ALL CATEGORY
Kejati Sumut Masih Teliti Dokumen PDAM Tirta Lihou Simalungun
Medan, FNN - Tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara hingga kini masih memeriksa dokumen PDAM Tirta Lihou Simalungun yang baru saja disita terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pemasangan sambung rumah (SR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah tahun 2018 dan 2019. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Sumanggar Siagian ketika dikonfirmasi, di Medan, Selasa, mengatakan dari dokumen yang disita itu dan berupa alat bukti lainnya nantinya akan disimpulkan perkaranya oleh penyidik. Ia menyebutkan dokumen yang telah disita tersebut tidak diperbolehkan untuk dipublikasikan di media massa, karena bagian materi dari perkara dan harus dirahasiakan. "Tim penyidik juga akan minta bantuan pihak BPK atau BPKP untuk melakukan audit mengenai kerugian negara akibat korupsi yang terjadi di PDAM Tirta Lihou Simalungun," kata mantan Kasi Pidum Kejari Binjai itu. Sebelumnya, Tim penyidik Kejati Sumut melakukan penggeledahan Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou yang terletak di Jalan Jon Horailam Saragih, Kabupaten Simalungun terkait dalam penanganan perkara dugaan korupsi. Selain kantor PDAM itu, juga digeledah rumah dinas Direktur PDAM yang terletak di kompleks pegawai PDAM Tirta Lihou di Jalan Horailam Saragih.Penggeledahan tersebut untuk mencari dokumen-dokumen yang diperlukan dalam nyelidikan.Dalam perkara ini, tim penyidik Kejati Sumut belum menetapkan tersangka. Penggeledahan tersebut terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi pada proyek pemasangan SR untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan total sebanyak 4.637 sambungan yang terdiri dari 2.637 SR tahun 2019, dan 2.000 SR tahun 2018.Kemudian pemungutan liar dalam pemasangan SR kepada MBR yang dilakukan oleh PDAM Tirta Lihou Simalungun. Total dana hibah yang dikelola untuk pemasangan SR-MBR mencapai Rp14.100.000.000 yang terdiri dari hibah senilai Rp6.000.000 pada tahun 2018, dan hibah senilai Rp8.100.000.000 pada tahun 2019. (mth)
Angelique Kerber Melesat ke Semifinal Wimbledon Usai Taklukkan Muchova
Jakarta, FNN - Mantan juara Angelique Kerber mencapai semifinal Wimbledon untuk keempat kalinya Selasa setelah menang 6-2, 6-3 atas Karolina Muchova dari Republik Ceko. Petenis peringkat 28 dunia asal Jerman yang memenangkan gelar juara Wimbledon pada 2018 itu selanjutnya akan menghadapi unggulan teratas Ashleigh Barty atau Ajla Tomljanovic untuk memperebutkan tiket final pada Sabtu (10/7). “Ini (Wimbledon) adalah turnamen yang ajaib bagi saya," kata Kerber seperti dikutip AFP, Selasa. “Saya sangat bersemangat bermain di musim lapangan rumput setelah istirahat satu tahun. Saya sangat senang bisa kembali ke lapangan dan saya sangat menikmatinya." “Saya sangat menikmati setiap momen di sini. Ini adalah pertandingan yang ketat, dia (Muchova) bermain dengan sangat baik, dan saya tahu saya harus menampilkan performa terbaik saya hari ini,” ungkapnya. Kerber sejauh ini telah memenangkan tiga gelar juara Grand Slam, yakni Australian Open 2016, US Open 2016 dan Wimbledon 2018. Hasil pertandingan melawan Muchova pada Selasa menambah catatan kemenangannya dalam turnamen lapangan rumput menjadi 80. (mth)
Seorang Mahasiswi Divonis Enam Bulan Penjara Karena Aniaya Jurnalis
Denpasar, FNN - Seorang mahasiswi bernama Maria Christine Yuta Nukul (23) divonis enam bulan penjara karena terbukti secara sah melakukan pemukulan terhadap seorang perempuan yang berprofesi sebagai wartawan di Bali. "Terdakwa divonis enam bulan penjara dan sebelumnya dituntut selama 10 bulan penjara," kata Juru bicara Pengadilan Negeri Denpasar Bali Gede Astawa saat dikonfirmasi melalui telepon di Denpasar, Selasa malam. Ia mengatakan untuk hal-hal yang meringankan terdakwa adalah belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya. Sedangkan hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa adalah meresahkan masyarakat. Dalam perkara ini terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sebelumnya, dalam dakwaan penuntut umum menjelaskan bahwa kejadian ini terjadi pada awal Maret 2021 ketika korban yang berprofesi sebagai jurnalis ini berusaha melerai pertengkaran antara terdakwa dengan adik teman korban. Awalnya korban bernama Ayu (30) dimintai tolong oleh temannya bernama Damiaen untuk menjemputnya di lokasi kejadian sekitar pukul 10.45 Wita. Setelah tiba di TKP, korban juga bertemu dengan adik Damiaen yang bernama Alberta. Selanjutnya, saat korban hendak pulang ke rumah, tujuh orang mahasiswa datang ke TKP mencari Alberta dan mengaku memiliki masalah yang harus diselesaikan. Selama proses penyelesaian masalah itu terdakwa bersama teman-temannya mau menarik Alberta untuk dibawa pergi meninggalkan lokasi. Lalu, korban berupaya menasehati agar permasalahan diselesaikan dengan baik. Salah satu teman terdakwa kemudian melontarkan kata-kata kasar kepada korban. Lalu, mengetahui hal itu, terdakwa juga berusaha menyerang korban. Pada pukulan pertama bisa dihindari korban, namun kedua kalinya terdakwa memukul korban hingga luka-luka pada bagian bibir korban. Lalu korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM) untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. (mth)
Bulog Cianjur Mencatat Stok Beras CBP 5.000 Ton
Cianjur, FNN - Bulog Sub Divre Cianjur, Jawa Barat, mencatat hingga saat ini, stok beras di gudang Cianjur, mencapai 5.000 ton yang merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), jumlah tersebut dinilai aman untuk kebutuhan hingga panen tahun depan. Wakil Kepala Bulog Sub Divre Cianjur, Sandi Tio Pratama saat dihubungi Selasa, mengatakan untuk saat ini dari CBP yang tersedia di dua gudang Cianjur, baru 25 ton yang diajukan Pemkab Cianjur, untuk dikeluarkan. "Kami sudah menerima surat dari Pemkab Cianjur, untuk mengeluarkan Cadangan Beras Daerah CBD). Namun kami tidak tahu persis untuk keperluan apa," katanya. Ia menuturkan, ketersediaan ribuan ton beras milik pemerintah itu, ungkap dia termasuk di dalamnya CBD yang dapat dikeluarkan saat darurat seperti penanganan bencana alam yang bisa diajukan masing-masing kota/kabupaten. Sedangkan stok yang tersedia, saat ini, tutur dia, dinilai sangat aman untuk kebutuhan warga di enam wilayah seperti Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok. "Sangat cukup meski saat ini, tingkat pendistribusian belum terlalu tinggi karena kita menunggu pengajuan dari masing-masing wilayah," katanya. Sedangkan terkait pandemi saat ini, pihaknya belum bisa menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok seperti beras, daging, gula dan minyak, terlebih dengan diterapkannya PPKM darurat. Namun untuk membantu meringakan warga mendapatkan sembako murah, pihaknya membuka stand penjualan beras, minyak, gula dan daging di kantor Bulog Cianjur dengan harga lebih murah dari pasaran. "Agar tidak terjadi kerumunan, kita menghentikan operasi pasar, bagi warga yang membutuhkan sembako murah dapat berbelanja ke stand di kantor dan Gudang Bulog Cianjur," katanya. (mth)
MPP Jogjakarta Sesuaikan Layanan Selama PPKM Darurat
Jogjakarta, FNN - Mal Pelayanan Publik Jogjakarta menyesuaikan sejumlah operasional layanan selama PPKM Darurat hingga 20 Juli, salah satunya mengubah jam layanan serta menutup sementara layanan dari sejumlah instansi vertikal. "Kami melakukan perubahan untuk jam operasional layanan khususnya untuk layanan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Jogjakarta," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jogjakarta Nurwidi Hartana di Jogjakarta, Selasa. Jam operasional di Mal Pelayanan Publik (MPP) Jogjakarta untuk layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dilakukan dari pukul 08.00-14.30 WIB setiap Senin hingga Kamis dan pada Jumat dibatasi hingga pukul 13.30 WIB. Sedangkan layanan pajak daerah, PBB, dan BPHTB juga diubah menjadi pukul 08.00-12.00 WIB pada Senin hingga Kamis dan pada Jumat dibatasi hingga pukul 11.00 WIB. Layanan perekaman e-KTP, perizinan dan pengambilan dokumen dibatasi pada pukul 08.00-10.00 WIB setiap hari kerja. Sedangkan layanan dari sejumlah instansi vertikal yang ditutup sementara selama PPKM Darurat di antaranya dari layanan SIM, laporan kehilangan, dan SKCK dari Polresta Jogjakarta, layanan Samsat, BPJS, BPOM, KPP Pratama, Kantor Pertanahan, Bea Cukai, Imigrasi serta layanan haji dan umroh dari Kantor Kementerian Agama Kota Jogjakarta. "Untuk layanan perbankan, PDAM, koperasi dan badan usaha lain disesuaikan dengan jam operasional dari masing-masing instansi," katanya. Nurwidi berharap, perubahan jam operasional layanan tersebut dapat mendukung upaya pencegahan penularan COVID-19 agar kasus tidak semakin meningkat. "Kami pun melakukan pembatasan jumlah pegawai yang bekerja langsung di kantor. Harapannya, kami tetap bisa memberikan layanan dengan baik di tengah pembatasan-pembatasan ini," katanya. Selain melalui MPP, warga Kota Yogyakarta pun sudah bisa mengakses berbagai layanan publik secara daring melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS). (mth)
Jerman Tangkap Pria yang Diduga Mata-mata China
Jakarta, FNN - Jerman menangkap seorang pria atas dugaan menjadi mata-mata untuk dinas rahasia China, kata kantor penuntut umum pada Selasa (6/7). Pria tersebut, yang diidentifikasi sebagai Klaus L. menurut aturan pelaporan Jerman, merupakan seorang ilmuwan politik dan telah bekerja di sebuah lembaga kajian sejak 2001, kata penuntut dalam pernyataan. Penuntut juga mengatakan pria itu direkrut oleh dinas rahasia China saat kunjungan mengajar di Shanghai pada 2010 dan telah mengirimkan informasi secara rutin dengan imbalan uang dan perjalanan ke China hingga November 2019. Tersangka, yang hadir dalam sidang di Munich pada Selasa, telah mengumpulkan informasi melalui sejumlah kontak di kalangan pejabat tinggi yang dia kenal saat bekerja bertahun-tahun di lembaga kajian tersebut, kata penuntut. Penyiar ARD mengatakan pria tersebut bekerja untuk Hanns Seidel Foundation di Munich, lembaga kajian yang punya kaitan dengan Christian Social Union (CSU), partai pendukung Kanselir Angela Merkel di Bavaria. (mth)
Bulog Meulaboh Siapkan Puluhan Ton Bahan Pokok Stabilkan Harga Pangan
Meulaboh, FNN - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Meulaboh Aceh menyiapkan puluhan ton bahan pokok guna melakukan stabilisasi harga pangan melalui pasar murah yang diselenggarakan di empat lokasi di Kabupaten Aceh Barat. “Puluhan ton bahan pokok yang kita siapkan ini bertujuan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah,” kata Kepala Perum Bulog Cabang Meulaboh Hafizhsyah, Selasa (6/7). Ada pun jenis bahan pokok yang disiapkan dalam kegiatan pasar murah tersebut terdiri dari beras sebanyak 8.800 kilogram (8,8 ton), 8.000 liter (8 ton) minyak goreng kemasan, 8.000 kilogram (8 ton) gula pasir, 1.000 kilogram (1 ton) tepung terigu, serta 30.400 butir telur ayam. Sedangkan untuk harga jual bahan pokok tersebut yakni beras ukuran 10 kilogram seharga Rp85 ribu/sak, telur ayam Rp36 ribu/papan (isi 30 butir), minyak goreng Rp27 ribu per bambu (2 liter), tepung terigu Rp9 ribu/pcs, serta gula pasir Rp20 ribu per 2 kilogram. “Harga barang yang dijual kepada masyarakat ini disubsidi sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat,” katanya. Ada pun lokasi pasar murah dipusatkan di Desa Peunaga Paya, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat pada Tanggal 5 Juli 2021, kemudian di halaman Kantor Camat Bubon pada Tanggal 6 Juli 2021. Kemudian di Pasar Beureugang, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat pada Tanggal 7 Juli 2021 serta di Pasar Desa Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat pada Tanggal 8 Juli 2021 mendatang. Ia menjelaskan, pasar murah yang diselenggarakan bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Pemerintah Aceh tersebut juga dilakukan sebagai upaya untuk melakukan intervensi pasar, agar harga barang menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah tidak mengalami kenaikan. Hal tersebut juga sebagai upaya untuk mengendalikan laju inflasi di daerah agar tetap stabil, kata Hafizhsyah menuturkan. (mth)
Bank Nagari Dipercaya Pemerintah Salurkan Dana PEN Rp250 miliar
Padang, FNN - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat atau Bank Nagari kembali mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dalam penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk yang kedua kalinya sebesar Rp250 miliar. Direktur Utama Bank Nagari, Muhammad Irsyad di Padang, Selasa menyampaikan dari penempatan dana PEN tersebut, Bank BPD yang diberi dana wajib menyalurkan dua kali lipat dari jumlah penempatan atau minimal Rp500 miliar. "Adanya penempatan dana PEN ini kami yakin dengan diberikan jangka waktu enam bulan, kami akan bisa melakukan penetrasi, bisa memberikan perubahan kepada masyarakat untuk kembali bangkit," ucapnya. Pihaknya juga yakin adanya dana PEN ini akan memberikan efek yang sangat pesat bagaimana perekonomian masyarakat di Sumbar tumbuh seperti sedia kala. Ia mengatakan pada penyaluran dana PEN tahap pertama hingga 5 Maret 2021 Bank Nagari berhasil menyalurkan dalam bentuk ekspansi kredit sebesar Rp591,88 miliar dengan penurunan margin atau bunga maksimal 3,50 persen dan NPL 2,93 persen. Rincian penyaluran dana per segmen bisnis terdiri dari usaha mikro Rp41,97 miliar, usaha kecil Rp300,07 miliar, usaha menengah Rp32,99 miliar, korporasi Rp19,74 miliar, konsumtif Rp197,10 miliar. Terhadap penempatan dana PEN tahap dua 2021 akan disalurkan dalam bentuk kredit kepada nasabah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Hal itu sesuai dengan Rencana Bisnis dan Target Kinerja Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada PT BPD Sumbar yang telah disampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan dalam surat nomor SR/048/DIR/PP/06-2021 tanggal 03 Juni 2022. Target kemampuan menurunkan margin bunga atau bagi hasil sekitar 1 hingga 3,50 persen. Kemudian target kemampuan untuk mengelola risiko atau NPL Gross 2,85 persen. Selanjutnya kemampuan untuk berkontribusi terhadap peningkatan pergerakan ekonomi untuk segmen bisnis produktif Rp300 miliar dan konsumtif Rp200 miliar. Disisi lain, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan berdasarkan review sampai pada tempo penempatan dan periode pertama tanggal 7 Juni 2021 Bank Nagari telah menyalurkan kredit sebesar Rp992,37 miliar. "Penyaluran tersebut 3,96 kali lipat dari jumlah penempatan itu sendiri atau jauh dari target ekspansi dari pemerintah yakni dua kali lipat. Kredit itu disalurkan kepada 12.129 debitur," sebut Heru. Kemudian dari total nilai penyaluran kredit tersebut sebsar Rp775,52 miliar, atau 78,15 persen disalurkan untuk UMKM dengan jumlah debitur sebanyak 5.637 debitur. "Ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit yang disalurkan bank nagari telah sesuai dengan tujuan penempatan dana PEN itu yakni dalam rangka membantu sektor UMKM untuk bangkit dari krisis akibat pandemi," ujar dia. Ia menyampaikan tidak semua BPD dapat menyalurkan dana PEN, hanya delapan BPD se Indonesia yang diberikan kesempatan untuk penempatan dana PEN dan Bank Nagari termasuk salah satunya. Ia berharap Bank Nagari memiliki kecukupan likuiditas dengan kondisi pandemi ini, dan mampu untuk melakukan ekspansi pembiayaan dengan bunga yang sangat murah kepada pelaku UMKM yang terdampak COVID-19. (mth)
Belitung Expo 2021 Berhasil Tingkatkan Pendapatan Pelaku UMKM
Belitung, FNN - Pelaksanaan Belitung Expo 2021 yang berlangsung pada 1-5 Juli 2021 di kawasan wisata Pantai Tanjung Pendam berhasil meningkatkan pendapatan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di daerah itu. "Dari pengakuan peserta dengan pelaksanaan Belitung Expo 2021 pendapatan mereka meningkat tiga kali lipat dari kondisi biasa," kata Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, Adnizar di Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Selasa. Menurut dia, pelaksanaan Belitung Expo 2021 berhasil membukukan transaksi sebesar Rp290 juta dan dikunjungi 8.700 orang. "Pemasukan tertinggi didapatkan oleh pelaku UMKM Nasi Dekap selama empat hari berhasil mendapatkan Rp8,5 juta," ujarnya. Adnizar menilai Belitung Expo 201 berhasil menciptakan efek berantai yang tidak hanya oleh peserta, namun juga berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. "Sangat membantu bukan hanya bagi peserta saja namun bagi ekonomi masyarakat luar seperti petugas dekorasi panggung kemudian penjual kue dan gorengan jadi roda perekonomiannya terus berputar," kata Adnizar. Dikatakan dia, ke depannya pemerintah daerah akan tetap menggelar kegiatan semacam tersebut guna membantu pemulihan ekonomi pelaku UMKM di tengah kondisi pandemi COVID-19. "Kita sama-sama berdoa wabah COVID-19 segera berakhir sehingga pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM dengan kegiatan-kegiatan semacam ini dapat terus dilaksanakan," ujar dia. (mth)
Anggaran Proyek Gurindam 12 Dialihkan untuk Jembatan Batam Bintan
Tanjungpinang, FNN - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Provinsi Kepri membatalkan pekerjaan lanjutan proyek Penataan Kawasan Pesisir Gurindam 12 di 2021 karena anggarannya dialihkan untuk mendukung pembangunan jembatan Batam-Bintan. “Sekarang pembangunan jembatan Batam-Bintan itu lebih penting. Insya Allah tahun depan baru dilanjutkan,” kata Kepala Dinas PUPRP Kepri Abu Bakar di Tanjungpinang, Selasa. Adapun pekerjaan yang batal dilaksanakan yaitu, pengaspalan jalan sekitar 1 kilometer di sekitar jembatan, pembangunan pedestrian (jalur pejalan kaki), dan pembangunan podium di zona 1. Abu Bakar menjelaskan seluruh pekerjaan tersebut batal dilanjutkan karena alokasi anggaran sebesar Rp30 miliar di APBD 2021 untuk merampungkan pekerjaan di pusat ibu kota itu dialihkan untuk menutupi kekurangan biaya pembebasan lahan di Kelurahan Tanjungpermai, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan. Lahan tersebut, kata dia, nantinya akan digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung jembatan Batam Bintan. “Untuk membebaskan lahan di sana, anggaran yang dibutuhkan Rp50 miliar, sementara anggaran kita yang ada sebelumnya hanya Rp20 miliar. Karena itu anggaran lanjutan proyek Gurindam 12 kita alihkan,” jelasnya. Meskipun begitu, lanjut dia, di tahun anggaran 2021 ini tetap ada sejumlah pekerjaan berskala kecil di kawasan Gurindam 12, yakni berupa pemasangan bangku serta lampu. “Anggarannya kita alokasikan di APBD Perubahan 2021, sekitar Rp5 sampai Rp7 miliar,” ungkap Abu Bakar. Proyek Penataan Kawasan Pesisir Gurindam 12 senilai Rp428 miliar merupakan proyek multiyears Pemprov Kepri yang disahkan di APBD 2018 dengan masa pengerjaan selama selama 2 tahun 3 bulan. (mth)
POPULER
