ALL CATEGORY
Pakar: Pengguna Medsos Perlu Verifikasi Dua Langkah Cegah Peretasan
Semarang, FNN- Pakar keamanan siber dari CISSReC Doktor Pratama Persadha mengingatkan pengguna media sosial untuk melakukan verifikasi dua langkah dan mematikan layanan pihak ketiga pada akun medsos guna mencegah peretasan data pribadi. "Perihal keamanan siber ini sama sekali belum ada edukasi ke bawah," kata Pratama Persadha melalui percakapan WhatsApp (WA) kepada ANTARA di Semarang, Rabu pagi, dalam rangka Hari Media Sosial di tengah pandemi COVID-19, tepatnya jatuh pada tanggal 10 Juni 2021. Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC ini mengemukakan bahwa wabah yang melanda tanah air sejak Maret 2020 telah mendorong masyarakat untuk melek teknologi. Namun, sayangnya masih minus edukasi tentang sisi keamanannya. Dalam memakai WhatsApp dan media sosial, misalnya, disarankan oleh Pratama agar pengguna medsos sebisa mungkin semua akun sudah ditambahkan verifikasi dua langkah agar tidak mudah diretas atau diambil pihak lain. Ia lantas menjelaskan cara mengaktifkan fitur verifikasi dua langkah di WhatsApp, yakni pilih ikon tiga titik di pojok kanan atas aplikasi WA, kemudian pilih menu Settings, masuk ke pengaturan Account, pilih two step verification, bikin personal identification number (PIN) 6 digit angka, lalu masukkan juga alamat surel (email). Pratama yang pernah sebagai pejabat Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang kini menjadi BSSN mengutarakan bahwa tingkat keamanan memang bergantung pada dua pihak, pihak penyedia platform dan pihak user. Oleh karena itu, lanjut dia, dari sisi media sosial sebenarnya akan sangat aman bila sudah dilakukan verifikasi dua langkah. Namun, dari sisi platform video conference sempat banyak keluhan, seperti zoom yang mudah diretas. "Seiring dengan berjalannya waktu, beberapa kelemahan sudah berusaha ditutup," kata Pratama yang juga dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). (sws)
CISSReC Ungkap Penjualan Jutaan Data Dukcapil Empat Daerah
Semarang, FNN - Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC mengungkapkan klaim akun "GadiZ" yang mengaku menjual 8.797.669 data kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) dari empat daerah ke RaidForums dengan harga mulai 169 dolar sampai 300 dolar Amerika Serikat. Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Doktor Pratama Persadha melalui percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Rabu pagi, lantas menyebutkan penjualan data secara terpisah itu berasal dari Kabupaten Malang, Kota Bogor, Subang, dan Kabupaten Bekasi. Disebutkan pula bahwa data dari Kabupaten Malang terbanyak dengan jumlah 3.165.815, disusul Kabupaten Bekasi 2.339.060, Subang 1.989.263, dan Kota Bogor 1.303.531 data. Adapun harga data di forum peretas itu, kata Pratama, masing-masing daerah berbeda. Misalnya, untuk data dukcapil Kota Bogor dan Subang mematok harga masing-masing sebesar 169 dolar AS, sedangkan data berasal dari Kabupaten Bekasi sebesar 300 dolar AS. Pratama yang pernah sebagai pejabat Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang kini menjadi BSSN menegaskan bahwa Pemerintah punya kewajiban melindungi data pribadi masyarakat sebagai data penting, bukan rahasia. "Namun, jika data sudah diperjualbelikan seperti ini, nantinya akan ada berbagai kasus penyalahgunaan data pribadi masyarakat, terutama di empat daerah tersebut," kata pria kelahiran Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini. Data tersebut, misalnya sebagai bahan untuk membuat rekening atas nama orang lain, meminjam uang di pinjaman online (pinjol) ilegal yang bunganya ratusan kali lipat, atau sebagai bahan penipuan. Apalagi, lanjut Pratama, data ini cukup lengkap jika dilihat dari sampelnya, bahkan ada nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK). Dari sample data yang diberikan, format data yang ada, yaitu NAMA_LGKP, TMPT_LHR, TGL_LHR, JENIS_KLMIN, NIK, NO_KK, NAMA_KEP, NAMA_PROP, NAMA_KAB, NAMA_KEC, NAMA_KEL, ALAMAT, KODE_POS, AGAMA, GOL_DRH, JENIS_PKRJN, STAT_KWN, PDDK_AKH, NAMA_LGKP_AYAH, NAMA_LGKP_IBU, NO_RW, NO_RT. Pratama lantas mencontohkan kasus penjebolan rekening milik wartawan senior Ilham Bintang. Kasus ini berawal dari pemalsuan kartu tanda penduduk (KTP) yang datanya bisa didapatkan dari mana saja, termasuk internet. Pelaku kejahatan dapat menggabungkan informasi yang bocor dengan pelanggaran data lain untuk membuat profil terperinci dari calon korban mereka, seperti data dari kebocoran BPJS, Tokopedia, Bhinneka, dan Bukalapak. Dengan informasi seperti itu, kata dia, pelaku kejahatan dapat melakukan serangan phishing dan social engineering yang jauh lebih meyakinkan bagi para korbannya. Pratama menegaskan kembali bahwa tidak ada sistem yang 100 persen aman dari ancaman peretasan maupun bentuk serangan siber lainnya. Oleh karena itu, perlu dibuat sistem yang terbaik dan dijalankan oleh orang-orang terbaik dan berkompeten agar selalu bisa melakukan pengamanan dengan standar yang tinggi. Ia menyarankan agar seluruh instansi pemerintah wajib bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan audit digital forensic dan mengetahui lubang-lubang keamanan mana saja yang ada. "Langkah ini sangat perlu untuk menghindari pencurian data pada masa yang akan datang," kata pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center (CISSReC).(sws)
Azis Syamsuddin Penuhi Panggilan KPK
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. "Hari ini saksi Azis Syamsuddin telah hadir di gedung Merah Putih KPK memenuhi panggilan penyidik KPK dan akan segera dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara untuk tersangka SRP (Stepanus Robin Pattuju) dkk," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu. Sebelumnya penyidik KPK memanggil Azis pada 7 Mei 2021, namun Azis mengonfirmasi tidak dapat hadir dengan alasan sedang ada kegiatan lain namun ia telah diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait pelanggaran etik yang dilakukan Stepanus. "Perkembangan pemeriksaannya akan disampaikan nanti," tambah Ali. Azis diketahui tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.00 WIB. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan Stepanus bersama Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dan Maskur Husain selaku pengacara sebagai tersangka pemberi suap kepada Stepanus Robin terkait penyidikan penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2021. Dalam konstruksi perkara disebutkan pada Oktober 2020, Syahrial menemui Azis di rumah dinas Azis di Jakarta Selatan dan menyampaikan permasalahan adanya penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK di Pemkot Tanjungbalai, Sumatera Utara. Azis langsung memperkenalkan Syahrial dengan Stepanus. Dalam pertemuan tersebut, Syahrial menyampaikan permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan dan meminta agar Stepanus dapat membantu agar permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Stepanus bersama Maskur sepakat membuat komitmen dengan Syahrial terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang Rp1,5 miliar. Syahrial menyetujui permintaan Stepanus dan Maskur tersebut dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik Riefka Amalia, teman Stepanus. Syahrial juga memberikan uang secara tunai kepada Stepanus hingga total uang yang telah diterima Stepanus Rp1,3 miliar. Dari uang yang telah diterima oleh Stepanus dari Syahrial kemudian diberikan kepada Maskur sebesar Rp325 juta dan Rp200 juta. Sedangkan dalam pertimbangan majelis etik Dewan Pengawas KPK terhadap pelanggaran etik Stepanus pada Senin (31/5) disebutkan bahwa Azis memberikan uang Rp3,15 miliar kepada Stepanus Robin terkait penanganan perkara di Lampung Tengah terkait dengan kader Partai Golkar Aliza Gunado. Dari jumlah tersebut sebagian diserahkan kepada Maskur Husain kurang lebih sejumlah Rp2,55 miliar dan Stepanus Robin mendapat uang lebih sejumlah Rp600 juta. Majelis etik Dewas KPK juga memutuskan Stepanus Robin melakukan pelanggaran etik berat sehingga mendapat sanksi diberhentikan tidak dengan hormat. (sws)
Presiden Jokowi: LRT Jabodebek Beroperasi pada Juni 2022
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menyatakan kereta api ringan Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) akan mulai beroperasi pada Juni 2022. "Kita harapkan nanti di bulan April 2022 sudah mulai di-trial, mulai uji coba dan akan kita mulai untuk operasional itu bulan Juni 2022," kata Presiden Jokowi di Stasiun LRT TMII Jakarta, Rabu. Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut seusai menjajal LRT Jabodebek dengan rute Stasiun Harjamukti, Cibubur-Stasiun Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi ditemani Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan pejabat terkait lainnya. "Kenapa LRT ini kita bangun? Kita ingin membangun transportasi massal yang terintegrasi, MRT (mass rapid transit), LRT, kereta bandara, bus Transjakarta semuanya terintegrasi," ungkap Presiden. Integrasi tersebut, menurut Presiden Jokowi, akan memberikan efisiensi dalam transportasi massal. "Terjadi efisiensi dalam orang bepergian dari satu titik ke titik yang lain dan kita harapkan setelah ini selesai kita akan masuk kepada titik-titik yang lain," tambah Presiden. Pembangunan LRT Jabodebek hingga kini sudah mencapai 84,7 persen. Pada tahap 1, LRT Jabodebek memiliki tiga lintasan. Pertama, lintas pelayanan rute Cawang-Cibubur sepanjang 14,8 kilometer yang saat ini pembangunannya mencapai 93,8 persen. Kedua, lintas pelayanan rute Cawang-Dukuh Atas sepanjang 11 kilometer, yang saat ini mencapai 84,3 persen. Ketiga, lintas pelayanan rute Cawang-Bekasi Timur sepanjang 18,4 kilometer, yang saat ini mencapai 90,9 persen. Selain ketiga lintasan tersebut, juga tengah dibangun depo LRT Jabodebek, yang berlokasi di Bekasi Timur, yang pembangunannya telah mencapai 44,1 persen. LRT Jabodebek akan memiliki 18 stasiun pemberhentian. Dalam kondisi normal, satu rangkaian LRT dapat mengangkut 740 penumpang. Dalam kondisi padat mengangkut 1.308 penumpang dengan kecepatan maksimal 80 kilometer per jam. Beberapa keunggulan LRT antara lain, waktu tempuh bisa lebih cepat dibandingkan kendaraan pribadi atau bus. LRT Jabodebek dapat menempuh rute Bekasi Timur hingga Dukuh Atas dalam waktu 45 menit, sedangkan dari Cibubur hingga Dukuh Atas waktu tempuh hanya 39 menit. (sws)
Pemerintah Siapkan Stimulus Percepat Proyek Hulu Migas Laut Dalam
Jakarta, FNN - Pemerintah menyiapkan paket stimulus demi mempercepat penyelesaian proyek pengembangan hulu migas di laut dalam atau Indonesia Deepwater Development (IDD) agar tetap menjadi prioritas dalam upaya menjaga produksi minyak bumi dan gas nasional. "Pemerintah mendukung pengembangan lapangan baru untuk bisa eksploitasi sumber migas yang ada," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Berdasarkan laporan SKK Migas, proyeksi permintaan bahan bakar minyak dalam negeri saat ini mencapai 1,4 juta barel per hari dengan kapasitas produksi kilang sekitar 800 ribu barel, sehingga kekurangan pasokan mesti disuplai dari produk impor. Dalam upaya memenuhi kebutuhan minyak di dalam negeri, pemerintah akan memaksimalkan semua potensi hulu migas agar dapat menghasilkan bahan bakar guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri. "Pemerintah terus mendorong usaha peningkatan cadangan, produksi migas, dan optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik yang saat ini tercatat sebesar 63,9 persen," kata Arifin. Terdapat sembilan paket stimulus yang diberikan pemerintah demi memperbaiki iklim investasi hulu migas yang mengalami dampak pandemi COVID-19. Stimulus tersebut berupa penundaan pencadangan biaya kegiatan pasca operasi, tax holiday untuk pajak penghasilan, penghapusan biaya pemanfaatan kilang gas alam cair Badak, penundaan atau penghapusan pajak pertambahan nilai gas alam cair, dan penghapusan biaya sewa barang milik negara hulu migas. Selain itu ada juga stimulus penundaan atau pengurangan hingga 100 persen pajak tidak langsung, gas bisa dijual dengan harga diskon untuk semua skema di atas take or pay dan Daily Contract Quantity, fleksibilitas kebijakan fiskal, serta pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan dari sembilan stimulus tersebut sudah ada enam stimulus yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Salah satu bentuk kelonggaran investasi di hulu migas, lanjut dia, adalah beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (KKKS) bisa melakukan monetisasi potensi migas yang dikelola oleh mereka. "Saat ini juga sudah di bangun one door service policy. Jadi, sekarang begitu banyak aspek diusahakan agar investasi bisa berjalan dengan baik," ucap Dwi. (sws)
KKP Ajak Tangani Kerusakan Perairan Akibat Pertambangan di Sorong
Jakarta, FNN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak berbagai instansi untuk berkolaborasi dalam menangani potensi pencemaran dan kerusakan perairan akibat aktivitas pertambangan di sekitar daerah Tanjung Saoka, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. "Kolaborasi ini merupakan bentuk sinergi antar lembaga dalam menyikapi permasalahan pencemaran di Tanjung Saoka," kata Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar dalam siaran pers di Jakarta, Rabu. Ia mengemukakan KKP menggandeng Kemenkopolhukam, Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kota Sorong dan Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam menangani potensi pencemaran dan perusakan perairan akibat aktivitas tambang galian C di daerah tersebut. Lebih lanjut Antam menjelaskan bahwa dengan kolaborasi antar instansi ini diharapkan akan ada pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan permasalahan pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan tersebut. "Kami harap pendekatan penyelesaiannya lebih komprehensif. Ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi," ujar Antam. Sementara itu, Plt. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Matheus Eko Rudianto, yang memimpin langsung rapat koordinasi dan inspeksi lapangan, menyampaikan bahwa KKP melalui Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong menerima laporan dugaan pencemaran perairan akibat tambang Galian C yang dilakukan salah satu perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan. "Setelah dilakukan analisis lebih dalam, dan mendengarkan laporan dari berbagai instansi diduga ada beberapa hal yang perlu didalami potensi pelanggarannya antara lain terkait dengan dampak penambangan terhadap kawasan wisata dan nelayan," terang Eko. Sementara itu, Ketua Satgas Korsuv Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi Dian Patria mengharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menciptakan sinergi dalam penanganan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tambang tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Pemerintah Kota Sorong yang berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara win-win solution, mengingat kegiatan usaha tambang yang ada saat ini memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat lokal, khususnya di Kota Sorong. Selain berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, KKP juga melakukan peninjauan lapangan ke Tanjung Saoka, lokasi dugaan terjadinya pencemaran perairan dan perusakan pesisir oleh aktivitas tambang Galian C. Ada 5 perusahaan yang ditinjau dalam kegiatan inspeksi lapangan tersebut pada Senin (7/6). (sws)
Kepala Bappenas: Limbah Makanan Capai 48 Juta Ton Per Tahun
Jakarta, FNN - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa timbulan dari limbah makanan yang terbuang atau food loss and waste di Indonesia pada 2000-2019 mencapai 23-48 juta ton per tahun atau setara 115-184 kilogram/kapita/tahun. Menteri Suharso menyampaikan data tersebut merupakan hasil analisis dari kolaborasi antara pemerintah Indonesia dengan Foreign Commonwealth Office dari Inggris mengenai food loss and waste di Indonesia selama 20 tahun terakhir. “Tentu ini menimbulkan dampak dari aspek lingkungan, timbulan tersebut menghasilkan emisi total gas rumah kaca yang mencapai 1.702,9 Mega ton CO2-ek,” kata Menteri Suharso dalam webinar daring di Jakarta, Rabu. Selain itu, lanjut Suharso, food loss and waste tersebut juga berdampak pada ekonomi yang mencapai Rp213-551 triliun per tahun atau setara dengan 4-5 persen PDB Indonesia. Sedangkan dampak dari sisi sosial adalah kehilangan kandungan energi yang setara dengan porsi makan 61 hingga 125 juta orang atau 29-47 persen populasi Indonesia. Laporan dari The Global Hunger Index menyatakan indeks kelaparan Indonesia menduduki peringkat moderat (sedang) setelah lima tahun berturut-turut masuk dalam kategori serius. Suharso mengatakan permintaan terhadap kebutuhan pangan tinggi namun ketersediaan pangan terbatas akibat pembatasan mobilitas selama pandemi COVID-19. Karenanya identifikasi food loss and waste diperlukan untuk merencanakan dan mengembangkan upaya untuk memperkecil jarak tersebut. “Pemerintah Indonesia telah memperkuat komitmennya melalui kebijakan pembangunan rendah karbon yang tercantum dalam berbagai peraturan termasuk dalam rencana pembangunan menengah nasional 2020-2024,” ujar Suharso. Ia menuturkan bahwa Indonesia juga berkomitmen mengurangi dan melakukan penanganan sampah termasuk sampah makanan dengan target 30 persen untuk pengurangan dan 70 persen untuk penanganan pada 2025 melalui kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Oleh karena itu, kata dia, kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, mendorong Indonesia untuk memanfaatkan pemulihan nasional pasca pandemi untuk membangun negara secara lebih baik dan berkelanjutan. “Salah satunya dimulai dengan transisi bertahap dari ekonomi konvensional menjadi ekonomi sirkular termasuk di dalamnya isu food loss and waste. Ini tentu penting mengingat permasalahan sampah yang dihadapi Indonesia merupakan isu kompleks yang memerlukan penanganan secara terintegrasi,” tutur dia. (sws)
KKB Bakar Rumah Warga, 1 Pelaku Mati Ditembak Aparat
Ilaga, FNN - Baku tembak antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan TNI-Polri kembali terjadi di kawasan Bandara Amigaru, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi Kombes Pol Iqbal Alqudusy mengatakan, kontak tembak terjadi pada Senin 7 Juni 2021. Saat itu personil gabungan TNI-Polri tengah melaksanakan patroli yang dipimpin Kapolres Kompol Nyoman dan Dandim Letkol Rofi Irwansah. "Sekaligus merespon bunyi tembakan di Sekitar Bandara Ilaga Kabupaten, Puncak," kata Iqbal dalama keterangan tertulisnya, Selasa 8 Juni 2021. Pasukan gabungan TNI Polri menembak seorang anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang diduga melakukan aksi anarkistis. Komplotan tersebut kembali membakar rumah di sekitar area Bandara Aminggaru Ilaga. Penyergapan ini berawal saat tim sedang patroli pada Senin (7/6/2021) malam. Lalu terdengar suara tembakan senjata api, sehingga pasukan mengecek sumber suara. Patroli ini dipimpin langsung Kapolres Puncak Kompol I Nyoman Punia dan Dandim Letkol Rofi Irwansah. Begitu petugas datang, KKB terus menembaki aparat. Namun tim mendapati celah untuk menembak, lalu mendapati seorang diduga anggota KKB bersembunyi di samping rumah, sambil memegangi senjata api. TNI Kerahkan 2 Kompi Yonif Raider Khusus Personel Satgas Operasi Nemangkawi langsung melepaskan tembakan ke arah pelaku dan mengenai pahanya. Namun gerombolan KKB ini dapat melarikan diri. "Sampai malam ini tim masih menyisir dan mengejar KKB yang membawa rekannya dalam kondisi tertembak," kata Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi, Kombes Pol Iqbal Alqudusy dalam keterangannya, Selasa (8/6/2021). Tercatat ada sejumlah rumah di sekitar area kontak tembak, areal Bandara Aminggaru Ilaga sudah hangus terbakar. Namun tidak ada korban jiwa dari masyarakat sipil. **
Presiden Perancis Ditampar di Tempat Umum
Jakarta, FNN - Kejadian tak terduga dialami Presiden Prancis Emmanuel Macron. Ia ditampar seorang pria saat melakukan kunjungan kerja ke Tan-l'Hermintage di luar kota Valence, Drome, Prancis, Selasa (8/6/2021). Dari video yang viral di Twitter, Macron kala itu tengah menemui kerumunan warga yang dibatasi garis pembatas guna menanyakan dampak pandemic Covid-19. Namun sayangnya, seorang warga yang hendak dirangkulnya justru memberikan tamparan ke wajah kirinya. BFM TV dan radio RMC melaporkan bahwa dua orang telah ditangkap. Perdana Menteri Jean Castex mengatakan, serangan itu merupakan penghinaan terhadap demokrasi. Kejadian memalukan ini bermula ketika Macron sedang melakukan kunjungan ke wilayah Drome di Prancis tenggara. Dalam kesempatan tersebut, ia bertemu dengan pemilik restoran dan siswa untuk berbicara tentang kembalinya kehidupan yang normal setelah pandemi Covid-19. Macron terlihat berjalan menuju kerumunan simpatisan yang berdiri di belakang pagar penghalang. Ia mengulurkan tangannya untuk menyapa seorang pria yang mengenakan kaus berwarna hijau, kacamata dan masker. Pria itu terdengar berteriak "Ganyang Macronia" ("A Bas La Macronie") dan kemudian menampar wajah Macron. Pria itu juga terdengar meneriakkan "Montjoie Saint Denis", seruan perang tentara Prancis ketika negara itu masih berbentuk monarki. Dua petugas keamanan Macron langsung menangani pria berkaus hijau tersebut. Sementara pengawal keamanan yang lain membawa Macron pergi. Macron tetap berada di sekitar kerumunan untuk sesaat, dan memberi isyarat kepada seseorang di sisi lain penghalang sebelum pengawal keamanan memindahkannya. Identitas dan motif pelaku yang menampar Macron masih belum diketahui. Istana Elysee mengatakan telah ada upaya untuk menyerang Macron, tetapi menolak berkomentar lebih lanjut. Sebelumnya pada 2016, Macron yang saat itu menjabat sebagai menteri ekonomi, dilempari telur oleh anggota serikat buruh sayap kiri. Insiden pelemparan telur dilakukan selama pemogokan yang menentang reformasi perburuhan. Macron menggambarkan insiden itu sebagai sesuatu yang telah dia prediksi. Dua tahun kemudian, pengunjuk rasa "rompi kuning" anti-pemerintah mencemooh Macron dalam sebuah insiden. Menurut sekutu pemerintah, insiden itu membuat presiden terguncang. **
Sikap Menpan RB Tak Selaras dengan Keinginan Publik
Jakarta, FNN - Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN), Azyumardi Azra menilai sikap Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo tidak selaras dengan keinginan publik. Adapun ketidakselarasan yang di maksud Azyumardi yakni terkait ucapan Tjahjo dalam menyikapi ketidakhadiran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat dipanggil oleh Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pimpinan KPK dipanggil Komnas HAM terkait adanya pelaporan dugaan pelanggaran HAM dalam proses peralihan pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada tahapan tes wawasan kebangsaan (TWK). "Saya kira sikap Menpan-RB itu tidak selaras dengan keinginan publik agar dugaan pelanggaran HAM dalam TWK KPK dapat diselesaikan," kata Azyumardi kepada Kompas.com, Selasa (8/6/2021). Menurut Azra, Tjahjo juga secara implisit tidak mendukung keinginan publik untuk adanya KPK yang kredibel, adil dan kuat dalam pemberantasan korupsi. Sementara terkait ketidakhadiran pimpinan KPK dalam saat dipanggil oleh Komnas HAM, Azyumardi menilainya sebagai sikap defensif. "Sikap pimpinan KPK itu mencerminkan sikap defensif dan ketiadaan political will. Harusnya pimpinan KPK bersedia dialog dengan Komnas HAM dan LSM-LSM lain untuk memperbaiki KPK," ujar dia. MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mendukung sikap pimpinan KPK yang tak hadir ke Komnas HAM terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilaporkan sejumlah pegawai KPK. Tjahjo mempertanyakan apa hubungan kewarganegaraan dengan pelanggaran HAM. "Kami juga mendukung KPK misalnya tidak mau hadir di Komnas HAM. Apa urusan kewarganegaraan itu urusan pelanggaran HAM?" kata Tjahjo saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6/2021). Tjahjo juga menyinggung penelitian khusus (litsus) pada zaman Orde Baru. Dia mengatakan aturan mengenai alih ASN itu sama aturannya. "Zaman saya litsus tahun '85 mau masuk anggota DPR itu, dulu kan fokus PKI, sekarang kan secara luas secara kompleks. Dari sisi aturan itu, saya kira Pak Syamsul yang pernah jadi panitia litsus dan Pak Cornelis emang dari bawah sama plek aturannya. Jadi memang data ASN memang sama," kata dia. Sebelumnya, Komnas HAM memanggil para pimpinan KPK terkait dugaan pelanggaran HAM dalam TWK alih status menjadi ASN. Namun pimpinan KPK tak mau hadir dan meminta penjelasan dugaan pelanggaran yang dimaksud.*)
POPULER
