ALL CATEGORY
Wisata Setigi, Contoh Keberhasilan Pengelolaan Bekas Tambang
Jakarta, FNN - Bising, polusi, panas, dan kerusakan alam adalah beberapa kata atau hal yang terpikirkan ketika mendengar istilah daerah tambang. Tapi bisa jadi hal tersebut memang nyata, karena mayoritas situasi pertambangan memang bising hingga penuh dengan polusi. Tentang kerusakan alam? sedikit banyak pasti terjadi, tetapi upaya pencegahan dan reboisasi kerap dilakukan sebagai upaya mengembalikan keseimbangan alam. Area bekas tambang selalu menjadi konsentrasi yang dilakukan untuk menyeimbangkan kembali fungsinya. Satu kisah keberhasilan pengelolaan area bekas tambang datang dari timur Jawa. Tepatnya di Kabupaten Gresik, tepatnya Desa Sekapuk. Dengan pengelolaan yang matang dan terkonsep, Desa Sekapuk mampu memberikan nilai tambah dari fungsi bekas tambang kapur, yang di sebelahnya bahkan masih aktif sampai sekarang. Penambahan nilai tersebut dengan memoles tebing bekas tambang kapur, menjadi wisata yang eksotis dan mengundang para pecinta panorama untuk sekadar melukis keindahannya ke dalam perangkat digital. Dari keuntungan wisata Setigi di Desa Sekapuk mampu mengumpulkan pundi uang secara mandiri senilai lebih dari Rp2,5 miliar per tahun. Aktor intelektual di balik pesatnya pendapatan BUMDes tersebut adalah seorang mantan nakhoda, Abdul Halim. Abdul Halim kini menjabat sebagai Kepala Desa Sekapuk. “Misi saya awalnya adalah tidak ingin ada pengangguran di desa saya,” kata Abdul ketika bercerita kepada Antara. Abdul Halim, seorang visioner bagi Desa Sekapuk. Ia tidak pernah berkampanye ataupun bahkan terjun ke jalur politik. Ia menceritakan awalnya area wisata Setigi adalah kumpulan sampah yang menggunung karena tidak terurus bahkan menjadi pembuangan sampah liar hingga bergunung-gunung menutup tebing. Satu ketika, ia mengajak masyarakat desa untuk menjadikan area tersebut bersih dan menjadi tempat wisata. Perlu bertahun-tahun untuk mengajak masyarakat turut peduli. Bahkan, ia juga gagal meyakinkan pemerintah daerah untuk mendapatkan suntikan tambahan anggaran pada awalnya. Tawaran Saham Untuk membentuk wisata yang maksimal tentu saja membutuhkan biaya yang tidak murah, padahal tidak mungkin untuk menguras kas desa. Karena itu Abdul Halim berinisiatif mendirikan badan usaha milik desa (BUMDe)s dengan skema kepemilikan saham bagi para pembeli modal. Sistem bagi hasil ia tawarkan kepada warga yang ingin menyumbangkan modal awal, agar besaran modal dan besaran keuntungan tertata dengan jelas. “Awalnya saya hanya mengajak beberapa orang untuk menyumbangkan dananya, namun lama kelamaan saya mulai memikirkan konsep saham saja, agar tidak memberatkan yang memberikan sumbangan,” kata Abdul. Dari modal masyarakat tersebut Abdul mengolah gunungan sampah yang tertimbun di bekas tambang kapur dan pasir menjadi wisata konsep danau dan tebing sebagai ajang rekreasi dan swafoto. Danau buatan ia sajikan dengan tambahan air terjun di antara celah batuan. Untuk memberikan pengalaman langsung para pengunjung, ia tempatkan sepeda air khas dengan bentuk bebek dan lainnya menjadi salah satu wahana andalan di Wisata Setigi. Nama Setigi memliki kepanjangan Selo Tirto Giri, istana batu kapur merupakan sajian utama dari wisata ini. Setiap sudut nyaris menjadi obyek menarik buat foto. Sedikit, naik ke atas bukit kapur maka pengunjung akan disajikan cakrawala senja yang merayu mata pada sore hari. Hamparan istana kapur lengkap dengan sudut misterinya akan menjadi dimensi sendiri bagi penikmat panorama. Desa Sekapuk, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, juga meraih juara 1 sebagai desa brilian se-Indonesia dalam Program Inkubasi BRIncubator Goes to Desa Brilian. "Alhamdulillah, kami meraih juara 1 se-Indonesia sebagai desa brilian Tahun 2020. Semoga ke depan makin sukses bersama, terima kasih semuanya," ucap Kepala Desa Sekapuk Abdul Halim yang khas dengan gondrong dan jenggot lebatnya. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar. Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, meraih predikat desa brilian se-Indonesia setelah melalui seleksi dari 531 usulan Desa Tangguh dan Inovatif, kemudian diambil 10 desa sebagai Pemenang Desa Brilian 2020. Abdul juga mengatakan bahwa ia akan mengembangkan lagi wisata di kawasan Sekapuk, diantaranya wisata Agro, wisata religi dan juga ekonomi kreatif desa yang siap dikembangkan. Warga sendiri menyambut baik prestasi dan kondisi desanya. Ani selaku sekretaris Kepala Desa Sekapuk mengatakan bangga memiliki desa yang menjadi rujukan wisata. Ia berharap pengembangan selanjutnya adalah warga memiliki usaha penginapan sekitar agar pengunjung bisa menikmati wisata sembari beristirahat di desa tersebut. Pada akhirnya, Pemprov pun terkesima dengan capaian tersebut dan memberikan beberapa apresiasi. Pemprov Jatim membantu pengembangan Desa Wisata Setigi di Desa Sekapuk, Gresik, dengan mengucurkan dana Rp50 juta untuk penguatan ekonomi desa serta solidaritas sosial dan ketahanan masyarakat perdesaan. "Kami berharap ini bisa terus dikembangkan karena areanya masih luas dan bisa ditambah spesifikasi baru serta disulap menjadi lebih indah lagi untuk membantu perekonomian warga," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Khofifah mengatakan lokasi wisata Setigi menjadi contoh karena mengubah area pascatambang menjadi lokasi wisata dan mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat. "Efeknya sangat luar biasa. Keterlibatan RT dan PKK bisa menguatkan ekonomi, penguatan solidaritas sosial, dan penguatan ketahanan bagi masyarakat Desa Sekapuk," katanya. Rencananya, dana pengembangan akan dipakai untuk membangun sejumlah fasilitas tambahan seperti kolam renang, rumah makan, arena out bond, cafe di dalam gua, serta museum.
Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Indonesia
by Imam Shamsi Ali New York, FNN - Satu hal lagi yang bagi saya cukup mengejutkan dari negeri tercinta. Yaitu pembatalan keberangkatan jamaah haji secara totalitàs oleh pemerintah Indonesia. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers Menteri Agama yang disampaikan kemarin, 2 Juni 2021. Pengumuman pembatalan itu menimbulkan reaksi yang ragam dari masyarakat luas. Tentu dengan ragam pula penafsiran, asumsi, bahkan berbagai spekulasi berkembang begitu cepat. Tidak mengagetkan tentunya karena memang kita hidup dalam era keterbukaan informasi yang berkarakter kecepatan (speed). Sebagian menafsirkan bahwa pembatalan itu karena memang Saudi Arabia tidak menerima warga Indonesia yang memakai vaksin Sinovac. Konon Saudi hingga saat ini hanya menerima pendatang yang telah divaksin Pfizer atau Moderna. Sebagian yang lain menafsirkan berdasarkan rumor yang berkembang selama ini bahwa dana haji yang tersimpan di bank-bank akan dipakai sementara untuk pembangunan infra struktur. Sehingga uang muka (DP) pembayaran ONH, untuk hotel misalnya, memang belum ditunaikan oleh pemerintah Indonesia. Pertanyaan memang menukik di sekitar siapa sesungguhnya di balik pembatalan ini. Apakah memang Saudi yang tidak menerima jamaah Haji Indonesia karena alasan tertentu, sehingga pemerintah Indonesia harus membatalkan pemberangkatan jamaah? Atau karena memang Indonesia sendiri yang secara sepihak membatalkan pemberangkatan jamaah di tahun ini? Belakangan kita mendapatkan informasi yang lebih jelas bahwa pembatalan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah Indonesia dengan alasan utama menjaga atau melindungi jamaah Indonesia dari bahaya Pandemi Covid 19. Alasan ini kemudian diperkuat dengan alasan pendukung lainnya. Salah satunya adalah bahwa hingga kini pihak Saudi Arabia belum mengajak pemerintah Indonesia untuk menanda tangani kontrak pengelolaan haji tahun 2021. Sehingga waktu persiapan untuk memberangkatkan jamaah Haji semakin mendesak (sempit). Melihat kepada beberapa argumentasi atau alasan yang disampaikan pemerintah Indonesia (Depag) sejujurnya saya melihatnya sangat lemah, bahkan maaf kalau terasa diada-ada dan dipaksakan. Pertama, masalah menjaga atau melindungi jamaah selama di Saudi dari Covid 19 itu menjadi tanggung jawab pertama dan terutama pihak Saudi. Kalau sekiranya memang akan menimbulkan ancaman terhadap kesehatan/keselamatan jamaah, pastinya Saudi belum akan membuka kesempatan berhaji ini untuk siapa saja. Kenyataannya Saudi membuka kesempatan itu walau dengan pembatasan. Kedua, kalau Indonesia memutuskan pembatalan saat ini karena alasan keselamatan jamaah di Saudi selama haji, kenapa negara-negara lain tidak ada yang melakukan? Bahkan yang saya dengar di saat Covid di Malaysia masih tinggi saat ini justeru negeri jiran itu mendapat tambahan 10.000 quota dari pemerintah Saudi Arabia. Ketiga, kalau alasannya karena pemerintah Indonesia belum diajak membicarakan/menanda tangani kontrak pelaksanan haji hingga kini, sehingga merasa waktu persiapan semakin mendesak juga bukan alasan yang kuat. Emangnya negara-negara lain semua Sudah diajak bicara dengan Saudi? Dan kalau sudah kenapa pemerintah Indonesia saja yang belum diajak? Selain itu kalaupun belum diajak bicara atau menandatangani kontrak pengelolaan haji dengan pihak Saudi, persiapan seharusnya tetap dilakukan. Toh memang itu tugas pemerintah (Depag/Dirjen Haji). Sehingga tidak harus menunggu hingga ada pembicaraan dengan pihak Saudi. Kalau benar bahwa hanya Indonesia yang belum diajak bicara atau menandatangani kontrak pemberangkatan Haji, ini dapat menguatkan kecurigaan jangan-jangan memang ada kewajiban administrasi yang belum diselesaikan oleh pihak Indonesia. Selain itu kita juga dengarkan adanya alasan syar’i (agama) yang disampaikan. Seolah pembatalan ini justified (sah) karena melindungi diri dari marabahaya itu lebih penting dari pelaksanaan ritual. Dalam hal ini “hifzul hayaah” (menjaga kehidupan) didahulukan dari “hifzud diin” (menjaga pelaksanaan agama). Argumentasi ini lemah dan dipertanyakan. Karena sekali kalau kekhawatiran itu ada di Saudi, Kenapa jamaah dari negara lain tidak masuk dalam kategori alasan syar’i ini? Saya agak terkejut dan kecewa ketika tampak MUI mendukung argumentasi ini. Intinya pembatalan ini sangat “insensible” (tidak sensitif). Tidak sensitif dengan perasaan jamaah, yang berharap akan berangkat tahun ini. Bahkan lebih dari itu terasa kurang sensitif dengan wibawa bangsa yang seolah dikesampingkan dalam perhelatan Umat yang paling global ini. Saya sebenarnya berharap bukan pembatalan yang dilakukan. Tapi pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia itu punya suara, didengar, bahkan punya pemikiran-pemikiran dan kontribusi dalam pelaksanaan ibadah haji yang lebih nyaman dan aman. Ibadah Haji adalah ibadah yang menjadi simbolisasi tabiat global keumatan. Memberangkatkan jamaah, walau hanya dalam jumlah terbatas sesuai kapasitas yang yang diperbolehkan, menjadi simbol ikatan global Umat dan wihdah Islamiyah ini. Wallahu a’lam! Penulis adalah Imam Masjid Iskamic Center New York
Gerakan Rakyat Antikorupsi Kalbar Tolak Pelemahan KPK
Pontianak, FNN - Gerakan Rakyat Antikorupsi (Gertak) Kalimantan Barat melakukan Aksi Kamisan di Bundaran Tugu Digulis Untan, Pontianak, untuk menolak adanya dugaan upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bentuk apa pun. "Saat ini kami melaksanakan aksi untuk menjunjung tinggi keadilan sosial bagi masyarakat yang ingin sekali korupsi bisa dilenyapkan dari Indonesia, serta kami juga menyampaikan tuntutan menolak upaya pelemahan KPK dan menuntut komitmen Presiden dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia," kata Korlap Gertak, Jimmy Abraham, di Pontianak, Kamis. Dalam aksinya, Gertak Kalbar menuntut atau menolak upaya pelemahan KPK, menuntut komitmen Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi, menuntut Ketua KPK menghentikan polemik internal dan fokus pada pencegahan, dan menghentikan kongkalikong politisi-KPK. "Kami dengan tegas menuntut dan menolak pelemahan KPK, karena secara internal dan eksternal akan memukul mundur upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," katanya. Dia mengatakan TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) merupakan tes yang jelas hasilnya mengundang permasalahan di publik, orang yang disingkirkan adalah mereka yang berusaha memberantas korupsi. "Jelas TWK tersebut merupakan tes yang menyingkirkan mereka yang berusaha memberantas korupsi, jumlah kasus yang ditangani datanya yang kami lihat di media yakni sebanyak 75 Pegawai KPK yang hari ini dikategorikan merah," ujar dia. Ia juga mengatakan saat ini KPK sedang mengalami permasalahan yang cukup pelik, mulai dari revisi UU KPK, isu rasisme dan gelombang aksi mahasiswa yang bertubi-tubi hingga saat ini ada 75 Pegawai KPK yang diuji dengan TWK, yang disinyalir menjadi metode aksi bersih-bersih dari oknum yang gerah dengan lembaga antirasuah itu. Hal tersebut dikarenakan adanya jalur eksternal menuju internal KPK dengan pelemahan demokrasi yang dilakukan menggunakan selubung legal formal, katanya lagi. "Setelah kalangan legislatif dan eksekutif menutup telinga dari teriakan penolakan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019, kini dihadapkan dampak revisi tersebut yang menimbulkan karut-marut Tes Wawasan Kebangsaan. Kini selubung legal formal kian tebal membelit langkah kaki para penegak hukum di KPK," katanya lagi. Dia menambahkan, aksi mereka tersebut merupakan komitmen solidaritas dengan tetap melihat perkembangan kasus dan isu yang ada di KPK, jika persoalan tersebut masih terus terjadi, Gertak Kalbar tetap berkomitmen dan mengawal dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia. (ant)
Gugus Tugas Papua UGM Usulkan Reinstrumentasi Otsus Papua
Yogyakarta, FNN - Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP-UGM) mengusulkan reinstrumentasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua mempertimbangkan masalah Papua yang dinilai pelik dan khusus. Ketua Gugus Tugas Papua UGM, Bambang Purwoko melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Kamis, menyebut ada tiga hal penting terkait usulan reinstrumentasi UU Otsus Papua. "Pertama, perluasan jangkauan otonomi khusus Papua hingga ke tingkat kabupaten/kota. Penyempurnaan ini penting untuk menjawab masalah otonomi khusus yang selama ini masih bersifat umum," kata dia. Menurut Bambang, perluasan jangkauan Otsus Papua penting untuk memastikan agar program itu dapat dirasakan oleh masyarakat hingga ke tingkat kampung. Kedua, lanjut Bambang, pengaturan penggunaan dana otsus agar bisa dinikmati masyarakat Papua. Caranya, disalurkan secara langsung kepada orang asli Papua (OAP) dalam bentuk Kartu Dana Otsus. "Kartu ini hanya bisa digunakan oleh OAP untuk belanja pendidikan, kesehatan, kebutuhan pangan, dan bahan bangunan perumahan," kata dia. Terkait pengaturan aspek keuangan, Bambang menekankan hendaknya UU Otsus juga mengatur pemanfaatan Dana Desa dan belanja Kementerian/Lembaga agar dilakukan secara sinergis dan terkoordinasi untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ketiga, regulasi pengaturan pemekaran di Papua, baik provinsi maupun kabupaten/kota, kata dia, harus dibuat lebih spesifik. Menurut dia, pemekaran harus ditempatkan sebagai strategi percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, redistribusi kesejahteraan sosial, memuliakan adat, dan mengangkat harkat dan martabat OAP. "Pembentukan DOB (daerah otonomi baru) juga harus diikuti dengan penegasan Perdasus untuk menjamin adanya rekognisi, proteksi, afirmasi, dan akselerasi terhadap OAP," kata Bambang. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Bambang Purwoko dalam Rapat Dengar Pendapat Umum DPR RI terkait perubahan kedua atas UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pada Kamis (3/6). Bambang juga menekankan pentingnya pengawalan yang serius pada berbagai level, baik yang bersifat sistemik, manajerial, maupun teknis-operasional agar revisi UU Otsus Papua dapat membawa manfaat untuk kemajuan Papua. Ia menilai Otonomi Khusus Papua yang sudah berjalan 20 tahun masih menyisakan setumpuk keterbatasan. Di bidang politik, menurut dia, belum berjalan kebijakan tentang lambang daerah dan simbol kultural, pembentukan partai politik, pembentukan pengadilan HAM, pembentukan KKR, dan pengakuan peradilan adat. "Di bidang pemerintahan, Otsus tidak sepenuhnya memberikan kewenangan khusus. Banyak kebijakan lain yang melemahkan atau justru bertentangan dengan UU Otsus Papua. Otsus juga hanya memberikan kewenangan ke provinsi, tidak ke kabupaten/kota," tutur Bambang. Kemudian di bidang keamanan, Bambang menyebutkan jika Papua masih diselimuti konflik yang tidak pernah terselesaikan secara tuntas. Jumlah kasus kekerasan di Papua, menurut dia, bahkan terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Sementara di bidang ekonomi, lanjutnya, kesempatan OAP untuk mendapatkan pekerjaan dan akesesibilitas sumber ekonomi hilang lantaran posisi tersebut diambil pendatang. Kondisi tersebut juga masih diperparah setumpuk persoalan keuangan daerah yaitu ketergantungan dana otsus serta rendahnya tata kelola keuangan daerah. Pada kesempatan itu, Bambang juga menekankan pentingnya instrumen khusus untuk mengatasi persoalan Papua yang pelik dan khusus. penyempurnaan UU Otsus Papua sangat mendesak sebagai solusi persoalan Papua. "Hal ini juga penting dimaknai sebagai ikhtiar mempertemukan agenda nasional dan daerah yang dengan semangat perubahan dan perbaikan pada level individu dan agen-agen pelaksananya," katanya. Bambang turut menekankan pentingnya penyempurnaan UU Otsus Papua yang dapat menyentuh dan menuntaskan persoalan mendasar yang selama ini dianggap sebagai sumber masalah. Misalnya, terkait ketidakjelasan batas kewenangan antartingkatan pemerintahan serta penuntasan kebijakan rekognisi, proteksi, afirmasi, dan akselerasi. (ant)
DPRD Banten Ingatkan Mundurnya 20 Pejabat Dinkes Tak Ganggu Pelayanan
Serang, FNN - DPRD Banten meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten segera mengambil langkah-langkah sebagai upaya antisipasi, jangan sampai mundurnya 20 pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten bisa mengganggu pelayanan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. "Kalau memang itu benar-benar mundur dari jabatannya, Pemprov Banten segera mencari untuk penggantinya. Jangan sampai pelayanan masyarakat terganggu gara-gara persoalan ini. Apalagi saat ini Dinkes yang memiliki peranan penting di tengah pandemi COVID-19," kata Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prayogo, di Serang, Kamis. Budi mengatakan, DPRD Banten meminta Pemprov Banten untuk segera menyelesaikan persoalan yang terjadi saat ini, terutama berkaitan dengan pelayanan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 oleh Dinkes Banten. "Ya kalau memang dinonjobkan, segera mencari pejabat baru. Karena tidak mungkin program berjalan kalau tidak ada pejabatnya yang melaksanakan. Apalagi situasi saat ini masih pandemi," kata politisi PKS ini pula. Budi juga meminta ke depan agar pejabat di Dinkes Banten khususnya, membangun komunikasi yang baik antarpimpinan dengan bawahan, sehingga tercipta suasana organisasi dan kerja sama yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekda Provinsi Banten Al Muktabar megatakan, pihaknya sudah meminta keterangan 20 pejabat yang menyatakan mengundurkan diri. Pihaknya sudah mendapatkan berbagai informasi serta alasan-alasan para pejabat tersebut mengundurkan diri. "Mereka alasannya berbeda-beda. Ini sedang kami analisa dan segera disampaikan kepada Pak Gubernur sebagai pejabat pembina kepegawaian di lingkungan Provinsi Banten," kata Al Muktabar. Menurutnya, keputusan untuk mundur sebagai pejabat adalah hak individu, karena memang ada aturan yang mengatur itu. Namun demikian, karena ini diajukan secara kolektif, maka pihakanya melakukan kroscek atau klarifikasi kepada masing-masing pejabat tersebut mengenai alasan mundurnya dari jabatan saat ini. (ant)
Indonesia Ingatkan Kembali Pentingnya "Paris Rule Book" Jelang COP26
Jakarta, FNN - Indonesia mengingatkan kembali perihal pentingnya penyelesaian “Paris Rule Book” guna menyukseskan perundingan iklim Conference of Parties 26 (COP26) di Glasgow, Inggris, pada 1-12 November 2021. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanthi selaku National Focal Point untuk UNFCCC Indonesia dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis, menyampaikan isu-isu krusial dibahas pada Bonn Climate Change Conference (BCCC) sebelum pelaksanaan COP26, antara lain penyelesaian Paris Rule Book, yakni pengaturan teknis Artikel 6 Pemufakatan Paris (Article 6 of the Paris Agreement). Selanjutnya, ia mengatakan terkait operasionalisasi pemenuhan sukarela yang ditentukan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) melalui mekanisme pasar dan non-pasar. Lalu isu krusial lainnya transparansi dalam penyusunan kerangka pelaporan aksi dan dukungan di bawah Pemusakatan Paris (Paris Agreement), kerangka waktu umum untuk NDC, inventarisasi global, dan pendanaan untuk adaptasi. Secara lebih detil, Laksmi mengatakan Indonesia mendorong finalisasi pembahasan agenda Article 6 Paris Agreement. Lalu mendorong pernyataan common time frame NDC dalam siklus 10 tahun dengan review pada tahun ke-5, dan juga mendorong agar pertemuan ini menjadi kesempatan untuk menguraikan modalitas terkait Common Reporting Table (CRT) untuk Inventarisasi GRK dan Common Reporting Format (CRF) untuk kemajuan dan dukungan NDC dalam agenda kerangka transparansi. Selanjutnya Indonesia juga menekankan agar komitmen negara maju dalam memobilisasi 100 miliar dolar AS setiap tahun sampai dengan tahun 2020 secara akuntabel, memadai, dan transparan dan menjadi dua kali lipat pada tahun 2025. Kemudian menekankan pentingnya elemen adaptasi yang harus diperlakukan secara seimbang dengan mitigasi dalam mengimplementasikan Pemufakatan Paris, dan mempercepat implementasi Koronivia Joint Work on Agriculture. Pelaksanaan BCCC atau dikenal dengan pertemuan Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) dan Subsidiary Body for Implementation (SBI) pada 2021 ini dinamai 2021 May-June Climate Change Conference. Pertemuan tersebut akan bersifat informal dan tidak ada pengambilan keputusan formal hingga Para Negara Pihak bertemu atau menghadiri pertemuan secara in-person kembali. Secara substansi, agenda pertemuan kali ini merefleksikan mandat yang harus dilaksanakan pada 2020 dan 2021 dan menyiapkan modalitas untuk perundingan COP 26 UNFCCC di Glasgow. Presiden COP 26 Alok Sharma dalam kesempatan yang sama mengatakan dunia sedang mengamati isu tersebut dan mendorong para pihak untuk menggunakan sesi BCCC untuk menghasilkan draft teks untuk dibawa ke COP26 untuk finalisasi dan adopsi. (ant)
NASA Siapkan Dua Misi untuk Pahami Kondisi Iklim Venus
Jakarta, FNN - NASA menyiapkan dua misi mereka, DAVINCI+ dan VERITAS untuk memahami bagaimana kondisi iklim Planet Venus dapat berubah seperti "neraka" padahal memiliki banyak kesamaan karakteristik seperti Bumi. “Kami menghidupkan kembali program sains planet kami dengan eksplorasi intens dunia yang belum pernah dikunjungi NASA selama lebih dari 30 tahun,” kata Administrator Asosiasi untuk Sains NASA Thomas Zurbuchen dalam keterangan pers dikutip dari situs NASA, Kamis (3/6). Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional milik Amerika Serikat itu memilih misi Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging (DAVINCI+), yang akan mengukur komposisi atmosfer Planet Venus untuk memahami bagaimana itu terbentuk dan berevolusi, serta menentukan apakah planet tersebut pernah memiliki laut. Selain itu, mereka juga akan menjalankan misi Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography dan Spectroscopy (VERITAS), yang akan memetakan permukaan Venus untuk menentukan sejarah geologi planet dan memahami kenapa itu terbentuk sangat berbeda dengan Bumi. NASA memberikan sekitar 500 juta dolar untuk pengembangan setiap misi tersebut. Masing-masing diharapkan dapat diluncurkan dalam jangka waktu 2028-2030. Zurbuchen mengatakan mereka menggunakan teknologi mutakhir yang telah dikembangkan dan disempurnakan NASA selama bertahun-tahun dalam misi dan program teknologi untuk memahami bagaimana planet yang mirip Bumi tersebut kini menjadi "rumah kaca". Misi tersebut bukan hanya memahami evolusi planet dan kelayakhuniannya di Tata Surya, tetapi lebih dari batasan itu hingga ke ekstrasurya, arena penelitian yang menarik dan baru muncul untuk NASA. Ilmuwan Program Discovery NASA Tom Wagner mengatakan mengejutkan bagaimana sedikit sekali mengetahui tentang Venus, tetapi hasil kombinasi dari misi tersebut akan memberitahu tentang planet tersebut dari mulai awan di langitnya hingga gunung-gungung api di permukaan hingga ke inti planet tersebut. "Itu akan seperti kita menemukan kembali planet tersebut," ujar Wagner. (ant)
Dolar Naik ke Level Tertinggi Tiga Minggu Terakhir
New York, FNN - Dolar AS naik ke level tertinggi tiga minggu pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), didukung data pekerjaan AS yang lebih kuat dari perkiraan yang menunjukkan pasar tenaga kerja membaik dan memperkuat tanda-tanda bahwa ekonomi terbesar di dunia itu sedang menuju pemulihan dari krisis pandemi Covid-19. Greenback, yang sudah berada pada pijakan kuat menjelang laporan klaim pengangguran dan dan penggajian (payrolls) swasta, naik ke puncak tiga minggu terhadap euro dan ke tertinggi dua bulan terhadap yen. Angka penggajian swasta AS meningkat 978.000 pekerjaan pada Mei. Laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP menunjukkan, kenaikan terbesar sejak Juni 2020. Para ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan angka penggajian swasta akan meningkat 650.000 pekerjaan. Pada saat yang sama, klaim pengangguran awal AS turun di bawah 400.000 minggu lalu untuk pertama kalinya sejak pandemi dimulai lebih dari setahun yang lalu. “Anda telah mendapat keuntungan dolar AS karena ekonomi di baliknya tampaknya keluar dari mode pandemi dan sekarang indikator memberi kita tanda-tanda momentum yang jelas,” kata Juan Perez, ahli strategi dan pedagang valas di Tempus Inc di Washington. Pedagang juga menunggu laporan data penggajian nonpertanian AS untuk Mei, yang akan dirilis pada Jumat waktu setempat, yang dapat mengatur nada pada pertemuan Federal Reserve bulan ini. Konsensus perkiraan para ekonom Wall Street untuk angka penggajian nonpertanian AS adalah 650.000 pekerjaan baru AS bulan lalu. “Keadaan pasar tenaga kerja AS tetap lebih tidak pasti dan tidak stabil dari biasanya karena muncul dari gangguan pandemi COVID yang belum pernah terjadi sebelumnya,” Matt Weller, kepala riset pasar global di FOREX.com dan City Index, mengatakan dalam sebuah catatan penelitian. “Fluktuasi bulan ke bulan dalam laporan ini sangat sulit diprediksi, jadi kami tidak akan memasukkan terlalu banyak perkiraan ke dalam perkiraan apa pun,” tambah Weller. Dalam perdagangan sore, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang, naik 0,7 persen menjadi 90,5040. Indeks mencapai tertinggi tiga minggu di 90,554 dan menemukan dukungan kuat di sekitar 89,946 dalam sesi terakhir setelah jatuh 2,0 persen pada April dan 1,6 persen lebih lanjut pada Mei. Euro, sementara itu, melemah 0,7 persen terhadap dolar menjadi 1,2123 dolar AS, setelah sebelumnya meluncur ke level terendah tiga minggu di 1,2118 dolar AS. Terhadap yen, dolar naik 0,6 persen menjadi 110,245 yen. Sebelumnya, greenback naik ke tertinggi dua bulan di 110,315 yen. The Fed juga mulai mengendurkan beberapa pembelian asetnya, yang menurut beberapa analis kemungkinan merupakan langkah pendahulu bank sentral yang akhirnya mengurangi pelonggaran kuantitatifnya. Pada Kamis (3/6/2021), The Fed New York mengatakan akan mulai secara bertahap menjual portofolio ETF (exchange-traded funds atau reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek) yang berinvestasi dalam obligasi korporasi pada 7 Juni, langkah pertama dalam melepas kepemilikan obligasi korporasi yang diperoleh selama pandemi. Dalam berita mata uang lainnya, Rusia mengumumkan akan sepenuhnya menghapus aset dolar AS dari National Wealth Fund (NWF), sambil meningkatkan pangsa euro, yuan China, dan emas, menurut Menteri Keuangan Anton Siluanov pada Kamis (3/6/2021). Perubahan diharapkan dalam waktu satu bulan. Langkah itu tidak memiliki dampak langsung pada mata uang. (ant).
Hipertensi Rentan Terpapar Covid-19
Jakarta, FNN - Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Badai Bhatara Tiksnadi menjelaskan alasan mereka dengan penyakit tak terkontrol rentan terkena COVID-19. "COVID-19 mudah menyerang orang dengan sistem imun lemah dan tekanan darah yang tinggi terutama kondisi yang menahun akan melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi tidak sanggup menghadapi infeksi virus dan akhirnya terkena COVID-19," ujar dia dalam webinar kesehatan, Kamis. Badai mengatakan, data Satgas COVID-19 menunjukkan dari sekitar 1400-an pasien COVID-19, sebanyak 50 persen di antaranya mengalami hipertensi. Penyakit terkait tekanan darah di atas 140/90 mmHg ini bahkan menjadi komorbid terbanyak pada kasus COVID-19, diikuti obesitas, diabetes dan penyakit jantung. Pasien yang tekanan darahnya tidak terkontrol atau tidak diobati akan berisiko mengalami COVID-19 berat dan komplikasi dibandingkan mereka yang terkontrol. Kemudian, mereka bersama dengan penyandang penyakit jantung, diabetes, masalah ginjal dan obesitas juga mengalami angka kesakitan dan kematian yang tinggi akibat COVID-19. "Menurut pemantauan dan data, perburukan sangat cepat itu pada populasi ini. Data dari China, sekitar 2,7 kali lipat lebih tinggi (risiko perburukan) pada pasien risiko gemuk, hipertensi dan diabetes. Semakin banyak punya faktor risiko itu kemungkinan kematiannya semakin tinggi, kemungkinan alat bantu napas hingga 2 kali lipat," kata Badai yang merupakan salah satu dokter dari RSUD Dr. Hasan Sadikin, Bandung itu. Lalu apa yang bisa dilakukan bila pasien hipertensi terkena COVID-19? Badai menyarankan mereka tetap meminum obat sesuai petunjuk dokter, mengendalikan penyakit hipertensi mereka dan melakukan protokol kesehatan 5M yakni mengenakan masker, mencuci tangan rutin, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Terkait vaksin COVID-19, pasien hipertensi boleh divaksin asalkan tekanan darahnya di bawah 180/110 mmHg, tekanan darah stabil atau terkontrol dan tidak ada keluhan apapun. Hipertensi, saat tekanan darah di atas 140/90 mmHg awalnya tidak bergejala sehingga terkadang tak disadari. Penyakit ini baru bergejala setelah menyerang organ penting seperti pada otak bila stroke, jantung apabila terkena serangan jantung dan pembuluh darah yang menyumbat. Badai mengingatkan Anda agar jangan sampai terkena hipertensi dengan melakukan sejumlah pencegahan salah satunya menerapkan gaya hidup sehat. "Ini tidak bisa kembali. Makanya mencegah itu penting dan bukan hanya buat kita, kalau sudah stroke yang menderita anak, keluarga kita. Kalau serangan jantung fatal, tiba-tiba meninggal, siapa yang mencari nafkah. Tolong cegah, cegah, cegah itu sangat penting," demikian kata Badai. (ant)
Harga Minyak Sedikit Terkikis Setelah Laporan Persediaan AS Beragam
New York, FNN - Harga minyak turun tipis pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), setelah mencatat kenaikan dua hari berturut-turut yang membawa minyak berjangka ke level tertinggi dalam setahun. Stok minyak mentah mingguan AS turun tajam sementara persediaan bahan bakar naik lebih besar dari yang diperkirakan. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Agustus, turun 4 sen menjadi menetap di 71,31 dolar AS per barel, setelah menyentuh level tertinggi sejak Mei 2019 di awal sesi. Sehari sebelumnya, Brent melonjak 1,6 persen. Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Juli kehilangan 2 sen, menjadi ditutup pada 68,81 dolar AS per barel. Harga WTI sempat naik ke tertinggi sesi 69,40 dolar AS, level terkuat sejak Oktober 2018, setelah naik 1,5 persen di sesi sebelumnya. Persediaan minyak mentah AS turun 5,1 juta barel pekan lalu, dibandingkan dengan ekspektasi penurunan 2,4 juta barel, sementara stok bensin meningkat 1,5 juta barel dan persediaan sulingan melonjak 3,7 juta barel. "Mereka membakar banyak minyak mentah, dan kami telah meningkatkan bensin dan sulingan," kata Bob Yawger, direktur energi berjangka di Mizuho di New York. "Anda tidak ingin membakar minyak mentah sebanyak itu dan kemudian pelanggan tidak menginginkannya." Permintaan bensin melonjak bulan lalu karena pembelian panik setelah penutupan Colonial Pipeline, lini produk olahan terbesar AS, yang berarti pengemudi cenderung tidak perlu mengisi tangki mereka selama akhir pekan Memorial Day, awal puncak musim mengemudi musim panas. "Permintaan bensin turun dari minggu ke minggu yang mungkin mengecewakan beberapa orang, tetapi masih solid," kata Phil Flynn, analis senior di Price Futures Group di Chicago. Harga minyak telah meningkat dalam beberapa hari terakhir karena ekspektasi, termasuk Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, bahwa permintaan minyak akan melebihi pasokan pada paruh kedua tahun ini. OPEC+ sepakat pada Selasa (1/6/2021) untuk melanjutkan rencana mengurangi pembatasan pasokan hingga Juli, memberikan dorongan terhadap harga minyak, untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi. Pertemuan OPEC+ berlangsung 20 menit, tercepat dalam sejarah grup, menunjukkan kepatuhan yang kuat di antara anggota dan keyakinan bahwa permintaan akan pulih setelah pandemi COVID-19 menunjukkan tanda-tanda mereda. Juga mendukung harga adalah perlambatan dalam pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran mengenai program nuklir Teheran, yang mengurangi harapan untuk kembalinya pasokan minyak Iran ke pasar tahun ini. (ant)
POPULER
