ALL CATEGORY
Teroris Papua Tembak Mati Pekerja Bangunan
Jayapura, FNN - Kelompok kriminal bersenjata (KKB), Kamis (3/6), menembak mati seorang karyawan bangunan, Habel Halenti (30 th), di kampung Eromaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua. Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri di Jayapura, Kamis petang membenarkan, terjadinya peristiwa yang menewaskan Habel Halenti tersebut. Fakhiri mengatakan, dari laporan yang diterima terungkap korban bersama saksi Muh Alif, sekitar pukul 12.30 WIT berangkat dari kamp karyawan di Kompleks Pancuran Kampung Kibogolome, Distrik Ilaga, ke arah Kampung Eronggobak, Distrik Omukia, menggunakan mobil dinas milik Pemda Puncak jenis pikap dobel kabin merk Ford untuk mengangkut babi. Sekitar pukul 13.00 WIT, saat hendak pulang korban bersama rekannya Muh Alif ditodong senjata api oleh KKB yang membawa satu pucuk laras panjang dan satu pucuk laras pendek. Sebelum ditembak, korban sempat teriak "ampun komandan", kata Fakhiri. Fakhiri menambahkan, melihat rekannya di tembak, Alif langsung naik ke mobil dan melarikan diri serta melaporkannya ke Polsek Ilaga. Saat melarikan diri KKB sempat menembak kendaraan yang ditumpangi hingga mengenai pintu mobil. Evakuasi korban dari TKP sempat terjadi baku tembak dengan KKB namun tidak ada korban jiwa, kata Kapolda Papua Irjen Pol Fakhiri.(ant)
DPRD Sumbar Meminta Program Unggulan Harus Menyesuaikan Kemampuan
Padang, FNN - Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi meminta agar pelaksanaan program unggulan Gubernur-Wakil Gubernur Sumbar Mahyeldi - Audy Joinaldy harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta kewenangan yang dimiliki. "Ada beberapa program unggulan yang akan membebani keuangan daerah sehingga dalam realisasinya harus sesuai kemampuan keuangan," kata Supardi di Padang, Kamis. Politisi Gerindra itu mencontohkan salah satu program unggulan pasangan yang diusung PKS dan PPP ini adalah menciptakan destinasi wisata unggulan di 19 kota dan kabupaten. "Masing-masing daerah memiliki destinasi wisata internasional, artinya ada 19 destinasi internasional yang ada di Sumbar," kata dia. Selain itu ada program menciptakan 100 ribu pengusaha milenial dalam masa jabatan periode 2021-2025 ini. Selanjutnya pemberian beasiswa kepada 1.000 mahasiswa di kampus terkemuka serta mengalokasikan 10 persen anggaran APBD Sumbar untuk sektor pertanian. "Ini perlu menjadi perhatian dan disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah," kata dia. Ia mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar hanya memiliki masa jabatan efektif selama tiga tahun dan pelaksanaan program unggulan hanya dapat dimulai pada 2022. "Tentu perlu strategi yang tepat agar program unggulan dapat selesai dalam masa jabatan tersebut," kata dia. Terutama dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 harus sesuai dengan pokok pembangunan daerah yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. "Serta harus diselaraskan dengan dokumen pembangunan lainnya seperti RIPDA Pariwisata Sumbar 2014-2025, RTRW Sumbar 2012-2032, RZWP3K dan Rencana Pembangunan Industri Sumbar 2018-2038," kata dia. (ant)
PDIP Cabut Dukungan Terhadap Bupati Alor
Kupang, FNN - Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Djobo menyatakan bahwa pencabutan dukungan PDI Perjuangan terhadap dirinya merupakan hak dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut. "Itu sah-sah saja, itu hak dari PDIP namun saya sangat menyesalkan hal tersebut," katanya saat menghubungi ANTARA di Kupang, Kamis. Hal ini disampaikan berkaitan pencabutan dukungan dari PDI Perjuangan terhadap dirinya pascavideo viral memarahi staf Kementerian Sosial berkaitan dengan penyaluran bantuan untuk korban bencana alam di kabupaten itu. Amon menyesalkan bahwa kebersamaan antara dirinya dengan PDI Perjuangan yang sudah lama terjalin dengan baik terpaksa harus terhenti. Bupati Alor tak menyangka bahwa PDI Perjuangan akan terpengaruh dengan rekaman video yang sebenarnya diunggah tidak secara utuh hanya mengambil saat dirinya memarahi staf Kemensos. Ia mengaku bahwa dalam video viral itu dirinya sama sekali tak pernah menyebutkan PDI Perjuangan. "Jadi kemarahan saya itu karena adanya tata kelola penyaluran bantuan sosial kepada korban bencana Seroja yang dilakukan Kemensos," kata dia. Ia mengaku bahwa sebenarnya kasus memarahi staf Kemensos dan menyebut Menteri Sosial itu sudah terjadi sejak April lalu, bahkan dirinya sudah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Mensos saat ke Alor beberapa waktu lalu. Terkait surat pencabutan dukungan itu, Amon mengaku belum mendapatkan surat pemberitahuan resmi dari DPP PDI Perjuangan tentang pencabutan rekomendasi atau dukungan mereka terhadap bupati dua periode itu. Meskipun dukungan dicabut, katanya, saat ini masih ada 14 kursi DPRD Alor yang masih mendukung posisinya sebagai kepala daerah. Sementara PDI Perjuangan Alor hanya memiliki empat kursi di DPRD Alor. Sebelumnya anggota DPR RI asal Dapil NTT 1 Flores Lembata dan Alor Andreas Hugo Parera menyatakan bahwa DPP PDI Perjuangan mencabut rekomendasi dan dukungan kepada Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Djobo, setelah video viral yang bersangkutan memarahi anak buah Menteri Sosial Tri Rismaharini. "Surat pencabutan dukungan dilakukan karena DPP PDI Perjuangan pada November 2017 sempat mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada Amon Djobo untuk maju pada Pilkada Alor 2018," katanya. Melalui surat pencabutan dukungan ini, DPP menginstruksikan DPC PDI Perjuangan Alor untuk berkoordinasi dengan seluruh jajaran Fraksi PDI Perjuangan di DPRD setempat untuk mengambil sikap terhadap bupati dalam proses penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Alor.
DPRD Sumbar Minta Pemprov Evaluasi Penerapan Prokes
Padang, FNN - Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi meminta pemerintah provinsi Sumbar mengevaluasi penerapan protokol kesehatan di daerah itu karena meningkatkan jumlah kasus positif COVID-19 setelah Idul Fitri 1442 Hijriah. "Pasca-perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah terjadi peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dan angka kematian di Sumbar, hal ini tidak terlepas dari lemahnya penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat," kata Supardi di Padang,Kamis. Selain itu, meningkatnya jumlah kasus juga disebabkan lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam menerapkan Perda 6 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. "Pemerintah daerah harus segera lakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan perda tersebut," kata dia. Menurut dia meski terjadi peningkatan kasus, aktifitas masyarakat terutama di sektor ekonomi harus tetap berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan. Pencegahan dan pengendalian COVID-19 harus dilakukan secara berkelanjutan dengan pemulihan ekonomi tetap berjalan. "Kita minta penerapan perda harus dilakukan secara menyeluruh agar meminimalkan penyebaran virus," kata dia. Sebelumnya Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Satake Bayu mengajak masyarakat di provinsi itu agar lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan karena jumlah kasus positif COVID-19 semakin meningkat "Terjadi peningkatan kasus sejak bulan lalu dan ini menandakan kesadaran masyarakat masih rendah," kata dia. Ia mengatakan Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto telah memerintahkan kepada para Kapolres di jajarannya untuk selalu aktif dalam memberikan imbauan tersebut. Mulai dari memasang spanduk ataupun sticker yang di pasang di tempat-tempat keramaian sehingga masyarakat dapat mematuhinya. "Sesuai perintah bapak Kapolda, nanti di seluruh tempat di wilayah Polres akan di pasang imbauan taat protokol kesehatan," kata dia. Menurut dia imbauan itu berisikan ajakan untuk taat protokol kesehatan yang akan dipasang di ruang publik seperti rumah makan, tempat rekreasi, tempat ibadah dan tempat yang dianggap ramai berkumpulnya masyarakat. "Ini sebagai upaya dalam mengantisipasi penyebaran virus dengan taat protokol kesehatan sebagai kuncinya," kata dia.
Dinas Disdukcapil Daerah Diminta Hentikan Layanan Online
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah memerintahkan Dinas Dukcapil di daerah yang menggunakan layanan online memakai internet publik untuk dimatikan sementara waktu guna mencegah serangan peretas. "Iya untuk pengamanan. Hanya daerah tertentu yang firewall-nya dan security sistemnya belum kuat mereka matikan dulu untuk pengecekan," kata Zudan Arif Fakrullah, saat dihubungi di Jakarta, Kamis. Zudan mengirimkan pesan kepada seluruh kepala Dinas Dukcapil di daerah untuk melakukan langkah-langkah antisipasi ancaman para peretas terhadap data kependudukan. "Karena ada ancaman hacker yang telah menyusup ke beberapa kabupaten dan kota, saya perintahkan semua layanan online yang tidak menggunakan VPN (menggunakan internet publik) dimatikan saat ini juga," isi pesan Dirjen Zudan. Zudan belum menginformasikan sampai kapan layanan online dari Dinas Dukcapil tersebut dihentikan. Sebelumya Dirjen Zudan mengonfirmasi kebenaran soal informasi Instruksi Dirjen Dukcapil Kemendagri disampaikan bahwa layanan online untuk sementara dimatikan. Kemudian pada informasi yang sama, Disdukcapil Kota Bekasi menyampaikan layanan (e-Open) mereka untuk sementara di-shutdown sampai ada kebijakan lanjutan dari Dirjen Dukcapil sebagai pengampu kebijakan Dukcapil Pusat. Langkah tersebut diambil mengingat terjadinya upaya pembobolan data jaringan Disdukcapil yang dilakukan oleh para peretas yang mengancam keamanan data. Selama aplikasi berbasis internet tidak aktif, Dinas Dukcapil Kota Bekasi menginformasikan bahwa pelayanan administrasi kependudukan mereka dilakukan dengan mekanisme offline di seluruh tingkat kecamatan, mal pelayanan publik, dan gerai pelayanan publik. (ant)
Anis Matta Berharap Kekuatan Militer Indonesia Masuk 5 Besar Dunia
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai kekuatan militer Indonesia harus masuk lima besar dunia agar menjadi kekuatan yang sejajar dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan China. "Ketika kita ingin menjadikan Indonesia sebagai lima besar dunia, maka maknanya adalah secara militer Indonesia juga menjadi kekuatan militer kelima dunia," kata Anis Matta dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Hal itu dikatakan Anis dalam Gelora Talk bertajuk "Reformasi Sistem Pertahanan Nasional dan Urgensi Modernisasi Alutsista TNI" di Gelora Media Centre, Jakarta, Rabu (2/6). Dia menjelaskan untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan peta jalan atau "roadmap", reformasi sistem pertahanan, dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista). "Agenda tersebut adalah salah satu pilar dari dari cita-cita menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia, selain ilmu pengetahuan, ekonomi, dan militer," ujarnya. Dia menilai reformasi pertahanan nasional harus segera dilakukan karena ada perubahan landscape global akibat pandemi. Anis meminta asumsi-asumsi dasar mengenai sistem pertahanan nasional saat ini harus dilakukan perubahan secara fundamental, terutama menyangkut isu konflik global dan perang masa depan. Menurut dia, Partai Gelora tidak ingin terjebak soal "isu mafia alutsista" yang sedang ramai dibicarakan karena yang lebih penting membicarakan asumsi-asumsi dasar strategi pertahanan ke depan. "Ini adalah satu momentum, saat isu alutsista mencuat untuk memulai pembicaraan yang fundamental, menyusun strategi pertahanan ke depan," katanya. Dalam diskusi tersebut, Ketua Komisi I DPR 2010-2016 Mahfuz Sidik mengatakan, anggaran Rencana Strategis (Renstra) Pertahanan Indonesia sebesar Rp1.760 triliun untuk periode 2020-2044 yang dipercepat ke 2024 dinilai masih sulit untuk mendongkrak kapabilitas sistem pertahanan. Dia menilai, kekuatan militer suatu negara harus ditopang dengan kekuatan industri pertahanan yang memproduksi alat pertahanan sendiri di dalam negeri. "Artinya, belanja pertahanan dibelanjakan di dalam negeri dengan memproduksi alat-alat pertahanan seperti negara maju, Amerika Serikat dan Prancis yang berada di lima besar kekuatan pertahanan dunia," ujarnya. Dalam diskusi tersebut dihadiri pengamat pertahanan Dr. Connie Rahakundini Bakrie dan anggota Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Mayjen TNI (Pur) Tri Tamtomo.
Pasien Rawat Inap RSD Wisma Atlet Bertambah 134 Orang
Jakarta, FNN - Jumlah pasien rawat inap di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Kamis, bertambah 134 orang jika dibandingkan sehari sebelumnya (Rabu, 2/6)), kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I Kolonel Marinir Aris Mudian. "Pasien rawat inap terkonfirmasi positif (COVID-19) di Tower 4, 5, 6, dan 7 (bangsal perawatan) sebanyak 2.278 orang, sementara jumlah semula (satu hari sebelumnya) 2.144 orang. Ada penambahan jumlah pasien rawat inap sebanyak 134 orang," kata Aris menerangkan perkembangan situasi di RS Darurat Wisma Atlet, Jakarta, Kamis. Ia menyampaikan terhitung sejak 23 Maret 2020 hingga 3 Juni 2021 atau dalam periode lebih dari satu tahun, jumlah pasien yang dirujuk ke RS Darurat Wisma Atlet mencapai 86.463 orang. Dari jumlah itu, 83.216 pasien COVID-19 telah dinyatakan sembuh dan keluar rumah sakit, sementara 881 pasien dirujuk ke rumah sakit lain. Ia mencatat jumlah pasien meninggal di RS Darurat Wisma Atlet per 3 Juni 2021 ada 88 orang. Dalam kesempatan yang sama, Aris menyampaikan perkembangan situasi di Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, per Kamis. "Pasien rawat inap ada 95 orang terdiri atas 63 pria dan 32 perempuan. Sekitar 95 pasien seluruhnya terkonfirmasi positif COVID-19," terang Aris sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya. Ia mencatat ada pengurangan jumlah pasien rawat inap di RSKI Pulau Galang dalam waktu 24 jam terakhir sebanyak 14 orang. "Pasien rawat inap per 3 Juni 2021 sebanyak 95 orang, semula (satu hari sebelumnya) 109 orang. Ada pengurangan jumlah pasien rawat inap sebanyak 14 orang," kata dia. Terhitung sejak 12 April 2020 sampai 3 Juni 2020, RSKI Pulau Galang telah menerima total 13.852 pasien. Dari jumlah itu, sebanyak 6.418 pasien dinyatakan sembuh, 42 pasien dirujuk ke rumah sakit lain, dan 7.297 pasien suspek telah selesai menjalani perawatan, katanya. Sejauh ini, RSKI Pulau Galang belum melaporkan adanya korban jiwa akibat COVID-19 dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun.
Koalisi Golkar-Nasdem Bisa Usung Paslon Presiden
Jakarta, FNN - Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI Saan Mustofa menilai apabila partainya berkoalisi dengan Partai Golkar pada Pemilu 2024 sudah bisa untuk mengusung pasangan calon presiden-calon wakil presiden. "Koalisi Golkar dan NasDem sudah cukup untuk mengusung pasangan calon presiden. Itu sudah lebih dari 20 persen syarat gabungan parpol mengajukan capres," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis. Dia mengakui NasDem menjalin komunikasi intensif dengan Golkar karena keduanya memiliki persamaan platform partai dan historis. Namun, menurut dia, partainya tetap menjalin komunikasi politik dengan partai politik lain untuk membangun koalisi agar kontestasi Pilpres 2024 bisa memenuhi persyaratan. "Secara matematis bisa menghadirkan tiga pasangan calon kalau asumsi ambang batas pencalonan capres sebesar 20 persen. Idealnya bisa lima pasang namun kalau tiga pasang sangat memungkinkan," ujarnya. Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menilai ruang munculnya tiga pasangan calon pada Pilpres 2024 sangat terbuka karena dari sisi kandidat belum ada sosok yang sangat menonjol sehingga elektabilitasnya setara. Hal itu, katanya, membuka ruang masing-masing tokoh yang muncul dari berbagai hasil survei untuk bisa menjadi capres dan tidak mengerucut dua nama. "Namun menurut saya ini nanti tergantung kepada formulasi pengerucutan dari masing-masing partai," katanya. Saan mengatakan saat ini partainya sedang mempersiapkan format Konvensi Capres 2024 dan secara teknis akan mulai berjalan pada tahun 2022. (ant)
DPR RI Usulkan Pemilu Serentak 6 Maret 2024
Jakarta, FNN - Komisi II DPR RI mengusulkan pelaksanaan pemilu anggota legislatif (pileg) dan pemilu presiden/wakil presiden (pilpres) pada tanggal 6 Maret 2024. "Kalau kami menilainya yang ideal (pelaksanaan Pemilu 2024) di awal Maret, 6 Maret. Awalnya KPU usulkan 14 Februari atau 6 Maret, Komisi II DPR lebih cenderung pada tanggal 6 Maret," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis. Dia menjelaskan bahwa KPU RI awalnya mengusulkan dua tanggal untuk pelaksanaan pileg dan Pilpres 2024, yaitu 14 Februari dan 6 Maret. Namun, menurut dia, dalam rapat tim kerja bersama yang terdiri atas Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP beberapa waktu lalu, KPU RI mengusulkan pelaksanaan Pemilu 2024 pada tanggal 21 Februari. "Sebenarnya yang penting adalah perlu ditarik kalau selama ini pada bulan Februari, itu 'kan karena pilkada dilaksanakan dalam satu tahun yang sama. Kami ingin menghindari adanya irisan yang terlalu dalam antara pileg, pilpres, dan pilkada," ujarnya. Oleh karena itu, dia berharap ada ruang yang cukup untuk persiapan pilkada karena itu prinsipnya dimajukan tidak lagi pada bulan April 2024. Menurut politikus Partai Golkar itu, perlu dipertimbangkan karena kalau pelaksanaan Pemilu 2024 di awal tahun, akan sulit terkait pencairan dana APBN dan APBD. "Oleh karena itu, kami menilai waktu yang ideal adalah di awal Maret 2024," katanya. Doli menilai Pemilu 2024 seharusnya tidak dilaksanakan pada bulan April ataupun di awal tahun karena akan menyulitkan pencairan pendanaan pemilu. Ia memperkirakan pencairan dana sekitar 1—1,5 bulan sejak awal tahun sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 pada bulan Maret adalah langkah yang tepat. Menurut dia, tim kerja bersama akan memutuskan apakah perubahan waktu pelaksanaan Pemilu 2024 perlu diatur hanya dengan peraturan KPU (PKPU) atau perlu dengan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu).
UKI Ingatkan Perlunya Civitas Akademika Bergotong Royong
Jakarta, FNN - Rektor Universitas Kristen Indonesia Dr Dhaniswara K Harjono mengingatkan civitas akademika UKI untuk saling bergotong-royong dalam menghadapi masalah bangsa. Dhaniswara K Harjono dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis, mengingatkan hal itu dalam rangka memperingati Hari lahir Pancasila. “Sebagai karakter dan kepribadian bangsa Indonesia, kita sudah buktikan bahwa dengan bergotong-royong, tidak ada yang tidak dapat kita selesaikan," kata dia. Dia juga meyakini upaya untuk keluar dari kesulitan akibat pandemi COVID-19 pun dapat berhasil dengan cara bergotong-royong. "Dengan semangat nilai UKI, yaitu, 'Berbagi dan Perduli', Pancasila sebagai dasar negara mengajarkan untuk peduli terhadap sesama, apapun latar belakangnya, dalam keberagaman, kita mampu berbagi dan melayani sesama,” kata Dr Dhaniswara K Harjono. Sebagai langkah nyata, civitas akademika Universitas Kristen Indonesia memberikan makanan gratis kepada masyarakat di area kampus UKI Cawang, Jakarta. Kegiatan itu digelar selama tiga bulan dengan memberikan 500 bungkus nasi, masker dan vitamin guna meringankan beban masyarakat di tengah situasi Pandemi COVID-19. Bantuan yang diberikan berupa 500 paket makan pagi, 500 masker dan 500 vitamin B dan C. “Dengan imbauan jaga jarak dan datang bergantian, aksi sosial ini akan dilaksanakan setiap hari," kata dia. Kemudian, lanjut Dhaniswara sasaran bantuan tersebut yaitu masyarakat yang secara ekonomi terdampak akibat pandemi COVID-19. "Misalnya, ojek online, pedagang kaki lima (PKL), warga sekitar, serta warga UKI seperti mahasiswa, satpam, hingga pramu kantor, juga menerima paket bantuan,” ucap Dhaniswara. Perguruan tinggi tersebut membentuk tim bernama Gugus Tugas UKI Peduli Dampak COVID-19, untuk meminimalkan dampak pandemi di civitas akademika dan masyarakat sekitar. "Bersama alumni, mahasiswa dan civitas akademika UKI, kami peduli dengan situasi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini,” kata Rektor UKI itu. Tim Gugus Tugas UKI Peduli Dampak COVID-19 membentuk dapur umum koinonia untuk menyediakan makanan sehat berupa 150 nasi bungkus untuk dibagikan secara gratis kepada mahasiswa UKI, terutama mahasiswa yang terdampak COVID-19 dan mahasiswa yang tinggal di kos sekitar UKI. Dapur umum bertempat di kantin UKI Cawang. Selain itu Tim Gugus Tugas UKI Peduli Dampak COVID-19 memberikan bantuan antara lain sembako untuk mahasiswa UKI, untuk petugas kebersihan dan petugas keamanan di UKI. Lebih lanjut, masker untuk mahasiswa, masyarakat sekitar Kelurahan Cawang, dan pulsa untuk mahasiswa UKI yang memerlukannya. Para dosen dan staf UKI menggalang dana untuk membantu pengadaan alat pelindung diri RS UKI dan untuk pembuatan hand sanitizer. Ketua Gugus Tugas UKI Peduli Dampak Covid 19, Hulman Panjaitan, menjelaskan gugus tugas membantu menyusun aturan dan persiapan kampus sehubungan dengan kondisi kenormalan baru di UKI. "Kegiatan perkuliahan dilakukan dengan metode online learning dan mahasiswa diimbau untuk tetap melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan menerapkan pola hidup sehat dan bersih," ujarnya.
POPULER
