ALL CATEGORY
Bupati Aceh Barat: Wacana PPN Sembako Ancam Stabilitas Nasional
Meulaboh, FNN - Bupati Aceh Barat Haji Ramli M.S. mengkhawatirkan wacana Kementerian Keuangan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembilan bahan pokok (sembako) di Tanah Air akan mengancam stabilitas nasional di tengah pandemi COVID-19. "Sebaiknya wacana pengenaan PPN sembako tidak dilakukan karena hal ini dikhawatirkan akan timbulkan gejolak di tengah masyarakat. Wacana ini berbahaya," kata Ramli M.S. di Meulaboh, Sabtu (12/6). Sebelumnya, Kementerian Keuangan berencana mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ke DPR RI, salah satu di antaranya mengenakan PPN terhadap sembako. Menurut Ramli, berdasarkan berbagai masukan yang diterima oleh pemerintah daerah dari kalangan masyarakat, wacana tersebut akan menyebabkan persoalan baru di tengah masyarakat. Selain karena ekonomi yang terpuruk akibat pandemi COVID-19, katanya lagi, pengenaan PPN terhadap sembako juga akan berdampak pada daya beli masyarakat. Oleh karena itu, dia memandang perlu meniadakan kebijakan tersebut karena masyarakat akan melakukan protes atau unjuk rasa. "Kami meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar menolak rencana pengenaan PPN ini. Jika hal ini dibiarkan, kami khawatir akan terjadi gejolak di tengah masyarakat," kata Ramli menegaskan. Di sisi lain, Ramli MS mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah mencari sumber baru pengenaan pajak guna meningkatkan pendapatan negara. "Sebagai pejabat negara di daerah, saya mendukung sepenuhnya kebijakan Bapak Presiden. Kami selalu siap mengawal dan menjalankan setiap perintah Presiden," kata Ramli. (sws)
Walhi: Wali Kota Beri Solusi Sampah pada 100 Hari Kerja
Medan, FNN - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara menyebut, Wali Kota Medan Bobby Nasution dinilai telah memberikan solusi persampahan dengan melibatkan tingkat kecamatan yang merupakan langkah tepat di 100 hari kerja kepemimpinannya. "Ini (persampahan), langkah penyelesaian dengan mendekatkan di inti permasalahan," terang Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumatera Utara, Doni Latuparisa di Medan, Sabtu. Salah satu diantaranya, lanjut dia, dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan No.18/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat di Lingkungan Pemkot Medan. Kemudian berkolaborasi dengan Pemkab Deli Serdang, Sumatera Utara dalam menyediakan lahan tempat pembuangan akhir TPA seluas sekitar 16,5 hektare di Desa Limau Mungkur, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Seperti diketahui, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan juga berkolaborasi ahli sampah dari Singapura dengan metode bio teknologi, di antaranya mengubah sampah menjadi pupuk organik. Namun, tegasnya, Pemkot Medan juga harus melakukan supervisi, terutama di kelurahan agar pengelolaan sampah tersebut berjalan. "Pemkot tentu tidak tinggal diam, kecamatan dan kelurahan tetap disupervisi agar hasilnya maksimal," kata dia. Walhi Sumatera Utara berharap, setelah momen 100 hari massa kepemimpinan Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi Kota Medan. "Tentu 100 hari yang dilewati banyak menyimpan pelajaran penting apa yang berhasil, sehingga perlu ditingkatkan. Apa yang belum berhasil, sehingga dimodifikasi. Persoalan tata kota tentu tidak mudah. Tapi ini tantangan bagi pemimpin muda seperti Mas Bobby," kata Doni. (mth)
Anggota DPR: Sembako dan Pendidikan Tak Boleh Kena Pajak
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun mengkritisi rencana Kementerian Keuangan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako dan sektor pendidikan melalui perluasan objek PPN. Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu mengatakan, sembako atau bahan pokok, sektor pendidikan, dan kesehatan tidak boleh dipungut pajak. Hal itu lantaran ketiga sektor tersebut merupakan amanat konstitusi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sebagai tujuan negara. "Kalau beras dijadikan objek pajak dan dikenakan PPN, pengaruhnya pada kualitas pangan rakyat. Rakyat butuh pangan yang bagus agar kualitas kehidupan mereka juga baik," kata Misbakhun. Anggota DPR RI itu menyebutkan Kemenkeu harus bertanggung jawab atas polemik soal Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang memuat rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan pokok atau sembako dan sektor pendidikan itu. "Polemik yang terjadi dan penolakan keras di masyarakat atas rencana Kemenkeu ini sangat mempengaruhi citra Presiden Jokowi dan pemerintahan yang dikenal sangat pro-rakyat kecil," ujar Misbakhun. Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu juga menentang ide Kemenkeu tentang PPN sektor pendidikan karena pendidikan adalah simbol pembangunan karakter sebuah bangsa. "Pendidikan itu menunjukkan kualitas SDM sebuah negara. Kalau pendidikan sampai dijadikan objek pajak dan dikenakan tarif PPN, kualitasnya akan terpengaruh," ujar anggota Komisi XI DPR ini. Misbakhun menganggap isi RUU KUP yang memuat rencana pengenaan PPN terhadap sektor pendidikan dan pangan justru membuktikan Kemenkeu gagal membuat kebijakan yang merujuk pada amanat konstitusi. Alasannya, konstitusi mengamanatkan berbagai sektor yang harus dijaga dengan semangat gotong royong. Politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu juga mempertanyakan argumen Sri Mulyani soal PPN untuk sembako dan pangan baru diterapkan setelah pandemi COVID-19 berlalu. Menurut dia, alasan itu tidak rasional karena sampai saat ini belum ada satu pun ahli atau lembaga terpercaya yang mampu memprediksi akhir pandemi COVID-19. Seharusnya, kata Misbakhun, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu punya ide berkelas global tentang cara menaikkan tax ratio dan penerimaan pajak tanpa harus menerapkan PPN pada sembako dan pendidikan. "Masih banyak ruang kreativitas pengambil kebijakan untuk menaikkan penerimaan pajak," ujar Misbakhun. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu pun menyarankan agar Sri Mulyani segera menarik RUU KUP. "Tarik dan revisi, karena isi RUU KUP itu sangat tidak populer," katanya. Terkait polemik itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada Kamis (10/6) menegaskan, rencana itu sifatnya internal, sehingga ia menyesalkan dokumen draf Revisi UU KUP bocor ke publik. Ia memastikan pemerintah masih akan fokus memulihkan perekonomian akibat pandemi COVID-19. "Situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar, karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga. Yang keluar sepotong-sepotong," kata Sri Mulyani. "Dari sisi etika politik, kami belum bisa menjelaskan sebelum ini dibahas. Karena ini adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui Surat Presiden," kata dia menambahkan. (mth)
Sandiaga Uno Upayakan Kecamatan Kuta Bisa Masuk Perluasan Zona Hijau
Badung, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengupayakan wilayah Kecamatan Kuta di Kabupaten Badung, Bali, dapat masuk ke dalam perluasan zona hijau COVID-19 yang nantinya dapat dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. "Harapannya adalah Kuta diikutsertakan dalam tahapan perluasan zona untuk bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Karena bandara terletak di Kuta, khususnya di Desa Adat Tuban. Ini menjadi prioritas kami, tentunya akan mengacu kepada pada pra-kondisi situasi COVID-19 terkini," ujar Menparekraf Sandiaga Uno saat melakukan pertemuan dengan tokoh adat dan masyarakat Kecamatan Kuta di Badung, Sabtu. Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya juga berupaya membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan sektor ekonomi bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di wilayah yang merupakan salah satu destinasi pariwisata utama di Pulau Dewata itu.. "Saya mendengar masukan yang kami amat terenyuh mendengar masyarakat khususnya di Kecamatan Kuta, karena hampir lebih dari 1,5 tahun paling terdampak," katanya. Berbeda dengan daerah lain, menurutnya masyarakat di kawasan Kuta, Bali, tidak memiliki lahan pertanian sehingga masyarakat setempat sangat dalam kondisi tertekan. Ia menegaskan, kondisi pariwisata dan ekonomi yang lesu di Kecamatan Kuta tersebut menjadi prioritas penanganan oleh Kemenparekraf dan berkomitmen untuk meningkatkan lapangan pekerjaan di Kecamatan Kuta. "Banyak lapangan pekerjaan di sini, kita harus selamatkan lapangan pekerjaan pekerjaan dan mata pencaharian khususnya untuk masyarakat Kecamatan Kuta," ujarnya. "Kami berkoordinasi dengan Pak Camat, tokoh adat tokoh agama, agar program pemerintah tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu bisa dilaksanakan khususnya untuk masyarakat di Kuta yang sangat membutuhkan sekarang," ungkap Menparekraf Sandiaga Uno. Sandiaga Uno menambahkan, terkait proses pembukaan Bali bagi wisatawan mancanegara, dan tahapan serta prakondisinya, harapannya segera dapat direalisasikan. (mth)
Lima Ratus ODGJ RSKD Dadi Makassar Siap Divaksin
Makassar, FNN - Bagian K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) RS Khusus Daerah Dadi Makassar Sulawesi Selatan Yunus menyampaikan pasien ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) sebanyak 500 orang telah siap divaksin. "Pasien ODGJ sekitar 500 orang memungkinkan semua divaksin karena tidak ada penyakit bawaan lainnya, sisanya melihat hasil skrining," ujarnya di Makassar, Sabtu. Pada pelaksanaan vaksinasi ODGJ di RSKD Dadi mengutamakan pasien yang telah dipersiapkan untuk mengikuti rehabilitasi sosial, artinya mereka sedang dalam masa penyembuhan. Meski demikian, vaksin ODGJ RSKD Dadi tetap mengacu pada petunjuk dokter kesehatan jiwa setempat, serta pelaksanaannya harus didampingi. "Kalau parah tidak ada, yang susah itu palingan cuma satu atau dua orang, tetapi kita juga tetap waspada dan didampingi dengan metode penanganan ODGJ," urainya. ODGJ merupakan salah satu dari masyarakat rentan bersama penyandang disabilitas yang sedang digenjot pelaksanaan suntik vaksinnya oleh Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan. Satu hari sebelumnya, suntik vaksin ODGJ secara perdana telah dilakukan di RSKD Dadi yang diikuti sebanyak 10 orang dan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. "Sekitar 10 orang yang divaksin, selanjutnya Senin kita lanjutkan lagi hingga selesai," tambah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan dr Nurul. Bukan hanya di RSKD Dadi, ODGJ di daerah kabupaten/kota juga menjadi target pelayanan vaksinasi Sulsel melibatkan Dinas Sosial untuk menentukan tempat vaksinasi ODGJ di daerah. "Mereka tetap diseleksi kesehatannya, secara bertahap dan tergantung dari dokter spesialis kejiwaan. Kita usahakan semuanya, jadi pelaksanaannya disertai dokter jiwa yang ada di sana," kata Nurul. (mth)
Polda Metro Gelar Operasi Yustisi untuk Tekan Penyebaran COVID-19
Jakarta, FNN - Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya dan Satpol PP menggelar operasi yustisi penegakan protokol kesehatan (prokes) untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Jakarta setelah libur Lebaran. "Malam ini kita melaksanakan kegiatan operasi yustisi gabungan dengan TNI maupun dari Satpol PP," kata Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Kombes Pol Marsudianto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu malam. Marsudianto mengatakan, sebanyak 250 personel gabungan TNI-Polri dan Pemprov DKI Jakarta dikerahkan dalam operasi malam ini. Operasi ini digelar sebagai tindak lanjut dari lonjakan angka penyebaran virus COVID-19 di Jakarta dan sekitarnya dengan angka harian lebih 2.000 kasus. "Kita melihat bahwa jumlah angka positif aktif COVID-19 itu meningkat. Yang terakhir kita tahu jumlahnya sampai 2.455 ini angka yang sangat mengkhawatirkan," katanya. Marsudianto juga mengingatkan kepada personel yang bertugas dalam operasi yustisi untuk mengutamakan sikap persuasif dan humanis saat menegakkan protokol kesehatan. "Kami akan lakukan kegiatan imbauan-imbauan yang secara persuasif humanis pada masyarakat juga membagikan masker," kata dia. Meski mengedepankan langkah persuasif humanis, tim gabungan tetap menindak tegas apabila ditemukan tempat hiburan malam masih buka melewati batas jam operasional yang diatur pemerintah. "Apabila masih ada kegiatan tempat hiburan yang masih aktif lewati batas waktu katakanlah jam 23.00 WIB masih ada, maka kami akan melakukan kegiatan penegakan aturan. Tentunya yang kami kedepankan Satpol PP dan kami sifatnya mem-'backup" kegiatan tersebut," katanya. Dia juga mengatakan operasi yustisi ini akan dilakukan setiap malam dengan sasaran lokasi yang kerap menimbulkan kerumunan. Operasi akan terus dilaksanakan hingga angka COVID-19 di Jakarta bisa dikendalikan. (mth)
Saudi Arabia Larang Ibadah Haji Bagi Negara Lain
Saudi, FNN - Arab Saudi untuk tahun kedua melarang jamaah dari negara lain melaksanakan haji, dan membatasi penyelenggaraan ibadah itu hanya untuk warga negara dan penduduknya sebagai tanggapan atas pandemi virus corona. Kementerian Haji Saudi menyatakan bahwa hanya orang-orang berusia antara 18 dan 65 tahun yang telah divaksin atau diimunisasi COVID-19, dan bebas dari penyakit kronis, yang dapat melaksanakan ibadah haji, menurut laporan Saudi Press Agency (SPA) pada Sabtu. Kementerian yang mengelola ibadah umat Muslim ke Mekkah itu juga menetapkan batasan 60.000 jamaah yang bisa mengikuti haji tahun ini. "Keputusan ini (dibuat) untuk menjamin keselamatan haji di tengah ketidakpastian virus corona," kata Menteri Kesehatan Kerajaan Arab Saudi, Tawfiq al-Rabiah, dalam konferensi pers yang disiarkan televisi oleh SPA. “Meskipun vaksin tersedia, ada ketidakpastian virus dan beberapa negara masih mencatat jumlah kasus COVID yang tinggi, tantangan lainnya adalah varian virus yang berbeda, maka muncul keputusan untuk membatasi haji,” tutur al-Rabiah. Menteri al-Rabiah mengatakan hanya vaksin COVID yang disetujui dari Pfizer, Astrazeneca, Moderna, dan Johnson & Johnson yang akan berlaku untuk haji. Sejumlah sumber mengatakan kepada Reuters pada Mei bahwa sebuah rencana sedang dipertimbangkan untuk melarang jamaah dari luar negeri melaksanakan haji---kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap Muslim berbadan sehat yang mampu melaksanakannya. Sebelum pandemi mengharuskan orang-orang menjaga jarak sosial, sekitar 2,5 juta jamaah biasa mengunjungi tempat-tempat paling suci Islam di Mekkah dan Madinah untuk haji selama seminggu. Sementara untuk ibadah umrah yang dapat dilakukan sepanjang tahun, secara keseluruhan menghasilkan pemasukan bagi Saudi sekitar 12 miliar dolar AS (sekitar Rp170,7 triliun) per tahun, berdasarkan data resmi pemerintah. (sws)
Ratusan Warga Kembangan Jakbar Terima Vaksinasi COVID-19
Jakarta, FNN - Sebanyak 116 warga Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 yang diselenggarakan oleh Polsek setempat. "Vaksinasi menggunakan vaksin AstraZeneca dan sebelum warga menerima vaksinasi terlebih dahulu mereka menjalani pemeriksaan kesehatan," kata Kepala Polsek Kembangan Komisaris Polisi H Khoiri di Jakarta Barat (Jakbar), Sabtu. Vaksinasi di Kembangan tersebut dipusatkan di Gedung Yaskum di Jalan Kembangan Baru, Kelurahan Kembangan Utara. Dalam pelaksanaan vaksinasi massal secara gratis itu, pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dengan menggandeng tim medis dari RS St Carolus Serpong, warga yang menjalani vaksinasi terlebih dahulu melakukan pendaftaran. Selanjutnya diperiksa tekanan darah, riwayat kesehatan dan diukur suhu tubuh. Setelah mendapatkan injeksi vaksin, warga kemudian menjalani observasi sekitar 30 menit dan diberikan obat paracetamol sebagai pereda demam dan rasa nyeri. Kapolres Metro Jakarta Barat Komisaris Besar Polisi Ady Wibowo mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi itu sebagai upaya mengendalikan penularan COVID-19. Ia juga mengapresiasi fasilitas dan pelayanan kesehatan di tempat tersebut yang memadai termasuk upaya Polsek Kembangan agar proses vaksinasi berjalan baik dan lancar. "Saya melihat warga sangat antusias dalam mengikuti vaksinasi COVID-19 dan fasilitas tempat vaksinasi sangat memadai sehingga mekanisme proses vaksinasi berjalan sangat baik," katanya. (mth)
Persib Ditahan Imbang Persikabo pada Laga Uji Coba
Jakarta, FNN - Persib Bandung ditahan imbang dalam laga uji coba melawan Tira Persikabo dengan skor akhir 1-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Sabtu. Meski sempat memimpin lewat gol Febri Hariyadi pada menit ke-40, kemenangan Pangeran Biru pupus akibat gol balasan Ciro Alves pada menit ke-56. Pelatih Persib Bandung Robert Rene Alberts mengaku telah memetik sejumlah hal positif dari agenda latihan bersama Tira Persikabo tersebut. "Secara keseluruhan, kami membuat lebih banyak peluang yang bagus ketimbang Persikabo. Kalau melihat hasil, kami terpaksa melakukan kesalahan akibat cedera yang dialami Esteban Vizcarra dan Ezra yang sakit," kata Robert dikutip dari laman resmi klub, Sabtu. Persib berusaha untuk mencetak lebih banyak gol pada babak kedua dengan melakukan pergantian pemain, salah satunya memasukkan gelandang muda Saiful yang menggantikan Esteban Vizcarra. "Kami melakukan perubahan di babak kedua yang membuat permainan kurang nyaman. Saiful bermain baik, sebagai pemain muda yang masuk sebagai pemain pengganti, tapi Anda bisa lihat dia masih punya kekurangan," terang Robert. Namun, Robert lebih mengutamakan kondisi stamina para pemainnya dan bagaimana kerja sama yang terjalin antarpemain. Menurut pelatih asal Belanda itu, hal tersebut setidaknya menjadi sebuah nilai positif tersendiri. "Kami juga melakukan pergantian berkenaan penguasaan bola, tapi memang ada keterbatasan. Tapi di sini kami melihat stamina dan kerja sama antar pemain yang berbeda, dan itu membuat kami memiliki opsi di masa depan," ungkap Robert. Sebelumnya, Persib juga telah menggelar laga uji coba melawan Karawang United dan tim Porda Kota Bandung di Stadion GBLA, Bandung, Sabtu (5/6) lalu. (mth)
Buton Selatan Belum Tahu Pelaku UMKM yang Terima Bantuan Pusat
Buton Selatan, FNN - Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel), Sulawesi Tenggara, belum mengetahui secara pasti berapa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menerima bantuan pemerintah usaha mikro (BPUM). Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Buton Selatan La Hardin di Busel, Sabtu, mengatakan bahwa pihaknya tidak mendapatkan akses data terkait hal itu. "Jadi, sebanyak 6.517 pelaku UMKM yang kami usulkan untuk mendapatkan BPUM sampai hari ini belum tahu persis berapa yang sudah keluar (menerima, red.) karena ini langsung ke calon penerima," katanya. La Hardin berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UMKM bisa memberikan akses data mengenai pelaku UMKM yang telah pihaknya usulkan tersebut guna lebih menertibkan data penerima bantuan, khususnya pelaku UMKM di daerah itu agar tidak dobel menerima. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah setahun ini menunggu, bahkan pihaknya sudah pernah berkoordinasi dengan provinsi dan Kementerian Koperasi dan UMKM mengenai data usulan itu. "Karena kami tidak bisa mengakses data, tidak tahun berapa yang sudah keluar dananya di Busel," katanya. Padahal, kata dia, sudah ada beberapa orang yang datang melapor kepada pihaknya untuk menanyakan mengenai adanya SMS (pesan singkat) yang diterima oleh calon penerima bagaimana menindaklanjutinya dan telah difasilitasi untuk ketemu pihak bank. Hardin menjelaskan tahapan pengusulan pelaku UMKM di seluruh kecamatan daerah setempat, yakni pertama ke provinsi, kemudian pihak provinsi melanjutkan ke pemerintah pusat. "Jadi, kami hanya menerima calon penerima, kemudian kami mengusulkan ke provinsi, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM, lalu provinsi juga menyorong ke pusat," ujarnya. (mth)
POPULER
