ALL CATEGORY
Bandara Aminggaru Ilaga Dibakar KKB
Jayapura, FNN - Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Ilaga Herman Sujito mengatakan tidak ada staf perhubungan yang terluka akibat pembakaran fasilitas di sekitar bandara yang dilakukan teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. "Alhamdulillah, seluruh staf aman karena sejak meningkatnya gangguan KKB, kami tidak lagi mendiami perumahan yang terletak di dekat kawasan bandara," ungkap Herman kepada Antara, Jumat. Ketika dihubungi dari Jayapura Kepala UPBU Aminggaru Ilaga mengaku selain tower/ATC yang dibakar teroris KKB juga enam unit perumahan yang berlokasi di sekitar bandara. Saat pembakaran fasilitas Bandara Aminggaru Ilaga, seluruh petugas sudah berada di Kota Ilaga, kata Herman seraya mengaku, staf hanya ke rumah dinas itu saat siang hari disela-sela tugasnya di bandara. Usai operasional di bandara selesai, seluruhnya langsung ke kota sehingga tidak ada yang mendiami perumahan tersebut. Akibat insiden tersebut operasional bandara sementara ditutup namun bila ada kondisi darurat akan dilayani, kata Herman Sujito. Teroris KKB, Kamis petang (3/6) sekitar pukul 17.40 WITmembakar sejumlah fasilitas di Bandara Aminggaru Ilaga dan sempat terjadi baku tembak dengan aparat keamanan.
Ada Yang Takut Kereta Tua Itu Masih Nyapres Lagi?
by Tarmidzi Yusuf Bandung FNN - Pilpres 2024 lebih kurang tiga tahun lagi. Jago-jago yang bakal bertarung sudah mulai dielus-elus. Tim media masing-masing calon mulai bergerak dan bergerilya sana-sini. Relawan mulai melakukan deklarasi dan konsolidasi. Nama Prabowo Subianto disebut-sebut bakal maju kembali untuk keempat kalinya. Prabowo tahun 2009 maju sebagai Cawapresnya Megawati. Lima tahun setelah itu, tahun 2014 maju kembali sebagai Capres berpasangan dengan Hatta Radjasa. Terakhir, 2019 maju sebagai Capres didampingi Sandiaga Uno. Hasil berbagai lembaga survei, Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo selalu berada di posisi puncak untuk Pilpres 2024. Prabowo memang terbilang sudah berumur. Tahun 2024 nanti, Prabowo insya Allah sudah berumur 73 tahun. Diantara tokoh-tokoh yang disebut bakal maju pada Pilpres 2024, Prabowo Subianto sebagai yang paling tua. Tahun 2024 Ganjar Pranowo 56 tahun, Anies Baswedan 55 tahun, sedangkan Ridwan Kamil baru 53 tahun. Yang termuda AHY, kelahiran 1978. Tahun 2024, umur AHY baru 46 tahun. Bila ada yang menduetkan Cak Imin dan AHY, patut diduga ada maksud politik tertentu. Sebagai upaya untuk mengunci salah satu calon yang paling potensial menang selain Prabowo. Tujuannya agar calon yang lain tidak lolos presidential threshold 20%. Siapa calon potensial tersebut? Tentu saja yang paling sering dibully oleh para buzzeRp. Kita sudah bisa menebak siapa yang dimaksud dengan “Kereta Tua' dan Kereta Mogok itu”. Seperti yang disebutkan oleh relawan Jokowi Mania kemarin. Agar tidak maju lagi nyapres tahun 2024 yang akan datang. Jokowi Mania pun secara terbuka mendukung Ganjar Pranowo. Inikah sinyal kalau Jokowi mendukung Ganjar Pranowo? Ada indikasi ini bakal merusak komitmen antara Megawati, Prabowo dan Jokowi tahun 2019. Seperti pada Perjanjian Batu Tulis 2009 silam? Isunya, Jokowi punya calon sendiri di luar deal politik antara Megawati, Prabowo dan Jokowi menjelang penyusunan kabinet periode kedua Jokowi tahun 2019. Paketnya adalah Prabowo - Puan untuk Pilpres 2024. Akankah komitmen perjanjian Batu Tulis tahun 2009 terulang kembali? Jokowi Mania bukan pihak pertama yang meminta Prabowo Subianto agar tidak nyapres lagi di tahun 2024. Sekitar Mei tahun lalu, seorang pengamat sekaligus pemimpin sebuah lembaga survei mengatakan; "sosok yang masih memiliki keinginan kuat maju untuk menahan diri dan legowo memberikan kesempatan kepada generasi muda". "Kalau 2024 itu berbeda karena sosok yang masih nafsu ingin maju jadi Capres itu secara biologis sudah tua. Jadi seharusnya tak perlu memaksakan diri. Terlebih secara psikologis, jika memaksakan orang tua yang maju, maka tak akan menang". Lebih kurang seperti itu yang dikatakan seorang pengamat. Kemarin relawan Jokowi Mania menyebut dengan istilah “Kereta Tua dan Kereta Mogok”. Dalam Pilpres 2014 dan 2019, pengamat dan relawan tersebut, tidak berada di kubu sosok yang ia sebut di atas. Siapa sosok itu? Kita pun bisa menebak. Sosok tersebut kemungkinan besar adalah Prabowo Subianto yang lebih dikenal oleh pendukungnya dengan kode sandi “PS 08”. Pada 2024, Prabowo memang sudah tidak muda lagi. Umurnya 73 tahun jika Allah subhanahu wata'ala masih memberikan umur. Kenapa banyak yang takut jika Prabowo menjadi Presiden? Sebagai warga negara, Prabowo berhak untuk mencalonkan, dan dicalonkan sebagai Presiden. Apalagi UUD 1945 tidak mengatur batas usia Capres dan Cawapres. Yang diantur cuma batas dua priode. Tidak lebih. Siapa bilang Prabowo tidak akan menang pada pilpres 2024? Potensi Prabowo menang Pilpres 2024 sangat terbuka lebar. Apalagi elektabilitas Prabowo masih tinggi, dan Partai Gerindra terlihat sangat solid mendukung Prabowo. Maka, modal awal Prabowo sudah terpenuhi. Hasil survei pun menunjukkan elektabilitas Prabowo berada diposisi puncak bersama dengan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno. Praktis tiga besar kandidat terkuat presiden 2024 masih berada dalam satu gerbong politik. Itu artinya Prabowo masih laku dijual. Dari kubu sebelah hanya ada Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Yang agak aneh, dari beberapa hasil survei, nama Puan Maharani selalu berada di posisi bawah. Entah mengapa? Dari sini kita bisa membaca kenapa nama Puan Maharani tidak ada mengangkat di hasil survei. Kalau pun ada, elektabilitasnya pun sangat rendah. Permainan lembaga survei? Entahlah, sudah menjadi rahasia umum. Kita menduga, Prabowo Subianto orang yang tidak dikehendaki oleh para oligarki, cukong, dan konglomerat hitam, licik picik, culas dan tamak. Jenderal merah hitam dan kelompok kiri radikal juka tidak menghendaki Prabowo maju Pilpres 2024 nanti. Ada ketakutan yang sangat tinggi terhadap Prabowo bila kelak maju Pilpres dan menang. Fenomena Abraham Lincoln bisa saja terjadi pada Prabowo Subianto. Kita tidak tahu takdir manusia. Abraham Lincoln dua kali gagal sebagai senator. Satu kali gagal sebagai Calon Wapres AS. Tahun 1860, Abraham Lincoln menang Pilpres. Menjadi Presiden ke-16 Amerika Serikat. Peluang Prabowo Subianto menang tetap ada. Apalagi, elektabilitas Prabowo moncer. Yang bisa menggagalkan Prabowo maju Pilpres 2024 hanya dua, yaitu “kematian, dijebak atau terjebak” kasus korupsi. Apalagi saat ini, Kementerian Pertahanan dapat proyek besar alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam). Nilainya prestisius, US$124.995.000.000 atau setara Rp1,7 triliun. Wajar bila ada opini, kalau Prabowo tidak boleh nyapres pada tahun 2024 dengan alasan regenerasi. Karena para cukong, jenderal merah hitam dan kelompok kiri radikal punya calon sendiri. Anda tahu siapa calonnya? Tebak sendiri aja ya. Wallahu a'lam bish-shawab. Penulis adalah Pegiat Da’wah dan Sosial.
Kebun Raya Gianyar Dikembangkan Jadi Destinasi Wisata Edukasi
Gianyar, FNN - Bupati Gianyar I Made Mahayastra berjanji akan terus mengembangkan Kebun Raya Gianyar menjadi destinasi wisata edukasi, sekaligus sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Gianyar, Bali untuk melestarikan lingkungan. "Pemkab Gianyar akan terus mengembangkan Kebun Raya Gianyar agar bisa menjadi wisata edukasi. Ke depan, Kebun Raya Gianyar ini, akan terus kita lestarikan, kita kembangkan, sehingga Kebun Raya Gianyar menjadi ikon pelestarian lingkungan hidup Kabupaten Gianyar, dan menjadi obyek wisata dan edukasi yang menarik di Kecamatan Payangan,” ujar Bupati dalam keterangan tertulisnya di Gianyar, Jumat. Kini, Pemkab Gianyar sedang mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan Kebun Raya Gianyar agar nanti bisa ditetapkan sebagai bagian dari kebun raya Indonesia. ”Saat ini kami sedang mempersiapkan sarana dan prasarana untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan. Sehingga Kebun Raya Gianyar, pada perayaan hari ulang tahunnya tanggal 17 Juli 2021, dapat diresmikan atau di-launching, dan ditetapkan sebagai bagian dari kebun raya Indonesia,” tambah dia. Bupati menanam pohon di kebun raya Gianyar itu terkait dengan peringatan hari Lingkungan Hidup Sedunia. Tampak hadir pula, Ketua DPRD Gianyar, Sekda Kabupaten Gianyar dan seluruh pimpinan OPD melakukan penanaman pohon “Nyabah” sebagai ikon Kebun Raya Gianyar. Di samping itu, Ketua Tim Penggerak PKK Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra juga ikut melaksanakan penanaman pohon Toga. Pemkab Gianyar melaksanakan kegiatan menanam pohon dan bersih-bersih lingkungan secara serentak di seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Gianyar serta penyemprotan eco-enzim di area Kebun Raya Gianyar, Banjar Pilan Desa Kerta Payangan. Made Mahayastra dalam sambutan yang dibacakan Sekda Made Gede Wisnu Wijaya mengatakan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Gianyar Tahun 2021 ini, harus dimaknai sebagai upaya untuk mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. “Peringatan Hari Lingkungan Hidup merupakan momentum strategis, untuk melakukan kampanye penyadaran peduli lingkungan, serta mengingatkan dan memotivasi segenap komponen masyarakat Gianyar, untuk berpartisipasi nyata dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” ujar Wisnu Wijaya. Dalam upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, Pemkab Gianyar telah melakukan berbagai langkah terobosan seperti, penataan Lapangan Astina Gianyar, pembangunan pedestrian dan taman di sepanjang jalan di Kota Gianyar, penataan TPA Temesi, dan mendorong pembangunan TPS3R Terpadu di setiap desa dan kelurahan, bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Gianyar. Dikatakannya, keanekaragaman hayati merupakan pondasi pendukung semua kehidupan di daratan, lautan dan udara, yang dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari kesehatan, menyediakan udara, air bersih, makanan, dan obat-obatan alami. Untuk diketahui, peringatan Hari Lingkungan Hidup berawal dari konferensi besar pertama tentang isu-isu lingkungan yang diadakan pada tanggal 5 sampai dengan 16 juni 1972 di Stockholm Swedia ketika itu majelis umum PBB membuat resolusi yang menetapkan tanggal 5 Juni sebagai hari lingkungan hidup sedunia dan sejak saat itu hari lingkungan hidup sedunia dirayakan setiap tahun.
Pendaftar BPUM Yogyakarta Belum Capai Target Cuma 2.184 UKM
Yogyakarta, FNN - Jumlah pelaku usaha kecil mikro di Kota Yogyakarta yang mengajukan pendaftaran untuk memperoleh bantuan produktif usaha mikro pada 2021 hingga saat ini tercatat 2.184 pelaku usaha dan belum mencapai target dari potensi yang ada. "Dari pemetaan awal berdasarkan jumlah izin usaha mikro (IUM) pada 2020, maka seharusnya masih ada sekitar 6.000 pelaku usaha kecil mikro (UKM) di Kota Yogyakarta yang belum mengajukan bantuan produktif usaha mikro (BPUM) pada tahun lalu," kata Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta Tri Karyadi Riyanto di Yogyakarta, Jumat. Namun demikian, hingga saat ini belum semua pelaku UKM di Kota Yogyakarta mengajukan pendaftaran saat Kementerian Koperasi dan UKM kembali membuka program pemberian bantuan produktif pada 2021. Pendaftaran BPUM 2021 pun kembali diperpanjang dengan membuka pendaftaran tahap ketiga yang akan berakhir pada 18 Juni dan Tri Karyadi berharap, pelaku UKM yang memenuhi syarat untuk mendaftar segera mengajukan pendaftaran. Sama seperti pendaftaran pada tahap pertama dan kedua, pelaku UKM asal Kota Yogyakarta cukup mengakses aplikasi Jogja Smart Service (JSS) untuk mengajukan pendaftaran dan mengisi formulir secara daring serta mencetak bukti pendaftaran. Selanjutnya, pelaku UKM datang ke kantor kelurahan sesuai domisilinya untuk menyampaikan berbagai berkas sebagai syarat pengajuan pendaftaran seperti warga Kota Yogyakarta yang dibuktikan dengan KTP, memiliki izin usaha mikro (IUM) atau nomor induk berusaha (NIB). Selain itu, pelaku UKM juga tidak sedang mengakses kredit, bukan ASN, TNI/Polri, bukan pegawai BUMD/BUMN, dan hanya mengajukan satu pendaftaran dari satu kartu keluarga. Pelaku UKM yang sudah pernah mendaftar BPUM pada 2020 namun belum mendapat bantuan juga diperbolehkan untuk mengajukan pendaftaran ulang. Tri memperkirakan, belum tercapainya target pendaftar sesuai potensi yang ada disebabkan para pelaku usaha tersebut tidak lagi menjalankan usahanya. “Sebagaimana diketahui, pelaku usaha mikro ini terkadang usahanya belum stabil. Masih timbul tenggelam dan mudah sekali terpengaruh kondisi di sekitarnya. Mungkin saja dulu pernah mengajukan izin usaha namun saat ini tidak lagi menjalankan usahanya sehingga tidak bisa mengajukan bantuan,” katanya. Sementara itu, dari 2.184 pelaku UKM yang sudah mengajukan pendaftaran, sebanyak 1.398 di antaranya sudah diverifikasi oleh Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta sebelum diajukan ke Kementerian Koperasi dan UKM. Namun demikian, tidak semuanya lolos verifikasi di dinas. Sebanyak dua pendaftar dinyatakan tidak memenuhi syarat, masing-masing karena sudah berbentuk CV sehingga tidak masuk kategori usaha mikro dan satu pendaftar hanya coba-coba dan tidak melengkapi syarat pendaftaran. “Kami melakukan verifikasi dengan cermat dan teliti. Harapannya, data tersebut sudah valid sebelum diajukan ke kementerian sehingga nantinya penerima pun tepat sasaran,” katanya. Hanya saja, lanjut Tri Karyadi, Pemerintah Kota Yogyakarta tidak bisa mengecek jumlah pendaftar yang sudah memperoleh bantuan produktif tersebut pada tahun ini karena seluruhnya langsung masuk rekening penerima. Pada tahun ini, nilai BPUM yang akan diterima oleh setiap pelaku UKM yang dinyatakan lolos verifikasi sebesar Rp1,2 juta dan diharapkan dapat digunakan untuk menambah modal serta pengembangan usaha.
ESDM: Realisasi Investasi Ketenagalistrikan 18,4 Persen
Jakarta, FNN - Kementerian ESDM mencatat realisasi investasi ketenagalistrikan masih terbilang minim dengan angka 1,82 miliar dolar AS atau setara Rp26,19 triliun pada kuartal I 2021, sedangkan target yang ditetapkan tahun ini 9,91 dolar AS. "Nilai 1,82 miliar dolar AS ini kalau dibandingkan target total 9,91 dolar AS itu hitungan saya 18,4 persen, jadi masih minim," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana di Jakarta, Jumat. Rida menjelaskan pandemi COVID-19 yang masih melanda banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, telah menghambat masuknya tenaga kerja asing, peralatan, dan material sehingga pekerjaan konstruksi mengalami keterlambatan. Selain itu permintaan listrik yang berkurang hingga penurunan kemampuan pendanaan PLN akibat penurunan penjualan listrik dari pelanggan non-subsidi, terutama industri dan bisnis. "Ada alasannya kenapa belum tercapai...karena COVID-19 masih melanda mengurangi pergerakan orang serta alat dengan sendirinya memperlambat pergerakan dolar, sehingga menyebabkan realisasinya seperti itu," kata Rida. Dari total realisasi investasi yang tercatat pada April 2021 pekerjaan konstruksi yang terus bergerak terdiri dari proyek pembangkit sebesar 1,01 miliar dolar AS atau setara Rp14,51 triliun dan proyek transmisi 340 juta dolar AS atau sekitar Rp4,87 triliun. Selanjutnya proyek gardu induk 180 juta dolar AS atau sekitar Rp2,65 triliun dan proyek distribusi mencapai 290 juta dolar AS atau setara Rp4,17 triliun. "Kita masih punya waktu untuk mendorong realisasi agar subsektor ketenagalistrikan ini, juga bisa berkontribusi terhadap pencapaian investasi secara nasional," kata Rida. Dalam upaya meningkatkan realisasi investasi ketenagalistrikan tersebut pemerintah akan meningkatkan kemudahan masuknya tenaga kerja asing maupun peralatan dari luar negeri dengan menerbitkan Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional, menyelesaikan masalah pembebasan lahan hingga renegosiasi kontrak PLN dengan perusahaan listrik swasta untuk perpanjangan Commercial Operation Date (COD). Pemerintah juga berupaya meningkatkan permintaan listrik melalui koordinasi percepatan pertumbuhan potensi permintaan listrik baru di kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan pariwisata strategis nasional, sentra kelautan dan perikanan terpadu, serta smelter. Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong peningkatan kemampuan pendanaan PLN melalui pemberian kompensasi tarif dan peningkatan pendanaan Penyertaan Modal Negara (PNM).
Indonesia Gagal Berhaji, Natalius Pigai Akan Gugat ke Mahkamah Agung
by M. Rizal Fadillah Jakarta FNN - Pengumuman resmi Menteri Agama (Menag) Yaqut Kholil Qoumas tentang pembatalan keberangkat jamaah haji Indonesia tahun 1442 H atau 2021 M memastikan kegagalan penyelenggaraan negara. Masalahnya ada beberapa negara yang berhasil mendapatkan kuota. Pandemi Covid 19 menjadi alasan Pemerintah, maka pupuslah harapan jamaa'ah Indonesia untuk menunaikan haji tahun ini. Kegagalan berangkat haji adalah kedua kalinya Indonesia gagal memberangkatkan haji. Pandemi Covid 19 memang cocok untuk menjadi alasan. Sebenarnya faktor utamanya adalah Pemerintah Saudi tidak memberikan kuota kepada Indonesia. Lobi pun gagal di tengah kelemahan diplomasi kita di dunia internasional. Lucunya Luhut Panjaitan menjadi pelobi ke pemerintah. Luhut yang ditugaskan Melobi Dubes Saudi untuk Indonesia Essam At Thaghafi. Luhut yang didampingi Puteri Gus Dur Yenny Wahid, keluar pertemuan dengan membawa kuota nol. Untuk itu, mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai mengecam keras keputusan pemerintah membatalkan keberangkan jamaah haji Indonesia untuk kedua kalinya ini. Natalius menyatakan akan menggugat keputusan Menteri Agama tersebut ke Mahkamah Agung. Pigai sedang menunggu pengaduan dari umat Islam yang sudah membayar lunas biaya perjalan haji, namun tidak bisa berangkat tahun ini. Pemerintah Jokowi telah gagal melaksanakan amanat konstitusi mensejahterakan warga negara, khusunya melaksanakan ajaran agama dengan baik. Negara gagal menghormati kebutuhan hak asasi umat Islam, melindungi hak asasi umat Islam, dan melindungi kebutuhan beribah umat Islam. Sebab ibadah haji merupakan salah satu kebutuhan hidup dari umat Islam. Negara gagal menjalankan kewajiban sesuai amanat konstitusi hukum dan HAM nasional dan internasional. Kata Pigai, untuk melaksanakan kewajiban ibadah haji, umat Islam telah berjuang dengan segala daya dan upaya untuk mencari dan menabung uang selama berpuluh tahun. Untuk memastikan kewajibannya berhaji dapat terlaksana, terutama yang sudah berusia lanjut dan masuk katagori kelompok rentan. Maka atas nama kemanusian, Pigai teman-teman memiliki komitmen yang kuat untuk menggugat keputusan pemerintah ke Mahkamah Agung. Sekitar lebih dari seratus pengacara ternama dari berbagai latar belakang agama telah siap menyatakan kesanggupan untuk bersama-sama dengan Pigai menggugat masalah pembatalan haji ini. Sejumlah ulama kondang juga akan memberikan pendapat ahli dari sisi hukum, HAM, keadilan dan syarit Islam. Sementara itu, menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin masalah dengan Saudi Arabia dalam kaitan haji sudah bergeser dari persoalan murni kesehatan menjadi geopolitik. Persoalan sikap politik Saudi Arabia terhadap China. Persoalan vaksin hanya dampak saja. Menurutnya "become very complicated geopolitical and global economic issue". Nah lho. Ironinya justru yang melobi Saudi adalah Menko Luhut Panjaitan yang dikenal sebagai protektor kepentingan China di Indonesia. Pembela hebat kedatangan masif Tenaga Kerja Asing (TKA) China yang menggelisahkan rakyat. Luhut juga yang menjadi "Pimpro" program OBOR di Indonesia. Entah konten lobinya apa? Soal mau hutang dengan jaminan politik atau barter dengan "jual tanah murah" di Kalimatan untuk investasi dan ibukota negara baru? Sebenarnya penanggungjawab urusan haji adalah Menteri Agama. Jika bukan di negara Indonesia, kegagalan yang seperti ini dapat berakibat mundurnya sang Menteri. Hanya karena tidak ada budaya mundur bagi para pejabat yang gagal di Indonesia, ya posisinya aman-aman saja. Mungkin karena menganut sistem kabinet presidensial, maka yang disalahkan tentu adalah Presiden. Repotnya kata bapak Presiden, "itu bukan urusan saya". Tidak berangkat ya sudahlah. Menteri perlu menyampaikan bahwa soal uang jamaah untuk keberangkatan 2021 dijamin aman. Memang jama'ah dan umat Islam agak meragukan amanah Pemerintah soal dana haji secara keseluruhan. Viral tayangan KH Ma'ruf Amin yang kini Wapres menyatakan bahwa tidak masalah dana haji digunakan oleh Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol atau pembangunan bandara. Menariknya disampaikan pula KH Ma'ruf Amin bahwa calon jama'ah haji sudah memberi kuasa kepada Pemerintah untuk menggunakan dana simpanan atau titipannya untuk kepentingan pembangunan di luar urusan haji. Pertanyaannya, dimana dan bagaimana bentuk kuasanya Pak Wapres? Benarkah ada izin yang tegas? Kini beberapa dana haji yang sudah dialokasikan untuk keperluan di luar haji? Lalu apa "advantage" bagi calon jama'ah atau umat Islam secara keseluruhan? Gagalnya keberangkatan haji tahun ini menjadi pelengkap dari banyak kegagalan Pemerintah lainnya. Gagal meningkatkan ekspor komoditi, gagal membuka lapangan kerja, gagal menahan laju hutang luar negeri, gagal menegakkan HAM, gagal berlaku adil dalam hukum, gagal membangun iklim politik yang demokratis. Dan pastinya gagal dalam menunaikan banyak janji. Rakyat mulai khawatir, pemerintah kini akan membawa Indonesia menjadi Negara Gagal. Haji Harus Terklarifikasi Ibadah haji menjadi ibadah yang dinanti umat Islam. Apalagi yang telah mendaftar dan memenuhi jadwal porsi berangkat. Akan tetapi penyelenggaraan haji selalu bermasalah. Tahun lalu bermasalah. Namun tahun ini seperti tahun lalu, bermasalah. Pandemi menjadi kendala. Calon jamaah haji kita harus bisa mengendalikan keinginan dan harapan. Persoalan sabar tentu menjadi kewajiban imani dan yang terbaik menurut Allah adalah ketetapan takdir-Nya. Yang menjadi masalah adalah kepastian, kejujuran, dan keamanan yang bisa dijamin penyelenggara yaitu Pemerintah. Pemerintah yang bingung tentu membingungkan. Isu yang berkembang adalah bahwa Saudi Arabia tidak memberi kuota kepada Indonesia tahun ini dengan alasan yang belum jelas. Hanya yang mengemuka adalah soal vaksin China Sinovac yang digunakan Indonesia belum tersertifikasi WHO. Hanya Pfizer, Moderna dan AstraZeneca yang lolos vaksin haji menurut Saudi. Ini persoalan berat karena Indonesia telah menyiapkan secara besar-besaran vaksin Sinovac China. Sedangkan AstraZeneca masih tergolong sedikit penggunaannya. Dalam tayangan wawancara, ekonom Rizal Ramli menyebut bahwa masalah Indonesia dan Saudi soal haji bukan hanya vaksin. Tetapi juga menyangkut sejumlah tagihan yang belum terbayarkan. Untuk jamaah, keresahan bertambah atas dana haji yang konon digunakan untuk pembangunan infrastruktur. DPR RI meminta Pemerintah serius menangani persoalan keberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2021 ini. Presiden Jokowi diminta turun tangan. Termasuk melobi Saudi. Rakyat, khususnya umat Islam butuh klarifikasi Pemerintah atas persoalan yang ada dengan sejelas-jelasnya. Jika tidak terklarifikasi, maka Pemerintah wajar disalahkan dan akan menanggung gugatan di kemudian hari. Atas kekecewaan ini desakan agar Menag Yaqut mundur juga sudah terdengar. Sekurangnya empat hal penting untuk diklarifikasi oleh Pemerintah. Pertama, benarkah persoalan vaksin Sinovac menjadi satu-satunya alasan konon Indonesia tidak memperoleh kuota haji dari Pemerintah Saudi untuk saat ini? Lalu solusi apa yang disiapkan demi menenangkan atau bila mampu, menjamin keberangkatan jamaah? Kedua, jika benar masih ada tunggakan pembayaran kepada Pemerintah Saudi, maka berapa besaran dan untuk keperluan apa saja serta bagaimana hal ini bisa terjadi? Lalu fungsi pengawasan DPR sejauh mana telah dilakukan untuk mencegah dan menyelesaikan masalah ini? Ketiga, terhadap dana haji yang dipertanyakan pengalihan penggunaan untuk infrastruktur. Benarkah berapa jumlah terpakai? Apa dasar hukum, serta apa konsekuensi yang harus ditanggung jika terjadi wanprestasi atau kesulitan pengembalian? Keempat, bagaimana Pemerintah menindak para buzzer atau pihak lain yang selalu menggemborkan sikap anti Arab? termasuk isu radikalisme yang dikaitkan dengan faham wahabisme, sehingga menyinggung pemerintah Saudi Arabia? Aspek formal vaksin tentu menjadi alasan logis. Tetapi aspek lain, termasuk geopolitik dan psikopolitik harus menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Sebab jika hal ini diabaikan, maka sepanjang waktu calon jamaah haji Indonesia akan selalu resah dan dirugikan. Khidmah dari pemerintah Saudi juga berpotensi untuk mengecewakan. Rakyat, khususnya umat Islam Indonesia saat ini menunggu klarifikasi secepatnya dari Pemerintahan Jokowi yang disampaikan secara jujur, jelas, dan bertanggungjawab. Bukan bilang, “itu bukan urusan saya”. Melempar tanggung jawab itu bukan kelasnya seorang presiden. Penulis adalah Pemerhati Politik dan Keagamaan.
Disdukcapil Kapuas Jemput Bola Perekaman KTP Warga Berkebutuhan Khusus
Kuala Kapuas, FNN - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah melakukan jemput bola perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus serta gangguan mental di Rumah Singgah Loka Bina Karya, di Kecamatan Basarang. "Ini dilakukan dalam rangka percepatan dan pemerataan kepemilikan KTP elektronik masyarakat kita," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kapuas Sipie S Bungai di Kuala Kapuas, Jumat. Kegiatan perekaman KTP elektronik ini, lanjutnya, merupakan hasil koordinasi Disdukcapil Kapuas bersama dengan Dinas Sosial setempat, untuk mewujudkan kepemilikan KTP bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus dan yang mengalami gangguan mental, yang tidak bisa melakukan perekaman KTP secara langsung di Kantor Disdukcapil setempat. Menurut Sipie, sudah menjadi kewajiban Dinas Dukcapil kabupaten setempat, untuk jemput bola perekaman KTP bagi masyarakat yang mengalami gangguan mental seperti ini. "Kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas selalu siap saja kapanpun ada usulan dari masyarakat atau dari Dinas Sosial Kabupaten Kapuas untuk jemput bola perekaman KTP elektronik," katanya. Bagi masyarakat ataupun Dinas Sosial silahkan mendata saja masyarakat yang memerlukan jemput bola perekaman KTP elektronik, silahkan hubungi ke nomor telepon yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas dan pihaknya akan segera melaksanakannya. Dikatakannya, dalam perekaman tersebut, dari 13 orang yang diusulkan untuk kegiatan perekaman hanya ada 11 orang saja yang direkam saat itu, karena 2 di antaranya sudah pernah rekam, jadi tinggal mencetak KTP elektroniknya saja. "KTP elektronik yang sudah dicetak akan diserahkan secara langsung kepada Dinas Sosial Kabupaten Kapuas, untuk selanjutnya diserahkan secara langsung kepada Rumah Singgal Loka Bina Karya," jelasnya. Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Bunga, mengaku senang sekali bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas memiliki program Jemput Bola Perekaman KTP elektronik seperti ini. Dia mengatakan sebanyak 13 orang yang mengalami gangguan mental yang akan melakukan perekaman KTP elektronik hari ini, ada beberapa diantaranya memang berpotensi untuk sembuh dan ada juga beberapa diantaranya yang masih mengalami kondisi kejiwaan yang sulit. "Mereka yang berpotensi sembuh ini tetap kita lakukan pembinaan dan pemberian obat," kata Bunga.
Wisata Setigi, Contoh Keberhasilan Pengelolaan Bekas Tambang
Jakarta, FNN - Bising, polusi, panas, dan kerusakan alam adalah beberapa kata atau hal yang terpikirkan ketika mendengar istilah daerah tambang. Tapi bisa jadi hal tersebut memang nyata, karena mayoritas situasi pertambangan memang bising hingga penuh dengan polusi. Tentang kerusakan alam? sedikit banyak pasti terjadi, tetapi upaya pencegahan dan reboisasi kerap dilakukan sebagai upaya mengembalikan keseimbangan alam. Area bekas tambang selalu menjadi konsentrasi yang dilakukan untuk menyeimbangkan kembali fungsinya. Satu kisah keberhasilan pengelolaan area bekas tambang datang dari timur Jawa. Tepatnya di Kabupaten Gresik, tepatnya Desa Sekapuk. Dengan pengelolaan yang matang dan terkonsep, Desa Sekapuk mampu memberikan nilai tambah dari fungsi bekas tambang kapur, yang di sebelahnya bahkan masih aktif sampai sekarang. Penambahan nilai tersebut dengan memoles tebing bekas tambang kapur, menjadi wisata yang eksotis dan mengundang para pecinta panorama untuk sekadar melukis keindahannya ke dalam perangkat digital. Dari keuntungan wisata Setigi di Desa Sekapuk mampu mengumpulkan pundi uang secara mandiri senilai lebih dari Rp2,5 miliar per tahun. Aktor intelektual di balik pesatnya pendapatan BUMDes tersebut adalah seorang mantan nakhoda, Abdul Halim. Abdul Halim kini menjabat sebagai Kepala Desa Sekapuk. “Misi saya awalnya adalah tidak ingin ada pengangguran di desa saya,” kata Abdul ketika bercerita kepada Antara. Abdul Halim, seorang visioner bagi Desa Sekapuk. Ia tidak pernah berkampanye ataupun bahkan terjun ke jalur politik. Ia menceritakan awalnya area wisata Setigi adalah kumpulan sampah yang menggunung karena tidak terurus bahkan menjadi pembuangan sampah liar hingga bergunung-gunung menutup tebing. Satu ketika, ia mengajak masyarakat desa untuk menjadikan area tersebut bersih dan menjadi tempat wisata. Perlu bertahun-tahun untuk mengajak masyarakat turut peduli. Bahkan, ia juga gagal meyakinkan pemerintah daerah untuk mendapatkan suntikan tambahan anggaran pada awalnya. Tawaran Saham Untuk membentuk wisata yang maksimal tentu saja membutuhkan biaya yang tidak murah, padahal tidak mungkin untuk menguras kas desa. Karena itu Abdul Halim berinisiatif mendirikan badan usaha milik desa (BUMDe)s dengan skema kepemilikan saham bagi para pembeli modal. Sistem bagi hasil ia tawarkan kepada warga yang ingin menyumbangkan modal awal, agar besaran modal dan besaran keuntungan tertata dengan jelas. “Awalnya saya hanya mengajak beberapa orang untuk menyumbangkan dananya, namun lama kelamaan saya mulai memikirkan konsep saham saja, agar tidak memberatkan yang memberikan sumbangan,” kata Abdul. Dari modal masyarakat tersebut Abdul mengolah gunungan sampah yang tertimbun di bekas tambang kapur dan pasir menjadi wisata konsep danau dan tebing sebagai ajang rekreasi dan swafoto. Danau buatan ia sajikan dengan tambahan air terjun di antara celah batuan. Untuk memberikan pengalaman langsung para pengunjung, ia tempatkan sepeda air khas dengan bentuk bebek dan lainnya menjadi salah satu wahana andalan di Wisata Setigi. Nama Setigi memliki kepanjangan Selo Tirto Giri, istana batu kapur merupakan sajian utama dari wisata ini. Setiap sudut nyaris menjadi obyek menarik buat foto. Sedikit, naik ke atas bukit kapur maka pengunjung akan disajikan cakrawala senja yang merayu mata pada sore hari. Hamparan istana kapur lengkap dengan sudut misterinya akan menjadi dimensi sendiri bagi penikmat panorama. Desa Sekapuk, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, juga meraih juara 1 sebagai desa brilian se-Indonesia dalam Program Inkubasi BRIncubator Goes to Desa Brilian. "Alhamdulillah, kami meraih juara 1 se-Indonesia sebagai desa brilian Tahun 2020. Semoga ke depan makin sukses bersama, terima kasih semuanya," ucap Kepala Desa Sekapuk Abdul Halim yang khas dengan gondrong dan jenggot lebatnya. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar. Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, meraih predikat desa brilian se-Indonesia setelah melalui seleksi dari 531 usulan Desa Tangguh dan Inovatif, kemudian diambil 10 desa sebagai Pemenang Desa Brilian 2020. Abdul juga mengatakan bahwa ia akan mengembangkan lagi wisata di kawasan Sekapuk, diantaranya wisata Agro, wisata religi dan juga ekonomi kreatif desa yang siap dikembangkan. Warga sendiri menyambut baik prestasi dan kondisi desanya. Ani selaku sekretaris Kepala Desa Sekapuk mengatakan bangga memiliki desa yang menjadi rujukan wisata. Ia berharap pengembangan selanjutnya adalah warga memiliki usaha penginapan sekitar agar pengunjung bisa menikmati wisata sembari beristirahat di desa tersebut. Pada akhirnya, Pemprov pun terkesima dengan capaian tersebut dan memberikan beberapa apresiasi. Pemprov Jatim membantu pengembangan Desa Wisata Setigi di Desa Sekapuk, Gresik, dengan mengucurkan dana Rp50 juta untuk penguatan ekonomi desa serta solidaritas sosial dan ketahanan masyarakat perdesaan. "Kami berharap ini bisa terus dikembangkan karena areanya masih luas dan bisa ditambah spesifikasi baru serta disulap menjadi lebih indah lagi untuk membantu perekonomian warga," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Khofifah mengatakan lokasi wisata Setigi menjadi contoh karena mengubah area pascatambang menjadi lokasi wisata dan mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat. "Efeknya sangat luar biasa. Keterlibatan RT dan PKK bisa menguatkan ekonomi, penguatan solidaritas sosial, dan penguatan ketahanan bagi masyarakat Desa Sekapuk," katanya. Rencananya, dana pengembangan akan dipakai untuk membangun sejumlah fasilitas tambahan seperti kolam renang, rumah makan, arena out bond, cafe di dalam gua, serta museum.
Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Indonesia
by Imam Shamsi Ali New York, FNN - Satu hal lagi yang bagi saya cukup mengejutkan dari negeri tercinta. Yaitu pembatalan keberangkatan jamaah haji secara totalitàs oleh pemerintah Indonesia. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers Menteri Agama yang disampaikan kemarin, 2 Juni 2021. Pengumuman pembatalan itu menimbulkan reaksi yang ragam dari masyarakat luas. Tentu dengan ragam pula penafsiran, asumsi, bahkan berbagai spekulasi berkembang begitu cepat. Tidak mengagetkan tentunya karena memang kita hidup dalam era keterbukaan informasi yang berkarakter kecepatan (speed). Sebagian menafsirkan bahwa pembatalan itu karena memang Saudi Arabia tidak menerima warga Indonesia yang memakai vaksin Sinovac. Konon Saudi hingga saat ini hanya menerima pendatang yang telah divaksin Pfizer atau Moderna. Sebagian yang lain menafsirkan berdasarkan rumor yang berkembang selama ini bahwa dana haji yang tersimpan di bank-bank akan dipakai sementara untuk pembangunan infra struktur. Sehingga uang muka (DP) pembayaran ONH, untuk hotel misalnya, memang belum ditunaikan oleh pemerintah Indonesia. Pertanyaan memang menukik di sekitar siapa sesungguhnya di balik pembatalan ini. Apakah memang Saudi yang tidak menerima jamaah Haji Indonesia karena alasan tertentu, sehingga pemerintah Indonesia harus membatalkan pemberangkatan jamaah? Atau karena memang Indonesia sendiri yang secara sepihak membatalkan pemberangkatan jamaah di tahun ini? Belakangan kita mendapatkan informasi yang lebih jelas bahwa pembatalan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah Indonesia dengan alasan utama menjaga atau melindungi jamaah Indonesia dari bahaya Pandemi Covid 19. Alasan ini kemudian diperkuat dengan alasan pendukung lainnya. Salah satunya adalah bahwa hingga kini pihak Saudi Arabia belum mengajak pemerintah Indonesia untuk menanda tangani kontrak pengelolaan haji tahun 2021. Sehingga waktu persiapan untuk memberangkatkan jamaah Haji semakin mendesak (sempit). Melihat kepada beberapa argumentasi atau alasan yang disampaikan pemerintah Indonesia (Depag) sejujurnya saya melihatnya sangat lemah, bahkan maaf kalau terasa diada-ada dan dipaksakan. Pertama, masalah menjaga atau melindungi jamaah selama di Saudi dari Covid 19 itu menjadi tanggung jawab pertama dan terutama pihak Saudi. Kalau sekiranya memang akan menimbulkan ancaman terhadap kesehatan/keselamatan jamaah, pastinya Saudi belum akan membuka kesempatan berhaji ini untuk siapa saja. Kenyataannya Saudi membuka kesempatan itu walau dengan pembatasan. Kedua, kalau Indonesia memutuskan pembatalan saat ini karena alasan keselamatan jamaah di Saudi selama haji, kenapa negara-negara lain tidak ada yang melakukan? Bahkan yang saya dengar di saat Covid di Malaysia masih tinggi saat ini justeru negeri jiran itu mendapat tambahan 10.000 quota dari pemerintah Saudi Arabia. Ketiga, kalau alasannya karena pemerintah Indonesia belum diajak membicarakan/menanda tangani kontrak pelaksanan haji hingga kini, sehingga merasa waktu persiapan semakin mendesak juga bukan alasan yang kuat. Emangnya negara-negara lain semua Sudah diajak bicara dengan Saudi? Dan kalau sudah kenapa pemerintah Indonesia saja yang belum diajak? Selain itu kalaupun belum diajak bicara atau menandatangani kontrak pengelolaan haji dengan pihak Saudi, persiapan seharusnya tetap dilakukan. Toh memang itu tugas pemerintah (Depag/Dirjen Haji). Sehingga tidak harus menunggu hingga ada pembicaraan dengan pihak Saudi. Kalau benar bahwa hanya Indonesia yang belum diajak bicara atau menandatangani kontrak pemberangkatan Haji, ini dapat menguatkan kecurigaan jangan-jangan memang ada kewajiban administrasi yang belum diselesaikan oleh pihak Indonesia. Selain itu kita juga dengarkan adanya alasan syar’i (agama) yang disampaikan. Seolah pembatalan ini justified (sah) karena melindungi diri dari marabahaya itu lebih penting dari pelaksanaan ritual. Dalam hal ini “hifzul hayaah” (menjaga kehidupan) didahulukan dari “hifzud diin” (menjaga pelaksanaan agama). Argumentasi ini lemah dan dipertanyakan. Karena sekali kalau kekhawatiran itu ada di Saudi, Kenapa jamaah dari negara lain tidak masuk dalam kategori alasan syar’i ini? Saya agak terkejut dan kecewa ketika tampak MUI mendukung argumentasi ini. Intinya pembatalan ini sangat “insensible” (tidak sensitif). Tidak sensitif dengan perasaan jamaah, yang berharap akan berangkat tahun ini. Bahkan lebih dari itu terasa kurang sensitif dengan wibawa bangsa yang seolah dikesampingkan dalam perhelatan Umat yang paling global ini. Saya sebenarnya berharap bukan pembatalan yang dilakukan. Tapi pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia itu punya suara, didengar, bahkan punya pemikiran-pemikiran dan kontribusi dalam pelaksanaan ibadah haji yang lebih nyaman dan aman. Ibadah Haji adalah ibadah yang menjadi simbolisasi tabiat global keumatan. Memberangkatkan jamaah, walau hanya dalam jumlah terbatas sesuai kapasitas yang yang diperbolehkan, menjadi simbol ikatan global Umat dan wihdah Islamiyah ini. Wallahu a’lam! Penulis adalah Imam Masjid Iskamic Center New York
Gerakan Rakyat Antikorupsi Kalbar Tolak Pelemahan KPK
Pontianak, FNN - Gerakan Rakyat Antikorupsi (Gertak) Kalimantan Barat melakukan Aksi Kamisan di Bundaran Tugu Digulis Untan, Pontianak, untuk menolak adanya dugaan upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bentuk apa pun. "Saat ini kami melaksanakan aksi untuk menjunjung tinggi keadilan sosial bagi masyarakat yang ingin sekali korupsi bisa dilenyapkan dari Indonesia, serta kami juga menyampaikan tuntutan menolak upaya pelemahan KPK dan menuntut komitmen Presiden dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia," kata Korlap Gertak, Jimmy Abraham, di Pontianak, Kamis. Dalam aksinya, Gertak Kalbar menuntut atau menolak upaya pelemahan KPK, menuntut komitmen Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi, menuntut Ketua KPK menghentikan polemik internal dan fokus pada pencegahan, dan menghentikan kongkalikong politisi-KPK. "Kami dengan tegas menuntut dan menolak pelemahan KPK, karena secara internal dan eksternal akan memukul mundur upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," katanya. Dia mengatakan TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) merupakan tes yang jelas hasilnya mengundang permasalahan di publik, orang yang disingkirkan adalah mereka yang berusaha memberantas korupsi. "Jelas TWK tersebut merupakan tes yang menyingkirkan mereka yang berusaha memberantas korupsi, jumlah kasus yang ditangani datanya yang kami lihat di media yakni sebanyak 75 Pegawai KPK yang hari ini dikategorikan merah," ujar dia. Ia juga mengatakan saat ini KPK sedang mengalami permasalahan yang cukup pelik, mulai dari revisi UU KPK, isu rasisme dan gelombang aksi mahasiswa yang bertubi-tubi hingga saat ini ada 75 Pegawai KPK yang diuji dengan TWK, yang disinyalir menjadi metode aksi bersih-bersih dari oknum yang gerah dengan lembaga antirasuah itu. Hal tersebut dikarenakan adanya jalur eksternal menuju internal KPK dengan pelemahan demokrasi yang dilakukan menggunakan selubung legal formal, katanya lagi. "Setelah kalangan legislatif dan eksekutif menutup telinga dari teriakan penolakan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019, kini dihadapkan dampak revisi tersebut yang menimbulkan karut-marut Tes Wawasan Kebangsaan. Kini selubung legal formal kian tebal membelit langkah kaki para penegak hukum di KPK," katanya lagi. Dia menambahkan, aksi mereka tersebut merupakan komitmen solidaritas dengan tetap melihat perkembangan kasus dan isu yang ada di KPK, jika persoalan tersebut masih terus terjadi, Gertak Kalbar tetap berkomitmen dan mengawal dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia. (ant)
POPULER
