ALL CATEGORY
Kasad: RSPAD dan RS TNI AD Jadi Rujukan COVID-19 Didukung Maksimal
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan RSPAD Gatot Soebroto dan RS TNI AD yang menjadi rumah sakit rujukan COVID-19 akan mendapatkan dukungan maksimal. "TNI Angkatan Darat akan mendukung semaksimal mungkin untuk RSPAD dan RS TNI AD yang menjadi rujukan COVID-19, sehingga terus dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien COVID-19," kata Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa, dalam siaran TNI AD diterima di Jakarta, Jumat. Kemudian, Kasad juga memerintahkan jajaran untuk segera melengkapi kebutuhan dan penambahan fasilitas bagi rumah sakit milik TNI AD yang menjadi rujukan mengingat jumlah pasien terpapar COVID-19 yang terus meningkat. Kasad menyampaikan itu pada telekonferensi bersama RSPAD Gatot Soebroto dan RS TNI AD yang menjadi rujukan COVID-19 wilayah Pulau Jawa. "Segera kirim kebutuhan alkes dari Rumah Sakit Dustira kepada Aslog agar segera dikomunikasikan via Whatsapp dan langsung dibuat pengajuan kepada Kementerian Pertahanan," kata Kasad. Kepala Rumah Sakit Tingkat II dr Soedjono, Magelang, mengajukan soal pengadaan alat video laryngoscope yang akan digunakan untuk kebutuhan tenaga kesehatan khususnya bagian anestesi. “Kami mohon bantuan video laryngoscope bapak, karena cukup urgen untuk kebutuhan dokter anestesi saat melakukan intubasi sehingga tidak perlu melihat langsung ke dalam saluran napas atau tenggorokan pasien,” kata Kepala Rumah Sakit dr Soedjono Magelang, Kolonel Ckm dr Deddy Firmansyah. Asisten Logistik Kasad langsung menindaklanjuti permintaan tersebut. Seluruh dukungan akan diberikan kepada RSPAD Gatot Soebroto dan RS TNI AD yang menjadi rujukan COVID-19 khusus wilayah Pulau Jawa, sehingga dapat terus memaksimalkan perawatan kepada seluruh pasien COVID-19. (mth)
Faisal Basri: Peningkatan Utang Luar Negeri Bukan Hal Krusial
Jakarta, FNN - Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengatakan, peningkatan utang luar negeri (ULN) Indonesia di tengah COVID-19 bukanlah hal yang krusial. "ULN ke depannya masih akan naik dan saya tidak melihat ada yang krusial," ujar Faisal dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat. Menurut dia, peningkatan ULN tidak terlalu menjadi masalah karena bentuknya mayoritas mendekati hibah yang berasal dari kerja sama bilateral, seperti dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Selain itu, tingkat bunga yang harus dibayarkan saat mengembalikan pinjaman luar negeri cenderung lebih rendah, apalagi mengingat Indonesia kembali turun kelas ke kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah. "Ini menjadi salah satu hikmah dari penurunan kelas tersebut," kata Faisal. Maka dari itu, Faisal berpendapat bahwa menarik pinjaman justru lebih baik dilakukan pemerintah saat ini dibanding menerbitkan surat utang yang memiliki bunga lebih tinggi. Di sisi lain, terdapat risiko kemungkinan penjualan kembali surat utang yang dimiliki asing ke pasar jika prospek pemulihan ekonomi Indonesia tidak menentu atau kemungkinan pulih lebih lama dari pandemi. Sebelumnya, Bank Indonesia mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2021 sebesar 415 miliar dolar AS, turun 0,6 persen dibanding utang luar negeri periode April 2020 sebesar 417,6 miliar dolar AS, yang terutama didorong turunnya posisi ULN Pemerintah. Secara tahunan, ULN Indonesia pada Mei 2021 meningkat sebesar 3,1 persen (year-on-year/yoy), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya sebesar 4,9 persen.Namun, struktur ULN Indonesia tetap sehat dan didukung penerapan prinsip kehati-hatian, ditunjukkan oleh dominasi ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,5 persen. (sws)
Kebenaran vs Hoax
Oleh Komjen. Pol. Drs. Dharma Pongrekun, M.M., M.H. , Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Jakarta, FNN - Selama hampir 2 tahun belakangan ini begitu banyak informasi-informasi yang benar namun langsung diberi label "HOAX" (berita bohong) oleh lembaga yang mengatas namakan "FACT CHECKER", tanpa memberi ruang sedikitpun kepada para penyaji informasi-informasi yang benar tersebut untuk dapat membuktikan ataupun menjelaskan argumentasi dari kebenaran informasi tersebut, sehingga masyarakat sebagai objek berita dibuat menjadi bingung dan tidak lagi memiliki kepercayaan diri serta dengan mudah dicerai beraikan hanya oleh label Hoax. Kenapa Hal Tersebut Terjadi? Karena mereka adalah lembaga yang sengaja dipersiapkan oleh "BIG TECH" dan dibayar untuk menjaga dan mengawal agenda tersembunyi daripada yang membayar tentunya, bahkan mereka pun menyiapkan sejumlah dana yang besar untuk membiayai para "BUZZER" untuk mengeroyok para penyaji informasi kebenaran tersebut dengan menggunakan akun palsu (fake account) untuk menyerang para penyajinya secara personal dengan harapan bahwa pendapat dari jumlah para Buzzer yang lebih banyak menjadi kebenaran dari hasil keroyokan yang nantinya akan dijadikan sebagai hasil survei dari pendapat Netizen. Semuanya dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massive. Kapan Istilah Hoax Mulai Marak Dikenal Di Bangsa Kita? Ketahuilah bahwa istilah Hoax tersebut bukan berasal dari akar kata bahasa Indonesia, tetapi merupakan terminologi import yang mulai dikenal dibangsa kita sejak maraknya penggunaan gadget yang terkoneksi melalui internet baik dengan menggunakan sistem IOS pada tahun 2007 maupun pada sistem Android di tahun 2008 yang menyajikan berbagai platform media sosial yang didominasi oleh produk Bigtech sebagai kekuatan yang mengontrol arus informasi di seluruh dunia, karena Bigtech lah yang menjadi perancang utama Dunia Maya (Cyber Space) agar mereka dapat mengendalikan mindset manusia di seluruh dunia melalui opini-opini yang dibangun melalui media sosialnya dengan tujuan untuk menggiring penyeragaman pemahaman pola pikir manusia sesuai dengan agenda tersembunyi dengan menggunakan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang mereka kuasai tanpa disadari oleh kebanyakan manusia, karena permainan program alam bawah sadar melalui cara pengulangan (repetition) lewat medianya baik visual maupun tulisan agar terekam didalam alam bawah sadar bagi yang melihat, mendengar dan membacanya, sehingga tanpa sadar opini-opini tersebut telah membentuk pola pikirnya atau lebih tepat disebut memanipulasi pola pikir (mindset manipulation). Apa Arti Kata Hoax? Hoax sendiri bukanlah merupakan kata yang asli, tetapi berasal dari kata “hocus pocus” yang merupakan sebutan untuk trik atau tipuan yang kerap dipergunakan oleh para pesulap atau juggler. Menurut para Etimolog kata Hoax berkembang dari kata "Hocus" pada abad ke-17 yang merupakan kata benda dan kata kerja. Namun menurut Filolog Inggris Robert Nares mengatakan bahwa "hocus pocus" telah muncul pada tahun 1600-an yang merupakan mantra yang dirapalkan oleh penyihir atau pesulap pada zaman Raja James dari Inggris. “Hocus” juga merupakan kata dalam bahasa latin yang bermakna “menipu”. Apa Tujuan Awal Dipropagandakannya Istilah Hoax? Tujuan awalnya adalah untuk membangun opini sekaligus mempopulerkannya kepada semua orang tentang makna dari istilah Hoax sebagai berita yang tidak sesuai fakta atau informasi yang bohong, namun ternyata didalam melabeling suatu berita atau informasi itu Hoax atau suatu kebenaran mereka menggunakan parameter yang ternyata hanya berdasarkan apa yang telah mereka sajikan melalui mesin pencari (search enggine) yang memang sudah dikuasai juga oleh kekuatan Bigtech, agar semua orang yang melihat, mendengar dan membacanya terperdaya dan menganggap suatu kebenaran objektif, padahal itu semua adalah kebenaran berdasarkan penggiringan opini dengan tujuan untuk memuluskan agenda tersembunyi mereka. Bagaimana Cara Melabeling Suatu Berita Atau Informasi Dinyatakan Hoax? Cara mereka melabelingnya adalah dengan menggunakan kekuatan dana yang sangat besar yang disediakan oleh Bigtech untuk merekrut pion-pionnya, baik itu para Fact Cheker dari lembaga-lembaga yang selama ini dianggap oleh masyarakat sebagai lembaga yang terpercaya dan kredibel, sehingga dengan mudah memperdaya masyarakat untuk mempercayainya apapun yang mereka label sebagai berita Hoax termasuk dengan menggerakkan Sistem TIK yang dikuasai oleh Bigtech untuk melakukan Takedown, Suspend, Banned, Block dan sebagainya. Mereka juga menggunakan para Buzzer yang tersebar diseluruh akun dunia maya baik yang asli maupun yang palsu untuk mengeroyok membenarkan kebohongan itu. Walaupun substansi dari berita itu adalah benar!. Bagaimana Dampak Maraknya Labeling Berita Hoax? Dampak maraknya labeling berita Hoax oleh para Fact Checker telah menjadi sarana yang empuk untuk mengadu domba diantara anak bangsa yang ingin mempertahankan kebenaran objektif dengan mereka yang mempercayai labeling berita Hoax sebagai kebenaran yang diperkuat dengan bantuan keroyokan dari para Buzzer yang telah diendorse. Inilah dampak implikasinya kehadiran Fact Checker yang mengklaim dirinya sebagai kelompok independen yang dapat menentukan suatu berita itu benar atau hoax. Sayangnya masyarakat seringkali tidak memeriksa lebih lanjut berita tersebut dan percaya begitu saja pada label yang mereka berikan, karena masyarakat terperdaya oleh lembaga-lembaga yang dulunya dianggap kredibel dan terkadang mengedepankan pendapat dari para orang terkemuka yang dianggap sebagai ahlinya, namun nyatanya mereka tidaklah benar-benar independen melainkan mengikuti agenda dari pendananya. Hoax memang telah menjadi industri yang dapat mengisi pundi-pundi bagi para Buzzer yang menghalalkan segala macam cara demi mendapatkan uang tanpa memperdulikan keutuhan bangsa dan negara. Kesimpulan Jadi istilah Hoax itu memang sengaja disosialisakan jauh hari sebelumnya untuk dimanfaatkan oleh mereka pada waktunya, agar masyarakat sebagai objeknya tidak menduga kalau semua itu telah direncanakan jauh hari sebelumnya, karena sudah terbiasa maka masyarakat akan kehilangan kepekaannya. Munculnya istilah Hoax tersebut seiring dengan maraknya penggunaan media sosial yang dikuasai oleh kekuatan Bigtech dengan memberdayakan lembaga bayaran yang disebut Fact Checker untuk memutar balikkan kebenaran dengan dibantu oleh para Buzzer bayarannya dengan tujuan untuk memecah belah sesama anak bangsa tanpa disadari, bahkan tanpa terasa falsafah negara kita Pancasila dan UUD'45 sebagai landasan Konstitusional pun hampir tergerus oleh Sistem Global yang sedang diterapkan bila kita tidak mewaspadainya, karena tujuan akhir mereka adalah untuk mengambil alih seluruh kendali kehidupan kita (total control), baik SDA maupun SDM dari bangsa dan negara tercinta melalui rekayasa kehidupan (Life Engineering) untuk menjadikan kita budak beliannya.
Korlantas Polri Lakukan Penyekatan di 1.038 Titik Mulai 16 Juli 2021 hingga Tujuh Hari ke Depan
Jakarta, FNN - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi memberlakukan penyekatan di 1.038 titik yang tersebar dari Lampung, Jawa hingga Bali terhitung Jumat tanggal 16 Juli 2021 hingga tujuh hari ke depan. Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Rudi Antariksawan, Jumat, mengatakan 1.038 titik penyekatan ini diberlakukan menjelang perayaan Idul Adha 1442 Hijriah guna menekan mobilitas masyarakat di tengah tingginya penularan COVID-19. "Jadi mulai pukul 00.00 WIB tanggal 16 Juli 2021 kita mulai melakukan penyekatan di jalur tol di Kilometer 31 Cikarang," kata Rudi. Ia menjelaskan lokasi penyekatan meliputi jalan tol sebanyak 86 lokasi, 945 lokasi penyekatan di jalan non-tol, dan tujuh lokasi penyekatan di pelabuhan. Menurut Rudi, pihaknya memprediksi akan ada lonjakan mobilitas masyarakat pada momen Idul Adha sehingga mengantisipasi dengan melakukan penyekatan lebih ketat selama periode tanggal 16-22 Juli 2021. "Kami prediksi masyarakat akan memanfaatkan waktu libur Idul Adha, jadi kita antisipasi perjalanannya," kata Rudi. Rudi menyebutkan penyekatan sudah dilakukan pihaknya sejak masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dimulai tanggal 3 Juli 2021 sebanyak 651 titik, lalu diperluas menjadi 998 titik, dan kini sudah mencapai 1.038 titik. Ia mengungkapkan penyekatan paling banyak dilakukan di Provinsi Jawa Barat sebanyak 353 lokasi terdiri atas 21 lokasi di jalan tol dan 332 lokasi di jalan non-tol. Selanjutnya di Jawa Tengah sebanyak 271 lokasi dan Jawa Timur sebanyak 209 titik. Lalu Provinsi Banten tersebar di 20 titik terdiri atas satu lokasi jalan tol, 17 lokasi jalan non-tol dan satu lokasi di pelabuhan. Sedangkan DKI Jakarta terdapat 100 lokasi penyekatan terdiri atas 15 lokasi jalan tol dan 85 lokasi jalan non-tol. Rudi menambahkan terdapat dua sektor yang dikecualikan dalam hal penyekatan ini, yakni sektor esensial dan kritikal. Sektor nonesensial diharapkan dapat mematuhi aturan tidak beraktivitas apabila tidak mendesak. Kebijakan sektor esensial dan kritikal diatur dalam Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Jawa-Bali. "Kita ketahui bersama bahwa ini situasinya dalam PPKM darurat sehingga mobilitas masyarakat dibatasi kecuali di dua sektor kritikal dan esensial," terangnya. Rudi mengimbau masyarakat yang tidak memiliki syarat perjalanan untuk mengurungkan niatnya melakukan pergerakan karena nantinya pengendara tidak diperbolehkan melanjutkan perjalan. "Apabila pelaku perjalanan tidak bisa menunjukkan syarat perjalanan seperti 'rapid test' antigen atau PCR dan tanda sudah vaksin atau sertifikat vaksin dan STRP maka yang bersangkutan akan kita putar balikkan," kata Rudi. Rudi memastikan pihaknya akan tetap mengatur arus lalu lintas agar tidak menghambat kedua sektor yang masih tetap berjalan dan mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas hingga menimbulkan antrean kendaraan. Sebagai informasi, sektor esensial yang diperbolehkan beraktivitas pada masa PPKM darurat mencakup: 1. Keuangan dan perbankan, hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan/customer). 2. Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasal modal secara baik). 3. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat. 4. Perhotelan non penanganan karantina, dan 5. Industri orientasi ekspor di mana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) Sedangkan sektor kritikal memiliki banyak cakupan: 1. Kesehatan 2. Keamanan dan ketertiban masyarakat 3. Penanganan bencana 4. Energi 5. Logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat 6. Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan 7. Pupuk dan petrokimia 8. Semen dan bahan bangunan 9. Obyek vital nasional 10. Poryek strategis nasional 11. Konstruksi (infrastruktur publik) 12. Utilitas dasar (listri, air dan pengelolaan sampah). (sws)
Ketua DPD RI Minta Petugas PPKM Lebih Peka
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta petugas lapangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat lebih sensitif saat menjalankan tugas. LaNyalla dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, meminta hal itu karena menanggapi sejumlah keluhan pengusaha sektor kritikal dan esensial yang aktivitasnya terganggu selama PPKM darurat. "Sektor kritikal dan esensial ini seharusnya tidak mendapat gangguan karena dua sektor itulah yang utama dan sangat diprioritaskan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 18 Tahun 2021," kata LaNyalla. Namun, lanjut dia, ada ketidakseragaman interpretasi petugas di lapangan akibatnya aktivitas di dua sektor itu menjadi terhambat. LaNyalla mencontohkan keluhan pengusaha yang tergabung dalam Kadin Jawa Timur. Mereka, kata dia, banyak yang terhambat dalam distribusi barang karena terjadi penyekatan sejumlah ruas jalan, termasuk penutupan seluruh pintu keluar tol di Jawa Tengah, 16-22 Juli 2021. Padahal, barang-barang yang dikirim termasuk dalam kategori esensial dan kritikal. "Ada pengusaha logistik dan distribusi barang utama yang tertahan dan harus melakukan lobi kepada atasan si petugas supaya bisa lewat. Ini kan karena tidak pahamnya petugas di lapangan," ucap dia. Keluhan, katanya, juga disampaikan pelaku usaha restoran, warung makan, pedagang kaki lima, dan UMKM. Pelaksanaan PPKM darurat dinilai terlalu berlebihan padahal mereka sudah melaksanakan aturan 'take away'. "Termasuk banyak yang protes adanya aturan jam malam. Sebaiknya pelaku usaha seperti ini diberi kelonggaran," kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menyarankan agar petugas PPKM darurat di lapangan mengerti sektor apa saja yang diberi relaksasi. "Pemerintah perlu segera mengevaluasi pelaksanaan PPKM darurat di lapangan yang terlalu "over acting", bahkan menuai kontroversi. Harus gerak cepat untuk memperbaikinya," kata Mantan Ketua PSSI itu. LaNyalla menegaskan sektor esensial dan kritikal harus dipastikan tidak terganggu dalam distribusi selama penerapan PPKM darurat. "Cukup misalnya menunjukkan ID card atau dokumen yang simpel atau dari bentuk angkutannya, para petugas di lapangan sudah paham," kata LaNyalla. LaNyalla tidak ingin pelaksanaan PPKM darurat menjadi tidak maksimal karena ketidakmampuan petugas di lapangan dalam menerjemahkan aturan. "PPKM darurat diniatkan untuk pengendalian laju COVID-19. Namun jangan sampai pelaksanaannya terkesan melupakan kebutuhan utama masyarakat. Artinya keduanya harus berjalan beriringan," ujarnya. (sws)
Gelora: Pembelahan Politik Ganggu Penanganan Pandemi Covid19
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik menilai pembelahan politik di masyarakat sebagai dampak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dapat menghambat dan mengganggu program pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, terutama program vaksinasi untuk memberikan kekebalan kelompok atau "herd immunity" di tengah masyarakat. "Saya cukup khawatir bahwa situasi ini akan menciptakan bias kebijakan politik, dan juga bias persepsi terhadap kebijakan-kebijakan politik di dalam penanganan pandemi COVID-19," kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, suasana pembelahan politik di Indonesia jauh berbeda dengan yang terjadi dalam Pilpres Amerika Serikat (AS). Dia menjelaskan, pembelahan politik di AS selesai saat Joe Biden terpilih sebagai Presiden, rakyat AS pun mendukung program pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, terutama vaksinasi. "Tapi di Indonesia nampaknya berbeda, Pilpres 2019 tidak pernah selesai dan bahkan suasana Pilpres 2024 sudah mulai ada asapnya. Judul kita di Indonesia 'Berjuang Melawan Pandemi COVID-19 di tengah pilpres yang tidak kunjung usai'," ujarnya. Mahfuz mengutip data hasil persepsi publik Lembaga Survei Median terkait penanganan pandemi COVID-19 yang terungkap hanya 51,1 persen masyarakat percaya dengan vaksin, dan 48,9 persen tidak percaya vaksin. Selanjutnya, menurut dia, sebanyak 51,8 persen yang sadar dengan risiko dan bahaya COVID-19, sementara 48,2 persen tidak sadar dan takut risiko dan bahaya COVID-19. "Jadi ini memang situasi yang rumit, bukan saja refleksi dari situasi pembelahan politik akibat pilpres yang belum tuntas, tapi juga situasi disinformasi yang masih terus berlanjut. Hoaks tentang COVID-19 seringkali bercampur baur dengan berita-berita hoaks tentang polarisasi politik," katanya. Dia juga mengutip hasil survei Median, bahwa berdasarkan basis pilihan politik, ternyata pendukung Jokowi (Joko Widodo) pada Pilpres 2019 lebih banyak pro-vaksin dengan angka mencapai 62,2 persen. Namun, menurut dia, berdasarkan survei Median itu, juga ditemukan bahwa pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 yang percaya vaksin hanya 35,7 persen. Karena itu, dia menyarankan apabila ingin program vaksinasi dapat berjalan tuntas, maka Presiden Jokowi dan Prabowo duduk bersama bicara kepada publik terkait urgensi vaksin COVID-19. "Jadi kelihatannya kalau vaksinasi di Indonesia mau tuntas, bukan Pak Luhut (Luhut B Panjaitan) Menko Kemaritiman dan Investasi yang bicara, namun harus Pak Jokowi dan Pak Prabowo duduk bareng bicara ke publik bahwa vaksin COVID-19 kewajiban bagi kita semua," ujarnya lagi. Mahfuz menilai krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 saat ini sedang bergerak menuju krisis ekonomi, dan diperkirakan akan berlanjut menjadi krisis sosial dan krisis politik, jika tidak dikelola dengan tepat. Hal itu, menurut dia, terlihat dari gejala frustasi dan kemarahan di masyarakat, misalnya aparat yang melakukan penegakan disiplin Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa Timur malah diamuk massa. Karena itu, dia berharap Pemerintah belajar dari negara-negara lain yang relatif berhasil dalam mengatasi pandemi COVID-19, sehingga Indonesia memiliki ketahanan nasional dalam perang melawan COVID-19. "Ada tiga hal yang perlu dilakukan Pemerintah dalam membangun ketahanan nasional. Pertama, meningkatkan kesadaran kolektif, kedua, membuat kebijakan-kebijakan yang terarah, dan ketiga, membangun solidaritas nasional," katanya pula. Menurut dia, tiga hal tersebut harus dibangun dalam membangun ketahanan nasional sehingga dibutuhkan pembenahan menyeluruh dalam berbagai aspek, bukan saja di pemerintahan, tapi terlebih juga di masyarakat. (sws)
Muhadjir Effendy Sebut Indonesia Sudah Darurat Militer Hadapi Pandemi COVID-19
Yogyakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut Indonesia sudah dalam situasi darurat militer menghadapi pandemi COVID-19. "Sebetulnya pemerintah sekarang ini walaupun tidak di-'declare', kita ini kan dalam keadaan darurat militer. Jadi kalau darurat itu kan ukurannya tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, darurat perang. Nah sekarang ini sebetulnya sudah darurat militer," kata Muhadjir Effendy ditemui saat mengunjungi Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien COVID-19 di Yogyakarta, Jumat. Ia menyebut Indonesia dalam situasi darurat militer karena saat ini harus menghadapi musuh yakni COVID-19 yang tidak kasat mata. "Musuh tidak terlihat ini dalam pertempurannya tidak memakai kaidah-kaidah hukum perang karena semua orang dianggap kombatan oleh COVID-19 ini," tutur Muhadjir. Menurut dia, dulu ibu hamil serta anak-anak di Tanah Air belum banyak terpapar COVID-19, namun saat ini tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban. "Yang meninggal mulai banyak. Berarti ini perang asimetris menghadapi COVID-19," ucap dia. Dengan alasan itu, menurut Muhadjir, Presiden Joko Widodo telah menerjunkan TNI dan Polri untuk ikut menangani COVID-19 karena sudah tidak bisa dihadapi dengan penanganan biasa. "Ini darurat-nya sudah darurat militer, hanya musuhnya memang bukan militer konvensional tapi 'pasukan' tidak terlihat," tutur-nya. Muhadjir menuturkan apa pun istilah yang digunakan dalam menangani COVID-19, baik PPKM darurat atau bahkan PPKM super darurat, selama masyarakat tidak mau kompromi menahan diri melanggar prokes maka penanganan COVID-19 tidak akan berhasil. "Jika tidak menyadari bahwa prokes adalah menjadi yang utama, penanganan COVID-19 ya tidak berhasil," kata dia. (sws)
Bamsoet Ingatkan Pemerintah Soal Perpanjangan PPKM Darurat
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi penurunan pertumbuhan ekonomi akibat perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. "Saya meminta pemerintah menjaga keseimbangan perekonomian nasional dan mempersiapkan kondisi pemerintah dalam menghadapi potensi menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional, untuk kemudian dapat ditentukan langkah antisipasi yang tepat," ujar Bamsoet, panggilan akrabnya, dalam siaran pers di Jakarta, Jumat. Dia meminta Kementerian Sosial segera melaksanakan program perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19, baik program bansos maupun prakerja, dikarenakan rencana perpanjangan PPKM darurat diperkirakan akan semakin membuat perekonomian masyarakat menyusut. Selain itu, dia meminta pemerintah dapat mempertimbangkan kembali jumlah ataupun nilai dari bantuan yang akan diberikan. Bamsoet juga meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Perhubungan memperhatikan sektor-sektor yang sensitif terhadap penurunan mobilitas, seperti retail, perhotelan, restoran dan transportasi, serta berkomitmen memastikan adanya langkah antisipasi yang dilakukan guna mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Dia juga meminta pemerintah daerah agar fokus dalam melakukan pemokusan kembali (refocusing) anggaran untuk penanganan COVID-19, sehingga seluruh sektor dapat bergerak dan diberdayakan secara maksimal. (sws)
Anis Matta Minta Kader Gelora Sukseskan Vaksinasi Covid19
Jakarta, FNN – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta meminta kepada seluruh fungsionaris dan anggota berpartipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dicanangkan pemerintah di wilayahnya masing-masing. Seruan tersebut disampaikan Anis Matta dalam Surat Edaran Nomor: 123/EDR/DPN-GLR/VII/2021 Tentang Partisipasi Dalam Program Vaksinasi yang ditekennya pada Selasa (6/7/2021), kepada 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 514 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelora Indonesia “Berkenaan dengan melonjaknya angka penderita Covid-19 dan varian barunya yang lebih ganas, juga mempertimbangkan kepentingan kerja organisasi dan kesehatan jajaran fungsionaris dan anggota. Maka Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora Indonesia menyerukan partisipasi dalam program vaksinasi,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (7/7/2021). Menurut Anis Matta, hal itu supaya target ‘herd immunity’ segera tercapai agar Indonesia di harapkan bebas dari Coronavirus (Covid-19) dan mengakhiri ketidakpastian akibat krisis pandemi saat ini. “Seluruh fungsionaris dan anggota Partai Gelora Indonesia diminta untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19 di daerahnya masing-masing,” tegas Anis Matta. Partisipasi tersebut, lanjutnya, ini dengan memperhatikan ketentuan dan syarat bagi setiap peserta vaksinasi. Anis Matta juga meminta DPW dan DPD untuk membuka komunikasi dengan Institusi Kepolisian dan Rumah Sakit setempat yang memungkinkan dilakukan kerjasama program vaksinasi di kantor DPW dan atau DPD. “Kepada seluruh jajaran Fungsionaris dan Anggota agar disiplin dalam penerapan protokol kesehatan, khususnya 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) terutama untuk kegiatan yang bersifat langsung dan tatap muka, ujarnya. Anis Matta berharap surat edaran ini mendapatkan perhatian dan dilaksanakan semaksimal mungkin oleh seluruh fungsionaris dan anggota Partai Gelora se-Indonesia. “Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan semaksimal mungkin. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan dan kesembuhan kepada kita semua. Wassalamualaikum Wr. Wb.,” pungkas Anis Matta. Seperti diketahui, program vaksinasi Covid-19 yang dijalankan pemerintah telah dimulai sejak Pebruari 2021 lalu. Pemerintah menargetkan sasaran vaksinasi sebanyak 181.554.465 jiwa atau 70 persen populasi Indonesia untuk membentuk herd immunity. Mulai Juli 2021, target vaksinasi harian menyentuh angka 1 juta vaksinasi per hari dan pada Agustus 2 juta vaksinasi per hari. Hingga Selasa (6/7/2021) sebanyak 33.176.029 orang telah menerima vaksin Covid-19 dosis pertama, Sedangkan penerima vaksin Covid-19 hingga dosis kedua atau lengkap sebanyak 14.267.980 orang. Sementara kasus Covid-19 di Indonesia hingga Rabu (7/7/2021), berjumlah 2.379.397 sejak ditemukan pada Maret 2020. Sedangkan pasien Corona yang dinyatakan sembuh hingga saat ini berjumlah 1.973.388 orang dan yang meninggal dunia sebanyak 62.908 orang. Pada Rabu (7/7/2021), ada penambahan 34.379 kasus baru Covid-19 yang merupakan rekor terbaru. Pemerintah sendiri telah menyiapkan skenario baru jika kasus harian penyebaran Covid-19 terus melonjak, yang memungkinkan mencapai 40 ribu per hari. Berdasarkan situs https://www.worldometers.info/coronavirus/, yang dilihat pada Selasa (6/7/2021), Indonesia di urutan teratas dengan penambahan sebanyak 31.189 kasus. Total kasus positif di Indonesia tercatat sebanyak 2.345.018. Setelah Indonesia Rusia berada di urutan kedua dengan penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 23.378 kasus dalam sehari. Kemudian disusul Iran dengan 16.080 kasus, dan Bangladesh di peringkat keempat dengan 11.525 kasus. (sws)
Industri Hulu Migas Sumbang Penerimaan Negara Rp96,7 Triliun
Jakarta, FNN - Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkapkan penerimaan negara dari industri hulu minyak dan gas bumi mencapai 6,67 miliar dolar AS atau setara Rp96,7 triliun sepanjang semester I 2021. "Peneriman negara mencapai 667 miliar dolar AS atau ekuivalen sekitar 91 persen dari target 7,28 dolar AS," kata Dwi Soetjipto dalam konferensi pers virtual yang dipantau di Jakarta, Jumat. Jumlah penerima negera yang tinggi itu didukung harga minyak yang berangsur membaik setelah sempat jatuh saat pandemi merebak pada 2020 lalu. Harga Indonesian Crude Price (ICP) mencapai 70,23 dolar AS per barel pada Juni 2021. SKK Migas akan menggunakan momentum harga yang membaik itu untuk mendorong agar KKKS lebih agresif dalam merealisasikan kegiatan operasi hulu migas. Lebih lanjut Dwi menjelaskan penerimaan negara yang maksimal itu merupakan buah usaha hulu migas dalam mengoptimalkan kegiatan dan biaya, antara lain pemilihan prioritas kegiatan work order dan maintenance routine and inspection, efisiensi general administration khususnya akibat adanya pembatasan kegiatan. “Upaya ini berhasil membuat biaya per barel pada Semester I tahun 2021sebesar 12,17 dolar AS per BOE lebih rendah dibandingkan Semester I tahun 2020 sebesar 13,71 dolar AS per BOE,” jelas Dwi. Pada Semester I 2021, capaian lifting minyak dan gas bumi rata-rata sebesar 1,64 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD) atau 95 persen dari target APBN yang ditetapkan untuk tahun ini sebesar 705 ribu BOPD, sedangkan lifting gas sebesar 5.430 MMSCFD dari target APBN sebesar 5.638 MMSCFD atau tercapai 96 persen. SKK Migas dan KKKS berkolaborasi merelaksasikan program Filling The Gap (FTG) untuk mengejar target lifting. Program itu telah memberikan tambahan minyak rata-rata 1.900 BOPD. "Tambahan ini diluar rencana tambahan yang direncanakan dalam work, program, and budget (WPB) 2021. Ke depan, kami akan meneruskan Program FTG dan juga mengajak KKKS untuk melakukan akselerasi WPB sehingga diharapkan bisa memenuhi target APBN 2021," tegas Dwi. Selain itu, SKK Migas juga melakukan berbagai usaha lain untuk mengejar capaian target, seperti mengupayakan tiga insentif hulu migas agar dapat disetujui oleh pemerintah. Ketiga insentif tersebut adalah tax holiday untuk pajak penghasilan di semua wilayah kerja migas, penyesuaian biaya pemanfaatan Kilang LNG Badak sebesar 0,22 dolar AS per MMBTU, dan dukungan dari kementerian yang membina industri pendukung hulu migas terhadap pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas.(mth)
POPULER
