ALL CATEGORY
Ini Alasan Firli Tak Hadiri Debat Terbuka Soal TWK
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan Ketua KPK Firli Bahuri tidak menghadiri undangan debat terbuka soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono, Jumat. "KPK benar menerima undangan debat terbuka Wawasan Kebangsaan dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi pada 3 Juni 2021," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Ali mengatakan lembaganya telah merespons surat tersebut bahwa Firli tidak bisa memenuhi undangan tersebut karena ingin mengakhiri polemik di ruang publik terkait dengan alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sesuai dengan undangan yang tercantum, lanjut dia, debat publik tersebut dilaksanakan di pelataran Gedung Merah Putih KPK yang merupakan area publik. Namun, KPK menyayangkan acara debat tersebut kemudian dilakukan di ruang pers Gedung Merah Putih KPK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. "Kami berharap dukungan publik untuk menciptakan situasi yang kondusif demi kelancaran tugas-tugas pemberantasan korupsi oleh KPK," ujar Ali. Sebelumnya diinformasikan, Firli tidak memenuhi undangan debat terbuka dengan Giri membahas polemik TWK. "Kami coba panggil peserta debat TWK pertama, yaitu Bapak Giri Suprapdiono. Selanjutnya, kami panggil untuk datang ke debat TWK karena sebelumnya surat sudah dikirimkan secara resmi ke KPK untuk mengundang Ketua KPK Pak Firli Bahuri untuk bisa datang pada siang hari ini. Namun, tampaknya belum terlihat sosok Pak Firli di ruangan ini," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana yang menjadi pembawa acara debat tersebut. Kurnia pun selanjutnya memulai acara membahas masalah TWK tersebut dengan Giri. Giri diketahui merupakan salah satu dari 75 Pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat dalam TWK tersebut. *(sws)
KPK Eksekusi Dua Terpidana Penyuap Juliari Batubara ke Lapas
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi dua terpidana penyuap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ke lembaga pemasyarakatan (lapas) berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dua terpidana tersebut, yaitu Harry Van Sidabukke yang berprofesi sebagai konsultan hukum, dan Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pada Kamis (3/6), Jaksa Eksekusi KPK Rusdi Amin telah selesai melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst tanggal 5 Mei 2021 yang berkekuatan hukum tetap dari terpidana Harry Van Sidabukke. "Dengan cara memasukkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," kata Ali dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat. Pada Kamis (3/6), kata Ali, juga sekaligus dilakukan eksekusi putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst tanggal 5 Mei 2021 yang berkekuatan hukum tetap dari terpidana Ardian Iskandar Maddanatja. "Dengan cara memasukkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," ujar Ali. Selain itu, masing-masing terpidana juga dibebankan kewajiban untuk membayar denda sejumlah Rp100 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Sebelumnya, pada Rabu (5/5), Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan vonis terhadap Harry selama 4 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan, karena terbukti menyuap Juliari senilai Rp1,28 miliar. Suap tersebut diberikan terkait penunjukan PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude (MHS) sebagai penyedia bansos sembako COVID-19 tahap 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 yang seluruhnya sebanyak 1.519.256 paket. Sedangkan pada Rabu (5/5), Ardian juga divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan, karena terbukti menyuap Juliari senilai Rp1,95 miliar terkait penunjukan PT Tigapilar Agro Utama sebagai penyedia bansos sembako COVID-19 tahap 9, 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115.000 paket. Keduanya terbukti melakukan perbuatan berdasarkan dakwaan pertama dari Pasal 5 ayat 1 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (sws)
Karantina Pertanian Balikpapan Musnahkan Benih Impor Tak Berdokumen
Balikpapan, FNN - Karantina Pertanian Balikpapan memusnahkan 5.989 kg benih sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias asal Tonga, Solomon, Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, Tiongkok, Jerman, Lithuania, dan Amerika Serikat yang masuk Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kesehatan dari negara asalnya. “Yaitu tanpa dokumen Phytosanitary Certificate,” kata Kepala Karantina Pertanian Balikpapan Ridwan Alaydrus di Balikpapan, Jumat. Benih-benih tersebut juga tidak dilengkapi Surat Izin Pemasukan Benih dari Kementerian Pertanian (Sipmentan), sebagaimana yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Para petugas Karantina memusnahkan benih-benih impor tersebut dengan cara membakarnya di dalam tong berisi bahan bakar. Menjadi saksi pemusnahan ini perwakilan dari Bea dan Cukai, Polda Kaltim, KPPP Bandara Sepinggan, Pos Indonesia, dan FedEx Indonesia. Menurut Ridwan Alaydrus, benih-benih coba dimasukkan melalui pengiriman paket udara melalui Bandara Sepinggan. Benih-benih tersebut diketahui sebagai benih kaktus, bunga hyacin, caladium, dan adenium, juga paprika dan selada, rumput, serta benih melon, pepaya, semangka, dan jeruk. Dalam peristilahan karantina, benih-benih tumbuhan ini bisa menjadi sarana bagi organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), yang seandainya lolos dari karantina bisa saja menjadi media penyebar hama penyakit tanaman yang ada di Indonesia. “Jadi, OPTK dari berbagai negara ini sudah kami data, dan belum ada di Indonesia. Inilah yang wajib kita cegah, jangan sampai masuk yang mana masuknya bisa melalui benih-benih tadi,” papar Alaydrus. Selain benih-benih tersebut, juga dimusnahkan sisa sampel uji laboratorium Karantina Tumbuhan seberat total 30,9 kg yang sebagian besarnya adalah sayur-sayuran. Rincian sisa sampel uji tersebut adalah 4.050 gram bawang daun, 2.700 gram bawang putih, 1.800 gram bawang merah, 450 gram bawang bombay, 3.150 gram kentang, 4.800 gram beras, 1.800 gram tomat, 3.600 gram wortel, 3.600 gram cabe rawit, 2.250 gram cabe kering, 450 gram kurma kering, 450 gram labu, 450 gram kubis, 900 gram kedelai, dan 450 gram benih jagung. Alaydrus kembali menjelaskan, pemusnahan sisa sampel uji ini merupakan salah satu syarat teknis berdasarkan ISO 17025:2017 Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi untuk menjamin mutu hasil pengujian. (sws)
Tjahjo Apresiasi Jabatan Wamen di Kementerian PANRB
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengapresiasi jabatan wakil menteri (wamen) PANRB yang akan ditunjuk Presiden Joko Widodo. “Pada prinsipnya saya, sebagai pembantu Presiden, mengapresiasi dan siap melaksanakan tugas sesuai dengan Perpres tersebut,” kata Tjahjo Kumolo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Penunjukan jabatan orang nomor dua di Kementerian PANRB tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian PANRB. Terkait tokoh yang akan ditunjuk sebagai wamen, Tjahjo mengatakan akan menerima dan siap bekerja sama dengan siapa saja. “Terkait siapa yang nanti akan ditugaskan Bapak Presiden sebagai wamen, saya sebagai Menteri PANRB siap saja menerima penugasan wamen PANRB oleh Presiden,” tukasnya. Tjahjo menilai Perpres dan penugasan wamen PANRB tersebut bertujuan untuk penguatan tugas Kementerian PANRB dalam upaya mempercepat reformasi birokrasi. “Hal itu semata-mata untuk penguatan tugas Kemenpanrb yang salah satu tugas utamanya adalah menjabarkan visi misi Bapak Presiden yaitu reformasi birokrasi,” jelasnya. Dia menambahkan reformasi birokrasi merupakan salah satu program pembangunan nasional yang perlu percepatan untuk mencapai tujuan tersebut. “Kunci sukses pembangunan nasional program kerja pemerintah Jokowi (Joko Widodo) dan Ma’ruf Amin ada pada penguatan reformasi birokrasi secara utuh,” ujarnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian PANRB yang ditandatangani Presiden pada 19 Mei 2021. Pada Pasal 2 Ayat 1 Perpres tersebut dijelaskan bahwa dalam memimpin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. (sws)
Wapres: Ekosistem Syariah Harus Berbasis Digital dan Kearifan Lokal
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pengembangan ekosistem syariah harus berbasis pada teknologi digital dan mengutamakan kearifan lokal di berbagai daerah. “Perlu ada terobosan pengembangan ekosistem syariah berbasis digital yang terintegrasi dan diselaraskan dengan kearifan lokal,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat menghadiri acara Silaturahmi dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di Gedung The Tower Jakarta, Jumat. Penerapan kearifan lokal tersebut, lanjut Wapres, perlu dilakukan karena kondisi perekonomian dan sosial masyarakat di setiap daerah berbeda-beda. Wapres juga mengingatkan MES untuk memberikan pendampingan dan bimbingan kepada pondok pesantren, sehingga para santrinya dapat menjadi terampil berwirausaha selain juga pintar mengaji. “Pesantren ini tentu masih memerlukan pendampingan termasuk pembekalan bagi para santri, sehingga terbentuk lebih banyak santripreneur. Disebutnya namanya itu Gus Iwan, santri bagus, pintar mengaji dan usahawan,” jelasnya. Dengan pendampingan tersebut, maka pemberdayaan ekonomi tidak hanya berguna bagi para santri, melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pondok pesantren. Oleh karena itu, upaya inklusi dan edukasi keuangan syariah berbasis pesantren harus diakselerasi dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh pihak, katanya. Wapres juga berpesan agar kolaborasi dan inovasi yang telah dilakukan dapat berkembang, sehingga kontribusi ekonomi dan keuangan syariah pada pemulihan ekonomi nasional dapat terwujud. “Mari bersama-sama kita mengupayakan inovasi dan kolaborasi secara nyata, demi mewujudkan visi ekonomi dan keuangan syariah yang semakin memajukan dan menyejahterakan masyarakat Indonesia,” ujar Wapres. (sws)
Pakar: Pandemi Percepat Realisasi Janji Politik Jokowi terkait 3.500 Startup
Semarang, FNN - Pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha mengatakan pada masa pandemi COVID-19 mendorong pertumbuhan perusahaan rintisan di Indonesia sehingga target 3.500 startup bakal tercapai pada 2024, sebagaimana janji politik Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. "Bahkan, pada tahun 2021 setidaknya ada 2.219 startup (perusahaan rintisan) di Tanah Air," kata Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC Pratama Persadha melalui percakapan WhatsApp kepada ANTARA, di Semarang, Sabtu. Sebelumnya, pada acara Debat Calon Wakil Presiden RI di Jakarta, Minggu (17 Maret 2019) malam, K.H. Ma'ruf Amin menyampaikan target 3.500 startup hingga 2024. Namun, kurang lebih 2 tahun 3 bulan kemudian, jumlah startup mencapai 63,4 persen dari total target. Hal ini, menurut Pratama, wabah virus corona yang melanda dunia menyebabkan kebutuhan akan solusi digital makin meningkat, termasuk di Indonesia. Dengan kondisi seperti sekarang ini, lanjut Pratama, tidak semua orang berani keluar membeli makanan. Mereka akhirnya memakai aplikasi pemesanan makanan. "Tidak semua orang berani keluar naik kereta listrik maupun bus dan angkot, akhirnya memakai aplikasi transportasi online (daring)," kata Pratama yang juga dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). Bahkan, di sektor pendidikan dan perkantoran, pada akhirnya menggunakan fasilitas daring untuk kegiatan belajar dan rapat. "Ini semua tiba-tiba berjalan cepat dan revolusioner," kata pria kelahiran Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini. Menurut dia, masih banyak hal lain, misalnya dompet digital. Hal ini karena makin banyak merchant (penjual barang dan/atau jasa yang memiliki toko fisik maupun toko daring) yang tidak menerima uang kertas untuk mengurangi risiko terpapar virus corona. Dikatakan pula bahwa kebutuhan akan solusi digital ini bila bisa dipenuhi oleh negara maupun swasta pada akhirnya akan menghasilkan devisa tersendiri dan membuat perputaran ekonomi baru di tengah masyarakat. Karena itulah, kata Pratama, setiap tahunnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan pendampingan startup. Menyinggung kendala pertumbuhan startup di Tanah Air, dia mengemukakan bahwa masalah utamanya adalah selain pendanaan, sebagian besar startup tersebut berada di Pulau Jawa, terutama Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Karena pemerataan infrastruktur internet menjadi masalah utama, Pratama menyarankan agar Kemenkominfo ketika melakukan pendampingan startup, sebaiknya mendorong lahirnya solusi digital ini dari berbagai kota besar di luar Pulau Jawa. "Ini penting sehingga nanti tercipta kota yang melek siber dan menjadi pusat inovasi digital berlokasi di luar Jawa, seperti kesuksesan Bangalore di India sebagai silicon valley baru dunia, padahal lokasinya jauh dari New Delhi," katanya pula. (sws)
Ombudsman Minta Masyarakat Tetap Terapkan Prokes Meski Sudah Divaksin
Bantul, FNN - Ketua Lembaga Ombudsman DIY Suryawan Raharjo meminta masyarakat di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19, meski sudah mendapat suntikan vaksin untuk kekebalan tubuh dari virus corona itu. "Walaupun sudah divaksin, tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas). Vaksin itu hanya bagian dari ikhtiar, tetapi kita tetap taat pada prokes dan 5M," kata Ketua Lembaga Ombudsman DIY Suryawan Raharjo usai meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Bantul, Jumat. Menurut dia, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara masif di Sentra Vaksinasi SMK Kesehatan Bantul perlu diapresiasi, karena bisa berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat. "Pelaksanaan vaksinasi yang sudah dilaksanakan secara masif ini harapannya nanti bisa meningkatkan produktivitas dan masyarakat karena tidak lagi khawatir terhadap masalah pandemi ini," katanya. Sementara itu, Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Bantul Dwi Pudyaningsih Joko Purnomo, yang turut meninjau pelaksanaan vaksinasi kader kesehatan memberikan dukungan kepada Dinkes Bantul, dan berharap pelaksanaan vaksinasi ini memberikan kekebalan tubuh bagi pelayan kesehatan di tingkat dusun. "Apresiasi kepada Tim Vaksinasi Dinkes Bantul, Kader Kesehatan Bantul, dan SMK Kesehatan yang telah memfasilitasi tempat vaksinasi di Bantul, saya mengharapkan usai program vaksinasi ini, Bantul terbebas dari COVID-19 dan masyarakat mencapai herd immunity," katanya. Oleh karena itu, pihaknya mengajak kepada kader-kader dan masyarakat Bantul yang belum divaksin untuk segera mendaftarkan diri untuk mengikuti vaksinasi, agar segera terbebas dari COVID-19. "Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia," ajak istri Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo ini. Kepala Dinkes Bantul Agus Budi Rahardjo mengatakan, bahwa sasaran vaksinasi hari ini adalah kader kesehatan non-lansia sejumlah 350 orang, nantinya kader kesehatan di Bantul yang berjumlah 12.070 orang juga akan divaksinasi dua kali sesuai jadwal yang telah disusun Dinkes Bantul. "Ada 12.070 kader kesehatan maupun posyandu (pos pelayanan terpadu) nantinya akan menerima vaksinasi sebanyak dua kali di Sentra Vaksinasi COVID-19 SMK Kesehatan Bantul ini," kata Agus. (sws)
Penyelenggara Olimpiade Tokyo Alami Kebocoran Data
Jakarta, FNN - Panitia penyelenggara Olimpiade Tokyo mengalami kebocoran data melalui akses tidak sah ke alat berbagi informasi yang dikembangkan oleh Fujitsu, Kyodo melaporkan, Jumat. Informasi pribadi bocor dari total sekitar 170 orang yang terlibat dalam manajemen keamanan dan telah berpartisipasi dalam latihan yang diselenggarakan oleh pusat keamanan siber nasional Jepang untuk bersiap menghadapi potensi serangan siber selama acara olahraga tersebut berlangsung. Pada akhir Mei, pelanggaran data telah ditemukan di lembaga pemerintah Jepang, termasuk Pusat Kesiapan dan Strategi Nasional untuk Keamanan Siber dan Kementerian Luar Negeri, menurut Fujitsu dan kementerian yang terkena dampak. Dengan sekitar 50 hari sebelum Olimpiade dibuka di ibukota Jepang, penyelenggara dan pemerintah terus meningkatkan upaya untuk mencegah serangan siber mengganggu pertandingan. Pusat Kesiapan dan Strategi Nasional untuk Keamanan Siber menolak berkomentar apakah informasi yang bocor itu terkait dengan pertandingan dan belum mengonfirmasi adanya gangguan operasi yang dialami organisasi mana pun yang menjadi target serangan siber. Informasi yang bocor tersebut termasuk nama, jabatan dan afiliasi para peserta dari sekitar 90 organisasi, termasuk badan penyelenggara Olimpiade dan Paralimpiade, kementerian, pemerintah daerah yang menjadi tuan rumah tempat diselenggarakan pertandingan, termasuk Tokyo dan Prefektur Fukushima, serta sponsor pertandingan. Takahito Tokita, Presiden Fujitsu, yang juga dikontrak untuk mengawasi sistem komputer klien, meminta maaf kepada Menteri Olimpiade Tamayo Marukawa atas pelanggaran data tersebut. Fujitsu, pada akhir Mei, mengatakan bahwa data beberapa klien korporatnya telah dikompromikan lewat akses tidak sah ke alat, yang digunakan untuk berbagi informasi antara pihak internal dan eksternal perusahaan. Kebocoran data itu kemungkinan karena infeksi malware, menurut sumber, tetapi perusahaan tersebut masih menyelidiki penyebab dan tingkat dampaknya. Instansi pemerintah termasuk kementerian luar negeri dan transportasi mengatakan setidaknya 76.000 alamat email pejabat pemerintah dan pihak eksternal, seperti anggota panel, serta bahan studi tentang pembangunan pemerintahan digital, telah mengalami kebocoran. (sws)
Ganjar Kirim Nakes Bantu Tangani Lonjakan Covid-19 di Kudus
Semarang, FNN - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengirimkan puluhan tenaga kesehatan untuk membantu penanganan lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus. "Total ada 96 dokter dan perawat yang diperbantukan, dengan rincian lima dokter spesialis paru, lima dokter spesialis penyakit dalam, 38 dokter umum, dan 48 perawat," kata Ganjar, di Semarang, Jumat malam. Sebagian tenaga kesehatan yang dikirim ke Kabupaten Kudus itu berasal dari dokter di RSUD Moewardi, Kota Surakarta, dan sebagian lagi dibantu oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jateng. "Untuk perawat, ini butuhnya agak banyak 198, 48 sudah kami penuhi dari pemprov, terus kemudian yang masih proses kami 150 ini, ada dari PPNI, Poltekkes, Stikes yang sedang menyiapkan kurang lebih 150," ujarnya pula. Pemprov Jateng saat ini juga sedang menyiapkan tenaga kesehatan lain yang bakal diperbantukan di Kabupaten Kudus, seperti analis kesehatan, ahli gizi, hingga apoteker. "Saat ini masih dalam proses 'assessment' untuk bisa segera diperbantukan," kata politikus PDI Perjuangan itu pula. Menurut Ganjar, kondisi penanganan COVID-19 di Kabupaten Kudus saat ini mulai diatur dengan baik, dan pemkab setempat juga telah mengirimkan sejumlah kebutuhan, yang beberapa di antaranya juga telah dipenuhi oleh Pemprov Jateng. "Ya sekarang kami memantau Kudus sambil sekaligus mendampingi, karena memantau saja tidak cukup," ujarnya. Selain itu, alat-alat kesehatan juga sebagian telah dipenuhi Pemprov Jateng, seperti ventilator dan oksigen, sedangkan alkes seperti High Flow Nasal Cannula (HFNC) dan hepa filter, Ganjar telah mengusulkan agar dibantu pemerintah pusat. "Dan untuk obat-obatan, alhamdulillah semua yang dibutuhkan udah kami kirim. Lalu untuk APD juga sama, semua kebutuhannya kami kirim. Jadi artinya apa, sampai dengan kebutuhan yang sifatnya dukungan teknis kami coba bantu," katanya lagi. Ganjar menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Polda Jateng, Kodam IV/Diponegoro, pihak terkait lainnya yang telah membantu dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Kudus. (sws)
Sandiaga Tidak Ingin Kecelakaan di Destinasi Wisata Terulang
Yogyakarta, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno tidak ingin peristiwa kecelakaan di destinasi wisata terulang dengan mendorong kedisiplinan penerapan protokol kebersihan, kesehatan, keamanan dan ramah lingkungan atau CHSE. "Dalam protokol CHSE yang kami sertifikasi di destinasi-destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif, kami harus pastikan penerapan CHSE secara ketat dan disiplin," kata Sandiaga di Sleman, Jumat malam. Menurut Sandiaga, peristiwa kecelakaan yang terjadi di sejumlah objek wisata seperti di Waduk Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu, kemudian kecelakaan laut di sekitar Pantai Sambolo Dua Kawasan Anyer, Kabupaten Serang, serta ambruknya jembatan di destinasi wisata Geosite Kabui di kabupaten Raja Ampat cukup menjadi pelajaran bersama. "Merupakan satu pengingat bagi kita semua bahwa kita harus tingkatkan protokol CHSE dan kepatuhan kita terhadap CHSE di setiap destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif," ujar dia. Sederet peristiwa kecelakaan pariwisata itu, kata Sandiaga, selain menjadi bahan kajian, Kemenparekraf langsung merespons cepat melalui upaya preventif dan antisipatif. "Seperti di Boyolali, kami langsung berkoordinasi untuk memastikan destinasi tersebut ditutup sementara, disterilkan, dilakukan penelitian apa yang terjadi," kata dia. Apabila ditemukan pelanggaran dari sisi keamanan dan keselamatan para wisatawan di setiap destinasi wisata, menurut dia, Kemenparekraf memastikan langsung melayangkan teguran. "Dan apabila ada aspek pelanggaran hukum tentu harus diproses secara hukum," kata dia. (sws)
POPULER
