ALL CATEGORY
Menyoal Sustainabilitas APBN yang Sarat Utang
KONDISI fiskal kita dalam dua tahun terakhir semakin memburuk. Ibarat lebih besar pasak dari tiang, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terancam tidak sustain, diragukan keberlanjutannya. Adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah melakukan audit laporan keuangan pemerintah pusat selama 2020. Dalam laporan tersebut, BPK mengkhawatirkan penambahan utang pemerintah selama tahun lalu. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga utang telah melampaui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan negara. Sehingga, pemerintah dikhawatirkan tidak mampu untuk membayar utang tersebut berserta bunganya. "Memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang," ujar Agung Firman dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (22/6). BPK melaporkan, realisasi pendapatan negara dan hibah di tahun lalu sebesar Rp1.647,78 atau mencapai 96,93% dari anggaran. Sementara itu, realisasi belanja negara tahun lalu sebesar Rp2.595,48 triliun atau mencapai 94,75% dari anggaran. Hal itu membuat defisit anggaran tahun 2020 dilaporkan sebesar Rp947,70 triliun atau 6,14% dari PDB. Meski demikian, realisasi pembiayaan tahun 2020 mencapai Rp1.193,29 triliun atau sebesar 125,91% dari nilai defisitnya. Sehingga, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp245,59 triliun. Realisasi pembiayaan tersebut terutama diperoleh dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), pinjaman dalam negeri, dan pembiayaan luar negeri sebesar Rp1.225,9 triliun, yang berarti pengadaan utang tahun 2020 melebihi kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit. BPK juga mengungkapkan bahwa utang tahun 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR) yakni, rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77%, melampaui rekomendasi IMF sebesar 25% sampai dengan 35%. Sedangkan rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06% melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6% hingga 6,8% dan rekomendasi IMF sebesar 7% hingga 19%. Serta rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369%, melampaui rekomendasi IDR sebesar 92% hingga 167% dan rekomendasi IMF sebesar 90% hingga 150%. Adapun hingga akhir Desember 2020, total utang pemerintah sudah mencapai Rp6.074,56 triliun. Posisi utang ini naik cukup tajam dibandingkan dengan akhir tahun 2019 lalu. Dalam satu tahun, utang Indonesia bertambah Rp1.296,56 triliun dari akhir Desember 2019 yang tercatat Rp4.778 triliun. Kalau sudah demikian, apakah APBN kita akan berkelanjutan? Atau harus ngerem mendadak karena sarat dengan beban utang? Ekonom senior Rizal Ramli sering menyindir untuk membayar beban bunga utang, Menkeu Sri Mulyani harus berutang lagi. Dalam istilah ekonomi disebut defisit keseimbangan primer. Artinya, kondisi fiskal benar-benar sangat ketat sehingga manuver anggaran jadi sangat terbatas. APBN sudah disandera oleh utang, utang dan utang. Ini juga yang menjelaskan kualitas sukuk (obligasi syariah) yang dibeli Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jika demikian kita mempertanyakan amanah dana jamaah di BPKH dan dana yang disetorkan perbankan di LPS benar-benar dalam bahaya. Apakah ini pertanda mimpi Presiden Jokowi untuk memimpin tiga periode menjadi sirna? Semoga sejarah yang bisa membuktikan!!!
Pemkab Gunung Kidul Diminta Tutup Objek Wisata pada Sabtu dan Minggu
Gunung Kidul, FNN - Anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Jogjakarta, Suharjo meminta pemerintah setempat menutup sementara objek wisata pada Sabtu dan Minggu untuk menekan penyebaran COVID-19 di wilayah itu, karena penambahan harian mengalami lonjakan signifikan. "Kondisi penambahan kasus harian COVID-19 di Gunung Kidul cukup tinggi. Kami menyarankan menutup sementara objek wisata pada Sabtu dan Minggu untuk menekan lonjakan COVID-19. Hal yang serupa diterapkan di Kabupaten Bantul," kata Suharjo di Gunung Kidul, Rabu. Ia mengatakan berdasarkan laporan, setiap Sabtu dan Minggu, jumlah pengunjung objek wisata sangat tinggi. Hal ini berpotensi menularkan COVID-19 di objek wisata. "Kami berharap Pemkab Gunungkidul mengeluarkan kebijakan yang bersifat tegas namun adil bagi masyarakat. Selama ini, kebijakan yang dilakukan belum sepenuhnya berpihak ke masyarakat. Apalagi masyarakat juga sudah jenuh dengan situasi seperti ini," katanya. Anggota DPRD Gunung Kidul lainnya, Gunawan mengatakan munculnya kasus penularan di kawasan Pantai Drini, Kecamatan Tanjungsari, dirinya menyarankan agar penutupan benar-benar dilakukan ketika wilayah tersebut masuk dalam Zona Merah COVID-19. Selain penutupan aktivitas wisata, ia menyarankan ada aturan yang lebih tegas untuk kegiatan hajatan. "Zona merah ini risiko penularannya sangat tinggi, berbeda dengan zona hijau yang terbilang masih aman," katanya. Sebelumnya, Bupati Gunung Kidul Sunaryanta mengatakan belum mempertimbangkan penutupan aktivitas wisata. Ia juga mengatakan hajatan masih bisa diselenggarakan. "Masih berpatok pada peraturan bupati untuk aturan aktivitas wisata dan hajatan," katanya. (mth)
Produksi Baja Global Mei Naik 16,5 Persen, Permintaan di China Melemah
London, FNN - Produksi baja global melonjak 16,5 persen tahun ke tahun pada Mei karena pelonggaran pembatasan pandemi memicu aktivitas ekonomi, tetapi pertumbuhan di pasar utama China mendingin, data menunjukkan pada Selasa (22/6/2021). Produksi baja mentah global naik menjadi 174,4 juta ton pada Mei dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kata Asosiasi Baja Dunia (WSA) dalam sebuah pernyataan. Produksi baja di China, produsen dan konsumen logam utama dunia, diperkirakan akan terus kehilangan tenaga dalam beberapa bulan mendatang karena pemerintah berusaha untuk mengekang emisi dan mengurangi pertumbuhan kredit, kata Capital Economics. Meskipun produksi baja mentah di China naik 6,6 persen tahun-ke-tahun menjadi 99,5 juta ton pada Mei, produksi harian turun 1,6 persen bulan-ke-bulan, kata Caroline Bain, kepala ekonom komoditas di Capital Economics, dalam sebuah catatan. “Kami memperkirakan produksi China akan terus berkurang selama tahun ini karena permintaan melemah,” kata Bain. Sebaliknya, produksi di tempat lain melonjak, dengan Jepang, India dan Amerika Serikat masing-masing meroket 42 persen, 47 persen dan 48 persen tahun ke tahun. Industri AS mengambil keuntungan dari reli harga baja di sana, kata Bain. "Produksi AS masih relatif lambat untuk pulih dari penurunan terkait virus tahun lalu, yang sebagian menjelaskan kekuatan harga di sana.” (mth)
Universitas Oxford Eksplorasi Ivermectin Sebagai Pengobatan COVID
London, FNN - Universitas Oxford pada Rabu mengatakan sedang menguji obat anti parasit ivermectin sebagai pengobatan yang memungkinkan untuk COVID-19, sebagai bagian dari penelitian yang didukung pemerintah Inggris dan bertujuan untuk membantu pemulihan di lingkungan selain rumah sakit. Dalam beberapa penelitian laboratorium, Ivermectin menghasilkan pengurangan replikasi virus, kata universitas itu, seraya menambahkan bahwa uji coba kecil menunjukkan bahwa pemberian obat lebih awal dapat mengurangi muatan virus dan durasi gejala pada beberapa pasien dengan COVID-19 ringan. Dijuluki PRINSIP, penelitian di Inggris pada Januari itu menunjukkan bahwa antibiotik azithromycin dan doxycycline umumnya tidak efektif melawan COVID-19 tahap awal. Sementara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan regulator Eropa dan AS telah merekomendasikan untuk tidak menggunakan ivermectin pada pasien COVID-19, ivermectin digunakan untuk mengobati penyakit itu di beberapa negara, termasuk India. "Dengan memasukkan ivermectin dalam uji coba skala besar seperti PRINSIP, kami berharap dapat menghasilkan bukti kuat untuk menentukan seberapa efektif pengobatan tersebut terhadap COVID-19, dan apakah ada manfaat atau bahaya yang terkait dengan penggunaannya," kata peneliti yang juga ketua bersama dalam percobaan itu, Chris Butler. Orang dengan kondisi hati yang parah, yang menggunakan obat pengencer darah warfarin atau menjalani perawatan lain yang diketahui berinteraksi dengan ivermectin, akan dikeluarkan dari uji coba, tambah universitas itu. Ivermectin adalah pengobatan ketujuh yang diselidiki dalam uji coba tersebut, dan saat ini sedang dievaluasi bersama obat antivirus favipiravir, kata Universitas Oxford. (mth)
Sumbar Dorong Generasi Muda Sebagai Estafet Keberlangsungan Budaya
Padang, FNN - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) generasi muda yang bergelut dalam urusan kebudayaan untuk menjaga tongkat estafet keberlangsungan budaya di daerah itu. "Upaya yang kita berikan diantaranya berbagai workshop, loka karya, bimbingan teknis dan residensi melalui bimbingan para maestro seni, akademisi, praktisi seni dan budayawan," kata Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Gemala Ranti saat menghadiri Workshop Pengembangan Seni Kreasi Berbasis Tradisi di Solok Selatan, Rabu. Ia mengatakan Pemprov Sumbar bersama DPRD selaku lembaga legislatif selalu memberikan perhatian untuk pembangunan dan peningkatan SDM urusan kebudayaan. Hal ini tergambar dalam Program Unggulan Gubernur Sumbar yang salah satunya memberikan apresiasi dan pembinaan kepada seniman dan budayawan. Demikian juga dengan adanya kegiatan pokok pikiran dari anggota DPRD. Namun ia menilai untuk program pembinaan kepada seniman dan budayawan tersebut perlu pula dukungan dari pemerintah kabupaten/kota, komunitas seni dan budaya, media dan pemangku kepentingan lainnya. "Bergerak dan maju bersama untuk kebudayaan harus dijadikan visi kita bersama, karena kejayaan sebuah bangsa dan negara dilihat dari bagaimana bangsa tersebut menghargai serta melestarikan budayanya," ujarnya. Anggota DPRD Sumbar, Mario Syah Johan yang merupakan putra daerah Solok Selatan mengatakan kebangkitan kebudayaan salah satunya harus didukung dengan program dan kegiatan yang diformulasikan dengan skala prioritas dan kebutuhan pelaku seni dan budaya tersebut. Ia optimistis berbagi pengalaman dan ilmu dari para maestro seni dan budaya yang ada di Sumbar kepada generasi muda akan mempercepat terwujudnya generasi muda urusan kebudayaan yang tangguh. Kepala Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya Dinas Kebudayaan Sumbar, Ilfitra menyampaikan kegiatan tersebut digelar selama tiga hari 22-26 Juni 2021 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Sebanyak 50 peserta dari komunitas dan sanggar seni di Solok Selatan menyimak paparan dari seniman, akademisi dan praktisi seni diantaranya Eri Mefri, Rafi Loza, Yola Oksandra dan Viveri Yudi. "Kegiatan ini merupakan kontribusi dari pokok pikiran DPRD Sumbar Mario Syah Johan melalui Dinas Kebudayaan. Ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas para pelaku seni dalam tata kelola, kreatifitas dan pengembangan ide dalam penciptaan karya kreasi berbasis tradisi," katanya. Keterlibatan kantong-kantong seni dan budaya di nagari dalam menumbuhkan iklim berkesenian dinilai menjadi salah satu indikator utama untuk peningkatan indeks pemajuan kebudayaan. (mth)
Malaysia Lampaui Indonesia Menjadi Pemasok Minyak Sawit Utama India
Mumbai, FNN - Malaysia telah melampaui Indonesia menjadi pengekspor minyak sawit mentah (CPO) terbesar ke konsumen utama India pada 2020/21, setelah Indonesia memberlakukan pajak lebih tinggi atas ekspor minyak nabati tahun lalu, pejabat industri mengatakan kepada Reuters . Ekspor minyak sawit Malaysia ke India melonjak 238 persen menjadi 2,42 juta ton dalam tujuh bulan pertama tahun pemasaran 2020/21 yang dimulai pada 1 November, menurut data yang dikumpulkan oleh The Solvent Extractors' Association of India (SEA), sebuah badan perdagangan penyuling dan pedagang minyak nabati India. Selama periode tersebut, pengiriman minyak sawit Indonesia ke India anjlok 32 persen menjadi 2 juta ton. Itu terjadi setelah Indonesia memberlakukan pajak yang lebih tinggi pada ekspor minyak sawit mentah pada Desember untuk mengumpulkan dana bagi program biodiesel berbasis sawit yang ambisius, yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan minyak nabati di dalam negeri. Pajak ekspor Indonesia berada pada level tertinggi selama lima bulan berturut-turut, menurut pejabat perdagangan. “Malaysia diuntungkan dari pajak ekspor Indonesia. Mereka mendapatkan pangsa pasar dengan menawarkan minyak sawit dengan harga diskon dibandingkan pasokan Indonesia,” kata B.V. Mehta, direktur eksekutif SEA. Namun, peningkatan pengiriman Malaysia ke India akan segera dibatasi karena Indonesia akan memangkas pajak ekspor, kata Sandeep Singh, direktur The Farm Trade, sebuah perusahaan konsultan dan perdagangan yang berbasis di Kuala Lumpur. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada Senin (21/6/2021) bahwa pemerintah akan memangkas tarif pagu untuk pajak ekspor CPO menjadi 175 dolar AS per ton dari 255 dolar AS, tanpa memberikan kerangka waktu. Produsen utama Indonesia mengenakan bea dan pajak sebesar 438 dolar AS per ton untuk pengiriman minyak sawit pada Juni. Sebagai perbandingan, bea ekspor Juni di saingannya Malaysia hampir 90 dolar AS. Itu membantu eksportir Malaysia untuk menawarkan minyak sawit dengan diskon besar bahkan setelah mempertahankan margin yang sehat, kata Anilkumar Bagani, kepala penelitian di pialang minyak nabati Sunvin Group yang berbasis di Mumbai. Eksportir Malaysia menawarkan diskon sebesar 100 dolar AS per ton pada Mei tetapi sekarang menawarkan diskon yang lebih kecil sebesar 25 dolar AS karena Indonesia akan mengurangi pajak ekspor, kata para dealer. Pemotongan pajak ekspor pada akhirnya dapat membantu Indonesia mendapatkan kembali pangsa pasar, kata Singh. “Dengan pasar mengalami penurunan tajam lebih dari 25 persen dalam dua minggu terakhir dan juga diskusi tentang pengurangan pajak minyak Indonesia, peralihan kembali ke Indonesia mungkin akan segera terjadi,” kata Singh. (mth)
Kemarin, Organisasi Jurnalis Surati Polri Hingga Jamaah Sesalkan KPK
Jakarta, FNN - Beragam peristiwa bidang hukum terjadi di Indonesia pada Selasa (22/6), mulai organisasi jurnalis surati Polri keluhkan sikap Kapolres Tanjungpinang hingga jamaah sesalkan KPK sita masjid dibangun Nurdin Abdullah. Berikut sajian berita bidang hukum yang dirangkum LKBN ANTARA. 1. Organisasi jurnalis surati Polri keluhkan sikap Kapolres Tanjungpinang Empat organisasi jurnalis di Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Ikatan Wartawan Online (IWO) setempat telah menyurati Mabes Polri menyampaikan keluhan atas kepemimpinan Kapolres Tanjungpinang AKBP Fernando. Selengkapnya baca di sini 2. Satgas Pamtas tangkap 80 orang PMI non prosedural Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns menangkap sebanyak 80 orang pekerja migran Indonesia (PMI) non prosedural di jalur tidak resmi perbatasan RI (Kalbar) - Malaysia saat memperketat pengawasan dan patroli di sepanjang wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Selengkapnya baca di sini 3. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tutup sementara karena COVID-19 Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menghentikan sementara kegiatan selama tiga hari pasca 9 orang pegawai di tempat tersebut dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes "Polymerase Chain Reaction" (PCR). Selengkapnya baca di sini 4. Ombudsman: Tidak patuh rekomendasi langgar hukum dan sumpah jabatan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mokhammad Najih mengingat bahwa rekomendasi yang dibuat oleh lembaganya merupakan produk hukum. Selengkapnya baca di sini 5. Jamaah sesalkan KPK sita masjid dibangun Nurdin Abdullah Jamaah masjid menyesalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut menyita bangunan masjid berada di lahan yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi Gubenur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah, di Dusun Arra, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. (sws) Selengkapnya baca di sini
Nissan Sesuaikan Produksi pada Bulan Juli Karena Kekurangan Chip
Jakarta, FNN - Nissan Motor Co akan menyesuaikan produksi di beberapa pabrik pada bulan depan karena kekurangan chip global, tiga sumber yang mengetahui langsung rencana tersebut mengatakan kepada Reuters. Dilansir Reuters, Rabu produsen mobil terbesar ketiga di Jepang itu akan menghentikan produksi di sebuah pabrik di Tochigi, Jepang timur, selama total tiga hari di bulan Juli, kata sumber tersebut, yang menolak disebutkan namanya karena rencana tersebut tidak dipublikasikan. Pabrik akan menganggur di Kyushu, Jepang selatan selama dua hari bulan depan, kata mereka, menambahkan bahwa pabrik juga akan membatalkan shift malam. Pabrik Kyushu lainnya juga hanya akan beroperasi pada shift siang hari untuk periode tertentu bulan depan, kata orang-orang tersebut. Pabrik Oppama Nissan yang berlokasi di Kanagawa telah menyesuaikan produksi sejak pertengahan Mei dengan beroperasi tanpa shift malam dan akan terus melakukannya pada Juli, kata sumber tersebut. "Karena kekurangan chip global, Nissan menyesuaikan produksi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan pemulihan," kata juru bicara Nissan, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Nissan, seperti produsen mobil lainnya, telah membuat penyesuaian produksi karena krisis pasokan chip di seluruh dunia. Produsen mobil itu mengatakan kekurangan itu kemungkinan akan mempengaruhi produksi 500.000 kendaraan tahun ini. Kepala eksekutif produsen mobil Makoto Uchida mengatakan kepada pemegang saham pada rapat umum tahunan sebelumnya pada Selasa bahwa perusahaan meminimalkan dampak negatif dari kekurangan chip. Dia menambahkan bahwa Nissan berusaha menebus kerugian produksi dalam tahun keuangan dan mengambil tindakan untuk memastikan stabilitas pasokan suku cadangnya. (mth)
Indonesia Butuh Satelit untuk Pemerataan Internet
Jakarta, FNN - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo) melihat penggunaan satelit sebagai salah satu solusi untuk pemerataan akses internet di Tanah Air. "Karena letak geografis Indonesia, tidak bisa dihindari penggunaan satelit," kata Direktur Infrastruktur BAKTI Kominfo, Bambang Nugroho, saat acara virtual, Selasa (22/6). Keadaan geografis Indonesia, yang merupakan negara kepulauan dan banyak perbukitan membuat tidak semua titik bisa dijangkau jaringan telekomunikasi berbasis kabel serat optik. Jika mengandalkan kabel serat optik, konstruksi cukup sulit untuk sejumlah wilayah serta membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Pemerintah sedang mengupayakan satelit multifungsi SATRIA-1 berkapasitas 150GB per detik, yang menurut jadwal, bisa beroperasi pada akhir tahun 2023. BAKTI mengutip riset IIGF Institute tahun 2019 tentang dampak ekonomi satelit multifungsi ini di empat sektor. Dengan asumsi peningkatan jaringan internet di titik yang belum terkoneksi sebesar 3 persen per tahun, SATRIA-1 menjanjikan penghematan biaya internet sebesar Rp29 triliun selama 15 tahun. Sementara dari sektor e-government, diperkirakan akan ada penghematan sekitar Rp4 triliun dari penggunaan anggaran pemerintah. Sektor e-education ditaksir juga akan efisien ketika menggunakan satelit ini, transformasi UN berbasis kertas menjadi UNBK, rata-rata penghematan diperkirakan di kisaran Rp3.000.000 per sekolah per tahun, dengan tingkat inflasi. Dalam 15 tahun, penghematan di sektor e-education selama 15 tahun mencapai Rp59 miliar. Efisiensi juga akan terjadi di penggunaan e-healthcare, memberikan penghematan sekitar Rp59,3 miliar selama 15 tahun. Pembangunan satelit SATRIA-1 saat ini sudah masuk tahap konstruksi, yang masih akan terus berlangsung hingga 2023 mendatang. Satelit SATRIA-1 akan menyediakan internet di 150.000 titik layanan publik, yang saat ini belum tersedia akses atau belum memiliki sambungan internet yang memadai. 150.000 titik tersebut terdiri dari sekolah dan pesantren (93.900 titik), pemerintah daerah (47.900), fasilitas kesehatan (3.700), Polsek (3.900) dan kementerian maupun lembaga lainnya (600). Indonesia memiliki total 501.112 titik layanan publik, saat ini total yang terlayani internet dengan baik baru mencapai 351.112 titik. (mth)
Kejagung Belum Ajukan Kasasi Terkait Banding Pinangki
Jakarta, FNN - Kejaksaan Agung (Kejagung) belum memutuskan untuk mengajukan kasasi atas putusan banding terdakwa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memotong masa penahanan dari 10 tahun menjadi empat tahun kurungan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejagung Ali Mukartono, saat dikonfirmasi Selasa malam, mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima salinan putusan banding milik Pinangki dari Pengadilan Tinggi Jakarta. "Belum terima (salinan-red)," kata Ali. Sebelumnya, Ali mengatakan jaksa penuntut umum akan mempelajari terlebih dahulu putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI, sebelum mengambil keputusan apakah akan mengambil langkah hukum kasasi atau tidak. Sejak putusan banding dibacakan Senin (14/6), Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat maupun Kejagung masih menunggu salinan putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sepekan setelah banding Pinangki dikabulkan, Ali menyatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima salinan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Ali justru mempertanyakan kepada awak media kenapa selalu mengejar pemberitaan soal Pinangki. Menurut Ali, tersangka dalam kasus tersebut ada banyak, sehingga tidak harus berfokus pada Pinangki seorang. "Kenapa sih yang dikejar-kejar Pinangki, tersangka terkait itu ada banyak," ujarnya. Saat wartawan menjelaskan bahwa banding Pinangki menjadi perhatian luas publik, terlebih pertimbangan hakim mengabulkan permohonan bandingnya dianggap menciderai rasa keadilan. Alasan hakim mengabulkan permohonan banding Pinangki karena mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berstatus ibu dari anak berusia empat tahun sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh. Publik bahkan membandingkan vonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Pinangki dengan hukuman yang diterima oleh Angelina Sondakh yang justru diperberat ditingkat kasasi. Juga membandingkan dengan seorang ibu di Aceh yang ditahan bersama anaknya karena tersangkut kasus Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). "Kasus ini menimbulkan gejolak di masyarakat," kata salah seorang wartawan. Ali lantas menjawab bahwa yang membuat berita terkait Pinangki bergejolak adalah para media atau wartawan. "Yang menggejolakkan diri siapa, sampean-sampean kan (wartawan-red)," kata Ali. Menurut Ali, kasus Pinangki berbeda dengan perkara lainnya. Selain Pinangki, dalam perkara tersebut juga ada tersangka lainnya yang perlu diperhatikan. Ia menyebutkan, putusan pengadilan sudah jelas, dan pihaknya menghormati apa yang menjadi keputusan hakim. "Sudah jelas putusan pengadilan, iya kan!. Tersangka kita tunggu yang lain, masih banyak tersangka, itu satu ke satuan," kata Ali. Ali juga menyinggung dalam perkara Pinangki negara mendapatkan mobil. Sedangkan tersangka lain kesulitan untuk dilacaknya. "Malah dari Pinangki , negara dapat mobil. Yang lain kan susah ngelacaknya itu," kata Ali. Mobil yang dimaksudkan Ali, yakni mobil BMW X-5 yang dirampas hakim untuk dikembalikan kepada negara karena diduga hasil korupsi. Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Pinangki Sirna Malasari 10 tahun penjara. Selain itu, Pinangki dihukum membayar denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada sidang banding Senin (14/6) memangkas hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi empat tahun. Dalam perkara ini, Pinangki terbukti melakukan tiga perbuatan pidana, yaitu pertama terbukti menerima suap sebesar 500 ribu dolar AS dari terpidana kasus "cessie" Bank Bali Djoko Tjandra. Uang itu diberikan dengan tujuan agar Djoko Tjandra dapat kembali ke Indonesia tanpa harus dieksekusi pidana dua tahun penjara berdasarkan putusan Peninjauan Kembali No. 12 tertanggal 11 Juni 2009. Pinangki ikut menyusun "action plan" berisi 10 tahap pelaksanaan untuk meminta fatwa Mahkamah Agung (MA) atas putusan Peninjauan Kembali (PK) Djoko Tjandra dengan mencantumkan inisial "BR" yaitu Burhanuddin sebagai pejabat di Kejaksaan Agung dan "HA" yaitu Hatta Ali selaku pejabat di MA dengan biaya 10 juta dolar AS namun baru diberikan 500 ribu dolar AS sebagai uang muka. Perbuatan kedua, Pinangki dinilai terbukti melakukan pencucian uang senilai 375.279 dolar AS atau setara Rp5.253.905.036. Uang tersebut adalah bagian dari uang suap yang diberikan Djoko Tjandra. Bentuk pencucian uang antara lain dengan membeli mobil BMW X5 warna biru, pembayaran sewa apartemen di Amerika Serikat, pembayaran dokter kecantikan di AS, pembayaran dokter "home care", pembayaran sewa apartemen, dan pembayaran kartu kredit. Perbuatan ketiga adalah Pinangki melakukan permufakatan jahat bersama dengan Andi Irfan Jaya, Anita Kolopaking, dan Djoko Tjandra untuk menjanjikan sesuatu berupa uang sejumlah 10 juta dolar AS kepada pejabat di Kejagung dan MA untuk menggagalkan eksekusi Djoko Tjandra yang tertuang dalam "action plan". (sws)
POPULER
