ALL CATEGORY
Penanganan Kasus Jiwasraya Berdampak pada Pasar Modal
Jakarta, FNN - Lokataru Kantor Hukum dan HAM menilai penegakan hukum yang agresif dalam kasus gagal bayar Jiwasraya ternyata berdampak terhadap kondisi pasar modal di dalam negeri. Direktur Eksekutif Lokataru Kantor Hukum dan HAM, Haris Azhar dalam rilis laporan berjudul "Penegakan Hukum yang Mengganggu Roda Perekonomian: Kasus Jiwasraya dan Dampaknya Terhadap Pasar Modal Indonesia" diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan dampak terbesar dari kasus Jiwasraya bukan pada penurunan nilai IHSG. Melainkan, dampaknya pada menyusutnya jumlah transaksi di pasar modal, baik yang dilakukan oleh investor institusi maupun investor ritel. "Begitu juga dengan frekuensi transaksi harian di bursa yang turut melambat," kata dia. Lewat laporan Lokataru itu, lanjut Haris, diketahui bahwa sebelum dinyatakan gagal bayar, Jiwasraya memiliki cadangan dana yang mumpuni. Justru katanya ketika dinyatakan gagal bayar, cadangan dana tersebut mengalami pembekuan, tidak bisa digunakan, dan akhirnya nasabah serta pihak ketiga tidak bisa mengakses hak mereka. Haris menambahkan bahwa laporan itu juga mengungkap sejumlah kejanggalan yang masih tersisa setelah pengungkapan kasus tersebut. "Pertama, pada saat diumumkan gagal bayar, Jiwasraya sebenarnya masih memiliki aset tunai yang lebih dari cukup untuk membayar klaim jatuh tempo tersebut," kata dia. Kedua, guliran pernyataan lebih deras dan mendahului dari pada penyelesaian skema bisnis untuk melindungi hak pihak ketiga, nasabah dan lainnya. Penawaran penyelesaian skema bisnis baru muncul belakangan, itu tanpa melibatkan, cara dan kepentingan, para nasabahnya. Ketiga, lanjut Haris, akibat pernyataan gagal bayar, memunculkan market chaotic, terutama para pemegang saham Jiwasraya berbondong-bondong mulai menarik dananya. Selain itu, pada saat yang sama tidak ada lagi nasabah baru yang mau membeli produk asuransi Jiwasraya. Keempat, gagal bayar dijadikan kasus pidana korupsi, yang kemudian ditangani oleh Kejaksaan Agung. Penahanan pada sejumlah nama, justru memperburuk kondisi pasar saham bukan hanya Jiwasraya, antusiasme pasar modal menurun. Lebih lanjut, Lokataru menilai penyelesaian yang berlarut-larut kendati perseroan memiliki kas yang cukup untuk membayar kewajiban kepada para pemegang polis telah mengganggu kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun. Setelah kasus menyeruak, hampir seluruh pemegang polis yang ada tidak bersedia memperpanjang kontrak asuransinya. Bahkan, pemegang polis untuk kontrak berjalan pun ikut-ikutan mengakhiri kontrak. "Alih-alih mengupayakan kembalinya uang nasabah, proses pengungkapan dan penegakan hukum justru menyebabkan utang klaim yang terus berlarut-larut, sehingga malah mempercepat runtuhnya kredibilitas Jiwasraya di mata nasabahnya, yang kemudian merembet pada terganggunya kinerja pasar saham Indonesia," ujarnya. (ant)
ICW Laporkan Firli Bahuri ke Bareskrim Polri
Jakarta, FNN - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ke Bareskrim Polri atas dugaan penerimaan gratifikasi, Kamis. Tiga orang perwakilan ICW tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, sekitar pukul 11.25 WIB, membawa satu bundel berkas bersampul biru bertulis "Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Firli Bahuri selaku Ketua KPK RI". Ketiga perwakilan ICW tersebut diwakili Kurnia Ramadhana dan Wana Alamsyah selaku peneliti ICW. Saat dugaan korupsi apa yang dilaporkan, para peneliti ICW mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan keterangan setelah mereka memasukkan laporan ke Bareskrim Polri. "Nanti saja setelah laporan, ya," kata Kurnia Ramadhana, peneliti ICW. Sebelumnya, ICW mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengirimkan surat permohonan kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo perihal permintaan penarikan atau pemberhentian Ketua KPK Konjen Pol. Firli Bahuri sebagai anggota Polri, Selasa (25/5). Ada beberapa laporan atau kejadian terkait dengan Firli yang disampaikan dalam surat permohonan itu, yakni pertama pada tahun 2020, ada kasus pengembalian paksa Kompol Rossa Purbobekti. Laporan yang kedua ada kasus pelanggaran etik yang bersangkutan saat mengendarai helikopter mewah. Ketiga, lanjut dia, yang paling fatal terkait dengan tes wawasan kebangsaan yang mengakibatkan 75 pegawai KPK dinonaktifkan. (ant)
Harga Emas Anjlok USD 36,6 Menyusul Penguatan "Greenback"
Chicago, FNN - Harga emas tergelincir pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena data pekerjaan dan sektor jasa AS yang lebih baik dari perkiraan mengangkat dolar lebih tinggi. Kondisi tersebut juga mendorong ekspektasi bahwa data ekonomi yang kuat dapat memicu kembali pembicaraan tapering (pengurangan pembelian obligasi) dari Federal Reserve. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, anjlok 36,6 dolar AS atau 1,92 persen, menjadi ditutup pada 1.873,30 dolar AS per ounce. Sehari sebelumnya, Rabu (2/6/2021), emas berjangka menguat 4,9 dolar AS atau 0,26 persen menjadi 1.909,90 dolar AS per ounce. Emas berjangka turun tipis 30 sen atau 0,02 persen menjadi 1.905 dolar AS pada Selasa (1/6/2021), setelah meningkat 6,8 dolar AS atau 0,36 persen menjadi 1.905,30 dolar AS pada Jumat (28/5/2021), dan merosot 5,3 dolar AS atau 0,28 persen menjadi 1.898,50 dolar AS pada Kamis (27/5/2021). Pasar AS tutup pada Senin (31/5/2021) untuk libur Memorial Day. "Kami keluar dari kesulitan (ekonomi) di sini, data semakin baik, ada beberapa masalah inflasi yang dapat meredam banyak hal, tetapi kami telah berbelok," Bob Haberkorn, ahli strategi pasar senior di RJO Futures, mengatakan. “Data yang lebih baik dari perkiraan telah membuat para pedagang bertahan. Mereka sedang mempersiapkan kemungkinan pernyataan dari Federal Reserve tentang tapering atau suku bunga yang lebih tinggi, meskipun tidak segera." Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya naik 0,7 persen, membuat emas mahal bagi pemegang mata uang lainnya, sementara imbal hasil obligasi pemerintah AS juga menguat. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pada Kamis (3/6/2021) bahwa klaim pengangguran mingguan baru AS turun 20.000 menjadi 385.000 dalam pekan yang berakhir 29 Mei. Angka tersebut telah turun untuk minggu kelima berturut-turut, menandakan pemulihan pasar tenaga kerja yang kuat. Sementara pengusaha swasta meningkatkan perekrutan pada Mei, laporan ketenagakerjaan nasional Automatic Data Processing (ADP) menunjukkan. ADP melaporkan 978.000 pekerjaan baru sektor swasta pada Mei, jauh di atas kenaikan 680.000 yang diperkirakan oleh para ekonom. Sementara itu, ukuran aktivitas industri jasa AS meningkat ke rekor tertinggi pada Mei. "Hasil ADP yang jauh lebih kuat dari perkiraan menunjukkan lonjakan serupa dalam daftar gaji besok setelah hasil buruk bulan lalu telah mendorong dolar lebih tinggi dan memicu likuidasi panjang emas di bawah 1.890 dolar AS," kata Tai Wong, kepala perdagangan derivatif logam di BMO. "Dukungan 1.850-60 dolar AS signifikan dan akan bertahan dalam emas." Fokus sekarang beralih ke angka-angka penggajian nonpertanian AS yang akan dirilis pada Jumat waktu setempat. Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 72,7 sen atau 2,58 persen, menjadi ditutup pada 27,477 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli turun 30,2 dolar AS atau 2,53 persen menjadi ditutup pada 1,162,50 dolar AS per ounce. (ant)
BI Kalbar Dukung Semarak Pariwisata, UMKM dan Keuangan Khatulistiwa
Pontianak, FNN - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar mendukung upaya pemerintah memulihkan ekonomi daerah melalui Semarak Pariwisata, UMKM dan Keuangan Khatulistiwa (Saprahan Khatulistiwa) 2021 yang dilgelar pada Juni 2021. “Saprahan Khatulistiwa bentuk kontribusi BI dalam mendorong pemulihan ekonomi Kalbar. Kegiatan ini merupakan sinergi program antara BI bersama pemerintah daerah, Dekranasda se-Kalbar serta pelaku industri,” ujar Kepala Kantor Perwakilan BI Kalbar, Agus Chusaini di Pontianak, Kamis. Kegiatan yang akan dibuka pada 7 Juni 2021 tersebut juga dalam rangkaian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia (GBWI). “Saprahan Khatulistiwa bertujuan untuk mendukung Gernas BBI dan Gernas GWBI yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia dan pagelaran Karya Kreatif Indonesia (KKI) yang merupakan flagship event BI,” ujarnya. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran BI dalam mendorong pemulihan bagi UMKM dan sektor pariwisata antara lain melalui peningkatan kelembagaan, sertifikasi cleanliness, health, safety, environment (CHSE), pelatihan serta menampilkan produk. “Saprahan Khatulistiwa juga akan menjadi kegiatan strategis daerah yang akan dilaksanakan setiap tahun dan menjadi media komunikasi kebijakan BI kepada masyarakat secara optimal,” kata Agus Chusaini. Dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 maka penyelenggaraan rangkaian Saprahan Khatulistiwa 2021 akan dilaksanakan dengan menggunakan konsep hybrid yang mencakup tiga kegiatan utama. Pertama, sebelum kegiatan yakni dengan meningkatkan kepedulian dan menjalin komunikasi para pihak yang terlibat dalam Saprahan Khatulistiwa 2021. “Kegiatan tersebut terdiri atas Gowes QRIS, berbagai lomba wartawan dan masyarakat umum, serta kegiatan komunikasi, talkshow dan press conference,” ujarnya. Kedua, saat kegiatan berlangsung dengan rangkaian kegiatan terdiri dari pembukaan, pameran produk UMKM, webinar pariwisata, sosialisasi dan edukasi UMKM, pelatihan CHSE dan QRIS, penyerahan PSBI, serta pertemuan bisnis UMKM . Pameran terbatas produk UMKM di Pendopo Gubernur Kalbar pada 7-9 Juni 2021. Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan transaksi UMKM, pencapaian target merchant QRIS melalui kerjasama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) di Kalbar serta sosialisasi edukasi cinta bangga paham Rupiah. Pembukaan Saprahan Khatulistiwa akan dilaksanakan pada 7 Juni 2021 yang akan dibuka oleh Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Gubernur Provinsi KALBAR, serta dihadiri oleh Walikota/Bupati & Dekranasda se-Kalbar, Forkopimda, Akademisi, UMKM, industri keuangan, dan masyarakat luas. Kemudian ada pameran Produk UMKM Unggulan Provinsi Kalbar di Ayani Megamall Pontianak pada tanggal pada tanggal 11-24 Juni 2021. Ketiga, setelah kegiatan yang difokuskan pada diseminasi perekonomian dan seminar investasi sebagai upaya mendorong percepatan dan peningkatan investasi di Kalbar. “Investasi penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, melalui seminar tersebut sebagai upaya BI mendorong percepatan investasi sehingga potensi bisa digali secara bersama,” katanya.
Gubernur Kaltim Luncurkan Konsep Blue Economy di Maratua
Samarinda, FNN - Gubernur Kaltim Isran Noor meluncurkan konsep blue economy (ekonomi biru) di perairan Pulau Maratua sebagai bentuk pengembangan pembangunan kepariwisataan di wilayah itu. Peluncuran blue economy yang digagas Tim Percepatan Pengembangan Strategis Kepariwisataan Kepulauan Maratua, itu dihadiri Utusan Khusus Presiden Seychelles untuk ASEAN Nico Barito dan Bupati Berau Sri Juniarsih, di Samarinda, Kamis. Konsep blue economy adalah pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian dan pekerjaan, dan kesehatan ekosistem laut. Gubernur Isran Noor mengatakan, kerja sama yang telah berjalan antara Pemprov Kaltim, Pemkab Berau dan Seychelles terkait pengembangan pembangunan kepariwisataan di Maratua diyakini bisa berkembang dan maju jika tetap dilakukan secara serius. Ia pun berharap sektor pariwisata di Kaltim bisa kembali pulih di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Kerja sama ini sudah dilakukan juga di beberapa daerah di Indonesia, kita berharap semuanya bisa maju dan berkembang. "Di tengah pandemi ini sektor pariwisata sangat terdampak. Kerja sama ini kita juga berharap kepariwisataan di Kaltim, khususnya di Maratua ini bisa bangkit dan perekonomian semakin meningkat," kata Isran Noor. Sementara Utusan Khusus Presiden Seychelles untuk ASEAN, Nico Barito menjelaskan konsep pengelolaan ekonomi biru difokuskan dalam pengelolaan kelautan. Melalui pendekatan pengelolaan pariwisata secara berkelanjutan dengan tujuan pertumbuhan ekonomi. Dengan prinsip keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya dan meminimalkan limbah. "Selama ini di Kaltim konsepnya ekonomi hijau seperti perkebunan, pertambangan jadi sekarang beralih ke laut yang punya potensi besar juga. Karena sebagian besar wilayah di dunia ini didominasi perairan. Jadi mulai ditanamkan konsep ini dalam pengelolaan pariwisata," katanya. Selain itu, diluncurkan proyek percontohan homestay kelas menengah ke atas di Kampung Teluk Harapan dan Kampung Teluk Alulu. Kedua program ini merupakan tindak lanjut kunjungan Tim Percepatan Pengembangan Strategis Kepariwisataan Kepulauan Maratua ke Seychelles pada Maret 2019 dan Desember 2019.
Pemkot dan Polresta Bogor Gelar UMKM Flora Fauna
Bogor, FNN - Kolaborasi antara Polresta Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) cabang Kota Bogor, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor, menyelenggarakan pameran "UMKM Flora dan Fauna" di Kota Bogor. Pameran bertema "Polisi Sahabat UMKM" diselenggarakan pada momentum peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-539, pada 3 Juni 2021 dengan sasaran mendorong UMKM sebagai bagian dari pilar ekonomi kerakyatan, pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, di Kota Bogor, Kamis, mengatakan, pameran "UMKM Flora dan Fauna" ini adalah salah satu langkah dalam membangkitkan UMKM di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. "Pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 sampai saat ini belum berakhir, sehingga harus dilakukan langkah-langkah untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan," katanya. Susatyo Purnomo Condro menuturkan, kegiatan "UMKM Flora dan Fauna" ini tujuannya untuk membangkitkan UMKM di Kota Bogor dalam upaya pemulihan ekonomi kerakyatan. Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengatakan, langkah Polresta Bogor Kota ini merupakan salah satu bentuk dari arahan Presiden Joko Widodo untuk membangkitkan ekonomi rakyat di daerah. "Saya menghargai langkah Polresta Bogor Kota yang bekerja sama dengan instansi lain untuk menyeleggarakan pameran produk UMKM. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa Forkopimda Kota Bogor solid dan kompak," katanya. Menurut Bima Arya, Pemerintah Kota Bogor mendorong agar UMUM di Kota Bogor bisa segera bangkit. "Bukan hanya UMKM Flora dan Fauna, tapi UMKM pada semua bidang," katanya.
Papua Barat Rancang Dokumen Induk Industri Pariwisata
Manokwari, FNN - Pemerintah Provinsi Papua Barat merancang dokumen induk pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak, sebagai satu simpul Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN. Kepala Balitbangda Papua Barat Prof.Dr. Charlie Heatubun, di Manokwari, Kamis, mengatakan bahwa Provinsi Papua Barat yang kaya akan potensi wisata, baru memiliki satu KSPN yang telah berjalan yaitu simpul Sorong-Raja Ampat. Merespon program prioritas nasional ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Papua Barat menggelar seminar dan pengembangan pariwisata terhadap tiga daerah yang akan diusulkan sebagai KSPN Simpul Manokwari-Mansel-Pegaf. "Dengan adanya Inpres Nomor 9 Tahun 2020, maka daerah harus punya terobosan dengan inisiatif, salah satunya potensi pariwisata Papua Barat yang menjanjikan ini perlu didorong sebagai KSPN khususnya simpul Manokwari-Mansel-Pegaf," kata Charlie. Charlie menuturkan, melalui kerjasama dengan mitra pembangunan, Papua Barat sudah punya konsep pengembangan KSPN Simpul Manokwari-Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak ini pun sudah pernah diusulkan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Bappenas. "Usulan KSPN Simpul Manokwari, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak sudah mendapat respon dari Wapres Ma'ruf Amin sebagai Ketua Tim Percepatan pembangunan Papua-Papua Barat. Oleh karenanya sedang menyiapkan dokumen perencanaan dalam pengembangan Simpul ini," katanya. Sementra itu, Asisten III Bidang Admistrasi Umum Setda Papua Barat, Raymond R.H Yap mengakui bahwa Gubernur Papua Barat menginginkan sektor pariwisata menjadi leading sektor di provinsi itu. Baik pariwisata bahari, alam, sejarah dan wisata budaya. "Program KSPN di Papua Barat terdiri dari dua simpul, yakni simpul Sorong-Raja Ampat yang sedang berjalan, dan simpul Manokwari, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak yang sedang didorong dengan menyiapkan rencana induk," kata Raymond. Tiga daerah yang disiapkan sebagai KSPN ini memiliki potensial pariwisata yang unik dan menjanjikan dari sisi ekologi, budaya dan ekonomi. Kabupaten Manokwari disiapkan sebagai museum keanekaragaman hayati dengan pengembangan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Meja, Kabupaten Manokwari Selatan dengan melakukan revitalisasi pabrik cokelat Ransiki, serta Kabupaten Pegunungan Arfak dengan pengembangan potensi wisata danau Anggi. (ant)
ADPM Kuatkan Posisi BUMD Gali Potensi Migas Daerah
Bandung, FNN - Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) M Ridwan Kamil mengatakan BUMD harus dilibatkan dalam mengakselerasi serta menguatkan potensi migas dan energi daerah. “Untuk merumuskan rencana kerja kami di tahun ini dan juga tahun mendatang organisasi ADPMET akan memperjuangkan keadilan daerah,” kata Ridwan Kamil dalam siaran pers Humas Pemprov Jabar, Kamis. ADPMET menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, untuk menyamakan persepsi tentang potensi-potensi yang berkaitan dengan migas. Menurut Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil ini, bahwa hal utama yang dibahas dalam Rakernas ADPMET ialah memberikan kewenangan kepada BUMD untuk mengelola perusahaan di bawah Pertamina yang bekerja tidak maksimal. “Salah satunya mengupayakan ladang-ladang marjinal yang sudah tidak maksimal di Pertamina dan perusahaan yang lain untuk dikelola oleh BUMD daerah,” ujarnya. Menurutnya hal tersebut terbilang mudah dikatakan tapi membutuhkan waktu dalam mengimplementasikannya di lapangan. “Ini terlihat mudah diucapkan tapi perjuangannya luar biasa. Tapi nanti kesejahteraannya bisa menetes ke daerah-daerah secara langsung,” katanya. Selain itu, Kang Emil juga akan mencoba menguatkan pembagian hasil saling menguntungkan dari investor. “Kita memperjuangkan juga bagi hasil, karena baru Jabar dan Kalimantan Timur yang berhasil mendapatkan bagi hasil dari investor namanya participating interest 10 persen,” katanya. “Berkisar ratusan miliar alhamdulillah, tapi provinsi daerah lain belum. Kita akan berbagi perjuangan Sila Kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya. Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Daru mengatakan rakernas ADPMET digelar guna menyamakan persepsi tentang potensi-potensi yang berkaitan dengan migas untuk kemaslahatan masyarakatnya. “Jadi saya sudah sampaikan bahwa seyogianya sumber daya alam itu menjadi linier dengan kesejahteraan masyarakat,” kata Deru. “Butuh kekuatan dan dorongan untuk bersatu di antara penghasil migas dan insyallah nanti pangan agar ini dapat terasa manfaatnya bagi masyarakat,” katanya. Direktur Utama PT Migas Hulu Jabar (MUJ) Begin Troys mengatakan, kepemilikan PI untuk setiap daerah melalui BUMD merupakan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan industri migas nasional. Bersama dengan operator pengelola wilayah kerja migas, BUMD bisa belajar dalam mengelola PI sehingga daerah bisa mendapatkan tantangan pengembangan usaha energi lainnya termasuk energi baru terbarukan (EBT). "Arahan dari pada Ketua APDMET (Ridwan Kamil) bahwa sumber daya alam itu bisa sejalan untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Sehingga kita sebagai BUMD harus membuka akses energi bagi masyarakat dengan pengelolaan potensi energi yang dimiliki dari setiap wilayah," kata Begin yang juga merupakan Koordinator BUMD ADPMET. (ant)
Haji Yang Harus Terklarifikasi
By M Rizal Fadillah Bandung, FNN - Ibadah haji menjadi ibadah yang dinanti umat Islam apalagi yang telah mendaftar dan memenuhi jadwal porsi berangkat. Akan tetapi penyelenggaraan haji selalu bermasalah. Tahun ini seperti tahun lalu masalah pandemi menjadi kendala. Calon jamaah haji kita harus bisa mengendalikan keinginan dan harapan. Persoalan sabar tentu menjadi kewajiban imani dan yang terbaik menurut Allah adalah ketetapan takdir-Nya. Yang menjadi masalah adalah kepastian, kejujuran, dan keamanan yang bisa dijamin oleh penyelenggara yaitu Pemerintah. Pemerintah yang bingung tentu membingungkan. Isu yang berkembang adalah bahwa Saudi Arabia tidak memberi kuota kepada Indonesia tahun ini dengan alasan yang belum jelas. Hanya yang mengemuka adalah soal vaksin China Sinovac yang digunakan Indonesia belum tersertifikasi WHO. Hanya Pfizer, Moderna dan AstraZeneca yang lolos vaksin haji menurut Saudi. Ini persoalan berat karena Indonesia telah menyiapkan secara besar-besaran vaksin Sinovac China sedangkan AstraZeneca masih tergolong sedikit penggunaannya. Dalam tayangan wawancara ekonom Rizal Ramli menyebut bahwa masalah Indonesia dan Saudi soal haji bukan hanya vaksin tetapi juga menyangkut sejumlah tagihan yang belum terbayarkan. Untuk jamaah keresahan bertambah atas dana haji yang konon digunakan untuk pembangunan infrastruktur. DPR RI meminta Pemerintah serius menangani persoalan keberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2021 ini. Presiden Jokowi diminta turun tangan. Termasuk melobi Saudi. Rakyat, khususnya umat Islam butuh klarifikasi Pemerintah atas persoalan yang ada dengan sejelas-jelasnya. Jika tidak terklarifikasi, maka Pemerintah wajar disalahkan dan akan menanggung gugatan di kemudian hari. Atas kekecewaan ini desakan agar Menag Yaqut mundur juga sudah terdengar. Sekurangnya empat hal penting untuk diklarifikasi oleh Pemerintah, yaitu : Pertama, benarkah persoalan vaksin Sinovac menjadi satu-satunya alasan konon Indonesia tidak memperoleh kuota haji dari Pemerintah Saudi untuk saat ini ? Lalu solusi apa yang disiapkan demi menenangkan atau bila mampu, menjamin keberangkatan jamaah? Kedua, jika benar masih ada tunggakan pembayaran kepada Pemerintah Saudi maka berapa besaran dan untuk keperluan apa saja serta bagaimana hal ini bisa terjadi ? Lalu fungsi pengawasan DPR sejauh mana telah dilakukan untuk mencegah dan menyelesaikan masalah ini ? Ketiga, terhadap dana haji yang dipertanyakan pengalihan penggunaan untuk infrastruktur benarkah, berapa jumlah terpakai, apa dasar hukum, serta apa konsekuensi yang harus ditanggung jika terjadi wanprestasi atau kesulitan pengembalian ? Keempat, bagaimana Pemerintah menindak para buzzer atau pihak lain yang selalu menggemborkan sikap anti-Arab termasuk isu radikalisme yang dikaitkan dengan faham wahabisme sehingga menyinggung Pemerintah Saudi Arabia? Aspek formal vaksin tentu menjadi alasan logis, tetapi aspek lain termasuk geopolitik dan psikopolitik harus menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, sebab jika hal ini diabaikan, maka sepanjang waktu calon jamaah haji Indonesia akan selalu resah dan dirugikan. Khidmah dari Pemerintah Saudi juga berpotensi untuk mengecewakan. Rakyat, khususnya umat Islam Indonesia saat ini menunggu klarifikasi secepatnya dari Pemerintahan Jokowi yang disampaikan secara jujur, jelas, dan bertanggungjawab. Penulis, Pemerhati Politik dan Keagamaan
Bursa Capres, Tak Ada Rotan Akar Pun Jadi
Catatan Muhammad Chirzin Jogjakarta, FNN - Pemilihan pemimpin tertinggi Republik ini, 2024, masih beberapa waktu. Tapi suhu politiknya sudah terasa sekarang. Partai-partai politik dan para politisinya mulai bergerilya. Masing-masing partai melempar isu tentang jago yang akan diusung bersama pasangannya. Muncul nama-nama dari berbagai latar belakang profesi dan keahlian, antara lain Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Prabowo Subiyanto, Gatot Nurmantyo, dan AHY. Di sisi lain partai-partai mulai saling melirik dan menjajaki kemungkinan koalisi, padahal Demokrasi Pancasila tidak mengenal institusi koalisi. Apa boleh buat. Rakyat memiliki dua alternatif pilihan dalam meramaikan Pilpres yang akan datang. Pertama, menentukan partai yang akan didukung dalam perhelatan politik nasional akbar tersebut, tanpa memandang siapa pasangan Calon Presiden yang diusungnya. Termasuk menutup mata dengan partai atau partai-partai apa berkoalisi dalam Pilpres nanti. Kedua, menentukan Pasangan Calon Presiden yang akan dipilih, tanpa mempertimbangkan partai apa yang mendukungnya. Bila alternatif pertama dan kedua tidak memuaskan, ia akan memilih untuk tidak memilih, alias golput. Bila seseorang hendak golput, maka kepadanya patut diajukan sebuah pertanyaan, "Apakah golput menguntungkan kawan atau lawan?" Di sinilah perlunya langkah pencerahan kepada para calon pemilih, alternatif mana yang mesti diutamakan. Hal itu bisa dilakukan melalui forum tukar pikiran untuk mematangkan pilihan. Perlu ada komunitas nonpartisan yang sanggup menggelar debat mengenai partai-partai mana yang layak mendapat dukungan dan/atau pasangan Capres mana yang patut mendapat kepercayaan. Ormas-ormas semisal Muhammadiyah, NU, Persis, NW, maupun organisasi-organisasi mahasiswa, profesi dan lain-lain, termasuk Ikatan Alumni lembaga-lembaga pendidikan, ikut bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik yang elegan. Penulis, Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
POPULER
