ALL CATEGORY
Pendaftaran Penerimaan CASN-PPK 8.841 Pelamar Gagal Teregistrasi
Sumatera Selatan, FNN - Sebanyak 8.841 pelamar gagal teregistrasi dalam pendaftaran penerimaan Calon Aperatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021. Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Kantor BKN Regional VII Joko Warsito, di Palembang, Senin, mengatakan ribuan pelamar tersebut dinyatakan gagal, karena tidak menyelesaikan pendaftaran sampai batas pengisian formulir yang ditutup pada 26 Juli 2021 lalu. Sesuai ketentuan bagi pelamar yang tidak melanjutkan pendaftaran sampai lewat tanggal 26 Juli 2021 yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari seleksi. “Mereka sudah punya akun, tapi tidak melengkapi persyaratan sampai tanggal tersebut, jadi gugurlah mereka,” ujarnya pula. Menurutnya, sejak pendaftaran CASN dan PPPK 2021 dibuka BKN Regional VII mencatat jumlah keseluruhan pelamar ada sebanyak 166.997 orang untuk wilayah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Tapi setelah 8.841 orang pelamar dinyatakan gugur dari seleksi penerimaan CASN dan PPPK 2021, setidaknya masih ada 158.156 pelamar yang akan berpeluang menjadi ASN atau PPPK. “Tinggal mengikuti seleksi administrasi setelah itu dapat nomor peserta dan mulai mengikuti tes pertama, yakni Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan selanjutnya Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dan terakhir pengumuman kelulusan,” ujarnya pula. Adapun jumlah formasi CPNS dan PPPK yang dibuka tahun 2021 di Sumatera Bagian Selatan ada sebanyak 35.911 formasi yang terdiri dari Sumatera Selatan 28.826 formasi, Bengkulu 3.800 dan Kepulauan Bangka Belitung 3.285 formasi. “Untuk Jambi 0 atau tidak ada pembukaan formasi,” katanya. Dari formasi tersebut ada 10 instansi yang paling banyak dilamar, yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 28,826 formasi, Pemerintah Kabupaten Banyuasin 10.278, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU) Timur 9.161, Ogan Komering Ilir (OKI) 9.075, OKU 8.698, Muara Enim 8511, Pemerintah Kota Pangkal Pinang 7.623, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 7.102, Pemerintah Kabupaten Lahat 6.939, dan Pemerintah kabupaten Empat Lawang 6.7545 pelamar. Sedangkan 10 instansi yang paling sedikit pelamar adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan 474, Pemerintah Kabupaten Bangka 613, Pemerintah Kabupaten Seluma 766, Pemerintah Kabupaten OKU Selatan 1.228, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan 1267, Pemerintah Kota Pagaralam 1.817, Pemerintah kabupaten Belitung 2.138, Pemerintah Kota Prabumulih 2.138, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir 3.049, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3.244 pelamar. “Semua akan berpeluang lulus seleksi tahun ini mudah-mudahan, tetap persiapkan diri belajar, jaga kesehatan dan bekali dengan doa ibadah,” katanya pula. (sws)
RSUD Bangka Barat Rekrut Tenaga Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19
Mentok, Babel, FNN - Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan rekrutmen 30 tenaga kesehatan untuk membantu penanganan pasien COVID-19 di ruang isolasi RS itu. "Proses rekrutmen kami perpanjang karena hingga hari ini baru mendapatkan tujuh orang yang lolos seleksi dan sanggup menjadi garda depan penanganan pasien COVID-19," kata Pelaksana Tugas Direktur RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat dr. Rudi Faizul Badri di Mentok, Senin. Ia menjelaskan proses rekrutmen pegawai atau tenaga kesehatan dilakukan RSUD Sejiran Setason seiring dengan adanya penambahan jumlah kamar isolasi untuk penanganan pasien COVID-19 dari kapasitas 15 menjadi 50 tempat tidur. "Untuk fasilitas pendukung, seperti tempat tidur, dinding penyekat, ketersediaan air dan lainnya, mulai 1 Agustus 2021 sudah siap, tinggal tenaga kesehatan yang masih kita cari," katanya. Menurut dia, proses rekrutmen tenaga kesehatan sampai saat ini masih menjadi kendala yang perlu segera ditangani bersama agar rencana operasional ruang isolasi tambahan bisa maksimal. "Minimal kita bisa dapat 20 orang sudah akan sangat membantu," ujarnya. Ia mengatakan proses rekrutmen tidak serta merta nantinya para tenaga kesehatan yang baru itu akan langsung melakukan penanganan di ruang isolasi, namun akan diberikan pelatihan terlebih dahulu. "Bagi para calon tenaga kesehatan nantinya akan diberikan pelatihan khusus di Wisma Karantina terlebih dahulu sebelum menjalankan tugas di ruang isolasi," katanya. Pola bertahap dalam menjalankan pekerjaan yang sudah disiapkan tersebut sebagai upaya pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan bagi seluruh tenaga kesehatan yang ada di daerah itu. "Kesehatan tetap menjadi hal utama, jadi para garda depan ini akan belajar dahulu secara bertahap," katanya. (sws)
Fadjroel: Kritik adalah Jantung Kemajuan Demokrasi
Jakarta, FNN - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman mengatakan kritik adalah jantung kemajuan demokrasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta masyarakat. Hal itu disampaikan Fadjroel menyikapi pertanyaan berbagai pihak atas kritik yang disampaikan kepada pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. "Menanggapi berbagai pertanyaan media dan sejumlah pernyataan publik kami perlu menekankan kembali bahwa perjuangan reformasi 1998 adalah perjuangan untuk menegaskan bahwa kritik merupakan jantung kemajuan demokrasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta masyarakat," kata Fadjroel dalam siaran pers di Jakarta, Senin. Fadjroel menegaskan bahwa bangsa Indonesia menempatkan kritik di jantung konstitusi UUD NRI Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28, yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Namun, dia menekankan pelaksanaan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 harus memperhatikan Pasal 28J. Dalam Ppasal 28J disebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam tradisi dan nilai-nilai demokrasi, kata dia, kritik merupakan upaya menciptakan dialog setara dan komunikasi timbal balik di antara aktor-aktor dalam negara demokrasi, yaitu masyarakat sipil, aktor nonnegara, seperti media, ormas, lembaga kemahasiswaan, dan LSM, masyarakat politik, masyarakat ekonomi, birokrasi/pemerintah, dan aparatus hukum. "Cara kerja kritik adalah berusaha membentuk hubungan setara antaraktor berdasar komunikasi timbal balik atau komunikasi intersubjektif yang berimplikasi pada penemuan kebaikan bersama atau common objective. Praktik kritik yang mengikuti kaidah iptek dan demokrasi, tidak akan menggunakan kekerasan komunikasi seperti stigma, fitnah, hinaan, dan perundungan," katanya. Menurut dia, kekerasan komunikasi akan menghalangi proses terbentuknya komunikasi timbal balik dan setara. Sebaliknya, akan mendorong terbentuknya lingkaran kekerasan (spiral of violence), yaitu kondisi yang ditandai oleh praktik yang hanya bertujuan menjatuhkan dan menghancurkan satu sama lain (zero sum game). Pada saat bersamaan, kata Fadjroel, demokrasi Indonesia merupakan pertemuan antara beragam nilai-nilai global dan nilai-nilai keindonesiaan. Setiap praktik kebebasan kritik perlu melandaskan pada tatanan nilai sosial keindonesiaan yang ditopang nilai saling menghormati, kesantunan, tata krama, toleransi dan kegotongroyongan. "Presiden mengatakan bahwa negara kita negara demokrasi, jadi kritik itu boleh-boleh saja. Tapi juga ingat kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan," kata Fadjroel. Fadjroel mengemukakan bahwa Presiden Joko Widodo selama ini telah memberikan keteladanan dalam upaya membangun komunikasi timbal balik dalam negara demokrasi Indonesia dengan narasi kebebasan dalam tatanan nilai sosial keindonesiaan. Oleh karena itu, Presiden menjauhi praktik stigma, perundungan, fitnah, dan antitoleransi. "Aktor-aktor negara demokrasi yang mempraktikkan kebebasan kritik dalam narasi nilai sosial keindonesiaan akan menciptakan komunikasi timbal balik, yaitu kondisi yang lebih memungkinkan lahirnya berbagai pemecahan masalah kolektif bangsa untuk menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa," ujarnya. Ia memandang perlu seluruh aktor negara demokrasi meneladani praktik kebebasan demokrasi yang berbasis pada tatanan nilai sosial keindonesiaan yang dicontohkan oleh Presiden Joko Widodo dan menjadi tradisi dalam kebudayaan Indonesia dan tradisi berpikir kritis (critical thinking) dalam kemajuan iptek. "Panjang umur perjuangan demokrasi Pancasila. Dalam 76 tahun kemerdekaan, kita yakin Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Kita yakin Indonesia Maju," kata Fadjroel. (sws)
Kapolda Papua Benarkan Adanya Pembakaran Polsek Nimboran
Jayapura, FNN - Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri membenarkan adanya informasi mengenai adanya aksi pembakaran Polsek Nimboran yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang atau massa. "Memang benar ada laporan pembakaran Polsek Nimboran, tetapi belum diketahui apa penyebabnya," kata Kapolda Mathius Fakhiri kepada ANTARA di Jayapura, Senin. Peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari ini sekitar pukul 13.45 WIT. Polsek Nimboran berada di Kabupaten Jayapura. (sws)
Korut Peringatkan Korsel Soal Latihan Militer dengan AS
Seoul, FNN - Saudara perempuan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Kim Yo Jong, pada Minggu (1/8) mengatakan bahwa jika Korea Selatan menggelar rencana latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat, hal itu akan menghancurkan tekad kedua Korea untuk membangun kembali hubungan. Pernyataan itu dilaporkan melalui media pemerintah KCNA. Kim Yo Jong juga mengatakan bahwa keputusan baru-baru ini untuk menyambungkan kembali hotline antar kedua Korea tidak patut dilihat sebagai hal yang lebih dari menjalin kembali hubungan "fisik". Menurutnya, bahwa akan "tidak bijaksana" untuk menganggap bahwa KTT hampir dekat. Pernyataannya muncul ketika Korea Utara dan Selatan terlibat pembicaraan untuk mengadakan KTT sebagai bagian dari upaya pemulihan hubungan keduanya. Washington dan Seoul rencananya akan menggelar latihan militer bersama pada akhir Agustus. "Pemerintah dan militer kami akan terus memantau apakah pihak Korea Selatan akan melanjutkan latihan perang agresif, atau membuat keputusan besar. Harapan atau hilang harapan? Itu terserah kami," kata Kim Yo Jong melalui pernyataan yang dilaporkan KCNA. Dua Korea, yang secara teknis masih berperang setelah konflik 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, pada Selasa kembali menghubungkan hotline yang diputus oleh Korut pada Juni tahun lalu. (sws) Sumber: Reuters
Wapres Dukung Program Jaga Kiai untuk Beri Penghargaan Bagi Ulama
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendukung program Jaga Kiai sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada para ulama dan pengasuh pondok pesantren di Indonesia, dengan memelihara kesehatan mereka di tengah pandemi COVID-19. "Ini salah satu bentuk penghargaan negara atau pemerintah dalam menjaga dan memelihara kesehatan para kiai dan pengasuh pesantren yang telah berjasa bagi masyarakat, bangsa dan negara," kata Wapres saat meresmikan Jaga Kiai secara virtual, Senin. Musibah pandemi COVID-19 harus disikapi secara tepat dan tepat, sehingga seluruh pihak harus mengambil peran dalam ikhtiar pencegahan dan penanggulangan COVID-19, kata Wapres. Wapres mengatakan cukup banyak ulama dan pengasuh pondok pesantren yang menjadi korban COVID-19. Hingga 7 Juli 2021, menurut data Kementerian Agama, tercatat sebanyak 605 orang yang merupakan kiai, ulama dan pengasuh pondok pesantren yang meninggal dunia akibat COVID-19. "Wafatnya para kiai dan ulama mempunyai arti sangat penting dan krusial bagi kehidupan umat. Rasulullah menegaskan bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Oleh karenanya Rasul menegaskan wafatnya para kiai dan ulama sebagai musibah," jelasnya. Para kiai dan ulama telah melakukan transformasi ilmu dan peradaban serta mengawal para santri demi pengembangan keilmuan di lingkungan pesantren. Para kiai juga telah mengajarkan sikap patriotik, cinta tanah air dan bela negara kepada setiap warga bangsa Indonesia, kata Wapres. "Oleh karena itu, jasa dan peran besar para kiai, para ulama dan pondok pesantren terhadap perjuangan kemerdekaan dan proses pembangunan bangsa Indonesia sangat besar dan tidak bisa dihargai dengan sekadar materi," ujarnya. Dalam sambutannya, Wapres juga mengapresiasi kinerja Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang menginisiasi program Jaga Kiai, dengan menyelenggarakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada para ulama dan pengasuh pondok pesantren di sejumlah daerah. (sws)
Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Kaji PPKM dengan Serius
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jazilul Fawaid meminta Pemerintah mengkaji dengan serius dan berhati-hati dalam memutuskan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) Level 4. "Memang serba sulit. Saya berharap Pemerintah mengambil keputusan yang terbaik, saksama dan terukur," kata Jazilul atau Gus Jazil dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin. Apabila PPKM Level 4 kembali diperpanjang, lanjutnya, maka Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap dampak kebijakan tersebut di sektor ekonomi bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro dan kecil. "Kalau diperpanjang lagi, tentu aktivitas ekonomi warga tambah lesu. Silakan diperpanjang sekiranya Pemerintah dapat membantu sektor usaha dan kebutuhan dasar masyarakat selama PPKM," tambahnya. Dia mengatakan pelaksanaan PPKM Level 4 yang berlaku secara terus menerus dapat menunjukkan ketidakefektifan pemberlakuan kebijakan tersebut oleh Pemerintah. "Hemat saya, perpanjangan PPKM dapat menurunkan kepercayaan masyarakat karena Pemerintah dianggap kurang berhasil mengatasi keadaan," ujarnya. Pemerintah telah memberlakukan PPKM Darurat pada 3-20 Juli di Pulau Jawa dan Pulau Bali dan sejumlah daerah lain, sebagai upaya untuk menekan kasus penyebaran COVID-19. Pemerintah melanjutkan kebijakan tersebut dengan nama PPKM Level 4 pada 21 Juli-2 Agustus untuk meminimalkan laju penularan COVID-19 Data per 1 Agustus menunjukkan adanya penambahan kasus harian sebanyak 30.738 kasus baru. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka penambahan harian pada hari pertama PPKM Darurat, yakni sebanyak 27.913 kasus harian. Hingga saat ini, secara akumulatif tercatat 3.440.396 kasus positif COVID-19, dengan angka pasien sembuh harian mencapai 39.446 pasien. Total pasien sembuh dari COVID-19 sebanyak 2.809.538 orang. Sementara itu angka kematian harian juga tercatat cukup tinggi, dengan penambahan 1.604 pasien dan total korban meninggal dunia akibat COVID-19 sebanyak 95.723 orang. (sws)
India Laporkan 40.134 Kasus Baru COVID-19
Mumbai, FNN - India melaporkan 40.134 kasus baru infeksi virus corona (COVID-19) dalam 24 jam terakhir, kata pernyataan pemerintah negara itu, Senin. Kematian akibat COVID-19 di India bertambah 422 jiwa pada periode yang sama, menurut kementerian kesehatan federal. Kasus harian COVID-19 di India telah menurun setelah mengalami gelombang kedua yang dahsyat dan membuat sistem kesehatan kewalahan. Upaya vaksinasi juga semakin meningkat. Namun, para ahli telah memperingatkan pihak berwenang untuk tidak terburu-buru membuka kota-kota. Pemerintah pusat India telah menyerahkan keputusan penguncian (lockdown) dan pembukaan kembali kepada masing-masing otoritas negara bagian. Kebijakan itu membuat tanggap darurat menjadi tidak merata, yang menurut para ahli telah menyebabkan munculnya daerah-daerah berisiko baru, bahkan ketika jumlah infeksi menurun di episentrum sebelumnya. (sws) Sumber: Reuters
Brisbane Perpanjang 'Lockdown', Sydney Dijaga Tentara
Sydney, FNN - Negara bagian Queensland, Australia, pada Senin memperpanjang penguncian wilayah (lockdown) di Brisbane, sementara tentara berpatroli di Sydney untuk menegakkan aturan tinggal di rumah. Australia tengah berjuang menghentikan penyebaran varian Delta virus corona yang sangat menular. Queensland mengatakan mereka telah mendeteksi 13 kasus baru penularan lokal COVID-19 dalam 24 jam terakhir, angka harian tertinggi di negara bagian itu dalam setahun. Penguncian di Brisbane, kota terbesar ketiga di Australia, yang dijadwalkan berakhir pada Selasa, tetap akan diberlakukan sampai Minggu. "Sekarang mulai jelas bahwa lockdown awal tidak akan cukup (menahan) wabah," kata Wakil Pemimpin Queensland Steven Miles kepada wartawan di Brisbane. Kenaikan angka kasus baru di dua kota terbesar Australia itu terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap cara pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison menangani pandemi. Meskipun program vaksinasi Australia telah tertinggal dari banyak negara maju lainnya, program tersebut sejauh ini lebih baik dalam menjaga angka kasus relatif tetap rendah, yaitu hanya sedikit di bawah 34.400 kasus. Jumlah kematian di Sydney meningkat jadi 925, setelah seorang pria berusia 90-an meninggal akibat COVID-19. Australia memberlakukan penguncian secara on-off di sejumlah kota setelah kemunculan varian Delta yang cepat menular, dan pembatasan semacam itu sepertinya akan tetap diterapkan hingga cakupan vaksinasi di negara itu mencapai tingkat yang lebih tinggi. PM Morrison telah berjanji penguncian akan menjadi "kecil kemungkinannya" setelah negara itu memvaksin 70 persen penduduk berusia di atas 16 tahun. Tingkat vaksinasi di Australia saat ini baru mencapai 19 persen, dan Morrison berharap dapat mencapai target 70 persen pada akhir tahun ini. Penguncian di Brisbane dan sekitarnya diterapkan saat Sydney, kota terbesar Australia, memulai pekan keenam pemberlakuan perintah untuk tinggal di rumah. New South Wales (NSW), negara bagian tempat Sydney berada, mengatakan pada Senin mereka mendeteksi 207 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Pekan lalu, jumlah harian di negara bagian itu bertahan di dekat angka tertinggi dalam 16 bulan. NSW mencatat lebih dari 3.500 kasus infeksi sejak wabah baru muncul pada Juni, ketika seorang pengemudi limusin tertular virus corona saat mengantar seorang kru maskapai asing. Negara bagian itu telah meminta bantuan militer untuk menegakkan aturan pembatasan. Sekitar 300 tentara yang tidak dilengkapi senjata dan di bawah komando kepolisian pada Senin mulai mendatangi rumah-rumah untuk memastikan warga yang terkonfirmasi positif menjalani isolasi mandiri. Tentara juga menemani polisi berpatroli di jalan-jalan Sydney di mana sebagian besar kasus COVID-19 telah dilaporkan. Potongan video yang beredar di internet memperlihatkan polisi menanyakan orang-orang yang berada di jalan-jalan sepi di Sydney tentang alasan mereka keluar rumah. (sws) Sumber: Reuters
KPK Ingatkan Ancaman Pidana Pihak yang Sembunyikan Harun Masiku
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pihak-pihak yang diduga sengaja menyembunyikan mantan calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan Harun Masiku dapat diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Jika ada pihak yang diduga sengaja menyembunyikan buronan, kami ingatkan dapat diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Tipikor," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, di Jakarta, Senin. Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana paling singkat 3 tahun dan maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta. Harun adalah tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024 yang sudah berstatus daftar pencarian orang (DPO) sejak Januari 2020. Ali mengatakan KPK masih terus berupaya menemukan Harun, baik pencarian di dalam negeri maupun kerja sama melalui National Central Bureau (NCB) Interpol. "Namun demikian, kami tentu tidak bisa menyampaikan tempat dan waktu pencarian, karena itu teknis di lapangan yang tidak bisa kami publikasikan," kata dia. Sebelumnya, NCB Interpol Indonesia telah menerbitkan "red notice" atas nama Harun Masiku. "Informasi terbaru yang kami terima bahwa pihak Interpol benar sudah menerbitkan "red notice" atas nama DPO Harun Masiku," kata Ali dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (30/7). Upaya pelacakan juga terus dilakukan KPK dengan menggandeng kerja sama para pihak, seperti Bareskrim Polri, Ditjen Imigrasi Kemenkumham, dan NCB Interpol. Kasus tersebut juga menjerat mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebagai tersangka. KPK pun telah mengeksekusi Wahyu ke Lapas Kelas I Kedungpane Semarang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun. Sedangkan kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina yang ikut menerima suap Rp600 juta dari Harun bersama-sama dengan Wahyu divonis 4 tahun penjara. Dalam perkara ini, Wahyu dan Agustiani terbukti menerima uang sebesar 19 ribu dolar Singapura dan 38.350 dolar Singapura atau seluruhnya Rp600 juta dari Harun yang saat ini masih buron. Tujuan penerimaan uang tersebut agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP dari Dapil Sumatera Selatan 1, yakni Riezky Aprilia kepada Harun. (sws)
POPULER
