ALL CATEGORY
Basarnas Catat 300 Angka Kecelakaan Nasional
Sungailiat, Bangka, FNN - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mencatat kurang lebih 300 angka kecelakaan nasional atau kondisi membahayakan jiwa manusia tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Kepala Pusat Data dan Informasi Basarnas Pusat Didi Hamzar di Sungailiat, Rabu, mengatakan kurang lebih 300 angka kecelakaan nasional itu terhitung dari Januari 2021 hingga sekarang. "Angka kecelakaan atau kondisi membahayakan jiwa manusia tersebut didominasi kecelakaan wilayah perairan seperti di laut, sungai maupun wilayah perairan lainnya," jelasnya. Menurut dia, tingginya angka kecelakaan di perairan karena letak geografis yang merupakan wilayah kepulauan dengan kondisi di sebagian wilayah perairan cukup ekstrim. Dia mengakui, meskipun Basarnas memiliki kemampuan semua bidang namun jumlah personel cukup terbatas, sehingga dituntut memperkuat komunikasi dan sinergitas di semua lembaga di daerah termasuk dengan lembaga TNI dan Polri. Sesuai dengan fungsi dan strategi, kata Didi Hamzar, dalam menjalankan tugas penyelamatan korban mengedapankan pola Profesional, Sinergi dan Militan serta merespon dengan cepat "Quick Response". "Personel Basarnas secara nasional membutuhkan 10.000 personel tetapi saat ini hanya memiliki 3.800 personel artinya postur pegawai Basarnas masih rendah atau kurus," jelasnya. Menurut dia, kondisi pandemi COVID-19 mempengaruhi tingginya angka membahayakan jiwa manusia karena masyarakat memaksa berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. (sws)
BPBD Babel Kerahkan Alat Berat Evakuasi Enam Korban Kecelakaan Tambang
Pangkalpinang, FNN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengerahkan satu unit alat berat untuk mengevakuasi enam orang penambang bijih timah korban kecelakaan tambang di Desa Pemali Bangka pada Rabu dini hari. "Alhamdulillah, enam korban laka tambang timah ini sudah berhasil dievakuasi," kata Kepala BPDB Provinsi Kepulauan Babel Mikron Antariksa di Pangkalpinang, Rabu. Ia mengatakan kecelakaan penambangan bijih timah secara konvesional ini di Desa Pemali, karena hujan lebat cukup ekstrim yang menyebabkan tanah permukaan tambang bergerak dan longsor menimbun para penambang tersebut. "Dua dari enam korban meninggal dunia dan sisanya mengalami luka berat serta ringan," ujarnya. Menurut dia, kecelakaan tambang timah hari ini menunjukkan bahwa keselamatan dalam menambang sangat penting, apalagi di tengah kondisi cuaca hujan yang cukup ekstrim. "Saat ini dua korban yang meninggal diotopsi dan korban lainnya menjalani perawatan di rumah sakit," katanya. Kapolsek Pemali Bangka Ipda Reza Irawan membenarkan kecelakaan tambang di Desa Pemali tersebut. Ia mengatakan kejadian kecelakaan penambangan timah ini berawal ketika enam penambang mencari sisa pasir timah dari bekas galian tambang dengan kedalaman 20 meter di lokasi tambang timah Unit Produksi Timah Primer SITE Pemali Bangka, Rabu (23/06) dinihari. "Saat ini sampai dengan sekarang telah ditemukan dari seluruh penambang terdiri sebanyak enam orang dan kita bersama BPBD melaksanakan upaya pencarian dan ditemukan empat penambang dalam keadaan luka berat dan dua penambang dalam kondisi meninggal dunia," katanya.
Pemprov Babel Terbitkan Pergub Larangan Masuk Lada Putih Luar Daerah
Bangka Selatan, FNN - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menerbitkan peraturan gubernur larangan masuk lada putih dari luar daerah guna menjaga kualitas lada petani di daerah itu. "Disinyalir banyak lada luar masuk dan dimanfaatkan untuk menyamarkan lada petani daerah ini," kata Gubernur Kepulauan Babel Erzaldi Rosman Djohan saat meninjau perkebunan lada petani Desa Bencah, Rabu. Ia mengatakan peraturan gubernur tentang larangan masuk lada dari luar daerah ini sebagai langkah pemerintah provinsi dalam menjaga kualitas lada hasil petani Bangka Belitung "Muntok White Pepper" yang sudah dikenal di pasar dunia. "Dalam waktu dekat ini, pergub ini bisa diselesaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat," ujarnya. Menurut dia, lada putih Bangka Belitung secara alami tidak bisa ditiru dan dilebihi oleh komoditas dari daerah lainnya. "Tingkat kepedasan lada putih Bangka tetap tujuh persen dan memiliki aroma yang khas," ujarnya. Sementara untuk memperbaiki tata kelola pasar lada, Pemprov Kepulauan Babel selain telah memiliki koperasi lada, juga telah memiliki Badan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) yang bertugas mengawal kualitas mutu lada dan memberikan pengarahan kepada masyarakat mulai dari menanam sampai pemasaran. Di samping itu adanya Tim Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Perdagangan Lada (TP4L) yang berfungsi mengawasi jalur perdagangan lada, sehingga meminalisir pelanggaran yang dilakukan eksportir dan pengumpul lada petani. “Saya berharap sekaligus mendorong seluruh petani lada yang ada di Bangka Belitung bisa menjadi anggota koperasi petani lada Bangka Belitung, agar dalam pengelolaan dan penjualan lada menjadi satu pintu, dan bahan baku yang dihasilkan tidak jadi bahan campuran pihak di luar Babel sehingga kualitas lada terjaga,” katanya. (sws)
Enam Penambang Timah Ilegal Tertimbun Longsor di Bangka
Bangka, FNN - Enam orang penambang bijih timah ilegal di Desa Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertimbun tanah longsor pada Rabu dini hari pukul 03.00 WIB. "Dua dari enam penambang timah tertimbun tanah longsoran tanah tambah itu meninggal dunia," kata Kapolsek Pemali Bangka Ipda Reza Irawan saat mengevakuasi korban di Bangka, Rabu. Ia mengatakan kejadian kecelakaan penambangan timah ini berawal ketika enam penambang mencari sisa pasir timah dari bekas galian tambang dengan kedalaman 20 meter di lokasi tambang timah Unit Produksi Timah Primer SITE Pemali Bangka, Rabu dinihari. "Dari enam korban tersebut, dua dinyatakan meninggal dunia, tiga luka ringan dan satu luka berat," ujarnya. Ia menyatakan dalam mengevakuasi korban kecelakaan tambang timah ini, pihaknya bersama BPBD mengerahkan alat berat untuk menggali longsoran tanah tersebut. "Saat ini, dua orang korban yang meninggal dunia sedang diautopsi dan korban luka-luka di rawat di rumah sakit," katanya. Salah seorang kakak korban IR (40), Yati mengatakan kejadian ini meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarganya. "Biasanya tidak pernah mengolok, bercanda, sebulan ini bercanda , ngetawain saya, biasanya taat sama kakaknya, tidak pernah neko neko, itulah firasatnya, ditanyapun selalu nunduk, barang kali ini sudah garis dia, cuma mohon, beri kesempatan kerja siang bagi orang ngelimbang karena tambang ini tidak ada orang yang bekerja, tidak ada aktifitas lagi kalau diberi itu juga," katanya. (sws)
Bawaslu Bangka Tengah Perkuat Peran SKPP Menyongsong Pemilu 2024
Koba, Babel, FNN - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memperkuat peran Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), dalam rangka menyongsong Pemilu 2024. "SKPP merupakan program Bawaslu RI yang diteruskan ke daerah, dengan merekrut para pemilih pemula untuk memperkuat pengawasan secara partisipatif," kata Ketua Bawaslu Bangka Tengah, Robianto dalam acara sosialisasi pendidikan pemilih daerah rawan pelanggaran di Kecamatan Lubuk Besar, Rabu. Kendati pemilu serentak dilaksanakan pada 2024, namun dari sekarang pihak Bawaslu Bangka Tengah sudah mulai memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang andal untuk mengawal pesta demokrasi mendatang. "Dari sekarang kita sudah mulai mempersiapkan diri kendati pemilu masih lama, semua elemen dan instrumen yang ada sudah siap jalan pada hari pelaksanaannya nanti," kata Robianto. Mantan wartawan Jawapos Grup itu menilai memperkuat pengawasan itu sangat penting mengingat potensi kecurangan dalam pemilu juga tinggi terutama terkait dengan politik uang. "Bagi kami politik uang itu racun dalam berdemokrasi, ini terus kita kawal dan peran SKPP sangat dibutuhkan dalam mengawasi kecurangan tersebut," tambah Robianto. Menurut dia, dalam pengawasan pemilu pihaknya tidak bisa berdiri sendiri tetapi butuh peran aktif dari masyarakat melalui pengawasan partisipatif dengan cara aktif mengawasi, melaporkan, dan mencegah terjadinya praktik-praktik kecurangan, atau menyampaikan informasi terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. Robianto juga menyampaikan bahwa pihaknya selalu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang berorientasi pada empat dimensi yaitu konteks sosial dan politik, pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi. "Dalam dimensi-dimensi ini terbagi lagi dalam sub dimensi. IKP ini merupakan hasil riset yang dilakukan oleh Bawaslu dengan melibatkan empat lembaga pada setiap kabupaten/kota," jelasnya. (sws)
BPPT Buat Kliring Teknologi-Inovasi Struktur Tanggul untuk Waduk Laut
Jakarta, FNN - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan kliring teknologi dan inovasi struktur tanggul tegak untuk rencana pembangunan waduk laut muara Sungai Cisadane Tangerang, Banten. "BPPT sedang melakukan kliring teknologi dan inovasi struktur tanggul yang tegak untuk menghasilkan desain alternatif struktur tanggul laut untuk rencana pembangunan waduk laut Sungai Cisadane Tangerang Banten," kata Kepala BPPT Hammam Riza dalam webinar Inovasi Teknologi Struktur Pelindung Pantai Mendukung Pembangunan Wilayah Pesisir Terpadu yang Berkelanjutan di Jakarta, Rabu. BPPT melaksanakan kajian alternatif desain struktur tanggul laut tegak yang dapat berfungsi sebagai tanggul pencegah banjir rob maupun sebagai tanggul waduk laut. Hammam menuturkan desain struktur tanggul laut tersebut menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) cukup besar, tetapi tetap andal dan aman secara struktur (reliable) serta layak secara ekonomi (feasible). Lingkup kajian keandalan dan keamanan struktur meliputi desain struktur tanggul sisi laut yang stabil dan kedap air, analisis pembebanan utama yang bekerja pada struktur seperti lalu lintas, gempa dan gelombang. Kemudian, desain struktur tanggul sisi pantai yang stabil dan kedap air, desain perkuatan tanah fondasi dan kajian stabilitas, desain komposisi tanah pengisi struktur tanggul yang stabil dan kedap air, serta desain struktur bawah pendukung struktur atas. Kepala BPPT mengatakan inovasi teknologi struktur tanggul laut dan pelindung pantai penting untuk mitigasi bencana di wilayah Indonesia seperti mitigasi abrasi di tulang punggung ekonomi Pulau Jawa. Pengembangan kawasan pesisir utara (Pantura) Pulau Jawa sebagai tulang punggung ekonomi nasional menghadapi potensi bencana karena kenaikan muka air laut, banjir rob dan penurunan tanah terutama di DKI Jakarta, Pekalongan dan Semarang. Selain itu, kawasan Pantura Jawa juga mengalami abrasi dan kota-kota besarnya juga menghadapi krisis ketersediaan air baku. Program inovasi teknologi struktur tanggul laut dan pelindung pantai itu juga sejalan dan berkorelasi dengan program yakni program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) untuk pembangunan wilayah pantai secara terpadu, dan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN). Kepala Balai Teknologi Pelabuhan dan Dinamika Pantai (BTIPDP) Widjo Kongko mengatakan dalam program NCICD, BPPT utamanya berkontribusi pada dua kegiatan yakni pertama, pemodelan numerik hidrodinamika dan uji model fisik antara lain terkait dampak perubahan pola arus, morfologi pantai dan sedimentasi serta penetapan layout untuk uji model fisik baik 2D maupun 3D. Kegiatan kedua adalah teknologi tanggul dan tata air berupa desain tanggul yang meliputi jenis konstruksi, teknologi, metode konstruksi, material dan tahap pelaksanaan. (mth)
Mengenang Markis Kido: Kegigihan Ayah dan Kerja Keras Anak
Kegigihan dan pengorbanan Djumharbey akhirnya terbalas dengan melesatnya prestasi Kido bersama Hendra. Mereka juara di berbagai pertandingan regional dan internasional, serta bertengger di papan atas peringkat BWF (Badminton Word Federation). Oleh Rahmi Aries Nova Jakarta, FNN - SEPEKAN telah berlalu, kepergian mendadak Markis Kido, pada Senin (14/6), akibat serangan jantung saat bermain bulutangkis di GOR Petrolin Tangerang, masih menyisakan duka yang mendalam pada rekan-rekannya saat di Pelatnas PBSI Cipayung, lawan-lawannya di berbagai turnamen, terlebih keluarganya. “Duka dan trauma memang tidak bisa sekejap lenyap, kami masih turut merasakan kesedihan dan duka mendalam atas kepergian almarhum Kido yang begitu cepat. Sekali lagi mohon maaf lahir batin untukmu Do dan keluarga almarhum yang ditinggalkan,” ungkap Candra Wijaya, pebulutangkis panutan Kido dalam akun Instagramnya. Pemilik GOR Candra Wijaya International Badminton Center ini mengaku ada beberapa hal yang ia belum sampaikan secara tepat. Oleh karena itu, ia juga memohon maaf, tentang kronologis kepergian Kido mulai saat jatuh di lapangan, saat dibawa ke rumah sakit terdekat, hinga Kido dinyatakan meninggal dunia pada pukul 19.17 WIB oleh pihak rumah sakit. Pihak keluarga sendiri, melalui sang ibu, Yul Asteria, mengatakan telah ikhlas atas kepergian suami dari Richa Sari Pawestri (sesama pemain Pelatnas), ayah dari Quensha dan Quenara. Sepekan ini ibu empat anak ini selalu memposting foto-foto almarhum di akun medsosnya baik saat Kido sedang di lapangan, maupun di luar lapangan bersama keluarga. Penulis sendiri rasanya seperti baru kemarin bertemu ayah Kido, almarhum Djumharbey Anwar, yang terduduk di kursi kayu panjang di pinggir lapangan Pelatnas PBSI. Padahal, peristiwa itu terjadi 20 tahun yang lalu. Kala itu, saya dan beberapa rekan yang sehari-hari meliput di Cipayung, melihat laki-laki paruh baya membawa setumpuk berkas dan kelihatannya seperti menunggu seseorang di pinggir lapangan. Pada saat kami menghampiri laki-laki tersebut, ia mengaku menunggu Ketua Umum PBSI Subagyo HS yang sedang rapat di ruang atas gedung bersama pengurus lain. Seperti sudah tidak sabar ingin curhat, laki-laki yang tak lain ayah Kido itu pun mengaku ingin menghadap langsung Subagyo, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), menyangkut proses promosi di PBSI. Intinya Djumharbey membawa data putranya, Kido, pemain kelahiran 11 Agustus 1984, yang telah mencetak prestasi di berbagai kejuaraan seri (sirkuit) nasional yang menjadi acuan pemilihan pemain untuk masuk ke Pelatnas. Bahkan, data tersebut pun ia lengkapi dengan setumpuk kliping dari berbagai media cetak yang memuat berita dan foto putranya. Seperti jumpa pers terbatas akhirnya kami pun memuat keresahan sang ayah dan mengulas sepak terjang Kido di media kami. Kesimpulannya, Kido wajib mendapat satu kursi di Pelatnas tunggal putra yang ketika itu persaingannya cukup ketat. PBSI pun akhirnya memanggil Kido menjadi penghuni Pelatnas (Pemusatan Latihan Nasional) Cipayung, kawah candra dimuka pebulutangkis Indonesia, sebelum mentas di panggung dunia. Saya salut dengan keberanian sang ayah, karena meski tubuhnya terlihat ringkih, ia tak gentar menghadap Subagyo HS, jenderal berkumis yang menurut saya agak ‘angker’, demi memperjuangkan putranya. Berikutnya Djumharbey juga sukses mengantarkan dua adik Kido, Bona Septano dan Pia Zebadiah Bernadet ke Pelatnas menyusul sang kakak. Sepanjang sejarah Pelatnas mungkin baru keluarga Djumharbey dan keluarga Mainaky (Richard, Rexy, Reony, Marleve) yang menjadi penyumbang anggota keluarga terbanyak ke PBSI. Di Pelatnas ternyata Kido harus memilih tetap bertahan di tunggal putra yang ketika itu masih didominasi oleh Taufik Hidayat, atau pindah ke nomor ganda putra berpasangan dengan rekannya sesama pemain asal Jaya Raya Hendra Setiawan yang menyusul ke Pelatnas di tahun berikutnya. Meski sang ayah lebih menginginkan Kido sukses sebagai pemain tunggal, tetapi akhirnya ia mengalah ketika Kido memilih bergabung dengan tim ganda putra yang dikomandoi pelatih Herry IP dan Sigit Pamungkas. Penulis melihat suasana kekeluargaan di ganda putra menjadi salah satu pertimbangan, selain prestasi dan tradisi emas olimpiadenya. Ketika itu, tim ganda putra Pelatnas mempunyai jadwal makan bersama di luar Pelatnas setiap Rabu siang. Acara ini kerap diisi berenang bersama untuk mengisi waktu luang. Berbeda dengan suasana di tunggal putra yang lebih individualistis. Kegigihan dan pengorbanan Djumharbey akhirnya terbalas dengan melesatnya prestasi Kido bersama Hendra. Mereka juara di berbagai pertandingan regional dan internasional, serta bertengger di papan atas peringkat BWF (Badminton Word Federation). Sayangnya, Djumharbey tidak sempat melihat putra kebanggaannya meraih puncak prestasinya, meraih emas Olimpiade Beijing, pada 16 Agustus 2008. Ia berpulang pada 2 April 2008. Kini Kido, yang dimakamkan satu liang dengan sang ayah. Ia tidak bisa melihat siapa yang akan menjadi penerus tradisi emas ganda putra setelah ia menjadi ganda putra Indonesia terakhir peraih emas Olimpiade, setelah pasangan Rexy Mainaky/Ricky Subagja (Atlanta 1996), Candra Wijaya/Tony Gunawan (Sidney 2000). Ia juga belum sempat mencicipi uang pensiun seumur hidup bagi atlet peraih medali Olimpade yang hanya sebatas janji-janji tanpa realisasi. Apalagi, melihat fakta, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) terus dikorupsi dan atlet berprestasi tetap gigit jari. ** Penulis adalah wartawan senior FNN.co.id
Besok Vonis HRS: Kita Lihat Independensi Penegakan Keadilan
TAKARAN yang paling krusial untuk melihat wajah demokrasi adalah penegakan keadilan. Jika penegakan keadilan mendekati kesempurnaan, maka semakin sedikitlah bopeng demokrasi. Seberapa beratkah pekerjaan untuk menegakkan keadilan? Sangat berat. Sebab, keadilan yang tegak tidak menghasilkan apa-apa untuk keuntungan pribadi. Orang-orang yang menegakkan keadilan adalah orang-orang yang paham betul bahwa mereka hanya akan mendapatkan apa-apa yang menjadi haknya. Jadi, kalau dibalik, apakah orang-orang yang mendapatkan apa-apa yang bukan menjadi hak mereka adalah orang-orang yang tidak menegakkan keadilan? Pasti! Dan ini generik sifatnya. Berlaku di mana pun. Di ruang sidang, di jalan-jalan, di pasar, di kantor, di kampus. Karena itu, Marcus Tullius Cicero (filsuf Romawi sebelum Masehi) mengatakan, “Fondasi keadilan adalah itikad baik.” The foundation of justice is good faith. Hanya orang-orang yang punya itikad baik (good faith) yang memiliki mentalitas dan nyali keras untuk menegakkan keadilan. Khususnya penegakan keadilan di ruang sidang. Mereka kuat menghadapi apa saja, berupa godaan imbalan, godaan subjektivitas, dan intervensi kekuasaan. Inilah “hama” peradilan. Di antara tiga “hama penegakan keadilan” tersebut, intervensi kekuasaan adalah gangguan yang paling berat. Di zama sebelum Reformasi 1998, hama intervensi itu merajalela. Pasca-reformasi, suasana di ruang sidang pengadilan relatif tenteram. Bebas hama. Akan tetapi, sejak Joko Widodo (Jokowi) memimpin negara ini, suasana penegekan keadilan kembali dilanda hama intervensi dengan varian yang lebih ganas. Kita memang tidak melihat langsung serangan hama itu, tetapi ada bekas-bekas yang ditinggalkannya. Intervensi kekuasaan menggerogoti independensi penegakan keadilan dari hulu sampai hilir. Meskipun ladang penegakan keadilan belum seluruhnya diserbu hama intervensi kekuasaan, tetapi serangan hama itu semakin meluas. Intervensi kekuasaan itu terlihat jelas ketika penegakan keadilan “mengganggu” kepentingan para penguasa level tinggi. Salah satu kasus yang diduga kuat akan dirasuki oleh intervensi kekuasaan adalah penegakan keadilan atas diri Habib Rizieq Syihab (HRS). Besok, Kamis, 24 Juni 2021, independensi penegakan keadilan akan diuji. Sidang terakhir tuduhan berbohong hasil tes swab Rumah Sakit Ummi, Kota Bogor, Jawa Barat. Majelis hakim akan membacakan putusan perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam putusan perkara sebelumnya, yaitu kasus kerumunan Petamburan, proses penegakan keadilan dirasakan tidak mencerminkan independensi pengadilan. Sebagai contoh, para pakar hukum pidana berpendapat HRS tidak seharusnya diadili karena dia telah membayar denda kerumunan. Tetapi, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara 8 (delapan) bulan dalam sidang pada 27 Mei 2021. Di hari yang sama, HRS dihukum denda Rp 20 juta untuk kasus kerumunan Megamendung. Jelas terlihat independensi penegakan keadilan untuk kedua perkara ini terkena hama intervensi kekuasaan. Ada yang melakukan okestrasi kerumunan HRS. Padahal, kerumunan yang melanggar protokol kesehatan terjadi di banyak tempat. Diinisiasi oleh para pemegang kekuasaan. Bahkan, Presiden Jokowi membuat kerumunan di Maumere, NTT, akhir Februari 2021. Tetapi, polisi menolak pengaduan masyarakat. Kasus ketiga yang dijalani HRS dengan dakwaan berbohong terkait hasil tes swab di RS Ummi Bogor, dipastikan akan menjadi penakar independensi penegakan keadilan. Aroma politis di kasus ini sangat menyengat. Misalnya, pernah seseorang yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan mencuitkan “kegembiraan” ketika HRS ditahan polisi. “Sampai bertemu 2016,” bunyi cuitan staf khusus Istana Presiden yang berinisial DH. Cuitan ini terkonotasi dengan pilpres 2024. Tafsiran dari cuitan ini adalah bahwa HRS, kalau dihukum 6 tahun penjara sesuai tuntutan jaksa, tidak akan bisa “mengganggu” misi para capres lawan HRS yang ingin masuk Istana. Banyak yang berpendapat, DH menulis cuitan senang itu karena dia ingin agar kekuasaan yang menindas kelompok Islam bisa berlanjut mulus lewat pilpres 2024. Dari sini, orang mengartikan ada upaya para penguasa untuk memenjarakan HRS semaksimal mungkin sehingga dia baru akan bebas pada 2026. Setelah proses pilpres selesai. Inilah yang dianggap sebagai skenario politik kasus swab tes RS Ummi. Tuntutan hukumannya sangat fenomenal. Berlebihan sekali. Berbohong hasil tes kesehatan harus dituntut hukuman penjara 6 tahun. Ini membuat publik mempertanyakan mengapa proses hukum kasus pembunuhan 6 pengawal HRS lambat sekali. Para pelaku sudah jelas dan mereka melakukan pembunuhan sadis penuh kebiadaban. Seluruh rakyat pastilah berharap agar keadilan benar-benar ditegakkan. Kita semua wajib aktif mengawal semua proses penegakan keadilan. Di mana pun itu dan sekecil apa pun kasusnya. “Kalau kita tidak merawat keadilan, maka pastilah keadilan tidak akan merawat kita,” kata Francis Bacon –filsuf dan negarawan Inggris abad ke-16. Jangan sampai intervensi kekuasaan atas penegakan keadilan mencederai perasaan rakyat. Sebab, kalau cedera itu sampai akut, maka sangat mungkin mereka akan termakan pendapat bahwa keadilan itu tidak ada. Tidak bisa diharapkan. Tentu sikap putus asa sangat berbahaya. Rakyat bisa tergiring untuk mencari keadilan di luar sistem. Lebih mempriharinkan lagi jika mereka pernah tahu buah pikiran Elimile Autumn –penyanyi dan penulis lagu Amerika kelahiran 1979. “There is no such thing as justice, all the best that we can hope for is revenge.” “Keadilan itu tidak ada, yang terbaik untuk kita harapkan adalah balas dendam,” kata musisi yang mahir memainkan biola itu. Semudah itukah rakyat kehilangan harapan? Kelihatannya tidak, jika para penguasa sadar bahwa perilaku mereka bisa menjerumuskan bangsa ini ke jurang kekacauan. Mari kita simak akhir dari penegakan keadilan besok dan hari-hari selanjutnya.
Wapres: Moderasi Beragama Jadi Solusi Tantangan Islam Masa Kini
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan moderasi beragama merupakan solusi terhadap berbagai tantangan dalam Islam saat ini. Saat mengikuti acara The 2nd International Conference on Humanity Law And Sharia secara virtual, Rabu, Wapres mengatakan moderasi beragama tersebut antara lain dengan menerapkan cara berpikir tidak tekstual dan tidak liberal. "Cara berpikir yang benar dan tepat adalah cara berpikir yang moderat dalam arti tidak tekstual dan tidak liberal, yaitu dengan melakukan ijtihad terhadap masalah-masalah yang belum di-ijtihadi sebelumnya atau sudah di-ijtihadi tapi sudah tidak relevan lagi," kata Wapres Ma’ruf dari kediaman dinas wapres di Jakarta, Rabu. Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan dalam beragama Islam terjadi, sehingga perlu kajian mendalam untuk memahami permasalahan sesuai dengan konteksnya atau dikenal juga dengan ijtihad. Cara berpikir moderat tersebut, lanjut Wapres, juga dapat menghindarkan umat dari kekeliruan terhadap cara pandang Islam yang statis dan konservatif. "Islam memang agama yang memberikan kemudahan tetapi bukan tanpa batas, bukan kemudahan yang berlebihan. Mencari kemudahan secara berlebihan tidak diperbolehkan karena hal demikian itu semata-mata mencari rukhsah," jelasnya. Wapres juga mengajak seluruh akademisi dan cendekiawan Muslim untuk ikut memberikan pemikiran dan solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dengan pendekatan moderasi beragama. "Saya mengajak para akademisi dan cendekiawan untuk bisa mengambil prakarsa lebih besar guna mencari solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara dengan solusi keagamaan," ujarnya. Selain permasalahan dapat selesai dengan baik, kata Wapres, mengutamakan cara berpikir moderat juga dapat terhindar dari kemungkinan konflik atau perpecahan. (sws)
DPRD Serdang Bedagai Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020
Seirampah, FNN - DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Bupati Serdang Bedagai, Darma Wijaya di Seirampah, Rabu, mengatakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa kepala daerah wajib menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir yang selanjutnya diselenggarakan pembahasan dan persetujuan penetapan. Ranperda yang sudah disetujui bersama DPRD itu merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana yang diamanatkan juga dalam UU keuangan negara untuk melengkapi pranata hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. "Dokumen tersebut merupakan salah satu wujud implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Sergai,” katanya. Berdasarkan hasil diskusi dan pembahasan yang telah dilaksanakan bersama Banggar DPRD Kabupaten Serdang Bedagai diperoleh beberapa informasi, catatan, kritik dan saran yang membangun serta rekomendasi yang perlu dan akan segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan demi penyempurnaan kinerja pelayanan publik dan pembangunan di Serdang Bedagai. “Kami mengucapkan terima kasih kepada dewan atas persetujuan yang telah diberikan terhadap Ranperda tentang Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk segera dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah, " katanya. Dalam kesempatan itu ia juga menyampaikan apresiasi terhadap tim gabungan komisi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang telah menyeleggarakan pembahasan terhadap Ranperda inisiatif DPRD tentang Harga Tertinggi Eceran Gabah. “Semoga Ranperda ini dapat memberikan hasil yang maksimal demi kebaikan bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran petani di Serdang Bedagai, " katanya. (sws)
POPULER
