ALL CATEGORY
Rezimku Sayang, Rezimku Malang
Penanganan Covid -19 adalah ujian bagi rezim Jokowi, yang akan menerima pengakuan dan sertifikat dari negara. Oleh Sugengwaras Bandung, FNN - Negara bukan hanya terdiri dari pemerintah saja, melainkan negara dalam makna yang sebenarnya yang terdiri dari pemerintah, rakyat, wilayah dan hukum atau pengakuan dari negara lain Dari kaca mata pemerintah penilaian ini sudah jelas, karena kesekian kalinya LBP yang diakui dan dipercaya oleh Presiden Jokowi, yang juga dijuluki menteri segala urusan itu, kembali ditugasi sebagai koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), guna mengurangi resiko kematian akibat Covid - 19. Layaknya konseptor ahli strategi, LBP telah merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi PPKM yang pada kesimpulanya "terkendali" dan "berhasil" menurunkan angka kematian akibat Covid, apalagi ditambahi bumbu permohonan maaf dari LBP kepada masyarakat Indonesia atas ucapannya "Datang aja kesini bagi yang bilang tidak terkendali, biar kutunjukkan MUKANYA..." Keberhasilan ini ditandai dengan pengesahan oleh sang presiden yang menambah perpanjangan waktu PPKM hingga 25 Juli mendatang. Berbeda dengan kaca mata dari masyarakat yang merasakan dan menilai kegagalan PPKM, dengan wujud penolakan dan perlawanan di beberapa daerah, akibat praktek-praktek kekerasan dan tekanan dari petugas PPKM di satu sisi, dan pengabaian serta kebebasan atau kelonggaran TKA Cina yang masuk ke Indonesia pada saat pelaksanaan PPKM di sisi lain. Tindakan ini dianggap pemikiran bukan akal sehat karena justru lebih mengutamakan kepentingan orang asing dibanding kepentingan rakyat sendiri. Rakyat juga menilai, bahwa pemerintah hanya mampu membatasi kegiatan masyarakat, tapi tidak mampu mengatasi kesulitan dan penderitaan rakyat, meskipun belakangan ada kucuran bansos dari pemerintah yang dirasa terlambat, yang berkesimpulan PPKM tidak efektif. Dari kacamata asing, juga menilai kurang efektifnya PPKM ini, yang ditandai dengan adanya penarikan beberapa warganya yang dievakuasi ke negaranya. Dari kaca mata wilayah juga menilai, kenapa pandemi Covid -19 yang telah menjamah seantero dunia termasuk Nusantara ini, tidak dilaksanakan secara serentak bersamaan, yang hanya diargumentasi pembenaran dari pemerintah sendiri. Alhasil kalkulasi dari semua penilaian ditengarai dengan ketidakpuasan masyarakat atau dengan kata lain PPKM gagal, tidak perlu dilanjutkan! Maka hendaknya, ini menjadi introspeksi bagi rezim ini agar ke depan penanganan terhadap Covid -19 dilakukan dengan tepat guna dan daya guna optimal, tidak mubazir dan bermanfaat untuk semuanya. Penulis, Purnawirawan TNI AD.
Sahroni Dukung Kemenkumham Perluas Pembatasan WNA Masuk Indonesia
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung kebijakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly resmi memperluas pembatasan terhadap orang asing yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut tertuang dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). "Memang sudah saatnya ada kebijakan seperti yang dikeluarkan Kemenkumham, karena beberapa kasus di Indonesia diakibatkan longgarnya pengawasan terhadap WNA yang masuk. Saya apresiasi kebijakan Menkumham yang mengedepankan keselamatan dan keamanan kita semua," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Dia berharap, kebijakan itu bisa ditegakkan dengan adil dan tidak "pandang bulu". Dia juga meminta agar aturannya dibuat jelas dan disosialisasikan dengan baik sehingga tidak menyebabkan kebingungan di kalangan industri. "Tentunya saya harapkan agar aturan ini berlaku dengan tanpa pandang bulu, bagi TKA dari perusahaan kecil maupun besar seperti tambang. Selain itu, peraturannya juga harus jelas dan disampaikan dengan baik kepada para pemain industri, sehingga tidak menciptakan kebingungan dan kerancuan di masyarakat," ujarnya. Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly mengeluarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Aturan tersebut resmi memperluas pembatasan terhadap orang asing yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Dalam peraturan yang resmi berlaku sejak 21 Juli 2021 ini, pekerja asing yang sebelumnya datang ke Indonesia sebagai bagian dari proyek strategis nasional tak lagi bisa masuk ke Tanah Air. "Dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021, orang asing yang boleh memasuki wilayah Indonesia hanya pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkut-nya," papar Yasonna dalam keterangannya, Rabu (21/7). Karena itu menurut dia, tenaga kerja asing yang sebelumnya datang sebagai bagian dari proyek strategis nasional atau dengan alasan penyatuan keluarga, saat ini tidak bisa lagi masuk ke Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Yasonna menegaskan bahwa perluasan pembatasan orang asing yang masuk ke Indonesia itu dilakukan dalam rangka menekan penyebaran COVID-19. Permenkumham ini sekaligus menggantikan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Di sisi lain, Yasonna juga menyebutkan, orang asing yang tergolong pengecualian dalam Permenkumham tersebut, juga membutuhkan rekomendasi kementerian/lembaga terkait untuk bisa masuk ke Indonesia. (mth)
KPK Panggil Enam Saksi Kasus Barang Darurat COVID-19 Bandung Barat
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil enam saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020. Mereka dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna (AUM) dan kawan-kawan. "Kamis, bertempat di Kantor Pemkab Bandung Barat, tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi-saksi untuk tersangka AUM dan kawan-kawan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Enam saksi, yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Riki Riadi, karyawan honorer Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat Ajeng Dahlia, Kabag Pengadaan Barang Jasa Pemkab Bandung Barat Anni Roslianti. Selanjutnya, Direktur Utama PT Jagat Dirgantara Asep Cahyadinata, Swasta/ Direktur CV Satria Jakatamilung Asep Saepudin, dan Kasi Pemeliharaan Jalan dan Pembatan PUPR Kabupaten Bandung Barat Chandra Kusuma Wijaya. Selain pemeriksaan saksi, KPK pada Kamis ini juga memanggil tersangka kasus tersebut, yakni M Totoh Gunawan (MTG) selaku pemilik PT Jagat Dirgantara (JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL). Pemeriksaan digelar di Gedung KPK, Jakarta. Selain Aa Umbara dan M Totoh, KPK juga telah menetapkan Andri Wibawa (AW) dari pihak swasta/anak Aa Umbara sebagai tersangka. Dalam konstruksi perkara disebut pada Maret 2020 karena adanya pandemi COVID-19, Pemkab Bandung Barat menganggarkan sejumlah dana untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dengan melakukan "refocusing" anggaran APBD Tahun 2020 pada Belanja Tidak Terduga (BTT). Dengan menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri (JCM) dan CV Satria Jakatamilung (SJ), Andri mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS). Sedangkan M Totoh dengan menggunakan PT JDG dan CV SSGCL mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp15,8 miliar untuk pengadaan bahan pangan Bansos JPS dan Bantuan Sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB). Dari kegiatan pengadaan tersebut, Aa Umbara diduga telah menerima uang sejumlah sekitar Rp1 miliar yang sumbernya disisihkan oleh M Totoh dari nilai harga per paket sembako yang ditempelkan stiker bergambar Aa Umbara untuk dibagikan pada masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Sementara M Totoh diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2 miliar dan Andri juga diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2,7 miliar. Selain itu, Aa Umbara juga diduga menerima gratifikasi dari berbagai dinas di Pemkab Bandung Barat dan para pihak swasta yang mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Bandung Barat sejumlah sekitar Rp1 miliar dan fakta ini masih terus akan didalami oleh tim penyidik KPK. (mth)
China Tolak Rencana WHO Lakukan Penyelidikan Kedua Asal Virus Corona
Beijing, (FNN) - Republik Rakyat China menolak rencana Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk melakukan tahap kedua penyelidikan tentang asal usul virus corona. Penyeledikan mencakup hipotesis bahwa virus itu kemungkinan lolos dari laboratorium China. Penolakan tersebut disampaian seorang pejabat tinggi Beijing, Kamis, 22 Juli 2021. "Kami berharap WHO secara serius meninjau pertimbangan dan saran yang dibuat oleh para ahli China dan benar-benar memperlakukan penelusuran asal virus penyebab Covid-19 sebagai masalah ilmiah, dan menyingkirkan campur tangan politik," kata wakil menteri Komisi Kesehatan Nasional (NHC) China, Zeng Yixin, kepada wartawan. Sebelumnya, WHO menyerukan pentingnya transparansi dari pihak berwenang China dengan mengusulkan studi fase kedua tentang asal-usul virus corona di China, termasuk audit laboratorium dan pasar di kota Wuhan. Zeng tidak terkejut ketika pertama kali membaca rencana WHO itu karena mencantumkan hipotesis bahwa pelanggaran protokol laboratorium di China telah menyebabkan kebocoran virus selama penelitian. "Kami berharap WHO secara serius meninjau pertimbangan dan saran yang dibuat oleh para ahli China. Kami meminta agar benar-benar memperlakukan penelusuran asal virus penyebab Covid-19 sebagai masalah ilmiah, dan menyingkirkan campur tangan politik," ujar Zeng. "China menentang politisasi penelitian ini," katanya. Asal usul virus corona baru masih diperdebatkan di antara para ahli. Kasus pertama yang diketahui muncul di kota Wuhan di China tengah pada Desember 2019. Virus itu diyakini telah menular ke manusia dari hewan yang dijual untuk makanan di suatu pasar di kota tersebut. Pada Mei yang lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memerintahkan para bawahannya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tentang sumber yang mengatakan bahwa badan-badan intelijen AS sedang mencari tahu teori-teori yang berpotensi, termasuk kemungkinan sebuah kecelakaan (kebocoran) laboratorium di China. Zeng, bersama dengan para pejabat lain dan pakar China pada konferensi pers, mendesak WHO untuk memperluas upaya penelusuran asal virus corona baru ke negara lain di luar China. "Kami percaya kebocoran laboratorium sangat tidak mungkin. OLeh karena itu, tidak perlu menginvestasikan lebih banyak energi dan upaya dalam hal ini," kata Liang Wannian, pemimpin tim China untuk tim ahli gabungan WHO. Liang mengatakan, hipotesis kebocoran laboratorium tidak dapat diabaikan sepenuhnya. Akan tetapi, ia menyarankan, jika diperlukan bukti, negara-negara lain pun dapat melihat kemungkinan kebocoran dari laboratorium mereka. (MD).
Siaran TV Digital Untungkan Masyarakat
Jakarta, FNN - Migrasi siaran televisi teresterial dari analog ke digital akan bermanfaat bagi masyarakat antara lain berupa kualitas siaran dan internet cepat. "Migrasi dari siaran televisi analog ke digital ini adalah suatu keniscayaan," kata Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ahmad M. Ramli, dalam webinar Sosialisasi TV Digital 2021, Kamis. Indonesia termasuk terlambat melakukan penghentian siaran analog, analog switch off (ASO) karena terganjal regulasi. Landasan hukum yang kuat untuk ASO baru ada ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan, yang mengamanatkan ASO akan selesai paling lambat 2 November 2022. Setelah beralih ke siaran televisi teresterial digital, Kominfo menegaskan siaran televisi yang sampai ke masyarakat akan lebih baik kualitasnya, dari segi gambar maupun suara. Penghentian siaran analog juga akan berdampak ke ketersediaan internet kecepatan tinggi di dalam negeri. Selama ini, spektrum frekuensi radio 700MHz, yang sangat cocok untuk telekomunikasi, sepenuhnya dihabiskan oleh siaran televisi teresterial analog. "Siaran analog ini boros," kata Ramli. Ketika siaran analog sudah beralih ke digital, akan ada dividen digital sebesar 112MHz yang bisa dialokasikan untuk kepentingan lain. Pemerintah berencana menggunakan digital dividen hasil ASO ini untuk menyediakan layanan internet kecepatan tinggi. Internet kecepatan tinggi juga disokong oleh pembangunan infrastruktur telekomunikasi terutama di daerah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T. "Ditambah dividen digital, ini akan sangat membantu dan masyarakat akan dapat internet yang lebih baik lagi," kata Ramli. Peralihan siaran televisi dari analog ke digital juga akan menimbulkan konsekuensi bagi masyarakat, yaitu perangkat televisi yang bisa menangkap siaran digital. Jika tidak ada, masyarakat perlu menambahkan alat set top box. Pemerintah berencana memberikan subsidi set top box bagi masyarakat miskin, diperkirakan akan dibutuhkan 6,5 hingga 7 juta unit set top box untuk keluarga miskin di Indonesia. Penyediaan set top box ini merupakan komitmen lembaga penyiaran sebagai penyelenggara multipleksing dan pemerintah melalui TVRI. (mth)
Gubernur: Cakupan Vaksinasi COVID-19 Jawa Timur Tertinggi se-Indonesia
Surabaya, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa cakupan program vaksinasi COVID-19 di Jawa Timur paling tinggi jika dibandingkan dengan cakupan vaksinasi provinsi-provinsi lain di Indonesia. "Kemarin dari rakor bersama Pak Wapres, hanya untuk Jatim kita melaporkan bahwa capaian vaksinasi mulai Januari 2021 selalu capaian dosis tertinggi, baik dosis pertama maupun kedua," katanya saat meninjau pelayanan vaksinasi bagi pelajar di SMAN 6 Surabaya pada Kamis pagi. Menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, jumlah warga yang sudah mendapat suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 di Jawa Timur sebanyak 7.058.237 orang, lebih banyak dibandingkan di DKI Jakarta (6.693.688 orang), Jawa Barat (5.134.735 orang), Jawa Tengah (4.523.284 orang), dan Bali (2.946.919 orang). Warga yang sudah mendapat dua suntikan vaksin atau sudah selesai menjalani vaksinasi di Jawa Timur tercatat sebanyak 2.694.731 orang, lebih banyak dibandingkan di Jawa Barat (2.315.419 orang), Jawa Tengah (2.311.019 orang), DKI Jakarta (2.041.918 orang), dan Bali (783.613 orang). Gubernur Jawa Timur optimistis dengan cakupan vaksinasi yang sudah dicapai Jawa Timur bisa mewujudkan kekebalan komunal terhadap COVID-19 pada Agustus 2021. Mantan Menteri Sosial itu mengimbau warganya segera menjalani vaksinasi dan memastikan anggota keluarga mendapat suntikan vaksin. "Pastikan bahwa kita dan keluarga sudah tervaksin," katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi mengatakan bahwa 82 persen guru dan tenaga kependidikan sudah mendapat suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 dan 72 persen guru dan tenaga kependidikan sudah mendapat suntikan dua dosis vaksin atau sudah selesai menjalani vaksinasi. "Vaksinasi kepada guru dan tenaga pendidikan akan dilakukan hingga 100 persen," kata dia. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada pelajar, ia mengatakan sudah dilakukan di Surabaya, Tuban, dan Jombang, dan akan terus ditingkatkan cakupannya. "Beberapa hari lalu vaksinasi dilaksanakan di SMAN 5 Surabaya, saat ini SMAN 6 Surabaya, dan besok SMA Trimurti Surabaya. Harapannya adalah saat pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan semua warga sekolah sudah divaksin," kata Mantan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur tersebut. (mth)
Konsultan: Insentif PPN Stimulus Penjualan Rumah Tapak di Triwulan II
Jakarta, FNN - Konsultan properti Jones Lang LaSalle (JLL) menilai insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor properti, khususnya rumah tapak menstimulus penjualan rumah tapak pada triwulan II tahun ini. Head of Research JLL Yunus Karim mengatakan kalau melihat semester I tahun pajak rumah atau insentif yang diberikan oleh pemerintah cukup menstimulus penjualan rumah tapak. "Karena memang pembeli dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan pada masa-masa biasa," kata Yunus dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis. Dia juga menambahkan para pengembang yang memiliki rumah ready stock atau rumah yang sudah jadi, serta rumah yang akan jadi dalam waktu dekat, tentunya terdampak oleh stimulus tersebut berupa peningkatan penjualan. Head of Advisory JLL Vivin Harsanto menambahkan rumah tapak masih menjadi salah satu segmen yang bertahan di tengah pandemi. Minat pasar terlihat masih cukup tinggi merespons peluncuran produk baru oleh pengembang. "Permintaan yang didominasi oleh pengguna akhir dan keterjangkauan harga menjadi salah satu faktor yang membuat sektor ini tetap memiliki performa yang baik. Selain itu, insentif PPN, relaksasi Loan to Value (LTV), disertai dengan promosi dari pengembang dan penawaran cara pembayaran yang variatif juga menunjang keberhasilan penjualan rumah tapak,” katanya. JLL mencatat pada semester I tahun 2021 hampir 80 persen yang terjual memiliki harga di bawah Rp1,3 miliar. Di samping itu beberapa pengembang perumahan diperkirakan akan meluncurkan produk-produk rumah tapak baru sebagai dampak dari perluasan township atau kompleks perumahan serta melakukan joint venture terkait pembangunan rumah tapak di wilayah seperti Tangerang, Bogor, dan Bekasi, pada akhir tahun ini. Sebelumnya Pemerintah telah membebaskan PPN untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) yang dibanderol berkisar Rp300 juta hingga Rp2 miliar. Langkah pemerintah menanggung PPN tersebut berlaku untuk rumah yang sudah jadi dan penyerahannya di rentang Maret-Agustus 2021. Aturan itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK/010/2021 yang diterbitkan Maret 2021. Kemudian pemerintah melalui Kementerian Keuangan akhirnya memperpanjang sejumlah insentif perpajakan hingga Desember 2021 untuk mendorong pemulihan ekonomi domestik. Salah satu insentif pajak tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) properti yang diperpanjang hingga akhir tahun ini. Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21 Tahun 2021, PPN yang ditanggung pemerintah hanya berlaku sampai bulan Agustus 2021. Pemerintah memberikan insentif berupa PPN untuk rumah dengan harga rumah maksimal Rp2 miliar. Sementara secara spesifik, insentif yang masuk ke dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 yaitu rumah dengan tipe rumah tapak atau rumah susun. Pemerintah juga memberikan pengurangan PPN sebesar 50 persen untuk tipe rumah tersebut dengan rentang harga jual dari Rp2 miliar hingga Rp5 miliar. Insentif tersebut berlaku untuk maksimal satu unit rumah tapak atau rumah susun untuk satu orang, dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu satu tahun. (mth)
IPB Rancang Konsentrator Oksigen Respons Kelangkaan
Jakarta, FNN - IPB University merancang konsentrator oksigen sebagai respons atas kelangkaan oksigen medis di lapangan imbas melonjaknya angka penularan COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir. "Rancangan konsentrator oksigen ini bertujuan mengisi kekosongan oksigen di lapangan. Semoga minggu ini bisa kita selesaikan produknya. Sudah juga dirancang untuk instalasi oxygen concentrator plant yang digunakan untuk memproduksi oksigen di rumah sakit sehingga kita tidak perlu lagi isi ulang," ujar Rektor IPB University Arif Satria dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta, Kamis. Dalam berbagai literatur, konsentrator oksigen bekerja sebagai penyaring udara, lalu mengompresnya ke kepadatan yang diperlukan. Kemudian, mengirimkan oksigen kadar medis yang dimurnikan ke dalam sistem pengiriman dosis-pulsa atau sistem aliran berkelanjutan ke pasien. Alat ini dilengkapi dengan filter khusus yang membantu menghilangkan nitrogen dari udara untuk memastikan pengiriman oksigen yang dimurnikan sepenuhnya kepada pasien. Perangkat ini juga dilengkapi dengan antarmuka pengguna elektronik sehingga dapat menyesuaikan tingkat konsentrasi oksigen dan pengaturan laju oksigen. Kemudian pasien menghirup oksigen melalui kanula (selang) hidung atau masker khusus. "Kan sebenarnya oksigen di udara banyak, kita menangkap itu agar bisa digunakan oleh para pasien. Sekarang sudah tahap perakitan, Insya Allah hari Jumat akan diujicoba. Apabila sudah sesuai, Insya Allah akan kita produksi," kata Arif. Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya yang meninjau Asrama IPB University sebagai lokasi isolasi mandiri menyambut baik inovasi yang tengah dikembangkan IPB. "Kebutuhan oksigen ini luar biasa. Kalau kata Pak Presiden nafas kita harus panjang ke depan. Kita akan hitung sekarang, kapasitas produksinya berapa antara IPB University dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)," katanya. Asrama IPB yang digunakan sebagai tempat isoman memiliki kapasitas 184 tempat tidur. Saat ini baru terdapat 67 pasien yang tengah menjalani isoman. Beberapa fasilitas yang disediakan di Asrama IPB University dalam menunjang keberhasilan isoman seperti makan tiga kali sehari, snack dua kali sehari, masker setiap hari, sabun cuci baju dan tempat berjemur. Seluruh pasien akan dilayani oleh nakes yang dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) level 3. (mth)
Kayu Jati Indonesia Ramah Lingkungan, Diminati di Jerman
Jakarta, FNN - Kayu jati asal Indonesia, yang telah menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SLVK) yang diakui oleh Uni Eropa, banyak dicari di Jerman. Kayu yang diproduksi secara berkelanjutan, legal, dan bertanggung jawab sosial itu memiliki kelebihan dibandingkan kayu jati dari negara Asia Tenggara lainnya, yang beberapa tahun belakangan ini ditengarai mengalami kemerosotan reputasi karena tuduhan eksploitasi berlebihan lahan hutan dan kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan untuk perkebunan kayu jati. “Hal ini membuat industri kayu Indonesia tidak hanya memperhatikan bahwa kayu yang mereka produksi berasal dari perkebunan kayu, tetapi juga bahwa kayunya diproduksi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan,” ujar Duta Besar RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno dalam keterangan, Kamis. Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu penghasil kayu jati terbesar. Jenis kayu keras ini menjadi komoditas bernilai tinggi karena tampilan dan sifat kayunya yang unik. Industri furnitur kayu jati berkembang pesat di Indonesia dan didominasi oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Kayu jati banyak dicari di Asia, umumnya untuk konstruksi bangunan, pintu, jendela, dan bahkan sebagai materi pembuatan kapal. Namun di Jerman, kayu jati banyak ditemui di pekarangan dan taman, baik untuk bahan lantai parquet maupun furnitur luar ruang. Perlahan, menurut Dubes Oegroseno, masyarakat Jerman dan Eropa lainnya mulai menyadari banyaknya kayu hasil penebangan liar yang merusak lingkungan. Mereka mulai memperhatikan informasi dari mana kayu yang mereka beli berasal dan apakah ditebang dari perkebunan kayu yang ramah lingkungan. “Dan itu bagus dan hal yang baik,” tutur dia. Industri kayu sudah ada di Indonesia sejak abad ke-18. Saat ini pemerintah melalui SVLK mengontrol dan mendokumentasikan kepatuhan pelaku industri kayu terhadap aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Label "Indonesian Legal Wood" akan diberikan kepada produk kayu yang telah lolos uji SVLK. Indonesia merupakan negara pertama yang diberi wewenang untuk menerbitkan izin Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) untuk kayu yang dijual di pasar Uni Eropa. Bergabungnya Indonesia ke dalam sistem kontrol FLEGT diharapkan mampu meyakinkan konsumen kayu tropis Uni Eropa bahwa kayu Indonesia yang dibelinya diproduksi secara legal dan ramah lingkungan. Perusahaan importir di Eropa pun diuntungkan karena kayu-kayu berizin FLEGT dapat dengan mudah didistribusikan di seluruh wilayah Uni Eropa tanpa membutuhkan izin tambahan. "Dengan bergabungnya Indonesia di sistem kontrol FLEGT, kita dapat membuktikan bahwa kayu jati Indonesia tidak berasal dari pembalakan liar, dan bahwa jumlah pohon yang ditebang akan sama dengan jumlah bibit pohon yang ditanam kembali,” kata Dubes Oegroseno. “Sistem sertifikasi FLEGT yang akan diperkenalkan secara global ini bahkan jauh lebih baik dibandingkan FSC. FLEGT menekankan pada legalitas kayu, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Sistem ini memperhatikan sungguh-sungguh aspek keberlanjutan yang ditargetkan oleh Uni Eropa,” katanya menambahkan. Pohon jati di perkebunan umumnya baru layak tebang setelah berumur 15-25 tahun. Namun, pohon jati hutan memerlukan waktu setidaknya dua kali lebih lama untuk mencapai ukuran dan kualitas setara. "Tetapi kualitas kayu tidak hanya bergantung pada umur pohon, namun juga terkait teknologi pengolahan selanjutnya,” ujar Atase Perdagangan KBRI Berlin Nurlisa Arfani. Teknologi pengolahan kayu jati Indonesia sekarang ini semakin baik sehingga konsumen bisa mendapatkan kayu yang lebih berkualitas dan tahan lama serta tahan cuaca apapun. Pada 2020, produk kayu Indonesia diekspor ke Eropa dengan nilai 660 juta euro (sekitar Rp11,3 triliun), umumnya sudah dalam bentuk furnitur. Perputaran uang global dari jual beli kayu mencapai 2,4 miliar euro (sekitar Rp41 triliun). Selain kayu jati dan produk rotan, industri furnitur Indonesia juga mulai merambah ke kayu trembesi sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan. Produk kayu trembesi juga disukai di Eropa, dikenal sebagai rain tree karena tampilannya yang sangat cantik. Urat kayu trembesi dengan warna coklat emas dan kelir hitam membuatnya cocok dibuat dijadikan furnitur meja yang menghiasi rumah-rumah di Jerman dan negara Eropa lainnya. Artikel tentang keunggulan produk kayu jati Indonesia dimuat di Mobelmarkt, majalah desain interior dan furnitur yang tidak hanya terbit di Jerman, tetapi juga di beberapa negara lain yang berbahasa Jerman seperti Swiss dan Austria. (mth)
Gubernur: 64 Persen Penduduk Jawa Barat Dapat Bantuan Sosial Selama PPKM
Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengatakan bahwa sekitar 64 persen dari seluruh penduduk Provinsi Jawa Barat yang jumlahnya hampir 50 juta mendapat bantuan sosial dari pemerintah selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan penularan COVID-19. "64 persen warga Jabar di-cover oleh bantuan sosial formal. Yang dulunya (cakupan bantuan) dari pemerintah pusat hanya 40-an persen, sekarang sudah 60-an persen," katanya saat menyampaikan keterangan pers secara virtual dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis. Ia mengatakan, pemerintah daerah akan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak PPKM yang belum mendapat bantuan sosial dari pemerintah pusat. "Provinsi akan menyisir mereka-mereka yang terdampak PPKM tapi tidak terdata di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau di data formal," katanya. "Saya minta juga kepada rekan-rekan wartawan kalau menemukan ada kelompok masyarakat yang tidak terdaftar bansos formal, itu bisa kita bantu dari provinsi," ia menambahkan. Gubernur ikut menyalurkan bantuan sembako dan tunai kepada warga yang terdampak PPKM pada Selasa (20/7) dan Rabu (21/7). Dia mengajak komunitas membantu menyalurkan bantuan kepada warga terdampak PPKM yang belum masuk ke dalam data pemerintah. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Dodo Suhendar menyampaikan bahwa selama PPKM berlangsung pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyalurkan bantuan sosial melalui 13 pintu kepada warga Jawa Barat. Pemerintah antara lain menyalurkan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) reguler, program bantuan pangan non-tunai (BPNT) atau program bantuan sembako reguler, dan program bantuan sosial tunai (BST). Pemerintah juga memberikan bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat PKH dan keluarga penerima manfaat BST. Selain itu ada program pemberian tambahan bantuan beras dari pemerintah kabupaten/kota dan penyaluran bantuan beras masing-masing lima kg per keluarga yang dilakukan menggunakan dana non-APBN dari Kantor Sekretariat Presiden. Selanjutnya, ada penyaluran bantuan langsung tunai menggunakan Dana Desa, bantuan untuk pelaku usaha mikro, bantuan berupa diskon biaya listrik, bantuan dalam program Kartu Prakerja, dan bantuan kuota akses Internet. Di samping itu, ada pemberian bantuan sosial dari pemerintah kabupaten dan kota di Kota Bandung, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Bogor. Dodo mengatakan bahwa jumlah penerima ke-13 jenis bantuan dari pemerintah tersebut di wilayah Jawa Barat tercatat 10.129.949 keluarga penerima manfaat (KPM) dan 4.362.641 orang. Ia menambahkan, jumlah penerima manfaat PKH dan BST di Jawa Barat bertambah. Jumlah keluarga penerima manfaat PKH bertambah dari 1.718.362 menjadi 1.813.956 keluarga dan penerima BST bertambah dari 1.957.321 menjadi 2.060.882 keluarga. "Penambahan ini kemungkinan dari hasil usulan Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten/Kota yang sudah masuk ke buffer stock data Kemensos sudah ber-NIK valid dan padan dengan Kemendagri," kata Dodo. Ia menjelaskan, penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat berbeda dengan keluarga rumah tangga sasaran (KRTS) bantuan sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan sosial kepada warga terdampak pandemi COVID-19 yang belum masuk dalam DTKS. Dinas Sosial sudah mengajukan 1.903.583 KRTS penerima bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi penerima bantuan pemerintah pusat. "Sebagian dari KRTS penerima bansos Jabar kemungkinan besar akan menerima BST atau PKH dari pemenuhan kuota Jabar. Dan semua KRTS sudah diusulkan ke kantor Sekpres untuk menerima bansos beras 5 kg dari Presiden yang disalurkan oleh TNI dan Polri," katanya. (mth)
POPULER
