tidak harus dipaksa dan diintimidasi Hal ini diperkuat adanya fakta yang menunjukkan masih bisa tertular vaksin bahkan meninggal dunia bagi mereka yang telah mendapatkan vaksin, sebaliknya tidak tertular Covid -19 bagi mereka yang tidak/belum divaksin. Kita harus berpikir integral komprehensif, percaya takdir dan ketentuan Allah, kejadian alam, juga percaya adanya ulah perbuatan manusia. Dalam ilmu perang, ada dikenal psy war, perang non militer termasuk perang biologi, yang bisa seperti pandemi Covid- 19 saat ini. Sangat kuat dugaan pandemi dibikin oleh Cina, karena faktanya awal munculnya dari Wuhan RRC dalam rangka menguasai dunia termasuk Indonesia. Sayangnya seolah ditutup tutupi oleh rezim Jokowi hal hal terkait penguasaan atau penjajahan Cina terhadap Indonesia dalam banyak aspek kehidupan bernegara. Obyek obyek vital strategis seperti pelabuhan, bandara, sarana sarana transportasi, sumber daya alam dan buatan, nyaris telah dikuasai dan dikelola Cina artinya kita sudah kalah tanpa perang. Sebenarnya secara strategis kemampuan dan kekuatan kita sudah lumpuh, namun bisa bisanya para stake holder negara ini masih bisa tolak pinggang dan cengangas cengenges sambil menginjak injak rakyatnya dengan cara cara halus maupun vulgar. Contoh konkrit menjadikan vaksin sebagai persyaratan dalam segala urusan. Pemberian vaksin yang dicanangkan rezim ini tidak masalah, namun yang menjadi masalah ketika rezim memaksakan vaksin ini kepada masyarakat dengan intimidasi. Rezim harus punya malu dan harga diri terkait beberapa menteri yang koplak seperti kebijakan dan statemen LBP yang mensyaratkan (sertifikat) vaksin dalam berbagai urusan, MenAg yang terseret kasus pelecehan terhadap Tahun baru Islam, juga Men Kes yang memprediksi masih bertahun tahun lagi Covid akan berlangsung lama dan panjang. Ini benar benar sikap dan kebijakan yang kekanak-kanakan. Konyolnya TNI POLRI masih mau diseret seret untuk membackingi program ini Saya juga nggak paham, kenapa TNI POLRI mau maunya terseret dalam kasus ini Kesimpulannya, sebaiknya pemerintah harus mencabut atau membatalkan kebijakan tentang label vaksin sebagai persyaratan dalam beberapa urusan, yang tidak tepat dan tidak bermanfaat, selain menambah beban moral dan tetesan air mata rakyat Penulis Purrnawirawan TNI AD.
Dedi Mulyadi Kaget Ada WNI Cina Kerja di Pabrik
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi terkejut menemukan seorang Warga Negara Asing (WNA) asal China yang bekerja menjadi pencatat keluar-masuk barang dan mobil di salah satu pabrik di wilayah Kabupaten Purwakarta, Jabar. ”Saya heran, karena seharusnya WNA itu bekerja di tenaga terampil,” kata Dedi dalam sambungan telepon seluler di Karawang, Sabtu. Keberadaan WNA asal China itu ditemui saat Dedi akan menemui kembali warga Kecamatan Sukasari yang hutan bambunya dibabat oleh orang mengaku memiliki izin perhutanan sosial untuk dijadikan kebun pisang. Di perjalanan Dedi melihat sebuah truk semen besar yang melintas. Rupanya truk tersebut menuju ke pabrik hebel yang berada di jalur Maracang-Babakan Cikao. Akhirnya ia menuju ke pabrik tersebut untuk meminta penjelasan. Sesampainya di lokasi, Dedi bertemu dengan dua orang pria penjaga yang bertugas mencatat keluar masuk barang dan mobil. Salah satu pria tersebut rupanya seorang WNA China yang mengaku bernama Lauchen. WNA tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan Dedi yang menanyakan siapa penanggung jawab perusahaan. Ia mengaku hanya tahu bahwa bosnya bernama Tayo yang juga seorang WNA China dan sedang pulang ke negara asalnya. Atas temuan itu, Dedi langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Titov Firman. Dedi menanyakan apakah boleh dan lazim seorang WNA bekerja menjadi petugas pencatat keluar masuk barang dan mobil di sebuah perusahaan. Karena semestinya WNA itu bekerja sebagai tenaga terampil. Atas temuan dan laporan itu, Titov mengaku akan menindaklanjutinya, agar ada kejelasan mengenai WNA China yang bekerja di pabrik hebel tersebut. (sws)
Idap ‘Skizofrenia’, BPIP Telah Kehilangan Arah yang Akut
Jakarta, FNN - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah kehilangan arah yang akut dan cenderung mengidap ‘skizofrenia’, sejenis gangguan jiwa dalam proses berpikir terbelah yang halusinatif dan paranoia, dalam merespon isu-isu besar nasional. Sehingga, tidak tahu dan tak mengerti apa yang harus dilakukan. Peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Toto Izul Fatah, mengatakan hal itu kepada pers di Jakarta, Sabtu (14/8). Ia menanggapi lomba artikel yang digelar BPIP dengan tema, “Hormat Bendera Menurut Hukum Islam dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam”. Tujuannya, kata Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Benny Susetyo, untuk pemaknaan nilai-nilai keagamaan dalam memperkuat kebangsaan. Toto berpendapat, acara lomba yang digelar BPIP itu sama sekali tak menggambarkan kecerdasan, sensitivitas dan aktualitas tentang apa yang seharusnya dilakukan lembaga negara tersebut. Bahkan, lomba yang diadakannya justru berpotensi merusak spirit Pancasila, yang seharusnya menjadi misi luhur BPIP. Menurut Toto yang juga Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA ini, tema yang diusung dalam lomba tersebut terkesan sangat dipaksakan, karena isu tentang Hormat Bendera Merah Putih dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan itu bukan isu mainstream umat dan bangsa saat ini. Kenapa? Karena umat Islam sudah ‘clear’ dengan isu itu sejak lama. “Mengangkat tema dengan isu tersebut sama saja dengan mengusik ketenangan umat Islam yang sudah tak lagi mempersoalkan itu. Hukumnya sudah jelas, kenapa masih harus dicari-cari lagi apa hukumnya dalam Islam. Ini sama saja dengan tak percaya kepada umat Islam. Masih banyak tema lain yang lebih aktual dengan kebutuhan bangsa saat ini,” Toto khawatir, acara lomba yang didasari pola pikir sesat dan menyesatkan seperti itu, akan mengundang tafsir liar tentang tuduhan adanya oknum petinggi BPIP yang mengidap Islamophobia. Tuduhan ini jelas akan makin menjauhkan BPIP dengan misi utamanya, sebagai badan pembinaan ideologi Pancasila. “Jangan sampai, Badan pembinaan ini pada saatnya menjadi badan yang harus dibina. Padahal, disitu berkumpul sejumlah tokoh besar yang harusnya memproduksi ide-ide dan program besar, bukan ecek-ecek yang mengerdilkan nama besar itu. Dan ini yang akhirnya membuat nama besar BPIP tak berbanding lurus dengan realita di lapangan,” kata Toto Terkait dengan itulah, Toto menilai perlu dilakukan evaluasi total terhadap keberadaan lembaga negara yang diberi tugas khusus dalam pembinaan Ideologi Pancasila ini. Apalagi, menyangkut anggaran yang tidak kecil buat menghidupi lembaga tersebut. Idealnya, lanjut Toto, ditengah negara dan bangsa yang sedang mengalami rentetan masalah besar saat ini, termasuk wabah covid-19, BPIP harusnya tampil dengan program besar, bukan ide kerdil dan dangkal. “Jangan biarkan rakyat menuduh BPIP bikin acara lomba artikel hanya untuk habiskan anggaran,” tegasnya. (sws)
Pemerintah Miliki Komitmen Kuat Lindungi Pekerja Migran
Jakarta, FNN - Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) beserta keluarganya melalui pemenuhan hak di setiap kegiatan penempatan. "Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelindungan PMI adalah mengubah paradigma yaitu bahwa PMI bukan lagi sebagai obyek, tetapi mereka merupakan subyek penempatan," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, saat menjadi Keynote Speaker pada acara Congress Of Indonesia Diaspora (CID) dengan tema Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Masa Covid-19: Tantangan, Kontribusi, dan Harapan, di Jakarta, Sabtu, 14 Agustus 2021. Dalam keterangan tertulisnya, Menaker Ida menuturkan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), pemerintah mengharapkan bahwa pada masa yang akan datang, tidak akan ada lagi PMI bekerja di sektor informal yang mengandalkan low skill. "Pada sektor ini sering menjadi sumber permasalahan seperti gaji tidak dibayar, PHK, dan kasus hukum lainnya," kata dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Terkait hal tersebut, Menaker Ida memiliki empat pandangan strategis di antaranya terkait isu kesehatan; pengawasan dalam menjamin kesehatan fisik dan mental; jaminan sosial; serta penyediaan pusat pelindungan PMI di negara penempatan. Pertama, mengenai kesehatan Pekerja Migran Indonesia. Menurut UU PPMI, setiap CPMI harus sehat secara jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Kedua, mengenai Pengawasan Pemerintah dalam hal kesehatan fisik dan mental, menurut Pasal 21 UU PPMI, disebutkan bentuk-bentuk pelindungan selama bekerja. Ketiga, mengenai Jaminan Sosial, di mana Jaminan sosial bagi PMI telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. "Dalam Permenaker No. 18 Tahun 2018, disebutkan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 3 (tiga) program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Kematian; dan Jaminan Hari Tua," jelas Menaker Ida. Keempat mengenai Penyediaan Pusat Pelindungan PMI di negara penempatan. Terkait dengan pusat pelindungan PMI di negara penempatan, Menaker Ida mengatakan bahwa pada prinsipnya telah dilaksanakan oleh Perwakilan Indonesia di negara penempatan. "Jadi, perwakilan Indonesia di negara penempatan, khususnya yang memiliki Atase Ketenagakerjaan, telah membuka layanan pelindungan PMI, yang dimulai dari layanan pengaduan, layanan pendampingan/advokasi, layanan penyelesaian permasalahan, serta layanan lainnya yang bertujuan untuk menunjang optimalisasi perlindungan PMI di negara penempatan," tambah dia. Ida memberikan apresiasinya kepada Komunitas Diaspora Indonesia yang selama ini memiliki peran strategis untuk turut serta dalam merangkul PMI sebagai elemen dalam diaspora Indonesia, mengingat potensi yang mereka miliki cukup besar dalam berkontribusi dalam pembangunan dalam negeri. (MD).
Anies Serahkan Hadiah Rumah Rp 3,3 Miliar untuk Greysia-Apriyani
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyerahkan hadiah kepada atlet bulu tangkis peraih emas di Olimpiade Tokyo 2020, Greysia Polii dan Apriyani Rahayu masing-masing satu unit rumah beserta interior senilai Rp 3,3 miliar dan uang tunai Rp 800 juta. "Kali ini kita bangga dengan dua putri terbaik di saat bangsa kita mengalami ujian," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah menyerahkan bonus kepada Greysia-Apriyani di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) Jakarta, Sabtu, 14 Agustus 2021. Pemberian apresiasi berupa rumah tersebut dipersembahkan oleh Yayasan Pembangunan Jaya Raya selaku lembaga yang membina pasangan ganda putri tersebut. Sedangkan uang tunai sebesar Rp800 juta diberikan Pemprov DKI Jakarta masing-masing kepada Greysia dan Apriyani. Keduanya juga mendapatkan kartu anggota Ancol yang berlaku seumur hidup dari PT Pembangunan Jaya Ancol. Selain bagi kedua atlet, para pelatih di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, juga mendapat apresiasi. Eng Hian selaku pelatih ganda putri mendapatkan uang tunai Rp 200 juta serta Rp 480 juta dari Pemprov DKI Jakarta. Kemudian, Asisten Pelatihan Chafidz Yusuf dan pelatih fisik Ari Subarkah diberikan apresiasi sebesar Rp 50 juta. Dikutip dari Antara, Jaya Raya ikut menjadi kontributor. "Jadi kami di Jakarta merasa bersyukur bahwa ini terus berhasil menyuplai pasokan prestasi," kata Anies. Greysia merasa terharu dengan pemberian apresiasi tersebut. Meski begitu, prestasi yang keduanya raih bukan keberhasilan mereka berdua namun berkat perjuangan dan keberhasilan semua pihak mulai pembina dan pelatih. "Kami di sini bukan karena keberhasilan kami berdua tapi keberhasilan kita semua, pembina, pelatih, dari kecil hingga hari ini benar-benar luar biasa perjuangan kami semua hingga mencetak dan menghasilkan prestasi luar biasa untuk Indonesia, Jaya Raya dan DKI," kata Greysia. Senada dengan Greysia, Apriyani juga berterima kasih kepada semua pihak dari pembina dan pelatih termasuk Pemprov DKI dan PBSI hingga dukungan dari masyarakat Indonesia. "Terima kasih juga untuk masyarakat Indonesia untuk doanya karena itu sangat berharga saat olimpiade itu yang bisa kami rasakan dan dalam keadaan pandemi juga," katanya. (MD).
Perkiraan Investasi di Jawa Barat Selatan Rp 7.9 Triliun
Bandung, FNN - Provinsi Jawa Barat (Jabar) tidak saja mengembangkan wilayah bagian Utara. Akan tetapi, juga Selatan sebagai prioritas pembangunan jangka menengah dan panjang, dengan total proyek investasi diperkirakan mencapai Rp 7,9 trillun. "Investasi menjadi salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi Jabar yang pada triwulan II 2021 mencapai 6,13 persen," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat pembukaan Infrastruktur Forum - Road to West Java Investment Summit 2021 yang diselenggarakan Bank Indonesia dan Universitas Padjadjaran di Kota Bandung, Sabtu, 14 Agustus 2021. Dia mengatakan, selama lima tahun terakhir investasi memberikan kontribusi rata- rata 24 persen pada pertumbuhan ekonomi total. Tercatat, pada semester I/2021 realisasi investasi di Jabar Rp 72,46 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp 57,89 triliun. Realisasi investasi tersebut merupakan yang terbesar secara nasional, meskipun di sisi lain masih terdapat potensi risiko ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Jabar Herawanto mengatakan Jabar menjadi bagian penting pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Jabar satu dari tiga provinsi paling kompetitif di Indonesia. Menurut dia setidaknya ada tigafaktor pendorong pada 2020, yaitu daya tarik investasi asing langsung (FDI), ketersediaan infrastruktur fisik, serta ketersediaan SDM melimpah. Infrastruktur transportasi seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandar udara Jabar juga sangat mendukung konektivitas wilayah yang memudahkan lalu lintas logistik barang. Konektivitas jadi salah satu pertimbangan investasi. "Kesiapan infrastruktur yang menghubungkan Jabar bagian Utara dan Selatan merupakan poin penting untuk menarik minat investor di tahun-tahun mendatang mengingat potensi yang ada di kedua wilayah tersebut," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara. Di bagian Selatan, ada potensi pariwisata sebagai sumber penghasil devisa yang tinggi. Kemudian potensi pertanian, kelautan, dan perikanan dapat membantu penyediaan pangan strategis untuk pengendalian inflasi. Menurutnya, pengembangannya perlu didukung oleh sarana infrastruktur seperti jalan tol Bandung — Tasikmalaya — Cilacap (Baticap), Jalur Tengah Selatan (TS), moda transportasi, pengairan dan irigasi, air minum dan sanitasi, pariwisata, serta kelautan dan perikanan yang memadai. Herawanto menyampaikan rekomendasi untuk mendukung pengembangan investasi di Jabar selatan yakni diversifikasi sumber pembiayaan, penguatan sinergi antarstakeholders, dan pengelolaan ekonomi kawasan konservasi berbasis teknologi. Acara Infrastruktur Forum menjadi awal dari rangkaian menuju West Java Investment Summit (WJIS) 2021 yang rencananya akan digelar 19 Agustus mendatang, dan puncak Oktober 2021. WJIS 2021 kembali akan hadir sebagai event bergengsi untuk memperkenalkan proyek investasi unggulan Jabar, mempertemukan dengan investor potensial, sekaligus sebagai event sinergi. WJIS diselenggarakan atas kolaborasi Bank Indonesia bersama dengan Pemda Provinsi Jabar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta seluruh stakeholders terkait. (MD).
Tiga Komoditas Unggulan Lampung Jadi Sasaran Ekspor
Bandarlampung, FNN - Kepala Balai Karantina Pertanian Lampung M Jumadh, mengatakan ada tiga komoditas unggulan di Lampung yang menjadi sasaran ekspor dalam gerakan "Merdeka Ekspor" menyambut HUT ke-76 Kemerdekaan RI. "Untuk Lampung yang kita ekspor pada 'Merdeka Ekspor', yakni komoditas unggulan seperti kopi, nanas, dan lada," kata Jumadh, di Bandarlampung, Sabtu. Namun begitu, ia mengatakan selama periode Agustus 2021 Provinsi Lampung tercatat telah mengekspor produk pertanian dari berbagai sub sektor seperti perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, dan jenis lainnya. "Dari berbagai ekspor komoditas pertanian di Lampung tersebut nilai ekspor pada Agustus ini mencapai Rp660,5 miliar," kata dia. Bahkan, lanjut dia, berdasarkan volume dan nilai yang dilaporkan Menteri Pertanian ke Presiden, nilai ekspor Lampung masuk urutan ke 4 dari 17 pintu pengeluaran ekspor. "Untuk sementara pangsa pasar ekspor komoditas Lampung sejauh ini yang terbesar berada di China dan Amerika," kata dia. Jumadh menjelaskan, berdasarkan data Indonesia Quarantine Full Automation System (IQFAST) pada tahun 2020 ekspor pertanian Provinsi Lampung mencapai Rp10,7 triliun, naik 20,6 persen dari periode sebelumnya yaitu Rp8,25 triliun. Sedangkan, pada semester pertama tahun 2021 ekspor pertanian Lampung telah mencapai Rp5,6 triliun atau naik sebesar 32,14 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, yang mencapai Rp3,8 triliun. "Peningkatan ekspor pertanian Lampung butuh usaha bersama. Bersinergi menjadi kunci utama membawa produk pertanian Lampung ke pasar Internasional," kata dia. (mth)
Menko Airlangga Pastikan Perlindungan Sosial Masyarakat Sudah Berjalan
Solo, FNN - Menko Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto memastikan perlindungan sosial kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 sudah berjalan. "Bagaimana kesehatan bisa dijaga dan saat ini di Pulau Jawa (kasus COVID-19) sudah mulai landai," katanya usai melakukan pertemuan secara tertutup dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di Loji Gandrung Solo, Sabtu. Selain itu, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga sudah mulai landai, di antaranya Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Selatan. "Kalau di Solo sudah landai dan harapannya ini terus dijaga," katanya. Pada kesempatan tersebut, Airlangga yang didampingi oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyalurkan bantuan kepada masyarakat setempat berupa ayam dan telur sebanyak 1 ton. "Silaturahmi ini untuk mengutarakan berbagai hal terkait dengan penanganan COVID-19 di Solo. Kami juga memberikan bantuan berupa konsentrator oksigen ada 100 unit, paket sembako ada 10.000 paket, telur ayam 500 kg, daging ayam beku 500 kg, dan 10.000 masker," katanya. Mengenai pertemuan tersebut, Gibran mengatakan ada beberapa hal yang dibicarakan pada pertemuan tersebut. "Ya, membicarakan tentang COVID-19, penyaluran bantuan," katanya. Untuk bantuan dari Menko Bidang Perekonomian tersebut, dikatakannya, akan segera diserahkan kepada warga yang tengah menjalani isolasi mandiri. "Nanti biar diatur Dinas Sosial, tidak boleh lama-lama karena ada ayam beku juga, jadi segera didistribusikan ke warga," katanya. (mth)
POPULER
