ALL CATEGORY
Pemkot Kendari Raih Peringkat Tiga Nasional Capaian MCP
Kendari, FNN - Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari meraih peringkat ke-3 secara nasional dalam capaian "Monitoring Center for Prevention" (MCP) dengan skor 58,04 persen yang diumumkan pada Jumat (23/7). MCP adalah informasi capaian kinerja Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korasupgah) yang dilaksanakan pemda di seluruh Indonesia meliputi 8 area Intervensi. Wali Kota Kendari H. Sulkarnain Kadir, Sabtu, mengapresiasi jajarannya atas raihan tersebut sekaligus mengingatkan agar capaian itu bisa menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Kendari. “Tentu kita apresiasi capaiannya, tetapi harus diingat bahwa ini adalah capaian sementara dan yang paling penting lagi substansi capaiannya harus benar-benar menggambarkan kinerja seluruh OPD dan bagian yang menjadi acuan/ indikator penilaian MCP," kata Sulkarnain. Sulkarnain memberikan semangat kepada jajaran untuk selalu menjaga kesehatan dan bekerja melayani masyarakat dengan Ikhlas. Wakil Wali Kota Kendari, Hj. Siska Karina Imran ikut memberikan ucapan selamat atas prestasi MCP yang diperoleh pemkot. “Selamat atas capaian MCP yang diperoleh Kota Kendari, Semoga upaya dalam memerangi korupsi bisa semakin baik, tentunya dengan perbaikan pada 7 item penilaian," kata Siska. Siska berharap melalui capaian tersebut kualitas pelayanan terhadap masyarakat bisa semakin baik dan jauh dari tindak pidana korupsi. “Tentunya nilai ini masih harus terus diperbaiki agar kualitas layanan masyarakat bisa semakin baik dan jauh dari tindak pidana korupsi. Meskipun kita ketahui bersama nilai bukan tujuan akhir, tetapi bagaimana memperbaiki layanan agar lebih baik dalam menciptakan good governance. Terkhusus untuk jajaran Inspektorat Kota Kendari semangat terus dalam bekerja," katanya. Sementara itu, Inspektur Kota Kendari, Syarifuddin menjelaskan bahwa capaian ini merupakan hasil penilaian per tanggal 23 Juli 2021 yang bisa saja mengalami perubahan, tergantung pemenuhan indikator keberhasilan pada masing-masing area intervensi penilaian Korwil IV Korsupgah KPK. “Pencapaian hasil sementara ini adalah berkat kerja keras dan komitmen seluruh OPD, baik yg terkait langsung maupun tidak langsung dengan aksi pencegahan korupsi terintegrasi Kota Kendari Tahun 2021” ujarnya. Ia berharap ASN lingkungan Pemerintah Kota Kendari agar konsisten dan berkomitmen membudayakan antikorupsi. “Semoga semangat kebersamaan ini senantiasa konsisten dan berkomitmen membudayakan antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kota Kendari yang meliputi 7 area intervensi, yaitu Perencanaan Penganggaran, Perizinan, Pengadaan Barang Jasa, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi PAD, dan Manajemen Aset," pungkasnya. (mth)
Kapolda Sultra Minta Jajaran Kedepankan Persuasif Saat Tegakkan PPKM
Kendari, FNN - Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya meminta seluruh jajarannya mengedepankan pendekatan persuasif dalam menegakkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 berskala mikro di daerah ini. "Ketika ada kegiatan masyarakat yang berkumpul beri imbauan dengan humanis dan persuasif. Tunjukkan bahwa kita bagian dari masyarakat dan ini demi kepentingan bersama," kata Kapolda di Kendari, Sabtu. Kapolda mengajak seluruh jajaran di daerah ini bersinergi bersama TNI untuk mengedukasi masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan, terutama 5M, yakni memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. "Prinsipnya kita memberi edukasi masyarakat dan beri pengertian dengan cara yang sopan dan santun. Tunjukkan bahwa kita bagian dari masyarakat," ujar Kapolda. Menurut Kapolda, penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi saat ini penting apalagi tren kasus COVID-19 terus meningkat signifikan termasuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Kapolda menyampaikan bahwa pihaknya akan maksimal dalam membantu pemerintah menangani pandemi COVID-19 sehingga bisa teratasi terutama di Sultra. "Kita all out membantu dan mendukung kebijakan pemerintah untuk memberi kesadaran tentang pentingnya protokol kesehatan kepada masyarakat," kata Kapolda. TNI-Polri di Sulawesi Tenggara terus menyambangi langsung masyarakat untuk memberikan bantuan sembako, khususnya untuk warga terdampak akibat penerapan PPKM berskala mikro guna mengendalikan penyebaran COVID-19. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sulawesi Tenggara mencatat data pasien terkonfimasi positif COVID-19 hingga 23 Juli 2021 sebanyak 14.726 orang, 11.838 dinyatakan sembuh, 2.585 dalam menjalani perawatan dan isolasi, dan 303 orang meninggal.(mth)
PT Sparco Prioritaskan Distribusi Oksigen ke Apotik di Kalbar
Pontianak, FNN - PT Sparco selaku distributor oksigen di Kubu Raya, akan memprioritaskan distribusi oksigen ke seluruh apotik di Kalbar. "Kita bersyukur hari ini sudah datang oksigen yang kita beli dari Malaysia. Untuk pembeliannya kita dibantu Gubernur Kalbar Sutarmidji atas nama Pemprov Kalbar, Kadin Kalbar, Konsul Malaysia, Kerajaan Sarawak dan pihak terkait lainnya," kata Direktur PT Sparco, Handoko Yonestulin di Sungai Raya, Sabtu. Dia mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan penyaluran oksigen di setiap apotek di Kalbar. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penumpukan antrean oksigen. "Sekarang bisa kita lihat kondisinya saat oksigen langka dan hanya ada beberapa distributor yang menjual, masyarakat mengantre panjang sehingga berpotensi terjadinya penumpukan. Namun, jika distribusi oksigen di apotek merata dan masyarakat bisa mudah mendapatkannya, tentu tidak akan mengantre lagi," tuturnya. Handoko mengakui, pihaknya baru kali ini mendatangkan oksigen dari Malaysia karena selama ini oksigen selalu didatangkan dari Jakarta atau produsen oksigen lainnya di Indonesia. "Untuk impor, kita baru kali ini namun ke depan ini kemungkinan akan berlanjut karena prosesnya lebih cepat sampai mengingat Kalbar dan Serawak masih satu daratan. Sedangkan kalau didatangkan dari Pulau Jawa, memang agak lama dan sering terkendala dalam pengiriman," katanya. Di tempat yang sama, Konsulat Malaysia di Pontianak, Mohiuddin Ghazali mengatakan hubungan Malaysia dan Indonesia secara khusus memang sangat akrab karena faktor negara serumpun dan bertetangga. "Selama ini hubungan antara pemerintah Indonesia khususnya Kalbar dengan Sarawak sudah sangat akrab, sehingga untuk bantuan pendistribusian dan kerjasama untuk oksigen ini bisa cepat kita bantu dan ini memang harus kita lakukan," katanya. Ia berharap ke depan banyak kerja sama yang bisa terus dilakukan agar kedua negara bisa lebih akrab dan sama-sama menyejahterakan masyarakat. (mth)
Legislator Dukung Aryo Djojohadikusumo Jadi Ketua Pordasi DKI
Jakarta, FNN - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Yudha Permana mendukung Aryo Djojohadikusumo menjadi Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pengprov Pordasi) DKI periode 2021-2024. "Saya mendukung program-program beliau untuk kemajuan olahraga berkuda di Ibu Kota," kata Yudha saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Yudha menyatakan, Aryo memiliki tekad untuk mencetak atlet berkuda berprestasi untuk DKI Jakarta maupun tingkat nasional. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu menuturkan legislatif bisa mendorong Pordasi untuk berkolaborasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta agar dapat mewujudkan program jangka pendek maupun jangka panjang. Yudha berharap Pordasi bersama lembaga terkait di DKI Jakarta dapat membentuk atlet berprestasi pada kancah nasional maupun internasional. "Saya yakin jika Aryo nantinya terpilih sebagai Ketua Pordasi DKI Jakarta, olahraga berkuda akan semakin maju," ujar Yudha. Diungkapkan Yudha, Aryo sejak kecil sudah hobi olah raga berkuda bersama ayahnya, Hashim S Djojohadikusumo yang mendirikan Jakarta Polo dan Equestrian Club (JPEC) pada 1992. Pamannya Aryo, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai pemilik Nusantara Polo Club yang pernah membina Pelatnas Tim Polo Berkuda hingga meraih juara se-Asia pada 2014. "Aryo tumbuh di lingkungan pecinta binatang, keluarganya punya peran besar dalam memajukan olahraga berkuda di Tanah Air. Jadi olahraga berkuda sudah tidak asing lagi bagi Aryo," kata Yudha. Pemilihan Ketua Pengprov Pordasi DKI Jakarta rencananya dilaksanakan secara daring pada Senin (26/7). (mth)
Edhy Prabowo Ajukan Banding Atas Vonis 5 Tahun Penjara
Jakarta, FNN - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengajukan banding terhadap vonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan dalam perkara penerimaan suap senilai 77 ribu dolar AS dan Rp24,6 miliar dari pengusaha terkait ekspor benih bening lobster (benur). "Pak Edhy mengajukan banding," kata penasihat hukum Edhy Prabowo, Soesilo Aribowo di Jakarta, Jumat. Pada Kamis (15/7), majelis hakim Albertus Usada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis kepada Edhy Prabowo. Selain pidana badan selama 5 tahun, majelis hakim juga mewajibkan Edhy untuk membayar uang pengganti sekitar Rp9,6 miliar dan 77 ribu dolar AS subsider 2 tahun penjara. Majelis hakim juga memutuskan untuk mencabut hak Edhy Prabowo untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak selesai menjalani hukuman pidana. Ia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP. "Alasan pengajuan banding adalah karena pasal yang diputuskan tidak tepat," tambah Soesilo. Soesilo menyatakan kliennya lebih tepat dikenakan Pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 65 ayat 1 KUHP. Salah satu anggota majelis hakim yaitu Suparman Nyompa juga menyatakan Edhy Prabowo terbukti melanggar Pasal 11 karena menurut Suparman tidak ada arahan dari Edhy Prabowo dan hanya hanya menekankan agar setiap permohonan yang masuk untuk budidaya dan ekspor benih bening lobster (BBL) tidak boleh dipersulit tapi dipermudah begitu juga izin tangkap ikan, izin diberikan bukan karena ada perintah dari Edhy. Suparman berpendapat Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan tidak ada meminta atau menyuruh bawahan meminta atau menerima sejumlah uang. Dalam perkara ini, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dinyatakan terbukti menerima suap senilai 77 ribu dolar AS dan Rp24.625.587.250 bersama-sama dengan Andreau Misanta Pribadi dan Safri (staf khusus Edhy Prabowo), Amiril Mukminin (sekretaris pribadi Edhy), Ainul Faqih (sekretaris pribadi Iis Rosita Dewi yaitu istri Edhy Prabowo) dan Siswadhi Pranoto Loe (pemilik PT Aero Cipta Kargo) dari Direktur PT Duta Putra Perkasa Pratama Suharjito dan perusahaan pengekspor BBL lain. Uang diterima melalui Safri yaitu 26 ribu dolar AS, Siswadhi Pranoto Loe menerima totalnya Rp13.199.689.193, Andreau Misanta Pribadi menerima Rp10.731.932.722 dan Amiril Mukminin menerima Rp2.369.090.000. Terkait perkara ini Andreau Misanta Pribadi dan Safri divonis 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan; Amiril Mukminin divonis 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan; Siswadhi Pranoto Loe divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan dan Ainul Faqih divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 4 bulan. (sws)
Upacara Pembukaan Olimpiade Tokyo, Heningkan Cipta untuk yang Meninggal Dunia Karena COVID-19.
Jakarta, FNN - Upacara pembukaan Olimpiade Tokyo, Jumat malam, menyelipkan momen hening untuk mengenang mereka yang meninggal dunia karena COVID-19. Momen hening tersebut sekaligus mengenang insiden pembantaian Munchen yang menewaskan atlet Israel pada Olimpiade Munchen 1972. Upacara pembukaan Olimpiade Tokyo yang disiarkan langsung TVRI dan secara daring di Vidio.com itu resmi dimulai, ditandai dengan kembang api yang memeriahkan langit malam kota Tokyo. Sebelum nyala kembang api, acara yang digelar di Stadion Nasional Tokyo, Olympics Stadium, tanpa penonton itu dibuka dengan lampu sorot yang mengarah pada seorang penari berbaju putih, dengan bayang-bayang menyerupai tunas yang makin lama semakin membesar. Belasan penari kemudian muncul memenuhi lapangan bersama dengan video memproyeksikan tali berwarna merah yang menghubungkan satu sama lain. Kaisar Jepang Naruhito dan Presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC), Thomas Bach, memasuki stadion dengan menggunakan masker. Selanjutnya, bendera Jepang dibawa ke stadion oleh enam orang, termasuk di dalamnya adalah para mantan atlet Olimpiade. Para penari kemudian menyalakan simbol cincin Olimpiade. (sws)
Mana Lebih Dulu Berakhir: Jokowi atau Pandemi
Ini pertanyaan koplak, konyol, lucu tapi menarik! Oleh Sugengwaras Bandung, FNN - Keduanya ada kemiripan yang berbeda, tapi juga ada perbedaan yang mirip, bak kebenaran yang tidak adil dan keadilan yang tidak benar. Ibarat kerja berawal dari akhir dan berakhir di awal, seperti tepi tanpa batas dan batas tak bertepi. Unik memang, Jokowi dan pandemi. Konon pandemi Covid -19 berawal dari Wuhan, Cina, yang kebetulan Jokowi mirip Cina, konon nama asli kecilnya Oei Hong Liong. Jokowi dan pandemi sama-sama bikin cemas harap bangsa Indonesia, sama- sama bisa dalam ujud buzzer dan influencer yang dahsyat. Gerakannya nyaris tidak nyata, tapi akibatnya sangat mengerikan, sama- sama tidak peduli, tidak mau dengar, tidak mau melihat dan tidak mau merasa ketika awal-awal pandemi rakyat Indonesia banyak menjerit, menangis, merengek-rengek, untuk menurunkan BBM, sementara negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia bisa menurunkan, tapi Jokowi benar-benar tak bergeming tetap pada prinsipnya. Keduanya sama-sama pandai membuat gaduh, bikin perpecahan antara pemerintah dengan rakyat, baik vertikal maupun horizontal, membuat resah dan gelisah, tidak nyaman, selalu konflik dan kontroversial, mudah bikin hutang dan mengorbankan orang banyak, gampang mengubah hukum lama menjadi baru, terutama saat menjelang ada mutasi jabatan strategis, dengan sigapnya membuat perubahan aturan atau statuta, sebagai dasar hukum, seperti pembolehan jabatan rangkap Ari Kuncoro, yang Rektor UI yang juga Wakil Komisaris Utama PT BRI. Di sana sini mudah mempengaruhi orang lain, membuat situasi dan kondisi cepat berubah, membela lawan dan menindas rakyat sendiri, memberdayakan orang asing, mengkredilkan bangsa sendiri, mempermudah membuat orang asing ber KTP ganda, dan surat surat sakti, tapi mempersulit rakyat bepergian karena tidak ada surat keterangan vaksinasi. Jokowi dan pandemi sama-sama saling bergantung dan berharap! Karena Jokowi, maka pandemi bisa diatur, baik wilayah pengaruhnya, waktunya maupun keganasan dan kelunakanya. Karena pandemi Jokowi bisa mengatur ada PSPB, PPKM DARURAT dan PPKM LEVEL 4 (nggak tahu apa artinya katanya hanya njiplak WHO). Jokowi dan pandemi sama-sama bisa membuat hukum, regulasi sesuai yang dikehendaki. Tidak ada pandemi, Jokowi kurang rezeki, tidak ada Jokowi pandemi tidak bisa bernyanyi. Kesimpulannya, ada kemiripan yang berbeda dan ada perbedaan yang mirip antara Jokowi dan pandemi, sehingga sangat mungkin punahnya pandemi bersamaan berakhirnya jabatan Jokowi. Kapan? Jangan tanya kepada rumput yang tidak mau goyang! Dan jawabanya ada pada rumput yang mau bergoyang,. yang mendorong pengunduran diri Jokowi secara terhormat, dilengserkan paksa atau melalui Sidang Umum MPR. Penulis adalah Purn TNI AD, Mantan Direktur Pendidikan dan Pengajaran SESKO TNI, Panglima TRITURA, Ketua DPD APIB JABAR, Pengaping KAMI Jabar, Pemerhati Pertahanan dan Keamanan NKRI.
Polisi Telah Periksa 20 Saksi Terkait Kasus KTP Palsu di Jambi
Jambi, FNN - Penyidik Subdit V Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi hingga saat ini sudah memeriksa 20 orang saksi yang dimintai keterangannya terkait kasus pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jambi. Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP M Santoso saat dikonfirmasi, Jumat, mengatakan pemeriksaan 20 saksi tersebut sudah dilaksanakan selama tujuh hari, termasuk mantan kepala dinas (Kadis) Dukcapil Kota Jambi. Menurut dia, pemeriksaan para saksi tersebut dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti dan untuk dapat menetapkan tersangka pada kasus tersebut. "Keterangan dari saksi saksi untuk mengumpulkan alat bukti supaya kami dapat menentukan siapa tersangka dalam perkara ini, maka dari itu semuanya yang diperiksa dari pegawai. honor sampai mantan kepala dinasnya," kata Santoso. Pengusutan kasus ini didasarkan pada adanya laporan dari korban KTP palsu tersebut dan kemudian polisi melakukan penyelidikan dan pihaknya telah mendapatkan indikasi adanya modus-modus untuk melakukan pemalsuan KTP, katanya. Setelah dilakukan penyidikan, katanya, telah mengindikasi modus pemalsuan KTP ini dengan melakukan pencetakan KTP di luar jam dinas Disdukcapil Kota Jambi, di mana pencetakan dilakukan sekitar pukul 04.00 WIB dan indikasinya ada sekitar 18 KTP, pada hari itu juga dilakukan pencetakan. Modus selanjutnya yaitu dengan melakukan ilegal akses komputer maupun sistem pencetakan KTP. Modus ketiga yaitu menggunakan material KTP bekas, yang mana KTP asli tersebut dibersihkan diamplas dan dicuci sehingga bahan material tersebut dapat kembali dipergunakan untuk mencetak KTP lainnya. Terkait kasus ini, diduga terjadi pelanggaran terhadap Pasal 1, 2 dan 3 UU ITE tentang Tindak Pidana Ilegal Akses dengan ancaman pidana 5 tahun penjara, dan denda sekitar Rp500 juta sampai Rp700 juta.(sws)
Penanganan COVID-19 dari Hulu di Surabaya Dinilai Kurang Maksimal
Surabaya, FNN - Percepatan penanganan COVID-19 dari hulu di Kota Surabaya, Jawa Timur, dinilai masih kurang maksimal, sehingga masih banyak ditemukan warga termasuk tenaga kesehatan yang terpapar virus corona. "Saya mengapresiasi, akhir-akhir ini, Pemkot Surabaya sudah banyak melakukan terobosan inovatif untuk penanganan COVID-19," kata anggota Komisi A DPRD Surabaya Fatkur Rohman saat rapat daring bersama Humas Pemkot Surabaya, Jumat. Menurut dia, terobosoan yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya mulai dari kebijakan tracing, pembatasan, menurunkan beberapa SDM ke puskesmas, puskesmas buka 24 jam dan yang terbaru adalah mencari tempat untuk isolasi mandiri (isoman) per kelurahan, walaupun beberapa ada problem komunikasi dan kesalahpahaman sehingga ada penolakan dari warga. "Namun terobosan itu masih sebatas hilir, bukan hulunya. Padahal hulu ini justru kuncinya," ujarnya. Itu semua, lanjut dia, adalah akibat dari penanganan setelah seseorang itu ada gejala dan terpapar COVID-19, padahal problem utama adalah di penyebabnya atau di hulunya, yaitu bagaimana memastikan semua pihak mematuhi regulasi dan menjaga prokes dengan penuh kesadaran bukan dipaksa-paksa yang justru kontraproduktif. "Peran Humas Pemkot Surabaya ke depan ini adalah penguatan mindset, edukasi dan sosialiasi bagaiamana ini viral dan masif. Tentunya dengan melibatkan akademisi dan praktisi medis untuk bicara, manfaatkan teknologi dan, jika diperlukan, ada support tambahan anggaran untuk ini," ujarnya. Fatkhur mengatakan terobosan inovatif yang bersifat hilir yang sudah dilakukan pemkot tetap harus dilanjutkan, namun terobosan yang bersifat hulu juga harus diberikan perhatian lebih. Fakta di lapangan, kata dia, masih banyak ditemukan warga Surbaya yang masih malu ketika mengetahui terpapar COVID-19 karena dianggap sebagai aib. Sehingga mereka beranggapan lebih baik di rumah saja dengan pengobatan seadanya dan tidak mau tes usap atau periksa padahal kondisi makin memburuk. "Kondisi rumah yang tidak memungkinkan mengisolasi diri, ventilasi udara yang kurang bagus dan berdekatan makin memperparah munculnya kluster keluarga akhir-akhir ini. Ini problem hulu, problem mindset, pengetahuan dan kesadaran," katanya. Untuk itu, ia berharap humas mengambil peran ini, bersinergi secara masif dengan semua pihak termasuk media, kalau perlu ada papan reklame yang memberikan pesan perihal ini secara terus menerus. "Jadi tidak boleh putus semangat, ini sulit tapi dengan niat baik, jika Allah berkehendak maka warga pelan-pelan akan semakin sadar dan selebihnya berdoa pada Allah atas semua ikhtiar ini. Semoga Allah melindungi dan menyehatkan kita semua serta mencabut penyakit ini dari bumi Nusantara," katanya. (mth)
KLHK: Penumbuhan Kesadaran Masih Jadi Tantangan Pengelolaan Sampah
Jakarta, FNN - Kepala Sub Direktorat Barang dan Kemasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ujang Solihin Sidik mengatakan menumbuhkan kesadaran publik masih menjadi tantangan terbesar terkait isu pengelolaan sampah di tanah air. Dalam diskusi virtual Forum Ekonomi Sirkular Indonesia kr-4 yang dipantau dari Jakarta, Jumat, Ujang mengutip data Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup oleh Badan Pusat Statistik pada 2018 yang menemukan 72 persen masyarakat masih tidak peduli dengan pengelolaan sampah. "Kalau ini tidak ditumbuhkan ini masih akan menjadi PR besar kita sampai generasi berikutnya. Ini tantangan yang harus kita hadapi, salah satu PR terbesar kita adalah membangun kesadaran publik," kata Ujang. Terkait proses peningkatan kesadaran publik akan pentingnya proses pengolahan sampah, Ujang menegaskan edukasi memiliki peran besar dan memerlukan waktu dan konsistensi. Di KLHK sendiri, menurut Ujang, memiliki rancangan terkait komunikasi informasi edukasi pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mencapai pengurangan dan penanganan sampah. Pesan terkait manfaat yang bisa didapatkan dari pengurangan dan penanganan sampah juga harus disampaikan kepada publik agar dapat mendorong perubahan perilaku. "Pesan-pesan ini penting yang sedang menjadi grand design kami di KLHK ketika berbicara soal komunikasi informasi dan edukasi ini," jelasnya. Dia juga menjelaskan terdapat beberapa tantangan untuk melakukan edukasi yaitu anggaran yang terbatas dan sering kali tidak menjadi prioritas, produksi yang tidak murah dan sulit dilakukan di beberapa jaringan serta dampak edukasi yang tidak bisa terlihat secara instan. (mth)
POPULER
