ALL CATEGORY
Harun Masiku tidak Masuk Situs Interpol Karena Alasan Teknis
Jakarta, FNN - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjelaskan alasan kenapa nama mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku tidak masuk dalam situs resmi National Central Bureau (NCB) Interpol setelah diterbitkannya red notice. Sekretaris NCB Hubungan Internasional (Hubiter) Polri Brigadir Jenderal Amur Chandra mengatakan, hal tersebut karena alasan teknis dari penyidik Polri maupun KPK yang tidak memilih kolom publikasi untuk umum red notice Harun Masiku yang ada pada kolom bawah situs Interpol Lyon. "Dalam mekanisme kami meminta kepada Interpol dalam menerbitkan 'red notice' itu, pada kolom bawah Interpol Lyon itu menyertakan dua kolom permintaan apakah 'red notice' itu di-'publish' atau tidak, pilihan itu tergantung penyidik kami yang meminta," kata Amur, di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa, 10 Agustus 2021. Amur menjelaskan, mekanisme penerbitan red notice Harun Masiku sudah selesai dan penyidik KPK maupun Polri memilih untuk tidak mempublikasikannya kepada masyarakat umum. Menurut dia, jika penyidik meminta untuk di-publish maka red notice Harun Masiku masuk ke situs yang bisa dilihat orang umum. "Jadi orang yang melihat website (situs) itu melihat bisa mengetahui," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara. Amur memastikan, walau red notice tersebut tidak dipublikasikan untuk umum, tetapi sudah masuk dalam jaringan i427 Interpol yang tersebar ke 124 negara anggota. Data tersebut masuk ke dalam data setiap pintu perlintasan. "Jadi pada saat itu penyidik minta tidak untuk di-publish tentunya keinginan untuk percepatan," kata Amurm Menurut Amur, akan sulit lagi jika penyidik meminta untuk red notice Harun Masiku dipublikasikan. Hal itu karena akan ada pertanyaan dari Interpol Lyon yang berkedudukan di Prancis yang dikhawatirkan memperlambat proses pencekalannya. "Apabila minta dipublis, Intepol Lyon akan bertanya kembali ke penyidik, kenapa ini minta di-publish. Apakah perkaranya sangat besar dan memerlukan penanganan segera? Banyak nanti akan 'tiktoknya', pertanyaan berulang kembali. Sedangkan penyidik yang inginkan percepatan," tutur Amur. Alasan lain tidak dipublikasi-nya pencekalan terhadap Harun Masiku, karena penyidik ingin ada kerahasiaan, menghindari masyarakat umum melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dengan mengambil data dari situs tersebut. "Kalau masyarakat umum melihat itu nanti, kami khawatirkan ada sesuatu hal yang dibikin-bikin. Bisa mengambil dari situs itu dan bisa memanfaatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, kami pilih tidak di-publish," ujar Amur. Harun Masiku, tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024 yang sudah berstatus daftar pencarian orang (DPO) sejak Januari 2020. (MD).
Perwakilan 75 Pegawai KPK Gugat Hasil TWK ke Komisi Informasi Pusat
Jakarta, FNN - Perwakilan 75 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menggugat keterbukaan informasi terkait dengan hasil tes tersebut ke Komisi Informasi Pusat (KIP). "Pada tanggal 9 Agustus 2021, kami perwakilan 75 pegawai KPK mendaftarkan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat. Kami terpaksa mengadukan karena sampai saat ini kami pegawai yang 75 tidak diberikan hasil dari tes wawasan kebangsaan," kata perwakilan Tim 75 Hotman Tambunan di Jakarta, Selasa. Hotman menyebutkan ada 11 orang pegawai KPK yang mengajukan gugatan. Sesuai dengan Pasal 18 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kata Hotman, masing-masing pegawai yang mengajukan permohonan informasi dapat memperoleh data data pribadi, seperti hasil tes wawasan kebangsaan. "Syaratnya adalah memberikan persetujuan tertulis kepada pejabat pengelola informasi dan data (PPID) untuk mengakses informasi dimaksud. Para pegawai KPK teleh mengajukan permohonan melalui mekanisme PPID sesuai dengan undang-undang. Namun, KPK tetap tidak memberikan informasi hasil TWK," ungkap Hotman. Informasi yang diajukan oleh para pegawai KPK, antara lain adalah dasar hukum penentuan unsur-unsur pengukuran asesmen TWK, dasar hukum penentuan kriteria, kertas kerja asesor, berita acara penentuan lulus atau tidak lulus, dan hasil asesmen TWK masing-masing pegawai. Gugatan keterbukaan informasi ini, kata dia, akhirnya dilakukan karena para pegawai telah mengajukan permohonan informasi publik terkait dengan hasil TWK melalui mekanisme PPID KPK dalam rentang waktu 28 Mei—9 Juni 2021. Selanjutnya, pihaknya mengajukan keberatan ke atasan PPID KPK, yakni Sekretaris Jenderal. Hasilnya, respons yang disampaikan oleh KPK dalam rentang waktu 5—6 Agustus 2021, permohonan informasi hasil TWK masing-masing pegawai KPK tidak dapat diberikan. "Alasannya, KPK merujuk pada BKN bahwa hasil TWK pegawai KPK masuk dalam klasifikasi rahasia negara," jelas Hotman. Menurut Hotman, klasifikasi tersebut bertentangan dengan yang terjadi pada tanggal 5 Mei 2021. "Hasil tes wawasan kebangsaan tersebut telah dipertunjukkan kepada beberapa pegawai struktural namun tidak ada akses sama sekali bagi 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat," ungkap Hotman. Padahal, pada pertengahan Juni 2021, anggota KIP Arif Kuswardono menyatakan bahwa para pegawai berhak mengakses hasil TWK. "Hasil asesmen memang menjadi informasi yang dikecualikan untuk diumumkan kepada publik. Namun, informasi itu bersifat umum dan berhak diterima oleh setiap peserta tes," tambah Hotman. Untuk tetap bisa mengakses hasil TWK sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008, para pegawai mendaftarkan sengketa informasi kepada Komisi Informasi. "Harapannya para pegawai bisa mendapatkan akses informasi hasil TWK sebab, hasil TWK yang diikuti oleh seluruh pegawai KPK telah menetapkan 75 pegawai KPK berstatus tidak memenuhi syarat (TMS)," ungkap Hotman. Dampak dari status TMS tersebut adalah keluarnya SK No. 652 Tahun 2021 dan Berita Acara per 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh enam pimpinan lembaga. Dalam SK 652 tersebut, pegawai berstatus TMS diperintahkan untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung, sedangkan dalam Berita Acara tertanggal 25 Mei 2021, memberhentikan pegawai paling lambat sampai dengan 1 November 2021. "Disamping itu hasil TWK telah memberi stigma kepada 51 pegawai TMS sebagai warga negara yang tidak bisa dibina sehingga sudah sepantasnya, pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus mengetahui alasan-alasan yang disimpulkan oleh para asesor melalui asesmen TWK tersebut," kata Hotman. (sws)
Keuletan Partai Gelora Ikut Jejak Nabi Daud
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat Indonesia optimis menghadapi Pemilu 2024 mendatang, Sebab krisis dipandang sebagai peluang, dan keterbatasan menjadi alasan bagi Partai Gelora untuk bekerja lebih giat lagi. Agama kita mengajarkan, kuncinya ada empat, yaitu ketenangan, keuletan, keterarahan, dan kebangkitan. Partai Gelora ditakdirkan hadir di tengah krisis, Insya Allah kita optimis menghadapi pemilu 2024 yang akan datang, kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia. Hal itu disampaikan Anis Matta dalam Rakornas VII Partai Gelora Indonesia membahas Agenda Kerja 32 Bulan Menuju Sukses Pemilu 2024 dan Arah Baru Indonesia' pada Kamis (5/8/2021) malam. Rakornas VII yang di selenggarakan secara virtual ini dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Ahmad Rilyadi, fungsionaris DPN, MPN, MP, DPW dan DPD se-Indonesia. Dalam situasi sekarang, menurut Anis Matta, manusia perlu terus mencari ilham bagaimana cara menghadapi krisis termasuk dalam strategi pemenangan Pemilu. Seperti dalam kisah Nabi Daud yang mengalahkan Jalut, karena ketenangan, keuletannya dan keterarahannya. Bani Israil itu menghadapi tantangan besar dari klan besar paling ditakuti dipimpin Raja Jalut katanya. Nabi Daud kemudian menggunakan strategi untuk mengalahkan Raja Jalut, yakni mencari kelemahan lawan sebelum bertanding atau bertempur. Nabi Daud menyadari postur tubuhnya yang kecil, dibandingkan Raja Jalut yang tinggi besar. Nabi Daud juga tidak menggunakan pedang dan baju besinya sebagai sumber kekuatan dan tidak memilih bertempur dari jarak dekat. Tapi dia pakai batu, dan batu itu harus mengenai sasaran yang mematikan, yaitu jidat dan akhirnya Jalut bisa dikalahkan, katanya. Anis Matta menilai ada pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut, dimana oleh barat telah diangkat dalam sebuah film berjudul 'David and Golith'. Perlawanan Nabi Daud melawan Jalut ini, saya selalu mendapatkan pelajaran. Kelemahan kita adalah kekuatan kita, dan kekuatan musuh adalah kelemahannya, ujar Anis Matta. Artinya, dalam memandang krisis ini kita harus fokus pada peluang yang tersedia. Bukan sebaliknya, selalu memandang keterbatasan, sehingga menurunkan performance yang tinggi dalam bekerja. Pesannya jelas kebangkitan, kita harus bangkit. Krisis itu seperti awan yang gelap, mungkin dia menurunkan hujan atau badai. Dan mereka yang tetap bekerja dalam situasi krisis akan mendapatkan keuntungan besar, jika krisis reda,ujarnya. Karena itu, Anis Matta yakin elektablitas dan popularitas Partai Gelora akan terus mengalami peningkatan menjelang Pemilu 2024 mendatang Jika elektablitas Partai Gelora sudah pada angka 1.5 persen saat ini, maka sebelum Pemilu 2024 target elektabilitas 4 persen dan lolos Parliamentary Threshold akan tercapai. "Insya Allah Partai Gelora akan siap menghadapi Pemilu, pungkasnya.
KPK Panggil Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik Saksi Kasus Tanah di Munjul
Jakarta, FNN - KPK, Selasa, memanggil tiga saksi, termasuk Wakil Ketua DPRD DKI Jaya, M Taufik, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Ketiganya diagendakan diperiksa untuk tersangka mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan, dan kawan-kawan. "Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta tahun 2019 untuk tersangka YRC dan kawan-kawan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Dua saksi lain yaitu Pelaksana Harian Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah periode 2019, Riyadi, dan Kasubbid Pelaporan Arus Kas Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jaya, Sudrajat Kuswata. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK, Jakarta. Selain Pinontoan, KPK juga menetapkan empat tersangka lain yaitu Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwenas, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar, dan satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo. KPK menduga ada kerugian keuangan negara setidak-tidaknya Rp152,5 miliar. Awalnya, Sarana Jaya yang bergerak di bidang properti tanah dan bangunan mencari tanah di Jakarta yang akan dijadikan unit bisnis ataupun bank tanah. Pada 4 Maret 2019, Runtuwenas bersama-sama Adrian dan Iskandar menawarkan tanah di Munjul seluas lebih kurang 4,2 Hektare kepada Sarana Jaya. Akan tetapi, saat itu kepemilikan tanah tersebut masih sepenuhnya milik Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus. Mereka berdua lalu bertemu dengan Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus di Yogyakarta, kemudian disepakati ada pembelian tanah di Munjul dan disepakati harga tanah adalah Rp2,5 juta per meter sehingga total harga itu Rp104,8 miliar. Pembelian tanah pada 25 Maret 2019 langsung perikatan jual beli sekaligus pembayaran uang muka oleh Runtuwenas dan Adrian dengan jumlah sekitar Rp5 miliar melalui rekening bank atas nama Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus. Pelaksanaan serah terima Sertifikat Hak Guna Bangunan dan tanah girik dari pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus melalui notaris yang ditunjuk Runtuwenas. Runtuwenas, Adrian, dan Iskandar lantas menawarkan tanah kepada pihak Sarana Jaya dengan harga Rp7,5 juta per meter dengan total Rp315 miliar. Diduga terjadi negosiasi fiktif dengan kesepakatan harga Rp5,2 juta per meter dengan total Rp217 miliar. Maka, pada 8 April 2019 dilakukan penandatanganan pengikatan akta perjanjian jual beli di hadapan notaris di Kantor Sarana Jaya antara pihak pembeli (Pinontoan) dan pihak penjual (Runtuwenas) dan dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar Rp108,9 miliar ke rekening bank milik Runtuwenas pada Bank DKI. Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Pinontoan dilakukan pembayaran oleh Sarana Jaya kepada Runtuwenas sekitar sejumlah Rp43,5 miliar. (sws)
Gubernur NTT Perintahkan Pembatasan Pelayanan Transportasi
Kupang, FNN - Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat memerintahkan agar dilakukan pembatasan pelayanan transportasi udara dan laut dalam penerapan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 untuk penanganan penyebaran COVID-19 di provinsi itu. Hal tersebut disampaikan melalui surat Instruksi Gubernur NTT tentang pelayanan angkutan transportasi bagi pelaku perjalanan di masa penerapan perpanjangan PPKM level V yang diterbitkan pada 9 Agustus 2021 yang diterima di Kupang, Selasa. "Melakukan pembatasan pelayanan angkutan udara, laut, dan penyeberangan yang diberlakukan terhitung mulai 9-16 Agustus 2021," demikian surat Instruksi Gubernur NTT yang ditujukan kepada sejumlah pihak yaitu Wali Kota Kupang, para bupati se-NTT, operator angkutan udara, operator angkutan laut, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang, dan Direktur Utama PT Flobamor. Ia mengatakan operator angkutan udara agar memberlakukan syarat perjalanan udara bagi penumpang dari luar NTT dengan wajib menunjukkan minimal surat vaksinasi COVID-19 pertama, surat hasil negatif tes rapid antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1x24 jam sebelum keberangkatan dan mengisi e-HAC Indonesia. Sedangkan bagi pelaku perjalanan ke luar wilayah NTT mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku di daerah tujuan. Ia mengatakan syarat pelaku perjalanan udara di dalam wilayah NTT tidak harus menunjukkan surat vaksin pertama tetapi wajib menunjukkan surat hasil negatif tes rapid antigen dan mengisi e-HAC Indonesia. Gubernur Viktor juga memerintahkan agar operator angkutan laut melarang perjalanan penumpang dengan kapal laut dari luar masuk ke wilayah NTT melalui semua pelabuhan penyeberangan kecuali Pelabuhan Tenau Kupang. Sedangkan moda transportasi laut dan penyeberangan yang melayani pelaku perjalanan di dalam wilayah NTT beroperasi seperti biasa dengan ketentuan penumpang tidak harus menunjukkan surat vaksin pertama tetapi wajib membawa surat hasil negatif tes rapid antigen dan mengisi e-HAC Indonesia. Operator angkutan laut, kata dia, agar mengijinkan angkutan laut yang masuk dari luar NTT hanya untuk mengangkut barang dan logistik dengan ketentuan semua awak kapal wajib menunjukkan minimal surat vaksin pertama dan hasil negatif tes rapid antigen. Sedangkan keberangkatan kapal laut yang akan keluar wilayah NTT mengikuti ketentuan yang berlaku di pelabuhan tujuan, katanya. (sws)
Vertikal Rescue Indonesia Kolaborasi Dengan TNI Bangun Jembatan
Jakarta, FNN - Komunitas Vertikal Rescue Indonesia berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat (AD) membangun jembatan gantung di Kecamatan Gunung Kaler, Tangerang, Banten melalui program 1.000 jembatan gantung. "Sebelum ada jembatan gantung, hasil panen masyarakat diangkut menggunakan perahu yang ditarik menggunakan tali," kata Komandan Kodim (Dandim) 0602/Serang Kolonel Inf. Soehardono melalui kanal YouTube TNI AD yang dipantau di Jakarta, Selasa. Jika musim hujan atau banjir, aliran Sungai Cidurian yang memisahkan Kabupaten Serang dengan Kabupaten Tangerang tidak bisa dilalui warga menggunakan perahu karena sangat berisiko. Tidak hanya mobilitas warga, berbagai bahan kebutuhan pokok masyarakat juga akan terkendala atau terhenti bila air Sungai Cidurian meluap. Masalahnya, sungai tersebut merupakan akses utama warga dari maupun ke Kabupaten Tangerang, Banten. Jika jembatan gantung tersebut selesai dibangun, menurut Dandim Soehardono, berbagai hasil bumi dari Desa Carenang menuju Gunung Kaler akan lebih mudah diangkut menggunakan sepeda motor. "Ini akan menghemat waktu, biaya, dan mobilitas bisa berjalan baik. Itulah yang betul-betul dinikmati oleh rakyat," katanya. Senada dengan itu, Komandan Vertikal Rescue Indonesia Tedi Ixdiana mengatakan bahwa jembatan gantung yang dibangun di atas aliran Sungai Cidurian merupakan jembatan yang ke-126 dibangun oleh komunitas tersebut. "Dalam 4 tahun hingga 5 tahun terakhir ini, kami sudah membangun 128 jembatan," kata Tedi. Dari evaluasi tim di lapangan, ke depan harus ada percepatan pembangunan jembatan mengingat kebutuhan masyarakat di daerah terpencil dan rawan terdampak bencana alam cukup tinggi. Untuk mempercepatnya, Vertikal Rescue Indonesia memperluas dan memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat serta pelatihan cara pembuatan jembatan tanpa menggunakan beton dengan biaya terjangkau. Tedi mengaku gembira melihat warga yang antusias dan senang dengan adanya jembatan gantung tersebut. Bahkan, bagi komunitas tersebut, luapan kegembiraan masyarakat setempat adalah bayaran termahal. "Kelelahan kami berhari-hari terbayar setelah melihat mereka bersujud," ujarnya. (sws)
Ketua MPR: Tahun Baru Islam Momentum Evaluasi Diri
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah, sepatutnya dijadikan momentum melakukan muhasabah, evaluasi dan introspeksi diri. "Tujuannya untuk terwujudnya kejernihan hati dan pikiran, serta mengevaluasi apa yang telah dilakukan agar ke depan dapat melakukan perbaikan dalam segala hal," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Hal itu dikatakan Bamsoet dalam acara "Refleksi Akhir Tahun Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 H" yang diselenggarakan secara virtual oleh TV NU, di Jakarta, Senin (9/8) malam. Dia mengatakan evaluasi diri tersebut diperlukan karena tahun 1442 Hijriah masih menyisakan keprihatinan mendalam, karena dunia belum dapat melewati masa-masa sulit di tengah pandemi COVID-19. Bamsoet juga mengapresiasi langkah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang turut membantu menyosialisasikan program vaksinasi COVID-19. "PBNU juga aktif membangun sinergi dengan berbagai entitas kelembagaan, termasuk dengan TNI dan Polri, dalam berbagai program vaksinasi massal, sebagai wujud pengabdian kepada bangsa dan negara," ujarnya. Dia menjelaskan, pandemi COVID-19 yang dirasakan hampir seluruh negara dunia, dampaknya lebih buruk dibandingkan resesi global pada tahun 1930-an yang berdampak pada 83,8 persen negara di dunia. Menurut dia, hingga 8 Agustus, tercatat sudah lebih dari 203 juta kasus positif di seluruh dunia, menyebabkan lebih dari 4 juta penduduk dunia meninggal. "Islam mengajarkan tidak boleh berputus asa dalam menyikapi berbagai musibah, selalu ada kemudahan setelah datang kesulitan. Allah tidak akan membebani hamba diluar batas kemampuannya, namun juga tidak boleh lupa, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu mau berikhtiar untuk mengubahnya," katanya. Dia juga menyampaikan rasa bangga, di masa pandemi COVID-19, soliditas kebangsaan justru tetap kuat misalnya berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyebutkan meskipun dalam masa krisis akibat pandemi COVID 19, terjadi peningkatan jumlah Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang diterima BAZNAS sebesar 30 persen pada tahun 2020. Menurut dia, berdasarkan data World Giving Index menyebutkan masyarakat Indonesia sebagai yang paling dermawan di dunia selama pandemi, juga mengkonfirmasi bahwa zakat merupakan salah satu pendorong kedermawanan masyarakat. "Bagi kaum muslimin, ada tanggung jawab menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin. Sebagaimana pesan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang dirilis kembali oleh Komisi Hukum PBB, yang menyatakan bahwa 'mereka yang bukan saudara seagama, adalah saudara dalam kemanusiaan'. Menjadi sebuah pesan humanis yang menjadi salah satu dasar hukum positif universal," katanya. Dalam kesempatan tersebut, dia menjelaskan setelah sembilan bulan perekonomian nasional terpukul dampak pandemi COVID-19, pada akhirnya Indonesia dapat melepaskan diri dari resesi yaitu pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021 tumbuh positif pada level 7,07 persen. Menurut dia, untuk menjaga pertumbuhan perekonomian tetap berada di jalur positif, semua pihak harus mengupayakan agar tidak terjadi lagi lonjakan kasus COVID-19. "Ada peran serta dari setiap diri kita untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu dengan berdisiplin mematuhi protokol kesehatan, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan melakukan vaksinasi secara sukarela," ujarnya. (sws)
Menteri Kominfo Lantik Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate resmi melantik Usman Kansong sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) di Jakarta, Selasa. “Mari kita bekerja sama untuk mampu melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh bangsa, negara, bapak presiden, dan oleh kementerian ini ke pundak Pak Usman Kansong sebagai Direktur Jenderal IKP yang baru,” kata Johnny G. Plate dalam pidatonya. Ia menambahkan bahwa tugas terdekat yang harus dilakukan oleh Dirjen IKP adalah komunikasi publik yang akurat dan tepat, sesuai dengan segmentasi komunikasi untuk membantu Indonesia dalam menangani, mengendalikan, dan menuntaskan pandemi COVID-19 di Indonesia. Jabatan Dirjen IKP memegang peran sentral dalam upaya negara untuk berperang melawan pandemi COVID-19. Tiga peran sentral yang diemban oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik adalah memastikan masyarakat untuk melaksanakan 3M dengan ketat, melakukan 3T dengan efektif, dan mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19. 3M merupakan upaya pencegahan penularan COVID-19 dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Komunikasi publik yang akurat, menurut Johnny, dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan masker menjadi 95 persen di bulan September. Sebelumnya, pada bulan Juli, angka kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan masker sebesar 85 persen. “Komunikasi publik memiliki peran yang sangat sentral untuk meningkatkan (kedisiplinan) menjadi 95 persen,” tutur Johnny menegaskan. Di sisi lain, penerapan 3M didukung oleh praktik 3T yang bertujuan untuk memutus rantai COVID-19. Adapun yang dimaksud dengan praktik 3T yakni, Testing, Tracing, dan Treatment atau Tes, Telusur, dan Tindak Lanjut. Oleh karena itu, selain meningkatkan kedisiplinan dalam menggunakan masker, komunikasi publik yang tepat dapat memberi pengertian kepada masyarakat mengenai tugas, tantangan, serta hambatan yang dialami oleh pemerintah. Komunikasi tersebut bertujuan mengajak masyarakat mendukung kelancaran dalam pelaksanaan 3T. “Agar sinergi penanganan 3T kita lebih efektif dan optimal,” ucapnya. Peran lain yang diemban oleh Dirjen IKP adalah mengajak masyarakat untuk turut berperan secara aktif dan masif dalam mengikuti dan melaksanakan vaksinasi COVID-19. "Saya percaya Pak Usman pasti mampu melaksanakannya," kata Johnny G. Plate. Usman Kansong sebelumnya berkarir sebagai wartawan di Harian Republika, Metro TV, dan Media Indonesia. (sws)
Kenapa Connie Uring-uringan
By M Rizal Fadillah CONNIE Rahakundini Bakrie, pengamat militer dan pertahanan, mempertanyakan dan cenderung menyalahkan Latihan Bersama TNI AD dengan US Army tanggal 1-14 Agustus ini. Menurutnya Latihan Bersama ini tidak perlu mengingat Indonesia negara Non Blok. Pandangan ini dibantah banyak pihak di antaranya politisi PDIP Mayjen TNI Purn TB Hasanuddin, SE MM. Menurutnya Latihan ini sah sah saja karena hanya menyangkut taktik dan teknis bukan pakta pertahanan. Connie malah meminta KASAD Jenderal Andika bahwa setelah ini TNI AD segera melakukan latihan bersama dengan RRC dan Rusia dengan sandi Garuda Dragon Shield dan Garuda Bear Shield. Connie tak perlu uring-uringan dengan Latihan Bersama ini, karena Latihan Bersama ini bukan hal baru melainkan yang ke lima belas. Artinya rutin saja. Ketika ia mempertanyakan mengapa tidak dibuka oleh Panglima TNI Hadi Cahyono ? jawabannya mudah, Bu ini Latihan bersama TNI AD bukan semua Angkatan. Justru Connie ngawur mengusulkan segera diadakan Latihan Bersama dengan China dan Rusia di masa tegang seperti ini. Sama saja mau menghancurkan Indonesia, membawa konflik ke negara kita sendiri. Lagi pula rakyat Indonesia masih mengalami trauma dengan pengkhianatan kaum Komunis yang didukung oleh Rusia (Uni Sovyet dulu) saat PKI dipimpin Musso dan didukung oleh RRC saat PKI diketuai oleh DN Aidit. Kini pun RRC tidak disukai rakyat Indonesia karena hegemoni bahkan kolonialisasi ekonomi. Connie mempersoalkan mafia alutsista di bawah Menhan Prabowo padahal mafia itu telah merajalela jauh sebelum Prabowo menjadi Menteri. Konon Prabowo mencoba untuk membongkarnya. Orangpun wajar menjadi bertanya Connie ini pro mafia yang mana ? Yang jelas Connie itu pro Israel. Mantan istri Letjen Purn Djaja Suparman ini pernah menjadi Senior Research Fellow di Insitute of National Security Studies (INSS) Tel Aviv Israel. Pernah tinggal di Israel. Mendapat pengawalan 24 Jam dari Israel Defence Force (IDF). Ia menyatakan terharu dan bangga kepada Israel. Connie menganjurkan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel "Sudah saatnya Indonesia bertindak konkrit bisa lebih memahami Israel dengan membuka hubungan diplomatik sehingga ada diskusi lebih lanjut", ungkapnya. Connie lupa bahwa Israel itu negara penjajah, pencaplok tanah Palestina, dan biadab membombardir penduduk Palestina. Israel menduduki juga Masjid Al Aqsha. Israel seharusnya bukan saja tidak diakui tapi juga mesti diusir ke luar sebagaimana asal mula mereka yang tak punya tanah. Memihak Israel adalah bertentangan dengan prinsip negara Indonesia yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan kedaulatan suatu bangsa. Palestina harus didukung untuk merdeka, bukan pro dan menjadi pelayan kaum zionis Israel. Connie membanggakan kerukunan di Israel. Ia gembira dapat ikut ritual jalan salib dalam Gereja Katolik di Israel, bahkan ikut memanggul salib melewati rute yang sudah ditentukan. Connie sendiri mengakui bahwa dirinya muslim. Uring-uringan Connie tentang Latihan Bersama Garuda Shield TNI AD dengan US Army ini cukup aneh dan menimbulkan pertanyaan untuk kepentingan siapakah sebenarnya suara Connie Rahakundini Bakrie ini digaungkan ? Lanjut terus Latihan Bersama Garuda Shield. Biarlah anjing menggonggong kafilah berlalu. Yang jelas China pasti gerah dengan Latihan Bersama terbesar dalam sejarah TNI AD dan US Army ini. Bagi bangsa dan negara Indonesia RRC bukan sahabat yang baik. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Rezim Ini Tak Lulus Belajar Berhitung
KETIKA bayi beranjak ke masa kanak-kanak, pelajaran pertama yang diberikan oleh orangtuanya adalah berhitung. Ia akan diajari mengenal jumlah anggota tubuh dan menghitung satu sampai seratus. Jika lancar, selanjutnya ia akan belajar penambahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian. Jika salah hitung ia akan dibetulkan oleh orang tuanya. Mengapa berhitung penting, sebab sejak kecil anak sudah harus diajarkan berpikir logis, matematis, dan sistematis. Pendidikan pemula ini sangat baik untuk membentuk karakter, moralitas, dan cara berpikir konstruktif. Jika hari ini ada sebuah rezim gagal dalam hitung- menghitung, maka patut dipertanyakan apakah rezim ini kekanak-kanakan. Betapa tidak heran, bantuan sosial bagi penerima dampak Covid19 yang seharusnya beres, malah menimbulkan kegaduhan. Ada saja masalah yang muncul: ada yang tidak terima sama sekali, ada yang tanpa hak menerima, ada yang menerima dobel dan ada yang baru menerima satu kali. Padahal, pandemi sudah berjalan 1,5 tahun. Anggarannya pun dipersiapkan dengan matang, lengkap dengan regulasinya. Jumlahnya mencapai Rp750 triliun. Unik memang, dana besar, tetapi hasilnya tidak maksimal. Padahal perangkat negara sudah dikerahkan. Ada BPS, Dinas Kependudukan, Bupati, Camat dan Lurah, tetapi persoalan data tidak pernah klop. Jadi apa sesungguhnya yang didata selama ini? Amburadulnya data kependudukan sesungguhnya terjadi sejak Pemilu 2014. Mulai dari data hilang, data dobel, dan data orang meninggal terjadi saat sebelum Pemilu. Bahkan hingga usai Pemilu pun datanya masih simpang siur. Tak pernah akurat. Aneh, hal yang sama terjadi pada Pemilu 2019. Kisruh data terjadi sepanjang waktu. Hasil Pemilu pun tak ada yang sinkron antara KPU, data, partai, lembaga survei, data kecamatan, dan Babinsa. Semuanya berselisih. Butuh nalar dan niat tulus dari rezim saat ini. Kalau rezim bisa mengendalikan anggota DPR RI untuk tidak kritis, untuk diam saja, untuk pura pura tidak melihat kesengsaraan rakyat, kenapa rezim tidak bisa memaksimalkan Bupati dan Walikota seluruh Indonesia untuk bergerak cepat. Jumlah anggota dewan yang 560 hampir sana dengan jumlah bupati/walikota seluruh Indonesia yang sekitar 513. Ini lebih simpel, cepat, dan akurat. Bupati bisa mengerahkan aparat di bawahnya untuk bergerak. Kisruh bansos ini mustinya bisa menyadarkan rezim untuk lebih cerdas mengelola negara. Idealnya bantuan bukan diberikan pada saat bencana semata. Agar bantuan tidak membebani negara, mustinya berupa kebijkan publik sesuai perintah undang-undang. Rezim jangan ugal-ugalan mencabuti subsidi. Subsidi BBM, listrik, dan pangan seharusnya diberikan secaa tulus. Sehingga jika ada bencana rakyat kecil masih bisa bertahan, listrik terjangkau, beras terbeli. Yang terjadi justru semua subsidi dipangkas atau tepatnya dihapus. Atas nama pemerataan tapi yang terjadi justru kesengsaraan berkepanjangan. Tugas negara adalah memakmurkan rakyatnya dengan memberikan kemudahan mencari nafkah, mendapatkan pekerjaan dan perlindungan hukum. Hari ini, di tengah wabah koroma masyarakat hidup seakan tanpa pemimpin. Bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Mereka cari nafkah, sakit, dirawat, bahkan mati di rumah sendiri-sendiri. Fasilitas kesehatan dan tenaga medis sudah tak mampu menangani. Ada 50 ribu orang terpapar dan 2000 orang meninggal dunia setiap hari. Ada yang usul data bansos ini mustinya bisa memakai data BLT sehingga tidak perlu lagi membuat data baru. Akan tetapi data BLT yang sudah berjalan tahunan pun sama amburadulnya. Data BLT ternyata lebih memiriskan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut realisasi BLT Desa masih rendah. Penyerapan anggaran baru sekitar 8,2 persen. Capaian ini sangat jauh dari total anggaran yang disediakan. Jumlah desa yang baru menyerap di bawah 15 persen, ada 163 daerah yang realisasinya hanya 983 miliar padahal anggarannya 11,51 triliun. Jadi not even 1 triliun realisasinya hanya 8,2 persen," kata Sri Mulyani. Ini artinya masih banyak orang yang tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah Satu-satunya menteri yang lihai mengjitung data hanyalah bekas Menteri Sosial Juliari Batubara. Ia lancar dan cepat sekali menghitung jumlah penerima bansos. Sayang, kiprahnya ternyata dilandasi oleh semangat nyolong. Ia memungut Rp10 ribu dari setiap bansos yang diberikan. Konon aslinya Rp 42 ribu yang ditilep. Maklum ada jatah buat sang Madame. Jejak Juliari kemudian diikuti oleh para pengambil kebijakan di daerah- daerah. Memanfaatkan lemahnya pendataan, Bupati Bandung Barat, Bupati Karawang, Malang, Tangerang, dan terjadi hampir di seluruh wilayah NKRI mengikuti langkah Juliari. Mereka rajin mengolah data untuk dikorupsi demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Persoalannya bukan pada data, tetapi moralitas, profesionalitas, dan konsistensi. Jika mau, pemerintah bisa menerapkan pendataan dari bawah yakni RT RW karena mereka yang paling tahu kondisi masyarakat secara nyata. Jika masih mengacu pada data BPS, Dinas Kependudukan, dan lembaga dari pusat lainnya, niscaya persoalan data tidak akan beres. Tampaknya rezim justru menikmati amburadulnya data karena banyak celah bisa dimainkan.
POPULER
