ALL CATEGORY
Bulog Cianjur Mencatat Stok Beras CBP 5.000 Ton
Cianjur, FNN - Bulog Sub Divre Cianjur, Jawa Barat, mencatat hingga saat ini, stok beras di gudang Cianjur, mencapai 5.000 ton yang merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), jumlah tersebut dinilai aman untuk kebutuhan hingga panen tahun depan. Wakil Kepala Bulog Sub Divre Cianjur, Sandi Tio Pratama saat dihubungi Selasa, mengatakan untuk saat ini dari CBP yang tersedia di dua gudang Cianjur, baru 25 ton yang diajukan Pemkab Cianjur, untuk dikeluarkan. "Kami sudah menerima surat dari Pemkab Cianjur, untuk mengeluarkan Cadangan Beras Daerah CBD). Namun kami tidak tahu persis untuk keperluan apa," katanya. Ia menuturkan, ketersediaan ribuan ton beras milik pemerintah itu, ungkap dia termasuk di dalamnya CBD yang dapat dikeluarkan saat darurat seperti penanganan bencana alam yang bisa diajukan masing-masing kota/kabupaten. Sedangkan stok yang tersedia, saat ini, tutur dia, dinilai sangat aman untuk kebutuhan warga di enam wilayah seperti Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok. "Sangat cukup meski saat ini, tingkat pendistribusian belum terlalu tinggi karena kita menunggu pengajuan dari masing-masing wilayah," katanya. Sedangkan terkait pandemi saat ini, pihaknya belum bisa menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok seperti beras, daging, gula dan minyak, terlebih dengan diterapkannya PPKM darurat. Namun untuk membantu meringakan warga mendapatkan sembako murah, pihaknya membuka stand penjualan beras, minyak, gula dan daging di kantor Bulog Cianjur dengan harga lebih murah dari pasaran. "Agar tidak terjadi kerumunan, kita menghentikan operasi pasar, bagi warga yang membutuhkan sembako murah dapat berbelanja ke stand di kantor dan Gudang Bulog Cianjur," katanya. (mth)
MPP Jogjakarta Sesuaikan Layanan Selama PPKM Darurat
Jogjakarta, FNN - Mal Pelayanan Publik Jogjakarta menyesuaikan sejumlah operasional layanan selama PPKM Darurat hingga 20 Juli, salah satunya mengubah jam layanan serta menutup sementara layanan dari sejumlah instansi vertikal. "Kami melakukan perubahan untuk jam operasional layanan khususnya untuk layanan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Jogjakarta," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jogjakarta Nurwidi Hartana di Jogjakarta, Selasa. Jam operasional di Mal Pelayanan Publik (MPP) Jogjakarta untuk layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dilakukan dari pukul 08.00-14.30 WIB setiap Senin hingga Kamis dan pada Jumat dibatasi hingga pukul 13.30 WIB. Sedangkan layanan pajak daerah, PBB, dan BPHTB juga diubah menjadi pukul 08.00-12.00 WIB pada Senin hingga Kamis dan pada Jumat dibatasi hingga pukul 11.00 WIB. Layanan perekaman e-KTP, perizinan dan pengambilan dokumen dibatasi pada pukul 08.00-10.00 WIB setiap hari kerja. Sedangkan layanan dari sejumlah instansi vertikal yang ditutup sementara selama PPKM Darurat di antaranya dari layanan SIM, laporan kehilangan, dan SKCK dari Polresta Jogjakarta, layanan Samsat, BPJS, BPOM, KPP Pratama, Kantor Pertanahan, Bea Cukai, Imigrasi serta layanan haji dan umroh dari Kantor Kementerian Agama Kota Jogjakarta. "Untuk layanan perbankan, PDAM, koperasi dan badan usaha lain disesuaikan dengan jam operasional dari masing-masing instansi," katanya. Nurwidi berharap, perubahan jam operasional layanan tersebut dapat mendukung upaya pencegahan penularan COVID-19 agar kasus tidak semakin meningkat. "Kami pun melakukan pembatasan jumlah pegawai yang bekerja langsung di kantor. Harapannya, kami tetap bisa memberikan layanan dengan baik di tengah pembatasan-pembatasan ini," katanya. Selain melalui MPP, warga Kota Yogyakarta pun sudah bisa mengakses berbagai layanan publik secara daring melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS). (mth)
Jerman Tangkap Pria yang Diduga Mata-mata China
Jakarta, FNN - Jerman menangkap seorang pria atas dugaan menjadi mata-mata untuk dinas rahasia China, kata kantor penuntut umum pada Selasa (6/7). Pria tersebut, yang diidentifikasi sebagai Klaus L. menurut aturan pelaporan Jerman, merupakan seorang ilmuwan politik dan telah bekerja di sebuah lembaga kajian sejak 2001, kata penuntut dalam pernyataan. Penuntut juga mengatakan pria itu direkrut oleh dinas rahasia China saat kunjungan mengajar di Shanghai pada 2010 dan telah mengirimkan informasi secara rutin dengan imbalan uang dan perjalanan ke China hingga November 2019. Tersangka, yang hadir dalam sidang di Munich pada Selasa, telah mengumpulkan informasi melalui sejumlah kontak di kalangan pejabat tinggi yang dia kenal saat bekerja bertahun-tahun di lembaga kajian tersebut, kata penuntut. Penyiar ARD mengatakan pria tersebut bekerja untuk Hanns Seidel Foundation di Munich, lembaga kajian yang punya kaitan dengan Christian Social Union (CSU), partai pendukung Kanselir Angela Merkel di Bavaria. (mth)
Bulog Meulaboh Siapkan Puluhan Ton Bahan Pokok Stabilkan Harga Pangan
Meulaboh, FNN - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Meulaboh Aceh menyiapkan puluhan ton bahan pokok guna melakukan stabilisasi harga pangan melalui pasar murah yang diselenggarakan di empat lokasi di Kabupaten Aceh Barat. “Puluhan ton bahan pokok yang kita siapkan ini bertujuan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah,” kata Kepala Perum Bulog Cabang Meulaboh Hafizhsyah, Selasa (6/7). Ada pun jenis bahan pokok yang disiapkan dalam kegiatan pasar murah tersebut terdiri dari beras sebanyak 8.800 kilogram (8,8 ton), 8.000 liter (8 ton) minyak goreng kemasan, 8.000 kilogram (8 ton) gula pasir, 1.000 kilogram (1 ton) tepung terigu, serta 30.400 butir telur ayam. Sedangkan untuk harga jual bahan pokok tersebut yakni beras ukuran 10 kilogram seharga Rp85 ribu/sak, telur ayam Rp36 ribu/papan (isi 30 butir), minyak goreng Rp27 ribu per bambu (2 liter), tepung terigu Rp9 ribu/pcs, serta gula pasir Rp20 ribu per 2 kilogram. “Harga barang yang dijual kepada masyarakat ini disubsidi sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat,” katanya. Ada pun lokasi pasar murah dipusatkan di Desa Peunaga Paya, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat pada Tanggal 5 Juli 2021, kemudian di halaman Kantor Camat Bubon pada Tanggal 6 Juli 2021. Kemudian di Pasar Beureugang, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat pada Tanggal 7 Juli 2021 serta di Pasar Desa Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat pada Tanggal 8 Juli 2021 mendatang. Ia menjelaskan, pasar murah yang diselenggarakan bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Pemerintah Aceh tersebut juga dilakukan sebagai upaya untuk melakukan intervensi pasar, agar harga barang menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah tidak mengalami kenaikan. Hal tersebut juga sebagai upaya untuk mengendalikan laju inflasi di daerah agar tetap stabil, kata Hafizhsyah menuturkan. (mth)
Bank Nagari Dipercaya Pemerintah Salurkan Dana PEN Rp250 miliar
Padang, FNN - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat atau Bank Nagari kembali mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dalam penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk yang kedua kalinya sebesar Rp250 miliar. Direktur Utama Bank Nagari, Muhammad Irsyad di Padang, Selasa menyampaikan dari penempatan dana PEN tersebut, Bank BPD yang diberi dana wajib menyalurkan dua kali lipat dari jumlah penempatan atau minimal Rp500 miliar. "Adanya penempatan dana PEN ini kami yakin dengan diberikan jangka waktu enam bulan, kami akan bisa melakukan penetrasi, bisa memberikan perubahan kepada masyarakat untuk kembali bangkit," ucapnya. Pihaknya juga yakin adanya dana PEN ini akan memberikan efek yang sangat pesat bagaimana perekonomian masyarakat di Sumbar tumbuh seperti sedia kala. Ia mengatakan pada penyaluran dana PEN tahap pertama hingga 5 Maret 2021 Bank Nagari berhasil menyalurkan dalam bentuk ekspansi kredit sebesar Rp591,88 miliar dengan penurunan margin atau bunga maksimal 3,50 persen dan NPL 2,93 persen. Rincian penyaluran dana per segmen bisnis terdiri dari usaha mikro Rp41,97 miliar, usaha kecil Rp300,07 miliar, usaha menengah Rp32,99 miliar, korporasi Rp19,74 miliar, konsumtif Rp197,10 miliar. Terhadap penempatan dana PEN tahap dua 2021 akan disalurkan dalam bentuk kredit kepada nasabah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Hal itu sesuai dengan Rencana Bisnis dan Target Kinerja Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada PT BPD Sumbar yang telah disampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan dalam surat nomor SR/048/DIR/PP/06-2021 tanggal 03 Juni 2022. Target kemampuan menurunkan margin bunga atau bagi hasil sekitar 1 hingga 3,50 persen. Kemudian target kemampuan untuk mengelola risiko atau NPL Gross 2,85 persen. Selanjutnya kemampuan untuk berkontribusi terhadap peningkatan pergerakan ekonomi untuk segmen bisnis produktif Rp300 miliar dan konsumtif Rp200 miliar. Disisi lain, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan berdasarkan review sampai pada tempo penempatan dan periode pertama tanggal 7 Juni 2021 Bank Nagari telah menyalurkan kredit sebesar Rp992,37 miliar. "Penyaluran tersebut 3,96 kali lipat dari jumlah penempatan itu sendiri atau jauh dari target ekspansi dari pemerintah yakni dua kali lipat. Kredit itu disalurkan kepada 12.129 debitur," sebut Heru. Kemudian dari total nilai penyaluran kredit tersebut sebsar Rp775,52 miliar, atau 78,15 persen disalurkan untuk UMKM dengan jumlah debitur sebanyak 5.637 debitur. "Ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit yang disalurkan bank nagari telah sesuai dengan tujuan penempatan dana PEN itu yakni dalam rangka membantu sektor UMKM untuk bangkit dari krisis akibat pandemi," ujar dia. Ia menyampaikan tidak semua BPD dapat menyalurkan dana PEN, hanya delapan BPD se Indonesia yang diberikan kesempatan untuk penempatan dana PEN dan Bank Nagari termasuk salah satunya. Ia berharap Bank Nagari memiliki kecukupan likuiditas dengan kondisi pandemi ini, dan mampu untuk melakukan ekspansi pembiayaan dengan bunga yang sangat murah kepada pelaku UMKM yang terdampak COVID-19. (mth)
Belitung Expo 2021 Berhasil Tingkatkan Pendapatan Pelaku UMKM
Belitung, FNN - Pelaksanaan Belitung Expo 2021 yang berlangsung pada 1-5 Juli 2021 di kawasan wisata Pantai Tanjung Pendam berhasil meningkatkan pendapatan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di daerah itu. "Dari pengakuan peserta dengan pelaksanaan Belitung Expo 2021 pendapatan mereka meningkat tiga kali lipat dari kondisi biasa," kata Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, Adnizar di Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Selasa. Menurut dia, pelaksanaan Belitung Expo 2021 berhasil membukukan transaksi sebesar Rp290 juta dan dikunjungi 8.700 orang. "Pemasukan tertinggi didapatkan oleh pelaku UMKM Nasi Dekap selama empat hari berhasil mendapatkan Rp8,5 juta," ujarnya. Adnizar menilai Belitung Expo 201 berhasil menciptakan efek berantai yang tidak hanya oleh peserta, namun juga berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. "Sangat membantu bukan hanya bagi peserta saja namun bagi ekonomi masyarakat luar seperti petugas dekorasi panggung kemudian penjual kue dan gorengan jadi roda perekonomiannya terus berputar," kata Adnizar. Dikatakan dia, ke depannya pemerintah daerah akan tetap menggelar kegiatan semacam tersebut guna membantu pemulihan ekonomi pelaku UMKM di tengah kondisi pandemi COVID-19. "Kita sama-sama berdoa wabah COVID-19 segera berakhir sehingga pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM dengan kegiatan-kegiatan semacam ini dapat terus dilaksanakan," ujar dia. (mth)
Anggaran Proyek Gurindam 12 Dialihkan untuk Jembatan Batam Bintan
Tanjungpinang, FNN - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Provinsi Kepri membatalkan pekerjaan lanjutan proyek Penataan Kawasan Pesisir Gurindam 12 di 2021 karena anggarannya dialihkan untuk mendukung pembangunan jembatan Batam-Bintan. “Sekarang pembangunan jembatan Batam-Bintan itu lebih penting. Insya Allah tahun depan baru dilanjutkan,” kata Kepala Dinas PUPRP Kepri Abu Bakar di Tanjungpinang, Selasa. Adapun pekerjaan yang batal dilaksanakan yaitu, pengaspalan jalan sekitar 1 kilometer di sekitar jembatan, pembangunan pedestrian (jalur pejalan kaki), dan pembangunan podium di zona 1. Abu Bakar menjelaskan seluruh pekerjaan tersebut batal dilanjutkan karena alokasi anggaran sebesar Rp30 miliar di APBD 2021 untuk merampungkan pekerjaan di pusat ibu kota itu dialihkan untuk menutupi kekurangan biaya pembebasan lahan di Kelurahan Tanjungpermai, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan. Lahan tersebut, kata dia, nantinya akan digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung jembatan Batam Bintan. “Untuk membebaskan lahan di sana, anggaran yang dibutuhkan Rp50 miliar, sementara anggaran kita yang ada sebelumnya hanya Rp20 miliar. Karena itu anggaran lanjutan proyek Gurindam 12 kita alihkan,” jelasnya. Meskipun begitu, lanjut dia, di tahun anggaran 2021 ini tetap ada sejumlah pekerjaan berskala kecil di kawasan Gurindam 12, yakni berupa pemasangan bangku serta lampu. “Anggarannya kita alokasikan di APBD Perubahan 2021, sekitar Rp5 sampai Rp7 miliar,” ungkap Abu Bakar. Proyek Penataan Kawasan Pesisir Gurindam 12 senilai Rp428 miliar merupakan proyek multiyears Pemprov Kepri yang disahkan di APBD 2018 dengan masa pengerjaan selama selama 2 tahun 3 bulan. (mth)
Pengamat: PP UMi Jadikan Pemberdayaan Ekonomi "Wong" Cilik Kian Nyata
Jakarta, FNN - Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Mirza Adityaswara menilai terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2021 membuat jalan penguatan pemberdayaan ekonomi "wong" cilik melalui holding Ultra Mikro (UMi) kian nyata. "Holding ini positif karena akan membuat permodalan lembaga pembiayaan serta sumber dana kredit mikro menjadi lebih kuat. Ini bagus untuk (lebih memberdayakan rakyat kecil) di Indonesia," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa. Mirza mengatakan dengan adanya landasan hukum tersebut, pemberdayaan usaha masyarakat kecil akan semakin kuat. Selain itu, akses pendanaan usaha masyarakat kecil pun akan semakin terintegrasi. Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI pada 2 Juli lalu. Beleid itu mengatur tentang pembentukan Holding UMi yang melibatkan tiga entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Masyarakat Madani (Persero) atau PNM. PP tersebut juga dikeluarkan dalam rangka pemulihan ekonomi melalui holding di mana BRI sebagai induk, dan juga sebagai bentuk perwujudan visi pemerintah meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan segmen ultra mikro yang sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Mirza menilai, kebijakan itu diperlukan untuk menunjang kekuatan pondasi perekonomian Indonesia ke depan. Sebabnya, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, hingga 2019 saja terdapat sekitar 64 juta unit usaha mikro termasuk ultra mikro di dalamnya. Jumlah itu setara 98 persen lebih dari total unit usaha nasional. Dari jumlah itu baru setengahnya yang tersentuh lembaga keuangan formal. Sisanya masih mengandalkan jasa rentenir atau bantuan keluarga untuk meningkatkan daya usaha. Dia mengatakan, dengan resmi hadirnya holding UMi, potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di tataran bawah mudah direkam, dipetakan dan dikembangkan. Selain itu, integrasi lewat Holding UMi mempermudah mitigasi risiko. "Diharapkan juga informasi kredit menjadi lebih terintegrasi. Ini untuk menangkap potensi pertumbuhan sekaligus mitigasi risiko," ujarnya. Hak Istimewa Pegadaian-PNM Dalam kesempatan terpisah Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Satria Aji Imawan mengatakan dengan hadirnya beleid itu wajar jika hak istimewa diberikan kepada Pegadaian dan PNM. Alasannya, kedua perusahaan tersebut selama ini memiliki rekam jejak bagus dalam melayani nasabah segmen UMKM dan ultra mikro. Aji menegaskan, jangkauan serta kualitas layanan Pegadaian dan PNM terhadap pelaku usaha ultra mikro tak perlu dipertanyakan lagi. Dengan bergabungnya dua perusahaan ini bersama BRI dalam satu holding, diyakini ke depannya pemberdayaan usaha ultra mikro akan semakin optimal dan luas cakupannya. “Kepercayaan kepada Pegadaian dan PNM itu diartikan sebagai kepercayaan jangkauan kepada usaha-usaha mikro. Selama ini memang Pegadaian dan PNM memiliki track record itu, sehingga secara keterjangkauan sudah teruji. Pemerintah pun menjamin akan ikut andil di dalam pengawasan akuntabilitas dan transparansi arus transaksi usaha-usaha mikro. Ini merupakan hal positif yang harus disambut baik,” ujarnya. PP tersebut mengatur hak istimewa bagi PNM dan Pegadaian, di mana perseroan sebagai anggota holding akan memperoleh hak-hak khusus seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), meski statusnya berubah menjadi anak perusahaan atau anggota holding. Dalam Pasal 5 ayat 1 beleid itu disebutkan PT Pegadaian tetap mempunyai hak khusus yang dimiliki oleh perusahaan pergadaian pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak khusus tersebut termasuk cakupan wilayah izin operasi, yang tidak terbatas pada hak melakukan kegiatan usaha secara nasional, dan hak mempertahankan cakupan wilayah operasional yang telah dimiliki saat ini. Ada pula hak khusus sehubungan dengan bea meterai dan hak khusus sehubungan dengan lelang barang jaminan. Sedangkan hak untuk PNM diatur dalam Pasal 5 ayat 2 bahwa perseroan tetap menjalankan hak sebagai lembaga keuangan khusus, dalam menyelenggarakan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Menurut Aji, hak istimewa diberikan kepada Pegadaian dan PNM karena kepemilikan negara terhadap dua BUMN ini nantinya akan bersifat tidak langsung. BRI adalah perusahaan yang nantinya memegang saham Pegadaian dan PNM secara langsung. Meski begitu, kendali negara atau pemerintah terhadap Pegadaian dan PNM, sebagai anggota Holding UMi, tidak akan berkurang karena negara masih memiliki saham mayoritas dan status sebagai pengendali BRI. (mth)
Jogjakarta Antisipasi Kerumunan di Luberan Pedagang Pasar Tradisional
Jogjakarta, FNN - Pemerintah Kota Jogjakarta mengantisipasi pasar tradisional menjadi salah satu tempat yang berpotensi terjadi kerumunan selama pemberlakuan PPKM Darurat, khususnya terhadap luberan pedagang yang berjualan di luar pasar. “Kami sudah melakukan sosialisasi kepada pedagang di dalam pasar terkait aturan kapasitas 50 persen. Pedagang dianjurkan untuk berjualan bergantian,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Jogjakarta Yunianto Dwi Sutono di Jogjakarta, Selasa. Hanya saja, lanjut dia, masih ada luberan pedagang yang berjualan di luar pasar atau di tepi jalan dan kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerumunan. “Masyarakat atau konsumen biasanya ingin cepat dan praktis memperoleh barang, sehingga lebih sering berbelanja di luar pasar,” katanya. Dinas Perdagangan Kota Jogjakarta kemudian berkoordinasi dengan kecamatan serta Satpol PP Kota Jogjakarta untuk memastikan agar luberan pedagang tersebut bisa berjualan dengan tertib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. “Kewenangan terhadap pedagang di luar area pasar menjadi tanggung jawab wilayah, yaitu kecamatan dan Satpol PP. Makanya, kami berkoordinasi dengan instansi tersebut untuk memastikan protokol kesehatan tetap berjalan dengan baik,” katanya. Untuk membatasi kapasitas pengunjung pasar sebanyak 50 persen, dilakukan dengan menutup beberapa pintu masuk pasar atau mengurangi akses masuk pengunjung ke pasar tradisional. “Misalnya di Pasar Beringharjo, kami menutup pintu-pintu masuk yang ada di samping pasar. Pintu yang dibuka hanya pintu-pintu utama saja,” katanya. Imbauan untuk menegakkan protokol kesehatan tetap dilakukan melalui radio pasar serta dilakukan penyemprotan disinfektan secara rutin di setiap pasar oleh paguyuban pedagang maupun dari dinas perdagangan. “Kami menyarankan agar konsumen bisa memanfaatkan sistem belanja online bekerja sama dengan aplikasi Gojek. Masih ada cashback yang bisa dinikmati konsumen,” katanya. Di Kota Jogjakarta terdapat 30 pasar tradisional. Pedagang di Pasar Beringharjo dan Pusat Perbelanjaan Beringharjo yang tidak menjual kebutuhan pokok sehari-hari diminta tutup sementara hingga 20 Juli. “Jam operasional pasar pun dibatasi hingga pukul 20.00 WIB. Ini berlaku di Pasar Giwangan, karena biasanya pasar ini buka 24 jam,” katanya. Guna memastikan persediaan bahan kebutuhan pokok di Kota Jogjakarta tetap terpenuhi, maka Yunianto sudah meminta distributor yang biasanya masuk ke Pasar Induk Giwangan pada malam hari untuk mengatur kembali jam pengiriman menjadi tidak lebih dari pukul 20.00 WIB. Sementara itu, Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti yang melakukan inspeksi mendadak di Pasar Kranggan Jogjakarta meminta agar pedagang dan konsumen disiplin menjalankan protokol kesehatan saat beraktivitas di pasar tradisional. “Tujuannya agar perekonomian masih berjalan dan kondisi kesehatan warga terjaga. Kuncinya adalah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat,” katanya. Ia juga meminta dinas perdagangan untuk mengatur alur keluar masuk pengunjung sehingga pengunjung tidak saling berpapasan sebagai upaya mencegah penularan COVID-19. (mth)
Distan Baubau Kembangkan Kedelai Seluas 400 Hektar
Kendari, FNN - Dinas Pertanian (Distan) Kota Baubau Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun ini mengembangkan tanaman kedelai di lahan seluas 400 hektare di Kecamatan Bungi karena tanaman itu menjadi salah satu komoditas yang kerap diimpor akibat kurangnya stok kedelai nasional. Kepala Dinas Pertanian Baubau, Muhamad Rais melalui pesan WhatsApp yang diterima, Selasa, mengungkapkan pengembangan kedelai itu merupakan program Kementerian Pertanian yang diturunkan melalui masing-masing pemerintah provinsi dalam rangka mengatasi kekurangan stok kedelai nasional. "Kedelai saat ini menjadi salah satu komoditas yang kerap diimpor, sehingga ada program pusat diturunkan melalui masing-masing pemerintah provinsi untuk pengembangan kedelai ini," kata Muhammad Rais. Dikatakan Rais, lahan yang diusulkan kepada Pemrov Sultra untuk pengembangan kedelai di Baubau awalnya seluas 100 hektare dengan penanaman direncanakan pada Mei lalu. Namun kata dia, penanaman kedelai tahap awal itu batal karena terjadi kelangkaan benih kedelai di Indonesia sehingga Pemrov Sultra tidak dapat memenuhi permintaan benih yang diusulkan Kota Baubau. Sambil menunggu ketersediaan benih itu lanjut Rais, pihaknya kemudian mengitensifkan sosialisasi kepada petani dengan target menambah luas lahan pengembangan kedelai dan didapatkan lahan seluas 400 hektare di Kecamatan Bungi. "Tambahan luas lahan itu karena dampak dari bantuan alat panen combain yang membuat pelaksanaan panen padi serentak lebih cepat, sehingga waktu pengolahan tanah juga lebih cepat. Dengan begitu ada sela waktu bagi petani kita menanam kedelai atau istilah pertaniannya tercipta IP-300 artinya penanaman bisa tiga kali dalam setahun yaitu penanaman pertama dan kedua padi, dan penanaman ketiga bisa kedelai," katanya. Ia mengatakan penanaman kedelai tahun ini ditarget antara Oktober - November 2021. Pemrov Sultra juga diakuinya sudah menyanggupi penyediaan benih di waktu tanam tersebut. Total benih kedelai yang dibutuhkan untuk lahan 400 hektare berkisar 20 ton. (mth)
POPULER
