ALL CATEGORY
Pendaftaran PPDB Daring Diperpanjang Sehubungan Optimalisasi Sistem
Jakarta, FNN - Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan kembali memperpanjang pendaftaran PPDB daring 2021 hingga 11 Juni 2021 sehubungan proses optimalisasi sistem. "Secara teknis lagi 'maintenance' karena 'crowded' kemarin, kami perpanjang (pendaftaran PPDB) sampai tanggal 11 Juni," kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan 2 Abd Rachem di Jakarta, Selasa. Perpanjangan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring hingga 11 Juni 2021 dilakukan hingga pukul 14.00 WIB. Sebelumnya, pada hari pertama PPDB daring pada Senin (7/6), Dinas Pendidikan DKI Jakarta memperpanjang waktu pendaftaran akun hingga 10 Juni 2021 pukul 14.00 WIB. PPDB DKI 2021 melalui akun twitter @PPDBDKI menginformasikan kembali penghentian sementara pengajuan akun pada Selasa (8/6) dari pukul 01.30 hingga 12.00 WIB dalam rangka optimalisasi sistem. "Apabila optimalisasi selesai maka pengajuan akun dapat dilakukan lagi," demikian tulis twitter @PPDBDKI. Sebelumnya, Pelaksana Tugas Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Slamet tak menampik bahwa ada gangguan dalam sistem pendaftaran PPDB Tahun Ajaran 2021/2022 namun ia membantah sistem pendaftaran "down" atau mati. Slamet menjelaskan, arus pendaftaran PPDB Jakarta pada hari pertama terpantau tinggi. Alasannya, kata Slamet, pembukaan pendaftaran untuk tingkat SMP dan SMA dari jalur prestasi. "Karena jalur prestasi tidak mengenal zona, maka siapapun dari manapun, sepanjang itu warga DKI dan sudah terdaftar di dalam Sidanira ini melakukan pendaftaran hari ini," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia PPDB itu. Slamet mengatakan timnya tengah berupaya mengatasi pelambatan di sistem pendaftaran tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan, lanjut dia, seperti peningkatan kapasitas "bandwidth" dan kemampuan server pendaftaran PPDB.
Kasus COVID-19 di DKI Jakarta Melonjak
Jakarta, FNN - Sejumlah pihak telah memperkirakan bahwa 2-3 pekan setelah libur panjang Lebaran bakal terjadi lonjakan kasus baru infeksi virus corona (COVID-19). Prediksi atau perkiraan itu mengindikasikan tanda-tanda terjadi dalam beberapa hari terakhir. Laporan dan data dari berbagai daerah menunjukkan peningkatan kasus positif. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menyebutkan kasus terkonfirmasi positif di Indonesia bertambah 6.993 orang. Sedangkan pasien yang sembuh bertambah 5.594 orang hingga Senin (7/6) pukul 12.00 WIB. Begitu juga kasus kematian bertambah sebanyak 191 orang. Dengan adanya tambahan pasien terkonfirmasi positif, maka jumlah akumulasi kasus di Indonesia mencapai 1.863.031 orang. Kemudian 1.711.565 orang telah dinyatakan sembuh dan 51.803 jiwa meninggal dunia sejak kasus pertama COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia pada 2 Maret 2020. Sementara suspek dilaporkan sebanyak 91.269 jiwa dan spesimen yang diuji sebanyak 64.056 spesimen. Sedangkan kasus aktif dilaporkan bertambah sebanyak 1.208 kasus sehingga total menjadi 99.663 kasus aktif. Penambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 berdasarkan laporan harian paling banyak terjadi di Jawa Barat sebanyak 1.790 kasus, Jawa Tengah (1.451), menyusul DKI Jakarta (1.197). Riau mencatatkan angka kasus kesembuhan tertinggi mencapai 561 pasien sembuh. Bangka Belitung mencatatkan sebanyak 236 pasien sembuh serta Aceh sebanyak 189 pasien sembuh. Kasus kematian terbanyak dilaporkan berada di Jawa Tengah sebanyak 28 jiwa, kemudian Jawa Timur (27) dan Riau serta Jawa Barat masing-masing 22 jiwa. Kasus COVID-19 secara kumulatif paling tinggi di DKI Jakarta total 436.332 kasus, Jawa Barat (321.551) dan Jawa Tengah (206.683). Jumlah pasien sembuh kumulatif terbanyak di DKI Jakarta 416.971 orang, Jawa Barat (296.198), dan Jawa Timur (143.099). Adapun kasus kematian paling banyak terjadi di Jawa Timur 11.505 jiwa, Jawa Tengah (9.416), dan DKI Jakarta (7.313). Vaksinasi Dalam dunia medis, vaksinasi merupakan upaya untuk meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh menghadapi potensi serangan penyakit. Kini vaksinasi digencarkan pemerintah untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd imunity). Jumlah warga Indonesia yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 terus bertambah setiap hari. Hal itu seiring dengan ketersediaan vaksin yang berhasil dicapai pemerintah di tengah tingginya permintaan vaksin di seluruh dunia. Hingga Senin, jumlah warga yang sudah mendapat dua suntikan vaksin COVID-19 atau sudah selesai menjalani vaksinasi mencapai 11 juta lebih. Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menunjukkan, jumlah warga yang sudah selesai menjalani vaksinasi COVID-19 bertambah 70.312 menjadi total 11.197.069 orang. Sedangkan warga yang sudah mendapat suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 tercatat 17.775.918 orang, bertambah 132.315 orang dari hari sebelumnya. Program Vaksinasi Gotong-Royong juga sudah berjalan. Bahkan sampai 30 Mei 2021 telah menjangkau 49 ribu pekerja dari 36 badan usaha atau badan hukum. Sasaran program vaksinasi COVID-19 tahap I dan II sebanyak 40.349.049 orang, meliputi sumber daya manusia bidang kesehatan, pekerja sektor pelayanan publik dan warga lanjut usia (lansia). Vaksinasi pada pekerja sektor pelayanan publik termasuk guru dan warga lansia masih berlangsung di berbagai daerah. Pemerintah berencana memvaksinasi 181,5 juta warga atau sekitar 70 persen dari penduduk Indonesia guna mewujudkan kekebalan kelompok terhadap COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara bertahap. Ketersediaan vaksin sangat krusial dalam upaya akselerasi pelaksanaan program vaksinasi nasional. Pemerintah Indonesia telah mendapat tambahan 313.100 dosis vaksin COVID-19 dari AstraZeneca. Kerja keras Menurut Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi tambahan pasokan vaksin dari AstraZeneca tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, pada Sabtu (5/6) pukul 18.00 WIB. Dengan kedatangan tambahan pasokan vaksin tersebut, Indonesia telah menerima total 92,2 juta dosis vaksin COVID-19 berupa vaksin jadi maupun bahan baku vaksin. Kedatangan vaksin AstraZeneca dari Covax Facility ini tak lepas dari kerja keras Pemerintah Indonesia yang sejak Oktober 2020 telah menjajaki kerja sama multilateral COVID-19 Covax, sebuah inisiatif global yang ditujukan untuk akses setara mendapatkan vaksin COVID-19 Melalui mekanisme GAVI Covax Advance Market Commitment, Indonesia memperoleh jatah vaksin COVID-19 sebesar tiga hingga 20 persen dari jumlah penduduk. Indonesia total telah menerima tiga juta dosis vaksin jadi dari Sinovac, sebanyak 6,7 juta dosis vaksin jadi dari AstraZeneca dan satu juta dosis vaksin jadi Sinopharm. Selain itu bahan baku 81,5 juta dosis vaksin dari Sinovac. Pemerintah berupaya meningkatkan pelayanan vaksinasi agar bisa menjangkau rata-rata satu juta warga per hari mulai Juni 2021 guna mempercepat terwujudnya kekebalan kelompok terhadap COVID-19. Pemerintah sudah melaksanakan vaksinasi pada sumber daya manusia bidang kesehatan, pekerja sektor pelayanan publik dan warga lanjut usia. Selain itu mulai memvaksinasi penduduk berusia 50 tahun ke atas. Isolasi Gencarnya vaksinasi COVID-19 juga berlangsung Di DKI Jakarta. Vaksinasi dilakukan di tengah masih tingginya angka kasus baru di ibu kota. Selain vaksinasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tempat-tempat untuk isolasi. Hal itu untuk mengantisipasi lonjakan kasus positif hari-hari setelah mudik Lebaran. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 675 Tahun 2021 tentang Lokasi Isolasi Terkendali. Lokasi isolasi untuk penanganan pasien COVID-19 itu berkapasitas 8.249 orang. Kepgub Nomor 675 Tahun 2021 ditandatangani Anies selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta pada 31 Mei 2021. Keputusan Gubernur DKI Jakarta itu mengubah atas Kepgub Nomor 979 Tahun 2020 tentang Lokasi Isolasi terkendali milik Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penanganan COVID-19. Kepgub DKI Jakarta Nomor 675 Tahun 2021 itu menimbang adanya kebijakan Satgas COVID-19 Nasional mengenai pemberhentian pembiayaan hotel, penginapan dan wisma bagi orang terkonfirmasi COVID-19. Kemudian pemberhentian pembiayaan penginapan bagi tenaga kesehatan penanganan COVID-19 dan menjamin kepastian hukum dalam pemenuhan fasilitas isolasi terkendali serta penginapan bagi tenaga kesehatan sesuai Kepgub Nomor 979 Tahun 2020. Berdasarkan Lampiran Kepgub Nomor 675 Tahun 2021 tercantum daftar lokasi isolasi terkendali dan penginapan bagi tenaga kesehatan milik Pemprov DKI dengan total kapasitas mencapai 8.249 orang. Daftar lokasi isolasi terkendali pasien COVID-19 tahap pertama berkapasitas sebanyak 607 orang, terdiri atas Graha Wisata TMII mencapai 100 orang dan Graha Wisata Ragunan (200 orang). Hotel Grand Mansion Menteng (77), Pusdiklat Gulkarmat Ciracas (30) serta Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari (200). Kemudian daftar lokasi tahap kedua sebanyak 6.648 orang terdiri atas Rusun Nagrak Cilincing (2.550), Rusun Pasar Rumput Manggarai (3.968) dan SMPN 285 Pulau Untung Jawa (20). SMKN 61 Pulau Tidung (40), SMPN 28 Pulau Panggang (20), SDN 01 Pulau Kelapa (30) serta PKBM Pulau Harapan (20 orang). Daftra lokasi tahap ketiga berkapasitas 994 orang terdiri atas Balai Kesenian Kebon Melati (85 orang), GOR Rawamangun (100), GOR Senen (100) serta GOR Johar Baru (50). GOR Kemakmuran Petojo Utara Gambir (30 orang), GOR Kecamatan Tanah Abang (60) dan GOR Kecamatan Kemayoran (40 orang). Selanjutnya, GOR Kecamatan Grogol Petamburan (50 orang), GOR Kecamatan Tambora (50), GOR Kecamatan Kebon Jeruk (50) dan GOR Kecamatan Cilandak (75). GOR Mampang Prapatan (40), GOR Tebet (40) serta GOR Pancoran (40 orang). Lokasi lainnya, yakni GOR Pasar Minggu (25 orang), Wisma Atlet Raden Intan (32), GOR Ciracas (50), GOR Cengkareng (47) dan GOR Setu (30 orang) Pemprov DKI juga menyiapkan lokasi penginapan bagi tenaga kesehatan berkapasitas 835 orang terdiri atas SMK 27 Sawah Besar (32 orang) dan SMK 57 Pasar Minggu (36). SMK 24 Cipayung (28), LPMP Provinsi DKI (480), Gedung PKK Melati Jaya (72) dan Jakarta Islamic Center (185 orang). Sesuai maksud dan tujuannya, tempat-tempat itu untuk mengantisipasi lonjakan kasus baru COVID-19. Tidak ada lonjakan yang signifikan adalah dambaan banyak pihak. (sws)
Harga Minyak Jatuh Lagi di Asia Terseret Rapuhnya Pemulihan Global
Tokyo, FNN - Harga minyak turun lebih banyak di perdagangan Asia pada Selasa pagi, terseret meningkatnya kekhawatiran tentang rapuhnya pemulihan global dalam permintaan minyak mentah dan bahan bakar saat data menunjukkan impor minyak China turun pada Mei. Harga minyak mentah Brent turun 11 sen atau 0,2 persen, menjadi diperdagangkan di 71,38 dolar AS per barel pada pukul 01.51 GMT, setelah jatuh 0,6 persen semalam. Harga minyak mentah WTI AS turun 13 sen atau 0,2 persen, menjadi diperdagangkan di 69,10 dolar AS per barel, setelah merosot 0,6 persen di sesi sebelumnya. "Impor minyak China berada pada level terendah lima bulan ... akan cenderung mengonfirmasi kelemahan di pasar Asia," kata Direktur Energi Berjangka Mizhuo Securities, Bob Yawger. Impor minyak mentah China anjlok 14,6 persen pada Mei, dari level tertinggi tahun sebelumnya, dengan kedatangan harian di level terendah tahun ini, karena pemeliharaan di kilang-kilang membatasi permintaan untuk pembelian minyak. Harga minyak mentah telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir, dengan Brent melonjak hampir 40 persen tahun ini dan WTI naik lebih dari itu, di tengah ekspektasi permintaan akan kembali karena beberapa negara berhasil memvaksinasi populasi terhadap COVID-19. Pengekangan pasokan oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya yang dikenal sebagai OPEC+ juga membantu menopang harga. Tetapi importir minyak utama seperti India telah melalui gelombang infeksi yang terus mengancam kenaikan permintaan global yang diharapkan pada paruh kedua tahun ini. (sws)
Anggota DPD Aceh Minta Qanun Haji-Umrah Segera Implementasikan
Banda Aceh, FNN - Anggota DPD RI asal Aceh M Fadhil Rahmi mendesak Pemerintah Aceh segera mengimplementasikan qanun (peraturan daerah) Aceh Nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah. "Keberadaan qanun haji dan umrah penting untuk memangkas daftar tunggu keberangkatan jamaah haji di Aceh yang sangat panjang," katanya di Banda Aceh, Selasa. Qanun Aceh tentang haji dan umrah tersebut telah disahkan oleh DPR Aceh (DPRA) bersama Pemerintah Aceh pada 30 Desember 2020 lewat paripurna DPR Aceh. Fadhil mengatakan berdasarkan data terakhir daftar tunggu keberangkatan haji di Aceh hingga 28 tahun terhitung dari hari pertama mendaftar, dan ini waktu yang cukup lama. Kemudian, daftar tunggu haji semakin lama setelah adanya penundaan atau pembatalan keberangkatan haji dua tahun terakhir sejak pandemi COVID-19. "Sedangkan yang mendaftar terus bertambah. Ini tentu membuat daftar tunggu semakin panjang lagi ke depannya," katanya. Karena itu, menurut Fadhil, solusi terhadap persoalan tersebut adalah melaksanakan qanun penyelenggaran dan pengelolaan ibadah haji dan umrah. Lebih spesifiknya terkait pengaturan soal penambahan kuota haji khusus bagi Aceh. "Pemerintah Aceh bisa melobi penambahan kuota haji khusus untuk memangkas daftar tunggu haji Aceh" katanya. Diharapkan perangkat kerja yang diamanahkan dalam qanun itu juga segera dibentuk sehingga persoalan haji Aceh dapat terselesaikan, demikian M Fadhil Rahmi. (sws)
Wapres: Persoalan Ketenagakerjaan di Indonesia Semakin Kompleks
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan persoalan ketenagakerjaan di Indonesia semakin kompleks karena angka pengangguran masih tinggi serta masih rendahnya produktivitas ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. "Persoalan ketenagakerjaan saat ini juga semakin kompleks, angka pengangguran kita masih relatif tinggi, sementara produktivitas tenaga kerja kita juga masih rendah," kata Wapres Ma’ruf dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Selasa. Kondisi tersebut diperburuk dengan bencana pandemi COVID-19 yang memberikan dampak pada 19,1 juta tenaga kerja di Indonesia, kata Wapres merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, jumlah penduduk yang memasuki usia produktif juga terus meningkat setiap tahun di Indonesia. Wapres juga menyayangkan sedikitnya warga yang mempunyai keahlian dalam bekerja. "Persoalan itu ditambah pula dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung terus meningkat setiap tahun; serta minimnya penduduk usia angkatan kerja yang pernah mengikuti pelatihan kerja, sehingga menyebabkan terjadinya mismatch skill," jelas Wapres. Oleh karena itu, Wapres meminta seluruh jajarannya dan berbagai pihak terkait untuk membuat program mitigasi agar kondisi ketenagakerjaan di Indonesia tidak semakin parah. "Oleh karenanya, afirmasi kebijakan Pemerintah yang melibatkan beragam pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam memitigasi beragam persoalan ketenagakerjaan tersebut, agar tenaga kerja nasional dapat tetap eksis di tengah era persaingan global yang sangat ketat ini," tegasnya. Salah satu program pemerintah yang dapat dikembangkan untuk mempersiapkan masyarakat sebagai tenaga kerja berkualitas ialah Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. Wapres mengatakan BLK Komunitas akan memudahkan para anggotanya serta masyarakat sekitar untuk meningkatkan kualitasnya sebagai tenaga kerja dan mendapatkan keterampilan kerja. "Saya kira ini merupakan wujud konkret sinergi antara Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, salah satunya dengan lembaga pendidikan keagamaan non-pemerintah," ujarnya. (SWS)
Anggota DPR Minta KKP Evaluasi Penggunaan Anggaran
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IV DPR, Renny Astuti, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera mengevaluasi penggunaan anggaran, terutama berkaitan program Kegiatan Prioritas KKP 2021, salah satunya berkaitan dengan budidaya ikan. "Saya ingin penggunaan anggaran KKP 2021 dievaluasi kembali. Kami ingin mereka yang menjadi sasaran dari program tersebut, harapannya, jadi bisa lebih aktif dan terus berproduksi di masa pandemi. Tentu ke depannya, bisa juga menggerakan perekonomian masyarakat," kata dia, dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa. Menurut dia, hal itu perlu jadi perhatian agar manfaat dari pelaksanaannya langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha kelautan dan perikanan. Dalam rapat yang membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020-2021 dan RKA-K/L sekaligus RKP-K/L tahun 2022 bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti W Trenggono, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (7/6), Politisi Fraksi Partai Gerindra itu turut menyoroti soal usulan tambahan anggaran KKP tahun 2022 sebesar Rp8,043 triliun. Jika diperhatikan, rata-rata Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor kelautan dan perikanan setiap tahunnya masih dinilai rendah, berkisar Rp600 miliar. "Ke depannya, saya ingin KKP segera menemukan strategi guna memacu PNBP tahun 2022," katanya. Pada kesempatan yang sama, ia pun mengingatkan agar KKP memperhatikan kesejahteraan para tenaga honorer, khususnya penyuluh daerah setempat. Bagi dia, tanpa penyuluh, program-program KKP tidak akan berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Perlu diketahui, peran penyuluh sangat penting dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan perikanan budidaya. Oleh karena itu, dia berharap Tranggono segara mengembangkan kelembagaan KKP di daerah dan meningkatkan kesejahteraan penyuluh perikanan. "Kami harap ke depannya Pak Menteri bisa lebih memperhatikan honor serta kesejahteraan para tenaga honorer seperti penyuluh. Tidak akan berjalan dengan efektif program itu, jika manusianya tidak diperhatikan," katanya. (SWS)
Pemerintah Perlu Perpres Terkait Target Sejuta Barel Minyak Per Hari
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, meminta Pemerintah mengeluarkan regulasi setingkat Peraturan Presiden dalam rangka mewujudkan target 1 juta barel per hari (bph) pada 2030. "Selama tidak ada Perpres maka bisa dibilang Pemerintah tidak serius mewujudkan target lifting 1 juta bph ini," kata Mulyanto dalam siaran pers di Jakarta, Selasa. Mulyanto menilai tanpa dasar hukum yang kokoh penetapan target lifting minyak yang dibuat SKK Migas hanya mimpi dan angan-angan, yang tidak bisa direalisasikan. Ia mendesak pemerintah agar mengeluarkan Perpres untuk mendukung penetapan target lifting minyak 1 juta bph tersebut agar komitmen atas target lifting minyak ini, bukan sekedar komitmen SKK Migas tetapi komitmen Pemerintah. Menurut dia, bila ingin mengejar target 1 juta bph pada 2030, maka paling tidak target lifting minyak pada 2022 harus ada di rentang 705-725 ribu bph. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, realisasi lifting minyak tahun 2020 sebesar 707 ribu bph, target lifting minyak tahun 2021 sebesar 705 ribu bph dan rencana target lifting minyak di 2022 sebesar 686–726 ribu bph. Sementara realisasi cost recovery pada tahun 2020 sebesar 8,12 miliar dolar AS perkiraan realisasi pada tahun 2021 sebesar 8,52 miliar dolar, sedang asumsi makro cost recovery untuk tahun 2022 sebesar 8,65 miliar. Sebelumnya, Pemerintah mengejar target produksi satu juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030 untuk menopang kebutuhan energi nasional. Dalam waktu sembilan tahun ke depan, pemerintah akan melakukan sejumlah upaya guna mewujudkan target tersebut mulai dari menyederhanakan izin pengusahaan wilayah kerja minyak dan gas nonkonvensional, transformasi sektor hulu migas, hingga mendatangkan investasi senilai 250 miliar dolar AS. "Dalam aturan baru nanti wilayah kerja eksisting dapat langsung melakukan eksplorasi maupun eksploitasi migas nonkonvensional tanpa kontrak baru," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji. Pemerintah juga akan melaksanakan studi migas nonkonvensional di seluruh wilayah kerja aktif untuk menentukan potensi, lalu melakukan pengeboran produksi. Tutuka menjelaskan pemerintah akan memanfaatankan teknologi menggunakan multi-stage fractured horizontal (MSFH) sebagai proyek percontohan dengan estimasi biaya per sumur mencapai 22 juta dolar AS, yang diproyeksikan dapat memaksimalkan kegiatan eksplorasi dan ekspoitasi migas nonkonvensional. "Kami berharap dapat memperoleh data yang berguna melalui pengeboran ini," kata Tutuka. Merujuk data Kementerian ESDM, potensi migas nonkonvensional di Indonesia bersumber dari coal bed methane atau gas yang tersimpan di dalam batubara sebesar 453,30 triliun kaki kubik gas (TCF). Selain itu, terdapat juga potensi shale gas sebanyak 574 TCF. Shale gas merupakan gas yang terperangkap di batu serpih sebagai gas bebas yang mengisi pori-pori atau rekahan atau gas yang tersimpan di fragmen organik. (sws)
PUPR Gelontorkan Rp17,6 Miliar Bangun Rusun Mahasiswa Stisipol Kepri
Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan anggaran sekitar Rp17,6 miliar dalam rangka membangun rumah susun (rusun) untuk mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik (Stisipol) Raja Haji di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. "Kami akan terus membangun rusun untuk generasi muda Indonesia agar mereka bisa belajar tinggal di hunian vertikal," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, dalam siaran pers di Jakarta, Selasa. Ia berharap rusun tersebut dapat menjadi pilihan tempat tinggal bagi mahasiswa, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Khalawi menerangkan saat ini lahan untuk hunian di daerah semakin berkurang seiring dengan pertambahan penduduk, karena itulah Kementerian PUPR bersama perguruan tinggi memaksimalkan lahan yang ada dengan membangun hunian vertikal. "Kami menilai kualitas pendidikan merupakan modal utama mencerdaskan bangsa. Untuk itu kami berharap dengan hunian vertikal ini, para mahasiswa bisa menarik minat generasi muda agar terbiasa tinggal di hunian vertikal dan lebih semangat menuntut ilmu," ucapnya. Sementara itu Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sumatera III Zubaidi menyatakan rusun Stisipol Raja Haji akan dibangun dengan berbagai fasilitas pendukung agar mahasiswa dapat belajar dan tinggal dengan nyaman. "Rusun Stisipol Raja Haji di Kepri akan dibangun dengan anggaran senilai Rp17,6 miliar. Kami juga akan menyediakan berbagai fasilitas pendukung seperti meubelair di dalamnya," kata Zubaidi. Pihaknya juga melaksanakan monitoring dan evaluasi di lapangan guna melihat langsung progres pembangunan rusun Stisipol Raja Haji. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, saat ini telah dilakukan pematangan lahan, pekerjaan beton cor K300 kolom dan shear wall, pemasangan plumbing dan batu miring. Secara keseluruhan, lanjutnya, pembangunan rusun Stisipol Raja Haji masih berjalan dengan baik sesuai rencana dan diharapkan selesai pada akhir tahun ini. "Rusun Stisipol Raja Haji akan dibangun satu tower setinggi tiga lantai. Jumlah unit hunian yang disediakan sebanyak 43 unit tipe 24. Pembangunan rusun Stisipol Raja Haji ini diperkirakan membutuhkan waktu pembangunan selama 240 hari," paparnya. (sws)
Jasa Marga: Progres Pembebasan Lahan Tol Japek II Capai 86,62 Persen
Jakarta, FNN - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui kelompok usahanya PT Jasamarga Japek Selatan (JJS) mengungkapkan progres pembebasan lahan Jalan Tol Jakarta-Cikampek atau Japek II telah mencapai 86,62 persen dengan progres konstruksinya 46,74 persen. Direktur Teknik PT JJS Bambang Sulistyo mengungkapkan pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan dari Sadang (Kabupaten Purwakarta) hingga Setu (Kabupaten Bekasi) yang terintegrasi dengan jaringan Jalan Tol Purbaleunyi dan JORR 2 Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, proses pembebasan lahan diprioritaskan pada lokasi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta (Seksi 2 dan Seksi 3). “Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan memiliki panjang 62 km yang terdiri atas 3 Seksi, yaitu Seksi 1 mulai dari Jati Asih menuju Setu sepanjang 9,3 km, masuk ke dalam wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. Seksi 2 dari Setu menuju ke Taman Mekar sepanjang 24,85 km, masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bekasi. Serta Seksi 3 dari Taman Mekar menuju Sadang sepanjang 27,85 km, masuk ke dalam wilayah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta,” ujar Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Hingga awal uni 2021 progres pembebasan lahan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Seksi 3 telah mencapai 86,82 persen, sedangkan progress konstruksinya mencapai 46,74 persen, dengan kumulasi pembebasan lahan dari ketiga seksi tersebut 51,51 persen. “Saat ini PT JJS terus mendukung upaya percepatan pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh Tim Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian PUPR dalam melakukan identifikasi permasalahan pengadaan tanah di lapangan,” katanya. PT JJS juga terus berkoordinasi dengan PPK Pengadaan Tanah guna memperlancar pembayaran Uang Ganti Kerugian (UGK) kepada masyarakat atau pihak-pihak terdampak. “Seksi 3 ini menjadi harapan besar. Kami targetkan di tahun 2021 ini bisa rampung dari Sadang sampai Taman Mekar sepanjang 27,85 km. Tentu saja dengan catatan, pendanaan juga didukung penuh oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), terutama di tengah pandemi COVID-19 saat ini,” ujar Bambang. Jika sudah beroperasi penuh jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan dengan investasi sebesar Rp14,69 triliun dan masa konsesi 35 tahun ini dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Jakarta menuju Cikampek dari sisi selatan. (sws)
Audit Dana Haji, Menjawab Kegelisahan Umat
Masalahnya adalah soal kepercayaan jamaah dan rakyat pada umumnya. Bila berbicara pengelolaan uang, memori kolektif rakyat akan terganggu dengan maraknya kasus korupsi. Bila berbicara infrastruktur, memori kolektif itu terusik oleh fakta-fakta pembangunan infrastruktur yang tidak tepat sasaran. Ambil contoh satu saja, Bandara Kertajati, Jawa Barat yang sekarang tidak digunakan untuk penerbangan. Oleh Tamsil Linrung Jakarta, FNN - Sontak, kita semua kaget. Pengumuman Menteri Agama begitu mendadak. Tak sampai dua bulan jelang musim keberangkatan haji, Yaqut Cholil Qoumas mengetuk palu: tahun ini tak ada pemberangkatan jamaah haji. Seketika, masyarakat gundah, wabilkhusus calon jamaah haji. Gaduh tak dapat dihindari. Seperti biasa, media sosial menggeliat. Cerita lawas tentang dana haji untuk pembangunan infrastruktur kembali membuncah. Video-video lama diunggah, termasuk rekaman wawancara Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin yang menyinggung soal sukuk dan pemakaian dana haji bagi pembangunan infrastruktur. Tidak cuma itu. Netizen juga mengunggah ulang potongan pidato Presiden Joko Widodo di sebuah acara. "Kemarin juga sudah kita lantik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Ini juga sebuah potensi yang sangat besar. Ada kurang lebih 80-90 triliun, yang ini kalau dimanfaatkan dengan baik, ditaruh di tempat-tempat yang memberikan keuntungan besar, juga akan mempercepat pembangunan negara kita," ujar Jokowi dalam video. Pernyataan itu seperti membenarkan spekulasi yang berkembang. Maklum, yang bicara adalah manusia paling punya otoritas, orang nomor satu dan dua di republik. Tentu omongannya tidak melantur, meski konteksnya bisa saja berbeda karena diambil di waktu yang berbeda dari situasi saat ini. Spekulasi menjadi semakin kuat ketika beberapa tokoh mensinyalr dengan gamblang. Ekonom Senior Rizal Ramli misalnya. Dalam sebuah tayangan video bersama Dedi Gumelar dan Gigin Praginanto, Rizal menyebut dana haji ditilep infrastruktur. Benarkah? Menjawab kegelisahan publik, Menteri Agama menyatakan dana haji aman. Begitu pula dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu. Mereka yang duduk di pemerintahan kompak menelurkan narasi serupa. Saat berkunjung ke kantor BPKH, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan bahwa laporan yang diterima dari BPKH, dana haji sebesar 150 triliun tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Tak kurang, DPR juga menegaskan hal serupa. Namun, spekulasi tak surut, malah terlihat kian liar. Kesan ini muncul boleh jadi karena penjelasan pemerintah tidak disertai data akurat. Masyarakat agaknya semakin rasional. Mereka tak hanya mencerna kata, tapi juga memburu fakta. Terlebih di masa perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan publik mencari tahu sesuatu dengan cepat. Bila kita membaca publikasi BPKH misalnya, dana haji disebut diinvestasikan dalam bentuk sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Dana yang diinvestasikan dalam bentuk sukuk negara masuk dalam keranjang umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan begitu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa dana jamaah haji tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Kepala BPKH Anggito mengatakan, dana kelolaan haji digunakan untuk investasi dan penempatannya di bank syariah. Sebanyak 69,6 persen dana untuk investasi atau senilai Rp 99,53 triliun dan 30,4 persen penempatan di bank syariah atau senilai Rp 43,53 triliun. Di atas kertas, duit-duit jamaah memang tercatat dengan baik layaknya mekanisme perbankan pada umumnya. Ini hal yang wajar, sewajar Anda mendepositokan uang di bank, lalu merasa duit Anda aman, didukung bukti buku deposito. Soal duit itu ke mana dan digunakan untuk apa, itu bukan urusan nasabah, melainkan hak prerogatif pihak bank. Nah, sekarang, muncul pertanyaan kritis. Bagaimana bila nasabahnya adalah kumpulan calon jamaah haji di bawah BPKH? Apakah mereka tidak punya hak untuk mengetahui ke mana saja duit-duit itu mengalir? Pertanyaan itu mungkin terkesan mengada-ada. Namun dalam konteks syariah, ia punya logikanya sendiri. Duit haji adalah duit untuk beribadah sehingga pengelolaannya sebaiknya menghindari perkara yang samar alias syubhat. Syubhat bisa muncul karena banyak hal. Salah satunya adalah bercampurnya antara yang halal dan yang haram. Peluang syubhat memungkinkan terjadi ketika duit calon jamaah haji masuk dalam keranjang umum APBN. Bila sudah di sana, terbuka peluang dana jamaah haji bercampur dengan dana proyek-proyek yang bertentangan dengan syariah. Sebutlah pajak minuman keras, klub malam, dan lain-lain. Sebagai badan yang ditunjuk UU menerima amanat pengelolaan dana haji, BPKH sebaiknya peka dan mulai berpikir mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang menjadi pencetus kegelisahan umat. Begitu pula dengan Kemenag. Saya tahu kepala BPKH Anggito Abimanyu cukup profesional. Dulu, saat menjadi Ketua Badan Anggaran DPR, saya sering berinteraksi dengannya, dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Entah bagaimana dengan menteri agama. Saya tak punya pengetahuan lebih. Yang jelas, baik Menag maupun BPKH, seharusnya tidak menjawab kegelisahan umat hanya dengan narasi uang mereka aman, tidak terpakai infrastruktur, dan seterusnya. Bahkan jika pun harus dipakai untuk infrastruktur, saya kira tidak masalah. Toh itu untuk kepentingan bangsa. Jadi, masalahnya tidak di sana. Masalahnya adalah soal kepercayaan jamaah dan rakyat pada umumnya. Bila berbicara pengelolaan uang, memori kolektif rakyat akan terganggu dengan maraknya kasus korupsi. Bila berbicara infrastruktur, memori kolektif itu terusik oleh fakta-fakta pembangunan infrastruktur yang tidak tepat sasaran. Ambil contoh satu saja, bandara kertajati, misalnya. Jadi, wajar kalau ada kekhawatiran di sana-sini. Psikologi rakyat harus dipahami dengan bijak. Kini, di tengah kisruh yang berkembang, adalah momentum yang sangat baik bagi Kemenag dan BPKH untuk menunjukkan kebenaran perkataannya. Rakyat tengah menanti dan agaknya mulai tak sabar. Di ruang publik, mulai menggema tuntutan audit dana haji oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dan konsultan dari kelompok Islam. Desakan itu cukup logis dan lahir dalam momentum yang tepat. Sudah semestinya pemerintah menyambut baik, agar spekulasi tidak berkembang lebih liar. Lagi pula, bila BPKH dan kemenag meyakini duit jamaah terkelola secara prudent, aman dan terkendali, seharusnya tidak ada beban di sana. Audit dana haji sekaligus menjernihkan semua soal. Pertama, dana calon jamaah haji dapat terpantau mengalir ke sektor mana saja. Pemilik dana tak lagi harus khawatir syubhat. Kedua, agar ada titik terang antara investasi dengan keuntungan. Selama ini pemerintah lebih banyak berbicara tentang duit jamaah yang diinvestasikan, tapi jarang berkomentar soal besaran nilai manfaat investasi yang telah diperoleh. Ketiga, dan ini yang paling penting, audit BPK menjadi solusi memulihkan kepercayaan dan dukungan penuh dari rakyat untuk mengelola dana haji mereka. Audit yang dimaksud adalah audit dengan tujuan tertentu yang tidak hanya ditujukan kepada BPKH tapi juga kepada Menteri Agama yang bertanggungjawab atas penempatan dana haji tersebut, termasuk bertanggungjawab dalam pembatalan keberangkatan haji tahun ini. Penulis adalah anggota DPD RI, Ketua Kerjasama Parlemen Indonesia dan Arab Saudi T2017.
POPULER
