ALL CATEGORY
DPRD Sumbar Minta Pemprov Evaluasi Penerapan Prokes
Padang, FNN - Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi meminta pemerintah provinsi Sumbar mengevaluasi penerapan protokol kesehatan di daerah itu karena meningkatkan jumlah kasus positif COVID-19 setelah Idul Fitri 1442 Hijriah. "Pasca-perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah terjadi peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dan angka kematian di Sumbar, hal ini tidak terlepas dari lemahnya penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat," kata Supardi di Padang,Kamis. Selain itu, meningkatnya jumlah kasus juga disebabkan lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam menerapkan Perda 6 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. "Pemerintah daerah harus segera lakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan perda tersebut," kata dia. Menurut dia meski terjadi peningkatan kasus, aktifitas masyarakat terutama di sektor ekonomi harus tetap berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan. Pencegahan dan pengendalian COVID-19 harus dilakukan secara berkelanjutan dengan pemulihan ekonomi tetap berjalan. "Kita minta penerapan perda harus dilakukan secara menyeluruh agar meminimalkan penyebaran virus," kata dia. Sebelumnya Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Satake Bayu mengajak masyarakat di provinsi itu agar lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan karena jumlah kasus positif COVID-19 semakin meningkat "Terjadi peningkatan kasus sejak bulan lalu dan ini menandakan kesadaran masyarakat masih rendah," kata dia. Ia mengatakan Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto telah memerintahkan kepada para Kapolres di jajarannya untuk selalu aktif dalam memberikan imbauan tersebut. Mulai dari memasang spanduk ataupun sticker yang di pasang di tempat-tempat keramaian sehingga masyarakat dapat mematuhinya. "Sesuai perintah bapak Kapolda, nanti di seluruh tempat di wilayah Polres akan di pasang imbauan taat protokol kesehatan," kata dia. Menurut dia imbauan itu berisikan ajakan untuk taat protokol kesehatan yang akan dipasang di ruang publik seperti rumah makan, tempat rekreasi, tempat ibadah dan tempat yang dianggap ramai berkumpulnya masyarakat. "Ini sebagai upaya dalam mengantisipasi penyebaran virus dengan taat protokol kesehatan sebagai kuncinya," kata dia.
Dinas Disdukcapil Daerah Diminta Hentikan Layanan Online
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah memerintahkan Dinas Dukcapil di daerah yang menggunakan layanan online memakai internet publik untuk dimatikan sementara waktu guna mencegah serangan peretas. "Iya untuk pengamanan. Hanya daerah tertentu yang firewall-nya dan security sistemnya belum kuat mereka matikan dulu untuk pengecekan," kata Zudan Arif Fakrullah, saat dihubungi di Jakarta, Kamis. Zudan mengirimkan pesan kepada seluruh kepala Dinas Dukcapil di daerah untuk melakukan langkah-langkah antisipasi ancaman para peretas terhadap data kependudukan. "Karena ada ancaman hacker yang telah menyusup ke beberapa kabupaten dan kota, saya perintahkan semua layanan online yang tidak menggunakan VPN (menggunakan internet publik) dimatikan saat ini juga," isi pesan Dirjen Zudan. Zudan belum menginformasikan sampai kapan layanan online dari Dinas Dukcapil tersebut dihentikan. Sebelumya Dirjen Zudan mengonfirmasi kebenaran soal informasi Instruksi Dirjen Dukcapil Kemendagri disampaikan bahwa layanan online untuk sementara dimatikan. Kemudian pada informasi yang sama, Disdukcapil Kota Bekasi menyampaikan layanan (e-Open) mereka untuk sementara di-shutdown sampai ada kebijakan lanjutan dari Dirjen Dukcapil sebagai pengampu kebijakan Dukcapil Pusat. Langkah tersebut diambil mengingat terjadinya upaya pembobolan data jaringan Disdukcapil yang dilakukan oleh para peretas yang mengancam keamanan data. Selama aplikasi berbasis internet tidak aktif, Dinas Dukcapil Kota Bekasi menginformasikan bahwa pelayanan administrasi kependudukan mereka dilakukan dengan mekanisme offline di seluruh tingkat kecamatan, mal pelayanan publik, dan gerai pelayanan publik. (ant)
Anis Matta Berharap Kekuatan Militer Indonesia Masuk 5 Besar Dunia
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai kekuatan militer Indonesia harus masuk lima besar dunia agar menjadi kekuatan yang sejajar dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan China. "Ketika kita ingin menjadikan Indonesia sebagai lima besar dunia, maka maknanya adalah secara militer Indonesia juga menjadi kekuatan militer kelima dunia," kata Anis Matta dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Hal itu dikatakan Anis dalam Gelora Talk bertajuk "Reformasi Sistem Pertahanan Nasional dan Urgensi Modernisasi Alutsista TNI" di Gelora Media Centre, Jakarta, Rabu (2/6). Dia menjelaskan untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan peta jalan atau "roadmap", reformasi sistem pertahanan, dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista). "Agenda tersebut adalah salah satu pilar dari dari cita-cita menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia, selain ilmu pengetahuan, ekonomi, dan militer," ujarnya. Dia menilai reformasi pertahanan nasional harus segera dilakukan karena ada perubahan landscape global akibat pandemi. Anis meminta asumsi-asumsi dasar mengenai sistem pertahanan nasional saat ini harus dilakukan perubahan secara fundamental, terutama menyangkut isu konflik global dan perang masa depan. Menurut dia, Partai Gelora tidak ingin terjebak soal "isu mafia alutsista" yang sedang ramai dibicarakan karena yang lebih penting membicarakan asumsi-asumsi dasar strategi pertahanan ke depan. "Ini adalah satu momentum, saat isu alutsista mencuat untuk memulai pembicaraan yang fundamental, menyusun strategi pertahanan ke depan," katanya. Dalam diskusi tersebut, Ketua Komisi I DPR 2010-2016 Mahfuz Sidik mengatakan, anggaran Rencana Strategis (Renstra) Pertahanan Indonesia sebesar Rp1.760 triliun untuk periode 2020-2044 yang dipercepat ke 2024 dinilai masih sulit untuk mendongkrak kapabilitas sistem pertahanan. Dia menilai, kekuatan militer suatu negara harus ditopang dengan kekuatan industri pertahanan yang memproduksi alat pertahanan sendiri di dalam negeri. "Artinya, belanja pertahanan dibelanjakan di dalam negeri dengan memproduksi alat-alat pertahanan seperti negara maju, Amerika Serikat dan Prancis yang berada di lima besar kekuatan pertahanan dunia," ujarnya. Dalam diskusi tersebut dihadiri pengamat pertahanan Dr. Connie Rahakundini Bakrie dan anggota Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Mayjen TNI (Pur) Tri Tamtomo.
Pasien Rawat Inap RSD Wisma Atlet Bertambah 134 Orang
Jakarta, FNN - Jumlah pasien rawat inap di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Kamis, bertambah 134 orang jika dibandingkan sehari sebelumnya (Rabu, 2/6)), kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I Kolonel Marinir Aris Mudian. "Pasien rawat inap terkonfirmasi positif (COVID-19) di Tower 4, 5, 6, dan 7 (bangsal perawatan) sebanyak 2.278 orang, sementara jumlah semula (satu hari sebelumnya) 2.144 orang. Ada penambahan jumlah pasien rawat inap sebanyak 134 orang," kata Aris menerangkan perkembangan situasi di RS Darurat Wisma Atlet, Jakarta, Kamis. Ia menyampaikan terhitung sejak 23 Maret 2020 hingga 3 Juni 2021 atau dalam periode lebih dari satu tahun, jumlah pasien yang dirujuk ke RS Darurat Wisma Atlet mencapai 86.463 orang. Dari jumlah itu, 83.216 pasien COVID-19 telah dinyatakan sembuh dan keluar rumah sakit, sementara 881 pasien dirujuk ke rumah sakit lain. Ia mencatat jumlah pasien meninggal di RS Darurat Wisma Atlet per 3 Juni 2021 ada 88 orang. Dalam kesempatan yang sama, Aris menyampaikan perkembangan situasi di Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, per Kamis. "Pasien rawat inap ada 95 orang terdiri atas 63 pria dan 32 perempuan. Sekitar 95 pasien seluruhnya terkonfirmasi positif COVID-19," terang Aris sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya. Ia mencatat ada pengurangan jumlah pasien rawat inap di RSKI Pulau Galang dalam waktu 24 jam terakhir sebanyak 14 orang. "Pasien rawat inap per 3 Juni 2021 sebanyak 95 orang, semula (satu hari sebelumnya) 109 orang. Ada pengurangan jumlah pasien rawat inap sebanyak 14 orang," kata dia. Terhitung sejak 12 April 2020 sampai 3 Juni 2020, RSKI Pulau Galang telah menerima total 13.852 pasien. Dari jumlah itu, sebanyak 6.418 pasien dinyatakan sembuh, 42 pasien dirujuk ke rumah sakit lain, dan 7.297 pasien suspek telah selesai menjalani perawatan, katanya. Sejauh ini, RSKI Pulau Galang belum melaporkan adanya korban jiwa akibat COVID-19 dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun.
Koalisi Golkar-Nasdem Bisa Usung Paslon Presiden
Jakarta, FNN - Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI Saan Mustofa menilai apabila partainya berkoalisi dengan Partai Golkar pada Pemilu 2024 sudah bisa untuk mengusung pasangan calon presiden-calon wakil presiden. "Koalisi Golkar dan NasDem sudah cukup untuk mengusung pasangan calon presiden. Itu sudah lebih dari 20 persen syarat gabungan parpol mengajukan capres," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis. Dia mengakui NasDem menjalin komunikasi intensif dengan Golkar karena keduanya memiliki persamaan platform partai dan historis. Namun, menurut dia, partainya tetap menjalin komunikasi politik dengan partai politik lain untuk membangun koalisi agar kontestasi Pilpres 2024 bisa memenuhi persyaratan. "Secara matematis bisa menghadirkan tiga pasangan calon kalau asumsi ambang batas pencalonan capres sebesar 20 persen. Idealnya bisa lima pasang namun kalau tiga pasang sangat memungkinkan," ujarnya. Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menilai ruang munculnya tiga pasangan calon pada Pilpres 2024 sangat terbuka karena dari sisi kandidat belum ada sosok yang sangat menonjol sehingga elektabilitasnya setara. Hal itu, katanya, membuka ruang masing-masing tokoh yang muncul dari berbagai hasil survei untuk bisa menjadi capres dan tidak mengerucut dua nama. "Namun menurut saya ini nanti tergantung kepada formulasi pengerucutan dari masing-masing partai," katanya. Saan mengatakan saat ini partainya sedang mempersiapkan format Konvensi Capres 2024 dan secara teknis akan mulai berjalan pada tahun 2022. (ant)
DPR RI Usulkan Pemilu Serentak 6 Maret 2024
Jakarta, FNN - Komisi II DPR RI mengusulkan pelaksanaan pemilu anggota legislatif (pileg) dan pemilu presiden/wakil presiden (pilpres) pada tanggal 6 Maret 2024. "Kalau kami menilainya yang ideal (pelaksanaan Pemilu 2024) di awal Maret, 6 Maret. Awalnya KPU usulkan 14 Februari atau 6 Maret, Komisi II DPR lebih cenderung pada tanggal 6 Maret," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis. Dia menjelaskan bahwa KPU RI awalnya mengusulkan dua tanggal untuk pelaksanaan pileg dan Pilpres 2024, yaitu 14 Februari dan 6 Maret. Namun, menurut dia, dalam rapat tim kerja bersama yang terdiri atas Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP beberapa waktu lalu, KPU RI mengusulkan pelaksanaan Pemilu 2024 pada tanggal 21 Februari. "Sebenarnya yang penting adalah perlu ditarik kalau selama ini pada bulan Februari, itu 'kan karena pilkada dilaksanakan dalam satu tahun yang sama. Kami ingin menghindari adanya irisan yang terlalu dalam antara pileg, pilpres, dan pilkada," ujarnya. Oleh karena itu, dia berharap ada ruang yang cukup untuk persiapan pilkada karena itu prinsipnya dimajukan tidak lagi pada bulan April 2024. Menurut politikus Partai Golkar itu, perlu dipertimbangkan karena kalau pelaksanaan Pemilu 2024 di awal tahun, akan sulit terkait pencairan dana APBN dan APBD. "Oleh karena itu, kami menilai waktu yang ideal adalah di awal Maret 2024," katanya. Doli menilai Pemilu 2024 seharusnya tidak dilaksanakan pada bulan April ataupun di awal tahun karena akan menyulitkan pencairan pendanaan pemilu. Ia memperkirakan pencairan dana sekitar 1—1,5 bulan sejak awal tahun sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 pada bulan Maret adalah langkah yang tepat. Menurut dia, tim kerja bersama akan memutuskan apakah perubahan waktu pelaksanaan Pemilu 2024 perlu diatur hanya dengan peraturan KPU (PKPU) atau perlu dengan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu).
UKI Ingatkan Perlunya Civitas Akademika Bergotong Royong
Jakarta, FNN - Rektor Universitas Kristen Indonesia Dr Dhaniswara K Harjono mengingatkan civitas akademika UKI untuk saling bergotong-royong dalam menghadapi masalah bangsa. Dhaniswara K Harjono dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis, mengingatkan hal itu dalam rangka memperingati Hari lahir Pancasila. “Sebagai karakter dan kepribadian bangsa Indonesia, kita sudah buktikan bahwa dengan bergotong-royong, tidak ada yang tidak dapat kita selesaikan," kata dia. Dia juga meyakini upaya untuk keluar dari kesulitan akibat pandemi COVID-19 pun dapat berhasil dengan cara bergotong-royong. "Dengan semangat nilai UKI, yaitu, 'Berbagi dan Perduli', Pancasila sebagai dasar negara mengajarkan untuk peduli terhadap sesama, apapun latar belakangnya, dalam keberagaman, kita mampu berbagi dan melayani sesama,” kata Dr Dhaniswara K Harjono. Sebagai langkah nyata, civitas akademika Universitas Kristen Indonesia memberikan makanan gratis kepada masyarakat di area kampus UKI Cawang, Jakarta. Kegiatan itu digelar selama tiga bulan dengan memberikan 500 bungkus nasi, masker dan vitamin guna meringankan beban masyarakat di tengah situasi Pandemi COVID-19. Bantuan yang diberikan berupa 500 paket makan pagi, 500 masker dan 500 vitamin B dan C. “Dengan imbauan jaga jarak dan datang bergantian, aksi sosial ini akan dilaksanakan setiap hari," kata dia. Kemudian, lanjut Dhaniswara sasaran bantuan tersebut yaitu masyarakat yang secara ekonomi terdampak akibat pandemi COVID-19. "Misalnya, ojek online, pedagang kaki lima (PKL), warga sekitar, serta warga UKI seperti mahasiswa, satpam, hingga pramu kantor, juga menerima paket bantuan,” ucap Dhaniswara. Perguruan tinggi tersebut membentuk tim bernama Gugus Tugas UKI Peduli Dampak COVID-19, untuk meminimalkan dampak pandemi di civitas akademika dan masyarakat sekitar. "Bersama alumni, mahasiswa dan civitas akademika UKI, kami peduli dengan situasi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini,” kata Rektor UKI itu. Tim Gugus Tugas UKI Peduli Dampak COVID-19 membentuk dapur umum koinonia untuk menyediakan makanan sehat berupa 150 nasi bungkus untuk dibagikan secara gratis kepada mahasiswa UKI, terutama mahasiswa yang terdampak COVID-19 dan mahasiswa yang tinggal di kos sekitar UKI. Dapur umum bertempat di kantin UKI Cawang. Selain itu Tim Gugus Tugas UKI Peduli Dampak COVID-19 memberikan bantuan antara lain sembako untuk mahasiswa UKI, untuk petugas kebersihan dan petugas keamanan di UKI. Lebih lanjut, masker untuk mahasiswa, masyarakat sekitar Kelurahan Cawang, dan pulsa untuk mahasiswa UKI yang memerlukannya. Para dosen dan staf UKI menggalang dana untuk membantu pengadaan alat pelindung diri RS UKI dan untuk pembuatan hand sanitizer. Ketua Gugus Tugas UKI Peduli Dampak Covid 19, Hulman Panjaitan, menjelaskan gugus tugas membantu menyusun aturan dan persiapan kampus sehubungan dengan kondisi kenormalan baru di UKI. "Kegiatan perkuliahan dilakukan dengan metode online learning dan mahasiswa diimbau untuk tetap melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan menerapkan pola hidup sehat dan bersih," ujarnya.
Jangan Paksakan Puan Maharani (Calon) Presiden!
By Mochamad Toha Surabaya, FNN - Puan Maharani, putri Megawati Soekarnoputri yang menjabat Ketua DPR RI itu, bakal bersaing dengan Ganjar Pranowo yang masih menjabat Gubernur Jawa Tengah, untuk mendapatkan tiket maju sebagai Calon Presiden 2024 mendatang. Persaingan kedua kader PDIP itu tampak ketika Ganjar tak diundang untuk acara penting partai yang berlangsung di Semarang, 22 Mei 2021 lalu. Padahal, acara itu sangat penting. Yaitu, pengarahan soliditas kader internal PDIP. Dihadiri oleh seluruh kepala daerah asal PDIP se-Jateng. Sangat tidak masuk akal jika Ganjar tidak diperlukan hadir. Ganjar malah pergi menemui Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jakarta saat Puan mengarahkan elit PDIP di Semarang. Apakah yang dilakukan Puan itu sebagai upaya membendung Ganjar yang namanya semakin populer kader PDIP yang layak maju Pilpres 2024? Mengapa Ketum PDIP itu menerima Ganjar di Jakarta hanya untuk menyerahkan lukisan? Meski Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto mengatakan, Ganjar sudah kelewatan, terlalu maju, dan sok pintar, hal itu bukan berarti Ganjar benar-benar mau “disingkirkan”. Jika mau disingkirkan, Megawati tidak akan menemuinya. Bambang mengatakan semua ini terkait pencapresan 2024. Dalam berbagai survei, Ganjar memang dipandang prospektif untuk ikut pilpres. Dia sangat agresif. Dia tunjukkan ambisi pilpres 2024 melalui medsos dan menjadi host di YouTube. Sebaliknya, elektabilitas Puan nyaris tak tampak. Padahal, Megawati menginginkan dia maju bersama Prabowo Subianto sebagai pasangan capres atau cawapres. Popularitas Ganjar dirasakan mengancam Puan. Makanya, Megawati harus hentikan Ganjar! Menghentikan langkah Ganjar justru bisa merugikan PDIP sendiri! Pasalnya, prestasi Puan nyaris tak ada sama sekali, meski pernah menjabat Menteri dan kini Ketua DPR RI. Tidak ada pengalaman politik dan prestasi yang sangat menonjol! Tinggal kita lihat saja bagaimana perkembangan selanjutnya. Bagi Megawati dan PDIP sangatlah mudah sekali menyingkirkan Ganjar. Tinggal “perintahkan” KPK agar mengusut aliran dana proyek e-KTP senilai US$ 500 ribu ke kantong Ganjar.. Seperti dilansir Tempo.co, Kamis (8 Februari 2018 16:20 WIB), Setya Novanto dalam sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta menyebut mantan koleganya di DPR RI, Ganjar Pranowo, turut menerima aliran dana proyek e-KTP. Menurutnya, informasi bahwa Ganjar menerima duit e-KTP US$ 500 ribu didapatnya dari mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Mustokoweni Murdi; politikus Hanura Miryam S. Haryani; dan terpidana e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong. “Yang pertama pernah Mustokoweni saat ketemu saya menyampaikan uang dari Andi untuk dibagikan ke DPR dan itu disebut namanya Pak Ganjar,” kata Setnov, saat menjadi terdakwa e-KTP, di Pengadilan Tipikor, Kamis, 8 Februari 2018. Selain Mustokoweni, Miryam menyampaikan keterangan yang sama. Adanya pemberian duit itu semakin diperkuat dengan pengakuan Andi kepada Setnov. Ia mengaku telah memberikan uang untuk beberapa politikus di Komisi II DPR, termasuk Ganjar. Untuk itu Setnov ketemu, dia penasaran apakah sudah selesai dari teman-teman. “Pak Ganjar bilang, itu yang tau Pak Chairuman Harahap (Ketua Komisi II DPR saat itu),” ujar Setnov. Pengakuan Setnov ini menanggapi adanya pertemuan tidak disengaja antara dia dan Ganjar. Dalam kesaksiannya itu, Ganjar mengaku pernah bertemu Setnov di lounge keberangkatan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, pada 2011 atau 2012. Saat itu, Setnov mengatakan agar Ganjar tak galak-galak sehubungan dengan proyek e-KTP. Namun, Ganjar tak menjelaskan rinci apa maksud pernyataan Setnov. “Dia (Setnov) pernah bilang, 'Ganjar sudah selesai. Jangan galak-galak lah',” kata Ganjar menirukan ucapannya. Jaksa Penuntut Umum KPK memiliki bukti arsip perjalanan Setnov dan Ganjar. Keduanya memang hendak meninggalkan Denpasar dengan tujuan keberangkatan yang berbeda pada 6 Februari 2011. Ganjar membantah pernyataan Setnov. Menurutnya, Mustokoweni justru pernah menjanjikan uang, tapi ditolak. Begitu juga dengan Miryam Haryani. “Keterangan Pak Setya Novanto itu tidak benar,” kata Ganjar. Menghentikan langkah Ganjar dikaitkan dengan kasus e-KTP yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu juga sangat beresiko. Pasalnya, Puan juga disebut-sebut kecipratan duit panas proyek e-KTP sebesar US$ 500 ribu. Setnov mengetahui adanya aliran dana haram uang e-KTP ke Puan Maharani dan bahkan Pramono Anung dari pernyataan dua pengusaha, Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung, saat keduanya berkunjung ke kediaman Setnov. Hal itu diungkapkan Setnov ketika menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa perkara dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 22 Maret 2018. Jika Ganjar diganjal dengan kasus ini, pasti dia akan seret Puan juga. Bahkan, Pramono Anung juga bakal terseret. Setnov ketika itu menjabat Ketua Fraksi Golkar saat proyek e-KTP berlangsung. Sedangkan Puan, saat itu menjabat Ketua Fraksi PDIP dan Pramono Anung sebagai Wakil Ketua DPR. Untuk mengganjal Ganjar yang tidak menyentuh Puan, kasus Apel Kebangsaan yang digagas oleh Ganjar Pranowo dan Pemprov Jateng yang pernah menjadi perhatian publik, menjelang Pilpres 2019, bisa dipakai Megawati dan PDIP. Konon, puluhan pengacara yang tergabung dalam Advokat Bela Keadilan (Abeka) ketika itu akan melaporkan Ganjar ke KPK terkait penggunaan dana apel kebangsaan yang bersumber dari Pemprov Jateng sebesar Rp 18 miliar. ”Kita sudah kumpulkan data, tinggal laporan ke KPK. Tinggal koordinasi apa saja bahan yang sudah dikumpulin, yang jelas banyak,” kata Tim Advokat Bela Keadilan, Listyani, Senin (18/3/2019) ketika itu. Ia menjelaskan bahwa bukti yang dimiliki berupa daftar pemenang tender acara, kemudian ada daftar undangan dari berbagai instansi di semua daerah. Apel kebangsaan yang digelar Pemprov Jateng di Simpang Lima, Semarang, diisi dengan orasi kebangsaan dari sejumlah tokoh pejabat hingga ulama. Biaya penyelenggaraan Apel Kebangsaan mencapai Rp 18 miliar. Menurut Ganjar, anggaran itu sebagian besar digunakan untuk konsumsi, transportasi, dan atribut para pengunjung. Sebab, Ganjar menargetkan Apel Kebangsaan dihadiri sekitar 100 ribu orang. Apel Kebangsaan bertajuk “Kita Merah Putih” berlangsung pada Minggu, 17 Maret 2019. Namun, acara yang bakal berlangsung selama setengah hari dengan menutup jalan tersebut mendapat kritikan karena alokasi anggarannya dinilai terlalu fantastis. Berdasarkan data Satuan Kerja (Satker) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jateng, nilai pagu anggaran kegiatan itu senilai Rp 18.764.420.000. Menurut Koordinator Lembaga Advokasi Hukum dan Kebijakan, Omah Publik, Nanang Setyono, anggaran Rp 18,7 miliar terlalu fantastis jika hanya untuk kegiatan pengumpulan masyarakat. Ia mempertanyakan sumber anggaran 18,7 miliar itu dari mana? Jika bersumber dari APBD murni 2019 yang sudah disahkan pada 2018, lalu bagaimana itu sesungguhnya. “Karena kami lihat, rencana Apel Kebangsaan ini dibuat setelah anggaran APBD disahkan,” ujarnya. Nanang menyebut, anggaran belasan miliar itu akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk program yang lebih real yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. “Karena kami melihat dari rundown acara, duit Rp 18,7 miliar itu hanya digunakan untuk ‘anggaran makan, anggaran hiburan, anggaran doorprize’,” celetuk Nanang. Jika Ganjar “dibidik” dengan kasus Apel Kebangsaan yang menelan biaya Rp 18,7 miliar itu diluncurkan, dapat dipastikan Ganjar bakal terjengkang dan Puan melenggang. PDIP sadar betul rendahnya kapasitas Puan untuk dicapreskan. Jadi Menko PMK tidak bunyi. Menjadi Ketua DPR juga sunyi. Karena itu, perlu adanya skenario khusus untuk memuluskan rencana pencapresan Puan, Sang Putri Mahkota pada 2024. DR. Arief Munandar menyebut caranya. Bangun koalisi besar partai-partai. Pastikan hanya ada 2 pasang calon. Satu Puan. Satu lagi calon boneka. Jika rakyat tidak waspada dan segera bergerak, lagi-lagi kedaulatannya akan dirampok! *** Penulis wartawan senior FNN.co.id
Hakim Ancam Saksi Korupsi Bansos untuk Ditahan Karena Tidak Jujur
Jakarta, FNN - Ketua majelis hakim Muhammad Damis mengancam Agustri Yogasmara untuk ditahan seusai bersaksi di persidangan karena memberikan keterangan yang tidak jujur. "Ini peringatan kedua kepada saksi agar saksi memberikan keterangan yang benar, bersungguh-sungguh, tidak usah melindungi seseorang dalam perkara ini agar saudara selamat, jika tidak beri keterangan yang tidak benar diancam minimal 3 tahun penjara dan maksimal 12 tahun," kata Damis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu. Damis menyampaikan hal tersebut kepada Agustri Yogasmara alias Yogas yang menjadi saksi untuk dua terdakwa yaitu mantan Kepala Biro Umum Kementerian Sosial Adi Wahyono dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bansos sembako COVID-19 Matheus Joko Santoso yang didakwa bersama-sama dengan eks Menteri Sosial Juliari Batubara menerima suap sebesar Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos. "Saya bisa meminta panitera menurut ketentuan hukum acara bahwa boleh saudara tidak pulang malam ini karena bila dua terdakwa ini mengatakan hal yang berbeda dengan saudara akan jadi urusan, berapa banyak orang di sini yang saudara bohongi," tambah Damis. Dalam sidang untuk terdakwa Juliari pada Senin (31/5) Adi Wahyono mengatakan Yogas adalah pemilik jatah 400 ribu paket untuk paket bansos ke-7 hingga ke-12 bersama-sama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari fraksi PDIP Ihsan Yunus dan adik Ihsan Yunus bernama Muhamad Rakyan Ikram alias Iman Ikram. "Jangan hanya karena ingin menyelamatkan seseorang lalu mencelakakan diri sendiri, mekanisme untuk keterangan palsu di sidang tinggal kami selesaikan berita acara pemeriksaan lalu kirim ke penuntut umum kemudian sudah selesai, tidak panjang urusannya, saya ingatkan saudara," tegas Damis. Yogas yang dalam pelaksanaan bansos pada periode April-November 2020 masih bekerja sebagai "Senior Asisstant Vice President" Bank Muamalat Indonesia itu hanya mengakui dirinya sebagai perantara. "Saat itu saya hanya menawarkan ayam dalam kemasan, tapi ditolak oleh Pak Adi karena tidak ada di pasaran," kata Yogas. Yogas juga mengaku menawarkan untuk menyediakan biskuit tanpa merek untuk ibu menyusui, alat kesehatan, hingga beras ke Kemensos. "Sales seharusnya bisa memperkenalkan produk kok ini tidak bisa memperkenalkan merek barangnya. Saudara sales atau broker kalau benar menawarkan beras, beras apa? Kan ada mereknya saat diambil?" tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK M Nur Azis. "Beras medium, beras koperasi petani Cianjur," jawab Yogas tanpa menyebut merek beras tersebut. Yogas juga mengaku sempat menawarkan goodybag dari PT Perca milik Ikram serta susu dari PT Indoguardika. "Kan aneh lagi, ada barang baru lagi tadi sarden, biskuit, beras, alat kesehatan, susu, sebenarnya broker apa sih?" tanya jaksa Azis. "Palugada Pak," jawab Yogas.
Korupsi Bansos, Pengusaha Bakso Kembalikan 1,6 Miliar ke Kemensos
Jakarta, FNN - Direktur CV Bahtera Asa Riski Riswandi menyebut perusahaannya mengembalikan Rp1,6 miliar sebagai kelebihan bayar pengadaan paket bantuan sosial sembako COVID-19 di Kementerian Sosial. "Sudah dikembalikan seluruhnya Rp1,6 miliar ke bendahara kementerian karena ada kelebihan bayar," kata Riski di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu. Riski menyampaikan hal tersebut kepada Agustri Yogasmara alias Yogas yang menjadi saksi untuk dua terdakwa yaitu mantan Kepala Biro Umum Kementerian Sosial Adi Wahyono dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bansos sembako COVID-19 Matheus Joko Santoso yang didakwa bersama-sama dengan eks Menteri Sosial Juliari Batubara menerima suap sebesar Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos. Kelebihan itu menurut Riski berdasarkan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat melakukan audit untuk tujuan tertentu. "Saat itu menurut BPKP ada kelebihan pembayaran karena paket yang saya tawarkan," ungkap Riski. CV Bahtera Asa disebut Riski mengerjakan paket untuk pengadaan tahap 1 di Jakarta, tahap 2 di Bodetabek, tahap 3 dan tahap komunitas sebanyak 170.424 paket. "Di BAP Nomor 6 saudara mengatakan paket-paket yang dikerjakan Bahtera Asa adalah milik saudara Kukuh?" tanya jaksa penuntut umum KPK. "Rekomendasi dari Kukuh, setahu saya dia staf ahli menteri," jawab Riski. Kukuh yang dimaksud adalah Kukuh Ary Wibowo selaku tim teknis bidang komunikasi Menteri Sosial Juliari Batubara. "Tidak ada fee yang diberikan ke Kukuh dari saya," ungkap Riski. Riski hanya mengaku memberikan Rp140 juta kepada Matheus Joko di ruang ULP Kementerian Sosial. "Saya berikan Rp140 juta sekali, yang menyerahkan saya sendiri karena Pak Joko pernah minta perhatian buat anak-anak yang kerja," tambah Riski. (ant)
POPULER
