ALL CATEGORY
Erick Thohir: Bank BUMN Jadi Kontributor Terbesar Penyaluran KUR
Jakarta, FNN - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan bahwa bank-bank BUMN menjadi penyalur terbesar kredit usaha rakyat (KUR). "Dari kuota KUR 2021 dari Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang targetnya Rp253 triliun, kami memang menjadi kontributor terbesar yaitu 92 persen lebih," kata Erick Thohir dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin, seusai menghadiri rapat terbatas mengenai Pinjaman Kredit Usaha Rakyat Pertanian yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Penyaluran KUR selama Januari sampai 25 Juni secara keseluruhan meningkat Rp143,14 triliun atau 56,58 persen dari target Rp253 triliun pada 2021. "Ini sesuai dengan penugasan yang kami terima. Bank BRI, Mandiri, BNI mendukung program KUR ini terutama di pertanian kami sudah siapkan 8 klaster yaitu klaster padi, jagung, sawit, tebu, jeruk, tanaman hias, kopi, dan klaster porang sehingga nanti bisa bersinergi dengan program-program yang ada di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan," ungkap Erick. Erick juga menyebutkan bank BUMN sudah memberikan pinjaman kepada 6.150 penggilingan padi (rice mill). "Dari total pinjaman ke 6.150 'rice mill' nilainya Rp2,7 triliun, kami tentu terbuka dan bisa mengembangkan juga siap mendampingi, seperti yang kami sudah lakukan di 'rice mill unit' di Ciamis dan Kebumen di mana hal itu menjadi kerja sama yang baik antara gapoktan (gabungan kelompok tani) dan Kementerian BUMN," jelas Erick. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Jokowi memberi arahan agar dilakukan korporatisasi pertanian atau melalui koperasi. "Sebagai contoh untuk pengembangan 'rice milling unit' yang investasi Rp5 miliar bisa dilakukan dengan skema KUR di mana tingkat suku bunganya rendah 3 persen untuk 5-7 tahun bisa diperuntukkan kepada kelompok petani misalnya 10 petani berkumpul maka dari 10 KUR bisa mencapai Rp5 miliar, itu sebagai contoh," kata Airlangga. Presiden Jokowi, menurut Airlangga, juga meminta pengucuran KUR dipermudah dan tidak ada regulasi yang menghambat. "Kami sampaikan khusus untuk sektor pertanian secara umum perkebunan kelapa sawit relatif mendapat sekitar Rp9,5 triliun, padi Rp7,8 triliun, tanaman lainnya Rp5,5 triliun, hortikultura sebesar Rp5,2 triliun, budi daya sapi Rp3,9 triliun, budi daya domba dan kambing Rp3,5 triliun, pertanian palawija Rp2,7 triliun, mix farming Rp2,6 triliun, pembibitan Rp1,1 triliun jadi secara keseluruhan KUR pangan Rp26,8 triliun, KUR hortikultura Rp7,84 triliun, perkebunan Rp20,3 triliun dan peternakan Rp15,1 triliun," ungkap Airlangga. (mth)
KPK Panggil Bupati Bandung Barat Nonaktif
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 26 Juli 2021 memanggil Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna (AUM). Pemanggilan terkait dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Bandung Barat Tahun 2020. Aa Umbara dipanggil sebagai saksi untuk tersangka M Totoh Gunawan (MTG) selaku pemilik PT Jagat Dirgantara (JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL). "Hari ini (Senin) pemeriksaan saksi MTG tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 atas nama Aa Umbara Sutisna/Bupati Bandung Barat periode 2018-2023," kata Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, di Jakarta, Senin, 26 Juli 2021. Pemeriksaan Aa Umbara, kata Ali, dilakukan di Gedung KPK, Jakarta. Aa Umbara juga salah satu tersangka kasus tersebut, Akan tetapi, tim penyidik memanggilnya sebagai saksi. Selain pemeriksaan Aa Umbara, KPK pada hari Senin juga memanggil M Totoh dalam kapasitas sebagai tersangka. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK, Jakarta. Selain Aa Umbara dan M Totoh, KPK menetapkan Andri Wibawa (AW) dari swasta/anak Aa Umbara sebagai tersangka. Dalam konstruksi perkara disebut pada Maret 2020 karena adanya pandemi Covid-19, Pemkab Bandung Barat menganggarkan sejumlah dana untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dengan melakukan "refocusing" anggaran APBD Tahun 2020 pada Belanja Tidak Terduga (BTT). Dengan menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri (JCM) dan CV Satria Jakatamilung (SJ), Andri mendapatkan paket pekerjaan dengan total nilai Rp 36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS). Sedangkan M Totoh dengan menggunakan PT JDG dan CV SSGCL mendapakan paket pekerjaan senilai Rp 15,8 miliar untuk pengadaan bahan pangan Bansos JPS dan Bantuan Sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB). Dari kegiatan pengadaan tersebut, Aa Umbara diduga telah menerima uang sejumlah sekitar Rp 1 miliar. Sumbernya disisihkan oleh M Totoh dari nilai harga per paket sembako yang ditempelkan stiker bergambar Aa Umbara untuk dibagikan pada masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan M. Toto diduga telah menerima sekitar Rp 2 miliar dan Andri diduga menerima keuntungan sekitar Rp 2,7 miliar. Selain itu, Aa Umbara diduga menerima gratifikasi dari berbagai dinas di Pemkab Bandung Barat dan para pihak swasta yang mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Bandung Barat sejumlah sekitar Rp 1 miliar dan fakta ini masih terus akan didalami oleh tim penyidik KPK. (MD).
Wagub DKI: 90 Persen Bantuan Sosial Tunai Telah Tersalurkan
Jakarta, FNN - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi warga DKI Jakarta telah mencapai 90 persen yang dicairkan melalui Bank DKI Jakarta. "Bantuan sosial tunai sudah mencapai lebih dari 90 persen. Kemarin saya tinjau di beberapa lokasi, Alhamdulillah sudah dilaksanakan, yang kami bagikan melalui ATM Bank DKI," kata Riza saat meninjau vaksinasi di kampus Universitas Nasional, Jakarta Selatan, Senin. Riza berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi terutama pada pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa ke depan seluruh bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menggunakan Bank DKI sebagai penyalur utama. "Diharapkan juga ke depan seluruh bantuan dari Jakarta melalui APBD lebih dari 1 juta dapat disalurkan melalui ATM bank DKi. Ini baik sekali sehingga tidak terjadi kerumunan," ujar Riza. Riza meminta agar bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial tidak lagi disalurkan melalui PT. Pos Indonesia melainkan lewat transfer Bank. "Mudah-mudahan dukungan bantuan dari PT. Pos dan Kemensos kedepan bisa dilakukan melaluai ATM agar tidak menimbulkan kerumunan," tutur pria biasa disapa Ariza tersebut. Sebelumnya, BST sudah mulai disalurkan kepada 1.007.378 kepala keluarga (dari APBD) dan sekitar 837 ribu kepala keluarga (dari APBN) yang terkena dampak pandemi COVID-19 sejak 19 Juli 2021. (mth)
PPKM Eceran
By M Rizal Fadillah Bandung, FNN -Telah diputuskan bahwa PPKM level 4 akan diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 yang menurut Presiden atas pertimbangan faktor kesehatan, ekonomi, dan dinamika sosial. Sebelumnya PPKM level 4 ini adalah perpanjangan dari PPKM Darurat yang bermula 3 hingga 20 Juli dan diperpanjang hingga 26 Juli 2021 dengan nama PPKM level 4. Tanpa kejelasan detail pertimbangan dan alasan klasifikasi tingkatan, Presiden telah menetapkan dan memperpanjang PPKM. PPKM ini adalah program pembatasan yang dinilai tidak matang dan terkesan cicilan atau eceran. Dasar hukum penetapannya sangat kabur. Pertama, Undang-Undang tidak mengenal nomenklatur PPKM Darurat atau PPKM Level 4. Akibatnya adalah bahwa konsekuensi dari pelanggarannya tidak memiliki landasan hukum yang kuat baik sanksi administrasi ataupun pidana. Sederhananya kebijakan ini ilegal. Kedua, PPKM Darurat ternyata hanya berdasar hukum pada Instruksi Mendagri No 15 tahun 2021 dan PPKM level 4 Instruksi Mendagri No. 22 tahun 2021. Semestinya jika merupakan implementasi dari Undang-Undang haruslah dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Ruang lingkup PPKM ternyata memiliki spektrum yang luas dan bersifat lintas Kementrian. Ketiga, PPKM eceran seperti ini menciptakan kondisi ketidakpastian tentang kewajiban Pemerintah. Berbeda dengan Karantina Wilayah yang jelas, baik dasar hukum maupun konsekuensi kewajiban Pemerintahnya. PPKM Darurat atau PPKM Level 4 dapat menciptakan iklim otoritarian. Pemaksaan kepada rakyat tanpa dibarengi pemenuhan hak-hak rakyat yang berimbang atau memadai. PPKM level 4 dinyatakan telah diperpanjang oleh Presiden dengan pernyataan lisan atau pidato sampai 2 Agustus 2021. Pertanyaannya akan diperpanjang lagikah setelah itu ? atau akan dimainkan level-levelnya menjadi naik ke level 5 atau turun ke level 3 atau kembali menjadi darurat ? Tidak jelas. Yang jelas adalah bahwa rakyat tetap dibuat tergantung atau tercekik. Terjepit dalam dua pilihan yang sulit yaitu mati oleh penyakit atau mati karena perut melilit karena tak punya duit. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Perbankan Sudah Menyalurkan Rp 1.150 Triliun Kredit UMKM
Jakarta, FNN - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebutkan sektor perbankan telah menyalurkan kredit sebesar Rp1.150 triliun kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "UMKM adalah salah satu pilar untuk mendorong perekonomian Indonesia, termasuk di dalam pemulihan ekonomi dari Covid 19," ujar Perry dalam diskusi daring di Jakarta, Minggu, 24 Juli 2021. Ia menjelaskan, jumlah kredit yang disalurkan perbankan kepada UMKM tersebut kurang lebih merupakan 20,5 persen dari keseluruhan kredit perbankan, maka dari itu UMKM berhasil menjadi salah satu penyokong perbankan untuk menyalurkan pembiayaan. "Tentu saja jumlah ini masih perlu kita tingkatkan lebih lanjut," kata dia. Perry mengatakan, UMKM memegang peran penting dalam perekonomian domestik, dengan share terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 57,1 persen atau sekitar Rp7.304 triliun. Jumlah UMKM saat ini tercatat 65,5 juta dan berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 120 juta atau 96,6 persen. Ia melanjutkan, produksi UMKM selama ini juga berhasil menyumbang kinerja ekspor non migas dengan pangsa 15,7 persen atau kurang lebih sekitar 339,2 miliar dolar AS per tahunnya. Oleh karena itu, potensi UMKM dalam mengungkit perekonomian harus terus ditingkatkan, terutama melalui digitalisasi yang masif mengingat COVID-19 menyebabkan pembatasan mobilisasi. (MD).
Sebanyak 436 Balita di Pekanbaru Alami Stunting
Kota Pekanbaru, FNN - Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat ada 436 anak usia di bawah lima tahun (balita) mengalami stunting berasal dari 15 kelurahan. "Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita yang diakibatkan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang terjadi terutama pada periode Seribu Hari Kehidupan (HPK) yaitu pada masa janin dan anak usia dua tahun," kata Plt Kepala Dinkes Pekanbaru dr Arnaldo Eka Putra dalam keterangannya di Pekanbaru, Minggu. Di Pekanbaru terdapat 83 kelurahan dan 15 kelurahan yang menjadi prioritas lokus stunting. Jumlah balita yang mengalami stunting 436 orang dengan prevalensi 5,43 persen. Disebutkan indikator penentuan dalam lokus stunting yaitu dari kelurahan dengan prevalensi tertinggi dan cakupan layanan yang rendah dan Dinkes Pekanbaru menetapkan 15 kelurahan yang menjadi prioritas lokus stunting pada 2021. Kelurahan yang menjadi perhatian dalam penanganan stunting antara lain, Suka Mulya, Melebung, Tanjung Rhu, Bencah Lesung, Pesisir, Rejosari, Rumbai Bukit, Tuah Negeri, Bambu Kuning, Sialang Sakti, Tirta Siak, Tebing Tinggi Okura, Air Dingin, Limbungan Baru, dan Lebah Sari. Sebelumnya Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bangda Kemendagri) Budiono Subambang menyampaikan, peran pemerintah provinsi dan kota sangat penting dalam penurunan angka stunting. "Karena pembahasan terkait stunting adalah komitmen kesepakatan rencana kegiatan dari OPD terkait, cegah stunting itu penting untuk Kota Pekanbaru," katanya. *mth)
Memburu Keringat Rakyat
Ternyata, AJI MUMPUNG lebih lezat dari pada AJINOMOTO Oleh Sugengwaras Bandung, FNN - Mumpung aku masih berkuasa, mumpung aku masih bisa ngatur, mumpung aku banyak punya jabatan rangkap, mumpung masih bisa memanfaatkan, menyelingkuhkan dan menyeret TNI POLRI, mumpung rakyat lagi parno, mumpung belum dilengserkan. Soal hutang negara menggunung, soal orang asing aseng membanjir, soal pengelolaan obyek-obyek strategis dan sumber daya alam nyaris diserahkan kepada orang asing, soal impor mendominasi ekspor, soal jadi negara konsumsi dan bukan negara produksi, soal rakyat cemas harap, resah gelisah, soal masa depan Indonesia suram. Semua bukan urusan saya. Soal pandemi...saya sudah berupaya mulai kebijakan PSPB, New Normal, PPKM Darurat, PPKM Level 4, kerenkan. iIu urusan Pak LBP. Toh anakku, menantuku sudah berhasil jadi wali kota, itu baru sekarang, belum lagi nanti. Soal aku dibilang boneka, yang penting dalam kekuasaanku aku bisa membubarkan FPI. Hebatkan? Bahkan aku bisa resmikan FBI (Forum Bhayangkara Indonesia ) yang anggotanya nyaris mata sipit semua, seragamnya mirip seragam POLRI yang baru, tapi nggak usah khawatir. nggak ada hubungannya dengan 5000 pucuk senjata yang diisukan masuk illegal ke Indonesia beberapa tahun yang lalu.. Aku bukan boneka dan aku bukan sampah. Percayalah, soal hutang menggunung, bayar bunga, gali terowongan tutup jurang, kan wilayah NKRI masih luas. Melalui pajak dan regulasi-regulasi lain aku masih bisa., Memburu Keringat Rakyat. Tunggu tanggal mainnya....Belgedest....!!! Penulis adalah Alumni AKABRI 1973, Purn TNI AD, Mantan Dir Dik Jar SESKO TNI, Ketua DPD APIB Jabar, Pembina KAMI Jabar, Panglima TRITURA, Pemerhati Pertahanan dan Keamanan NKRI )
Demonstran Hong Kong, Aktivis atau Separatis?
Hong Kong, FNN - Tiga hakim Hong Kong akan memutuskan pada Selasa (27/7) apakah slogan protes "Bebaskan Hong Kong. Revolusi Zaman Kita" tergolong seruan untuk memisahkan diri dari China. Mereka akan menjatuhkan vonis terhadap seorang pria yang ditangkap dalam aksi demonstrasi tahun lalu. Putusan bersejarah itu akan membawa dampak jangka panjang tentang bagaimana undang-undang keamanan nasional, yang diberlakukan China di Hong Kong setahun lalu untuk mencegah pemisahan, terorisme, subversi, dan kolusi dengan kekuatan asing, mengubah tradisi hukum publik, kata para pengamat. Sejumlah aktivis mengatakan putusan yang melarang slogan tersebut akan makin membatasi kebebasan berbicara. Slogan itu diteriakkan oleh demonstran dalam aksi-aksi protes pro-demokrasi, diunggah ke internet, ditempelkan pada dinding, dan dicetak pada media lain seperti pamflet, buku, stiker, kaos, dan gelas kopi. Selama sidang yang berlangsung 15 hari terhadap pramusaji 24 tahun bernama Tong Ying-kit itu, pengadilan mendengarkan kesaksian tentang bagaimana terdakwa mengendarai motor sambil membawa bendera hitam berisi slogan tersebut ke arah polisi anti huru-hara di Hong Kong pada 1 Juli tahun lalu. Tong adalah orang pertama yang dituntut berdasarkan undang-undang keamanan nasional itu. Jaksa kepala Anthony Chau berpendapat dalam sidang bahwa tindakan Tong merupakan sebuah aksi terorisme dan terdakwa berusaha menghasut orang untuk memisahkan diri. Dua pelanggaran berat itu bisa membuatnya dihukum penjara selama beberapa tahun atau maksimal seumur hidup jika terbukti bersalah, menurut undang-undang keamanan nasional. Tong mengaku tak bersalah atas tuntutan terorisme, hasutan untuk melakukan pemisahan, dan aksi mengendara berbahaya yang menyebabkan cedera parah. Chau tidak berkomentar saat dimintai komentarnya, begitu pula pengacara terdakwa, Clive Grossman. Dasar persidangan adalah argumen penuntut bahwa slogan tersebut "berkonotasi pada kemerdekaan Hong Kong", sebuah sikap yang tidak diterima oleh China, yang menganggap pusat keuangan dan bekas jajahan Inggris itu sebagai bagian "tak terpisahkan" dari teritorinya. Selama gelombang protes yang dimulai pada 2019 dan melumpuhkan kota, jutaan warga turun ke jalan untuk menentang tindakan keras para petinggi Partai Komunis China terhadap kebebasan warga Hong Kong yang dilindungi konstitusi. Slogan tersebut ada di mana-mana. Ketika Hong Kong dikembalikan oleh Inggris kepada China pada 1997, pemimpin Partai Komunis China berjanji untuk mengizinkan Hong Kong memberlakukan sistem peradilannya sendiri dan mempertahankan otonomi dan kebebasannya sebagai bagian dari perjanjian dengan Inggris. Para pengkritik mengatakan kebebasan tersebut telah diinjak-injak, sebuah pernyataan yang ditolak pihak berwenang di Beijing dan Hong Kong. Aktivis atau Separatis? Dalam persidangan, arti slogan tersebut diperdebatkan sengit. Sejumlah referensi disampaikan sebagai acuan, termasuk tentang kekaisaran China, Marxisme-Leninisme, penyair kuno China Li Bai, Malcolm X, kaum barbar Mongolia, dan mantan pemimpin nasionalis China, Chiang Kai-shek. Penuntut mengatakan slogan tersebut diciptakan pada 2016 oleh aktivis Edward Leung, seorang advokat terkenal untuk kemerdekaan Hong Kong. Leung, yang tengah menjalani hukuman enam tahun penjara dalam kasus kerusuhan, tidak dapat dimintai komentarnya, begitu pula dua pengacara yang pernah membelanya. Seorang saksi ahli dari pihak penuntut, profesor sejarah Lau Chi-pang, mengatakan bahwa bagian pertama dari slogan berbahasa China itu --diterjemahkan sebagai "bebaskan" atau "rebut kembali"-- telah digunakan dalam sejarah China sejak dinasti Qin sampai dinasti Qing. Dia juga mengatakan bahwa arti slogan itu "tidak berubah selama ribuan tahun", yaitu untuk memulihkan teritori yang hilang atau untuk mengusir musuh. Lau mengatakan dalam sidang bahwa kata-kata dalam slogan hanya punya satu arti, yang terkait dengan "pemisahan Wilayah Administratif Khusus Hong Kong dari Republik Rakyat China". Lau juga merujuk pada unjuk rasa 21 Juli 2019 ketika para demonstran yang meneriakkan slogan itu merusak lambang negara di depan Kantor Penghubung di Hong Kong. Tindakan tersebut dan pemakaian slogan pada hari itu "bertujuan menolak pemerintah Republik Rakyat China," kata penuntut. Tong menolak menjadi saksi. Tim pembelanya memanggil dua pendidik, profesor ilmu politik Eliza Lee dan profesor dan pakar komunikasi politik Francis Lee. Keduanya tidak memiliki hubungan saudara. Dalam laporan berisi ratusan wawancara dengan para pengunjuk rasa di lokasi dan lewat telepon, juga hasil analisis statistika pada lebih dari 25 juta unggahan daring, Francis Lee mengatakan "tidak ada keterkaitan substansial" atau korelasi antara slogan tersebut dan kemerdekaan seperti yang dikatakan Lau. "Slogan itu dipahami banyak orang dengan banyak cara berbeda," kata Francis Lee. Eliza Lee mengatakan dalam sidang bahwa slogan tersebut berarti "bersatulah orang-orang dari berbagai usia yang mencintai kebebasan". Namun, dia menerima bahwa slogan itu bisa mempunyai konotasi pro-kemerdekaan bagi beberapa orang. Eliza Lee tidak merespons ketika dimintai komentarnya, sementara Francis Lee menolak berkomentar. Penuntut Chau berusaha membandingkan Edward Leung dengan pemimpin hak-hak sipil AS Malcolm X. Dia bertanya pada Eliza Lee mana di antara keduanya yang dianggap sebagai separatis. "Berapa banyak yang kita perlukan untuk menggali sejarah segregasi rasial yang rumit agar bisa memahami ini," jawab Lee sebelum dipotong oleh hakim Anthea Pang. "Apakah Malcolm X merupakan atau bisa dianggap sebagai seorang pengusung pemisahan atau separatis adalah pertanyaan yang sangat jauh dari pembicaraan dalam sidang ini." Dalam pidato penutupnya pada Selasa, Grossman mengatakan bahwa para pengunjuk rasa di seluruh dunia sering membawa poster tanpa menghadapi tuntutan hukum, dan bahwa Tong seharusnya dibebaskan jika arti slogan tersebut bersifat terbuka. Grossman mengatakan Lau memiliki "pandangan sejarah yang kaku, mekanis, dan tak bisa dipertahankan" yang tidak memperhatikan retorika, dan arti dari slogan tersebut tidak bisa dijelaskan sesuai kemauan Lau. Pang mengatakan bahwa dalam membuat putusan, sidang akan mempertimbangkan apakah "efek alamiah dan masuk akal" dari slogan itu bisa menghasut orang lain untuk menuntut pemisahan, selain mempertimbangkan niat dari perbuatan Tong. (mth)
Panglima TNI Berharap Setiap Daerah Memiliki Fasilitas Isolasi Secara Terpusat
Jakarta, FNN - Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berharap setiap daerah memiliki fasilitas isolasi secara terpusat (isoter) yang dapat digunakan para suspek dan pasien COVID-19 tanpa gejala dan gejala ringan. Keberadaan tempat isolasi terpusat di tiap daerah penting demi mengurangi beban rumah sakit yang saat ini telah cukup banyak menampung pasien COVID-19. “Isolasi terpusat ini bertujuan menampung pasien COVID-19 dan memberikan pelayanan terbaik seperti adanya tenaga kesehatan, adanya fasilitas dan dilengkapi dengan obat-obatan termasuk di dalamnya tabung oksigen,” kata Hadi Tjahjanto saat meninjau pelaksanaan isolasi terpusat di Bantul, Yogyakarta, Sabtu, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis-nya. Jika ada lonjakan kasus, maka tiap daerah siap menampung mereka di tempat-tempat isolasi terpusat itu, kata Panglima. Langkah tersebut merupakan salah satu cara memutus rantai penularan COVID-19 dan menekan laju penyebaran penyakit. Dalam keterangan yang sama, Panglima TNI juga menyebut tempat-tempat isolasi itu juga dapat memberi pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19, antara lain memberi obat bagi mereka yang membutuhkan. "Selain untuk melayani pasien, isolasi terpusat ini juga dapat memberikan obat untuk masyarakat yang sedang melaksanakan isolasi,” ucap dia menegaskan. Di samping sarana isolasi terpusat, Panglima menyebut vaksinasi dan kegiatan pelacakan (tracing) secara aktif juga dapat membantu menurunkan jumlah penderita COVID-19. Terkait itu, TNI dan Polri akan mendukung kegiatan vaksinasi dan pelacakan suspek dan pasien positif COVID-19 di daerah-daerah, tutur Panglima TNI. Oleh karena itu, Panglima TNI datang langsung ke sarana isolasi terpusat di Rumah Sakit Lapangan Khusus COVID-19 Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta, untuk memeriksa pelaksanaan tracing di tempat itu. "Kedatangan saya ke Bantul adalah untuk mengecek secara langsung apakah di setiap puskesmas sudah ada tenaga tracing untuk menerima informasi, notifikasi, dari Dinas Kesehatan ke puskesmas," ujat Panglima. Panglima meninjau pelaksanaan isolasi terpusat dan layanan kesehatan di RS lapangan di Bantul bersama Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, Kabaharkam Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto, dan Panglima Kogabwilhan II Marsdya TNI Imran Baidirus. (sws)
Golkar Bagikan Ratusan Sembako kepada Petugas Makam TPU Surabaya
Surabaya, FNN - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Jawa Timur dan DPD II Partai Golkar Kota Surabaya membagikan ratusan bingkisan sembako kepada para petugas pemakaman di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Keputih Surabaya. "Bingkisan ini sebagai tanda cinta atau bentuk simpati kepada para petugas pemakaman di sini," kata Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jatim Muhammad Sarmuji saat menyerahkan bingkisan sembako kepada perwakilan petugas pemakaman di TPU Keputih Surabaya, Minggu. Kedatangan Sarmuji bersama Ketua DPD II Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fatoni dan sejumlah pengurus DPD disambut oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya Anna Fajriatin. Kepala DKRTH juga sempat mengajak keliling para pengurus Golkar ke TPU Keputih mulai dari melihat langsung pemakaman jenazah COVID-19 dan krematorium. Menurut Sarmuji, bingkisan sembako ini mewakili Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada petugas penanganan COVID-19 paling akhir, yakni penggali kubur untuk jenazah COVID-19. Sarmuji mengatakan bahwa sempat terjadi kenaikan jumlah warga yang meninggal akibat terpapar COVID-19 dalam sebulan terakhir ini. Namun, dalam sepekan ini sudah mulai terjadi penurunan. "Mudah-mudahan makin lama makin menurun. Semoga tidak ada lagi yang dimakamkan di TPU Keputih secara protokol kesehatan," ujarnya. Ia juga memberikan apresiasi kepada Kepala DKRTH Surabaya yang berjuang keras bersama jajarannya dalam melayani masyarakat, khususnya pemakaman jenazah COVID-19. Hal ini tentunya banyak rintangan selama mereka menjalankan tugas. "Mungkin waktu untuk bersantai-santai pada saat ini tidak ada karena banyak yang harus diurus di TPU Keputih. Semoga diberikan kesehatan dalam mengemban tugas ini," katanya. Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni menambahkan bahwa pihaknya memberi bantuan ini sudah beberapa kali sejak pandemi melanda Indonesia, Maret 2020. "Jadi, bantuan ini sudah beberapa kalinya. Semoga pandemi ini bisa cepat berakhir sehingga kehidupan normal bisa berjalan kembali," ujarnya. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DKRTH Surabaya Anna Fajriatin menyampaikan terima kasih kepada Golkar Jatim dan Surabaya yang sudah memberikan bantuan sembako kepada para petugas pemakaman di TPU Keputih. Pada kesempatan itu, Anna mengungkapkan dalam sehari petugas pernah memakamkan 197 jenazah COVID-19 di TPU Surabaya. "Alhamdulilah, saat ini sudah mulai menurun, kemarin sehari 97 jenazah. Semoga semua menjadi normal kembali," katanya. (mth)
POPULER
