ALL CATEGORY

Ibu Tak Mau Menyusui Bisa Timbulkan Dampak Ekonomi

Jakarta, FNN - Koordinator Substansi Pengelolaan Konsumsi Gizi Direktorat Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan, Mahmud Fauzi menyebutkan sejumlah kerugian bila ibu tak mau menyusui bayinya, termasuk dari sisi ekonomi. "Kalau banyak di Indonesia ibu yang tidak menyusui, akan mengalami kerugian secara ekonomi. Otomatis dia akan membeli makanan pendamping ASI dan ini mengeluarkan biaya," kata dia dalam konferensi pers daring Perayaan Pekan Menyusui Sedunia yang digelar AIMI, Rabu. Masalah lainnya yakni kelangsungan hidup anak akan sangat berpengaruh. Merujuk studi dalam jurnal The Lancet pada tahun 2016, praktik menyusui bisa menyelamatkan sekitar 820.000 nyawa bayi setiap tahun sekaligus menurunkan angka kematian anak di bawah usia 3 bulan akibat infeksi. "Karena rentannya seorang bayi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, maka perlindungan menjadi penting dan kita harus mewaspadai perihal penggunaan pengganti ASI yang tidak layak sehingga bagaimana pemasaran produk harus betul-betul dijaga agar tidak memberikan informasi salah pada masyarakat," tutur Mahmud. Oleh karena itu, dia mengatakan, edukasi mengenai pentingnya menyusui perlu terus dilakukan baik melalui konseling atau telekonseling seperti yang ditempuh AIMI. Di sisi lain, pemerintah sudah berkomitmen melindungi ibu menyusui di Indonesia antara lain melalui UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Permenkes No.15 tahun 2012 tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan atau memerah ASI dan Permenkes No.15 tahun 2014 tentang tata cara sanksi administratif bagi tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan serta produsen dan distributor susu formula bayi atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilkan program pemberian ASI eksklusif. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah tetap melanjutkan komitmennya yakni dengan memprioritaskan program dan layanan menyusui, mengakhiri promosi produk pengganti ASI, inisiatif Rumah Sakit Sayang Bayi dan mengimbau semua pemangku kepentingan untuk mempromosikan serta meningkatkan akses ke layanan yang mendukung ibu agar melanjutkan praktik menyusui. Terkait situasi praktik menyusui di Indonesia saat ini, data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 memperlihatkan baru separuh atau 52 persen bayi berusia di bawah 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Median lama pemberian ASI eksklusif hanya 3 bulan. Mahmud menambahkan, keberhasilan ibu bisa menyusui memerlukan dukungan semua pihak sedari ibu hamil sampai menyusui dan perlunya pengoptimalan implementasi kebijakan serta evaluasi terkait menyusui. (mth)

Alumni IPB Serahkan Rp 1.3 Miliar untuk Pengadaan Tabung Oksigen bagi IPB University

Bogor, FNN - Alumni IPB University di dalam dan luar negeri menyerahkan donasi senilai Rp 1.318.435.000 yang diorganisasikan melalui Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Alumni IPB (DPP HA-IPB) dan badan otonomnya Aksi Relawan Madani Mandiri Himpunan Alumni IPB (ARM HA-IPB), kepada pihak IPB University pagi ini, Rabu (28/7), di halaman Rektorat Kampus Dramaga, Bogor. Ketua Umum HA-IPB Ir. Fathan Kamil, didampingi Sekjen HA-IPB, Ir. Walneg S. Jas, MM dan Ketua Umum ARM HA-IPB, Ir. Ahmad Husein M.Si., menyerahkan secara resmi bantuan tersebut kepada Rektor IPB University, Prof. Dr. Ir. Arif Satria M.Sc. yang didampingi Wakil Rektor Hubungan Internasional, Kerja Sama, dan Hubungan Alumni sekaligus Ketua Crisis Center IPB University, Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.F. Bantuan tersebut terdiri atas 120 unit tabung oksigen kapasitas enam meter kubik senilai Rp 342,5 juta, 60 unit regulator senilai Rp 72 juta, 500 unit selang oksigen nasal canula, dan 100 selang masker senilai Rp 9,5 juta. Donasi ini juga menanggung biaya isi ulang tabung oksigen selama tiga bulan senilai Rp 360 juta, bantuan biaya makanan pasien selama tiga bulan senilai Rp 420 juta, dan paket obat-obatan senilai Rp 114.435.000. Rektor IPB University, Prof. Arif Satria menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh alumni yang telah membantu pengadaan tabung oksigen dan paket bantuan lainnya, yang ia sebut sebagai kebutuhan yang amat IPB harapkan. IPB University, ujarnya, telah membuka layanan isolasi mandiri bagi civitas akademika IPB dan warga lingkar kampus yang terpapar Covid19 sejak tahun lalu. “Kami juga akan mengoperasikan rumah sakit lapang, Insya Allah mulai pekan depan, untuk mengantisipasi penanganan pasien yang terpapar Covid19, sehingga secara total IPB University akan mampu menyediakan 450 tempat tidur untuk perawatan pasien Covid19,” jelasnya. Selain itu, IPB juga telah sejak awal mengadakan vaksinasi bagi civitas akademika IPB dan warga Lingkar Kampus. Di sisi lain, IPB menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan inovasi dalam penanggulangan pandemi ini, antara lain dengan memproduksi oxygen concentrator dan oxygen concentrator plant. Ketua DPP HA-IPB, Ir. Fathan Kamil, amat menghargai animo dan partisipasi alumni yang sangat tinggi dalam membantu almamaternya. “Hal ini menunjukkan betapa para alumni masih merasa memiliki IPB, dan saya berharap dukungan ini akan terus berlanjut untuk berbagai kegiatan IPB University di masa mendatang,” ujar Fathan. Penggalangan donasi alumni IPB telah dimulai sejak 17 Juli 2021 sebagai respon alumni atas situasi kedaruratan di IPB University dalam menanggulangi kasus Covid-19 yang menimpa ratusan dosen, tenaga pendidik, karyawan dan keluarga, mahasiswa, serta warga sekitar. Mereka dirawat di pusat isolasi mandiri di Kampus IPB Dramaga, Bogor. Melalui ARM HA-IPB, penggalangan secara masif dilakukan lewat jaringan alumni dan saluran media sosial. Donasi berasal dari 400 lebih penyumbang dan tak kurang dari 58 komunitas atau elemen alumni. “Sebagai hasilnya, donasi alumni bukan saja berhasil menyediakan 120 tabung oksigen berikut isi ulangnya selama tiga bulan, melainkan juga mampu menutupi biaya penyediaan makanan bagi pasien berikut paket obat-obatan,” ujar Ketua ARM HA-IPB, Ir. Ahmad Husein, M.Si.

Pejabat Tinggi Pengamanan Mendiang Presiden Haiti Ditangkap

Port-Au-Prince, FNN - Seorang pejabat tinggi keamanan Presiden Haiti Jovenel Moise, yang tewas dibunuh, ditangkap oleh polisi karena dicurigai terlibat dalam rencana pembunuhan. Penangkapan itu dilakukan ketika akun ajudan lainnya yang membahas tentang peristiwa pembunuhan tersebut bocor di media sosial. Koordinator Keamanan Presiden Haiti, Jean Laguel Civil, ditangkap pada Senin (26/7), kata pengacara Reynold Georges kepada Reuters. Penangkapan itu terjadi hampir tiga minggu setelah Moise dibunuh pada 7 Juli 2021 tengah malam di kediaman pribadinya di Port-au-Prince. Pembunuhan dilkukan oleh satu kelompok yang terdiri atas lebih dari 20 orang, dan kebanyakan adalah tentara bayaran Kolombia. Penangkapan Civil dilakukan menyusul penahanan sebelumnya terhadap anggota senior lainnya satuan keamanan Moise, Dimitri Herard. Pada Selasa (27/7), sebuah memo bertanggal 10 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Herard yang menjelaskan peristiwa malam pembunuhan itu bocor di media sosial. Namun, Reuters belum dapat memastikan keaslian memo tersebut. Dalam dokumen tiga halaman itu, Herard mengatakan dia telah menerima panggilan bantuan dari Moise pada pukul 01.39 (waktu setempat) pada 7 Juli. Herard kemudian berangkat menuju kediaman presiden dan memerintahkan pengerahan bala bantuan. Herard mencatat, dia menerima kabar tentang "banyak ledakan" di dekat kediaman Moise dan meneruskan informasi itu ke petugas keamanan lainnya. Di dekat pintu masuk, para petugas keamanan presiden dihadang oleh sejumlah pria berpakaian hitam yang memerintahkan mereka untuk mundur, dengan mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari sebuah operasi oleh Drug Enforcement Administration (DEA) Amerika Serikat, kata Herard. Karena personel keamanan kalah jumlah dan khawatir bahwa kelompok pria tersebut mungkin menawan Presiden Moise, pasukan Herard mundur. "Mereka mulai merencanakan serangan terhadap musuh mereka setelah mengetahui tepat setelah pukul 03.00 pagi bahwa presiden telah meninggal," ujarnya. Dalam pertempuran berikutnya pada sore hari tanggal 7 Juli, tiga warga Kolombia tewas, kata Herard, yang juga mencatat dalam memo bahwa tiga sandera polisi dibebaskan. Namun, banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang siapa yang berada di balik pembunuhan itu dan bagaimana para pembunuh itu bisa mendapatkan akses ke kediaman presiden. Sementara pengacara Civil, Georges, mengatakan kepada Reuters bahwa Civil tidak bersalah. "Pelaku sebenarnya adalah mereka yang memberikan izin kepada orang-orang Kolombia ini untuk memasuki Haiti. Polisi harus menangkap mereka," katanya. Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat melakukan penggerebekan terkait dengan pembunuhan Moise di sebuah daerah perumahan yang terjaga keamanannya di Florida. Demikian dijelaskan juru bicara FBI yang memberikan konfirmasi pada Selasa, 27 Juli 2021 setelah media memberitakan tentang insiden tersebut. "FBI dan (Departemen Keamanan Dalam Negeri AS) sedang menjalankan tugas penegakan hukum yang diperintahkan pengadilan di sekitar lokasi. Surat pernyataan yang mendukung surat perintah penggeledahan telah disahkan oleh pengadilan," kata juru bicara FBI kepada Reuters dalam pernyataan, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. (MD).

Berdoalah Bangsaku, Agar Jokowi Diberi Kesadaran untuk Lengser

BISA jadi Presiden Jokowi selama ini selalu dalam pengaruh buzzer. Ia tidak tahu keadaan yang sebenarnya atas bangsa ini. Ia hidup dalam bayang-bayang kesuksesan. Harap maklum, tugas buzzer adalah memasok informasi kepada penguasa. Tidak jarang, informasi yang dipasok dipelintir, yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, dan yang waras jadi gila, yang gila jadi waras. Tabiat buzzer selalu memberikan bisikan yang baik-baik saja ke kuping presiden, padahal tidak ada yang baik apalagi dibanggakan. Sialnya, presiden kemungkinan tidak melakukan cek ulang atas apa yang disemburkan ke telinganya. Makanya, ketika presiden disuruh memerankan adegan bagi-bagi sembako di gang sempit di wilayah Jakarta Utara, ia manut saja. Ketika disetting untuk melempar bingkisan sembako di jalanan, presiden langsung mengangguk. Ketika diminta memerankan adegan beli obat di apotek, presiden HO OH saja. Padahal, sebagian besar masyarakat sudah mafhum, bahwa semuanya hanya pencitraan belaka. Tidak hanya itu, tindakan yang dilakukan presiden menjadi bahan tertawaan masyarakat karena kontradiktif dengan keadaan yang sebenarnya. Rakyat merasa miris ada presiden yang tidak paham kondisi riil masyarakatnya. Coba kita cek, siapa hari ini dari 270 juta rakyat Indonesia yang merasakan negara ini baik-baik saja? Siapa hari ini yang bisa menunjukkan kesejahteraan rakyat membaik? Siapa hari ini yang berani mengatakan ekonomi meroket, hukum berkeadilan, hubungan sosial kemasyarakatan seimbang, lapangan kerja membludak, pertanian melimpah, pengangguran minim, kelaparan nol, dan kemiskinan menurun? Siapa hari yang berani bersaksi bahwa penanganan Covid19 berjalan dengan baik, korban menurun, dan suasana hati masyarakat tenang? Tidak ada. Kalaupun ada, paling buzzer yang membuat ulah. Mereka bisa berbuat apa saja. Tiap pernyataannya selalu ngawur, asal-asalan, dan menyesatkan. Para buzzer akan membungkam kebenaran dan memanipulasinya dengan kebohongan. Jangankan rakyat biasa, menteri dan presiden pun tak ada yang secara ksatria tampil di muka publik menceritakan keadaan bangsa yang sebenarnya. Hari ini bangsa kita adalah bangsa dengan jumlah terpapar Covid sebesar 3.194.733, sebanyak 84.766 meninggal. Jumlah meninggal harian mencapai 1.487 orang, terbesar di dunia. Pemerintah tidak pernah merasa bersalah atas kegagalan menangani wabah. Mereka sibuk merekayasa aturan agar terhindar dari tanggungjawab sebagai konsekuensi pelaksanaan UU Kekarantinaan Kesehatan. Rezim betul-betul seenaknya. Pembubaran organisasi keagamaan FPI, pembunuhan laskar, dan vonis terhadap Habib Rizieq Syihab sesungguhnya pengingkaran terhadap kebenaran yang sangat nyata. Rezim menggunakan kacamata kuda hanya untuk membenarkan perilaku salahnya. Polisi, jaksa, dan hakim digerakkan untuk semata-mata membela rezim. Hukum berada di telapak tangannya yang bisa direkayasa kapan saja. Utak-atik terhadap pelaksanan UU Kekarantinaan Kesehatan dengan sebutan PSBB dan PPKM adalah praktek pelanggaran yang sangat telanjang. Presiden secara sengaja dan nyata melanggar Undang undang. Karenanya sudah bisa dimakzulkan. Membanjirnya TKA China, mulusnya UU Omnibuslaw, dan mudahnya mengubah Statuta UI adalah contoh lain bagaimana rezim mengelola negara seperti toko mebel. Seenaknya dan semaunya. Presiden seakan tidak punya sikap. Makanya kesalahannya tidak pernah dipersoalkan. Kelihatannya ada yang pasang badan. Oleh sebab itu, ketika presiden disuruh mengangkat komisaris yang tidak punya kapasitas, ia manut saja. Ketika disetting untuk tampil sederhana dan selalu pakai baju putih, presiden langsung mengangguk. Ketika diminta memerankan adegan tolong- menolong di area bencana, presiden inggih mawon. Padahal, sebagian besar masyarakat sudah tahu pola, karakter, dan strategi presiden jika ingin mengambil hati rakyat. Oleh karena itu, adegan demi adegan yang dipertontonkan presiden justru semakin membuat masyarakat bosan, bahkan muak. Celotehan buzzer di luar nalar dan perilaku presiden yang rendahan, naif, dan menggelikan tampaknya sukses menyihir sebagian pikiran rakyat Indonesia untuk memuji setinggi langit. Di sisi lain masyarakat yang masih berpikir logis dan waras menganggap apa yang dilakukan presiden tak berguna sama sekali. Presiden terperosok ke dalam tindakan yang mubazir dan sia-sia. Oleh karena itu, mari bangsa Indonesia semua berdoa agar presiden kembali ke jalan yang benar. Kumpulan doa seluruh anak bangsa akan menjadi energi yang kuat untuk menyadarkan presiden bahwa ia hanya sebatas wayang. Enam tahun sudah purna untuk menilai. Enam tahun lebih dari cukup untuk menyadarkan bangsa ini. Enam tahun terlalu lama untuk evaluasi. Pilihannya ada pada bangsa ini, cukup di sini atau terus berenang dalam kolam kesengsaraan. Ingat presiden, lengser adalah solusi yang lebih baik.

Tentara Israel Bunuh Warga Palestina di Tepi Barat

Ramallah, FNN - Tentara Israel membunuh seorang warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki pada Selasa (27/7/2021). Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, tentara tersebut mengatakan bahwa warga Palestina itu telah mendekati pasukan Israel dengan sebatang besi di tangannya. Beberapa penduduk setempat menggambarkan pria Palestina yang terbunuh di pintu masuk Desa Beita dekat Kota Nablus itu sebagai tukang ledeng berusia 41 tahun yang sedang pulang kerja ketika dia ditembak mati. Dikutip dari Kantor Berita Antara, penduduk setempat pun mengatakan, tidak ada gangguan di sana pada saat itu. Sementara, seorang juru bicara militer Israel mengatakan warga Palestina itu, yang membawa sebatang besi, "maju dengan cepat" ke arah pasukan meskipun mereka telah melepaskan tembakan peringatan ke udara. "Ketika tersangka terus maju, komandan menembak ke arah tersangka," kata jubir militer Israel itu. Militer negara Yahudi tersebut akan menyelitika insiden itu. Tepi Barat adalah salah satu daerah yang ingin dijadikan Palestina sebagai wilayahnya dalam mencapai status sebagai negara merdeka yang diakui. Kekerasan telah membara di wilayah Tepi Barat sejak perundingan antara Palestina dan Israel yang disponsori Amerika Serikat gagal pada 2014. (MD).

Wapres Sayangkan Indonesia Masih Impor Produk Makanan Halal

Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyayangkan Indonesia masih harus mengimpor produk makanan halal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim di dalam negeri. "Jangankan sebagai produsen dan menjadi pemain global, untuk memenuhi kebutuhan makanan halal domestik saja kita masih harus impor," kata Wapres di acara Konferensi Konferensi Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Islam Nusantara, di Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara secara daring, Rabu, 28 Juli 2021. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia masih cukup besar membelanjakan produk halal. Angkanya mencapai 173 miliar dolar AS atau 12,6 persen dari pangsa pasar produk makanan halal dunia. "Indonesia justru menjadi konsumen produk halal terbesar di dunia, menjadi konsumen terbesar dibandingkan dengan negara mayoritas Muslim lainnya," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Antara. Indonesia bahkan juga belum mampu mengoptimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan industri produk halal di dalam negeri. "Indonesia seharusnya dapat memanfaatkan potensi tersebut di industri produk halal seperti Malaysia," kata Ma'ruf Amin. "Kita belum mampu memanfaatkan potensi secara optimal seperti Malaysia, bahkan Brasil dengan Muslim minoritas, utamanya dalam menjadikan dirinya sebagai produsen makanan halal terbesar di dunia," ujarnya. Merujuk pada Global Islamic Report Tahun 2019, Brasil tercatat memiliki nilai ekspor produk makanan dan minuman halal terbesar di dunia, yakni mencapai 5,5 miliar dolar AS. Negara dengan minoritas Muslim lain yang mengekspor produk makanan dan minuman halal terbesar kedua di dunia adalah Australia, dengan nilai ekspor 2,4 miliar dolar AS. Dengan kondisi demikian, ia berharap seluruh pihak terkait untuk dapat memanfaatkan semua potensi dan meningkatkan ekspor produk halal. Dengan demikian, Indonesia diharapkan dapat menjadi produsen halal terbesar di dunia. "Oleh karena itu, pemerintah akan terus berupaya mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk kegiatan usaha syariah baik skala besar maupun kecil," ujarnya. (MD).

Menteri Agama Kacau

By M Rizal Fadillah Bandung, FNN - Gak ada angin gak ada hujan tiba tiba Menteri Agama Yaquts Qoumas muncul di media lalu mengucapkan selamat merayakan hari raya Naw Ruz 178 EB. Dikira Nopol Mobil eh tak tahunya hari raya agama Baha'i. Begitu perlunya Menag ini mengucapkan selamat hari raya. Sangat prihatin sekali rasanya beragama kini. Menyedihkan bangsa Indonesia di masa Jokowi memiliki Menteri Agama yang kacau balau. Mushibah ini lebih berat dari pandemi covid 19. Baha'i menyerupai agama Islam tapi menyimpang. Meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Bukan saja sesat tetapi juga menodai kesucian agama Islam. Kriminal kategorinya. Jika mengaku bukan Islam, maka agama ini tidak diakui keberadaan sebagai agama di Indonesia. Gus Dur hanya menambah satu agama Kong Hu Chu, setelah itu tidak ada lagi. Yaquts tak berwenang menetapkan agama baru, "bid'ah" he hee. Yaquts bikin gara-gara dan membuat suasana panas. Memang dia sejak awal tak pantas menjadi Menteri Agama. Setelah hendak mengangkat Syi'ah dan Ahmadiyah kini mempromosikan Baha'i mungkin besok agama Cecunguk, Kadaliyah atau Kutukupret. Agama yang nyata diada-adakan. Menghargai yang sedikit menyakiti yang banyak. Umat Islam wajar jika resah bahkan marah. Baha'i difatwakan sesat oleh MUI karena cara ibadah menyimpang seperti shalat sehari tiga kali, puasa 19 hari, berkiblat ke gunung Carmel di Israel, Baha'ullah itu Rasul, tempat ibadah bukan masjid tetapi "mashriqul adhkar" tempat puji-pujian dan do'a. Tak ada shalat jum'at. Shalat berjama'ah pun tidak ada, yang ada hanya shalat jenazah berjama'ah. Baha'i adalah agama campur aduk antara Budha, Brahma, Zoroaster, Mazdaq, Kebatinan, Kristen dan Yahudi serta faham-faham Persia sebelum Islam. Dalam perkembangannya mencampuradukkan pula Islam, Kristen, dan Yahudi. Karenanya taknjelas apakah Baha'i itu agama atau bukan. Sekte atau ajaran khayalan ? Anehnya, saat negara belum resmi mengakui Baha'i sebagai agama, justru Menteri Agama Yaquts secara resmi dan dengan serius telah mengucapkan selamat hari raya Naw Ruz 178 EB kepada masyarakat Baha'i. Memang mengurus agama itu harus ngerti agama dan pakai akidah. Bukan asal-asalan bertoleransi segebrusnya. Macem-macem saja Menteri Agama ini. Entah apa maksudnya, apakah sengaja ingin bikin gaduh negara dan rakyat ? Waspadalah pada gaya permainan Komunis yang biasa mengadu domba dan mengada-ada dalam urusan agama. Syi'ah, Ahmadiyah, dan Baha'i adalah hulu ledak kekacauan. Kiranya pak Menteri jangan menjadi pemicu. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Penanganan Covid19 Bagai Sinetron Berepisode

Oleh Tarmidzi Yusuf (Pegiat Sosial) Bandung, FNN - Kuat indikasi wabah Covid-19 di Indonesia akan berlangsung lebih lama lagi. Belum akan berakhir dalam waktu dekat. WHO sudah mewanti-wanti dengan varian baru. Pandemi nuansa plandemi berpotensi akan berlangsung hingga 2024. Nuansa politisasi Covid-19 layak disebut bagai sebuah misi tertentu. Bak sinetron berepisode-episode. Ceritanya sedih, tegang dan mengharu biru namun tiba-tiba banyak iklan jualan. Alat test covid, APD, vaksinasi dan obat. Selingannya, buzzeRp. Bikin isu sendiri. Gaduh sendiri sambil nunjuk-nunjuk FPI, HTI dan orde baru. Pergerakan rakyat dibatasi tapi tidak dipenuhi haknya seperti amanat UU No 6 tahun 2018. Khususnya pasal 55 tentang kewajiban pemerintah pusat memenuhi kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak. Durasi waktu tidak jelas. Tidak bisa diprediksi. Sengaja disamarkan. Mungkin erat kaitannya dengan skenario yang sedang dijalankan kelompok politik yang ingin terus berkuasa. _Pertama_, Pilpres 2024 berlangsung 'setengah' damai. Antara plandemi covid-19 dengan kepentingan mempertahankan kekuasaan aseng dan asong. Pada skenario ini, kemungkinan akan muncul tiga pasangan kandidat. Tergantung UU Pemilu direvisi atau tidak. Pasangan pertama. Jagonya Jokowi, yaitu Ganjar dan Airlangga. Kedua, pasangan jagonya kelompok nasionalis religius yaitu Anies dan AHY. Terakhir, pasangan Prabowo - Puan. Ganjar dan Airlangga berpeluang diusung NasDem dan Golkar dengan dukungan penuh Jokowi. Sementara PKS dan Demokrat, kemungkinan mengusung Anies dan AHY. Prabowo - Puan bakal diusung PDIP dan Gerindra. Sedangkan PKB, PAN dan PPP akan bergabung ke salahsatu poros dari ketiga kandidat tersebut. _Kedua_, bila pasangan calon yang didukung aseng dan asong. Seperti pada kemungkinan pertama di atas, gagal memenuhi presidential threshold. Dipredksi, drama Covid-19 akan mengalami puncaknya. Gonta ganti varian seperti kata WHO. Mungkin PPKM level 10 akan diberlakukan. Berlakunya PPKM level 10 berpotensi berlakunya kondisi darurat nasional. Imbasnya, Pilpres dan Pileg 2024 diundur. Masa jabatan presiden diperpanjang sampai batas waktu tertentu melalui dekrit presiden. _Ketiga_, Drama Covid-19 mencapai klimaks. Akibat kemungkinan kedua. Muncul gelombang ketidakpuasan terhadap rezim Jokowi. Rakyat melakukan perlawanan terhadap kebijakan politik Jokowi. Terutama dalam hal penanganan Covid-19. Bersamaan dengan gelombang aksi rakyat yang makin meluas. Pembusukan dari dalam kabinet Jokowi. Makin tajamnya rivalitas antar faksi di internal Jokowi. Ditambah kondisi ekonomi yang terus memburuk. Membuka peluang Jokowi lengser sebelum 2024. Drama Covid-19 berepisode-episode baru berakhir berbarengan dengan berakhirnya rezim Jokowi sebelum 2024? Wallahua'lam bish-shawab.

Mahfud dan NU Tidak Akan Bisa Menopang Jokowi Saat Rakyat Berkehendak

Oleh : Ahmad KhozinudinS (Sastrawan Politik "Sama, pemerintah juga punya keyakinan, kalau pemerintah Insya Allah sekarang ini tidak bisa dijatuhkan karena alasan Covid-19, karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Dan ternyata NU juga berpandangan demikian," [Mahfud MD saat menghadiri dialog virtual terkait penanganan Covid-19 bersama Said Aqil, Senin, 26 Juli 2021]. Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak bisa dijatuhkan karena alasan Covid-19. Ia menegaskan tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Hal ini senada dengan pendapat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj. Namun Mahfud MD lupa, dahulu Gus Dur (Abdurahman Wahid) juga jatuh, walaupun dijaga NU dan pasukan berani mati Gus Dur, bahkan Mahfud MD juga ikut terpental dari kursi menteri seiring mentalnya Gus Dur dari posisi Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, Megawati mendapatkan 'Durian Runtuh' dari proses penjatuhan Gus Dur dengan menduduki posisi Presiden RI. Saat ini, apabila Jokowi jatuh posisi Presiden akan diambil oleh Ma'ruf Amien. Artinya, kalau ada dendam politik NU terhadap PDIP, maka proses penjatuhan Jokowi akan menjadi bayaran lunas atas dendam sejarah NU terhadap PDIP. PKB, tentu lebih happy Presiden dari kalangan NU ketimbang petugas partai dari PDIP. Sejumlah partai lainnya, juga akan balik badan jika suara mayoritas rakyat menghendaki Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Golkar, Gerindra, dan Nasdem lebih fleksibel untuk mengubah haluan politik. Apalagi Golkar, politik Golkar terkenal paling dinamis dan dapat menyesuaikan dengan berbagai perubahan. Demi mempertahankan eksistensi partai, Golkar tanpa ragu meninggalkan Soeharto sendirian dan jatuh. Apalagi Jokowi yang bukan kader partai Golkar ? Gerindra, berhimpun hanya karena mendapatkan menteri di kabinet Jokowi. Saat melihat kondisi kekuasaan Jokowi hampir karam, Gerindra tidak akan berfikir lama untuk segera ambil sekoci dan membiarkan Jokowi tenggelam sendirian. Mahfud MD tak ada pilihan, harus ikut 'nderek Jokowi' dan tenggelam bersama saat kejatuhannya. Persis, seperti saat Mahfud tenggelam bersama tenggelamnya Gus Dur. Soal Covid-19 apakah bisa menjadi alasan pemakzulan Jokowi, publik juga paham kegagalan menangani pandemi adalah faktor penambah alasan meminta presiden mundur. Kegagalan Jokowi sebelumnya, sudah terlalu banyak. Sama seperti Gus Dur saat dijatuhkan, Bulog Gate dan Brunei Gate hanyalah pintu saja bukan penyebab utama. Sebab utamanya, adalah kehendak politik MPR yang saat itu dipimpin Amien Rais. Yang perlu diperhatikan, legacy seorang Amien Rais yang mampu menjatuhkan dua Presiden sekaligus, Soeharto dan Gus Dur, tidak dapat dianggap remeh. Apalagi, kekuatan intelektual Muhammadiyah justru menjadi faktor utama terjadinya dinamika perubahan dalam setiap sejarah berbangsa. Jadi, omongan Mahfud MD yang menyebut Pandemi tidak bisa dijadikan alasan untuk menjatuhkan Jokowi, atau karena ada dukungan NU terhadap Jokowi, hanyalah basa-basi untuk menguatkan psikologi kekuasaan yang saat ini telah rapuh, keropos, sadar tidak memiliki basis dukungan rakyat kecuali dari para buzzer. Atau bahasa sederhananya, justru konfirmasi kegelisahan Mahfud atas potensi kejatuhan Jokowi. Apalagi, statement seorang Said Aqil Siradj dalam menjaga kekuasaan rezim sangat dinamis. Sang kiyai, setiap saat dapat bermanuver bersama rakyat dan ikut menggerogoti legitimasi kekuasaan Jokowi. Al hasil, pernyataan Said Aqil Siradj meskipun dinisbatkan kepada NU, tetap saja tak dapat menjadi garansi untuk menjaga kekuasaan Jokowi. Politik sangat dinamis, politisi dan partai akan selalu memiliki alasan jika setiap saat pergi meninggalkan Jokowi. [].

Panglima TNI Resmikan Lapangan Putra Angkasa AAU di Jogjakarta

Jakarta, FNN - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto meresmikan Lapangan Putra Angkasa Akademi Angkatan Udara (AAU) di Jogjakarta, Selasa. "Lapangan yang diperuntukkan kegiatan fisik dan olahraga ini, diharapkan dapat meningkatkan ketangkasan para taruna dan taruni Akademi TNI AU," kata Panglima TNI saat upacara peresmian sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis Pusat Penerangan TNI yang diterima, di Jakarta, Selasa. Peresmian lapangan baru di AAU itu, dilakukan dengan acara menekan tombol sirine oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Usai kegiatan itu, para taruna dan taruni AAU mempersembahkan berbagai atraksi kepada Panglima TNI dan pejabat tinggi TNI AU, antara lain Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan Gubernur AAU Marsda TNI Nanang Santoso. Atraksi yang ditampilkan oleh para taruna dan taruni, di antaranya Tari Nusantara, kolone senapan, dan pertunjukan drumband. Lapangan Putra Angkasa itu berbeda dengan lapangan lain di AAU, karena seluruh rumputnya menggunakan rumput sintetis. AAU, sebagaimana dikutip dari laman resminya, merupakan salah satu penyelenggara program studi vokasi (Diploma IV) yang berada di bawah naungan TNI Angkatan Udara. Taruna dan taruni AAU tidak hanya menjalani kegiatan perkuliahan, tetapi juga mengikuti pendidikan menjadi seorang perwira. Karena itu, lulusan AAU akan menjadi perwira TNI AU berpangkat letnan dua. Dari laman resminya, Akademi Angkatan Udara menyebut pihaknya memiliki visi menjadi perguruan tinggi militer yang unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan bertaraf internasional. AAU juga menetapkan visi melahirkan pemimpin berkarakter, berintegritas, profesional, modern, dan berwawasan kebangsaan. Demi mencapai tujuan-tujuan itu, AAU menetapkan misi antara lain membentuk perwira berkarakter sebagai pemimpin masa depan untuk mengabdi kepada negara dan bangsa, serta menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas pendidikan, penelitian dan pengabdian di bidang kedirgantaraan. Terakhir, AAU juga bertekad akan selalu mengembangkan tata kelola perguruan tinggi militer yang baik (good governance) secara berkelanjutan. (mth)