ALL CATEGORY
Pasien COVID-19 di Gunung Kidul Bertambah 42 Menjadi 3.343 kasus
Gunung Kidul, FNN - Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di daerah itu bertambah 42 kasus baru sehingga jumlah totalnya naik menjadi 3.343 kasus sepanjang pandemi COVID-19. "Pada 9 Juni 2021 ada tambahan sebanyak 42 tambahan kasus positif COVID-19 baru di Kabupaten Gunung Kidul," kata Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul, dr Dewi Irawaty di Gunung Kidul, Rabu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Gunung Kidul, total terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 3.343 kasus dengan rincian 2.864 sembuh, 320 dalam perawatan, dan 159 meninggal dunia. Ia mengakui selain muncul klaster Pabrik Tas Nogosari, Desa Bandung, Kecamatan Playen, muncul juga klaster Dengok II di kecamatan yang sama dengan jumlah 30 warga terkonfirmasi COVID-19. "Saat ini, Klaster Dengok II sudah ditangani secara prosedural. Kalau masih terjadi, memang sulit dibendung. Kami mohon semua pihak terliibat dalam pecegahan penyebaran COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan," kata Dewi Irawaty. Sementara itu, Kepala Desa Dengok, Kecamatan Playen, Suyanto mengatakan beberapa pekan terakhir, di wilayahnya terdapat 30 orang terkonfirmasi COVID-19. Mereka tersebar di Dusun Dengok II, dua RT diantaranya masuk zona merah. "Untuk mencegah terjadinya penyebaran, kami melakukan penutupan aktivitas masyarakat atau lockdown. Penutupan ini dilakukan selama 14 hari ke depan, tetapi menyesuaikan situasi, dan menunggu petunjuk dari gugus tugas kecamatan, serta Dinas Kesehatan," katanya. Ia mengatakan kasus ini berawal salah seorang warga meninggal setelah dirawat karena terkonfirmasi COVID-19. Setelah dirawat, warga tersebut meninggal, dan langsung dimakamkan pada tengah malam dengan protokol kesehatan. Selanjutnya, keluarga dilakukan penelusuruan menggunakan tes antigen saat itu negatif. Namun, pada sore harinya salah seorang keluarga mengalami sesak nafas, dan dibawa ke rumah sakit. Ternyata terkonfirmasi positif setelah menjalani tes swab PCR. "Berdasarkan hasil swab PCR Puskesmas Playen II, sebanyak 27 warga Dengok II terkonfirmasi COVID-19, dan tiga lainnya dari Dengok I dan Dengok III," demikian Suyanto. (sws)
Indonesia Berikan Hibah 1.400 Tabung Oksigen kepada India
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan sebanyak 1.400 tabung oksigen kepada Pemerintah India sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap India dalam penanganan lonjakan kasus COVID-19. Bantuan berupa tabung oksigen itu diserahkan melalui Indian Red Cross Society pada Selasa (8/6) di pelabuhan Nhava Sheva, menurut keterangan tertulis KJRI Mumbai yang diterima di Jakarta, Rabu. Kedatangan lima kontainer berisi tabung oksigen tersebut melengkapi penyerahan bantuan 200 unit konsentrator oksigen dari Indonesia kepada Pemerintah India pada 12 Mei lalu. Selanjutnya, Indonesia juga akan kembali mengirimkan sebanyak 2.000 tabung oksigen yang diharapkan akan tiba di pelabuhan Nhava Sheva sekitar akhir Juni 2021. Konsul Jenderal (Konjen) RI di Mumbai, Agus P. Saptono, menyambut ketibaan bantuan tabung oksigen tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada pejabat India Red Cross Society (IRCS) untuk pengaturan pendistribusian selanjutnya. Bantuan Indonesia itu merupakan wujud semangat kebersamaan kedua negara dalam menghadapi pandemi dan dimaksudkan untuk membantu India dalam menghadapi masa-masa sulit akibat lonjakan kasus COVID-19. Konjen RI menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 adalah masalah umum yang saat ini dihadapi oleh semua negara sehingga perlu diantisipasi, antara lain melalui kolaborasi yang kuat antarnegara. Dalam kesempatan tersebut, Regional Passport Officer IRCS Maharashtra selaku wakil dari Kementerian Luar Negeri India menyampaikan apresiasi dan berterima kasih atas bantuan dari Indonesia yang sangat berguna untuk membantu penanganan pandemi COVID-19 di India. Indonesia dan India memiliki kerja sama yang baik dan saling mendukung satu sama lain. Hubungan baik kedua negara telah terjalin sejak lebih 70 tahun lalu, dan India adalah salah satu mitra strategis bagi Indonesia. "Dengan penyerahan bantuan dari Indonesia ini, kita berharap kerjasama kedua negara akan semakin kuat di masa mendatang, terutama dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19," ujar Agus. (sws)
99,13 Persen dari Total Warga Kota Magelang Jadi Peserta JKN-KIS
Magelang, FNN - Sebanyak 126.281 jiwa dari total warga Kota Magelang, Jawa Tengah yang mencapai 127.394 jiwa atau 99,13 persen telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Atas capaian kepesertaan JKN-KIS tersebut, Pemerintah Kota Magelang, Rabu, menerima sertifikat kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta karena sudah mencapai 99,13 persen per 4 Juni 2021. Sertifikat diserahkan oleh Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah dan DIY Dwi Martiningsih kepada Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz di halaman kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Magelang. Dwi Martiningsing mengapresiasi Pemkot Magelang karena capaian itu menandakan adanya dukungan dan komitmen yang sungguh-sungguh dalam pelaksanaan program JKN-KIS, khususnya di Jawa Tengah. "Ini menunjukkan bahwa Kota Magelang memiliki komitmen yang tinggi dan memiliki niat yang tulus untuk menyejahterakan warganya," katanya dalam keterangan tertulis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Magelang. Ia menyebutkan dari angka tersebut maka warga Kota Magelang yang belum menjadi peserta JKN-KIS mencapai 1.113 jiwa atau 0,89 persen. Menurut dia, pemerintah tidak menginginkan warganya tidak memiliki jaminan kesehatan saat sakit. Oleh karena itu, capaian UHC merupakan persoalan yang serius. Program ini sebagai baik dan perlu dukungan pemerintah daerah serta memiliki manfaat yang tinggi. Ia menyampaikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM 2020-2024, pemerintah menetapkan UHC minimal 98 persen penduduk terdaftar dalam Program JKN pada Tahun 2024. Selain Kota Magelang, daerah di Jawa Tengah dengan UHC tertinggi kedua adalah Kota Semarang yakni 95,45 persen. "Maka Kota Magelang lebih cepat tiga tahun dalam merealisasikannya dan ini daerah yang pertama di Provinsi Jawa Tengah yang mendeklarasikan UHC di atas 98 persen," katanya. Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz mengatakan capaian ini hasil kekompakan seluruh komponen dari organisasi perangkat daerah, lembaga legislatif, forkopimda, termasuk masyarakat dan BPJS Kesehatan. "Beberapa komponen kami sangat luar biasa, bukan karena wali kotanya. Kekompakan itu penting karena berkah dari langit itu akan datang. UHC mencapai 99,13 persen bukan dari saya tapi bapak ibu semua, tanpa dukungan tidak mungkin tercapai," katanya. (sws)
Kemristekdikti Luruskan Pengertian Profesor
Jakarta, FNN - Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) menegaskan bahwa profesor bukan gelar akademik melainkan jabatan tertinggi yang diraih oleh dosen. "Profesor bukan gelar akademik melainkan jabatan tertinggi yang diraih oleh dosen. Jadi jika ada orang yang mendapatkan gelar profesor, maka itu tidak benar," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Ali Ghufron Mukti, dikutip Antara di Jakarta, Kamis. Untuk bisa mendapatkan jabatan profesor, lanjut dia, seorang dosen harus mengajar selama 10 tahun atau meraih nilai kredit mencapai 1.000. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang salah kaprah mengenai profesor tersebut. Sehingga tak jarang, yang rela merogoh kocek dalam-dalam hanya untuk mendapatkan profesor di depan namanya. "Oleh karena itu, kami mengadakan seminar yang membahas mengenai makna dan filosofi profesor. Tujuannya, agar masyarakat tak salah kaprah lagi menilai profesor," kata dia. Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Prof Dr Sofian Effendi, menegaskan bahwa pemberian gelar profesor kehormatan semestinya tidak ada. "Semestinya tidak ada. Kalau doktor honoris causa ada, namun profesor tidak ada. Seandainya ada dari luar negeri, pastinya bukan berasal dari perguruan tinggi ternama," kata Sofian. Saat ini, lanjut Sofian, terdapat kurang lebih 5.300 profesor di Tanah Air. Jumlah tersebut dinilai masih sangat kurang jika dibandingkan jumlah program studi yang mencapai 22.000. Hal itu menyebabkan banyak program studi yang tidak dikepalai oleh profesor. "Itu menjadi sebab mengapa pada perankingan internasional kita selalu peringkat bawah," tukas Sofian. (sws)
Kapitra Minta Pimpinan KPK Abaikan Panggilan Komnas HAM Soal TWK ASN
Jakarta, FNN - Politisi PDI Perjuangan Kapitra Ampera meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri dan pimpinan lainnya untuk mengabaikan pemanggilan Komnas HAM soal laporan 51 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi ASN. Kapitra, dalam rilisnya diterima di Jakarta Rabu, mengatakan permintaannya itu karena melihat langkah pemanggilan pimpinan KPK dalam polemik tersebut bukan kewenangan dari Komnas HAM. “Terlalu jauh, Komnas HAM tidak punya hak untuk memanggil Ketua KPK. KPK harus abaikan panggilan karena bukan yurisdiksinya," kata dia. Kapitra menyebutkan, berdasarkan UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Oleh karena itu, menurut Kapitra terasa aneh kalau Komnas HAM ikut campur dalam urusan TWK KPK. “Kewenangan Komnas HAM menurut UU nomor 26/2000 hanya terbatas kepada pelanggaran HAM berat yang berupa crime against humanity (kejahatan kemanusiaan) dan genocide (pembantaian besar-besaran),” ucap Kapitra. Sebelumnya, Komnas HAM melayangkan surat pemanggilan kepada pimpinan KPK terkait laporan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa 8 Juni 2021. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebutkan pimpinan dan sekjen KPK telah menerima surat dari Komnas HAM terkait aduan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Ali menjelaskan, pihaknya hendak meminta penjelasan kepada Komnas HAM tentang pelanggaran apa yang dilakukan pimpinan KPK. "Tindak lanjut surat dimaksud, Senin, 7 Juni 2021 Pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," kata Ali. (sws)
KPU Banjarmasin: Pemilih Antusias Ikuti PSU Pilkada Kalsel 2020
Banjarmasin, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin menyebutkan pemilih antusias mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Selatan 2020 pasca putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang digelar Rabu ini. "Pantauan kami, ke TPS-TPS cukup antusias pemilih datang untuk mencoblos," ujar anggota KPU Kota Banjarmasin Syafruddin Akbar di Banjarmasin, Rabu. Dia menyatakan memantau di wilayah Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan, di mana jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 29 TPS. "Rata-rata yang kami dapat laporan sejak pagi tadi antusias pemilih datang ke TPS cukup tinggi, moga berlanjut demikian hingga siang," ujarnya. Sebagaimana dinyatakan Ketua KPU Kota Banjarmasin Rahmiyati Wahdah sebelumnya, target pemilihan PSU Pilgub Kalsel di Kecamatan Banjarmasin Selatan sebesar 79 persen. Jumlah TPS yang gelar PSU Pilgub Kalsel di Kota Banjarmasin, yakni di Banjarmasin Selatan sebanyak 301 TPS yang tersebar di 12 kelurahan. Adapun jumlah pemilih sebanyak 107.782 jiwa sesuai daftar pemilih tetap (DPT). Dari pantauan Antara di TPS 16 Kelurahan Kelayan Selatan, Banjarmasin Selatan dinyatakan hingga pukul 09.30 WITA sudah mencapai sekitar 200 pemilih datang menggunakan hak suaranya dari DPT di TPS itu sebanyak 495 jiwa. Sebagaimana diketahui, Pilkada Kalsel tahun 2020 sesuai putusan Mahkamah Konsitusi (MK) harus digelar PSU di tujuh kecamatan, yakni, lima kecamatan di Kabupaten, Astambul, Matraman, Martapura, Aluh-Aluh dan Sambungan Makmur. Kemudian, pada 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, dan seluruh TPS di Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Di mana total TPS yang akan digelar pada 827 titik, dengan jumlah pemilih sesuai daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 266.736 jiwa. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Kalsel 2020 adalah, Paslon nomor urut 1, H Sahbirin Noor dan H Muhidin, Paslon nomor urut 2, Prof H Denny Indrayana dan H Difriadi Derajat. (sws)
Guru Besar UNP: Megawati Pantas Dapatkan Gelar Profesor Kehormatan
Jakarta, FNN - Guru Besar Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, Prof Ganefri menyatakan gelar profesor Guru Besar Tidak Tetap pantas diberikan kepada Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri oleh Universitas Pertahanan (Unhan). "Gelar profesor kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) dari Unhan pantas diberikan kepada Megawati," kata Ganefri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu. Sebagai Rektor di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK, dan kapasitas serta kiprahnya lebih banyak bergerak dalam dunia pendidikan tinggi, Ganefri mengaku dirinya lebih banyak melihat kiprah Megawati dalam ranah pendidikan. Ketua Forum Rektor LPTK itu menyatakan, secara akademis, Universitas Negeri Padang telah memberikan gelar doktor honoris causa kepada Megawati dalam bidang Politik Pendidikan meliputi formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan. "Penganugerahan gelar ini telah melalui studi akademis yang akurat oleh tim promotor," kata Ganefri. Sebelumnya, Megawati juga pernah menerima gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang yang berbeda-beda dari Universitas Waseda Jepang, Moscow State Institute, Korea Maritime and Ocean University, serta Universitas Padjadjaran Bandung. Secara historis, kepemimpinan Megawati selaku presiden, telah berhasil memberi dasar hukum bagi lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). "Sebagaimana diamanatkan konstitusi secara keseluruhan, baik isi, jiwa, dan semangat UU tersebut, merupakan pengejawantahan tuntutan jaman Reformasi 1998, terutama reformasi pendidikan yang bersifat sentralistis dan demokratis," jelas Ganefri. Secara institusional, UU Sisdiknas memberi dasar lebih kuat bagi profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan dengan standar-standar kompetensi yang diperlukan, termasuk standar penggajian. Dalam hal ini, UU Sisdiknas 2003 memiliki legitimasi kuat dalam mengimplementasikan amanat konstitusi tentang alokasi 20 persen dana APBN untuk pendidikan. "UNP sebagai salah satu LPTK tertua di Indonesia merasa paling bahagia menyambut kehadiran UU Sisdiknas 2003 tersebut," imbuhnya. Berangkat dari UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 di era pemerintahan Megawati, melahirkan pula UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Selanjutnya, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. "Ini telah menghadirkan demokrasi dalam sistem pendidikan kita, di mana tidak ada lagi dikotomi perguruan tinggi negeri dan swasta," katanya. Kepemimpinan Megawati menghasilkan sistem akreditasi dilaksanakan oleh BAN PT. Demikian juga sekolah/madrasah diakreditasi oleh BAN SM, dan BAN PNF (Pendidikan Non-Formal) melahirkan Paket A, untuk SD. B, untuk SMP, dan C untuk SMA. "Dengan demikian, penjaminan mutu pendidikan lebih dapat dipertanggungjawabkan," kata Ganefri. Menurut dia, UU Sisdiknas tersebut mempertegas dan mengimplementasikan Pasal 31 Ayat 4 UU Dasar 1945 yang mewajibkan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. "Jika kita cermati lebih dalam tentang substansi yang terkandung dalam UU tersebut dan peraturan lain yang menyertai, maka kita akan melihat bahwa Dr. (HC) Megawati baik sebagai negarawan atau tokoh, sudah sangat layak diberikan Guru Besar Tidak Tetap," tegas Ganefri. Dia pun percaya Megawati memiliki potensi luar biasa untuk mengembangkan kepakaran di bidang keilmuan tersebut di Unhan RI dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi Unhan RI untuk menjadi "World Class Defense University". Sementara itu, Guru Besar Tetap di bidang Hubungan Internasional Universitas Lembaga Ilmu Pengetahuan Sosial Tiongkok (University of Chinese Academy of Social Sciences/CASS), Xu Liping, juga menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap usulan Guru Besar Tidak Tetap di Unhan RI kepada Megawati. Peneliti Senior Institut Nasional Strategik Internasional (NIIS) itu mengaku telah mengenal dan mempelajari peranan yang bersejarah dari Megawati. Pada masa pemerintahan Megawati, Indonesia sedang mengalami masa transisi dimana banyak elemen tak pasti yang muncul. Namun Megawati terbukti tegas menjunjung tinggi Pancasila, melindungi kesatuan dan persatuan Indonesia sebaik-baiknya. Di tingkat regional, kata dia, Megawati mendorong anggota Asean dengan Tiongkok menandatangani code of conduct (CoC) untuk Laut China Selatan. Perjanjian ini sangat bermanfaat bagi perdamaian dan kestabilan regional. "Dengan adanya CoC, bekerja sama ASEAN dengan Tiongkok semakin meningkat secara pesat sampai sekarang ini, Doktor Honoris Causa Megawati Soekarnoputri berjasa bersejarah di bidang ini," kata Xu Liping. Berdasarkan pengalaman akademiknya sebagai dosen di bidang hubungan internasional dan peneliti senior di bidang strategi, dia menilai jasa dan kontribusi ilmiah Megawati Soekarnoputri sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk diusulkan menjadi Guru Besar Tidak Tetap di Unhan RI bidang keilmuan Kepemimpinan Strategik. Universitas Pertahanan (Unhan) dijadwalkan akan menggelar sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan gelar Profesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) Universitas Pertahanan RI kepada Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri. "Pada hari Jumat (11/6) akan dilakukan sidang senat terbuka Universitas Pertahanan RI dalam rangka pengukuhan gelar Profesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI kepada Ibu Megawati Soekarnoputri," jelas Rektor Unhan RI Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa (8/6). Octavian mengatakan, sidang senat akademik Unhan telah menerima hasil penilaian Dewan Guru Besar Unhan atas seluruh karya ilmiah Megawati Soekarnoputri sebagai syarat pengukuhan menjadi Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan. (sws)
Cagub Optimistis Partisipasi Pemilih 80 Persen di PSU Pilgub Kalsel
Banjarmasin, FNN - Calon wakil gubernur dari pasangan calon 01 Muhidin menyatakan optimistis partisipasi pemilih bisa mencapai 80 persen pada pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan (Pilgub Kalsel) yang berlangsung hari ini. "Alhamdulillah saya dan keluarga hari ini telah memberikan hak suara di PSU. Kita lihat antusiasme masyarakat juga tinggi jadi mudah-mudahan tingkat kehadiran masyarakat tinggi di TPS yaitu 80 persen sesuai target kami," kata Muhidin usai mencoblos di TPS 06 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Muhidin jadi satu-satunya di antara empat kandidat dari dua paslon yang bertarung di Pilgub Kalsel ikut memberikan hak suaranya di PSU. Sedangkan tiga lainnya yaitu cagub paslon 01 Sahbirin Noor serta paslon 02 Denny Indrayana-Difriadi berada di luar wilayah PSU. Diakui Muhidin yang pernah menjabat Walikota Banjarmasin itu, rasa optimistis tingginya partisipasi pemilih berkaca dari antusiasme masyarakat mengurus kartu tanda penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Hal itu menurutnya membuktikan masyarakat ingin mencoblos menentukan pilihan calon pemimpin yang berakhir di medan PSU. "Kami berharap situasi tetap terjaga kondusif. Saya juga terus memantau sejak tadi malam jika ada gejolak yang tak diinginkan bisa segera diredam. Kita apresiasi masyarakat dengan perasaan gembira hari ini berbondong-bondong datang ke TPS," tuturnya. Sementara Denny Indrayana saat menggelar konferensi pers di rumahnya di Kota Banjarbaru pada Rabu pagi berharap PSU dapat berjalan lancar dan tetap berprinsip pemilu yang jurdil. "Kami mendukung tingkat partisipasi pemilih namun yang pasti harus sesuai aturan yaitu berdasarkan DPT atau termasuk Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)," jelasnya. PSU Pilgub Kalsel terdiri dari Kota Banjarmasin di 301 TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Sedangkan lima kecamatan di Kabupaten Banjar, yakni Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Astambul ada 502 TPS. Kemudian 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. (sws)
Wakil Ketua BKSAP DPR: Pendidikan Jadi Pintu Masuk Kesetaraan Gender
Jakarta, FNN- Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menyampaikan pendidikan dapat menjadi pintu masuk menyelesaikan persoalan kesetaraan gender. Hal itu disampaikan Hafisz seusai mengikuti Roundtable Discussion dengan tema "Generating Commitments To Build Forward", secara hybrid di Tangerang, Banten, Selasa (8/6). "Pendidikan lah pintu masuknya (kesetaraan gender)," ujar Hafisz dalam siaran pers yang diterima, di Jakarta, Rabu. Dia menjelaskan masalah kesetaraan gender, seperti ketertinggalan wanita, umumnya menjadi problem di negara-negara dunia ketiga, seperti di Afrika, kemudian di Asia khususnya Asia Tengah dan Asia Timur Tengah. Di negara-negara tersebut, kata dia, masih banyak persoalan pengklasteran bahwa perempuan tidak perlu untuk ikut bersama laki-laki dalam hal kesetaraan. "Banyak yang kita lakukan dewasa ini, khususnya wanita-wanita di parlemen, mereka menyatukan pendapat bahwa tidak ada persoalan yang harus kita kotak-kotakan antara kesempatan laki-laki dan kesempatan perempuan untuk mencapai tujuan kemajuan," ujar Hafisz. Dia memberi contoh bahwa sebetulnya yang kerap dipermasalahkan di parlemen bukan 20 persen atau 30 persen atau 50 persen keterlibatan perempuan di parlemen, melainkan semangat agar orang yang terpilih mempunyai kemampuan, entah itu perempuan atau laki-laki. "Saya pikir yang penting akses-nya, ketika suatu lembaga politik memberikan akses yang cukup kepada wanita, maka dia akan siap untuk bertarung di situ," tutur-nya. Lebih lanjut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai bahwa wanita mempunyai beberapa keterbatasan fisik, sehingga dalam segala hal akan sulit juga mengalahkan kaum adam yang fisik-nya memang lebih kuat. Namun, keduanya memiliki kesamaan dari sisi kemampuan berfikir ataupun sisi emosional. Oleh karena itu, dia berpandangan, pendidikan menjadi pintu masuk kesetaraan gender. "Saya sampaikan bahwa dengan pendidikan kita bisa melihat kemampuan-kemampuan ini akan diuji di sana, apakah dia akan kompeten ketika mewakili rakyatnya untuk menjadi Anggota DPR, apakah dia kompeten menjadi pimpinan-pimpinan di lembaga parlemen dunia. Jangan sampai salah arah bahwa seolah-olah emansipasi ini hanya memberikan kesempatan wanita sebesar-besarnya untuk menjadi karier politik, bukan begitu," ujar Hafisz. Dia menyampaikan bahwa sebetulnya akses pendidikan yang diberikan kepada perempuan harus sama dengan laki laki, dan tidak boleh dibedakan, termasuk juga kesempatan untuk menduduki posisi-posisi tertentu. "Maka dari itu, dalam sisi apapun saya kira dominasi laki-laki itu dia akan lebih determinasi dalam sisi fisik-nya, tetapi untuk yang lain-lain kami sepakat semua akses itu harus sama," tutur legislator dapil Sumatera Selatan I itu. (sws)
BNPT Gelar Dialog Kebangsaan dengan Tokoh Papua di Timika
Timika, FNN- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar pertemuan dialog kebangsaan dengan sejumlah tokoh Papua di Timika pada Jumat (11/6). Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar di Timika, Rabu, mengatakan dialog kebangsaan dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan sejumlah bupati di wilayah pegunungan Papua itu dalam upaya untuk mewujudkan kedamaian di Tanah Papua. "Damai itu dambaan dan cita-cita kita semua. Kami berharap ada kontribusi dari semua pihak untuk mewujudkan Papua yang damai," kata Boy Rafli. BNPT menggagas kegiatan dialog kebangsaan dengan para tokoh Papua itu menyikapi masih terus terjadinya aksi-aksi kekerasan, terutama kekerasan bersenjata di berbagai wilayah pedalaman Papua akhir-akhir ini. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata itu, demikian Boy Rafli, telah mengganggu rasa aman dan nyaman masyarakat. "Kita ingin ada semacam kesamaan persepsi bagaimana sebaiknya membangun Papua yang damai. Karena membangun Papua yang damai adalah cita cita kita semua. Kita ingin hidup damai dan rukun," ujar Boy Rafli. Mantan Kadiv Humas Polri yang pernah menjabat Kapolda Papua itu berharap pertemuan dialog kebangsaan yang berlangsung di Hotel Rimba Papua Timika itu nanti bisa melahirkan pandangan-pandangan positif untuk kepentingan pembangunan Papua yang jauh lebih baik, lebih bermartabat dan pada akhirnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat Papua ke depan. (sws)
POPULER
