ALL CATEGORY
Kapolda Papua Benarkan Adanya Pembakaran Polsek Nimboran
Jayapura, FNN - Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri membenarkan adanya informasi mengenai adanya aksi pembakaran Polsek Nimboran yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang atau massa. "Memang benar ada laporan pembakaran Polsek Nimboran, tetapi belum diketahui apa penyebabnya," kata Kapolda Mathius Fakhiri kepada ANTARA di Jayapura, Senin. Peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari ini sekitar pukul 13.45 WIT. Polsek Nimboran berada di Kabupaten Jayapura. (sws)
Korut Peringatkan Korsel Soal Latihan Militer dengan AS
Seoul, FNN - Saudara perempuan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Kim Yo Jong, pada Minggu (1/8) mengatakan bahwa jika Korea Selatan menggelar rencana latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat, hal itu akan menghancurkan tekad kedua Korea untuk membangun kembali hubungan. Pernyataan itu dilaporkan melalui media pemerintah KCNA. Kim Yo Jong juga mengatakan bahwa keputusan baru-baru ini untuk menyambungkan kembali hotline antar kedua Korea tidak patut dilihat sebagai hal yang lebih dari menjalin kembali hubungan "fisik". Menurutnya, bahwa akan "tidak bijaksana" untuk menganggap bahwa KTT hampir dekat. Pernyataannya muncul ketika Korea Utara dan Selatan terlibat pembicaraan untuk mengadakan KTT sebagai bagian dari upaya pemulihan hubungan keduanya. Washington dan Seoul rencananya akan menggelar latihan militer bersama pada akhir Agustus. "Pemerintah dan militer kami akan terus memantau apakah pihak Korea Selatan akan melanjutkan latihan perang agresif, atau membuat keputusan besar. Harapan atau hilang harapan? Itu terserah kami," kata Kim Yo Jong melalui pernyataan yang dilaporkan KCNA. Dua Korea, yang secara teknis masih berperang setelah konflik 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, pada Selasa kembali menghubungkan hotline yang diputus oleh Korut pada Juni tahun lalu. (sws) Sumber: Reuters
Wapres Dukung Program Jaga Kiai untuk Beri Penghargaan Bagi Ulama
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendukung program Jaga Kiai sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada para ulama dan pengasuh pondok pesantren di Indonesia, dengan memelihara kesehatan mereka di tengah pandemi COVID-19. "Ini salah satu bentuk penghargaan negara atau pemerintah dalam menjaga dan memelihara kesehatan para kiai dan pengasuh pesantren yang telah berjasa bagi masyarakat, bangsa dan negara," kata Wapres saat meresmikan Jaga Kiai secara virtual, Senin. Musibah pandemi COVID-19 harus disikapi secara tepat dan tepat, sehingga seluruh pihak harus mengambil peran dalam ikhtiar pencegahan dan penanggulangan COVID-19, kata Wapres. Wapres mengatakan cukup banyak ulama dan pengasuh pondok pesantren yang menjadi korban COVID-19. Hingga 7 Juli 2021, menurut data Kementerian Agama, tercatat sebanyak 605 orang yang merupakan kiai, ulama dan pengasuh pondok pesantren yang meninggal dunia akibat COVID-19. "Wafatnya para kiai dan ulama mempunyai arti sangat penting dan krusial bagi kehidupan umat. Rasulullah menegaskan bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Oleh karenanya Rasul menegaskan wafatnya para kiai dan ulama sebagai musibah," jelasnya. Para kiai dan ulama telah melakukan transformasi ilmu dan peradaban serta mengawal para santri demi pengembangan keilmuan di lingkungan pesantren. Para kiai juga telah mengajarkan sikap patriotik, cinta tanah air dan bela negara kepada setiap warga bangsa Indonesia, kata Wapres. "Oleh karena itu, jasa dan peran besar para kiai, para ulama dan pondok pesantren terhadap perjuangan kemerdekaan dan proses pembangunan bangsa Indonesia sangat besar dan tidak bisa dihargai dengan sekadar materi," ujarnya. Dalam sambutannya, Wapres juga mengapresiasi kinerja Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang menginisiasi program Jaga Kiai, dengan menyelenggarakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada para ulama dan pengasuh pondok pesantren di sejumlah daerah. (sws)
Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Kaji PPKM dengan Serius
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jazilul Fawaid meminta Pemerintah mengkaji dengan serius dan berhati-hati dalam memutuskan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) Level 4. "Memang serba sulit. Saya berharap Pemerintah mengambil keputusan yang terbaik, saksama dan terukur," kata Jazilul atau Gus Jazil dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin. Apabila PPKM Level 4 kembali diperpanjang, lanjutnya, maka Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap dampak kebijakan tersebut di sektor ekonomi bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro dan kecil. "Kalau diperpanjang lagi, tentu aktivitas ekonomi warga tambah lesu. Silakan diperpanjang sekiranya Pemerintah dapat membantu sektor usaha dan kebutuhan dasar masyarakat selama PPKM," tambahnya. Dia mengatakan pelaksanaan PPKM Level 4 yang berlaku secara terus menerus dapat menunjukkan ketidakefektifan pemberlakuan kebijakan tersebut oleh Pemerintah. "Hemat saya, perpanjangan PPKM dapat menurunkan kepercayaan masyarakat karena Pemerintah dianggap kurang berhasil mengatasi keadaan," ujarnya. Pemerintah telah memberlakukan PPKM Darurat pada 3-20 Juli di Pulau Jawa dan Pulau Bali dan sejumlah daerah lain, sebagai upaya untuk menekan kasus penyebaran COVID-19. Pemerintah melanjutkan kebijakan tersebut dengan nama PPKM Level 4 pada 21 Juli-2 Agustus untuk meminimalkan laju penularan COVID-19 Data per 1 Agustus menunjukkan adanya penambahan kasus harian sebanyak 30.738 kasus baru. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka penambahan harian pada hari pertama PPKM Darurat, yakni sebanyak 27.913 kasus harian. Hingga saat ini, secara akumulatif tercatat 3.440.396 kasus positif COVID-19, dengan angka pasien sembuh harian mencapai 39.446 pasien. Total pasien sembuh dari COVID-19 sebanyak 2.809.538 orang. Sementara itu angka kematian harian juga tercatat cukup tinggi, dengan penambahan 1.604 pasien dan total korban meninggal dunia akibat COVID-19 sebanyak 95.723 orang. (sws)
India Laporkan 40.134 Kasus Baru COVID-19
Mumbai, FNN - India melaporkan 40.134 kasus baru infeksi virus corona (COVID-19) dalam 24 jam terakhir, kata pernyataan pemerintah negara itu, Senin. Kematian akibat COVID-19 di India bertambah 422 jiwa pada periode yang sama, menurut kementerian kesehatan federal. Kasus harian COVID-19 di India telah menurun setelah mengalami gelombang kedua yang dahsyat dan membuat sistem kesehatan kewalahan. Upaya vaksinasi juga semakin meningkat. Namun, para ahli telah memperingatkan pihak berwenang untuk tidak terburu-buru membuka kota-kota. Pemerintah pusat India telah menyerahkan keputusan penguncian (lockdown) dan pembukaan kembali kepada masing-masing otoritas negara bagian. Kebijakan itu membuat tanggap darurat menjadi tidak merata, yang menurut para ahli telah menyebabkan munculnya daerah-daerah berisiko baru, bahkan ketika jumlah infeksi menurun di episentrum sebelumnya. (sws) Sumber: Reuters
Brisbane Perpanjang 'Lockdown', Sydney Dijaga Tentara
Sydney, FNN - Negara bagian Queensland, Australia, pada Senin memperpanjang penguncian wilayah (lockdown) di Brisbane, sementara tentara berpatroli di Sydney untuk menegakkan aturan tinggal di rumah. Australia tengah berjuang menghentikan penyebaran varian Delta virus corona yang sangat menular. Queensland mengatakan mereka telah mendeteksi 13 kasus baru penularan lokal COVID-19 dalam 24 jam terakhir, angka harian tertinggi di negara bagian itu dalam setahun. Penguncian di Brisbane, kota terbesar ketiga di Australia, yang dijadwalkan berakhir pada Selasa, tetap akan diberlakukan sampai Minggu. "Sekarang mulai jelas bahwa lockdown awal tidak akan cukup (menahan) wabah," kata Wakil Pemimpin Queensland Steven Miles kepada wartawan di Brisbane. Kenaikan angka kasus baru di dua kota terbesar Australia itu terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap cara pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison menangani pandemi. Meskipun program vaksinasi Australia telah tertinggal dari banyak negara maju lainnya, program tersebut sejauh ini lebih baik dalam menjaga angka kasus relatif tetap rendah, yaitu hanya sedikit di bawah 34.400 kasus. Jumlah kematian di Sydney meningkat jadi 925, setelah seorang pria berusia 90-an meninggal akibat COVID-19. Australia memberlakukan penguncian secara on-off di sejumlah kota setelah kemunculan varian Delta yang cepat menular, dan pembatasan semacam itu sepertinya akan tetap diterapkan hingga cakupan vaksinasi di negara itu mencapai tingkat yang lebih tinggi. PM Morrison telah berjanji penguncian akan menjadi "kecil kemungkinannya" setelah negara itu memvaksin 70 persen penduduk berusia di atas 16 tahun. Tingkat vaksinasi di Australia saat ini baru mencapai 19 persen, dan Morrison berharap dapat mencapai target 70 persen pada akhir tahun ini. Penguncian di Brisbane dan sekitarnya diterapkan saat Sydney, kota terbesar Australia, memulai pekan keenam pemberlakuan perintah untuk tinggal di rumah. New South Wales (NSW), negara bagian tempat Sydney berada, mengatakan pada Senin mereka mendeteksi 207 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Pekan lalu, jumlah harian di negara bagian itu bertahan di dekat angka tertinggi dalam 16 bulan. NSW mencatat lebih dari 3.500 kasus infeksi sejak wabah baru muncul pada Juni, ketika seorang pengemudi limusin tertular virus corona saat mengantar seorang kru maskapai asing. Negara bagian itu telah meminta bantuan militer untuk menegakkan aturan pembatasan. Sekitar 300 tentara yang tidak dilengkapi senjata dan di bawah komando kepolisian pada Senin mulai mendatangi rumah-rumah untuk memastikan warga yang terkonfirmasi positif menjalani isolasi mandiri. Tentara juga menemani polisi berpatroli di jalan-jalan Sydney di mana sebagian besar kasus COVID-19 telah dilaporkan. Potongan video yang beredar di internet memperlihatkan polisi menanyakan orang-orang yang berada di jalan-jalan sepi di Sydney tentang alasan mereka keluar rumah. (sws) Sumber: Reuters
KPK Ingatkan Ancaman Pidana Pihak yang Sembunyikan Harun Masiku
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pihak-pihak yang diduga sengaja menyembunyikan mantan calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan Harun Masiku dapat diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Jika ada pihak yang diduga sengaja menyembunyikan buronan, kami ingatkan dapat diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Tipikor," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, di Jakarta, Senin. Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana paling singkat 3 tahun dan maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta. Harun adalah tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024 yang sudah berstatus daftar pencarian orang (DPO) sejak Januari 2020. Ali mengatakan KPK masih terus berupaya menemukan Harun, baik pencarian di dalam negeri maupun kerja sama melalui National Central Bureau (NCB) Interpol. "Namun demikian, kami tentu tidak bisa menyampaikan tempat dan waktu pencarian, karena itu teknis di lapangan yang tidak bisa kami publikasikan," kata dia. Sebelumnya, NCB Interpol Indonesia telah menerbitkan "red notice" atas nama Harun Masiku. "Informasi terbaru yang kami terima bahwa pihak Interpol benar sudah menerbitkan "red notice" atas nama DPO Harun Masiku," kata Ali dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (30/7). Upaya pelacakan juga terus dilakukan KPK dengan menggandeng kerja sama para pihak, seperti Bareskrim Polri, Ditjen Imigrasi Kemenkumham, dan NCB Interpol. Kasus tersebut juga menjerat mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebagai tersangka. KPK pun telah mengeksekusi Wahyu ke Lapas Kelas I Kedungpane Semarang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun. Sedangkan kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina yang ikut menerima suap Rp600 juta dari Harun bersama-sama dengan Wahyu divonis 4 tahun penjara. Dalam perkara ini, Wahyu dan Agustiani terbukti menerima uang sebesar 19 ribu dolar Singapura dan 38.350 dolar Singapura atau seluruhnya Rp600 juta dari Harun yang saat ini masih buron. Tujuan penerimaan uang tersebut agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP dari Dapil Sumatera Selatan 1, yakni Riezky Aprilia kepada Harun. (sws)
Pemkab Bekasi Siapkan Vaksinasi Pelajar di Sekolah
Cikarang, Bekasi, FNN - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai melakukan persiapan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 bagi pelajar berusia 12-17 tahun yang rencananya digelar secara massal di setiap sekolah. Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Senin, mengatakan pemerintah daerah saat ini sedang melakukan pendataan dan verifikasi terbaru penerima vaksin serta meminta alokasi vaksin yang akan digunakan untuk pelajar. "Vaksinasi pelajar usia remaja ini menggunakan merek Sinovac, sedang dilakukan pendataan di setiap sekolah," katanya. Dia meminta seluruh kepala sekolah berikut tenaga pendidik mendorong siswa serta orang tua murid untuk menyukseskan program ini agar kegiatan belajar tatap muka bisa segera digelar. "Ini menjadi tugas para guru untuk meyakinkan anak-anak dan terutama orang tuanya bahwa vaksin aman dan halal sehingga anaknya mau divaksin," katanya. Selain itu, Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) juga harus diperhatikan dan menjadi tanggung jawab bersama jika nantinya ditemukan ada gejala usai disuntik vaksin. Dani juga mengatakan proses belajar mengajar secara daring saat ini bisa memotivasi para guru dan siswa untuk semakin menguasai teknologi yang menjadi modal untuk meraih kemajuan di masa depan. "Sekarang para guru dan murid semakin melek digital. Ini adalah modal yang sangat berharga untuk kita dalam meraih kemajuan masa depan yang lebih baik lagi. Hadapi ini dengan semangat dan motivasi tinggi," kata dia. (sws)
Segera Lengserkan Jokowi Karena Tidak Mematuhi Konstitusi
“PRESIDEN (Joko Widodo) tidak patuhi konstitusi. Kalau dia patuh, sejak awal lockdown, konsekwensinya, dia (presiden) belanjakan itu. Sebulan Rp 1 juta saja kali 70 masih Rp 70 triliun. Kali 10 bulan saja masih Rp 700 triliun. Masih di bawah membanjirnya uang yang tidak jelas ke mana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin.” Kalimat tersebut disampaikan politisi PDIP, Efendi Simbolon kepada wartawan, Sabtu, 31 Juli 2021. Ia mengungkapkan kalimat tersebut dengan menyalahkan Jokowi yang tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi Covid-19. Simbolon menanggapi pernyataan pakar epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono yang menyebut Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi (pandemic trap) yang semakin dalam. Apa yang disampaikan Efendi Simbolon ini menarik dicermati. Sebab, ia berasal dari partai utama pendukung Jokowi. Akan tetapi, pernyataan Simbolon yang berseberangan dan mengkritik keras pemerintahan Jokowi, sudah beberapa kali dilontarkannya. Nyatanya, kritik yang disampaikannya tidak digubris oleh Jokowi. Ibarat kata pepatah, “Anjing menggonggong kafilah berlalu.” Simbolon teriak-teriak, Jokowi terus larut dengan kebijakannya yang umumnya bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan selama pandemi ini banyak yang menyakiti rakyat. Contoh, pada saat rakyat membutuhkan bantuan (walaupun ada, tetapi tidak cukup), tetapi Jokowi tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur. Termasuk pembangungan ibukota baru, di Kalimantan Timur. Kabarnya, peringatan 17 Agustus 2021 akan digelar dari tempat baru tersebut. Dalam hal penanganan Coronadisease 2019 (Covid-19) presiden terlihat plintat-plintut. Kebijakannya semakin menyengsarakan rakyat. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 berakhir Senin, 2 Agustus 2021 jelas semakin menyengsarakan rakyat. Kemungkinan besar diperpanjang lagi. Andaikan sejak awal diterapkan kebijakan tegas berupa lockdown, kemungkinan tingkat kesengsaraan rakyat bisa ditekan lebih rendah. Mengapa sejak awal tidak mau lockdown? Alasan pemerintah karena ingin menyeimbangkan penanganan kesehatan dan ekonomi masyarakat. Padahal, alasan yang tepat sehingga pemerintah tidak mengambil kebijakan lockdown adalah karena tidak ada uang. Alasan yang tidak masuk akal dan tidak dapat diterima akal sehat. Nyatanya, Covid-19 gelombang kedua, justru semakin menyengsarakan rakyat dari segi kesehatan dan ekonomi. Gelombang kedua telah memaksa masyarakat melakukan isomasi mandiri (isoman) karena rumah sakit tidak mampu menampung pasien corona. Ini menyebabkan banyak yang meninggal saat isoman. Faktornya, selain karena sulitnya mendapatkan obat-obatan, juga karena tekanan ekonomi. "Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU Karantina itu, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown. Tetapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Mungkin di awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi. Pada akhirnya yang terjadi kan lebih mahal ongkosnya sebenarnya, PSBB itu juga Rp 1.000 triliun lebih ya di tahun 2020 itu," ujar Effendi. Effendi mejelaskan sudah banyak negara lain yang sukses mengatasi pandemi COVID-19 dengan cara lockdown. Virus Corona itu bisa dicegah penularannya dengan cara semua orang tetap berada di rumah. Alih-alih memilih lockdown, Indonesia justru menerapkan PPKM. Effendi menyatakan hasil dari PSBB hingga PPKM hanya 'nol' dan cenderung minus. Nah, kegeraman Simbolon itu sangat wajar. Menyalahkan Jokowi yang tidak melakukan lockdown adalah tepat. Menyebutkan Jokowi tidak mematuhi konstitusi lebih sangat tepat lagi. Tidak mematuhi konstitusi sama saja dengan melanggar konstitusi. Jika politikus pendukung utama saja sudah mengatakan presiden tidak patuh pada konstitusi, lalu apa yang harus dilakukan terhadap Joko Widodo? Segera lengserkan, segera berhentikan Jokowi. Jangan lagi menunggu semakin banyak konstitusi yang dilanggar dan tidak dipatuhi. Jika terus membiarkan pelanggaran terhadap konstitusi, derita rakyat semakin dalam dan lama. Sekarang saatnya PPKM alias Pak Presiden Kau Mundur! Bukan lagi Pak Presiden Kapan Mundur. Sebab, jika tidak mundur, semakin banyak rakyat yang Perut Perih Karena (belum) Makan (PPKM). **
Gubernur Babel Terbitkan Kebijakan Kawasan Isolasi COVID-19 Terpadu
Pangkalpinang, FNN - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Dohan segera menerbitkan kebijakan kawasan isolasi COVID-19 terpadu, guna mengoptimalkan penanganan pasien terpapar virus corona jenis baru tersebut di daerah itu. "Dalam waktu dekat ini, kebijakan ini diberlakukan sehingga tidak ada lagi pasien COVID-19 melakukan isolasi mandiri," kata Erzaldi Rosman Djohan di Pangkalpinang, Senin. Ia mengatakan kebijakan pembangunan kawasan isolasi terpadu ini sebagai lanjutan terhadap evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4 dan 3 bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa hari lalu, dalam menekan lonjakan kasus COVID-19. Selain itu, kesadaran dan pengawasan pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri yang rendah, sehingga menjadi pemicu peningkatan kasus penularan COVID-19 dalam sebulan terakhir ini. "Jadi tidak ada lagi istilahnya isolasi mandiri dan pemprov saat ini sedang mempersiapkan 350 kamar untuk pasien COVID-19 di kawasan isolasi terpadu," katanya. Menurut dia, kebijakan ini dampak dan melihat serta mengevaluasi PPKM level 4 di Kabupaten Bangka Barat, Belitung, dan Belitung Timur serta PPKM level 3 di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan. "Insyaallah nanti kita akan rapat bersama satgas kabupaten/kota terkait kebijakan tambahan untuk memperkuat kebijakan isolasi terpadu ini," ujarnya. Ia memerintahkan pemerintah kabupaten/kota untuk juga menyiapkan isolasi terpadu di wilayahnya masing-masing, sehingga penanganan dan menekan kasus COVID-9 akan lebih optimal. "Dengan isoter (isolasi terpadu) ini akan memperbanyak 'tracing' (pelacakan) dan "testing" (pengetesan). Kita juga akan minta kabupaten/kota menyiapkan itu. Terkait konsumsi pasien menggunakan dapur umum," katanya. Ia meminta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas serta interaksi) dalam menjalani aktivitas sehari-hari. "Kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka tetap waspada. Jangan merasa diri sehat, padahal mereka orang yang terpapar. Bagi mereka tidak apa-apa, tapi bagi yang imunitasnya lemah akan jadi bahaya. Kalau sampai positif mereka akan diisolasi terpadu," katanya. (sws)
POPULER
