ALL CATEGORY
Sebagian Daerah Berpotensi Hadapi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang
Jakarta, FNN - Sebagian daerah di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan pada Jumat berpotensi menghadapi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang menurut prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Menurut siaran informasi di laman resmi BMKG, potensi pertumbuhan awan hujan meningkat di sekitar sirkulasi siklonik di perairan utara Kalimantan dan Samudera Hindia barat Sumatera yang membentuk daerah pertemuan angin atau konfluensi. Peningkatan pertumbuhan awan hujan juga berpotensi terjadi di daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di Aceh, dari Sumatera Utara hingga Selat Malaka, Semenanjung Malaysia, dari Sumatera Selatan hingga Sumatera Barat, Lampung, dari Nusa Tenggara Timur hingga Jawa Timur, utara Kalimantan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dari Laut Maluku hingga Gorontalo, serta Papua Barat dan Papua. Dengan kondisi yang demikian, menurut BMKG, hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Hujan lebat disertai kilat/petir serta angin kencang juga berpeluang terjadi di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan wilayah Riau, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat berpotensi menghadapi hujan dengan intensitas yang lebih ringan. BMKG menyampaikan peringatan mengenai potensi bencana banjir akibat hujan lebat di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. (mth)
RSUD Wates Mengharapkan Kemudahan Klaim Biaya Penanganan COVID-19
Kulon Progo, FNN - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berharap Kementerian Kesehatan mempermudah syarat pengajuan klaim biaya penanganan pasien COVID-19. Direktur RSUD Wates Lies Indriyati di Kulon Progo, Jumat, mengatakan bahwa saat ini persyaratan klaim biaya penanganan pasien COVID-19 sangat banyak dan rumit. "Kalau biaya penanganan pasien terkonfirmasi COVID-19 mau dijamin, dan kami tidak akan merekayasa data pasien COVID-19. Kami berharap klaim dipermudah, sehingga kami bisa lancar semua, dan tidak menjadi beban kami yang harus melayani dan harus mengurus berkas klaim secara detail dan rumit," kata Lies. Ia juga mengeluhkan penggunaan aplikasi pengajuan klaim Kementerian Kesehatan, E-claim. Menurut dia, proses pengunggahan dokumen dan pemasukan data di aplikasi itu lambat sedangkan waktu pengajuan klaim dibatasi 14 hari kerja. "Yang mengunggah data klaim bersamaan dari selurun rumah sakit di Indonesia, sehingga membutuhkan waktu lama, sehingga kami berupaya mengunggah data lebih cepat, tidak bisa cepat," katanya. "Kami berharap Kementerian Kesehatan juga memperbaharui aplikasi yang digunakan untuk klaim penanganan pasien COVID-19," ia menambahkan. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Wates Ananta Kogam Dwi Korawan mengatakan bahwa pada tahun 2021 rumah sakit menyampaikan pengajuan awal klaim ke Kementerian Kesehatan senilai Rp12,2 miliar. BPJS Kesehatan, ia melanjutkan, menilai klaim biaya yang layak Rp6,5 miliar dan yang masih bermasalah Rp2,4 miliar. "Kami sudah memberikan pelayanan terbaik, namun klaim ke Kementerian Kesehatan dan BPJS cukup sulit," katanya. (mth)
Presiden La Liga: Barca Harus Jual Pemain Bila Ingin Pertahankan Messi
Jakarta, FNN - Presiden La Liga Javier Tebas mengatakan bahwa Barcelona harus menjual pemain atau pangkas pengeluaran gaji mereka bila ingin mempertahankan Lionel Messi dan mematuhi aturan finansial liga. Tebas menambahkan bahwa klub tidak akan diberikan keringanan hukuman bila tidak bisa mematuhi aturan kontrol keuangan liga yang ketat. Kontrak Messi sendiri bersama Barcelona telah habis akhir bulan lalu dan saat ini berstatus bebas transfer karena klub Katalunya tersebut belum menawarinya kontrak baru karena terkendala masalah finansial. Presiden Barcelona, Joan Laporta mengatakan bulan lalu bahwa Messi ingin bertahan di klub, tetapi kontrak barunya masih tertunda oleh peraturan Financial Fair Play liga. Menurut laporan media-media Spanyol, La Liga dapat melonggarkan aturan untuk memungkinkan peraih Ballon d'Or enam kali itu tetap di Camp Nou. Namun, Tebas menegaskan bahwa hal tersebut tidak ada akan terjadi. "Aturannya adalah apa adanya dan semua orang harus mematuhinya, dari Barcelona hingga (tim divisi dua) Alcorcon," katanya kepada media Spanyol La Sexta yang dikutip Reuters pada Jumat (09/7). Pemain berusia 34 tahun tersebut saat ini sedang bersama timnas Argentina dan pada Sabtu akan bermain melawan tuan rumah Brasil di final Copa America 2021. Messi berharap untuk memenangkan trofi besar pertamanya dengan timnas Argentina. Namun, masa depannya di klub masih perlu diselesaikan dengan musim 2021-22 La Liga akan dimulai lima pekan lagi. Menurut Tebas, satu-satunya cara Barcelona untuk mempertahankan kapten mereka adalah menjual lebih banyak pemain. Pada bursa transfer ini, Blaugrana telah menjual bek kiri Junior Firpo ke Leeds United, pemain timnas Amerika Serikat Konrad de la Fuente ke Olympique de Marseille dan bek Jean-Claire Todibo ke Nice. (mth)
Kenangan Harmoko Yang Selalu Bela Wartawan
by Zainal Bintang Jakarta FNN - Harmoko, mantan Menteri Penerangan yang fenomenal di era pemerintahan Soeharto berpulang ke rahmatullah Minggu malam (04/07/21) di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat dalam usia 82 tahun. Jenazah Harmoko telah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Senin siang (05/07/21) dengan protokol kesehatan yang ketat. "Pemulasaraan jenazah secara Covid-19," ujar Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Letnan Jenderal TNI Albertus Budi Sulistya. Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate mewakili pemerintah melepas almarhum Harnoko ke tempat peristirahatan terakhir. Pertama kali saya mengenal Harmoko ketika berlangsung Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) “Integrasi” ke XV di Tretes, Malang Jawa Timur, dari 30 November – 1 Desember 1973. Saya di PWI BM Diah menghadiri kongres bersama almarhum Rahman Arge dari PWI Rosihan Anwar yang berusia 38 tahun besama-sama dengan beberapa wartawan senior lainnya sebagai delegasi PWI Sulawesi Selatan. Umur saya 27 tahun. Disebut PWI “Integrasi” karena kongres itu bertujuan menyatukan kepengurusan PWI BM Diah dan PWI Rosihan Anwar. Harmoko terpilih menjadi Ketua Umum PWI dengan diembel-embeli istilah “Dewan Pelaksana”, didampingi Brigjen TNI AD (Pur) Sunardi DM sebagai Sekertaris Umum. Sunardi dikenal sebagai penulis serial cerita wayang dan Pemimpin Redaksi koran Berita Yudha milik Angkatan Darat. Perhelatan di Tretes itu sengaja diadakan untuk mengakhiri dualisme dalam tubuh PWI. Sekaligus sebagai jalan tengah memotong kelanjutan perseteruan dua kubu dedengkot PWI Pusat. Itulah ekses Kongres PWI ke XIV di Palembang 14-19 Oktober 1970. Ketika terpilih di Tretes, Harmoko berusia 34 tahun. Dia adalah Ketua PWI Jaya pendukung PWI Rosihan. Delegasi Sulawesi Selatan, salah satu yang paling nyaring menyuarakan nama Harmoko sebagai calon Ketua Umum untuk mendorong regenerasi di tubuh PWI. Adapun BM Diah (56) dan Rosihan Anwar (51) akhirnya disatukan di dalam wadah jabatan yang juga baru diciptakan yang disebut “Dewan Pembina”. Tempat untuk “penampungan” wartawan senior dan pemimpin redaksi. Termasuk Jacob Oetama (Kompas) dan H.G. Rorimpandey (Sinar Harapan) untuk menyebut nama beberapa tokoh pers. Sejak 1974 saya hijrah ke Jakarta menjadi wartawan kebudayaan Harian Angkatan Bersenjata (media resmi Hankam). Menulis khusus resensi pementasan acara kesenian dan kebudayaan di TIM (Taman Ismail Marzuki) dan film Indonesia produksi baru. Pada tahun 1979 ketika saya memproses rekomendasi untuk menjadi Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Mingguan Barata di Jakarta. Ternyata diharuskan melakukan mutasi domisili dari PWI Sulawesi Selatan di Makassar untuk menjadi anggota PWI Jaya. Waktu itu Ketua PWI Jaya Zulharman Said, wartawan kawakan yang sangat tegas tapi baik hati. Dia menganjurkan saya menemui Harmoko, Ketua Umum PWI Pusat di rumahnya untuk meminta tanda tangan rekomendasi persetujuan mutasi. Beberapa tahun kemudian sesudahnya saya menjadi pengurus PWI Jaya dua periode. Bidang Kesra (1987) lalu bidang Hukum (1991). Didampingi adik saya Ilham Bintang, hari itu juga saya meluncur ke rumah Harmoko. Waktu itu sore menjelang magrib di kawasan Rawamangun. Saya menunggu di ruang tamu sampai dia keluar menemui saya. Spontan dia memberi dukungan untuk pindah ke Jakarta. Tidak lupa dititipi beberapa “pesan khusus”. Rekomendasi tersebut ditanda tanganinya saat itu juga. Sebagai wartawan terlihat dia “anti birokrasi” yang ribet. Gerak cepat, itulah Harmoko. Saya lebih merasakannya sebagai simpati dan solidaritas kepada nasib sesama wartawan. Menteri Penerangan waktu itu adalah Letjen TNI AD Ali Moertopo yang terkenal dengan “Opsus”nya (Operasi Khusus). Ali Moertopo sangat terbantu oleh kelincahan dan kreatifitas Harmoko merebut hati teman-teman wartawan. Tua dan muda. Kepemimpinannya yang supel dan kekeluargaan berhasil menumbuhkan soliditas dan simpati wartawan di seluruh Indonesia kepadanya. Di era kepemimpinannya, Harmoko menggagas tradisi nasional pertemuan rutin tahunan insan pers seluruh Indonesia di Jakarta. Disebut “Pertemuan Akbar Pemimpin Redaksi dan Pengurus PWI Seluruh Indonesia” selama kurang lebih 5 hari. Acara diisi dengan ceramah secara bergantian menteri strategis di era Soeharto. Dan berujung pada pertemuan bincang-bincang santai dengan Presiden Soeharto di Istana Negara sambil melaporkan hasilnya. Kesuksesan beberapa kali “pertemuan akbar” itu, mengukuhkan anggapan Soeharto bahwa Harmoko bisa “menguasai” insan pers. Harmoko kemudian mendapat kado istimewa. Dia berhasil menarik simpati dan kepercayaan Soeharto. Diangkat menjadi (Menpen) Menteri Penerangan menggantikan Ali Moertopo pada Kabinet Pembangunan IV (1983 -1988) dan berlanjut pada Kabinet Pembangunan V (1988 -1993). Harmoko masih berlanjut sebagai Menpen pada Kabinet Pembangunan VI (1993 – 1998). Namun, pada 6 Juni 1997, mendadak Harmoko digantikan oleh Jenderal R. Hartono (waktu itu adalah KASAD) sebagai Menpen. Harmoko adalah sipil pertama yang terpilih sebagai Ketua Umum Golkar (1993 – 1998) menggantikan Letjen. TNI AD (Pur) Wahono. Lalu menjadi Ketua DPR/MPR RI (1997 – 1998). Kiprah Harmoko yang melegenda secara politis adalah ketika mendukung Soeharto sebagai presiden tujuh periode, sekaligus “nekat” memintanya turun, setelah menjabat kurang lebih 70 hari lamanya (11 Maret 1998 – 21 Mei 1998), dan digantikan oleh BJ. Habibie, yang semula Wakil Presiden. Sebagai pengganti Harmoko menjabat selaku Ketua Pelaksana Tugas Ketua Umum PWI Pusat, dipercayakan kepada Atang Ruswita (11 Maret 1983 sampai November 1983), sampai tiba pada Kongres PWI XVII berikutnya di Manado (14-16 November 1983) yang memilih Zulharman Said sebagai Ketua Umum dan Atang Ruswita sebagai Sekjen. Zulharman Said dikenal sebagai “soulmate”nya Harmoko. Tetapi, setelah “pertemuan akbar” berlangsung dua atau tiga kali di era Harmoko sebagai Menpen, tradisi itu kemudian dihentikan. Entah apa sebabnya? Namun di era Harmokolah dikeluarkan Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1984 yang mengharuskan semua perusahaan penerbitan pers (surat kabar) berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas) sebagai persyaratan memperoleh SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) sebagai pengganti SIT (Surat Izin Terbit) yang lama. Dengan badan hukum PT, penerbit diwajibkan memberi saham 20% kepada wartawan dan karyawan pers. Bertujuan sebagai jaminan hidup wartawan dan karyawan pers jika korannya kena “breidel”. Sebelumnya penerbit kebanyakan Yayasan atau Firma berbasis SIT dari Departemen Penerangan, dilengkapi SIC (Surat Izin Cetak) dari Laksusda/Kopkamtibda). Pada masa itu wartawan dan karyawan pers bukan pemegang saham. Kalau medianya kena “breidel” wartawan dan karyawan gigit jari. Ini membuktikan di dalam diri Harmoko mengalir darah wartawan. Keberpihakannya itu jelas. Keunggulan almarhum Harmoko yang lain adalah sanggup hafal satu persatu nama Pemimpin Redaksi dan Ketua PWI Seluruh Indonesia. Surat kabar yang boleh terbit di seluruh Indonesia ketika itu ada 250-an izin. Termasuk koran saya. Nah, Harmoko mampu menyebut satu persatu nama setiap kali bertemu wartawan ketika berlangsung acara rutin “pertemuan akbar”. Hal ini tentu didukung latar belakangnya sebagai dalang yang mewajibkannya menghafal satu persatu nama wayang kulit yang dipegangnya. Karena muka wayang kulit itu nyaris serupa semua. Apalagi selalu dimiring-miringkan. Di era Harmoko pula ada budaya “sensor” telpon. Itulah “budaya” pejabat Deppen untuk menegur pemimpin redaksi soal pemberitaan yang menimbulkan reaksi. Menurut Harmoko, cara ini untuk mencegah benturan fisik langsung antara pekerja media dengan mereka yang merasa dirugikan. Namun SIUPP dan budaya “sensor” telpon itu mendapat kritikan keras dari aktifis penggiat demokrasi. Dianggap sebagai “senjata” pencabut nyawa surat kabar yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Saya punya pengalaman yang menarik dengan Harmoko. Koran saya berkali-kali kena tegur keras pejabat Deppen karena dianggap “offside”. Hasil rapat petinggi Deppen memutuskan SIUPP tidak akan diberikan kepada koran saya. Padahal persyaratan administrasinya sudah dipenuhi. Anehnya, toh masih dibiarkan terbit. Ternyata Harmokolah yang “membela” supaya tidak langsung dieksekusi. Kepada petinggi Deppen dalam sidang “pengadilan” media (menurut saya kebanyakan pejabatnya aparat intelijen) Harmoko berargumentasi bahwa perlu dibina dulu enam bulan. Alasannya, karena pemimpin redaksinya masih muda, oplahnya tidak banyak, beritanya tidak akan ada pengaruh di publik. Akhirnya diputuskan, sementara diberikan semacam “amnesti“ dengan masa “pembinaan” selama enam bulan. Untuk memberi kesempatan supaya bisa insyaf! Seingat saya, “amnesti” per enam bulan itu malah sempat diberikan dua atau tiga kali. Namun seiring jalannya waktu, sampai lengsernya Soeharto pada bulan Mei 1998 itu, eksekusi atas koran saya tidak pernah dilaksanakan. Menjadilah Barata Minggu koran yang terbit terus meskipun tanpa SIUPP sampai berakhirnya rezim SIUPP pemerintah Orde Baru di tangan pemerintahan reformasi. Bagi saya pribadi, inilah jasa besar Harmoko yang saya tidak bisa dilupakan. Harmoko seorang yang berjiwa pemimpin dan humanis. Terakhir, tanpa sengaja saya bertemu Harmoko kalau tidak salah ingat pada tahun 2013 di Makassar dalam acara ulang tahun Harian Fajar. Terjadi “reuni”an bersama senior – senior, seperti bung Rahman Arge (almarhum – meninggal Agustus 2015 dalam usia 80 tahun) dan Bung Ramiz Parenrengi (almarhum- meninggal Juni 2015 dalam usia 77 tahun). Pada ulang tahun Harian Fajat itu, hadir juga bung Alwi Hamu selaku pemimpin Harian Fajar. Harmoko datang memakai kursi roda, digandeng seorang pendamping. Kesehatannya memang terlihat terganggu. Namun, kami-kami masih bisa dikenalnya. Meskipun dengan susah payah. Masih bisa bercanda dengan humor-humor dalam bahasa Makassar. Yang masih diingatnya. Selamat jalan Bung Harmoko. Selamat beristirahat di tempat yang tenang. Semoga engkau mendapat tempat yang layak dan seindah-indahnya di sisi-Nya. Kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan oleh-Nya. Amin ya robbal alamin. Innalillahi Wainna Ilaihi Rajiun. Penulis adalah Wartawan Senior dan Pemerhati Sosial Budaya.
Sahroni Tidak Sepakat RS Khusus bagi Pejabat Negara Dibangun
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, tidak sepakat dengan wacana yang disampaikan politisi PAN, Rosaline Rumaseuw, yang meminta pemerintah untuk membuat rumah sakit khusus bagi para pejabat negara. Menurut Sahroni, saat ini ketika kondisi susah, siapapun memiliki hak pelayanan kesehatan yang sama. "Saya tidak setuju dengan usulan RS untuk pejabat. Di situasi seperti sekarang, semua sama saja, tidak perlu adanya perlakuan istimewa kepada siapapun, apalagi sampai usul ada rumah sakit khusus pejabat segala," kata Sahroni, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Ia menilai pejabat negara justru yang harus bekerja keras memikirkan agar bagaimana kondisi rumah sakit bisa normal lagi, bukan minta dikhususkan. Menurut dia, dalam kondisi darurat seperti sekarang, semua lapisan masyarakat sedang berada dalam kondisi yang susah, karena itu usulan terkait perlunya rumah sakit khusus pejabat tidak diperlukan. "Kondisi darurat seperti sekarang ini, semua pasien sama saja, yang punya duit saja susah mau masuk rumah sakit. Jadi tidak perlu ada rumah sakit khusus pejabat segala, semua lagi sama-sama susah," ujarnya. Sebelumnya, Wakil Sekjen DPP PAN, Rosaline Rumaseuw, dalam webinar mengusulkan pemerintah membuat rumah sakit khusus bagi para pejabat negara. Menurut dia, saat ini banyak pejabat negara yang sulit mendapatkan rumah sakit, sehingga pemerintah harusnya menyediakan fasilitas kesehatan bagi para pejabat. (mth)
Gunung Merapi Enam Kali Meluncurkan Awan Panas Guguran
Jogjakarta, FNN - Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Jogjakarta dan Jawa Tengah meluncurkan enam kali awan panas guguran dengan jarak luncur paling jauh 1.500 meter ke arah barat daya dan tenggara pada Kamis. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Hanik Humaida melalui keterangan resminya di Jogjakarta, Kamis, menyebutkan selama periode pengamatan pertama, awan panas guguran terjadi pada pukul 05.12, 05.33, dan 05.46 WIB dengan jarak luncur maksimum 1.000 meter ke arah barat daya. "Awan panas guguran tercatat di seismograf dengan amplitudo maksimum 35 mm dan durasi maksimum 100 detik," kata dia. Awan panas guguran kembali terpantau keluar dari Merapi pada pukul 06.15, 09.38, dan 09.55 WIB dengan jarak luncur maksimum 1.500 meter ke arah tenggara, amplitudo maksimum 60 mm, serta durasi 127 detik. Pada saat terjadi awan panas guguran ini, angin bertiup lemah hingga sedang ke arah timur dan barat. Selama periode pengamatan pukul 06:00-12:00 WIB, BPPTKG juga mencatat tiga kali gempa awan panas guguran dengan amplitudo 40-60 mm selama 95-127 detik, 96 kali gempa guguran dengan amplitudo 3-30 mm selama 7-161 detik, empat kali gempa hembusan dengan amplitudo 2-6 mm selama 13-18 detik. Berikutnya satu kali gempa frekuensi rendah dengan amplitudo enam milimeter selama 11 detik, 42 kali gempa fase banyak dengan amplitudo 2-12 mm selama 4-11 detik, serta 15 kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 35-75 mm selama 9-24 detik. Hingga saat ini BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga. Guguran lava dan awan panas Gunung Merapi diperkirakan berdampak pada wilayah dalam sektor selatan-barat daya yang meliputi Sungai Kuning, Boyong, Bedog, Krasak, Bebeng, dan Putih. Apabila gunung api itu meletus, lontaran material vulkaniknya dapat menjangkau radius tiga kilometer dari puncak gunung. (mth)
Core: Kinerja Manufaktur Peluang Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen
Jakarta, FNN- Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet meminta pemerintah untuk mendorong kinerja industri manufaktur dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. “Strategi mencapai pertumbuhan ekonomi untuk bisa tumbuh di atas 5 persen perlu dijalankan pemerintah. Mendorong kinerja industri manufaktur menjadi hal yang tidak bisa ditawar,” katanya kepada Antara di Jakarta, Kamis. Yusuf menyatakan beberapa upaya dapat dilakukan agar kinerja industri manufaktur mencetak tren positif seperti melakukan reformasi struktural untuk sektor ini. Kemudian menyiapkan kebijakan industri dari hulu sampai hilir, memberi dukungan investasi dan pembiayaan, hingga membentuk kebijakan fiskal yang difokuskan pada sektor ini. Tak hanya itu, ia menuturkan pemerintah juga harus merencanakan upaya jangka panjang yakni menyiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) mengingat Indonesia memiliki bonus demografi. “Bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia saat ini perlu di selaraskan dengan upaya penciptaan lapangan kerja,” ujarnya. Menurutnya, peningkatan skill dan kapasitas SDM tersebut juga sekaligus mendorong Indonesia untuk bisa kembali menjadi upper middle income country bahkan high income country di masa mendatang. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan mengingat Bank Dunia dalam laporan World Bank Country Classifications by Income Level: 2021-2022 menunjukkan pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pendapatan per kapita di Indonesia. Pendapatan per kapita turun dari 4.050 dolar AS pada 2019 menjadi 3.870 dolar AS pada 2020 sehingga membuat Indonesia kembali masuk pada kategori negara berpendapatan menengah bawah atau lower middle income country. “Paling penting tentu mengembalikan track pertumbuhan ekonomi setidaknya seperti sebelum terjadinya pandemi,” tegas Yusuf. (mth)
TNI AL Bedah Rumah Anak Juru Parkir Peraih Adhi Makayasa
Jayapura, FNN - Markas Besar TNI AL melalui Pangkalan Utama TNI AL X/Jayapura melaksanakan kegiatan kemanusiaan bedah rumah keluarga Alex Tiris, seorang juru parkir di Jayapura, Papua, yang putranya, Always Giving Hamonangan Tiris, meraih predikat lulusan terbaik penghargaan Adhi Makayasa 2021, Kamis. Predikat Adhi Makayasa merupakan lulusan terbaik dari aspek akademik, kepribadian, dan kesemaptaan jasmani. Tiris yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir di salah satu bank di Jayapura namun ia mampu menjadikan salah seorang putranya menjadi lulusan terbaik sebagai Adhi Makayasa di Akademi Angkatan Laut angkatan ke-66/2021. Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi TNI AL --dalam hal ini Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono melalu jajarannya di Jayapura-- melaksanakan kegiatan bedah rumah Tiris yang bertempat di Kalam Kudus, Distrik Jayapura Selatan. Komandan Pangkalan TNI AL X/Jayapura, Kolonel Marinir Feryanto P Marpaung, menyampaikan, bedah rumah ini adalah bentuk kepedulian TNI AL atas prestasi yang diraih putra terbaik Papua menjadi lulusan terbaik Akademi Angkatan Laut. "Dan juga sebagai motivasi kepada putra putri asli Papua agar mereka memiliki keinginan untuk ikut bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Laut," harap dia. Always Giving Hamonangan Tiris adalah anak ketiga dari lima saudara pasangan suami-istri Alex Tiris dan Darmawty Panjaitan, pada penutupan pendidikan Akademi TNI AL angkatan ke-66 dinobatkan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono sebagai lulusan terbaik AAL angkatan ke-66 tahun 2021 dan mendapat penghargaan 'bergengsi' Adi Makayasa. (mth)
Puan Tekankan Pentingnya "Sense of Emergency" Tangani Pasien COVID-19
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya penanganan pasien COVID-19 dengan prinsip rasa darurat atau "sense of emergency" sehingga tidak bisa dengan menerapkan prosedur yang biasa saja. "Jadi kita perlu bekerja dengan 'sense of emergency', tidak bisa prosedur-prosedur biasa diterapkan. Kalau kita hanya mengikuti prosedur biasa, maka RS Darurat Lapangan Tembak Surabaya ini tidak akan bisa cepat jadi," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Hal itu dikatakan Puan saat meninjau kesiapan Rumah Sakit Darurat Lapangan Tembak Kedung Cowek, Surabaya, Kamis. Langkah tersebut dilakukan Puan untuk melihat kesiapan rumah sakit tersebut dalam merawat pasien yang terpapar COVID-19. Dia mengatakan, masyarakat membutuhkan ruang perawatan sehingga jangan sampai pasien COVID-19 yang menunggu dan jangan sampai "dipingpong". Menurut dia, pembangunan RS Darurat Lapangan adalah salah satu contoh yang pernah disampaikannya bahwa Indonesia butuh terobosan untuk mengatasi persoalan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit yang di beberapa daerah sudah mencapai lebih dari 80 persen. "Kalau kita bisa bangun RS darurat yang cepat, maka ayo segera kita bangun. Kalau perlu alih fungsi beberapa lokasi menjadi rumah sakit, maka ayo segera kita alih fungsikan," katanya. Dalam keterangan tersebut dijelaskan, setelah tiba di RS Darurat Lapangan Tembak Kedung Cowek, Puan langsung menuju ruang ICU dan menemui para dokter serta tenaga kesehatan. Setelah itu, Puan menuju ruang UGD dan ruang perawatan, lalu mencoba salah satu tempat tidur di ruang perawatan, dan mengecek persediaan obat di ruang penyimpanan obat. Rumah Sakit Darurat Lapangan Tembak Kedung Cowek sudah menyiapkan 600 tempat tidur pasien, 10 dokter setiap hari, serta 100 perawat/bidan dan paramedis lainnya untuk merawat pasien COVID-19. Selain itu, di RS darurat itu juga tersedia ruang UGD, tabung oksigen, dan kipas angin. Selain meninjau Rumah Sakit Darurat Lapangan Tembak Kedung Cowek, Puan juga akan meninjau pelaksanaan vaksinasi di Stadion Gelora 10 November, Tambaksari, Surabaya. Vaksinasi itu akan berlangsung 20 hari, dimulai pada 6 Juli 2021 dengan target 50.000 orang per hari. Saat meninjau RS Darurat tersebut, Puan didampingi Wali Kota Surabaya Ery Cahyadi, Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah, Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi VIII Diah Pitaloka, dan Wakil Ketua Komisi XI Dolfie O.F.P. (mth)
Minta Rakyat Sumbang Vitamin, Erick Thohir Buat Jokowi Malu
by Asyari Usman Medan FNN- Menteri BUMN Erick Thohir mengajak masyarakat menyumbangkan vitamin dan suplemen untuk tenaga kesehatan (nakes). Menurut Erick, para nakes itu berjuang keras menyelamatkan pasien Covid-19. “Sebagai rasa cinta pada dedikasi dengan taruhan nyawa para nakes,” kata Erick. Sepintas lalu, ajakan ini sangat wajar. Menyentuh sekali. Untuk menunjukkan solidaritas kepada pasukan nakes yang tak kenal lelah. Dan banyak yang gugur juga. Sudah lebih 500 orang dokter dan naker yang meninggal dunia di tengah perjuangan mereka menyelamatkan para pesakit Covid. Bagus sekali ajakan Erick. Melatih sentimen kesetiakawanan dan budaya berbagi. Erick sendiri mencontohkan langsung. Dia menyediakan 100 paket vitamin dan suplmenen untuk dibagi-bagikan kepada nakes. Mulia sekali ajakan ini. Tetapi, sebaliknya, ada yang dibuat tidak mulia. Yaitu Presiden Jokowi. Sadar atau tidak, sesungguhnya anjuran Erick itu mempermalukan Presiden dan pemerintah secara keseluruhan. Sebab, negara tidak boleh kalah menghadapi Covid-19, seperti meminjam narasi “negara tak boleh kalah dengan ormas”. Dan memang 100% narasi itu benar. Negara tak boleh dipermalukan gara-gara kekurangan nutrisi di kalangan para nakes. Dimana muka Pak Jokowi mau ditaruh? Kalau sempat rakyat yang sedang sulit itu berbondong-bondong menyumbangkan vitamin dan suplemen kepada nakes, betapa malunya Pak Jokowi. Apalagi kalau para pemimpin negara-negara tetangga tahu. Terpukul sekali Pak Jokowi. Kesian Presiden Indonesia. Dibuat malu sama Menteri BUMN Erick Thohir Jadi, sebaiknya Erick Thohir tidak meminta bantuan dari masyarakat. Merendahkan wibawah pemerintah, khususnya Presiden Jokowi. Lagi pula, dana penanganan Covid ‘kan banyak. Ada sekitar 800 triliun. Setengah triliun saja untuk vitamin dan suplemen nakes, mungkin lebih dari cukup. Sayangnya, terlalu banyak vitamin dan suplemen yang diberikan kepada Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial yang sekarang meringkuk di penjara. Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id.
POPULER
