ALL CATEGORY
Pilpres 2024 antara Pemimpin Plastik dan Pemimpin Otentik
Oleh: Abdurrahman Syebubakar Jakarta, FNN - Di tangan pemimpin plastik, kompas bangsa Indonesia melenceng jauh dari tujuan bernegara, guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam bingkai keadilan sosial. Amanat reformasi, yang menubuatkan demokratisasi, penegakan supremasi hukum, dan pemberantasan KKN, pun dikorupsi. Tak ayal, keadaan Indonesia saat ini jungkir balik, compang-camping dalam banyak hal. Nyaris tidak ada yang luput dari pembusukan politik pemimpin plastik. Salah satu puncak pembusukannya, “arus deintelektualisasi” yang sangat deras disertai pengkhianatan kaum intelektual, yang telah merobohkan marwah dan integritas ilmiah dunia perguruan tinggi. Obral gelar kehormatan akademik kepada para politikus dan pejabat tinggi negara menjadi tradisi (sebagian) kalangan kampus. Contoh paling mutakhir, tanpa rekam jejak akademik dan karya ilmiah, Megawati menerima gelar profesor kehormatan bidang kepemimpinan strategis dari Universitas Pertahanan. Alih-alih memiliki prestasi luar biasa dalam bidangnya, Megawati justru menorehkan tinta hitam di atas lembaran sejarah politik Indonesia. PDIP, di bawah kepemimpinannya, telah melahirkan banyak koruptor dan “onggokan sampah pemimpin plastik,” yang menjadi sumber segala masalah di Indonesia. Kerusakan demi kerusakan terus dipertontonkan oleh pemimpin plastik, dan menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Pasalnya, pemimpin serba minus ini dilahirkan dan dibesarkan demokrasi palsu, di bawah cengkraman oligarki dan tekanan mentalitas feodal. Ia tidak saja defisit wawasan kebangsaan dan kenegaraan, tetapi juga terhalang cahaya kebenaran dan keadilan. Untuk itu, dibutuhkan skenario penyelamatan Indonesia dari keterpurukan yang makin dalam, dengan menghadirkan pemimpin otentik. Sebagai anti-tesis pemimpin plastik, tipe pemimpin ini lekat dengan kesejatian karakter intelektual dan moral. Ia mengutamakan isi daripada kemasan yang penuh rekayasa, dan mampu menerjemahkan pikiran-pikiran besarnya ke dalam pilihan kebijakan. Mungkin tidak ada sosok yang secara sempurna memenuhi atribut pemimpin otentik. Namun, paling tidak, rakyat Indonesia berhak dipimpin oleh figur yang tidak terlalu berjarak dari kualitas tipe pemimpin ideal ini. Lantas, apa yang harus dilakukan untuk cipta pra-kondisi munculnya pemimpin otentik dalam kontestasi elektoral 2024 mendatang, sekaligus mencegah kembalinya tipe pemimpin plastik beserta anasir-anasir turunannya? Pada level sistem, dibutuhkan keberanian politik untuk meninggalkan demokrasi palsu, menuju “demokrasi substantif” yang egaliter, meritokratis dan sarat dengan nafas keadilan. Dan hijrah politik ini menuntut kesadaran rakyat, terutama kaum intelektual dan kelas menengah, mengambil peran dan tanggungjawab moral sebagai kelompok penekan (pressure group) dalam proses perubahan radikal. Selanjutnya, dalam menilai calon pemimpin, rakyat harus keluar dari jebakan realisme politik yang bergantung secara mutlak pada tiga variabel popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas. Dalam banyak kasus, tiga variabel politik ini dapat dimanipulasi melalui "proyek pencitraan" secara instan. Dengan pendekatan idealisme politik, saya mengajukan dua variabel penting, yaitu "kebutuhan politik” dan “kredibilitas politik", untuk mengeksplorasi aspek kapasitas, visi, dan integritas (calon) pemimpin, yang selama ini luput dari perhatian publik. Variabel kebutuhan politik (political desirability) membantu kita dalam memetakan tantangan utama pembangunan. Dari hasil pemetaan ini, potensi calon pemimpin dapat disandingkan dengan tantangan yang ada, kemudian diantara para calon pemimpin diperbandingkan secara relatif. Harus dipahami, tantangan utama pembangunan yang kita hadapi bukan pada aspek teknis-teknokratis, tetapi lebih soal sistem politik ekstraktif. Sistem politik yang tidak sehat ini bersekongkol dengan pony capitalism (kapitalisme palsu), meminjam istilah Joseph Stiglitz (2015). Hasil persilangannya menjadi lahan subur oligarki - pola persekongkolan jahat antara penguasa dan pemodal, untuk menguasai sumberdaya negara. Seperti yang diungkap Jeffrey Winters, seorang Indonesianis asal AS, para pemodal (oligark) lah yang paling berkuasa di Indonesia karena memiliki uang yang lentur dan serbaguna. Uang yang mereka miliki dapat dimanisfestasikan ke dalam bentuk kekuasaan lainnya, seperti jual beli jabatan dan produk hukum-politik. Para oligarki ini sangat ekstraktif, menguasai dan membiayai partai politik, media massa, perguruan tinggi, think-tank, ormas, lembaga keagamaan, dan lain lain. Monopoli penguasaan sumberdaya ekonomi dan politik berakibat pada meningkatnya ketimpangan dan kemiskinan multidimensi (sosial, ekonomi dan politik). Ketiga aspek ketimpangan dan kemiskinan ini saling mempengaruhi secara negatif, seperti lingkaran setan. Alhasil, dari waktu ke waktu, yang terjadi bukan berkurangnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan, tetapi pemiskinan dan peminggiran rakyat kecil. Ratusan juta penduduk miskin dan tidak mampu makin menderita dengan kondisi ketimpangan yang sangat akut, di mana segelintir orang super kaya menguasai kekayaan negara hampir secara mutlak. Rakyat kecil makin tidak berdaya di hadapan para pengambil kebijakan dan pemodal, dan makin tersisih dari proses politik. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, yang bermuara pada sistem dan pilihan kebijakan korup, dibutuhkan pemimpin yang tidak saja kompeten pada tataran operasional. Tetapi yang jauh lebih penting, memiliki visi alternatif, dan mampu menerjemahkan visi tersebut ke dalam pilihan kebijakan yang tepat. Selain itu, ia mempunyai tekad kuat untuk membongkar sistem ekstraktif yang tidak berkeadilan, dan melawan anasir-anasir jahat di balik sistem tersebut. Dan mampu memandu rakyat meninggalkan sistem politik ektsraktif menuju demokrasi sosial dan pendekatan pembangunan manusia, yang menempatkan rakyat sebagai agen pembangunan. Namun, pertimbangan kebutuhan politik tidak cukup untuk membangun pra-kondisi lahirnya pemimpin otentik, kecuali dibarengi pelacakan kredibilitas politik (political credibility). Variabel ini membantu kita untuk menelisik "rekam jejak" calon pemimpin dan kelompok di sekitarnya, termasuk parpol pengusung. Pemimpin yang sarat catatan negatif, dikelilingi para pemburu rente, dan didukung parpol sarang koruptor, tidak mungkin memiliki keberanian politik melawan arus. Besar kemungkinan terseret arus, bahkan menjadi pelaku utama praktik kebijakan korup yang menyengsarakan rakyat. Sebaliknya, pemimpin otentik tidak memiliki beban melawan arus, betapapun kuatnya arus tersebut. Sebab, ia tidak terjerat catatan negatif, dan bisa menjaga jarak dari para politikus busuk dan pialang politik. Dengan keseimbangan antara pendekatan idealisme dan realisme politik, diharapkan akan tampil, di atas pentas politik Indonesia, sosok yang paling dekat dengan tipe pemimpin otentik. Penulis, Ketua Dewan Pengurus IDe
Toko Bahan Bangunan di Tangerang Terbakar
Tangerang, FNN- Kebakaran terjadi di sebuah toko bahan bangunan yang berada di Jalan Raya Serang-Balaraja, Desa Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten Selasa malam menghanguskan beberapa barang-barang yang ada di dalamnya termasuk enam unit mobil. Willy (26), salah satu karyawan toko bahan bangunan, di Tangerang menjelaskan, bahwa awal mula kebakaran tersebut dari korsleting listrik di sebuah gardu yang ada di dalam tokonya. Bahkan, dirinya sempat mendengar beberapa kali ledakan sebelum kobaran api itu membesar dan menghanguskan semua isi di dalamnya. "Sekitar jam 21.30 WIB. Saya mau tidur waktu itu, cuman sebelumnya dengar suara ledakan kaya petasan di arah gardu listrik toko," katanya. Ia mengungkapkan, sekitar satu jam kemudian api terus membesar dan merembet ke arah gudang penyimpanan bahan bangunan yang berisi bahan tiner dan cat. Kemudian, api juga telah menghanguskan 6 unit mobil milik toko tersebut. "Di dalam memang ada gudang penyimpanan cat, dan ada 6 unit mobil termasuk mobil pribadi," tuturnya. Selang beberapa jam kemudian, satu unit mobil pemadam kebakaran dari BPBD Kabupaten Tangerang datang dan langsung berusaha memadamkan api di sekitarnya. Akibat dari peristiwa kebakaran itu, menyebabkan kemacetan di sekitar jalur arah Balaraja-Serang dan begitu juga sebaliknya. (sws)
Pemkab Gunung Kidul Pasang Plakat di Tujuh Pantai di Tanah Kesultanan
Gunung Kidul, FNN - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memasang plakat di tujuh kawasan pantai yang merupakan tanah kasultanan yang ada di wilayah ini. Bupati Gunung Kidul Sunaryanta di Gunung Kidul, Rabu, mengatakan tujuh pantai yang masuk dalam kawasan tanah kasultanan (SG), yakni Pantai Baron, Ngrawe, Nglolang, Sepanjang, Drini, Krakal dan Siung. "Kawasan pesisir pantai yang merupakan bagian dari tanah kasultanan (SG), saat ini pengelolaan dan kewenangan diserahkan kepada pemerintah kabupaten dengan diberikannya surat kekancingan," kata Sunaryanta. Berdarkan laporan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunung Kidul kawasan SG di Pantai Baron, Ngrawe, Nglolang, Sepanjang, Drini, Krakal dan Siung. Lahan SG terluas berada di kawasan Pantai Krakal dengan luasan mencapai 14 hektare lebih. Selanjutnya, kawasan Pantai Ngrawe atau yang lebih di kenal masyarakat dengan Pantai Mesra menjadi kawasan yang sudah menjadi penguasaan Pemkab Gunung Kidul seluas kurang lebih 1,4 hektare sesuai surat kekancingan Nomor 027.B/HI/KPKl2020 serta enam pantai lainya. "Dengan di pasangnya plakat tersebut menjadi satu keabsahan Pemerintah Gunung Kidul dalam mengawal tanah-tanah yang berstatus SG," katanya. Bupati Sunaryanta juga mengatakan pemasangan plakat ini menjadi salah satu upaya dan partisipasi aktif pemerintah kabupaten menjaga dan menyelamatkan baik tanah-tanah SG. Dengan ini masyarakat yang akan lebih diuntungkan. "Selain hal tersebut sebagai bentuk langkah awal proses tata ruang sepandan pantai," katanya. Seperti diketahui, saat ini kabupaten/kota di DIY telah melakukan inventarisasi tanah kesultanan dan tanah puro pakualaman (PAG) dalam beberapa tahun terakhir. (sws)
Pakar: Pengguna Medsos Perlu Verifikasi Dua Langkah Cegah Peretasan
Semarang, FNN- Pakar keamanan siber dari CISSReC Doktor Pratama Persadha mengingatkan pengguna media sosial untuk melakukan verifikasi dua langkah dan mematikan layanan pihak ketiga pada akun medsos guna mencegah peretasan data pribadi. "Perihal keamanan siber ini sama sekali belum ada edukasi ke bawah," kata Pratama Persadha melalui percakapan WhatsApp (WA) kepada ANTARA di Semarang, Rabu pagi, dalam rangka Hari Media Sosial di tengah pandemi COVID-19, tepatnya jatuh pada tanggal 10 Juni 2021. Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC ini mengemukakan bahwa wabah yang melanda tanah air sejak Maret 2020 telah mendorong masyarakat untuk melek teknologi. Namun, sayangnya masih minus edukasi tentang sisi keamanannya. Dalam memakai WhatsApp dan media sosial, misalnya, disarankan oleh Pratama agar pengguna medsos sebisa mungkin semua akun sudah ditambahkan verifikasi dua langkah agar tidak mudah diretas atau diambil pihak lain. Ia lantas menjelaskan cara mengaktifkan fitur verifikasi dua langkah di WhatsApp, yakni pilih ikon tiga titik di pojok kanan atas aplikasi WA, kemudian pilih menu Settings, masuk ke pengaturan Account, pilih two step verification, bikin personal identification number (PIN) 6 digit angka, lalu masukkan juga alamat surel (email). Pratama yang pernah sebagai pejabat Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang kini menjadi BSSN mengutarakan bahwa tingkat keamanan memang bergantung pada dua pihak, pihak penyedia platform dan pihak user. Oleh karena itu, lanjut dia, dari sisi media sosial sebenarnya akan sangat aman bila sudah dilakukan verifikasi dua langkah. Namun, dari sisi platform video conference sempat banyak keluhan, seperti zoom yang mudah diretas. "Seiring dengan berjalannya waktu, beberapa kelemahan sudah berusaha ditutup," kata Pratama yang juga dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). (sws)
CISSReC Ungkap Penjualan Jutaan Data Dukcapil Empat Daerah
Semarang, FNN - Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC mengungkapkan klaim akun "GadiZ" yang mengaku menjual 8.797.669 data kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) dari empat daerah ke RaidForums dengan harga mulai 169 dolar sampai 300 dolar Amerika Serikat. Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Doktor Pratama Persadha melalui percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Rabu pagi, lantas menyebutkan penjualan data secara terpisah itu berasal dari Kabupaten Malang, Kota Bogor, Subang, dan Kabupaten Bekasi. Disebutkan pula bahwa data dari Kabupaten Malang terbanyak dengan jumlah 3.165.815, disusul Kabupaten Bekasi 2.339.060, Subang 1.989.263, dan Kota Bogor 1.303.531 data. Adapun harga data di forum peretas itu, kata Pratama, masing-masing daerah berbeda. Misalnya, untuk data dukcapil Kota Bogor dan Subang mematok harga masing-masing sebesar 169 dolar AS, sedangkan data berasal dari Kabupaten Bekasi sebesar 300 dolar AS. Pratama yang pernah sebagai pejabat Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang kini menjadi BSSN menegaskan bahwa Pemerintah punya kewajiban melindungi data pribadi masyarakat sebagai data penting, bukan rahasia. "Namun, jika data sudah diperjualbelikan seperti ini, nantinya akan ada berbagai kasus penyalahgunaan data pribadi masyarakat, terutama di empat daerah tersebut," kata pria kelahiran Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini. Data tersebut, misalnya sebagai bahan untuk membuat rekening atas nama orang lain, meminjam uang di pinjaman online (pinjol) ilegal yang bunganya ratusan kali lipat, atau sebagai bahan penipuan. Apalagi, lanjut Pratama, data ini cukup lengkap jika dilihat dari sampelnya, bahkan ada nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK). Dari sample data yang diberikan, format data yang ada, yaitu NAMA_LGKP, TMPT_LHR, TGL_LHR, JENIS_KLMIN, NIK, NO_KK, NAMA_KEP, NAMA_PROP, NAMA_KAB, NAMA_KEC, NAMA_KEL, ALAMAT, KODE_POS, AGAMA, GOL_DRH, JENIS_PKRJN, STAT_KWN, PDDK_AKH, NAMA_LGKP_AYAH, NAMA_LGKP_IBU, NO_RW, NO_RT. Pratama lantas mencontohkan kasus penjebolan rekening milik wartawan senior Ilham Bintang. Kasus ini berawal dari pemalsuan kartu tanda penduduk (KTP) yang datanya bisa didapatkan dari mana saja, termasuk internet. Pelaku kejahatan dapat menggabungkan informasi yang bocor dengan pelanggaran data lain untuk membuat profil terperinci dari calon korban mereka, seperti data dari kebocoran BPJS, Tokopedia, Bhinneka, dan Bukalapak. Dengan informasi seperti itu, kata dia, pelaku kejahatan dapat melakukan serangan phishing dan social engineering yang jauh lebih meyakinkan bagi para korbannya. Pratama menegaskan kembali bahwa tidak ada sistem yang 100 persen aman dari ancaman peretasan maupun bentuk serangan siber lainnya. Oleh karena itu, perlu dibuat sistem yang terbaik dan dijalankan oleh orang-orang terbaik dan berkompeten agar selalu bisa melakukan pengamanan dengan standar yang tinggi. Ia menyarankan agar seluruh instansi pemerintah wajib bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan audit digital forensic dan mengetahui lubang-lubang keamanan mana saja yang ada. "Langkah ini sangat perlu untuk menghindari pencurian data pada masa yang akan datang," kata pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center (CISSReC).(sws)
Azis Syamsuddin Penuhi Panggilan KPK
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. "Hari ini saksi Azis Syamsuddin telah hadir di gedung Merah Putih KPK memenuhi panggilan penyidik KPK dan akan segera dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara untuk tersangka SRP (Stepanus Robin Pattuju) dkk," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu. Sebelumnya penyidik KPK memanggil Azis pada 7 Mei 2021, namun Azis mengonfirmasi tidak dapat hadir dengan alasan sedang ada kegiatan lain namun ia telah diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait pelanggaran etik yang dilakukan Stepanus. "Perkembangan pemeriksaannya akan disampaikan nanti," tambah Ali. Azis diketahui tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.00 WIB. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan Stepanus bersama Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dan Maskur Husain selaku pengacara sebagai tersangka pemberi suap kepada Stepanus Robin terkait penyidikan penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2021. Dalam konstruksi perkara disebutkan pada Oktober 2020, Syahrial menemui Azis di rumah dinas Azis di Jakarta Selatan dan menyampaikan permasalahan adanya penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK di Pemkot Tanjungbalai, Sumatera Utara. Azis langsung memperkenalkan Syahrial dengan Stepanus. Dalam pertemuan tersebut, Syahrial menyampaikan permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan dan meminta agar Stepanus dapat membantu agar permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Stepanus bersama Maskur sepakat membuat komitmen dengan Syahrial terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang Rp1,5 miliar. Syahrial menyetujui permintaan Stepanus dan Maskur tersebut dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik Riefka Amalia, teman Stepanus. Syahrial juga memberikan uang secara tunai kepada Stepanus hingga total uang yang telah diterima Stepanus Rp1,3 miliar. Dari uang yang telah diterima oleh Stepanus dari Syahrial kemudian diberikan kepada Maskur sebesar Rp325 juta dan Rp200 juta. Sedangkan dalam pertimbangan majelis etik Dewan Pengawas KPK terhadap pelanggaran etik Stepanus pada Senin (31/5) disebutkan bahwa Azis memberikan uang Rp3,15 miliar kepada Stepanus Robin terkait penanganan perkara di Lampung Tengah terkait dengan kader Partai Golkar Aliza Gunado. Dari jumlah tersebut sebagian diserahkan kepada Maskur Husain kurang lebih sejumlah Rp2,55 miliar dan Stepanus Robin mendapat uang lebih sejumlah Rp600 juta. Majelis etik Dewas KPK juga memutuskan Stepanus Robin melakukan pelanggaran etik berat sehingga mendapat sanksi diberhentikan tidak dengan hormat. (sws)
Presiden Jokowi: LRT Jabodebek Beroperasi pada Juni 2022
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menyatakan kereta api ringan Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) akan mulai beroperasi pada Juni 2022. "Kita harapkan nanti di bulan April 2022 sudah mulai di-trial, mulai uji coba dan akan kita mulai untuk operasional itu bulan Juni 2022," kata Presiden Jokowi di Stasiun LRT TMII Jakarta, Rabu. Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut seusai menjajal LRT Jabodebek dengan rute Stasiun Harjamukti, Cibubur-Stasiun Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi ditemani Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan pejabat terkait lainnya. "Kenapa LRT ini kita bangun? Kita ingin membangun transportasi massal yang terintegrasi, MRT (mass rapid transit), LRT, kereta bandara, bus Transjakarta semuanya terintegrasi," ungkap Presiden. Integrasi tersebut, menurut Presiden Jokowi, akan memberikan efisiensi dalam transportasi massal. "Terjadi efisiensi dalam orang bepergian dari satu titik ke titik yang lain dan kita harapkan setelah ini selesai kita akan masuk kepada titik-titik yang lain," tambah Presiden. Pembangunan LRT Jabodebek hingga kini sudah mencapai 84,7 persen. Pada tahap 1, LRT Jabodebek memiliki tiga lintasan. Pertama, lintas pelayanan rute Cawang-Cibubur sepanjang 14,8 kilometer yang saat ini pembangunannya mencapai 93,8 persen. Kedua, lintas pelayanan rute Cawang-Dukuh Atas sepanjang 11 kilometer, yang saat ini mencapai 84,3 persen. Ketiga, lintas pelayanan rute Cawang-Bekasi Timur sepanjang 18,4 kilometer, yang saat ini mencapai 90,9 persen. Selain ketiga lintasan tersebut, juga tengah dibangun depo LRT Jabodebek, yang berlokasi di Bekasi Timur, yang pembangunannya telah mencapai 44,1 persen. LRT Jabodebek akan memiliki 18 stasiun pemberhentian. Dalam kondisi normal, satu rangkaian LRT dapat mengangkut 740 penumpang. Dalam kondisi padat mengangkut 1.308 penumpang dengan kecepatan maksimal 80 kilometer per jam. Beberapa keunggulan LRT antara lain, waktu tempuh bisa lebih cepat dibandingkan kendaraan pribadi atau bus. LRT Jabodebek dapat menempuh rute Bekasi Timur hingga Dukuh Atas dalam waktu 45 menit, sedangkan dari Cibubur hingga Dukuh Atas waktu tempuh hanya 39 menit. (sws)
Pemerintah Siapkan Stimulus Percepat Proyek Hulu Migas Laut Dalam
Jakarta, FNN - Pemerintah menyiapkan paket stimulus demi mempercepat penyelesaian proyek pengembangan hulu migas di laut dalam atau Indonesia Deepwater Development (IDD) agar tetap menjadi prioritas dalam upaya menjaga produksi minyak bumi dan gas nasional. "Pemerintah mendukung pengembangan lapangan baru untuk bisa eksploitasi sumber migas yang ada," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Berdasarkan laporan SKK Migas, proyeksi permintaan bahan bakar minyak dalam negeri saat ini mencapai 1,4 juta barel per hari dengan kapasitas produksi kilang sekitar 800 ribu barel, sehingga kekurangan pasokan mesti disuplai dari produk impor. Dalam upaya memenuhi kebutuhan minyak di dalam negeri, pemerintah akan memaksimalkan semua potensi hulu migas agar dapat menghasilkan bahan bakar guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri. "Pemerintah terus mendorong usaha peningkatan cadangan, produksi migas, dan optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik yang saat ini tercatat sebesar 63,9 persen," kata Arifin. Terdapat sembilan paket stimulus yang diberikan pemerintah demi memperbaiki iklim investasi hulu migas yang mengalami dampak pandemi COVID-19. Stimulus tersebut berupa penundaan pencadangan biaya kegiatan pasca operasi, tax holiday untuk pajak penghasilan, penghapusan biaya pemanfaatan kilang gas alam cair Badak, penundaan atau penghapusan pajak pertambahan nilai gas alam cair, dan penghapusan biaya sewa barang milik negara hulu migas. Selain itu ada juga stimulus penundaan atau pengurangan hingga 100 persen pajak tidak langsung, gas bisa dijual dengan harga diskon untuk semua skema di atas take or pay dan Daily Contract Quantity, fleksibilitas kebijakan fiskal, serta pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan dari sembilan stimulus tersebut sudah ada enam stimulus yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Salah satu bentuk kelonggaran investasi di hulu migas, lanjut dia, adalah beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (KKKS) bisa melakukan monetisasi potensi migas yang dikelola oleh mereka. "Saat ini juga sudah di bangun one door service policy. Jadi, sekarang begitu banyak aspek diusahakan agar investasi bisa berjalan dengan baik," ucap Dwi. (sws)
KKP Ajak Tangani Kerusakan Perairan Akibat Pertambangan di Sorong
Jakarta, FNN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak berbagai instansi untuk berkolaborasi dalam menangani potensi pencemaran dan kerusakan perairan akibat aktivitas pertambangan di sekitar daerah Tanjung Saoka, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. "Kolaborasi ini merupakan bentuk sinergi antar lembaga dalam menyikapi permasalahan pencemaran di Tanjung Saoka," kata Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar dalam siaran pers di Jakarta, Rabu. Ia mengemukakan KKP menggandeng Kemenkopolhukam, Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kota Sorong dan Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam menangani potensi pencemaran dan perusakan perairan akibat aktivitas tambang galian C di daerah tersebut. Lebih lanjut Antam menjelaskan bahwa dengan kolaborasi antar instansi ini diharapkan akan ada pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan permasalahan pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan tersebut. "Kami harap pendekatan penyelesaiannya lebih komprehensif. Ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi," ujar Antam. Sementara itu, Plt. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Matheus Eko Rudianto, yang memimpin langsung rapat koordinasi dan inspeksi lapangan, menyampaikan bahwa KKP melalui Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong menerima laporan dugaan pencemaran perairan akibat tambang Galian C yang dilakukan salah satu perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan. "Setelah dilakukan analisis lebih dalam, dan mendengarkan laporan dari berbagai instansi diduga ada beberapa hal yang perlu didalami potensi pelanggarannya antara lain terkait dengan dampak penambangan terhadap kawasan wisata dan nelayan," terang Eko. Sementara itu, Ketua Satgas Korsuv Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi Dian Patria mengharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menciptakan sinergi dalam penanganan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tambang tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Pemerintah Kota Sorong yang berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara win-win solution, mengingat kegiatan usaha tambang yang ada saat ini memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat lokal, khususnya di Kota Sorong. Selain berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, KKP juga melakukan peninjauan lapangan ke Tanjung Saoka, lokasi dugaan terjadinya pencemaran perairan dan perusakan pesisir oleh aktivitas tambang Galian C. Ada 5 perusahaan yang ditinjau dalam kegiatan inspeksi lapangan tersebut pada Senin (7/6). (sws)
Kepala Bappenas: Limbah Makanan Capai 48 Juta Ton Per Tahun
Jakarta, FNN - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa timbulan dari limbah makanan yang terbuang atau food loss and waste di Indonesia pada 2000-2019 mencapai 23-48 juta ton per tahun atau setara 115-184 kilogram/kapita/tahun. Menteri Suharso menyampaikan data tersebut merupakan hasil analisis dari kolaborasi antara pemerintah Indonesia dengan Foreign Commonwealth Office dari Inggris mengenai food loss and waste di Indonesia selama 20 tahun terakhir. “Tentu ini menimbulkan dampak dari aspek lingkungan, timbulan tersebut menghasilkan emisi total gas rumah kaca yang mencapai 1.702,9 Mega ton CO2-ek,” kata Menteri Suharso dalam webinar daring di Jakarta, Rabu. Selain itu, lanjut Suharso, food loss and waste tersebut juga berdampak pada ekonomi yang mencapai Rp213-551 triliun per tahun atau setara dengan 4-5 persen PDB Indonesia. Sedangkan dampak dari sisi sosial adalah kehilangan kandungan energi yang setara dengan porsi makan 61 hingga 125 juta orang atau 29-47 persen populasi Indonesia. Laporan dari The Global Hunger Index menyatakan indeks kelaparan Indonesia menduduki peringkat moderat (sedang) setelah lima tahun berturut-turut masuk dalam kategori serius. Suharso mengatakan permintaan terhadap kebutuhan pangan tinggi namun ketersediaan pangan terbatas akibat pembatasan mobilitas selama pandemi COVID-19. Karenanya identifikasi food loss and waste diperlukan untuk merencanakan dan mengembangkan upaya untuk memperkecil jarak tersebut. “Pemerintah Indonesia telah memperkuat komitmennya melalui kebijakan pembangunan rendah karbon yang tercantum dalam berbagai peraturan termasuk dalam rencana pembangunan menengah nasional 2020-2024,” ujar Suharso. Ia menuturkan bahwa Indonesia juga berkomitmen mengurangi dan melakukan penanganan sampah termasuk sampah makanan dengan target 30 persen untuk pengurangan dan 70 persen untuk penanganan pada 2025 melalui kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Oleh karena itu, kata dia, kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, mendorong Indonesia untuk memanfaatkan pemulihan nasional pasca pandemi untuk membangun negara secara lebih baik dan berkelanjutan. “Salah satunya dimulai dengan transisi bertahap dari ekonomi konvensional menjadi ekonomi sirkular termasuk di dalamnya isu food loss and waste. Ini tentu penting mengingat permasalahan sampah yang dihadapi Indonesia merupakan isu kompleks yang memerlukan penanganan secara terintegrasi,” tutur dia. (sws)
POPULER
