ALL CATEGORY
PLN Sosialisasikan Sistem Managemen Anti Suap untuk Para Mitra
Banda Aceh, FNN - PLN Unit Induk Wilayah Aceh mensosialisasikan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk para mitra PLN. “Sudah waktunya PLN menuju perusahaan yang terkelola dengan baik atau good corporate governance dengan harapan menjadi bisnis yang lebih sehat,” kata GM PLN Aceh Abdul Mukhlis di Banda Aceh, Kamis. Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela membuka sosialiasi SMAP yang berlangsung secara daring dan diikuti 34 mitra kerja, PIC hubungan industrial dan pengguna alih daya dari PLN UIW Aceh. Dengan sosialisasi tersebut diharapkan mitra kerja dan PLN dapat terhindar dari tindakan hukum yang beresiko dan dapat menjadi kepercayaan masyarakat "Semua pemangku kepentingan telah kita terapkan SMAP ini dengan harapan tidak ada lagi suap menyuap maupun pemberian tidak wajar. Kita ingin ciptakan lingkungan bisnis yang bersih," kata Abdul Mukhlis. Dalam menciptakan sistem manajemen anti penyuapan, PLN berkomitmen untuk menjunjung tinggi program tersebut di seluruh lingkungan kerja PLN Aceh. Dalam kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh mitra kerja dan stakeholder PLN sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan curang. PLN juga mengajak pemangku kepentingan dan seluruh mitra kerja yang bekerjasama mendeklarasikan satu persatu pernyataan dari isi dari pakta integritas tersebut secara bersamaan. (sws)
Harga Cengkih di Ambon Naik Petani Beramai-ramai Jual Hasil Panen
Ambon, FNN - Naiknya harga cengkih dari kisaran harga Rp90 ribu per kilogram pada April 2021 menjadi Rp105 ribu per kilogram, membuat para petani perkebunan di berbagai wilayah Maluku beramai-ramai menjual hasil panen mereka ke Kota Ambon. Pantauan Antara di Jalan Setia Budi, Kawasan Rijoli, Kelurahan Batu Gajah, Kota Ambon, Kamis, lokasi gudang pengumpul hasil perkebunan ramai didatangi petani untuk menjual hasil panen cengkih mereka. Seorang petani cengkih asal Kabupaten Buru, Silas (60), berangkat menggunakan kapal motor dari desanya ke Kota Ambon untuk menjual 50 kilogram cengkih dengan harga Rp105 ribu per kilogram. "Saya akan pulang kembali ke kampung dan menyampaikan perkembangan harga cengkih ini kepada teman-teman petani, supaya mau menjual hasil panen yang disimpan selama ini sambil menunggu harga yang bagus baru dijual," kata Silas. Sama halnya dengan Silas, seorang petani lainnya dari Kabupaten Maluku Tengah, Rinto (44) juga menjual 20 kilogram hasil panen cengkih miliknya karena harganya sedang naik. "Mumpung harganya sedang bagus, dijual saja sebelum nanti harganya turun lagi," kata Rinto. Harga komoditas cengkih di Maluku selama Februari 2021 fluktuatif berkisar antara Rp63-Rp67 ribu per kilogram, naik menjadi Rp75 ribu per kilogram pada Maret 2021, dan terus bergerak naik menjadi Rp90 ribu per kilogram pada akhir April 2021. Meningkatnya harga cengkih hingga mencapai Rp100 ribu per kilogram pada Juni 2021, bagaikan angin segar bagi Silas dan petani lainnya. Banyak petani yang sebelumnya memilih untuk menyimpan hasil panen mereka hingga harga tanaman perkebunan itu cukup bagus untuk dijual ke pasar, beramai-ramai mendatangi pedagang pengumpul. Seorang pedagang pengumpul hasil perkebunan, Evi (48) mengatakan dalam tiga hari terakhir harga komoditi cengkih meningkat dari Rp100 ribu per kilogram menjadi Rp105 ribu per kilogram. Kendati hanya naik sebesar Rp5 ribu dari sebelumnya, tapi cukup menggembirakan bagi petani perkebunan. Selain cengkih, komoditas perkebunan lainnya juga mengalami kenaikan harga, seperti biji pala bundar naik dari Rp90 ribu per kilogram menjadi Rp95 ribu per kilogram, fuli atau pembungkus biji pala naik dari Rp240 ribu per kilogram menjadi Rp248 ribu per kilogram, dan kopra dari Rp10 ribu per kilogram menjadi Rp11 ribu per kilogram. Fluktuasi harga komoditas tanaman perkebunan dipengaruhi oleh perubahan harga yang terjadi di Surabaya, daerah yang menjadi pasar utama penjualan hasil perkebunan di Maluku. "Semuanya naik, kecuali cokelat masih terus bertahan dengan harga Rp27 ribu per kilogram. Patokan harga beli yang kami terapkan berdasarkan hasil pemantauan harga di pasar utama Surabaya, kalau terjadi perubahan harga sudah pasti akan ada perubahan juga di sini," ujar Evi. (sws)
Disdik Ambon Arahkan PPDB Daring
Ambon, FNN- Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ambon mengarahkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP secara daring. "PPDB saat ini sementara berproses pada sekolah - sekolah, kami arahkan untuk pendaftaran secara daring, " kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Fahmi Salatalohy, Kamis. Untuk SD/MI sebanyak 215 sekolah yang membuka PPDB, sedangkan untuk SMP/MTs sebanyak 58 sekolah. Pendaftaran PPDB untuk SD/sederajat, telah dibuka 25 Mei - 15 Juni 2021, sedangkan untuk SMP/sederajat, 25 Mei 2021 - 29 Juni 2021. Ia menjelaskan, sebagaimana pelaksanaan PPDB tahun 2020, tahun ini juga diberlakukan jalur zonasi, dengan memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah. "Sistem zonasi diberlakukan juga untuk maksud pemerataan siswa, misalnya untuk sekolah unggulan, kuotanya jelas 300 siswa, berarti kalau yang mendaftar lebih dari 300, maka sisanya dialihkan ke sekolah lain yang masih jarang peminat," katanya. Selain jalur zonasi penerimaan siswa juga dibuka sesuai jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua atau wali. Jalur prestasi untuk calon siswa yang menunjukkan prestasi akademik maupun prestasi non-akademik, jalur afirmasi memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, dan disabilitas untuk mengakses pendidikan bermutu dan disubsidi oleh pemerintah. "Sedangkan jalur perpindahan orang tua atau wali, memberikan kesempatan untuk anak-anak dari keluarga yang orang tuanya pindah tugas," katanya. Ditambahkannya, pendaftaran calon siswa baru dipersilahkan untuk registrasi melalui situs www.ppdb.ambon.go.id dengan alamat e-mail yang masih aktif. "Semua informasi dan persyaratan umum maupun khusus dapat dilihat pada situs tersebut," tandasnya. (sws)
Guru Besar UNJ Puji Tulisan Ilmiah Megawati di Jurnal Pertahanan
Jakarta, FNN - Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof Hafid Abbas menyampaikan pujian atas isi tulisan ilmiah Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri yang mengangkat topik Pancasila yang dipublikasikan di Jurnal Pertahanan Universitas Pertahanan RI. Hafid Abbas di Jakarta, Kamis, mengatakan tulisan ilmiah itu berjudul "The Establishment of Pancasila as the Grounding Principles of Indonesia" yang berarti tentang sejarah pembentukan Pancasila sebagai prinsip dasar Indonesia. "Tidak hanya di dunia pendidikan tinggi dalam negeri tapi juga bagi masyarakat internasional. Sangat luar biasa," kata dia dalam keterangan tertulis. Prof Hafid mengaku mendalami pemikiran Proklamator RI Soekarno, yang menyarikan Pancasila. Bahkan, sebagai pribadi dirinya melakukan gerakan menghidupkan kembali gerakan city of intellect yang pernah digagas Bung Karno lewat UNJ. Karena itu, pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan itu, merasa sangat senang membaca pikiran-pikiran besar dan amat mendasar dari refleksi ilmiah yang diungkap Megawati tentang Pancasila di dalam tulisan ilmiah tersebut. Menurutnya, nilai-nilai universal Pancasila yang diuraikan Megawati di jurnal internasional itu, dapat menjadi kajian ilmiah lebih lanjut di dunia akademik. Lebih lanjut, mantan Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM itu menyatakan pihaknya melihat sebuah cahaya terang lewat tulisan Megawati itu. Bahwa, nilai-nilai universal Pancasila akan semakin mengakar di semua lini kehidupan masyarakat Indonesia. "Bukan hanya itu, kita sungguh berharap apa yang disampaikan Ibu Megawati ini juga memberi inspirasi bagi masyarakat internasional untuk merawat harmoni kehidupan dan perdamaian di mana pun di planet ini," kata mantan Komisioner Komnas HAM RI tersebut. Hafid mengatakan hal itu sebagai wujud dukungannya atas rencana penganugerahan gelar profesor kehormatan (Guru besar tidak tetap) yang akan diberikan Universitas Pertahanan (Unhan) RI kepada Presiden Megawati. Rencana penganugerahan dilaksanakan pada esok 11 Juni 2021. (mth)
Wamenkes: Lonjakan COVID-19 di Kudus dan Bangkalan Contoh Abai Prokes
Jakarta, FNN - Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengemukakan lonjakan kasus COVID-19 yang saat ini melanda Kudus (Jawa Tengah) dan Bangkalan (Jawa Timur) akibat perilaku abai masyarakat terhadap protokol kesehatan. "Berbagai macam contoh kejadian yang terjadi di Kudus dan di Bangkalan yang kita tidak inginkan bersama-sama ini merupakan salah satu contoh bagaimana kalau kita abai dalam kegiatan protokol kesehatan yang benar," katanya dalam acara virtual Dialog Kabar Kamis di Media Center KPCPEN di Jakarta, Kamis. Laju kasus COVID-19 di daerah, katanya, tergantung dari tingkat mobilisasi penduduk, khususnya usai libur Lebaran. Bukan tidak mungkin kondisi serupa juga terjadi di tempat-tempat lain. Pemerintah sejak awal telah memiliki permodelan bahwa tingkat kasus yang terjadi di daerah akan meningkat sekitar enam sampai tujuh pekan dari mobilisasi penduduk. "Apa yang terjadi di Kudus dan Bangkalan bukan cuma tanggung jawab dari daerah tersebut, tetapi tanggung jawab secara nasional dari pemerintah dengan masyarakat yang akan melakukan sinergi bersama supaya kegiatan ini bisa memberikan hasil yang maksimal," katanya. Dante mengatakan daerah yang sudah mengalami kondisi ekstrem peningkatan kasus memperoleh bantuan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, obat-obatan yang cukup serta melakukan mitigasi dan melakukan evaluasi serta memberikan bantuan manajemen kesehatan. Dalam agenda yang sama, Bupati Kudus M. Hartopo mengatakan lonjakan kasus COVID-19 saat ini hampir mencapai 2.000 kasus. Angka tersebut meleset dari perkiraan awal berkisar 200 kasus. "Prediksi saya kemarin setelah masyarakat divaksinasi ada titik terendah sampai 60 kasus itupun gejala ringan dan sedang. Setelah Idul Fitri, perkiraan saya paling banyak 200-an, ternyata sekarang hampir 2.000 kasus," katanya. Ia mengatakan angka kasus COVID-19 saat ini melebihi angka kasus yang terjadi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai 185 kasus. Lonjakan kasus tersebut, kata Hartopo, dipicu sejumlah faktor, salah satunya vaksinasi yang menjadikan persepsi masyarakat Kudus menjadi merasa kebal virus. "Padahal vaksin hanya untuk antibodi saja agar tidak ada gejala berat," katanya. Selain itu, budaya silaturahim selama libur Lebaran membuat masyarakat abai pada penggunaan masker, khususnya saat menikmati santapan Lebaran. "Saat Lebaran ada silaturahmi ke saudara. Mereka lepas masker dan menikmati sajian yang ada. Ini potensi yang luar biasa," katanya. (mth)
Pemkab Trenggalek Lakukan Proteksi Wilayah Antisipasi Wabah Antraks
Trenggalek, FNN - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, mengeluarkan kebijakan proteksi wilayah dengan melarang warganya, baik pedagang sapi maupun peternak, untuk berjualan dan membeli sapi dari Kabupaten Tulungagung. "Kami sudah sampaikan kepada para pedagang sapi maupun peternak, terutama yang berada di Kecamatan Bendungan karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Tulungagung di wilayah Pagerwojo, lokasi temuan kasus antraks," kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Didik Susanto di Trenggalek, Kamis. Sosialisasi intens dilakukan di desa-desa yang berdekatan dengan perbatasan Tulungagung jalur selingkar wilis tersebut, terutama di wilayah Desa Dompyong dan Depok yang secara geografis paling dekat dengan Desa Sidomulyo Tulungagung, daerah yang teridentifikasi kasus antraks. Kecamatan Bendungan memang menjadi perhatian khusus Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek. Sebab, daerah ini memang berbatasan langsung dengan wilayah Pagerwojo, Tulungagung. Selain sosialisasi, petugas kesehatan hewan saat ini intens melakukan pemeriksaan dan pemantauan kesehatan hewan dari kandang ke kandang warga, khususnya di wilayah Kecamatan Bendungan. Didik mengaku, sebelum adanya temuan antraks tersebut para peternak maupun pedagang sapi di dua wilayah tersebut sering berinteraksi dan melakukan penjualan hewan ternak. Saat ini peternakan di Kabupaten Trenggalek dinyatakan aman dari risiko penyakit, terutama antraks. Dulu di daerah ini sempat dikabarkan teridentifikasi kasus antraks pada ternak warga di wilayah Kecamatan Tugu. Namun resume pemantauan lapangan yang sempat dipublikasikan pihak Dinas Peternakan Trenggalek saat itu, kemudian dianulir oleh Bupati Trenggalek periode 2015-2020, Emil Elestianto Dardak yang bersikeras hasil uji labpratorium Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta bukanlah bakteri antraks yang selama ini dikhawatirkan. Sebelumnya kasus kematian sapi dan kambing terjadi secara beruntun di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung. Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, mengatakan jumlah sapi yang mati mencapai 26 ekor dan 3 ekor kambing. Pada kasus kematian sapi terakhir, petugas Kementerian Petanian serta Balai Besar Veteriner turun langsung dan melakukan pengujian laboratorium. Hasilnya dipastikan positif terpapar antraks, sedangkan pemeriksaan 44 ekor sapi hidup dinyatakan aman dan sehat. (mth)
Pemprov Kalteng Targetkan Vaksinasi 16.000 Orang Setiap Hari
Sampit, FNN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan minimal bisa menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada 16.000 orang setiap hari yang tersebar di 13 kabupaten dan satu kota. "Kami berharap capaian vaksinasi COVID-19 terhadap 16.000 orang setiap harinya di provinsi ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan. Jika itu konsisten, kami optimis target vaksinasi hingga akhir Juli nanti minimal 30 sampai 40 persen bisa dicapai," kata Gubernur Sugianto Sabran di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kamis. Hal itu disampaikan Sugianto saat memantau vaksinasi massal di Sampit. Dia datang didampingi Kapolda Irjen Pol Dedi Prasetyo, Danrem 102 Panju Panjung Brigjen TNI Purwo Sudaryanto, anggota DPR RI Agustiar Sabran dan pejabat lainnya. Sugianto dan rombongan meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di atrium Citimall, markas Satlantas Polres Kotawaringin Timur dan SMKN 1 Sampit. Rombongan didampingi Bupati Halikinnor bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah setempat. Sugianto mengatakan, pemerintah provinsi memerlukan dukungan pemerintah kabupaten dan kota untuk memaksimalkan vaksinasi COVID-19. Kotawaringin Timur menjadi perhatian karena memiliki jumlah penduduk terbesar sehingga persentase vaksinasinya diharapkan juga lebih tinggi. Dia menilai capaian vaksinasi di Kotawaringin Timur saat ini cukup baik dan diharapkan terus ditingkatkan. Begitu pula kabupaten dan kota lainnya diminta terus meningkatkan vaksinasi dengan tujuan memutus mata rantai penularan COVID-19 dan mempercepat pemulihan ekonomi. Seluruh bupati dan wali kota diminta tidak ragu mengeluarkan anggaran untuk penanganan COVID-19. Namun tentunya semua harus tetap sesuai aturan dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Dia juga mengingatkan bupati dan wali kota tidak bepergian ke luar daerah agar mereka memastikan pelaksanaan vaksinasi di wilayah masing-masing berjalan baik dan optimal. Sugianto menyampaikan terima kasihnya kepada TNI dan Polri yang terus mendukung program vaksinasi. Secara khusus dia juga berterima kasih sekaligus berharap kepada tenaga kesehatan untuk tidak jenuh menjadi tumpuan dan garda terdepan melindungi masyarakat. "Kita bukannya berlomba masuk delapan besar, tetapi kalau bisa kita bisa maksimal dalam vaksinasi ini. Kegiatan ini untuk menyelamatkan masyarakat kita dengan memutus mata rantai penularan COVID-19 melalui vaksinasi," harap Sugianto. Hal serupa disampaikan Kapolda Irjen Pol Dedi Prasetyo. Dia mengajak semua pihak dan masyarakat untuk mendukung kesuksesan program vaksinasi COVID-19 agar pandemi ini bisa diatasi. "Seperti target yang disampaikan pak gubernur tadi, yaitu minimal 16.000 orang per hari, itu harus kita dukung. Kita semua harus bergerak bersama agar program ini bisa maksimal. Ingat, ini demi menyelamatkan masyarakat," kata Dedi. Dedi mengajak masyarakat menyadari bahwa vaksinasi sangat penting untuk melindungi diri dan orang lain dari penularan COVID-19. Protokol kesehatan juga tetap harus dijalankan oleh siapapun, termasuk mereka yang sudah divaksin. "Kita jangan sampai lengah. Jangan sampai kasus COVID-19 kembali meningkat. Kami mengajak masyarakat juga turut membantu kita bersama menangani pandemi COVID-19 ini," kata Dedi. Sementara itu Rahma, salah seorang warga menyampaikan terima kasihnya karena bisa mendapat kesempatan divaksinasi. Dia berharap vaksinasi massal terus dilakukan sehingga masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi. "Kalau ada vaksinasi massal di banyak tempat seperti ini kan masyarakat bisa lebih mudah karena tidak harus antre di puskesmas. Saya ikut vaksinasi sebagai ikhtiar agar tidak tertular COVID-19," ujar Rahma. (mth)
HRS Bandingkan Tuntutan Dirinya dengan Djoko Tjandra
Jakarta, FNN - Terdakwa Habib Rizieq Shihab membandingkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus tes usap RS UMMI Bogor dengan perkara korupsi yang dilakukan Djoko Tjandra. Dalam sidang lanjutan dengan agenda pledoi, Rizieq Shihab mengatakan tuntutan enam tahun penjara atas kasus tes usap RS UMMI Bogor lebih tinggi dibandingkan tuntutan kasus korupsi Djoko Tjandra yang hanya empat tahun penjara. "Djoko Tjandra dan jaksa Pinangki masing-masing dituntut empat tahun penjara. Sedangkan Irjen Napoleon lebih ringan hanya tiga tahun, dan Brigjen Prasetyo dua setengah tahun," kata Rizieq Shihab saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis. Rizieq Shihab juga menyebutkan dalam pledoinya bahwa berdasarkan data Indonesian Corruption Watch (ICW) pada April 2020, sepanjang 2019 dari 911 terdakwa korupsi, 604 di antaranya dituntut dibawah empat tahun penjara. Menurut Rizieq Shihab, kasus korupsi yang dilakukan oleh Djoko Tjandra lebih berat daripada kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukannya dalam tes usap RS UMMI Bogor. Sebelumnya Rizieq Shihab dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berupa pidana enam tahun penjara atas kasus tes usap RS UMMI Bogor. JPU menyatakan Rizieq Shihab bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 tahun tentang 1946 Peraturan Hukum Pidana. Rizieq dianggap melakukan tindak pidana pemberitahuan bohong karena menyatakan kondisinya sehat meski terkonfirmasi COVID-19 saat dirawat di RS UMMI Bogor pada November 2020. (sws)
Wabup Sangihe Meninggal Dunia di Pesawat
Sangihe, FNN - Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara, Helmud Hontong tutup usia, Rabu, saat berada di pesawat dalam penerbangan Denpasar-Ujungpandang. Pejabat Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Sangihe, Maya Budiman mengatakan, informasi yang diperoleh bahwa Helmud Hontong menumpang pesawat dengan nomor penerbangan JT.740 menempati Seat: 25E ditemani Harmen Kontu selaku ajudan yang duduk di seat: 25F. "Pukul 16.17 saat di bandara Hasanudin Makassar, dokter dan perawat segera naik ke pesawat untuk mengecek kondisi Bapak Helmud yang sudah tidak sadarkan diri," kata dia. Setelah dokter melakukan pemeriksaan, Dokter menyatakan pak Helmud Hontong telah meninggal dunia. "Jenazah saat ini sementara berada di tempat pemulasaran jenazah CV Daya Mitra Husada dipersiapkan untuk diterbangkan ke Manado terus ke Tahuna pada hari Kamis 10 Juni," katanya. (sws)
Dugaan Korupsi Dana Haji, KPK Harus Panggil dan Periksa Yaqut Cholil Qoumas dan Anggito Abimanyu
Jakarta, FNN - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang biasa gagah saat bicara isu radikal begitu menyedihkan saat urus ibadah haji. Sebelumnya mantan menteri agama Fachrul Razi juga membatalkan pelaksanaan ibadah haji 2019, alasan keduanya sama, karena pandemi Covid-19, demi keselamatan jamaah. Alasan ini seperti hadits shoheh yang tidak bisa dibantah, lebih tepatnya jurus ampuh menutupi ketidakmampuan . Lebih menggemaskan lagi selain alasan pandemi, Kementerian Agama melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selalu sesumbar soal harga sebenarnya dana haji Rp 69 juta, sedangkan yang dibayar calon haji hanya sekitar Rp 35,2 juta, kekurangan biaya disubsidi Rp 33 juta-an perjemaahnya. Padahal publik juga sudah tahu subsidi ini pakai dana abadi umat yang uangnya bersumber dari calon haji juga. Center for Budget Analysis (Lembaga CBA) menilai persoalan gagalnya haji tahun 2020 dan 2021 sebagai puncak dari bobroknya pengelolaan dana haji oleh BPKH. Mulai dari masalah transparansi, pemborosan anggaran karena program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai BPKH tidak sesuai aturan, bahkan dugaan korupsi. Berikut penjelasan CBA terkait persoalan pengelolaan dana haji oleh BPKH: Pertama, belanja operasional BPKH tahun 2020 yang terdiri dari belanja pegawai dan operasional kantor mengalami lonjakan drastis, kenaikannya sebesar Rp123.919.578.764. Sebelumnya tahun 2019 belanja operasional menghabiskan anggaran Rp167.484.445.020 dan tahun 2020 anggaran yang dihabiskan naik menjadi Rp291.404.023.784. Belanja pegawai dan belanja operasional kantor naik drastis hal ini cukup janggal mengingat dalam dua tahu ini tidak ada jamaah haji yang diberangkatkan. Kedua, dalam pengelolaan belanja pegawai banyak ditemukan dugaan penyimpangan. Contohnya Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi pegawai BPKH yang seharusnya diambil dari BPKH dan pegawai pada praktinya seluruh biaya diambil dari kas BPKH. Ini sama saja pihak BPKH seenaknya memakai duit jamaah yang diamanahkan dan melanggar aturan perundang-undangan soal pembayaran iuran BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan. Potensi penyelewengan dalam satu kasus ini sebesar Rp1.048.663.490. Terakhir dalam pengelolaan belanja operasional kantor juga ditemukan banyak penyimpangan, contohnya pada Oktober tahun 2019 pihak BPKH menjalankan pelatihan manajemen perhajian di Makkah dan Madinah. Faktanya, kegiatan ini tidak lain plesiran atau jalan-jalan karena tidak ada topik dan materi pelatihan, jadwal pelatihan, dukumentasi pelaksanaan kegiatan persesi pelatihan, apalagi narasumber pelatihan. Hal ini semakin diperjelas dengan pelaksana kegiatan oleh PT AG yang bergerak di jasa perjalanan. Koordinator CBA Jajang Nurjaman, mengatakan, akibatnya potensi dana umat yang disalahgunakan BPKH terkait dana operasional kantor sebesar Rp 493.897.861. modus temuan, pemborosan pembayaran uang harian Rp 351.929.200, biaya penginapan Rp 141.968.661, markup karena biaya tidak sesuai . "Berdasarkan temuan di atas, Lembaga CBA meminta presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi kinerja Menteri Yaqut Cholil Qoumas serta Anggito Abimanyu," tegas Jajang Nurjaman. Terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus menindaklanjuti dugaan penyelewengan anggaran dana haji (Biaya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan pegawai BPKH, serta program pelatihan manajemen perhajian di Makkah dan Madinah. (mth)
POPULER
