ALL CATEGORY
Anies Tanggapi Pernyataan Joe Biden Tentang Jakarta Akan Tenggelam
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies, Baswedan menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengenai Jakarta akan tenggelam dalam beberapa tahun mendatang. Menurut Anies dalam rekaman webinar Ikatan Institut Teknologi Bandung, Selasa (10/8), pernyataan Biden untuk pertobatan pola berpikir (paradigma) Amerika dari pola berpikir di era Presiden Donald Trump. Dalam pernyataannya itu, Biden sebenarnya sedang mengajak Amerika dan seluruh dunia agar mengubah paradigma ekonomi yang menginginkan agar keberlangsungan ekonomi harus selaras dengan kelestarian alam. "Joe Biden sedang mengajak Amerika untuk melakukan kami sebut dengan istilah pertobatan paradigmatik. Karena kita tahu posisi Amerika pada beberapa tahun sebelumnya berseberangan sekali," katanya. "Ini sejalan dengan salah satu peran utama Joe Biden yang mengkritik habis eranya Trump pada masa kepemimpinan sebelumnya. Trump bisa dibilang meminggirkan pertimbangan ekologis, menganggap regulasi lingkungan sebagai hambatan pertumbuhan ekonomi," kata Anies sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (11/8). Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan pernyataan Biden yang memprediksi Jakarta akan tenggelam sejatinya tidak bisa diartikan secara sederhana. Selain mengajak Amerika dan negara lain mengubah pola berpikir dalam ekonomi, pernyataan Biden, menurut dia, memberikan tanda Indonesia menjadi perhatian dari masyarakat internasional dan dianggap penting sebagai salah satu tempat yang menunjukkan sehat-tidaknya ekosistem bumi. Dengan disinggungnya Jakarta akan tenggelam, menurut Anies, dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dalam bersuara lantang di forum-forum internasional tentang kepedulian dan komitmen terhadap lingkungan. "Kami mencoba mendorong kerjasama menciptakan kebijakan lebih hijau di level kota guna memastikan umat manusia bisa hidup layak, bisa hidup berdampingan dengan alam dan alamnya lestari," kata Anies. Dikutip dari situs resmi White House, whitehouse.gov pada Jumat (30/7) Biden mulai membahas isu perubahan iklim dengan menyampaikan bagaimana masalah tersebut memiliki dampak berbahaya yang sama terhadap semua negara. "Tantangan iklim telah mempercepat ketidakstabilan di negara kita sendiri dan di seluruh dunia," kata Biden. Peristiwa cuaca ekstrem yang lebih umum dan lebih mematikan, kerawanan pangan dan air serta naiknya permukaan laut, kata Biden, mengakibatkan perubahan iklim dan mendorong migrasi yang lebih besar dan menimbulkan risiko mendasar bagi komunitas yang paling rentan. (MD).
Kanwil Kemenkumham Kalteng-BNNP Tingkatkan Sinergi Tangani Narkoba
Palangka Raya, FNN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalteng meningkatkan sinergi penanganan narkoba. Kepala Kanwil Kemenkumham Kalteng Ilham Djaya, di Palangka Raya, Rabu, mengatakan upaya meningkatkan sinergi tersebut dilakukan saat pihaknya menerima kunjungan pihak BNNP Kalteng. "Kunjungan Kepala BNNP Kalteng ini merupakan suatu kehormatan bagi jajaran Kanwil Kemenkumham Kalteng sebagai wujud sinergitas serta saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan narkoba khususnya yang berada di Kalimantan Tengah," kata Ilham Djaya. Dia mengatakan pemberantasan narkoba ini tidak dapat dilaksanakan sendiri, melainkan harus dilaksanakan sinergitas antarinstansi. Menurut dia, permasalahan narkoba bukan hanya merusak generasi yang ada saat ini, tetapi juga merusak generasi yang akan datang apabila tidak segera diselesaikan. Pihaknya pun siap dan berkomitmen berpartisipasi aktif serta siap bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk BNNP Kalteng dalam upaya pencegahan peredaran dan penanganan narkoba di wilayah Kalteng. Kepala BNNP Kalteng Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan didampingi Kabid Berantas Agustiyanto mengatakan koordinasi dan sinergi antarinstansi penting dilakukan. Penguatan dan kerja sama dengan berbagai pihak juga menjadi bagian penting sehingga upaya penanganan narkoba semakin kuat, luas dan menyeluruh di berbagai sektor dan aspek kehidupan bermasyarakat. "Kami juga mengharapkan partisipasi dari masyarakat dalam memberikan informasi terkait peredaran narkoba, sehingga permasalahan yang timbul akibat narkoba tersebut dapat lebih cepat terselesaikan," katanya. Di antara bentuk partisipasi itu, seperti memberikan informasi kepada petugas terkait jika masyarakat mengetahui adanya indikasi peredaran narkoba. Masyarakat juga tidak perlu takut memberikan informasi, karena identitas akan dilindungi. Masyarakat juga diminta meningkatkan peran keluarga, sekolah, komunitas, lingkungan kerja dan organisasi masyarakat, lingkungan keagamaan serta aspek lain dalam upaya membentengi kehidupan sosial masyarakat dari dampak negatif peredaran narkoba. Apalagi peredaran narkoba juga kian mengancam kehidupan, tak terkecuali para generasi muda di wilayah Provinsi Kalteng selaku calon penerus kepemimpinan bangsa.(sws)
KPK Periksa M Taufik Dalami Anggaran Pengadaan Tanah di Munjul DKI
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik untuk mendalami perihal pengusulan dan pembahasan anggaran pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. KPK, Selasa (10/8), telah memeriksa Taufik sebagai saksi untuk tersangka mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC) dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta tahun 2019. "Tim penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dengan pengusulan dan pembahasan anggaran untuk BUMD di Pemprov DKI Jakarta yang salah satunya pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur," kata Pelaksana Tugast Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu. Selain itu, kata Ali, saksi Taufik juga dikonfirmasi mengenai pengetahuannya terkait proses jual beli tanah di Munjul tersebut, dan perkenalan saksi dengan tersangka Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar (RHI). KPK pada Selasa (10/8), juga memeriksa seorang saksi lainnya untuk tersangka Yoory dan kawan-kawan, yaitu Pelaksana Harian (Plh) Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) periode 2019 Riyadi. "Didalami mengenai pengetahuan saksi terkait bagaimana proses regulasi terkait program DP nol rupiah," ujar Ali. Selain Yoory dan Rudy, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian (TA), Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene (AR), dan satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo (AP). Atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp152,5 miliar. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terkait pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, KPK menjelaskan bahwa Sarana Jaya diduga dilakukan secara melawan hukum, yakni tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal, dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Selanjutnya, beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) serta adanya dokumen yang disusun secara "backdate" dan adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja dan Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan. Dalam perkembangan kasus tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan lembaganya bakal mendalami berapa anggaran yang sebenarnya diterima Sarana Jaya terkait pengadaan tanah di Munjul tersebut. "Jadi tentu itu akan didalami, termasuk berapa anggaran yang sesungguhnya yang diterima oleh BUMD Sarana Jaya karena cukup besar, misalnya angkanya sesuai dengan APBD itu ada Surat Keputusan Nomor 405 itu besarannya kurang lebih Rp1,8 triliun. Terus ada Surat Keputusan 1684 itu dari APBD Perubahan sebesar Rp800 miliar, ini semuanya kami dalami," kata Firli saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/8). (sws)
Hujan Abu Vulkanik Gunung Merapi Meliputi 19 Desa di Magelang
Jakarta, FNN - Hujan abu vulkanik dari Gunung Merapi berdampak pada 19 desa di tujuh kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Menurut data BPBD Kabupaten Magelang yang dikutip dalam siaran pers Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Rabu, hujan abu tipis akibat aktivitas vulkanik Gunung Merapi di antaranya meliputi Desa Paten dan Sengi di Kecamatan Dukun; Desa Ketep dan Wonolelo di Kecamatan Sawangan; serta Desa Pakis, Gejagan, Rejosari, Banyusidi, Ketundan, Petung, dan Daleman Kidul di Kecamatan Pakis. Selain itu, hujan abu meliputi Desa Pucungsari, Pesidi, dan Lebak di Kecamatan Grabag; Desa Kaliurang di Kecamatan Srumbung; Desa Kebonagung di Kecamatan Tegalrejo; serta Desa Karangkajen, Donorejo, dan Krincing di Kecamatan Secang. "Kondisi aman. Aktivitas masyarakat masih terpantau aman dan tidak terganggu. Kita tetap siaga 24 jam," kata Kepala BPBD Kabupaten Magelang Edi Wasono. Guna mencegah dampak abu vulkanik terhadap kesehatan masyarakat, BPBD Kabupaten Magelang sudah membagikan masker kepada warga di Kecamatan Sawangan dan Dukun. Menurut Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran sejauh 2.500 meter ke arah barat daya pada Selasa (10/8) pukul 20.27 WIB. Awan panas guguran tersebut memicu terjadinya hujan abu tipis. BPPTKG menyatakan bahwa status aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih berada di level 3 atau Siaga. Warga belum direkomendasikan mengungsi ke tempat yang lebih aman, namun diimbau waspada. "Tetap tenang dan waspada dengan tetap jalankan protokol kesehatan dengan baik. Jangan beraktivitas di luar jika tidak mendesak,” kata Edi. (mth)
Pakar: Indonesia Harus Mandiri dalam Teknologi dan Internet
Semarang, FNN - Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Doktor Pratama Persadha mengatakan bangsa ini harus mandiri di bidang teknologi luar angkasa, energi terbarukan, dan internet. "Indonesia bisa fokus pada tiga hal penting ini (energi terbarukan, internet, dan teknologi luar angkasa) pada era digital sekarang ini sejak bangsa ini mampu membuat pesawat N-250 Gatotkaca pada tahun 1995," kata Pratama Persadha melalui percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Rabu. Pakar keamanan siber ini lantas mencontohkan Elon Reeve Musk (tokoh bisnis, penemu, dan industrialis dari Amerika Serikat) yang membangun bisnisnya sangat sukses saat ini. Misalnya, untuk internet, Elon Musk membangun Starlink, solusi internet murah yang saat ini berjalan di AS dan Kanada. "Tidak hanya itu, tetapi juga energi terbarukan, seperti Tesla dan Solar City. Bahkan, soal luar angkasa, dia punya Space X yang menjadi backbone Starlink," kata Pratama terkait dengan peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional setiap 10 Agustus. Menurut Pratama, Indonesia punya potensi itu semua, mulai dari energi terbarukan dengan solar cell, apalagi negeri ini mendapatkan matahari yang cukup sepanjang tahun. Belum lagi, dengan industri nikel dan baterai untuk modal mobil listrik. Ia mengingatkan pula bahwa bangsa ini pada posisi strategis di garis khatulistiwa yang membuat banyak keuntungan untuk satelit beredar di atasnya. Bahkan, sejak 1977 negara-negara di garis khatulistiwa sudah meminta adanya kedaulatan luar angkasa. Pada saat ini, menurut dia, banyak satelit negara lain beroperasi di atas garis khatulistiwa dengan bebas. Oleh karena itu, perlu diperbanyak program peluncuran satelit karena kebutuhan makin meningkat, baik untuk pertahanan maupun kebutuhan ekonomi. "Indonesia sendiri juga sudah memiliki Palapa Ring sebagai backbone (tulang punggung) internet. Hal yang wajib dimaksimalkan agar dalam beberapa tahun mendatang bisa menjadi faktor penentu penaikan ekonomi digital di Tanah Air," kata Pratama. Dengan memaksimalkan program Palapa Ring, Pratama optimistis bangsa ini mampu membangun berbagai aplikasi lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari surat elektronik (email), media sosial, pasar daring (marketplace), aplikasi chatting, sampai solusi digital lain. "Artinya, negara hadir memberikan stimulus berupa berbagai infrastruktur pendukung," kata pria asal Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini. Pada Hari Kebangkitan Teknologi 2021, lanjut dia, sebaiknya menjadi pengingat bahwa betapa pentingnya perlindungan data pribadi pada era digital saat ini. Ia mengutarakan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang belum kunjung rampung bakal memperpanjang ancaman kepada seluruh masyarakat di Tanah Air. Oleh sebab itu, dia berharap ada banyak perbaikan perlindungan data pribadi sembari menunggu UU PDP rampung. "Kami berharap nantinya isu keamanan siber menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam birokrasi maupun ekonomi. Kemandirian di dunia siber akan membuka jalan bagi Indonesia menjadi negara yang disegani masyarakat global," kata Pratama. (mth)
BPOLBF-Pemkab Manggarai Barat Bahas Tapal Batas Kawasan Pariwisata
Labuan Bajo, FNN - Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPOLBF) bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur membahas rencana teknis penentuan tapal batas antara lahan milik negara yang akan diserahkan kepada BPOLBF untuk dikelola demi peningkatan kualitas pariwisata. "Proses penanaman tapal batas pada 121 titik lokasi ditujukan untuk memperjelas batas-batas lahan yang akan dikelola oleh BPOLBF dengan lahan milik Pemkab Manggarai Barat, maupun batas-batas dengan desa penyangga," kata Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina dalam keterangan, di Labuan Bajo, Rabu. Ia menjelaskan, tapal batas akan ditempatkan juga pada titik batas dengan lahan Tora milik Desa Golo Bilas yang telah mengantongi SK serta titik batas lahan milik Desa Gorontalo dan Kelurahan Wae Kelambu. Ia memastikan penanaman tapal batas serta semua tahapan akan melibatkan pihak desa penyangga, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Manggarai Barat, unsur TNI dan Polri, pihak BPN Manggarai Barat, serta instansi terkait. Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi menekankan, tujuan penggunaan lahan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada BPOLBF melalui Perpres 32 harus mampu memberikan jaminan kesejahteraan baik bagi masyarakat pada desa penyangga maupun masyarakat Manggarai Barat pada umumnya. "Harapan kami, seluruh tanah baik HPL maupun tanah yang statusnya punya negara akan berdampak pada kesejahteraan rakyat baik di sekitar kawasan maupun rakyat Manggarai Barat seluruhnya. Keterlibatan masyarakat bukan di penataan tapi pada saat pengelolaannya," ujar Bupati Edistasius dalam kesempatan rapat Persiapan Panitia Tata Batas Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) untuk Kawasan Pariwisata BPOLBF tersebut. Bupati Edi berharap terwujudnya kesepahaman kerangka berpikir bagi setiap forkopimda dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam menyukseskan program pemerintah pusat demi tujuan kesejahteraan masyarakat. Ketua DPRD Manggarai Barat Marthen Mitar meminta kegiatan penanaman tapal batas dapat disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. (sws)
Sebanyak 30 Mahasiswa Indonesia di Nanjing, China Terkunci di Dalam Kampus
Beijing, FNN - Sedikitnya 30 mahasiswa asal Indonesia di Nanjing, China, terkunci di dalam kampus selama musim libur akhir semester. "Sudah hampir sebulan ini kami sangat dibatasi. Sejak ada varian Delta kami tidak boleh keluar dari area kampus," kata Mahmud Yunus, mahasiswa Jiangsu Institute of Commerce, Nanjing, saat dihubungi ANTARA dari Beijing, Rabu, 11 Agustus 2021. Ia menuturkan, sejak varian Delta muncul di ibu kota Provinsi Nanjing pada 20 Juli lalu, penjagaan di kampus sangat ketat. Dia dan beberapa teman mahasiswa asal Indonesia lainnya tidak bisa mengisi liburan akhir semester. "Kami baru saja selesai mengerjakan tugas akhir, seharusnya bisa liburan kalau tidak ada kasus Delta," ujar mahasiswa asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia baru saja menyelesaikan program D3 dan akan melanjutkan S1 di kota yang sama itu. Selama penguncian, kantin dan swalayan di kampus dibuka meskipun tidak ada kegiatan perkuliahan. "Persediaan kebutuhan sehari-hari tercukupi. Jadi, kami bisa beli kapan saja," kata Yunus yang kini berusia 22 tahun itu. Para mahasiswa yang masih bertahan di dalam asrama kampus itu setiap dua hari sekali menjalani tes PCR sama dengan warga yang tinggal di seluruh wilayah Kota Nanjing. "Sampai sekarang kami sudah dites PCR enam kali. Tidak tahu sampai kapan tes ini akan berakhir," ujarnya. Sementara itu, Atase Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi KBRI Beijing Yaya Sutarya mengaku tidak khawatir dengan kondisi para mahasiswa asal Indonesia yang masih bertahan di berbagai daerah di China. "Mereka semua sudah divakisin. Kami terus memantau keadaan mereka secara berkala," ujarnya sambil menyebutkan jumlah mahasiswa asal Indonesia di China sekarang sekitar 1.400 orang. Pada Ahad (8/8), untuk pertama kalinya dalam tiga pekan terakhir di Nanjing tidak ditemukan kasus baru Covid-19 varian Delta. Walaupun begitu, otoritas kesehatan setempat belum akan melonggarkan tindakan anti epidemi sejak ditemukan kasus positif varian Delta di Bandar Udara Internasional Lukou di Nanjing pada 20 Juli lalu. (MD).
Purwakarta Akan Laksanakan Sekolah Tatap Muka Secara Bertahap
Purwakarta, FNN - Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, secara bertahap akan melaksanakan sekolah tatap muka menyusul terus menurunnya kasus COVID-19 di daerah tersebut. Bupati setempat Anne Ratna Mustika, di Purwakarta, Rabu mengatakan saat ini daerahnya sudah ke luar dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan berlanjut ke PPKM Level 3. "Di masa PPKM Lever 3 ini, pembatasan aktivitas masyarakat menjadi lebih longgar," katanya dalam siaran pers yang diterima di Purwakarta. Menurut dia, berlakunya PPKM Level 3 ini akan ditindaklanjuti dengan mengkaji berbagai relaksasi. Misalnya di bidang pendidikan, itu terkait dengan pembukaan sekolah tatap muka. Ia mengatakan, sekolah tatap muka akan dilakukan secara bertahap, karena hingga kini belum semua pelajar di Purwakarta mendapatkan vaksinasi Covid-19. Relaksasi dalam PPKM Level 3 ini juga akan menyasar kegiatan masyarakat di rumah makan, sekarang sudah dapat makan di tempat atau dine in selama 30 menit bagi rumah makan yang mempunyai akses outdoor. Begitu juga untuk tempat ibadah, sudah bisa dibuka dengan kapasitas 50 persen. "Jadi mulai hari ini Masjid Agung Purwakarta sudah akan membuka untuk jamaah yang shalat, tetapi memang hanya kapasitas 50 persen dengan Prokes yang sangat ketat," kata bupati. Anne menyampaikan kalau saat ini Purwakarta sudah masuk zona oranye COVID-19 dengan berhasil menaikkan indeks dari 161 menjadi 208. Disampaikan pula, angka kematian COVID-19 di Purwakarta turun yang mana terkoreksi menjadi 3,3 persen dari sebelumnya 4 persen. Kemudian keterisian bed rumah sakit atau BOR di Purwakarta juga turun drastis menjadi 43 persen. Meski begitu, di masa PPKM Level 3 ini Pemkab Purwakarta terus memantau mobilitas masyarakat. Terkait dengan penutupan jalan, itu tergantung pada situasi dan tingkat mobilitas. (KR-MAK) (sws)
Kabupaten Manggarai Barat Butuh Tambahan Pasokan Vaksin COVID-19
Labuan Bajo, FNN - Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur membutuhkan tambahan pasokan vaksin COVID-19 secepatnya karena stok vaksin yang tersedia semakin menipis. Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat Paul Mami dalam keterangan persnya di Labuan Bajo, Rabu, mengatakan bahwa stok vaksin COVID-19 yang ada tinggal vaksin buatan Moderna untuk penyuntikan dosis ketiga vaksin bagi tenaga kesehatan dan vaksin untuk penyuntikan dosis kedua bagi warga yang sudah dapat suntikan dosis pertama. Menurut dia, stok vaksin COVID-19 cepat menipis karena dalam tiga bulan belakangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat gencar melakukan vaksinasi pada warga, pelaku pariwisata, pegawai, dan guru di 12 kecamatan. Paulus menjelaskan bahwa jumlah warga Manggarai Barat yang sudah dapat suntikan vaksin COVID-19 dosis pertama sekitar 47 ribu orang dan warga yang sudah mendapat dua kali suntikan vaksin atau sudah selesai menjalani vaksinasi sekitar 33 ribu orang. Sasaran vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Manggarai Barat, menurut dia, total sebanyak 250 ribu orang. Sementara itu, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengatakan bahwa pemerintah kabupaten harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendapat tambahan pasokan vaksin COVID-19. "Sesuai komitmen pemerintah pusat, termasuk provinsi, bahwa Manggarai Barat adalah daerah super prioritas, maka ini menjadi perhatian khusus," katanya. (sws)
BMKG: Waspadai Hujan Disertai Angin Kencang di Sumatera Utara
Medan, FNN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di Sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Rabu. Prakirawan BBMKG Wilayah I Medan, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya mengatakan, waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang. Kondisi tersebut dapat terjadi di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah, Langkat, Deli Serdang, Medan, Simalungun, Humbang Hasundutan dan sekitarnya," katanya. Secara umum kondisi cuaca siang hari berawan dan Berpotensi Hujan Ringan hingga Sedang di Wilayah Kep Nias, Tapanuli Tengah, Sibolga, Pakpak Bharat, Mandailing Natal, Langkat, Deli Serdang, Medan, Humbang Hasundutan, Asahan dan sekitanya Sore-malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Samosir, Simalungun, Medan, Langkat, Deli Serdang, Toba, Binjai, Serdang Bedagai, dan sekitarnya . Dini hari berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Langkat, Medan dan sekitarnya.Suhu udara 24.0-33.0 derajat Celcius, kelembapan udara 60-99 persen angin berhembus dari Tenggara-Barat Laut dengan kecepatan 10 – 30 km/jam. (mth)
POPULER
