ALL CATEGORY
Menjawab Keraguan PON Papua
Jakarta, FNN - Setelah Papua ditunjuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 delapan tahun lalu, Gubernur Lukas Enembe cuma khawatir terhadap satu hal; apakah pembangunan infrastruktur bisa selesai tepat waktu? Pada 2019, Gubernur Lukas Enembe pun mengajukan permohonan kepada Presiden Joko Widodo agar PON 2020 Papua diundur karena pembangunan infrastruktur yang baru mencapai 50 persen. Akan tetapi, presiden tidak menerima alasan tersebut dan tetap menginstruksikan agar PON tetap terlaksana pada 2020 namun dengan pengurangan jumlah cabang olahraga dari 47 menjadi 37 cabang. Tujuh tahun pun berlalu. Namun kekhawatiran itu justru semakin meningkat, tidak hanya soal keraguan penyelesaian venue, tetapi juga ketakutan terhadap musuh tak kasat mata, yang tidak seorang pun tahu kapan akan berakhir; COVID-19. Tahun 2020 yang seharusnya menjadi pestanya olahraga pun justru dikacaukan corona. PON Papua yang sedianya digelar 20 Oktober-2 November 2020 menjadi satu dari sekian banyak agenda yang terdampak penundaan. Tepatnya pada 23 April 2020, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengumumkan PON Papua ditunda hingga Oktober 2021. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Alasannya jelas, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia pada saat itu mulai meningkat dan pembangunan venue ikut terhambat. Pemerintah juga tak mau mengorbankan kesehatan dan keselamatan seluruh atlet. Satu tahun berlalu. Namun PON Papua masih dihadapkan berbagai tantangan dan keraguan pada 100 hari menjelang pembukaan dimulai pada 12 Oktober mendatang. Meski demikian, tantangan dan keraguan itu perlahan mulai menemukan jawaban. Persiapan Papua sebagai tuan rumah PON di tengah pandemi COVID-19 tetap berjalan lancar, salah satunya penyelesaian pembangunan empat arena olahraga untuk PON. Keempat arena tersebut yaitu arena akuatik, yang telah disertifikasi Federasi Renang Dunia (FINA), Istora Papua Bangkit, arena cricket serta lapangan hockey indoor dan outdoor. Dari isu keamanan, penolakan, hingga kesehatan Tantangan tak berhenti di situ. PON Papua juga sempat diragukan publik di tengah isu keamanan antara TNI-Polri dan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Namun Panitia Besar atau PB PON Papua berani menjamin bahwa Papua sangat aman untuk menggelar pesta olahraga nasional empat tahunan tersebut. Lagi pula menurutnya, lokasi insiden baku tembak yang terjadi belakangan ini jauh dari lokasi arena pertandingan maupun tempat tinggal kontingen. “Keamanan sudah disiapkan dengan sangat profesional oleh Polri dan TNI...Gubernur Papua Lukas Enembe telah menjamin Papua aman. Sementara Kapolda Papua dan Panglima Kodam Cenderawasih Papua berani mempertaruhkan jabatannya untuk keamanan PON. Saya kira itu jaminan yang sangat luar biasa. Sangat disayangkan kalau masih ada yang ragu,” ujar Sekretaris Umum PB PON Ellia I Loupatty dalam konferensi pers di Jakarta, 24 April 2021. Ellia memastikan TNI dan Polri akan siaga 24 jam menjaga arena dan tempat tinggal kontingen. Selain itu, panitia juga akan menerapkan protokol keamanaan yang ketat yang diberlakukan sejak tamu tiba di Papua. Mereka akan diminta melakukan verifikasi data sebelum mendapat kartu identitas yang menjadi akses utama ke arena PON. “Tidak perlu ragu untuk keamanan PON. Pemerintah daerah dan pusat sangat serius menjaga PON agar berlangsung aman dan nyaman. Kami juga tidak mau malu sehingga berusaha agar tidak ada insiden selama PON,” kata Ellia menegaskan. Tantangan lain justru datang dari tuan rumah sendiri ketika pemerintah Kota Jayapura dan Kabupaten Mimika mengancam penolakan PON Papua karena belum jelasnya penyediaan anggaran dari PB PON. “Apabila nantinya tetap tidak ada transparansi dari PB PON maka Kabupaten Mimika akan menolak menjadi tuan rumah,” kata Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng, 25 Mei 2021. Demikian pula dengan Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano yang menyatakan menolak PON XX karena tidak adanya kejelasan soal anggaran, sedangkan pemerintah daerah sudah menggelontorkan dana miliaran rupiah dari APBD untuk pembangunan venue pertandingan pesta multiajang nasional tersebut. “Dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran bersama kami, PB PON sama sekali tidak menunjukkan berapa jumlah anggaran untuk pelaksanaan PON di Kota Jayapura,” ungkap Benhur. Namun Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman telah menjamin masalah itu segera terselesaikan. Kunci utamanya hanya memperbaiki komunikasi yang tidak berjalan mulus antara PB PON dan empat klaster penyelenggara PON. “Saya sudah datang ke Papua dan menyelesaikan masalah ini. Untuk Kota Jayapura sudah berjalan mengikuti arahan,” kata Marciano, 8 Juni 2021. “Untuk Mimika, kami sudah berbicara dengan pak bupati. Kami dengarkan keinginan beliau, dan masalah yang muncul saat pertemuan dengan PB PON sudah kami komunikasikan dan insyaallah semua berjalan kembali,” kata dia. PB PON pada 11 Juni lalu pun sudah melakukan penyerahan anggaran kepada Ketua Umum Sub PB PON Kota Jayapura Benhur Tomi Mano sebesar Rp108 miliar. Penyerahan anggaran juga telah dilakukan dengan Sub PB PON Kabupaten Jayapura yang mendapat jatah Rp95 miliar. Dia berharap penyerahan anggaran tersebut tidak hanya berupa seremonial semata, tetapi bisa segera dicairkan dalam waktu dekat. “Supaya tidak terkesan hanya di atas kertas, tetapi memang betul-betul diwujudnyatakan secara fisik supaya semua panitia yang sudah dibagi tugas dalam mensukseskan kegiatan ini bisa bekerja cepat. Sangat sulit, saya terus terang, ngeri juga saya melihat situasi ini, sangat sulit," ungkapnya. Kendala semacam itu boleh dibilang tantangan yang tak seberapa karena masih bisa diselesaikan lewat jalur komunikasi. Tantangan selanjutnya—dan mungkin yang tersulit karena tak bisa diatasi dengan jalur negosiasi—adalah menekan laju kasus baru COVID-19 agar PON Papua, yang hanya tersisa tiga bulan, tidak kena imbasnya apalagi Presiden Joko Widodo telah menegaskan tak ingin lagi PON Papua kembali ditangguhkan. Demi mencegah penularan selama gelaran PON, Presiden Jokowi telah menginstruksikan percepatan vaksinasi bagi atlet dan masyarakat di sekitar venue. Kementerian Kesehatan melalui Kepala Seksi Kesehatan Olahraga Prestasi, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Harry Papilaya mengatakan pihaknya terus menyiapkan kebutuhan kesehatan selama PON. Pada Juni dan Juli, mereka sudah melakukan pelatihan untuk tenaga kesehatan khusus yang bertugas mengawal PON. Sementara itu, vaksinasi telah berjalan sesuai standar, kepada atlet maupun masyarakat umum. Untuk protokol kesehatan, mereka saat ini masih menyiapkan protokol kesehatan terbaru yang menyesuaikan protokol kesehatan Olimpiade Tokyo. “Vaksinasi di Papua sudah sesuai standar dan sudah masuk tahap keempat untuk masyarakat umum,” kata Harry. Dengan adanya cakupan vaksinasi yang meluas, dibarengi dengan upaya pengendalian kasus baru COVID-19 pun kian menambah optimisme PON Papua bisa digelar dengan aman tanpa ada risiko penularan. Penundaan satu tahun rasanya sudah cukup. Jangan sampai usaha dan kerja keras seluruh pihak dan penantian atlet sia-sia. Sebab jika terlaksana, PON Papua bisa menjadi upaya pemulihan yang dapat membangkitkan harapan di tengah ketidakpastian situasi pandemi saat ini. Namun ingat, itu semua harus berjalan dengan aman. (mth)
Kementerian PUPR: Politeknik PU Buka Peluang Kerjasama dengan Hungaria
Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan Politeknik Pekerjaan Umum (PU) sebagai penyelenggara pendidikan vokasi berbasis keterampilan membuka peluang kerja sama dengan Hungaria. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan guna membangun link and match pada pengembangan kurikulum, pelaksanaan magang, penyelenggaraan beasiswa, penyediaan fasilitas, dan kegiatan lain Politeknik PU terus membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya Pemerintah Hungaria. "Salah satu hasil pertemuan disepakati bahwa Pemerintah Indonesia dan Hungaria memiliki kesamaan pandangan mengenai bagaimana menempatkan pentingnya Politeknik dalam menyiapkan tenaga kerja konstruksi yang kompeten. Oleh karena itu tadi ada pembicaraan awal mengenai peluang kerja sama Politeknik PU dengan Pemerintah Hungaria," ujar Fatah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Dia mengungkapkan hal tersebut usai mendampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bertemu dengan Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Judith Nemeth Pach. Untuk lebih detailnya terkait rencana kerja sama tersebut, Fatah menyampaikan telah disepakati pada pekan depan rencananya akan dilakukan pembicaraan selanjutnya tentang aspek apa saja yang akan dikerjasamakan. "Salah satunya pelatihan praktik di lapangan (practical training). Tadi disampaikan bahwa Pemerintah Hungaria rencananya juga akan memberikan bantuan pembiayaan dalam kerja sama ini. Peluang ini kita tangkap dengan baik, dari Kementerian PUPR akan segera dibentuk tim untuk mewujudkan kerja sama ini," katanya. Kementerian PUPR terus berkomitmen mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang merupakan visi Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Selain membangun sarana dan prasarana pendidikan, dukungan ini juga diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis outcome keterampilan di Politeknik PU. Sebelumnya Politeknik PU juga telah melakukan kolaborasi dengan sejumlah BUMN Karya dalam rangka link and match yang diharapkan bisa menjadi jembatan antara dunia pendidikan dengan entitas dunia bisnis konstruksi. Kolaborasi yang dilakukan yakni pendidikan di lapangan, berupa magang di proyek dalam rangka mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di kampus. Politeknik PU merupakan perguruan tinggi negeri (PTN) rintisan baru di bawah Kementerian PUPR yang dibuka sejak tahun 2019 berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Politeknik PU merupakan salah satu bentuk terobosan Kementerian PUPR untuk memenuhi kebutuhan dunia industri terhadap tenaga konstruksi terampil, dalam menghadapi tantangan global dan tantangan nasional pembangunan infrastruktur ke PU-an. (mth)
Singapura Susun Panduan untuk Hidup Berdampingan dengan COVID
Singapura, FNN - Pemerintah Singapura sedang menyusun peta jalan tentang bagaimana hidup lebih normal dengan COVID-19 dengan harapan bahwa virus itu akan menjadi endemik seperti influenza dan ketika tingkat vaksinasi meningkat, kata para menteri yang memimpin gugus tugas memerangi virus negara itu. Negara-kota tersebut telah memvaksin sekitar setengah dari 5,7 juta penduduknya dengan setidaknya satu dosis vaksin yang dikembangkan oleh Pfizer-BioNTech dan Moderna. Sementara kecepatan vaksinasi Singapura relatif tinggi, negara ini lebih lambat dalam melanjutkan kegiatan sosial dan perjalanan, dibandingkan dengan tempat lain dengan tingkat inokulasi serupa. "Sudah 18 bulan sejak pandemi dimulai, dan orang-orang kami lelah berperang. Semua bertanya: Kapan dan bagaimana pandemi akan berakhir?" menteri Gan Kim Yong, Lawrence Wong dan Ong Ye Kung mengatakan dalam sebuah opini di surat kabar The Straits Times pada Kamis. Singapura memiliki aturan ketat yang mengatur pertemuan sosial, pemakaian masker, pelacakan kontak, dan perjalanan. Para menteri perdagangan, keuangan, dan kesehatan berharap setidaknya dua pertiga dari populasi divaksin penuh dengan dua dosis saat Hari Kemerdekaan Singapura pada 9 Agustus. "Kami bekerja untuk memajukan pengiriman vaksin dan mempercepat prosesnya," mereka berkata. Ketika negara mencapai tonggak vaksinasi, pada waktunya, alih-alih memantau jumlah infeksi harian, pihak berwenang akan fokus pada hasil seperti berapa banyak yang jatuh sakit. Mereka yang terinfeksi akan diizinkan untuk pulih di rumah, sehingga akan ada lebih sedikit kekhawatiran tentang sistem perawatan kesehatan yang sedang tertekan. Tes COVID-19 tidak akan menjadi alat untuk memagari dan mengarantina orang, tetapi akan lebih digunakan untuk memastikan bahwa acara, kegiatan sosial, dan perjalanan ke luar negeri dapat berlangsung dengan aman. Para menteri mengatakan orang akan dapat melakukan perjalanan lagi setidaknya ke negara-negara yang juga mengendalikan virus, dengan pengujian dan vaksinasi menghilangkan kebutuhan akan karantina. (mth)
KONI Jatim Siapkan Lebih dari 500 Atlet untuk PON Papua
Jakarta, FNN - Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur menyiapkan lebih dari 500 atlet untuk bertanding di Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua yang akan digelar pada 2-15 Oktober mendatang. “Kalau untuk atletnya saja ada sekitar 544 atlet. Kalau dengan ofisial sekitar 800-an orang,” kata Ketua Harian KONI Jawa Timur Nabil dihubungi dari Jakarta, Rabu. Nabil menuturkan saat ini para atlet terus melakukan latihan sebagai persiapan mereka berlaga di PON. Sebagian atlet ada yang berlatih di mess masing-masing, ada pula yang sudah melakukan sparring atau latih tanding dengan atlet dari provinsi lain. Pada 100 hari menjelang pelaksanaan PON Papua, yang akan dimulai pada 2 Oktober mendatang, KONI Jawa Timur berharap tak ada lagi penundaan PON karena penangguhan satu tahun sudah cukup menguras energi dan tenaga para atlet yang telah mengorbankan waktunya demi bisa berlaga dalam gelaran multiajang empat tahunan itu. “Mudah-mudahan bisa tetap terlaksana tapi dengan protokol kesehatan,” ujarnya. “Atlet kami sudah mengorbankan waktu. Ada yang menunda menikah, sekolah, dan kerja. Belum lagi pengaruh performa atlet karena puncak mereka itu seharusnya pada 2020,” katanya menambahkan. Lagi pula, lanjut dia, hampir seluruh atlet Jawa Timur sudah menerima vaksinasi COVID-19 sehingga itu bisa kian meningkatkan optimisme PON Papua bisa digelar dengan aman. Namun dia tetap meminta KONI Pusat dan Panitia Besar atau PB PON Papua untuk menyusun regulasi protokol kesehatan ekstra ketat guna memastikan keamanan seluruh kontingen yang datang, termasuk menyiapkan berbagai daftar antisipasi kejadian tak terduga selama gelaran tersebut berlangsung. (mth)
Pemkot Samarinda Siap Ciptakan Wirausaha Baru di Setiap RT
Samarinda, FNN - Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, mulai tahun 2021 akan mencetak wirausahawan di setiap rukun tenggangga (RT), dimulai dari industri rumahan terutama yang dijalankan kaum perempuan. "Pencetakan wirausahawan baru dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan terutama dari kaum perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan," ujar Asisten I Pemkot Samarinda Tejo Sutanoto di Samarinda, Rabu. Sebelumnya, saat Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim menggelar advokasi untuk memperkecil kesenjangan perempuan di Samarinda, Tejo menyatakan Pemkot Samarinda pun berkomitmen ke arah itu. Sebagai langkah optimalisasi pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, maka perlu strategi dan kebijakan meliputi perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas dan perlindungan sosial. Pada dasarnya kebijakan ekonomi, sosial budaya, dan politik tidak bisa dipisahkan, maka pengembangan program pemberdayaan perempuan harus konsisten dengan kebijakan-kebijakan di tingkat makro. "Konsistensi perlu menjadi perhatian karena dengan mengacu pada kebijakan makro operasional, maka kebijakan mikro strategis akan mampu mendukung program-program sektoral," ucap Tejo. Hal lain yang perlu dilakukan adalah pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, hal ini pun sejalan dengan program unggulan Pemkot Samarinda yakni, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya). “Dalam program ini, pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk penciptaan wirausahawan baru minimal 2-3 orang per RT, yakni melalui berbagai pelatihan keterampilan sesuai dengan minat dan sesuai dengan kebutuhan terkini," ujar Tejo. (mth)
Belitung Expo 2021 Momentum Pemulihan Ekonomi UMKM
Belitung, FNN - Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Adnizar mengatakan pelaksanaan Belitung Expo 2021 sebagai momentum untuk mendorong pemulihan ekonomi pelaku UMKM ditengah pandemi COVID-19. "Sekarang banyak UMKM kita yang masih terpuruk akibat pandemi, jadi ini momen untuk mendorong pemulihan ekonomi para pelaku UMKM," katanya di Tanjung Pandan, Rabu. Selain dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Tanjung Pandan (HJKT) ke 182 pelaksanaan Belitung Expo 2021 juga untuk mendorong pemulihan ekonomi UMKM di daerah itu. Belitung Expo 2021 akan dilaksanakan pada 1 - 5 Juli mendatang bertempat di kawasan wisata Pantai Tanjung Pendam. "Karena ini masih di tengah situasi pandemi COVID-19 jumlah peserta kami batasi yaitu cukup sekitar 50 peserta," ujarnya Para pelaku UMKM yang menjadi peserta Belitung Expo 2021 terdiri dari beberapa sektor seperti kuliner, kerajinan tangan dan pelaku ekonomi kreatif. Mengingat masih di tengah pandemi COVID-19 maka pelaksanaan tersebut akan tetap mematuhi protokol kesehatan. "Dalam pelaksanaannya kami sangat ketat dan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19, tidak ingin ada klaster baru dari pelaksanaan kegiatan ini," katanya. (mth)
Layanan Publik di Nagan Raya Tetap Normal Meski ASN Terpapar COVID-19
Suka Makmue, FNN - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Aceh memastikan layanan publik di seluruh lembaga pemerintahan di daerah itu tetap berjalan lancar, meski sejumlah pejabat, ASN dan tenaga harian lepas (THL) terinfeksi COVID-19. “Sejauh ini layanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasanya, pelayanan dilakukan sesuai protokol kesehatan,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya Aceh Ardi Martha di Suka Makmue, Rabu. Menurutnya, seluruh pelayanan administrasi atau pun layanan publik dilakukan sesuai dengan jam layanan perkantoran dari pagi hingga sore hari. “Khusus bagi pejabat publik, ASN, dan tenaga harian lepas (THL) yang terpapar COVID-19 tidak diperbolehkan masuk kerja. Mereka wajib melayani isolasi mandiri di rumah masing-masing,” katanya. Ia mengakui, persoalan banyaknya ASN dan THL yang terpapar COVID-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, kini menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah setempat. Ia juga mengakui sejauh ini pemerintah daerah belum mengambil kebijakan apa pun, apakah akan melakukan pembatasan jam layanan kerja atau menggunakan kebijakan shift kerja, guna meminimalisir penyebaran virus di lingkungan perkantoran pemerintah daerah. “Masih harus kita bahas dulu bersama pihak terkait, sejauh ini dapat kami pastikan semua layanan publik berjalan sebagaimana biasanya,” katanya. (mth)
Legislator Penajam Apresiasi Wisata Sawah Desa Gunung Mulia
Penajam, FNN - Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Sujiati, mengapresiasi Kepala Desa Gunung Mulia yang telah melakukan terobosan dengan mencetak wisata sawah. "Wisata sawah di Gunung Mulia, Kecamatan Babulu ini merupakan satu-satunya di Kabupaten PPU, sehingga ini merupakan terobosan baru dan kami mengapresiasi keberanian kepala desa setempat," ujar Sujiati di Penajam, Rabu. Destinasi wisata persawahan tersebut resmi dibuka pada 21 Juni 2021. Sejak dibuka, pengunjung selalu ada baik pagi, siang, terlebih di sore hari, karena objek wisata ini dibuka mulai pukul 08.00 hingga 18.00 waktu setempat. Banyaknya wisatawan yang berkunjung karena di lokasi tersebut disediakan berbagai fasilitas seperti deretan gazebo cantik, kantin, dan tempat parkir yang memadai sehingga pengunjung merasa nyaman. Terobosan yang dilakukan Kades Gunung Mulia ini hendaknya dicontoh para kepala desa lain di PPU, namun harus inovatif mencontohnya, tidak meniru persis dengan wisata yang sudah ada. "Mencontoh bukan berarti harus mengikuti sama persis, namun mencontoh terobosannya. Kalau desa lain juga membuka wisata sawah, lantas di mana letak keunikannya, mana letak spesifiknya, maka harus kreatif dan saling mendukung," ujarnya. Misalnya, desa yang dekat dengan Gunung Mulia bisa berinovasi dengan wisata kuliner, membuat cinderamata, dan membuat terobosan lain sehingga terciptalah interkoneksi wisata di PPU antara objek yang satu dengan objek yang lain. "Wisata baru di Gunung Mulia yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ke depan juga harus menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) agar tidak selalu bergantung pada APBD maupun APBN," ucap Sujiati. Sementara Oddang, Kepala Desa Gunung Mulia mengatakan, selain fasilitas yang ada, ke depan pihaknya akan menambah sejumlah fasilitas lain seperti kafe, toilet, kolam pemancingan, pojok baca, dan wahana permainan untuk anak. "Pembangunan objek wisata ini menggunakan dana desa di APBDes, sedangkan untuk pengelolaannya kami serahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gunung Mulia," ucap Oddang. (mth)
IPC Group dan Mitra Utama Teken Deklarasi Bersama Pelabuhan Bersih
Jakarta, FNN - PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC Group dan mitra usaha kepelabuhanan menandatangani Deklarasi Bersama untuk mewujudkan Pelabuhan Bersih sebagai salah satu bentuk kongkret sinergi dalam mewujudkan Pelabuhan Bersih. Turut hadir dalam deklarasi bersama yang digelar secara hybrid di 12 cabang pelabuhan yang dikelola oleh IPC, Rabu, jajaran Direksi IPC, general manager cabang pelabuhan, jajaran direksi anak dan cucu perusahaan IPC, perwakilan mitra usaha, asosiasi, Perusahaan Bongkar Muat (PBM) serta instansi pemerintah sebagai stakeholder di lingkungan pelabuhan. "Deklarasi Bersama ini menunjukkan bahwa baik IPC Group dan mitra usaha serta stakeholders kepelabuhanan terkait memiliki tujuan yang sama, yakni kesepahaman bahwa praktik pungli dan gratifikasi di lingkungan pelabuhan harus diberantas serta memastikan kelancaran dan keamanan kegiatan operasional di pelabuhan merupakan tanggung jawab kita bersama," kata Direktur Utama IPC Arif Suhartono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu. IPC juga turut menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan sosialisasi terkait pencegahan tindak pidana korupsi serta pungutan liar yang disampaikan oleh Plt. Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Syarief Hidayat. Arif menjelaskan, dalam praktik di lapangan, manajemen IPC telah menugaskan segenap karyawannya untuk memastikan bahwa tanpa memberi tip atau uang apapun, proses keluar masuk barang di terminal tetap dilayani sesuai jadwal dan sesuai Service Level Agreement (SLA) dan Service Level Guarantee (SLG). "Pelayanan operasional di pelabuhan telah menggunakan sistem cashless payment dan seluruh kegiatan operasional kepelabuhanan dilakukan sesuai dengan SLA dan SLG yang telah ditetapkan. Jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam praktiknya, silakan laporkan pada kami," tambah Arif. Layanan saluran pengaduan Whistle Blowing System (WBS) dapat diakses oleh stakeholders Pelabuhan di seluruh wilayah operasi IPC Group melalui layanan WhatsApp di 0811-9511-665 dan https://ipcbersih.whistleblowing.link/ (mth)
Pemkab Sidoarjo Fasilitasi Pekerjaan Lulusan SMK
Sidoarjo, FNN - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, memfasilitasi para lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) di daerah itu untuk mencari pekerjaan, sebagai upaya untuk mengurangi pengangguran. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali di Sidoarjo, Rabu mengatakan, remaja siap kerja dari lulusan SMK di Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya mencapai 4.000 orang. "Jumlah tersebut, belum termasuk lulusan SMA dan sarjana," katanya, di sela pembekalan khusus bagi lulusan SMK se-Kabupaten Sidoarjo di SMK Diponegoro. Ia mengatakan, untuk mengakomodir ribuan remaja yang siap kerja tersebut sejumlah kebijakan telah dikeluarkan, seperti perjanjian kerja sama (PKS) dengan ratusan perusahaan yang ada di Sidoarjo. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Sidoarjo, kata dia, harus bergerak cepat menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan untuk memfasilitasi para lulusan SMK supaya segera mendapatkan pekerjaan. "Saya minta perusahaan di Sidoarjo jika mencari pegawai, prioritaskan warga Sidoarjo dulu. Mereka ini (lulusan SMK) sudah siap bekerja," kata Gus Muhdlor, sapaan karib bupati. Selama ini, lanjut dia, disnaker rutin setiap tahun menggandeng puluhan perusahaan untuk membuka bursa kerja. Mulai tahun ini, Gus Muhdlor meminta ada peran aktif dari disnaker terjun langsung membantu dan mengupayakan ribuan lulusan SMK mendapatkan pekerjaan. "Disnaker bisa membuat perjanjian kerja sama dengan perusahaan-perusahaan, yang bertujuan bila ada perusahaan yang membutuhkan pegawai, maka yang diprioritaskan adalah lulusan SMK dari Sidoarjo. Tentunya sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan," katanya. Sementara itu, Ketua Forum Bursa Kerja Khusus (FBKK) Kabupaten Sidoarjo Heru Sasmita mengatakan ada 76 SMK di Sidoarjo, baik negeri maupun swasta yang selama ini sudah bekerja sama dengan perusahaan tertentu. Kerja sama tersebut, kata Heru, lebih kepada menampung kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) yang diperuntukkan bagi siswa kelas XI. Sedangkan siswa yang lulus sebagian ada yang diterima di perusahaan tempatnya magang itu. "Rata-rata yang sudah lulus berupaya mencari lowongan kerja sendiri," ujarnya. (mth)
POPULER
