ALL CATEGORY
Bamsoet Ingatkan Pemerintah Soal Perpanjangan PPKM Darurat
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi penurunan pertumbuhan ekonomi akibat perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. "Saya meminta pemerintah menjaga keseimbangan perekonomian nasional dan mempersiapkan kondisi pemerintah dalam menghadapi potensi menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional, untuk kemudian dapat ditentukan langkah antisipasi yang tepat," ujar Bamsoet, panggilan akrabnya, dalam siaran pers di Jakarta, Jumat. Dia meminta Kementerian Sosial segera melaksanakan program perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19, baik program bansos maupun prakerja, dikarenakan rencana perpanjangan PPKM darurat diperkirakan akan semakin membuat perekonomian masyarakat menyusut. Selain itu, dia meminta pemerintah dapat mempertimbangkan kembali jumlah ataupun nilai dari bantuan yang akan diberikan. Bamsoet juga meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Perhubungan memperhatikan sektor-sektor yang sensitif terhadap penurunan mobilitas, seperti retail, perhotelan, restoran dan transportasi, serta berkomitmen memastikan adanya langkah antisipasi yang dilakukan guna mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Dia juga meminta pemerintah daerah agar fokus dalam melakukan pemokusan kembali (refocusing) anggaran untuk penanganan COVID-19, sehingga seluruh sektor dapat bergerak dan diberdayakan secara maksimal. (sws)
Anis Matta Minta Kader Gelora Sukseskan Vaksinasi Covid19
Jakarta, FNN – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta meminta kepada seluruh fungsionaris dan anggota berpartipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dicanangkan pemerintah di wilayahnya masing-masing. Seruan tersebut disampaikan Anis Matta dalam Surat Edaran Nomor: 123/EDR/DPN-GLR/VII/2021 Tentang Partisipasi Dalam Program Vaksinasi yang ditekennya pada Selasa (6/7/2021), kepada 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 514 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelora Indonesia “Berkenaan dengan melonjaknya angka penderita Covid-19 dan varian barunya yang lebih ganas, juga mempertimbangkan kepentingan kerja organisasi dan kesehatan jajaran fungsionaris dan anggota. Maka Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora Indonesia menyerukan partisipasi dalam program vaksinasi,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (7/7/2021). Menurut Anis Matta, hal itu supaya target ‘herd immunity’ segera tercapai agar Indonesia di harapkan bebas dari Coronavirus (Covid-19) dan mengakhiri ketidakpastian akibat krisis pandemi saat ini. “Seluruh fungsionaris dan anggota Partai Gelora Indonesia diminta untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19 di daerahnya masing-masing,” tegas Anis Matta. Partisipasi tersebut, lanjutnya, ini dengan memperhatikan ketentuan dan syarat bagi setiap peserta vaksinasi. Anis Matta juga meminta DPW dan DPD untuk membuka komunikasi dengan Institusi Kepolisian dan Rumah Sakit setempat yang memungkinkan dilakukan kerjasama program vaksinasi di kantor DPW dan atau DPD. “Kepada seluruh jajaran Fungsionaris dan Anggota agar disiplin dalam penerapan protokol kesehatan, khususnya 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) terutama untuk kegiatan yang bersifat langsung dan tatap muka, ujarnya. Anis Matta berharap surat edaran ini mendapatkan perhatian dan dilaksanakan semaksimal mungkin oleh seluruh fungsionaris dan anggota Partai Gelora se-Indonesia. “Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan semaksimal mungkin. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan dan kesembuhan kepada kita semua. Wassalamualaikum Wr. Wb.,” pungkas Anis Matta. Seperti diketahui, program vaksinasi Covid-19 yang dijalankan pemerintah telah dimulai sejak Pebruari 2021 lalu. Pemerintah menargetkan sasaran vaksinasi sebanyak 181.554.465 jiwa atau 70 persen populasi Indonesia untuk membentuk herd immunity. Mulai Juli 2021, target vaksinasi harian menyentuh angka 1 juta vaksinasi per hari dan pada Agustus 2 juta vaksinasi per hari. Hingga Selasa (6/7/2021) sebanyak 33.176.029 orang telah menerima vaksin Covid-19 dosis pertama, Sedangkan penerima vaksin Covid-19 hingga dosis kedua atau lengkap sebanyak 14.267.980 orang. Sementara kasus Covid-19 di Indonesia hingga Rabu (7/7/2021), berjumlah 2.379.397 sejak ditemukan pada Maret 2020. Sedangkan pasien Corona yang dinyatakan sembuh hingga saat ini berjumlah 1.973.388 orang dan yang meninggal dunia sebanyak 62.908 orang. Pada Rabu (7/7/2021), ada penambahan 34.379 kasus baru Covid-19 yang merupakan rekor terbaru. Pemerintah sendiri telah menyiapkan skenario baru jika kasus harian penyebaran Covid-19 terus melonjak, yang memungkinkan mencapai 40 ribu per hari. Berdasarkan situs https://www.worldometers.info/coronavirus/, yang dilihat pada Selasa (6/7/2021), Indonesia di urutan teratas dengan penambahan sebanyak 31.189 kasus. Total kasus positif di Indonesia tercatat sebanyak 2.345.018. Setelah Indonesia Rusia berada di urutan kedua dengan penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 23.378 kasus dalam sehari. Kemudian disusul Iran dengan 16.080 kasus, dan Bangladesh di peringkat keempat dengan 11.525 kasus. (sws)
Industri Hulu Migas Sumbang Penerimaan Negara Rp96,7 Triliun
Jakarta, FNN - Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkapkan penerimaan negara dari industri hulu minyak dan gas bumi mencapai 6,67 miliar dolar AS atau setara Rp96,7 triliun sepanjang semester I 2021. "Peneriman negara mencapai 667 miliar dolar AS atau ekuivalen sekitar 91 persen dari target 7,28 dolar AS," kata Dwi Soetjipto dalam konferensi pers virtual yang dipantau di Jakarta, Jumat. Jumlah penerima negera yang tinggi itu didukung harga minyak yang berangsur membaik setelah sempat jatuh saat pandemi merebak pada 2020 lalu. Harga Indonesian Crude Price (ICP) mencapai 70,23 dolar AS per barel pada Juni 2021. SKK Migas akan menggunakan momentum harga yang membaik itu untuk mendorong agar KKKS lebih agresif dalam merealisasikan kegiatan operasi hulu migas. Lebih lanjut Dwi menjelaskan penerimaan negara yang maksimal itu merupakan buah usaha hulu migas dalam mengoptimalkan kegiatan dan biaya, antara lain pemilihan prioritas kegiatan work order dan maintenance routine and inspection, efisiensi general administration khususnya akibat adanya pembatasan kegiatan. “Upaya ini berhasil membuat biaya per barel pada Semester I tahun 2021sebesar 12,17 dolar AS per BOE lebih rendah dibandingkan Semester I tahun 2020 sebesar 13,71 dolar AS per BOE,” jelas Dwi. Pada Semester I 2021, capaian lifting minyak dan gas bumi rata-rata sebesar 1,64 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD) atau 95 persen dari target APBN yang ditetapkan untuk tahun ini sebesar 705 ribu BOPD, sedangkan lifting gas sebesar 5.430 MMSCFD dari target APBN sebesar 5.638 MMSCFD atau tercapai 96 persen. SKK Migas dan KKKS berkolaborasi merelaksasikan program Filling The Gap (FTG) untuk mengejar target lifting. Program itu telah memberikan tambahan minyak rata-rata 1.900 BOPD. "Tambahan ini diluar rencana tambahan yang direncanakan dalam work, program, and budget (WPB) 2021. Ke depan, kami akan meneruskan Program FTG dan juga mengajak KKKS untuk melakukan akselerasi WPB sehingga diharapkan bisa memenuhi target APBN 2021," tegas Dwi. Selain itu, SKK Migas juga melakukan berbagai usaha lain untuk mengejar capaian target, seperti mengupayakan tiga insentif hulu migas agar dapat disetujui oleh pemerintah. Ketiga insentif tersebut adalah tax holiday untuk pajak penghasilan di semua wilayah kerja migas, penyesuaian biaya pemanfaatan Kilang LNG Badak sebesar 0,22 dolar AS per MMBTU, dan dukungan dari kementerian yang membina industri pendukung hulu migas terhadap pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas.(mth)
Anis Matta: Masalah COVID-19 Saat Ini Memiliki Dimensi Geopolitik yang Sangat Tinggi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan masalah COVID-19 saat ini memiliki dimensi geopolitik yang sangat tinggi karena kemungkinan terburuknya digunakan sebagai senjata biologi dalam konflik tersebut. "Kemungkinan yang buruk, yaitu COVID-19 ini juga digunakan menjadi senjata dalam konflik geopolitik," kata Anis Matta dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Anis Matta mengatakan COVID-19 ini datangnya dari China dan Indonesia juga menggunakan vaksin dari negara tersebut. Menurut dia, makna geopolitiknya adalah Indonesia sebagai korban dan pada waktu yang sama juga menjadi konsumen. Anis mengajak publik untuk mulai menyadari adanya perlombaan luar biasa dari empat kekuatan utama dunia, yaitu Amerika Serikat (AS), Eropa, Rusia, China dalam memproduksi vaksin. "Kita juga lihat di sini ada 'racing' atau perlombaan dari paling tidak empat kekuatan dunia yaitu, Amerika Serikat, Eropa, Rusia dan China dalam produksi vaksin," ujarnya. Namun, dia mengaku belum mengetahui apakah industri vaksin itu akan menjadi salah satu "leading" industri di masa yang akan datang. Karena itu, menurut dia, tidak begitu mengherankan apabila saat ini terjadi disinformasi luar biasa mengenai informasi COVID-19 yaitu informasi saintifik telah bercampur dengan informasi hoaks yang begitu cepat menyebar di masyarakat. "Misalnya tentang keburukan dan kelebihan dari tiap vaksin yang digunakan, karena ada instrumen pertarungan kepentingan global," katanya. (ant)
Peneliti: Peraturan Turunan UU Otsus Harus Perkuat Peran Gubernur
Jakarta, FNN - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Pamungkas mengatakan peraturan turunan UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus memperkuat peran dan kewenangan gubernur untuk memaksimalkan penerapan regulasi tersebut. “Pemerintah harus membuat peraturan pemerintah (PP) yang memperkuat kewenangan gubernur untuk menjalankan kekhususan UU Otsus Papua,” kata Cahyo di Jakarta, Jumat. Menurut Cahyo, Pemerintah bisa memberikan kewenangan yang besar pada gubernur untuk menyediakan fasilitas pelayanan publik hingga kewenangan mendirikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pemerintah juga bisa memberikan kewenangan kepada gubernur berkaitan dengan hal-hal konkret lain yang mendukung pembangunan Papua, seperti membuat sekolah khusus pendidikan guru dan pelayanan kesehatan bergerak. Cahyo menambahkan, isu lain yang tak kalah penting adalah mengenai hak asasi manusia (HAM) yang selama ini menjadi isu krusial dalam dinamika sosial politik di Papua. Menurut dia, Pemerintah bisa memberi kewenangan dan kekuasaan kepada gubernur untuk menyelesaikan persoalan HAM, misalnya dengan cara membentuk Komnas HAM di Papua atau gubernur punya kewenangan untuk mendorong pengadilan HAM ataupun rekonsiliasi. Selain itu, menurut Cahyo, peran gubernur juga penting diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan UU Otsus Papua sesuai dengan aspirasi orang asli Papua, begitu juga keterkaitan lanjutan dengan bupati dan wali kota. Ia berpandangan hubungan yang saling bersinergi dengan baik di antara para pemangku kebijakan di Papua juga sangat dibutuhkan nantinya. “Intinya perlu ada koordinasi, kerja sama, dan sinergi di antara seluruh pemerintah daerah yang ada di Papua, bukan saling berkontestasi sendiri,” ujar Cahyo. (mth)
Masyarakat Walaik Jayapura Dambakan Listrik-Jalan Aspal
Wamena, FNN - Masyarakat Distrik Walaik Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua mendambakan tersedianya tenaga listrik PLN dan akses jalan yang layak atau jalan beraspal. Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi di Walaik, Kabupaten Jayawijaya, Jumat, mengatakan aspirasi perbaikan jalan dan penyediaan listrik akan menjadi perhatian pemerintah karena masyarakat membutuhkan. "Perbaikan jalan penghubung, listrik, itu yang paling banyak mereka sampaikan. Bukan hanya di Walaik saja tetapi hampir semua distrik menyampaikan hal yang sama," katanya. Ia mengatakan aspirasi masyarakat ini akan dijawab secara bertahap sebab pemerintah tidak hanya melayani masyarakat satu distrik tertentu saja. "Kita di Jayawijaya ada 40 distrik dan semua perlu pelayanan pembangunan jadi tidak bisa pembangunan dilakukan dalam satu tahun," katanya. Dalam kunjungan itu juga masyarakat mengharapkan pemerintah memberikan dukungan peralatan pertanian dan bantuan ternak babi untuk mendukung perekonomian mereka. "Menyangkut kebun dan ternak itu kami menyanggupi untuk memberikan bantuan alat kerja, supaya mereka bisa tingkatkan kerja kebun di kampung supaya mereka tetap fokus dengan apa yang mereka miliki di kampung," katanya. Berdasarkan pantauan, seluruh perumahan warga di sekitaran pusat distrik belum menikmati listrik PLN layaknya di perkotaan. Selain itu, sekitar satu kilometer lebih jalan yang menghubungkan pusat distrik dengan jalan utama memang sangat tidak layak sehingga membutuhkan perbaikan dan perawatan. Selain berada di lereng bukit yang curam, ruas jalan ini tidak pernah diaspal dan hanya ditimbun dengan bebatuan besar sehingga perlu perhatian pemerintah. (mth)
PMD: 19 Desa Ajukan Pencairan Dana Desa Tahap II
Rejang Lebong, FNN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menyebutkan sebanyak 19 dari 122 desa yang ada di daerah itu telah mengajukan pencairan dana desa (DD) tahap II sebesar 40 persen. Sekretaris Dinas PMD Rejang Lebong Desma Heryana saat dihubungi di Rejang Lebong, Jumat, mengatakan jumlah desa yang mengajukan permintaan pencairan dana desa tahap II ini masih sedikit karena masing-masing desa masih melengkapi persyaratan berupa laporan tahapan penyaluran sebelumnya. "Sudah ada 19 desa yang mengajukan permintaan pencairan dana desa tahap II sebesar 40 persen, dalam minggu ini diperkirakan dananya sudah ditransfer ke rekening kas desa atau RKD masing-masing," kata dia. Dia mengatakan, pada pengurusan pencairan DD tahap II ini berdasarkan pedoman penyaluran dana desa 2021 masing-masing desa harus melampirkan dokumen persyaratan seperti laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran DD tahun anggaran (TA) 2020. Selanjutnya, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I yang meliputi rata-rata realisasi penyerapan minimal 50 persen, rata-rata capaian keluaran minimal 35 persen. Kemudian, Perdes penetapan keluarga penerima manfaat (KPM) BLT desa 2021, berita acara (BA) konfirmasi dan rekonsiliasi sisa dana desa 2015-2019 di Pemda-KPPN. Serta surat pengantar dan daftar rincian desa yang dimintakan penyalurannya dari aplikasi OMSPAN. Persyaratan lainnya ialah peraturan kepala desa (Perkades) mengenai tidak terdapat calon KPM BLT desa yang memenuhi kriteria dan atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya, apabila tidak melaksanakan BLT 2020 selama 9 bulan. Dia mengimbau 108 desa lainnya yang belum mengajukan pencarian DD agar segera mengajukannya sehingga bisa cepat dicairkan untuk keperluan penanganan COVID-19 terutama penyaluran BLT dan kegiatan pembangunan lainnya. Sebelumnya pemerintah pusat mengucurkan dana desa untuk wilayah itu mencapai Rp114 miliar, di mana penerima tertinggi ialah Desa Lubuk Mumpo di Kecamatan Kota Padang sebesar Rp1.561.354.000 dan penerima DD terendah ialah Desa Kayu Manis Kecamatan Sindang Kelingi dengan besaran Rp663.809.000. Selain menerima DD yang bersumber dari APBN kedua desa ini juga menerima Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Rejang Lebong 2021, untuk Desa Lubuk Mumpo sebesar Rp759.160.000, dan Desa Kayu Manis sebesar Rp364.793.900. (mth)
Kejati Bengkulu Geledah Kantor Dinas Perkebunan Bengkulu Utara
Bengkulu, FNN - Tim penyidik pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menggeledah kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi replanting atau peremajaan kelapa sawit di daerah ini tahun 2019-2020. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bengkulu Pandoe Pramoe Kartika, di Bengkulu, Jumat, mengatakan penyidik menyita ratusan dokumen yang berkaitan dengan program replanting yang menelan biaya hingga Rp150 miliar dalam 12 koper. "Benar bahwa penyidik telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi replanting kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2019-2020 ke tahap penyidikan, dan kemarin kami sudah lakukan penggeledahan," kata Pandoe. Pandoe menyebut penggeledahan yang dilakukan itu dilakukan untuk melengkapi bukti dari alat bukti yang sudah dimiliki. Kemudian dokumen yang disita itu akan diperiksa dan diteliti oleh tim penyidik. Pandoe mengatakan pihaknya telah mengantongi bukti permulaan yang kuat dugaan terjadinya korupsi dalam program peremajaan sawit yang menelan biaya Rp150 miliar tersebut. Pandoe memastikan penyidik juga akan kembali melakukan penggeledahan ke sejumlah tempat lainnya yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi program peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara. "Syukur para pihak ini kooperatif dan mau membantu penyidik mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan. Kami ingin memastikan di situasi pandemi ini penegakan hukum tetap berjalan baik," ujarnya menegaskan. Sebelumnya, pada tahap penyelidikan, tim penyidik sudah meminta keterangan dari puluhan kelompok tani penerima program replanting sawit tahun 2019-2020 dan juga keterangan dari beberapa pejabat Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara. Hasil pemeriksaan itu diketahui jika masing-masing kelompok tani menerima bantuan peremajaan kelapa sawit sebesar Rp25 juta per hektare, sehingga jumlah dana yang diterima masing-masing kelompok tani berbeda beda tergantung luas lahan yang disetujui oleh Dirjen Perkebunan RI. Bibit sawit untuk program replanting yang dibagikan ke kelompok tani tersebut, dibeli dari sejumlah perusahaan sawit di Provinsi Bengkulu dan mereka nantinya juga akan kembali diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik. (sws)
Korlantas Polri Lakukan Penyekatan di 1.038 Titik jelang Idul Adha
Jakarta, FNN- Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melakukan penyekatan di 1.038 titik jalur jalan wilayah Lampung, Jawa, dan Bali menjelang perayaan Idul Adha 1442 H, pada 20 Juli 2021. “Mulai tanggal 16 Juli 2021, kami mulai melakukan penyekatan, salah satunya di jalur tol di Kilometer 31 Cikarang yang mengarah keluar Jakarta serta Bali hingga Lampung," kata Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Polisi Rudi Antariksa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat. Menurut Rudi, penyekatan perlu dilakukan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Selain itu, pihaknya memperkirakan bahwa akan ada lonjakan mobilitas di masyarakat pada tanggal tersebut. “Untuk mengantisipasi perjalanan masyarakat yang kita prediksi akan memanfaatkan waktu libur Idul Adha,” ujar Rudi Rudi menyatakan sejak tanggal 3 Juli 2021, pihaknya melakukan penyekatan dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Kendati demikian terdapat dua sektor yang dikecualikan dalam hal ini. “Kita ketahui bersama bahwa ini situasinya dalam PPKM darurat dimulai tanggal 3 Juli 2021 sehingga mobilitas masyarakat tidak boleh dilakukan kecuali di dua sektor, yakni kritikal dan esensial,” jelas Rudi. Rudi mengimbau masyarakat yang tidak memiliki syarat perjalanan untuk mengurungkan niatnya karena nanti pengendara tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan. “Apabila pelaku perjalanan yang tidak bisa menunjukkan syarat perjalanan seperti rapid tes antigen atau PCR dan tanda sudah vaksin atau sertifikat vaksin dan STRP maka yang bersangkutan akan kita putar balikkan,” kata Rudi. Rudi memastikan pihaknya akan tetap mengatur arus lalu lintas agar tidak menghambat kedua sektor yang masih tetap berjalan. Seperti diketahui, menjelang Idul Adha 1442 H/2021, Polri akan melakukan penyekatan sebanyak 1.038 titik, yaitu di Lampung, Jawa, dan Bali. Titik penyekatan berlangsung mulai 16-22 Juli 2021, berada di jalan tol, non-tol, dan pelabuhan. (sws)
Sahroni: Polri-TNI Awasi Ketat Distribusi 300 Ribu Paket Obat COVID-19
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri-TNI ikut mengawasi secara ketat proses distribusi 300 ribut paket obat COVID-19 dan vitamin yang diinisiasi Presiden Joko Widodo sebagai upaya menekan laju penularan virus corona. "Jumlah paket obat yang dibagikan cukup banyak, tahap pertama mencapai 300.000 paket obat. Karena itu saya minta kepolisian bersama TNI agar mengawasi dengan ketat paket obat tersebut," kata Sahroni di Jakarta, Jumat. Dia meminta pembagian obat-obatan tersebut tetap diawasi dengan ketat dan dipastikan distribusinya berjalan dengan baik. Selain itu Sahroni meminta proses administrasi dipermudah sehingga bisa sampai pada warga yang benar-benar membutuhkan. "Proses distribusi paket obat COVID-19 itu harus diperhatikan dengan baik dan alurnya harus dipermudah atau dipersingkat agar sampai kepada para pasien positif tepat waktu," ujarnya. Sahroni mengapresiasi pemerintah yang telah meluncurkan 300 ribu paket obat COVID-19 dan vitamin secara gratis kepada penderita COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman). Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan suatu langkah positif pemerintah karena banyak warga yang terpaksa menjalani isoman karena tidak terlayani di rumah sakit. "Ini langkah yang positif karena kita tahu bahwa makin banyak warga yang meninggal saat isoman. Jadi pembagian obat-obatan ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi warga yang tidak tertangani rumah sakit," katanya. Politisi Partai NasDem itu berharap program tersebut bisa mengurangi jumlah kematian warga ketika sedang menjani isoman akibat terpapar COVID-19. Menurut dia, fenomena warga yang meninggal saat isoman sangat menyedihkan karena belum maksimalnya intervensi medis yang didapatkan para korban. “Kalau sampai meninggal ketika isoman, itu berarti mereka belum sempat mendapat perawatan medis di rumah sakit, dan ini yang sangat disayangkan. Karena itu semoga obat-obatan ini bisa menjadi solusi," ujarnya. (sws)
POPULER
