ALL CATEGORY
176 Personel Tenaga Kesehatan TNI Bantu Fasilitas Kesehatan
Jakarta, FNN - Sebanyak 176 personel Tenaga Kesehatan (Nakes) TNI bantu fasilitas kesehatan yakni Wisma Atlet, Rusun Nagrak, dan Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta. Personel tenaga kesehatan dari siswa Perwira Prajurit Karir (Pa PK) Angkatan 28 Reguler dan siswa Kursus Tenaga Kesehatan (Susgakes) Angkatan 28B TA 2021 dari Akademi Militer (Akmil) Magelang tiba Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin. Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut (KH) Edys Riyanto, dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin, mengatakan kedatangan perwira siswa ini sebagai tambahan tenaga kesehatan (nakes) untuk ditugaskan di wilayah Jakarta yang masih membutuhkan nakes, khususnya di Wisma Atlet dan tempat isolasi Khusus Orang Tanpa Gejala (OTG) Rusun Nagrak serta Rusun Pasar Rumput yang juga disiapkan. Seperti yang disampaikan Panglima Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di hadapan para dokter saat melaksanakan sidak di Rusun Nagrak Minggu (27/6/2021), bahwa TNI dan Polri akan segera mengirim tenaga kesehatan tambahan, dimana nantinya para nakes akan dibagi ke tiga tempat yaitu Wisma Atlet, Rusun Nagrak dan Rusunawa Pasar Rumput. Menurut Edys, tenaga kesehatan yang dikirim ke Jakarta terdiri dari Dokter umum 120 orang, Dokter gigi 20 orang, Keperawatan 8 orang, Farmasi Apoteker 12 orang, Fisoterapi 4 orang, Radiologi 2 orang, Kesehatan lingkungan 1 orang, Gizi 4 orang, Elektro medis 1 oŕang, Perawat gigi 1 orang, Analisa medis 2 orang dan Rekam medis 1 orang. Sementara sebelum diberangkatkan menuju Lanud Halim Perdanakusuma, seluruh siswa melaksanakan tes swab antigen terlebih dahulu di Akmil Magelang untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi yang bagus dan tidak terindikasi virus COVID-19. Para nakes diberangkatkan menggunakan dua pesawat Hercules A-1328 dan A-1335 milik TNI AU dari Lanud Adi Sucipto Yogyakarta menuju Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. (sws)
Wapres: Narkoba dan COVID-19 Adalah Musuh Bersama
Jakarta, FNN - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan narkoba dan COVID-19 merupakan dua musuh bersama yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, karena berimbas pada semua lini kehidupan manusia. "Hingga saat ini, seluruh negara dan masyarakat internasional masih menghadapi dua musuh bersama, yaitu bencana kesehatan yang menjadi ancaman bagi kemanusiaan di abad ini yaitu COVID-19 dan narkotika," kata Wapres Ma’ruf Amin, saat mengikuti acara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2021 secara daring dari kediaman resmi Wapres, di Jakarta, Senin. Merujuk pada data Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Obat-obatan dan Kejahatan atau UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), Wapres mengatakan sebanyak 275 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba pada 2020. "Antara tahun 2010-2019, jumlah orang yang menggunakan narkoba meningkat sebesar 22 persen, sementara secara global jumlah pengguna narkoba diperkirakan akan meningkat 11 persen sampai 2030," ujar Wapres. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wapres mengatakan angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3.419.188 orang. "Sehingga dapat dikatakan terdapat 180 dari tiap 10.000 penduduk Indonesia berumur 15 hingga 64 tahun terpapar memakai narkoba," katanya pula. Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia pun juga beragam, antara lain penyelundupan narkoba lewat jalur laut oleh jaringan sindikat, peredaran narkoba jenis baru, serta penyalahgunaan oleh penduduk usia produktif 15-64 tahun. "Peredaran narkoba juga sudah merambah hingga ke desa‐desa serta melibatkan kalangan perempuan dan anak-anak, baik sebagai kurir maupun penyalahguna," ujarnya lagi. Karena itu, Wapres mendorong BNN untuk terus berupaya dan meningkatkan kinerjanya guna memerangi narkoba di Indonesia. "Saya minta kepada BNN yang merupakan leading sector dalam P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) untuk melakukan langkah-langkah strategis," ujar Wapres pula. (sws)
Gubernur Kepri Lantik Wakil Wali Kota Tanjungpinang Endang Abdullah
Tanjungpinang, FNN - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad melantik Wakil Wali Kota Tanjungpinang sisa masa jabatan 2018-2023 Endang Abdullah di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin. Pelantikan dilaksanakan secara tatap muka, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Para tamu undangan yang hadir wajib memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ansar dalam sambutannya meminta Wakil Wali Kota Endang Abdullah usai dilantik, dapat berkolaborasi dengan Wali Kota Rahma dalam mewujudkan visi-misi melalui pemenuhan aspirasi dan kebutuhan warga. "Bangun sinergi yang baik dengan pemangku kepentingan terkait guna mendorong kemajuan daerah," kata Ansar Ahmad. Ansar juga berpesan bahwa tugas kepala daerah dewasa ini sangat berat, karena menjalankan roda pemerintahan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Dia menekankan tiga tugas utama Pemerintah Daerah saat ini, antara lain pertama Pemda harus semangat dan kerja keras dalam menurunkan angka COVID-19, melalui 3 T (tracing, testing, treatment) serta penegakan protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum. Kedua, mendukung program vaksin COVID-19 dengan memastikan pelaksanaan vaksinasi tepat waktu dan tepat sasaran. Ketiga, pemulihan ekonomi sebagian dampak pandemi dengan menggerakkan semua sumber daya pemerintah dan stimulus melalui sektor swasta guna memulihkan ekonomi umumnya Provinsi Kepri yang minus 3,80 persen di tahun 2020, agar tumbuh positif di tahun 2021. Ansar juga berpesan khusus pada situasi COVID-19 ini, Wakil Wali Kota Tanjungpinang fokus membangun ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan pembangunan terutama di kawasan hinterland, mendorong industri berbasis lokal, serta pelestarian lingkungan hidup dan budaya maritim. "Terakhir, saya ingatkan bahwa pergantian kepala daerah merupakan dinamika politik. Sehingga, semua pihak harus dapat menerima pelantikan ini dan mendukung penuh tugas wali kota dan wakil wali kota dalam membangun Tanjungpinang, Kota Gurindam," demikian Ansar. (sws)
Wapres Canangkan Desa Bersih Narkoba
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencanangkan program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) sebagai salah satu upaya berkesinambungan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dari Badan Narkotika Nasional (BNN). "Berkenaan dengan program berkesinambungan dalam upaya implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN, maka hari ini saya canangkan Program Desa Bersih Narkoba atau Desa Bersinar menuju Indonesia Bersih Narkoba," kata Wapres Ma’ruf saat mengikuti acara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2021 secara daring dari kediaman resmi wapres di Jakarta, Senin. Program Desa Bersinar tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan nasional terkait pembangunan yang dimulai dari desa, kata Wapres. Masyarakat desa, lanjutnya, merupakan ujung tombak dari upaya pemulihan ekonomi nasional untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). "Masyarakat desa memiliki potensi dan kekuatan besar dalam melawan narkoba secara bersama-sama," tukasnya. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional tersebut, maka diperlukan desa dengan lingkungan kondusif, aman serta layak bagi masyarakat untuk beraktivitas dan berkreasi. "Terutama memenuhi kebutuhan keluarga untuk membesarkan anak-anak yang menjadi masa depan bangsa," kata Wapres. Sementara itu, Kepala BNN Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose mengatakan hingga saat ini terdapat 553 desa dan kelurahan yang bersih dari narkoba. Selain itu ada pula 14 desa di Aceh yang masuk dalam program Grand Design Alternative Development (GDAD) BNN. "BNN telah melaksanakan tugas antara lain program Desa Bersinar di 553 desa dan kelurahan serta Program GDAD 14 desa di Aceh dan 128 desa kawasan rawan narkoba," kata Petrus. Petrus juga menyebutkan tiga langkah strategis BNN dalam memerangi narkoba, yaitu soft power approach, hard power approach dan smart power approach. Pendekatan soft power merupakan aktivitas pencegahan agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkotika, jelas Petrus. Sementara pendekatan hard power ialah dengan mengutamakan penegakan hukum secara tegas dan terukur dalam menangani sindikat narkoba. "Smart power approach yaitu penggunaan informasi di era digital dalam upaya penanggulangan," ujarnya. (sws)
KJRI Bantu Pemulangan 32 WNI Melalui PLBN Entikong
Pontianak, FNN - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching kembali memberikan bantuan pemulangan /deportasi 32 WNI dari Depo Imigrasi Semuja, Sarawak melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barat, karena tidak memiliki dokumen keimigrasian sah. "Sebanyak 32 orang WNI bermasalah dari Depo Imigrasi Semuja, Sarawak, pada hari Minggu (27/6) dideportasi ke Indonesia. Mereka terdiri dari 29 orang laki- laki dan tiga orang perempuan melalui PLBN Entikong," kata Kepala KJRI Kuching Yonny Tri Prayitno saat dihubungi dari Pontianak, Senin. Yonny mengatakan, KJRI Kuching membantu dan ikut mengawasi proses pemulangan mereka melalui PLBN Entikong, Kabupate Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. "Sebelumnya kami juga dari KJRI Kuching juga membantu melengkapi dokumen perjalanan mereka dan sehari sebelumnya mereka juga melakukan proses tes usap COVID-19 yang hasilnya semua negatif," kata Yonny. Dari 32 orang warga negara Indonesia yang dideportasi itu, berasal dari berbagai daerah atau provinsi di Indonesia, seperti dari Kalbar, Sulawesi, Jawa dan NTB. Sedangkan, proses deportasi 32 orang WNI bermasalah tersebut berjalan dengan lancar, mulai dari perjalanan dari Depo Imigrasi Semuja, Sarawak hingga ke PLBN Entikong. "Di PLBN Entikong mereka diterima Satgas Pemulangan WNI/PMI dan akan dipulangkan ke daerah masing-masing setelah melalui proses penanganan pencegahan COVID-19," katanya. (sws)
MPR Ajak Warga Terlibat Perbaiki Lingkungan dan Ekosistem
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengajak masyarakat khususnya di Kabupaten Gorontalo untuk terlibat aktif dalam memperbaiki lingkungan dan ekosistem. Salah satunya menurut dia dengan memanfaatkan bantuan yang diberikan pemerintah secara bersungguh-sungguh yaitu menjaga dan merawat bibit tanaman yang diberikan dengan baik agar bisa berproduksi secara maksimal. "Pak Nelson, Bupati Gorontalo bilang, beliau punya rencana membuka kawasan di sini menjadi kecamatan konservasi. Mari bersama sama kita rawat dan jaga bantuan ini agar pada saatnya bisa menghasilkan buah-buahan yang bagus dan bisa berkontribusi menyejahterakan masyarakat," kata Fadel Muhammad dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Hal itu dikatakan Fadel usai menyaksikan penyerahan bantuan 5.000 bibit pohon buah-buahan kepada masyarakat Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga, dan satu unit Kebun Bibit Rakyat (KBR) kepada masyarakat Desa Biluhu Barat, Kecamatan Biluhu, Kabuapten Gorontalo, Minggu (27/6). Fadel menilai rencana pembentukan kecamatan konservasi akan berdampak baik bagi masyarakat karena penanaman pohon buah-buahan akan mengurangi risiko kerusakan hutan. Selain itu menurut dia juga memberikan penghasilan bagi masyarakat dan berpotensi menjadikan kecamatan konservasi sebagai pusat buah di Gorontalo. "Kalau skenario ini berhasil, nantinya kita akan mendorong kecamatan konservasi sebagai wilayah agrowisata buah-buahan. Masyarakat tidak hanya datang untuk membeli buah, tapi juga berwisata alam sehingga makin banyak pendapatan masyarakat yang bisa diperoleh," ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Plt Direktur Jenderal Pengendalian Das dan Hutan Lindung (PDASRH) Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Helmi Basalamah mengatakan pemberian bantuan kepada masyarakat Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga, dan Desa Biluhu Barat, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo, merupakan upaya pemerintah mengajak serta masyarakat untuk terlibat dalam perbaikan lingkungan dan restorasi ekosistem. "Apalagi, saat ini 30 persen hutan di Gorontalo termasuk dalam wilayah hutan kritis. Kami memiliki banyak program pelibatan masyarakat dalam perbaikan lingkungan dan restorasi ekosistem namun itu akan diberikan secara bertahap dan terus meningkat," kata Helmi Basalamah. Fadel didampingi Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menyaksikan penyerahan bantuan 5.000 bibit pohon buah-buahan kepada masyarakat Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga, dan satu unit Kebun Bibit Rakyat (KBR) kepada masyarakat Desa Biluhu Barat, Kecamatan Biluhu, Kabuapten Gorontalo. Bantuan disampaikan Plt Direktur Jenderal PDASRH Helmi Basalamah, acara tersebut berlangsung di balai pertemuan Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga, Kabuapten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Minggu (27/6). Penyerahan bantuan bibit pohon buah-buahan dan KBR dilakukan dalam rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2021. Selain penyerahan bantuan, Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Juni juga ditandai dengan penanaman pohon durian, yang dilakukan Wakil Ketua MPR. (mth)
Sejumlah Daerah di Karawang Sudah Masuki Musim Panen
Karawang, FNN - Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyatakan areal sawah di sejumlah daerah sekitar Karawang sudah memasuki musim panen. "Sejak Januari sampai Mei, beberapa daerah ada yang sudah panen," kata Kepala Dinas Pertanian setempat Hanafi, di Karawang, Senin. Termasuk pada Juni, ada beberapa titik areal pertanian di Karawang yang sudah panen. Data Dinas Pertanian Karawang, hingga akhir Mei 2021 jumlah total areal sawah yang sudah panen mencapai 50.289 hektare. "Rata-rata panen 7 ton per hektare," katanya. Ia mengatakan, dilihat dari luas areal sawah yang panen hingga mencapai 50.289 hektare dengan rata-rata produksi 7 ton per hektare, itu menandakan kalau stok pangan Karawang aman. Hanafi berharap Bulog segera melakukan penyerapan gabah petani, agar harga gabah kering panen di wilayah Karawang terjaga. "Kami sudah menyurati Bulog Karawang agar segera menyerap gabah petani sesuai dengan HPP (Rp4.200 per kilogram)," katanya. (mth)
Polri Belum Temukan Indikasi Penimbunan Tabung Oksigen
Jakarta, FNN - Hasil pengecekan Kepolisian Republik Indonesia belum ditemukan indikasi penimbunan tabung oksigen oleh oknum sehingga menyebabkan terjadi kelangkaan di pasaran. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi Senin, mengatakan kelangkaan tabung oksigen di pasaran karena diprioritaskan untuk kecukupan di rumah sakit. "Ketersediaan tabung oksigen berkurang karena distributor memprioritaskan ke rumah sakit-rumah sakit," kata Argo. Sebelumnya, Polri melakukan pengecekan di lapangan untuk menindaklanjuti kelangkaan tabung oksigen di pasaran yang terjadi beberapa hari terakhir. Pengecekan ini guna memastikan ketersediaan tabung oksigen untuk pasien COVID-19 dan mengantisipasi penimbunan. "Segala kemungkinan dilihat, apakah karena banyak yang pakai dibandingkan dengan stok," kata Argo. Salah satu kendala yang dihadapi pedagang tabung oksigen di Pasar Pramuka, Jakarta Timur yang mengalami kelangkaan stok tabung oksigen karena masalah distribusi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk memastikan keamanan dan kelancaran logistik tabung oksigen dari pabrik ke rumah sakit. Selain itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan para produsen oksigen untuk mengalihkan oksigen segmen industri guna pemenuhan kebutuhan rumah sakit dalam menghadapi peningkatan kasus COVID-19. “Kami sudah mendapatkan komitmen dari supplier (pemasok) oksigen ini, bahwa mereka bisa mengalihkan kapasitas oksigen buat industri ke medis, karena kapasitas oksigen industri itu bisa diisi oleh perusahaan-perusahaan oksigen lainnya,” kata Budi dalam konferensi pers daring yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat (25/6). Saat ini terdapat 4 pabrik tabung oksigen berada di Jawa Barat, satu pabrik di Jawa Tengah, dan empat pabrik di Jawa Timur. Jika di Jawa Tengah terdapat kelangkaan tabung oksigen, maka pasokan dari Jawa Barat dan Jawa Timur akan mengkompensasi pemenuhan kebutuhan tersebut. (mth)
Belajar Kesetaraan Gender dari Desa Penglipuran Bali
Jakarta, FNN - Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali sudah tersohor di pelosok negeri dengan julukan desa terbersih di dunia. Desa ini pun seringkali menjadi tujuan wisata ramah lingkungan (eco-friendly) bagi warga yang ingin merasakan sejuknya udara perdesaan yang segar, asri dan tanpa sampah. Namun di desa ini, tidak hanya sekadar memiliki nilai dari sisi kebersihan, serta pariwisatanya. Adapun desa ini sangat menjunjung kesetaraan gender. Baik laki-laki maupun perempuan bekerja sama dalam membangun perekonomian keluarga. Astri Widyani, salah satu penduduk Desa Panglipuran juga bekerja membuat canang sesajen untuk dijual, demi membantu suaminya yang bekerja sebagai guru honorer. "Saat pandemi COVID-19 enggak bisa ngapa-ngapain, di rumah aja tapi dapur harus tetap ngebul. Jadi saya bikin canang, ada yang masih bisa ke ladang ya kembali ke ladang," kata Astri. Sebelum pandemi COVID-19, desa tersebut memang bertumpu pada pariwisata dan penjualan oleh-oleh khas Desa Panglipuran seperti aksesoris, loloh cemcem (minuman khas daun cemcem atau daun kloncing) dan tipat cantok (makanan sejenis ketupat dan sayuran rebus yang kemudian disajikan bersama dengan bumbu kacang), hingga festival budaya. Di desa tersebut, menurut Asri, hampir 80 persen penduduknya berjualan, kemudian bekerja di bidang pariwisata maupun menjadi pegawai negeri sipil. "Selama pandemi 'nggak bisa dipungkiri warga sini mayoritas berjualan, jadi dari sini aja. Ada orang sini yang juga jadi pegawai negeri, pokoknya berasa banget pas pandemi," katanya. Namun Astri tidak menyerah bekerja sama dengan suaminya demi menghidupi keluarga kecilnya dengan dua anak. Kehidupan mereka kembali normal perlahan saat di bulan Desember 2020, Desa Penglipuran kembali dibuka untuk wisatawan dengan protokol kesehatan COVID-19 ketat. Karang Memadu Selain soal emansipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan yang saling bekerja sama dalam keluarga, di Desa Panglipuran, tidak banyak yang tahu di desa tersebut memiliki aturan adat, yakni dilarang melakukan poligami maupun poliandri. Desa tersebut memiliki satu tempat tersendiri, yakni Karang Memadu, sebuah tempat pengucilan di desa tersebut bagi pelaksana poligami dan poliandri. Tempat tersebut berada khusus di bawah kaki Desa Penglipuran. "Pertama, di sini ada orang tua kami leluhur kami menyampaikan bahwa kalau mau hidup rukun dalam satu keluarga cukup satu istri satu suami sepasang. Selanjutnya untuk emansipasi, atau katakanlah menghargai hak asasi, yaitu kesetaraan gender," kata Ketua Pelaksana Wisata Desa Penglipuran, Nengah Moneng. Nengah mengatakan hal tersebut disepakati anggota adat itu sendiri dan menjadi awig-awig (tata krama). Ada tiga level penduduk di dalam Desa Penglipuran yakni krama (warga) desa adat, krama tamu, dan tamu. Aturan tersebut hanya mengikat pada krama desa adat meski domisilinya telah di luar desa. "Itu akan tetap terikat. Kami juga punya keluarga di Yogyakarta, Jakarta, selama dirinya masih terikat sebagai anggota krama, kita pertahankan terus," kata Nengah. Jumlah penduduk di Desa Penglibpuran kurang lebih 1.111 jiwa, dengan jumlah antara perempuan dan laki-laki hampir seimbang. Adapun perempuan yang berada di desa tersebut sangat produktif. Meski memegang peranan rumah tangga, ada juga yang menjadi pengrajin, penjual bibit bunga, bertani dan beternak. Selain itu ada yang berjualan hasil karya yang dijual secara daring. "Perempuan atau laki-laki harus berkolaborasi di rumah tangganya masing-masing dan menjaga kehidupan yang primer," katanya. Layak perempuan dan anak Di Kabupaten Bangli sendiri kini tengah berupaya mewujudkan kabupaten layak anak dan perempuan, meski sudah dilaksanakan sejak lama dan turun temurun secara adat. Di samping itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bangli, I Wayan Jimat menilai Desa Penglipuran dapat menjadi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang dicanangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Ia mengatakan dalam melaksanakan DRPPA tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan daerah, khsusnya juga aparat desa dan pemimpin desa adat setempat. "Peran desa sangat signifikan di dalam melaksanakan program-program kami di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, salah satu contohnya di sini ada yang namanya Karang Memadu," katanya. Karang Memadu sendiri, menurut dia, merupakan cara efektif membentuk tatanan desa yang ramah perempuan dan peduli anak. Pelakunya diberikan tempat pengasingan yang sangat berbeda dengan rumah yang lain. "Kalau dalam konteks adat, yang membedakan jika ada di rumah karang itu rasa malunya luar biasa. Itu efektif sekali mencegah poligami, karang memadunya jadi kosong," katanya. Dengan adanya sanksi adat tersebut, diharapkan adanya tatanan kehidupan yang tentram dan nyaman bagi penduduk desa. I Wayan Jimat mengatakan data terakhir dari segi penilaian mandiri pihaknya sudah mencapai penilaian angka 836 dari lima klaster yang mereka laksanakan. Besar harapan kehidupan di Desa Penglipuran tidak hanya dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia, namun menjadi desa yang tenteram dan aman untuk menjadi tempat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Diharapkan Desa Penglipuran menjadi contoh bagi daerah lainnya untuk menjadikan Negara Indonesia meminimalisasi korban budaya patriarki, serta mengurangi korban kekerasan yang seringkali dialami perempuan dan anak, terlebih di masa pandemi COVID-19. (mth)
Wapres: Perang Lawan Narkoba Perlu Sinergisme
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan perang melawan narkoba di Indonesia memerlukan kerja sama sinergis antara seluruh pihak baik di tingkat regional, nasional dan internasional. "Perang melawan narkoba memerlukan sinergitas dan kerja sama di tingkat nasional, regional maupun internasional; terutama dalam kegiatan penyelidikan, tukar menukar informasi dan operasi bersama," kata Wapres Ma’ruf saat mengikuti peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2021 secara daring dari kediaman resmi wapres di Jakarta, Senin. Upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, lanjut Wapres, harus dilakukan secara tegas kepada para pelaku. Selain itu, tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari penyalahgunaan narkoba juga harus diperangi, katanya. "Tindakan yang tegas, keras dan terukur melalui upaya penegakan hukum sangat diperlukan, baik terhadap kasus narkotika itu sendiri maupun Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," jelasnya. Memiskinkan para pelaku penyalahgunaan dan sindikat narkoba, lanjut Wapres, bisa menjadi salah satu cara untuk menghentikan operasi peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut. "Penyitaan aset untuk memiskinkan para pelaku dan sindikat narkoba, juga menjadi salah satu cara agar produksi dan peredaran narkoba tidak dapat beroperasi lagi," katanya. Selain itu, perang terhadap peredaran narkoba di Indonesia juga memerlukan kerja sama dengan berbagai negara karena sebagian besar narkoba berasal dari luar negeri, antara lain sindikat kawasan segitiga emas dan bulan sabit emas, jelas Wapres. "Diselundupkan dan dikendalikan oleh sindikat internasional bekerja sama dengan sindikat dalam negeri," tukasnya. Oleh karena itu, Wapres meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan seluruh komponen bangsa terkait untuk terus berperan aktif serta bekerja secara nyata dan serius guna memerangi sindikat narkoba. "Jangan cepat berpuas diri, jangan lengah, tetap waspada dan terus tingkatkan prestasi yang telah dicapai," ujarnya. (mth)
POPULER
