ALL CATEGORY
Polemik Lebaran 2021: Larangan Mudik, Bipang Ambawang, dan "Serbuan" TKA China
By Mochamad Toha Surabaya, FNN - Setidaknya ada dua peristiwa yang menarik perhatian rakyat sebelum Presiden Joko Widodo promosi kuliner khas daerah di Indonesia. Salah satu yang disebut Presiden dalam promosi itu adalah dari Kalimantan Barat: Bipang Ambawang! “Untuk Bapak/Ibu dan Saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah atau yang biasannya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online,” ujar Jokowi dalam potongan video akun YouTube Kementerian Perdagangan pada 5 Mei 2021. Selanjutnya, “Yang rindu makan gudeg Jogja, bandeng Semarang, siomay Bandung, empek-empek Palembang, Bipang Ambawang dari Kalimantan, dan lain-lainnya, tinggal pesan. Dan makanan kesukaan akan diantar sampai ke rumah,” ungkap Jokowi. Video bertajuk “05.05 Hari Bangga Buatan Indonesia” itu berisi acara peringatan bangga dengan produk lokal. Dalam pidato ini, Jokowi awalnya mengingatkan saat ini pemerintah melarang mudik Lebaran. Larangan itu dibuat demi keselamatan warga di tengah pandemi Covid-19. “Bapak/Ibu dan Saudara-saudara sekalian, sebentar lagi Lebaran. Namun, karena masih dalam suasana pandemi, pemerintah melarang mudik untuk keselamatan kita bersama,” kata Jokowi. Jagad sosmed dan media mainstream pun ramai bicara soal pernyataan Presiden Jokowi itu. Juru Bicara (Jubir) Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, kemudian sempat menjelaskan soal bipang yang dimaksud Jokowi. Dilihat dari akun Instagram resminya, @fadjroelrachman, Sabtu (8/4/2021), terlihat ada foto bipang yang diunggah Fadjroel. Foto tersebut menampilkan Bipang Jangkar Kwee Ik Sam Pasuruan. “Ini BIPANG atau JIPANG dari beras. Makanan kesukaan saya sejak kecil hingga sekarang. BIPANG atau JIPANG dari beras inilah yang dimaksud Presiden @jokowi. Terimakasih,” tulis Fadjroel seperti dilihat Detikcom pukul 12.23 WIB. Pembelaan Jubir yang akrab dipanggil Panjul ini jelas diketawain netizen yang “melek” mata, telinga, dan huruf. Dalam rekaman video maupun berita berbagai media sudah jelas disebut: Bipang Ambawang, Bukan Bipang Pasuruan! Melansir Detik.com, Fadjroel kemudian mengubah narasi dalam akun Instagram-nya. Dilihat pukul 12.51 WIB, dia hanya menyebut bipang masih hit sampai sekarang. Sebelumnya, video Jokowi soal bipang Ambawang diunggah oleh akun Twitter @BossTemlen. Video itu telah di-retweet ribuan kali. Narasi pada caption video tersebut mempertanyakan mengapa Jokowi mempromosikan bipang Ambawang saat Lebaran. Bipang yang dimaksud dalam narasi ini adalah babi panggang Ambawang. Bipang Ambawang adalah salah satu tempat makan yang menyajikan menu babi panggang di Kalbar. Akun Instagram Bipang Ambawang juga mengunggah video Jokowi yang menyebut Bipang Ambawang sembari berterima kasih karena merasa dipromosikan oleh Presiden. Promosi Bipang Ambawang telah membetot perhatian dan fokus rakyat dari persoalan Mudik Lebaran yang dilarang Presiden Jokowi dan kedatangan TKA China secara massif. Pertama, larangan mudik Presiden Jokowi kepada rakyat yang ingin merayakan Idul Fitri di kampung halamannya dengan dalih mencegah penyebaran Virus Covid-19. Pelarangan mudik Lebaran itu dimulai pada Kamis-Senin, 6-17 Mei 2021. Pelarangan ini, jelas menunjukkan ketidakadilan pemerintah bagi umat Islam. Libur panjang Hari Raya Paskah bulan lalu tak ada larangan, begitu pula mudik untuk Hari Raya Galungam dan Kuningan, semua berjalan lancar tanpa larangan. Rakyat disuguhi narasi lonjakan kasus Covid-19 di India yang sudah mencapai 400 ribu lebih setiap harinya dengan tingkat kematian yang cukup tinggi. Padahal, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Benarkah karena Covid-19? Atau, jangan-jangan karena ada serangan drone yang sengaja menyebar racun arsenik atau sianida, sehingga banyak rakyat (jelata) India yang jadi korban. Apalagi, di sana mayatnya langsung dikremasi tanpa ada otopsi sebelumnya. Sehingga jelas penyebab kematian massal warga India yang sebenarnya. Bukan karena di-Covid-kan langsung. Seharusnya India berani mengambil sampel korban “Covid-19” untuk diotopsi sehingga diketahui penyebab kematiannya. Kedua, sementara rakyat dilarang mudik, pemerintah mengizinkan TKA asal China “mudik” ke Indonesia. “Seumur-umur saya baru melihat pola penerbangan seperti ini, ada 1-2-3-4-5-6 penerbangan beriringan ke arah timur di utara laut Jawa,” ucap sorang pemantau radar. “Yang saya khawatirkan itu isinya WNA yang mau dipindah yang baru masuk ke wilayah RI Kalau hari normal selama pandemik ini ga pernah saya lihat kejadian seperti ini. Jam segini rata-rata sepi, kosong. Beriringan, dan semua bergerak ke arah timur,” lanjutnya. Meski Menteri Perhubungan Budi Karya Soemadi membantah tidak ada pesawat carteran selama masa pandemi, namun toh faktanya, keesokan harinya setelah ramai ada “bocoran” pemantau radar itu, ada 4 pesawat tiba di Bandara Maleo Morowali. Keempat pesawat carter itu membawa TKA asal China dengan jumlah totalnya 352 orang. Fakta kedatangan 4 pesawat carter di Bandara Maleo ini jelas menjawab bantahan Menhub yang disiarkan secara nasional melalui televisi itu. Bagi rakyat China, setidaknya pandemi Covid-19 telah membawa keberuntungan. Migrasi besar-besaran rakyat China menuju Indonesia bisa aman terkendali. Kalau kemudian terjadi lonjakan kasus Covid-19 pasca Lebaran, jangan salahkan umat Islam. Kabarnya, selama pandemi yang dimulai pada akhir 2019 - 2020 - 2021 setudaknya terdapat 1.238 penerbangan dari China ke Indonesia melalui bandara-bandara internasional maupun bandara-bandara kecil di seluruh wilayah Indonesia. Konon pula, sebanyak 933 kapal-kapal besar dan sedang telah membawa para emigran melalui pelabuhan-pelabuhan besar dan kecil di pelosok Indonesia. Hingga 2021, jumlahnya telah melebihi kuota 10 juta lapangan kerja yang pernah dijanjikan Presiden Jokowi. Sebanyak 125 perusahaan konglomerasi yang ada di Indonesia sudah menjamin kesejahteraan seluruh emigran beserta keluarganya untuk menetap dan menjadi WNI. Jika kabar ini benar adanya, maka bisa dipastikan rakyat Indonesia bakal “tersingkir”. Penulis wartawan senior FNN.co.id
Belajar Kasus Palestina, Indonesia Harus Waspada TKA Cina Ilegal dan Legal!
By Mochamad Toha Surabaya, FNN - Ketika terjadi pengusiran dan penindasan kaum Yahudi di Eropa, termasuk oleh kelompok Katholik dan Spanyol, pada abad ke-19, terjadi migrasi kaum Yahudi Zionis dari Eropa ke Palestina dengan tujuan mendirikan Negara Yahudi. Pada 1917 Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour untuk tujuan mendirikan negeri Yahudi di Palestina. Pada 1922 Liga Bangsa-Bangsa menyerahkan mandat Palestina yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kepada Inggris. Kemudian, terjadi migrasi besar-besaran orang Yahudi Eropa ke Palestina, sehingga terjadi pemberontakan bangsa Arab Palestina pada 1936. Akhirnya, Inggris melakukan pembatasan migrasi penduduk Yahudi dari Eropa ke Palestina. Pada 1945 populasi warga Yahudi di Palestina mencapai 33% dari total penduduk Palestina akibat migrasi terus-menerus ke Palestina yang disponsori Inggris. Yang terjadi kemudian, pada 1947 PBB mengeluarkan Resolusi rencana pembentukan dua negara di Palestina, yakni negara Arab dan negara Yahudi. Yerusalem akan dijadikan kota internasional untuk menghindari konflik. Pihak Yahudi menerima rencana itu. Tapi pihak Arab menolak dengan alasan bahwa pihak Yahudi mendapatkan jatah 55% wilayah Palestina, padahal populasi warga Yahudi hanya sekitar 30%. Pihak Arab menilai itu tidak adil. Setelah itu terjadi konflik bersenjata dan warga Arab di Palestina mulai banyak mengungsi keluar Palestina. Sekarang ini di dalam negeri Israel, warga Arab menjadi minoritas, sekitar 20% dari penduduk Israel. Pada 1948 Yahudi Israel memproklamirkan Negeri Israel. Lalu terjadi Perang Arab - Israel. Pihak Arab kalah dalam perang itu. Inilah awal bencana perampasan tanah Palestina oleh Zionis Israel. Sejarah bangsa Arab itu ditulis oleh Ibnu Katsir, senada dengan penelitian Bryan Clifford Sykes tentang “Cheddar Man” moyang bangsa Eropa yang menyebut moyangnya adalah Easo atau Nabi Ishaq berasal dari Timur Tengah. Migrasi Investasi Belajar dari Palestina, dengan dalih investasi, Cina memboyong warganya masuk Indonesia sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA), menyusul terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI pada Pilpres 2014. Entah kini sudah berapa total TKA China yang masuk Indonesia. Bukan tidak mungkin, pengalaman Palestina yang tanahnya dirampas dan diduduki Zionis Israel juga bisa terjadi di Indonesia. Karena, faktanya TKA China itu sudah “menguasai” beberapa pelosok di tanah air. Baik yang legal maupun ilegal. Dari manakah mereka datang? Mengapa bisa masuk ke Indonesia tanpa dokumen dengan mudah? Perlu bukti apalagi, semua terjadi sejak Jokowi menjadi Presiden RI. Ini sebagian kecil WNA China yang tertangkap. Ada 4 WN China ilegal, tidak bisa berbahasa Indonesia, nyasar ke Tasikmalaya, Jawa Barat? Sebagai mata-mata? Menyusup ke daerah-daerah yang banyak umat Islamnya? Koq mereka bisa bebas berkeliaran di daerah-daerah di Indonesia? Jangan sampai terjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berubah menjadi negara “Indochina”. Karena, bukti-bukti menuju ke arah itu sudah ada di depan mata. Migrasi besar-besaran WN China dengan dalih TKA telah berlangsung secara massif. Jejak digital sudah bersaksi bagaimana mereka bisa sampai ke daerah seperti yang terjadi di Tasikmalaya. Empat WN China ilegal dengan dalih akan menikahi gadis Tasikmalaya telah ditangkap dan dideportasi. Melansir Merdeka.com, Rabu (8 Mei 2019 21:28), Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya sempat menahan dan mendeportasi empat WN China berinisial YS (21), ZX (31), LY (26), dan SM (27). Mereka juga dicekal masuk ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu “Empat WNA China itu dikenakan Pasal 71 B Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian,” ungkap Kepala Sub Seksi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya Sarial kepada wartawan, Rabu (8/5/2021). Sarial menyebut, keempat WNA itu dipulangkan Kamis (9/5/2021) menggunakan maskapai AirAsia dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Ia juga mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar China di Indonesia. Pemerintah China melalui Kedubes-nya mengakui kesalahan keempat warganya itu. “Kita sempat menceritakan kronologis kejadian sehingga mereka (Kedubes China) memahami dan mengakuinya,” lanjutnya. Diberitakan, Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya mengamankan 4 WN China. Keempat orang tersebut diamankan saat hendak menikahi warga Tasikmalaya karena diketahui tidak memiliki dokumen berupa paspor. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para WNA itu datang ke Indonesia pada 13 Maret 2018 melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Keempatnya mengaku baru pertama kali mengunjungi Indonesia. Sebelumnya, melansir CNN Indonesia, Minggu (12/08/2018 22:53 WIB), Polsek Kalibaru kawasan Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, mengamankan enam orang TKA China saat berada di sebuah warung. Mereka tak memiliki dokumen identitas yang sah. Mereka sedang duduk di warung samping Polsek Kalibaru, lalu salah satunya dipanggil oleh Perwira Pengawas Polsek Kalibaru Ipda Budi Santoso di Jakarta Utara, seperti dikutip dari Antara, Minggu (12/8/2018). Ternyata dia tidak dapat menunjukkan identitas lengkapnya. Budi mengatakan enam orang asing yang diamankan itu terdiri dari lima orang asal China dan satu asal Malaysia. Mereka bekerja dengan agen PT. Duri Rejang Berseri. Enam nama warga asing yang diamankan polisi tersebut yaitu Dik Wong (Malaysia), Wang Dan (China), Xu Guoquan (China), Zhang Wandong (China), Li Xuguang (China), dan Wong Ten Teck (China). Pada awal November 2016 malah ada empat WN China ditangkap pihak Imigrasi di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, saat bertani. Mereka merupakan laki-laki, masing-masing Xue Qingjiang (51), Yu Wai Man (37), Gu Zhaojun (52) dan Gao Huaqiang (53). Mereka ditangkap di Kampung Gunung Leutik, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jabar, Selasa (8/10) pukul 13.00 WIB. Penangkapan dilakukan oleh Tim Pora DKI Jakarta dan Tim Pora Imigrasi Kelas II Kota Bogor. Melansir Detik.com, Kamis (10 Nov 2016 18:59 WIB), sebelumnya, Tim Pora DKI Jakarta mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya keberadaan WN China di lokasi tersebut. Keempat WN China ini sedang menanam cabai. Tim Pora DKI Jakarta kemudian melakukan pengecekan ke lokasi. Benar saja, mereka ini menanam cabai di atas lahan 4 ha. Tim Pora DKI Jakarta kemudian melakukan koordinasi dengan Tim Pora Imigrasi Kelas II Kota Bogor. Mereka pun kemudian ditangkap. Xue Qingjiang dan Yu Wai Man saat diperiksa tidak punya paspor dan dokumen apapun. Sementara Gu Zhaojun dan Gao Huaqiang menyalahgunakan visa kunjungan. Kedua WN China yang tidak membawa paspor beralasan dokumennya dibawa sponsor. Kasus serupa juga terjadi di Kota Tangerang. Sebanyak 24 WN China yang bekerja di PT Hengdastell Indonesia yang berada di Kelurahan Gandasar, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, terjaring razia. Mereka masuk secara ilegal. Mengutip Merdeka.com, Senin (1 Juli 2019 22:25 24), mereka tidak mampu menunjukkan dokumen lengkap seperti paspor dan kartu izin tinggal terbatas/tetap (Kitas). Bagaimana mereka ini bisa masuk dengan mudahnya? Itulah yang patut diselidiki. Apalagi belakangan ini di saat pandemi Covid-19 dan larangan mudik Lebaran, migrasi TKA China ini berlangsung secara massif dan nyaris tidak diketahui jumlahnya. Para TKA China ini sudah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Sayangnya, berapa jumlah sebenarnya, yang legal maupun ilegal, tak ada datanya. Kementerian Ketenagakerjaan hanya memunculkan angka sekitar 40.357 TKA China. Data itupun untuk mencegah penyebaran virus corona yang berpotensi terjadi di tempat kerja. TKA China adalah 40.357 orang per 3 Februari 2020. Belajar dari pengalaman Palestina-Israel sudah selayaknya Indonesia juga harus waspada! “Indochina” seperti yang ramai diisukan bisa saja terjadi, dengan cara China menganeksasi Indonesia melalui model-model TKA serampangan. Sudah saatnya pula masyarakat Indonesia meningkatkan kewaspadaannya terhadap hal ini. Indonesia haruslah tetap menjadi Indonesia sampai kapan pun jua. Bukan malah menjadi Indochina! Penulis wartawan senior FNN.co.id
Mana Bupati-Walikota Yang Tidak Jual-Beli Jabatan?
BUPATI Nganjuk, di Jawa Timur, Novi Rahman Hidayat (NRH), terjaring dalam OTT KPK pada 10 Mei 2021. Tuduhan primernya adalah menjual jabatan. Tidak tanggung-tanggung. Hampir semua posisi yang berada di bawah pemerintah kabupaten (pemkab), diperjual-belikan. Dalam operasi ini, KPK menyita uang tunai hampir 700 juta rupiah. Bersama NRH, KPK menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat jual-beli jabatan itu. Termasuk sejumlah camat. KPK mengatakan, mereka menduga kuat NRH meletakkan tarif untuk posisi-posisi di lingkungan pemkab. Bahkan, sampai ke level perangkat desa-kelurahan. Untuk yang terendah ini, diperkirakan haganya antara 10-15 juta. Untuk jabatan yang lebih tinggi tarifnya bisa 150 juta. Atau lebih. Nah, apakah jual-beli jabatan di lingkungan pemkab atau pemko (pemerintah kota) merupakan bentuk korupsi baru? Konyol sekali kalau ada yang mengatakan iya. Sebaliknya, coba tunjukkan mana bupati atau walikota yang tidak memperjual-belikan jabatan? Kalau pun ada yang tidak mencari duit dari jual-beli jabatan, pastilah jumlahnya sedikit sekali. Terus, apakah jual-beli jabatan hanya terjadi di jajaran pemerintahan dalam negeri saja? Kembali lagi kita bertanya, apakah Anda bisa tunjukkan bos-bos instansi apa pun yang bersih dari jual-beli jabatan. Mari kita layangkan pertanyaan kepada para bos di Polri: ada atau tidak ada praktik jual-beli jabatan di Kepolisian? Kita hanya bertanya saja. Bukan menuduh. Ada atau tidak ada jual-beli jabatan di Polda, Polres, dlsb? Pertanyaan yang sama mari kita layangkan ke Kejaksaaan Agung: ada atau tidak ada jual-beli jabatan di sana? Pertanyaan serupa juga ditujukan kepada semua Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. Ada 34 kejaksaan tinggi. Mohon jawaban jujur dari Anda semua. Jadi, dugaan jual-beli jabatan yang dilakukan NRH di pemkab Nganjuk kelihatannya hanya fenomena puncak gunung es (tip of iceberg). Kalau KPK serius mau membasmi jual-beli jabatan, coba saja Anda lakukan ‘surveillance’ (penguntitan) terhadap semua bupati-walikota. Rasanya kita berani jamin KPK bisa menjerat 100 atau 200 bupati-walikota dalam setahun. Jual-beli jabatan juga ditengarai berlangsung di level kementerian. Belum lama ini, majalah Tempo mengungkap dugaan juel-beli jabatan eselon dan dirjen di Kementerian Desa. Pernah pula terungkap praktik jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Mantan ketum PPP, Muhammad Romahurmuziy (Romi), tertangkap tangan oleh KPK (Maret 2019) dalam kaitan ini. Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Romi karena terbukti menjadi pemeran jual-beli jabatan di kementerian yang waktu itu dipegang oleh Lukman Hakim Saifuddin. Bagaimana dengan kementerian-kementerian lain? Wallahu a’lam. Yang jelas, sudah tertangkap dua menteri yang terlibat korupsi yaitu Juliari Batubara (ketika menjadi Mensos) dalam kasus Bansos dan Edhy Prabowo (semasa menjadi menteri kelautan) dalam kasus ekspor bibit lobster. Kedua menteri ini memang tidak terlibat korupsi jual-beli jabatan. Namun, kasus korupsi yang mereka lakukan itu menunjukkan bahwa ada persoalan mentalitas di kalangan para pejabat pemerintah. Artinya, secara umum korupsi apa saja kemungkinan besar akan dilakukan oleh seorang pejabat. Termasuk jual-beli jabatan. Dalam hal bupati-walikota, jual-beli jabatan adalah ‘tambang duit’ yang paling enak. Tidak terlalu besar risikonya. Transaksi bisa diatur agar luput dari radar KPK atau penegak hukum lainnya. Jual-beli jabatan bisa dilakukan tanpa jejak. Misalnya, orang yang menagih duit upeti bisa dibuat ‘tanpa hubungan’ dengan si pejabat yang menjualbelikan jabatan. Berdasarkan kemungkinan inilah, kita wajar bertanya: tunjukkan kepada rakyat mana bupati-walikota yang tidak menambang duit dari lelang jabatan.[AU]
Target Israel adalah Ethnic Cleansing di Jerusalem
By Asyari Usman Medan, FNN - Pemimpin Yahudi zionis, Benjamin Netanyahu, sedang melakukan pembersihan suku atau “ethnic cleansing” (EC) di Jerusalem. Tujuannya, agar kota yang dulunya mayoritas dihuni oleh warga Arab-Muslim, hanya akan dihuni oleh orang-orang Yahudi –khususnya Yahudi zionis. Jerusalem mau dijadikan “pure Jewish city”. Murni kota Yahudi. Tidak ada lagi etnis lain, khususnya etnis Arab. Anggota legislatif Palestina, Dr Hanan Ashrawi, dan para pengamat serta wartawan Palestina melihat taktik pemerintah ekstremis-sadis Netanyahu jelas ke arah EC. Secara bertahap, sedikit demi sedikit, Netanyahu merampas properti (tanah dan rumah) warga Arab. Mereka diusir paksa. Belakangan ini dengan teror serangan udara. Masyarakat internasional tak berkutik. Amerika Serikat (AS) diam saja. Begitu juga Uni Eropa. Bahkan membiarkan Netanyahu membunuhi warga Arab sejak sebelum Ramadhan hingga akhir bulan suci baru lalu. Semua mereka bisa “memahami” tindakan kejam Israel. Mengapa Israel zionis melakukan EC? Sebab, dalam pandangan mereka, satu-satunya cara untuk menjamin keamanan dan ketenteraman warga Yahudi di Jerusalem, atau umumnya di seluruh pelosok yang dirampas dari Palestina, adalah dengan menyingkirkan warga Arab. Mengapa Israel berani melakukan itu? Karena mereka didukung oleh AS. Sudah sejak 14 Mei 2018, tepat 70 tahun permulaan perampasan tanah Palestina oleh Yahudi zionis, AS menunjukkan dukungan simbolis terhadap EC. Yaitu, dengan memindahkan kedutaan besar mereka dari Tel Aviv ke Jerusalem. Mungkinkah EC sukses? Tergantung konstelasi politik domestik di Israel dan sikap negara-negara pelindung mereka. Di dalam negeri, masih ada kelompok Yahudi yang menentang EC. Tetapi, suara mereka sangat rentan. Dan Netanyahu tahu bagaimana cara membungkam kelompok Yahudi yang menentang itu. Yaitu, memprovokasi warga Arab-Muslim di Jerusalem melalui perampasan rumah-tanah mereka dengan cara teror. Bagaimana dengan konstelasi internasional? Dijamin 100% mendukung Israel zionis merampas tanah-rumah warga Arab. AS, Inggris, Prancis selalu memihak Israel. Perampasan pasti akan dilawan. Ketika perlawanan berskalasi, pemerintah Israel tinggal menunjukkan kepada kelompok Yahudi penentang EC bahwa orang Arab-Muslim pasti akan membuat keonaran terus. Dan cara ini selalu efektif. Sebagai contoh, sekarang ini pemimpin oposisi, Yair Lapid, mendukung Netanyahu dalam menghadapi Hamas. Sebelumnya, Lapid disebut-sebut berpeluang membentuk pemerintahan setelah hasil pemilu legislatif Israel berakhir tanpa partai mayoritas. Dalam perang dengan Hamas saat ini, Netanyahu bersumpah akan melanjutkan gempuran sampai tidak lagi diperlukan. Taktik ini sangat manjur. Netanyahu dinilai bisa dipercaya melindungi rakyat Israel. Begitulah seterusnya. Netanyahu atau pemimpin ekstremis lainnya akan selalu memanfaatkan provokasi sebagai cara untuk mencapai EC di Jerusalem. Hampir pasti, setelah konflik yang ada ini mereda, mereka akan kembali merampas rumah-tanah warga Arab-Muslim. Begitu terjadi kerusuhan akibat perampasan, Israel akan gunakan serangan militer berkekuatan penuh dengan dalih untuk melumpuhkan Hamas. Jadi, polanya adalah: provokasi sambil rampas rumah Arab-Muslim, Begitu terusir akan muncul perlawanan. Hamas ikut melawan. Setelah Hamas menyerang, pemerintah ekstremis Israel membalas. Netanyahu atau siapa pun yang berhaluan kejam, akan didukung. Inilah cara merampas sambil mempertahankan kekuasaan. Berapa lama Yahudi zionis bisa merampungkan EC di Jerusalem? Dari 920,000 total penduduk kota ini, hampir 350,000 warga Arab (37%). Relatif cukup besar. Kelihatannya, perlu waktu panjang untuk mengusir semua warga Arab dari kota itu. Mungkin perlu ratusan kali lagi perang dengan Hamas sebelum EC tuntas. Atau, tidak akan pernah tuntas. Bisa saja ada skenario tak terduga yang akan terjadi.[] (Penulis wartawan senior FNN.co.id)
Saatnya Raksasa Digital Exit, Saatnya Kita Mandiri
Memandirikan ekonomi masyarakat dengan platform community digital 4.0 untuk membentuk society 5.0 yang berdaulat. By Agus M Maksum Jakarta, FNN - Era Industri Digital 4.0 telah menjadi life style warga masyarakat kita, baik tua (kaum baby boomers/ generasi kolonial) maupun mudanya (kaum milenial) apalagi generasi Z yang lahir setelah tahun 2000-an. Bahkan tren ini segera akan menciptakan sebuah masyarakat yang disebut society 5.0, sebuah masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada teknologi digital. Sementara sebenarnya Industri 4.0 yang sekarang kita nikmati ini masih pada fase semu. Ekonomi sebenarnya masih di-drive oleh perusahaan startup digital raksasa, namun perusahaan raksasa tersebut masih dalam masa bakar uang, masih belum mendapatkan profit dari transaksi jual beli atau jual jasanya, mereka bahkan masih merugi. Artinya besarnya perusahaan-perusahaan raksasa digital tersebut masih ditopang oleh masuknya uang dari Investor untuk dibakar guna mempertahankan dan menambah user, karena user sebenarnya masih labil, user menggunakan aplikasi bukan karena terpenuhi kebutuhan dasarnya tapi karena promo-promo yang menggila. Namun ketika para raksasa digital itu akan sampai pada strategi exitnya, maka menjadi pertanyaan besar, apakah mereka masih akan exist dengan strategi bakar uangnya ? Apakah mereka masih akan memberikan discount, harga murah dan berbagai kemudahan lainnya, atau justru mereka akan terjebak pada layanan yang menjadi mahal dan mencekik, karena kini saatnya mereka harus mengembalikan uang ratusan trilyun rupiah yang telah dibakar selama ini. Berita terakhir yang kita baca misalnya Gojek status Decacon valuasi 140 T merger dengan Tokopedia valuasi 98T menjadi GOTO, perusahaan GOTO hasil merger segera akan IPO dengan target memperoleh uang 580 T dari lantai bursa. Sangat mudah dibaca bahwa investor akan mencari untung dari profitiking saham perdana, bukan dari profit putaran bisnis atas jasa jual barang dan jasa dari aplikasinya. Saya khawatir target IPO GOTO yang sangat tinggi sebesar 580 T adalah strategi exit para mafia investor untuk mengembalikan uang yang telah dibakar dari dua raksasa digital Gojek dan Tokopedia sebanyak 240 T. Uang yang dibakar sebanyak 240 T itulah yang telah menjadi “narkoba” yang menjadikan kelompok milenial menjadi addict/ kecanduan berbagai layanan Gojek dan Tokopedia mulai dari cashback, discount, harga murah, iklan gratis, free ongkir dll, dan itu semua memakan uang untuk dibakar 240 T. Lalu dari mana investor balik modal? Merger menjadi GOTO lalu IPO di bursa saham dan mentarget penjualan saham 580 T itulah jawabnya! Kalau itu tercapai maka investor akan mendapatkan untung 340 T dari IPO. Sementara valuasi perusahaan digital adalah user, bila user sudah tidak mendapatkan lagi cashback, discount, free ongkir dan berbagai subsidi dari bakar uang maka apakah user masih loyal? Bagaimana kalau muncul aplikasi sejenis yang sedang bakar uang, apakah user tidak akan berpindah ke lain hati, sebagaimana berpindahnya user BBM messenger ke WA sehingga RIM perusahaan penyelenggara BBM nyungsep! Pertanyaan besarnya, apakah keuntungan 340 T dari IPO akankah dibakar lagi untuk mempertahankan user yang menjadi dasar valuasi perusahaan? Silakan dipikir sendiri. Bukankah ini potensial menjadi Buble Ekonomi seperti di peringatkan oleh Mentri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani, Digital Power Concentration akan mengarah pada Buble ekonomi yang siap memicu krisis ekonomi. Lalu bagaiamana kita mempersiapkan diri menghadapi strategi exit para pemain raksasa digital, bila memang mereka exit. Kita harus ciptakan Platform Digital 4.0 yang loyalitas usernya bukan dari bakar uang. StartUp Digital yang user engagement/ loyalitas usernya didrive dari gerakan sosial dari ikatan komunitas saling membutuhkan, bukan dari cara instan bakar uang yang berpotensi menimbulkan bubble ekonomi. Kita harus membangun kesadaran masyarakat untuk membangun gerakan ekonomi komunitas dengan Teknologi Digital 4.0 dan menciptakan Platform Digital 4.0 untuk menjadikan gerakan itu berjalan mengikuti life style yang sudah terbentuk. Kota seperti Surabaya dan kota besar lainnya bisa memulai ini, bisa kita mulai dengan pemberdayaan komunitas yang ada di kota, sehebat apapun produk korporat dia butuh market/pasar, pasar adalah anggota komunitas. Bila anggota komunitas saling berkomitmen untuk saling memenuhi kebutuhan antar anggota melalui platform digital dalam komunitas maka saling memenuhi kebutuhan anggota komunitas bisa menjadi energi pengikat untuk kemandirian komunitas pada hal mendasar misalnya sembako dan kebutuhan sehari hari misalnya beras, gula,minyak, sabun cuci, kacang goreng, bumbu dapur, camilan produk rumah tangga dsbnya. Membangun kesadaran ekonomi komunitas bisa kita mulai dari komunitas-komunitas yang ada di Surabaya misalnya kelurahan RT/ RW, ibu-ibu arisan dll. Community sudah ada dan mereka punya modal leadership yang kuat untuk dibangun kesadaran kemandirian di mulai dari kebutuhan sembako dan kebutuhan harian. Bila masing--masing pemimpin membangun kesadaran kolektif dalam lingkup komunitas di wilayahnya untuk bisa saling memenuhi kebutuhan antar anggota komunitas, maka itu sudah menjadi pengganti bakar uang untuk masing-masing anggota loyal menggunakan platform digital yang dipakai oleh masing-masing komunitas. Produk kebutuhan rumah tangga kita sehari- hari, sangat bisa diisi, dipenuhi, dan didominasi oleh produk rumahan industri skala rumah tangga, misalnya sabun cuci, sabun mandi, odol, resep bumbu-bumbu dapur yang sehat hasil racikan sendiri dengan packing yang proper untuk didelivery, camilan dan makanan ringan seperti kacang goreng , kacang telur, kacang mede, dan camilan sehat, semua itu adalah produk rumahan yang perputarannya cukup besar, setiap anggota community bisa punya produk yang tersedia dengan mudah di marketplace community untuk bisa saling terhubung dan bisa dipesan antar-anggota community. Perbedaan keahlian masing-masing rumah tangga dalam memproduksi barang akan menimbulkan perbedaan kebutuhan untuk saling memenuhi dengan anggota community lainnya, terjadilah proses transaksi tukar menukar yang disebut jual beli yang dibangun dengan kesadaran bersama untuk saling memenuhi kebutuhan sesama anggota community. Dan inilah yang perlu kita siapkan sebagai buffer atau pengganti bila para raksasa digital telah habis masa bakar uangnya. Maka jangan sampai kehidupan kita tercekik oleh layanan yang awalnya murah banyak discount menjadi layanan yang mencekik, belajarlah dari para driver ojeg yang awalnya mendapatkan subsidi dari bakar uang menjadi sekarang harus setor pada perusahaan Aplikasi. Platform digital 4.0 berbasis ekonomi untuk kesejahteraan bersama. Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu monopoli dagang korporat asing harus di imbangi oleh kesadaran community yang didorong oleh pemimpin lokal yang punya visi kuat, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai secara bersama, Kalau tidak, maka tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang adalah korporat asing yang powerful modal dan berkuasa dan rakyat yang banyak akan ditindasnya. Penulis adalah pelaku Economic Community Platform Digital 4.0
Hadiah Lebaran KPK Yang Menyakitkan!
Oleh : Ubedilah Badrun Jakarta, FNN - Dua puluh tiga tahun lalu, pada Mei 1998, nyawa telah berguguran, darah dan air mata telah ditumpahkan. Itu terjadi karena spirit semata-mata untuk memperbaiki negeri ini agar korupsi diberantas tuntas. Karenanya institusi yang digagas pada saat itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hari ini, persis dua hari sebelum lebaran kita semua anak negeri ini dikejutkan dengan pengumuman bahwa Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK diberhentikan. Ini menyakitkan hati, bak ditusuk sembilu. Pasalnya mereka adalah para penyidik yang memiliki integritas, diberhentikan karena dinilai tidak lulus tes wawasan kebangsaan dengan model tes yang bermasalah. Penuh nuansa terencana untuk menyingkirkan Novel Baswedan dan kawan-kawan. Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Narasi empirik dari Lord Acton (1833-1902) itu kini diabaikan. Parahnya yang mengabaikan itu justru KPK. Memberhentikan penyidik berintegritas sama saja membiarkan kekuasaan yang cenderung korup. Jelang lebaran rakyat mestinya bahagia. Tetapi tahun ini rakyat bertubi-tubi disakiti. Dari PHK, THR yang berkurang bahkan belum dibayar, mudik yang dilarang, hingga penyidik KPK berintegritas yang diberhentikan. Menyakitkan! Rakyat sudah sakit hati sejak UU KPK disahkan meski ditolak mahasiswa dan rakyat pada 2019 lalu. UU KPK versi revisi itu kini menunjukkan taringnya untuk menggerogoti kaki-kaki pemberantas korupsi di KPK. Ini terjadi justru di tengah kuasa yang korup. Sepekan lalu sejumlah profesor mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK). Tetapi upaya 51 Guru Besar yang meminta Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga ditolak. Kini puluhan penyidik KPK yang berintegritas telah tersingkir melalui mekanisme tes wawasan kebangsaan yang ngaco itu. KPK dan MK dua lembaga yang dibangun dengan darah dan nyawa reformasi, kini lunglai terpuruk di titik nadir. Penyuap KPU Harun Masiku tak kunjung ditangkap. Bahkan koruptor yang merugikan negara puluhan triliun rupiah dibebaskan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah KPK mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) untuk koruptor BLBI yang merugikan uang negara triliunan rupiah itu. Ya, lebaran tahun ini benar-benar menyakitkan. Sebagai akademisi saya bertanya-tanya, mengapa nurani dan nalar sehat KPK ini membatu. Keras kepala dan keras hati mengabaikan aspirasi rakyat. Mungkin KPK sudah jadi hamba oligarki. Apa mereka lupa bahwa milyaran bahkan triliunan rupiah APBN untuk membiayai KPK sejak berdirinya itu berasal dari pajak rakyat yang berasal dari keringat, peluh dan air mata rakyat? Rakyat tidak ingin mendapat balas budi triliunan rupiah, tetapi rakyat hanya ingin jeritan hatinya yang terdalam didengar KPK, jangan teruskan upaya melemahkan pemberantasan korupsi ini. Tetapi KPK dan elit politik republik ini berkali-kali mengabaikan jeritan rakyat. Mereka para komisioner apa buta mata hatinya bahwa saat koruptor itu beraksi menjarah uang rakyat pada saat yang sama rakyat sedang kelaparan mengais rezeki ditengah pandemi. Jika begini terus maunya penguasa, jangan kaget jika rakyat pada waktunya akan bergerak mengeksplisitkan luka hatinya yang terdalam. Karena derita lapar diberi hadiah lebaran yang menyakitkan! Ubedilah Badrun, Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Selamat Jalan Ustaz Zul Kepergianmu Penuh Tanda Husnul Khatimah
Nah, menurut Tengku Zulkarnain, belum satu jam meninggal dunia, mayatnya sudah mengeluarkan bau busuk. Warga ribut. Saat mau dimandikan, bau busuknya semakin menyenğat. Lama-lama warga tidak tahan dengan bau busuk yang bersumber dari mayat itu. Oleh Mangarahon Dongoran Jakarta, (FNN) - SENIN, 10 Mei 2021 sore, kabar duka itu datang dari Pekanbaru, Ibukota Provinsi Riau. Ustaz Tengku Zulkarnain berpulang ke Rahmatullah dengan tenang, setelah delapan hari berjuang melawan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang menyerangnya. Ia.masuk rumah sakit tanggal 2 Mei 2021, dan menghembuskan nafas terakhir bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan1442 Hijiriah. Sang ustaz yang sering dipanggil Abang itu meninggal dunia pada sepuluh hari terakhir Ramadhan. Berdasarkan kabar dari pihak rumah sakit, Ustaz Zul atau Bang Zul pergi dengan tenang menghadap Sang Khalik, sesaat azan Maghrib berkumandang di wilayah Pekanbaru. Berbagai tanda kemuliaan di saat kepergianmu Allah perlihatkan. Allah tunjukkan engkau adalah orang baik, kepergianmu adalah husnul khatimah. Meningal dunia dalam usia 57 tahun, Tengku Zulkarnain adalah putra Melayu, kelahiran Medan 14 Agustus 1963. Banyak kenangan yang akan dikenang umat, khususnya penggemar ceramahmu. Saat engkau di podium, ceramahmu berapi-api. Engkau bagaikan singa galak yang siap menerkam, bagaikan harimau Sumatera yang tidak mau kalah dengan musuh-musuh Islam. Maka, wajarlah Ustaz Abdul Somad menuliskan, "Engkau tiada takut pada siapa pun, kecuali takut hanya pada Allah." Berbagai kenangan itu juga yang saya coba ingat kembali, saat kita bertemu di Masjid Raya Al-Hakim, di Jalan HOS Tjokroaminoto, Jakarta Pusat, sebelum.masjid itu pindah ke lingkungan Taman Menteng yang lokasinya masih berdekatan. Sudah lama mengenalnya. Perjumpaan kita terputus, ketika saya pindah tugas ke Bandung tahun 2011. Perjumpaan saya terakhir, tahun 2019, seusai engkau mengisi ceramah di Masjid Raya Bintaro, yang berlokasi di Sektor V. Perjumpaan dan kenalan saya dengan Bang Zul, tidak lain karena posisi kantor Harian Umum Pikiran Rakyat Bandung Biro Jakarta yang berada di Jalan Indramayu Nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Rumah yang dulu ditempeli tulisan Wisma Pikiran Rakyat itu, kini sudah dijual. Demikian juga Masjid Al-Hakim yang sejuk dengan AC-nya, yang awalnya berdiri pada dua rumah toko (ruko) dengan tiga lantai, kini kembali ke fungsi semula, menjadi area bisnis dan masjid dipindah ke sebuah sudut di Taman Menteng. Karena jarak kantor saya dan masjid itulah saya kenal dan sering berbincang dengan Bang Zul. Saya seringkali meminta nasihat agama, terutama setelah shalat Ashar atau Maghrib, jika dalam keadaan waktu memungkinkan. Jika bulan Ramadhan, Ustaz Zul akan mendapatkan jadwal kuliah tujuh menit (kultum) secara rutin. Saya termasuk yang "memelototi" jadwalnya, karena suka dengan ceramahnya yang terang-benderang, tanpa tedeng aling-aling, dan tanpa rasa takut. Mendengarkan almarhum berceramah, rasanya tidak membosankan. Dia merangkai kata demi kata yang indah dan tertata dengan bagus, layaknya orator yang mampu membangkitkan semangat pendengarnya. Ketika ceramah diiringi dengan bacaan Al Qur'an, ia mengalunkannya bagaikan qori yang membuat hati bergetar. Akan tetapi, di balik kemampuannya mengumandangkan Qalam Ilahi dengan suara merdu, ia juga mampu membawakan lagu-lagu agama (gambus dan qasidah) yang menyenangkan, sehingga suasana menjadi cair. Maklum, sebelum menjadi penceramah, ia senang bermain musik, dan gitar menjadi alat yang disukainya. Bang Zul. Saya mengenalmu sudah lama. Jauh sebelum engkau menjadi terkenal dan tersohor. Jauh sebelum engkau dicaci-maki oleh orang-orang bayaran atau buzzerRp, jauh sebelum engkau dihadang 'kaum' Iblis saat berkunjung untuk dakwah ke Kalimantan. Saya masih ingat banyak pesanmu, ketika saya perkenalkan sebagai wartawan. Abang bilang, tugas wartawan itu hampir sama dengan pendakwah. Juga ketika Abang jelaskan tentang zakat, terutama zakat fitrah dan zakat harta yang menurutmu, itu adalah daki dan kotoran dari harta yang dimiliki seseorang. Suatu ketika, dalam bulan Ramadan, sesuai shalat Ashar, saya ingat betul akan cerita yang Abang sampaikan tentang zakat itu. Intinya, "Jangan main-main dengan zakat, terutama para ustaz yang seringkali menjadi petugas zakat." Waktu itu Abang bercerita tentang ustaz yang menjadi petugas zakat di lingkungan tinggal di Medan. Ceritanya, di lingkungan masjid Abang tinggal sudah ada panitia zakat, tetapi si ustaz itu masih mendatangi warga, meminta zakat, dan yang zakat yang diterima/dibayar warga, tidak disampaikan ke panitia zakat. Banyak warga yang menyampaikannya ke Abang. Menurut cerita Zulkarnain, setelah mengetahui apa yang dilakukan ustaz itu, ia langsung menasihatinya. "Saya katakan, sudah ada panitia zakat, tidak boleh lagi menerima, meminta zakat ke warga. Kalaupun ada yang memberikan, sampaikan dan kumpulkan di panitia zakat. Tidak baik dan tidak boleh seorang ustaz menerima dan mengumpulkan zakat untuk kantong sendiri, karena sudah ada panitia zakat," demikian Bang Zul menceritakan kembali peristiwa yang terjadi di lingkungannya itu. Sang ustaz yang mendapatkan nasihat itu, bukan.mengakui kesalahannya. Ia malah berdalih melakukannya karena tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Mendengar hal itu, Bang Zul menasihati dengan mengatakan, "Dagang kau, di pasar!" Singkat cerita, tidak lama setelah ia menasihatinya, ustaz yang doyan zakat itu mati. Zulkarnain yang mendapatkan kabar itu pun bersedih dan mengucapkkan, "Innalillahi wainna ilaihi roji'un." Nah, menurut Tengku Zulkarnain, belum satu jam meninggal dunia, mayatnya sudah mengeluarkan bau busuk. Warga.ribut. Saat mau dimandikan, bau busuknya semakin menyenğat. Lama-lama warga tidak tahan dengan bau busuk yang bersumber dari mayat itu. Juga setelah dikafani dan dishalatkan, baunya semakin menjadi-jadi. Warga semakin ribut, dan mulai.mengaait-ngaitkan dengan kelakuan almarhum.yang semasa hidupnya sering memakan zakat yang bukan haknya. "Makanya, kalau menjadi petugas zakat, hati-hati. Apalagi yang menjadi petugas itu disebut ustaz, yang mestinya lebih tahu ilmu tentang zakat. Kalau sudah ada panitia zakat, walau pun orang menyerahkan zakat ke seorang ustaz di rumahnya, ya serahkan zakat itu ke panitia zakat yang sudah dibentuk. Mau yang menyerahkan zakat mengatakan, "buat ustaz atau tidak" tetap diserahkan ke panitia zakat. Sebab, sebagai petugas zakat, seorang ustaz sudah mendapatkan bagian zakat (sesuai asnabnya) ," katanya. Ya, begitulah sang ustaz yang tidak keberatan dipanggil Abang dan selalu berusaha menghindar jamaah mencium tangannya. Ustaz yang tidak pernah dipanggil kiai, meski level ilmunya sama dengan kiai. Kita kehilangan seorang ulama lurus, seorang guru yang patut digugu dan ditiru. Semua kehilanganmu. Engkau pergi di akhir bulan suci, dan pergi dalam keadaan syahid, karena meninggal akibat wabah corona dan dalam perjalanan dakwah dan syiar Islam. Selamat jalan ustaz, selamat jalan Bang Zul. Saya cemburu kepergianmu yang penuh dengan tanda husnul khatimah. *** Penulis, Pemimpin Redaksi FNN.co.id.
Babi Panggang dan Wawasan Selangkangan
JOROK. Itulah kesan pertama kali menyaksikan pentas politik nasional saat ini. Di ujung bulan Ramadan, bulan penuh ampunan yang seharusnya dimanfaatkan untuk mawas dan tahu diri atas kelemahannya, malah dipakai untuk membuat episode kegaduhan demi kegaduhan. Bulan yang seharusnya bisa dipakai untuk memupuk kebaikan, merintis rekonsiliasi, dan menyatukan kebersamaan, justru sibuk membahas babi dan selangkangan. Kegaduhan pertama berkaitan dengan soal-soal pertanyaan untuk pegawai KPK menyangkut wawasan kebangsaan. Tetapi pertanyaan yang diajukan bertabur tentang isu seks yang tentu saja akan menyeret ke masalah selangkangan. Belum tuntas masalah seks yang sangat asasi, kegaduhan kembali diberondongkan dengan isu lain yakni babi panggang. Babi - diolah dengan cara apapun - tetaplah babi. Mau dipanggang, disate atau digoreng crispy, tetap saja babi. Binatang paling jorok yang suka makan kotorannya sendiri itu telah diharamkan umat Islam di seluruh dunia. Pengharamannya sudah final tanpa ada celah amandemen. Babi Panggang Ambawang Kalimantan Barat atau Bipang adalah salah satu menu yang ditawarkan Presiden untuk menjadi souvenir Hari Raya Idul Fitri. Bipang menjadi pembicaraan serius karena Presiden Jokowi salah fokus. Ia lupa saat berpidato tengah dalam situasi bulan puasa dan larangan mudik. Maksud hati ingin menjinakkan umat Islam agar rela tidak mudik, yang terjadi justru salah ucap yang menimbulkan kebisingan dan keruwetan. Publik sontak marah, seorang presiden muslim tidak paham halal haramnya sebuah makanan. Bisa jadi presiden tidak salah, sebab kalau dilihat dalam tayangan video resmi, presiden membaca script. Jadi bukan pidato tanpa teks dan penuh improvisasi. Apalagi, pidato tanpa teks, bukan budaya Jokowi. Oleh sebab itu harus ditelusuri siapa yang membuat script karena gara-gara pidato itu, muka presiden telah tertampar dengan sempurna. Penulis naskah harus menerima ganjaran setimpal. Di sekitar istana dan kabinet tampaknya banyak penyusup, sebab bukan kali ini saja presiden dipermalukan. Jika dibiarkan akan sangat berbahaya, sebab presiden akan selalu menjadi bahan gunjingan dan olok-olok karena kesalahan yang tidak perlu. Presiden saat ini telah terjebak dalam skenario tak terlihat. Ada organisasi tanpa bentuk yang memegang remote istana. Mereka bisa memainkan presiden kapan saja. Mereka bisa memanfaatkan presiden untuk tujuan apa saja. Tentu saja presiden tidak sadar, karena pekerjaannya terlalu banyak, bebannya terlalu berat, dan janji-janjinya terlampau muluk. Ia tak punya waktu lagi untuk mengecek apakah pidatonya menyakiti umat, mengoyak persatuan, atau melecehan agama. Ia juga tak berdaya membedakan apakah itu Bipang, Jipang atau Rengginang. Lagi-lagi karena beban terlampau berat. Bisa juga radar kesadarannya tak sensitif lagi. Keseleo lidah presiden tentang babi panggang serta merta dimanfaatkan oleh kaum probabi untuk memasarkan dagangannya. Babi guling ditusuk dari selangkangan hingga mulut akhirnya menjadi tontonan yang wajar, namun bagi yang antibabi tontonan ini jelas menjijikkan. Jangankan melihat wujud babi, mendengar kata babi saja sudah mual karena sejak kecil umat Islam telah mendapatkan doktrin tentang jorok dan bahayanya daging babi. Upaya memasyarakatkan babi dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Penyusupan daging babi ke daging sapi sering dijumpai di pasar pasar tradisional. Maklum produksi babi di Indonesia mengalami surplus. Para peternak harus kreatif memasarkan piaraan mereka. Kampanye kuliner babi panggang di negeri mayoritas antibabi adalah upaya terang-terangan memasyarakatkan babi. Eksploitasi tentang babi ini begitu masif, di koran, televisi dan medsos masuk ke ruang ruang privat di kamar tidur dan ruang makan. Ini bentuk teror tersendiri bagi umat Islam yang meyakini daging babi mengandung parasit trichinella spiralis atau roundworm, taenia solium atau tapeworm, dan toxoplasma gondii yang merusak kesehatan. Negara demokrasi yang baik adalah menghormati mayoritas dan menempatkan minoritas pada porsinya. Mengeksploitasi minoritas selain tidak elok, jelas berlebihan. Pemakan babi adalah minoritas, tidak elok “Bapak Segala Agama” mengkampanyekan makan babi di tengah mayoritas yang sedang berpuasa menahan hawa nafsu dan hawa-hawa yang lain di ujung ibadahnya. Tak berdasar pula memaksa masyarakat mayoritas antibabi untuk probabi. Sangat tidak cerdas memelintir ucapan presiden yang sudah jelas, lugas, dan tegas menjadi pernyataan yang jauh dari esensi. Sungguh tak bermoral, frasa Bipang diklaim sebagai Jipang agar tidak menimbulkan kemarahan umat. Akui salah, minta maaf, lalu selesai. Kebiasaan buruk ngeles harus enyah dari negeri Pancasila. Lalu tentang selangkangan yang juga tak kalah heboh. Di KPK muncul soal ujian bagi karyawannya yang akan berubah status menjadi Aparat Sipil Negara. Pertanyaan yang diajukan bukan soal integritas pemberantasan korupsi, tetapi soal remeh-temeh yang tak ada hubungannya dengan marwah lembaga anti rasuah tersebut. Entah dapat bisikan dari mana, ada beberapa pertanyaan tentang bersedia jadi istri kedua atau tidak. Mengapa mengidolakan Aa Gym yang berpoligami, apakah bersedia lepas jilbab, ditanya pendapat tentang LGBTQ, ditanya pendapat soal free sex, kalau threesome bagaimana, kalau orgy bagaimana?' Sungguh pertanyaan-pertanyaan yang sangat dangkal dan kasar, jauh dari kepantasan. Kasus selangkangan ini, sebelumnya menimpa Munarman yang “diteroriskan” oleh polisi. Ia digarap secara radikal oleh buzzer bayaran dengan isu check ini di hotel bersama perempuan lain. Faktanya, Munarman memang menginap bersama istri sahnya. Sebelum Munarman, Habib Riszieq Shihab terlebih dulu digarap dengan isu serupa, yakni chat mesum HRS dengan seorang wanita. Belakangan diketahui chat itu bikinan buzzer. Tak hanya itu, polisi tak menemukan data dan fakta tentang tuduhan itu, hingga akhirnya kasus dihentikan penyidikannya. Mengapa rezim ini konsen sekali dengan selangkangan, karena ini isu sensitif yang punya daya bendung sangat tinggi. Dengan isu selangkangan, publik akan melupakan masalah utang negara, proyek mangkrak, tsunami TKA Cina, korupsi, pembunuhan laskar KM 50 Cikampek, dan ketidakadilan hukum, kemiskinan, dan pembangkangan sosial. Buzzer akan menutup rapat-rapat kegagalannya dan mengekspoitasi sedikit keberhasilannya. Begitulah para buzzer membabibuta menolong junjungannya dari keteledoran. Mereka akan serempak menyalak, menggonggong, dan mengaum manakala junjungannya salah - dari salah ucap, salah kaprah hingga salah fatal. Junjungan tidak boleh salah, apapun risikonya. Maha benar junjungan dengan segala keterbatasannya. Sungguh era fasis ini, lebih baik segera diakhiri.
“Poros Serpong” Repetisi Keluar Dari Malapetaka Bangsa (Bagian-2)
by Tamsil Linrung Jakarta FNN - Konsen dari para tokoh seperti La Nyala, Gatot Nurmantyo dan Rizal Ramli yang akhirnya menjadi magnet kohesi. Berikutnya lalu menimbulkan gelombang keterpanggilan pada frekuensi yang sama. Yaitu, isu menyelamatkan demokrasi yang kini nyaris mati kering berdiri. Pilar-pilar demokrasi telah lapuk. Mati berdiri, karena tidak lagi punya daya dalam pelibatan publik di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Matinya pilar demokrasi itu dapat dilihat dari aspek politik, hukum, ekonomi, sampai soal pemerintahan daerah. Yang tersisa dari kehidupan demokrasi kita hanya bayangan semu. Simbol dan aksesori yang tidak lagi memiliki ruh demokrasi. Peristiwa paling dekat yang menyedihkan dalam sorotan publik adalah pelemahan, pembusukan dan penghancuran terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari dalam. KPK adalah satu diantara produk reformasi ‘98. Buah dari perjuangan panjang untuk membersihkan negeri dari anasir-anasir keruntuhan oleh kleptomania, oligarki dan konglomerat hitam yang berlakon dalam aneka peran kenegaraan. Peblik negeri ini dibuat terkaget-kabet. Bagaimana mungkin orang-orang yang telah mewakafkan dirinya di lembaga anti rasuah tersebut berpuluh tahun, namun tiba-tiba saja akan disingkirkan atas nama tes wawasan kebangsaan? Kok ada masih yang meragukan kesetiaaan dan jiwa merah putih anak-anak negeri yang hebat, berkelas dan to markotop dalam hala pemberantasan korupsi tersebut? Padahal baru beberapa bulan kemarin mencokok dua menteri anggota kabinet Jokowi, Edhy Prabowo, Juliari Peter Batubara Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Senin kemarin mereka kembali menangkap Bupati Nganjuk dan OTT. Radar nurani kita menangkap, ada bongkahan kegeraman yang menggunung. Bergudang kemarahan dan kekecewaan publik menyaksikan semua drama politik yang picik dan primitif terjadi di depan mata dengan telanjang. Peristiwa-peristiwa ini justru terlihat ada dalam rangkaian cerita dan skenario panjang dan rapih. Kemunduran demokrasi, bahkan terjadi secara konstitusional. Konsiderasi atas sebagai stempel lembaga perwakilan rakyat. Hal itu terang benderang tercermin dari beberapa pembentukan regulasi. Seperti UU KPK, UU Minerba, dan UU Cipta Kerja. Bukan saja tidak mencerminkan prinsip antikorupsi. Namun juga mengabaikan partisipasi publik. Padahal, ini adalah elemen esensial dalam sebuah proses legislasi. UU KPK mempersempit ruang gerak KPK. UU Minerba melanggengkan pengerukan kekayaan sumber daya alam atas nama investasi. UU Cipta Kerja berimplikasi ke berbagai sektor. Seperti persoalan perburuhan, lingkungan hidup, agraria, hingga memperparah liberalisasi sektor perdagangan. Juga menginjak-injak Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat adat. Kita tahu, dan dapat menangkap situasi kebatinan publik terkait problematika kebangsaan tersebut. Banyak yang gregetan. Hanya saja, ketakutan menyampaikan aspirasi, lantas mengunci diri. Menjauh dari ruang-ruang artikulasi berpendapat. Seperti yang terjadi pada Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana. Pasalnya, jerat kriminalisasi hingga jebakan UU ITE mengintai setiap saat. Menghadapi situasi yang seperti ini, publik merindukan tampilnya figur-figur kuat yang secara representatif mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Kekosongan tersebut, kita harapkan dapat diisi oleh sosok seperti La Nyalla, Jenderal Gatot, Rizal Ramli dan tokoh-tokoh vokal lainnya. Mereka yang siap menjadi penyambung lidah rakyat, sebagaimana ungkapan yang dipopulerkan oleh Bung Karno. Namun, kita juga harus realistis. Menjadi jembatan untuk aspirasi rakyat, tentu saja hanya akan efektif jika dilakukan dalam koridor instrumen struktural negara. Artinya, ada mekanisme politik yang harus dilalui oleh mereka yang dapat kita pegang komitmennya untuk membangun bangsa. Yaitu melalui proses kontestasi elektoral. Pemilihan Presiden (Pilpres) tempatnya. Persoalannya, mekanisme elektoral saat ini dirancang super eksklusif oleh oligarki dn konglomerat hitam yang menyandara Partai Politik. Bahkan terkesan rancu dan kontradiktif dengan term-term demokrasi. Sistem elektoral didesain menutup peluang banyak figur yang kredibel, berintegritas dan punya kapasitas untuk maju dalam kontestasi bila tidak berasal dari partai politik. Sementara partai-partai saat ini, menurut para pakar politik, cenderung tampil feodal. Lebih feodal dari sistem kerajaan. Nyaris tidak ada lagi parpol yang punya sistem regenerasi dan sirkulasi elit yang sehat. Padahal, parpol kita harapkan menjadi wadah kaderisasi kepemimpinan nasional yang terdepan. Namun harapan itu tampaknya harus dipetieskan dulu. Makanya menjadi sangat tepat langkah DPD jika secara kelembagaan mendorong kembali gagasan untuk menghapus Presidential Threshold (PT). Tujuannya untuk dapat menjaring sebanyak mungkin kandidat presiden yang layak dan potensial. Agar tersaring sebanyak mungkin figur yang paling tepat untuk memimpin negeri ini. Apalagi, banyak kepala daerah berprestasi yang layak untuk diberi ruang. Sebagai artikulator kepentingan masyarakat daerah, DPD idealnya mempelopori upaya untuk membuka jalan yang luas dan lebar untuk figur-figur terbaik dari daerah. Tanpa membuka ruang kontestasi kepemimpinan yang selebar-lebarnya, maka hanya akan muncul kandidat yang itu-itu saja. Kita disuguhi menu lama. Lu lagi, lu lagi, lu lagi. Padahal barangkali barangnya sudah kadaluarsa. Sebaliknya, membuka peluang seluas-luasnya, akan memacu mekanisme meritokrasi yang sebetulnya merupakan fitur seleksi paling ideal dan kompatibel dengan sistem demokrasi. Meritokrasi di level parpol, maupun dalam spektrum lebih luas. Figur yang berhasil dan sukses dari organisasi bisnis, militer, hingga organisasi kemasyarakatan, semua dapat menikmati pesta demokrasi secara gembira. Langkah DPD ini pada akhirnya, akan melahirkan pemimpin yang mumpuni. Pemimpin yang punya kapasitas dan kompetensi untuk mengelola bangsa yang besar ini. Pemimpin yang tidak perlu tunduk dan diatur oleh kekuatan-kekuatan oligarki dan konglomerat hitam yang menjadi sumber utama malapetaka kerusakan bangsa ini. (habis). Penulis adalah Senator DPD RI.
Ustad Tengku Zulkarnain: Bintang ILC Yang Cerdas dan Tegas
by Asyari Usman Medan, FNN - Selesai berbuka puasa darurat di satu tempat dan sholat magrib, saya melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Sekitar 15 menit berlalu, istri menelefon. "Abang di mana?” "Masih di jalan. Sudah dekat.” "Ada berita sedih Bang. Ustad Tengku Zulkarnain meninggal. Satu per satu dipanggil,” kata si istri yang kemudian terisak-isak sambil menutup telefon. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un!s Ustadz yang berdarah Tionghoa ini menghembuskan nafas terakhir tak lama setelah selesai azan magrib, Senin, 28 Ramadan 1442 (10 Mei 2021). Di RS Tabrani, Pekanbaru Wajar istri saya bersedih. Dia merasa kehilangan besar. Dia senang kalau Ustad Tengku (UT) tampil di ILC (Indonesia Lawyers Club). Berani. Argumentatif. Tegas dan lugas. Di ILC, UT selalu memberikan jawaban yang tak tak terbantah. Kadang membuat lawan terpojok. Beliau bisa menjaga diri untuk tetap ‘cool’ bila diserang lawan. Ustad Tengku adalah salah seorang dari sedikit ulama yang tidak berbelit-belit bila harus mencela kemunkaran dan kezaliman. Dengan gaya khas ‘anak Medan’, Ustad Tengku selalu bisa mematahkan lawan bicara yang membela kezaliman. Kalangan yang disebut “cebongers” dan para buzzer penguasa selalu kepanasan kalau Ustad Tengku merespon suatu peristiwa yang aneh, atau sesuatu yang penuh kejanggalan dan kesewenangan. Di medsos, khususnya Twitter, kicauan Ustad Tengku senantiasa memancing tanggapan yang hiruk-pikuk. Dari yang pro dan yang kontra. Kini, semua itu menjadi catatan sejarah perjuangan intelektualitas Ustad Zul. Dan, umat Islam kembali kehilangan ulama yang berilmu dan memiliki kemampuan luar biasa dalam beradu akal sehat.Selamat jalan Ustad Tengku. Semoga Allah memberikan ridho-Nya untuk semua ikhtiar Ente dalam memberikan pencerahan Dan juga untuk keberanian Ente mengatakan yang benar itu orang tahu, Ente orang baik-baik. Hari, jam, dan detik kepergianmu mengisyaratkan itu. Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id.
POPULER
