ALL CATEGORY
Khofifah Berharap Tokoh Masyarakat-Agama Yakinkan Vaksin Aman
Surabaya, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap peran tokoh masyarakat - tokoh agama meyakinkan warga, khususnya para lanjut usia, bahwa vaksinasi aman dilakukan. "Ini sebagai upaya untuk memberikan rasa yakin dan aman, serta kekhawatiran efek yang ditimbulkan setelah vaksin," ujarnya di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jumat malam. Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga memerintahkan jajarannya melakukan "jemput bola" dan memperluas sosialisasi kepada masyarakat serta turun langsung ke daerah. Khusus kategori lansia, Gubernur Khofifah minta adanya pendekatan dan pendampingan untuk meyakinkan agar tidak ada kekhawatiran. "Kalau bisa berbagi tugas dengan ASN, tokoh masyarakat dan agama untuk turun langsung bersosialisasi lebih masif melalui berbagai media dengan mendatangi titik-titik tertentu atau diselenggarakan terpusat di satu tempat," ucapnya. Menurut Khofifah, capaian angka vaksinasi untuk warga lanjut usia di Jatim masih harus terus ditingkatkan, terlebih guna mencapai target vaksin 100 persen di akhir Juni 2021. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan Jatim, hingga 3 Juni 2021, vaksinasi untuk lanjut usia di wilayah setempat masih 23,27 persen dari total target sasaran sebanyak 2.551.433 orang. Jumlah vaksinasi dosis pertama untuk lanjut usia di Jatim masih 600.930 dosis dengan persentase 23,55 persen. Sedangkan, untuk vaksinasi dosis kedua tercatat 271.331 dosis dengan prosentase 10,63 persen. Di sisi lain, Gubernur Khofifah juga mengingatkan bahwa masih banyak ulama dan pengasuh pondok pesantren yang belum mendapatkan vaksin COVID-19. Mantan menteri sosial tersebut mengimbau seluruh pihak bekerjasama dan memastikan kesiapan vaksinator, sekaligus mengecek stok vaksin masih aman di setiap daerah. "Tenaga kesehatan, TNI, Polri harus bersinergi untuk percepatan vaksinasi lanjut usia. Dinas Kesehatan Jatim juga harus memastikan hingga ke daerah-daerah," tutur gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut. (sws)
Sebanyak 99 Peserta Ramaikan STQH Sulbar
Mamuju, FNN - Sebanyak 99 peserta meramaikan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) ke-IX 2021 Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang berlangsung di Kabupaten Polewali Mandar. Sekda Provinsi Sulbar, Muh Idris DP di Mamuju, Jumat, mengatakan, sebanyak 99 peserta dari enam Kafilah di Sulbar meramaikan STQH tingkat Provinsi Sulbar yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Ia mengatakan, peserta tersebut berasal dari Kafilah Kabupaten Mamuju sebanyak 14 orang putra dan putri Majene 18 orang, dan Polman 18 orang. Kemudian kabupaten Mamasa 16 orang Kabupatrn, Pasangkayu 18 Kafilah dan dari Kafilah Mamuju Tengah 15 orang. Kemudian terdapat peserta kafilah golongan anak yaitu Tilawah anak diikuti 12 peserta, dan Tilawah Dewasa 12 perserta, Ia menyampaikan, STQH di Sulbar terdapat sejumlah perlombaan diantaranya lomba hafalan Al-Qur'an 1 Juz dan tilawah diikuti 12 peserta kemudian, hafalan Al-Qur'an 10 Juz diikuti 12 peserta, Hafalan Al-Qur'an 20 Juz 11 peserta, Hapalan Al-Qur'an 30 Juz diikuti enam peserta, Tafsir Al-Qur'an bahasa arab tiga peserta. Kemudian hafalan 100 Hadist diikuti 11 perseta dan hafalan 500 Hadist enam peserta. Ia berharap dari ajang STQH ini melahirkan bibit terbaik Sulbar untuk meningkatkan kualitas pembinaan yang lebih profesional untuk memajukan gairah dan semangat pembelajaran Al Qur'an. "Dewan hakim harus bekerja secara profesional, sehingga Sulbar mendapatkan bibit-bibit terbaik untuk menjadi duta yang mampu bersaing di kancah nasional, dan mampu meningkatkan akhlak dan amalan ketika di masyarakat. Ia mengatakan, pemerintah Sulbar akan berkomitmen, untuk tetap bersinergi meningkatkan pembinaan dalam rangka meraih prestasi di ajang STQH Nasional nantinya. (sws)
Pemkot Samarinda Agendakan Penyemprotan Eco Enzyme pada HLH Sedunia
Samarinda, FNN - Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur akan melakukan penyemprotan larutan pembersih alami (eco enzyme) ke udara pada peringatan Hari Lingkungan Hidup ( HLH) Sedunia, Sabtu, 5 Juni 2021. Kasubbag Rumah Tangga Pemerintah Kota Samarinda, Dhanny Rakhmadi mengatakan bahwa kegiatan tersebut dimulai Pukul 08.00 Wita dari Balai Kota menuju jalan-jalan protokol di Kota Samarinda. "Kegiatan ini merupakan kerja sama Pemerintah Kota Samarinda dengan Komunitas Eco Enzyme Samarinda, dan akan dihadiri oleh Walikota dan Wakil Walikota Samarinda, Andi Harun-Rusmadi Wongso," kata Dhani di Samarinda, Jumat malam.. Dhani menuturkan kegiatan ini pertama kali dilaksanakan di Kota Samarinda, ke depan akan terus dilakukan karena dinilai punya manfaat positif untuk penyegaran udara secara alami sekaligus cara efektif untuk mengurangi limbah sisa organik dari masyarakat. Ia mengatakan para komunitas akan terus mengedukasi kepada masyarakat terkait manfaat dan sekaligus pelatihan pembuatan Eco Enzyme sendiri di rumah masing-masing. "Selain mengurangi limbah sisa organik, para ahli menyebut pemanfaatan limbah ini bisa menurunkan emisi Gas Co2 dan pemanasan global," kata Dhani. Diketahui Eco Enzyme ini terbuat dari fermentasi sisa organik dari gula merah, buah dab sisa sayuran yang menghasilkan larutan zat yang bisa menyegarkan udara dan menyuburkan tanah dan tanaman. Selain itu juga, akan bisa meningkatkan kualitas rasa buah dan sayuran yang ditanam. Penyemprotan Eco Enzyme ke udara Samarinda didukung oleh satuan unit Pemadam Kebakaran (Damkar) Samarinda. Pelaksana tugas Kepala Dinas Damkar Samarinda, Makmur Santoso menyebut akan membantu dalam hal menyediakan mobil tangki untuk penyemprotan. Pihaknya telah menyiapkan sebanyak lima unit tangki yang akan dikerahkan dengan masing-masing kapasitas 2 tangki muatan 10 ribu liter dan 3 tangki muatan 4 ribu liter. "Konsep penyemprotan akan dilakukan seperti menyiram tanaman kota, Jadi kita siram dari atas sambil jalan. Dan rencananya untuk permulaan hanya di jalan-jalan protokol," kata Makmur. (sws)
PB PON Meminta Masyarakat Papua Tidak Terprovokasi Polemik Duta-Ikon
Jayapura, FNN - Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) Provinsi Papua meminta masyarakat di wilayahnya tidak terprovokasi polemik mengenai penunjukan duta dan ikon kejuaraan empat tahunan itu. Ketua Harian PB PON Provinsi Papua Yunus Wonda kepada Antara di Jayapura, Jumat, mengatakan dalam penunjukan duta dan ikon PON sudah ada keterwakilan Papua yang diangkat. "Boaz Sollosa merupakan keterwakilan orang Papua yang sudah kami angkat," katanya. Menurut Yunus, PON memang dilaksanakan di Papua namun ada warna nusantara yang ingin ditampilkan dalam penyelenggaraan event olahraga nasional tersebut. "Perlu diketahui, dalam acara pembukaan dan penutupan PON XX sekitar 80 persen anak-anak Papua juga akan mengisi acara tersebut," katanya menambahkan. Lebih lanjut Yunus mengakui PON XX merupakan event Papua, meski demikian harus tetap melibatkan banyak pihak dan kalangan. "Saya pikir tidak perlu berpolemik, namun harus menyiapkan diri untuk menyambut PON," katanya menegaskan. Yusuf Wonda menambahkan suksesnya PON XX Oktober nanti juga merupakan suksesnya orang Papua. Sebelumnya, terjadi polemik mengenai penunjukan duta dan ikon PON Papua yang melibatkan artis ibu kota, namun dianggap tidak mewakili orang Papua. Terkait dengan ikon, PB PON telah mengangkat Nagita Slavina. (sws)
Anies Baswedan Sebut Kesuksesan IBL 2021 Contoh bagi Liga Lain
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kesuksesan Liga Bola Basket Indonesia (IBL) 2021 bisa menjadi contoh bagi kompetisi-kompetisi profesional lainnya yang akan digelar dalam situasi pandemi COVID-19. Seusai menyaksikan langsung gim kedua final IBL 2021 antara Pelita Jaya Bakrie Jakarta melawan Satria Muda Pertamina Jakarta di Mahaka Square Arena, Jakarta, Jumat malam, Anies menilai IBL 2021 yang sudah bergulir sejak Maret lalu itu layak dicontoh karena persiapan yang matang terutama terkait protokol kesehatan. “Saya apresiasi, perjuangan ini tidak mudah. Usaha keras IBL menggelar kompetisi bisa menumbuhkan semangat masyarakat di tengah pandemi. IBL menjadi contoh pelaksanaan protokol kesehatan untuk liga-liga lainnya,” ujar Anies dikutip dari laman resmi IB. Pelita Jaya Bakrie Jakarta menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah merebut kemenangan dalam gim kedua final IBL 2021 dengan skor 71-65 atas Satria Muda Pertamina Jakarta di Mahaka Square Arena, Jakarta, Jumat. Kemenangan yang dikantungi Andakara Prastawa dan kawan-kawan itu pun memaksa gim ketiga final dimainkan pada Minggu (6/6). Anies yang menonton pertandingan hingga tuntas pun mengaku sangat menikmati laga antara dua tim ibu kota tersebut. “Gimnya seru dan menegangkan, tadinya diduga skor akan jauh, tetapi kemudian mendekat. Seru, kedua tim tampil bagus dan bersemangat. Hari Minggu, pertandingan akan menentukan dan seru. Saya akan hadir lagi,” kata Anies.
Grand Prix F1 Singapura Dibatalkan Karena Pandemi
Jakarta, FNN - Grand Prix Singapura, yang dijadwalkan pada 3 Oktober tahun 2021 ini, terpaksa dibatalkan karena kekhawatiran soal keamanan dan logistik yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, demikian panitia penyelenggara pada Jumat. "Membatalkan ajang ini untuk tahun kedua secara beruntun adalah keputusan yang sangat sulit namun diperlukan, mengingat pembatasan yang berlaku untuk acara langsung di Singapura," demikian pernyataan resmi Colin Lyn, Deputy Chairman Promotor GP Singapura, seperti dikutip AFP. "Kami tidak akan mampu menyajikan pengalaman penuh yang telah dinantikan para fans selama beberapa tahun ini, sambil mengawal kesehatan dan keselamatan para penggemar, kontraktor, relawan, dan staf kami," Lyn menambahkan. "Pada akhirnya kami harus bertanggung jawab, berhati-hati, dan bijaksana," katanya lagi. Balap Formula 1 di Istanbul, Turki, dan Shanghai, China yang ditunda awal musim ini, bisa menjadi pengganti Singapura, sedangkan Amerika Serikat memiliki peluang menggelar balapan kedua di negaranya. Hal ini bukan satu-satunya ketidakjelasan yang meliputi kalender F1 di paruh kedua musim 2021. Saat ini, bepergian ke Brazil (7 November), Turki atau Abu Dhabi (12 Desember) akan menyebabkan para staf F1 harus menjalani karantina sepulangnya dari negara-negara itu. Australia (21 November) juga sangat berhati-hati dalam membuka perbatasan mereka. Balapan seri keenam di kalender yang terdiri dari 23 Grand Prix, sedang berlangsung akhir pekan ini di Baku, Azerbaijan. Berikut revisi kalender F1, setelah GP Singapura dibatalkan: 28 Maret: Bahrain (Sakhir) - dimenangi Lewis Hamilton (Mercedes) 18 April: Emilia Romagna, Italia, (Imola) - Max Verstappen (Red Bull) 2 Mei: Portugal (Portimao) - Lewis Hamilton (Mercedes) 9 Mei: Spain (Barcelona) - Lewis Hamilton (Mercedes) 23 Mei: Monako - Max Verstappen (Red Bull) 6 Juni: Azerbaijan (Baku) 20 Juni: France (Le Castellet) 27 juni: Styria, Austria (Spielberg) 4 Juli: Austria (Spielberg) 18 Juli: Britania (Silverstone) 1 Agustus: Hungaria (Budapest) 29 Agustus: Belgia (Spa-Francorchamps) 5 September: Belanda (Zandvoort) 12 September: Italia (Monza) 26 September: Rusia (Sochi) 10 Oktober: Jepang (Suzuka) 24 Oktober: Amerika Serikat (Austin) 31 Oktober: Meksiko (Mexico City) 7 November: Brazil (Sao Paulo) 21 November: Australia (Melbourne) 5 Desember: Arab Saudi (Jeddah) 12 Desember: Abu Dhabi (Yas Marina) Ditunda: China (Shanghai), Turki (Istanbul) Batal: Singapura (Marina Bay)
Kisruh Pemberangkatan Haji 2021, Rakyat Makin Tidak Percaya pada Pemerintah
PEMERINTAH melalui Menteri Agama Yaqult Cholil Qoumas mengumumkan tidak memberangkatkan jemaah haji untuk tahun 2021. Pertimbangannya, karena adanya pandemi Covid-19, dan pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum memberi akses bagi jemaah haji Indonesia. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, Indonesia tidak mendapat kuota haji. Kalau toh akhirnya Indonesia diberi kuota, persiapan secara teknis tidak mungkin dilaksanakan. Pengumuman Menag itu memunculkan sejumlah kontroversi. Situs resmi Kemenag menyebut keputusan pembatalan itu karena alasan pertimbangan pandemi. Ada kesan, pemerintah mencoba berlindung dan menimpakan kesalahan sepenuhnya kepada pandemi. Selain itu, dengan menyatakan, pertimbangannya pandemi, maka pemerintah sangat melindungi keselamatan rakyatnya. Gagah benar. Jika kita amati dinamika yang muncul sebelum akhirnya pemerintah memutuskan “membatalkan” pelaksanaan haji tahun 2021, ada beberapa hal yang penting kita catat. Pertama, buruknya penanganan pandemi di Indonesia. Sementara Indonesia tercatat sebagai negara paling banyak mendapatkan kuota hajinya. Ini tentu saja mengkhawatirkan pemerintah Arab Saudi. Masuknya jemaah haji dari Indonesia dikhawatirkan akan membawa gelombang Covid-19. Kedua, Indonesia menggunakan vaksin Sinovac. Padahal, vaksin tersebut belum mendapat sertifikasi dari lembaga kesehatan dunia WHO. Dampaknya bukan hanya haji, tapi jemaah umroh kita juga dilarang masuk Arab Saudi. Ketiga, lemahnya diplomasi dan lobi kita dengan Kerajaan Arab Saudi. Sisi ini sudah lama menjadi catatan dari DPR RI. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia setiap tahun paling banyak mengirimkan jemaah haji dan umroh ke Arab Saudi. Artinya, Indonesia adalah negara terbesar menyumbangkan devisanya ke Arab Saudi. Dengan posisi seperti itu, seharusnya Indonesia mendapat berbagai keistimewaan. Faktanya tidak demikian. Fasilitas pemondokan, maktab dan tenda-tenda di Arafah, dan terutama di Mina, kalah bagus dan kalah strategis dibandingkan negara tetangga Malaysia. Kuota Malaysia pada tahun 2019 hanya 31.000. Sementara jemaah haji Indonesia sebanyak 221.000. Indonesia juga gagal melobi pemerintah Arab Saudi untuk mengubah bahasa yang digunakan sebagai petunjuk, dari bahasa Melayu, menjadi bahasa Indonesia. Sejauh ini, jika kita mengikuti pemberitaan media, kiprah yang menonjol dari Dubes RI di Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel hanya memata-matai dan mempersulit Habib Rizieq Shihab selama mukim di Mekah. Pemerintahan Jokowi tampaknya tidak melihat lobi dengan Kerajaan Arab Saudi, dan pos Dubes sebagai prioritas penting. Hal itu setidaknya bisa kita lihat, pemerintah baru saja menunjuk Zuhairi Misrawi sebagai calon Dubes baru di Arab Saudi. Selain tidak punya jam terbang dalam diplomasi internasional, caleg gagal dari PDIP itu juga anti umroh dan haji. Dia menyebutnya sebagai kegiatan ibadah yang mahal dan hanya memperkaya Arab Saudi. Keempat, masih berkaitan dengan buruknya diplomasi kita, tercermin dari surat Duta Besar (Dubes) Arab Saudi di Jakarta kepada Ketua DPR Puan Maharani. Dalam surat tersebut Dubes Arab Saudi Essam Bin Ahmed Abid Althaqafi mempersoalkan pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily. Kepada media, kedua pimpinan DPR itu pernah mengungkapkan, Indonesia tidak mendapat kuota haji. Menurut Essam, pernyataan tersebut tidak benar dan tidak bersumber dari pemerintah Arab Saudi. Sebab, sampai sekarang pemerintah Arab Saudi belum memberikan instruksi apapun berkaitan dengan pelaksanaan haji. Essam meminta agar semua yang berkaitan dengan pelaksanaan haji dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pihaknya. Agar mendapat informasi yang benar dan dapat dipercaya. Surat itu, selain merupakan “teguran” kepada Dasco dan Ace, secara tidak langsung merupakan protes ke Menag yang mengambil keputusan, tanpa konsultasi dengan Kedubes Arab Saudi. Kelima, respon negatif masyarakat, khususnya ummat Islam, berkaitan dengan kinerja Kementerian Agama dan pengelolaan dana haji, menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang rendah terhadap pemerintah. Beberapa catatan tadi menunjukkan betapa buruknya pengelolaan haji Indonesia, sehingga rakyat semakin tidak percaya kepada pemerintah, khususnya Kemenag. **
Puan: DPR Pahami Pemerintah Batalkan Keberangkatan Ibadah Haji
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR RI memahami kebijakan pemerintah yang memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah calon haji Indonesia pada 1442 Hijriah/2021 Masehi. Puan meminta pemerintah tetap melayani jemaah calon haji yang batal berangkat tahun ini. "Pemerintah harus tetap melayani jemaah calon haji yang batal berangkat, pastikan pelayanannya baik, mekanismenya jelas jika mereka meminta dananya kembali," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Puan sangat memahami alasan pemerintah memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah calon haji Indonesia pada tahun 2021. Menurut dia, hal utama yang harus dipastikan adalah keselamatan dan kenyamanan jemaah calon haji Indonesia saat di Tanah Suci pada masa pandemi COVID-19. Ia mengatakan bahwa pemerintah dan DPR RI sudah meminta pemerintah Arab Saudi memberi kelonggaran kepada jemaah Indonesia untuk dapat beribadah haji pada tahun ini. "Akan tetapi, demi keamanan dan keselamatan semua, kita masih harus bersabar. Apalagi, muncul varian baru virus corona dan orang yang sudah divaksin tidak dijamin tidak tertular," ujarnya. Menurut dia, sampai saat ini pemerintah Arab Saudi belum memberikan keputusan terkait dengan kuota untuk jemaah haji Indonesia, termasuk belum memberi kepastian mengenai teknis operasional dan mekanisme penyelenggaraan ibadah haji pada masa pandemi. Politikus PDI Perjuangan tersebut berharap pemerintah Indonesia dapat berkomunikasi efektif sehingga pemerintah Arab Saudi memberi kenaikan kuota haji dari Indonesia bila ibadah haji sudah bisa berjalan normal. Puan juga meminta pemerintah Indonesia harus terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap jemaah calon haji untuk menyambut musim haji selanjutnya, atau pelaksanaan ibadah haji pada saat suasana sudah normal kembali. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji 1442 Hijriah/2021 Masehi. Hal itu disampaikan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Kamis (3/6). Menag menjelaskan penyebab pembatalan keberangkatan jemaah calon haji asal Indonesia karen belum adanya kepastian dari pemerintah Arab Saudi mengenai kuota haji Indonesia.
Sufmi Dasco Tanggapi Surat Dubes Arab untuk Indonesia
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi surat Duta Besar Pelayan Dua Kota Suci Arab Saudi untuk Indonesia Essam Bin Ahmed Abid Althaqafi yang isinya mengklarifikasi pernyataan Dasco dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan di pemberitaan media massa. "Pada hari Senin (31/5) setelah Rapat Paripurna DPR RI, saya diminta tanggapan wartawan, salah satunya terkait masalah haji dan vaksin Sinovac yang belum disetujui Pemerintah Kerjaan Arab Saudi bagi calon jamaah haji," kata Dasco dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Dia menjelaskan pasca saat itu dirinya mengatakan bahwa Indonesia sementara waktu tidak perlu membahas terkait vaksin tersebut karena yang harus dipastikan adalah apakah Indonesia dapat kuota haji atau tidak. Hal itu, menurut Dasco, karena dirinya mendapatkan info bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota haji tahun 2021 sehingga harus dipastikan dahulu terkait kuota haji tersebut. "Tidak bermaksud membuat kegaduhan, namun saya ingin menekankan bahwa jangan bahas terlebih dahulu tentang vaksin, tetapi dipastikan dulu, apakah Indonesia mendapatkan kuota haji atau tidak," ujarnya. Dasco menjelaskan saat itu dirinya mendapatkan informasi terbaru bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota haji karena adanya pembatasan karena pandemi COVID-19. Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan dirinya sebagai pimpinan DPR RI berkomunikasi dengan banyak pihak termasuk dengan otoritas terkait dengan perkembangan kuota haji ini. "Sampai dengan tanggal 28 Mei 2021 adalah batas permintaan Pemerintah Indonesia untuk diberikan informasi dari pemerintah Arab Saudi tentang kuota haji untuk indonesia yang belum ada kepastian," katanya. Di sisi lain, menurut dia, Pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan banyak hal seperti vaksinasi, persiapan katering bagi calon jamaah haji, pesawat, pemondokan dan lain-lain hanya dengan jangka waktu 1,5 bulan karena telah melewati dari batas waktu yang diminta pemerintah Indonesia yaitu tanggal 28 Mei 2021. Sebelumnya, dalam surat Dubes Essam yang beredar tertanggal 3 Juni 2021 yang kepada Puan Maharani, Essam mengatakan bahwa pemberitaan dengan mengutip pernyataan Sufmi Dasco dan Ace Hasan adalah tidak benar. Dalam surat tersebut pernyataan Dasco yang dibantah Dubes Essam adalah menyatakan telah memperoleh informasi bahwa Indonesia tidak memperoleh kuota haji tahun 2021. Sementara itu pernyataan Ace Hasan yaitu yang menyebutkan bahwa adanya 11 negara yang telah memperoleh kuota haji dari Kerjaan Arab Saudi pada tahun 2021 dan Indonesia tidak termasuk dari negara-negara tersebut. Essam menegaskan bahwa informasi yang disampaikan Sufmi Dasco dan Ace Hasan adalah tidak benar dan pernyataan keduanya tidak dikeluarkan oleh otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi. Menurut dia, otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi tidak pernah mengeluarkan instruksi apapun berkaitan pelaksanaan haji tahun 2021 bagi para jamaah haji di Indonesia maupun dari seluruh negara di dunia.
Teroris Bersenjata Bantai Satu Keluarga di Eromaga Puncak Papua
Timika, FNN - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terus menebar teror kepada warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua, membunuh satu keluarga di Eromaga, di Distrik Omukia pada Jumat dini hari. Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Pol M Iqbal Alqudusy dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Timika, Jumat, mengatakan korban meninggal seluruhnya berjumlah lima orang dari satu keluarga Kepala Desa Nipurlema Petianus Kogoya. "Korban yang meninggal yaitu Kepala Desa Nipurlema Petianus Kogoya bersama anggota keluarganya. Sampai saat ini korban masih berada di Eromaga dan belum dapat dievakuasi karena masih terjadi kontak tembak di sekitar Bandara Ilaga," kata Kombes Iqbal. Sebelumnya pada Kamis (3/6), KKB juga menembak mati seorang warga di Eromaga Ilaga atas nama Habel Halenti (30). Akibat kejadian itu, warga masyarakat dari 10 kampung (desa) sekitar Eromaga akhirnya mengungsi ke Kunga. Kombes Iqbal mengatakan aparat gabungan TNI dan Polri terus melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan terhadap warga sipil tak berdosa itu. Pelaku penembakan teridentifikasi dari kelompok bersenjata pimpinan Lekagak Telenggeng yang selama ini terus melancarkan aksi teror penembakan di sejumlah distrik di Kabupaten Puncak.
POPULER
