ALL CATEGORY
Menpan RB: Jabatan Wamen Tidak Perlu Jadi Polemik
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan rencana penunjukan jabatan wakil menteri untuk kementerian tersebut tidak perlu menjadi polemik. “Tidak perlu dipolemikkan (tentang) perlu atau tidaknya posisi wamen. Pembantu presiden adalah jabatan politis, sehingga sah saja diambil dari unsur mana pun,” kata Tjahjo Kumolo dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Tjahjo mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mempertimbangkan hal penting dan mendesak apabila diperlukan posisi wakil menteri dalam kementerian. Tjahjo menyatakan pihaknya mempersiapkan kemungkinan adanya posisi wakil menteri, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kemenpan RB. “Terkait berita keluarnya Perpres Kemenpan RB yang sudah ditandatangani presiden pada prinsipnya Kemenpan RB mempersiapkan saja dulu sebagaimana arahan Sekneg,” jelasnya. Menurut dia, setiap perpres kementerian yang terdapat pasal terkait jabatan wamen bertujuan agar presiden dapat sewaktu-waktu menunjuk seseorang untuk mengisi posisi tersebut. “Memang semua perpres tentang kementerian negara diminta untuk mencantum jabatan wakil menteri, agar supaya sewaktu-waktu presiden mengangkat wakil menteri tidak perlu mengubah perpres,” tambahnya. Oleh karena itu, terkait kapan jabatan Wakil Menpan RB tersebut diisi, Tjahjo mengatakan hal itu merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. “Soal kapan adanya wamen dalam kementerian hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden. Kapan saja bisa terisi atau tidak,” tukasnya. Sebelumnya, Tjahjo menilai Perpres dan penugasan Wamenpan RB tersebut bertujuan untuk penguatan tugas Kemenpan RB dalam upaya mempercepat reformasi birokrasi. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kemenpan RB yang ditandatangani presiden pada 19 Mei 2021. Pada Pasal 2 Ayat 1 Perpres tersebut dijelaskan bahwa dalam memimpin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan presiden. Tugas wamen, menurut perpres tersebut, adalah membantu menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kemenpan RB. Selain itu, wamen bertugas membantu menteri dalam koordinasi pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madia atau eselon I di lingkungan Kemenpan RB. (sws)
Simpang-siur Penyelenggaraan Haji 2021
By Asyari Usman MEDAN, (FNN) - APAKAH masih belum jelas soal pengiriman jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi tahun ini (2021)? Tentu tidak. Sudah jelas dan tegas. Pemerintah memutuskan tidak mengirimkan jemaah. Alasannya, wabah Covid-19 yang masih berkecamuk. Jadi, kirim jemaah atau tidak, sudah terjawab beberapa hari lalu. Menteri Agama Yaqut Qoumas yang memastikan jemaah Indonesia tidak dikirim. Lantas, apa yang simpangsiur? Yang simpangsiur alias tidak pasti itu adalah alasan mengapa jemaah haji tidak diberangkatkan. Menag Yaqut mengatakan karena wabah Covid. Tetapi, banyak pihak yang meragukan alasan tersebut. Ada yang mengatakan Yaqut dan Dubes RI di Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, gagal melobi pemerintah Saudi. Kenapa disebut gagal? Karena tahun ini Saudi membolehkan pelaksanaan ibadah haji, tetapi dibatasi jumlah jemaahnya. Sangat kecil jumlah yang boleh berhaji. Hanya 60.000 orang untuk seluruh dunia. Dari jumlah ini, 45.000 dialokasikan untuk jemaah internasional. Sedangkan 15.000 lagi untuk warga Arab Saudi sendiri. Kelihatannya sedikit sekali untuk dibagi-bagi ke hampir 100 negara yang mengirimkan jemaah haji, termasuk negara-negara yang mayoritas penduduknya non-muslim seperti Amerika Serikat, Eropa, Australia. Yang 45.000 itu untuk Indonesia sendiri pun terasa sangat tidak memadai. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa Indonesia tidak mendapatkan jatah sama sekali? Mengapa tidak seorang pun bisa diberangkatkan? Padahal, India saja bisa mendapatkan kuota sekitar 5.000 orang. Padahal, mayoritas penduduknya Hindu. Apakah karena pemerintah “malas” melobi karena pasti dikasih “tidak seberapa” itu? Kalau ini yang menjadi pertimbangan untuk tidak memberangkatkan seluruh jemaah haji, pemerintah salah langkah. Andaikata pun Saudi hanya membolehkan 1.000 jemaah Indonesia berhaji tahun ini, Menag Yaqut dan Dubes Maftuh bisa menunjukkan, pemerintah telah berusaha sekuat tenaga. Simpangsiur lainnya adalah, apakah Arab Saudi sudah mengumumkan kuota haji atau belum? Menurut Dubes Maftuh, belum (hingga 4 Juni 2021). Padahal, bulan Mei yang baru lewat, pejabat tinggi keagamaan Pakistan, Maulana Tahir Ashrafi, mengatakan Arab Saudi mengizinkan 60.000 orang melaksanakan haji. Siapa yang benar? Penulis wartawan senior FNN.co.id
Panglima TNI Tinjau Penanganan COVID-19 di Grobogan
Jakarta, FNN - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meninjau penanganan COVID-19 di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sebagai tindak lanjut dari meningkatkan angka kasus positif di wilayah tersebut akhir-akhir ini. Dalam tinjauannya bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Badan Nasional Pengendalian Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito, Minggu, Panglima menginstruksikan anggota TNI untuk membantu pemerintah daerah dalam menurunkan angka kasus COVID-19 di Kabupaten Grobogan. "Saya tekankan agar TNI/Polri dan forkopimda untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi PPKM skala mikro yang telah berjalan hingga saat ini," kata Panglima Hadi dalam keterangan tertulisnya. Dalam rangka gerak cepat mengendalikan kasus COVID-19 di Grobogan, Panglima memimpin rapat terbatas dengan pihak terkait, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Bupati Grobogan Sri Sumarni. Dalam sambutannya, Panglima TNI menyampaikan bahwa saat ini Grobogan juga mengalami peningkatan kasus positif COVID-19 yang cukup signifikan. Panglima TNI mengemukakan bahwa adanya lonjakan kasus positif COVID-19, TNI/Polri akan memperkuat personel agar dapat membantu pelaksanaan tugas di lapangan. "Saya berharap Kabupaten Grobogan dapat meningkatkan kemampuan uji PCR agar kasus konfirmasi dapat diketahui dan mempercepat memutus rantai penularan," kata Panglima TNI. Panglima TNI juga memerintahkan jajaran TNI agar mengerahkan segenap kekuatan untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Grobogan. Ia juga berharap Kabupaten Grobogan dapat meningkatkan dukungan rumah sakit dan tenaga kesehatan yang juga dibantu TNI/Polri. Selain itu, Panglima juga mengingatkan ada data terkait dengan COVID-19 dapat dilaporkan sesuai dengan data di lapangan. "Data yang dilaporkan harus merupakan data nyata di lapangan, tegakkan terus disiplin protokol kesehatan, laksanakan penyekatan mobilitas masyarakat untuk mencegah terjadinya penyebaran, termasuk dari luar Kabupaten Grobogan," ujar Panglima. Di akhir pengarahannya, Panglima juga mengingat pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan vaksinasi untuk kelompok lansia agar kekebalan kelompok dapat terwujud. Usai melaksanakan rapat, Panglima TNI meninjau pelaksanaan vaksinasi di RSUD Dr.R. Soedjati Soemodiardjo Kabupaten Grobogan yang diikuti oleh 500 orang dibagi dalam lima gelombang dengan tim RSUD 21 vaksinator, TNI 8 vaksinator, Polri 8 vaksinator, dan pemda 8 vaksinator dengan total 45 vaksinator. Dalam peninjauan vaksinasi Panglima TNI menyampaikan agar terus melaksanakan disiplin protokol kesehatan dan jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. "Walau telah divaksin, bukan berarti kebal terhadap COVID-19," kata Panglima mengingatkan kepada masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan ini Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Imran Baidirus, S.E., Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St., M.K, Forkopimda Kabupaten Grobogan, serta para pejabat utama TNI dan Polri. Sebelumnya, Panglima TNI bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Kepala BNPB Ganip Warsito meninjau penanganan COVID-19 di beberapa daerah di Jawa Tengah. Sebelum ke Grobokan, rombongan telah mengunjungi Blora, Pati, dan Kudus. (sws)
Ryaas Rasyid Ingatkan Pentingnya Etika dalam Tegaknya Pemerintahan
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Penasihat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Ryaas Rasyid menilai etika pemerintahan penting bagi jalannya sebuah negara. Ryass menjelaskan bahwa pedoman pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan undang-undang dan konstitusi, tetapi juga menyangkut etika yang dapat menilai salah dan benar sebuah tindakan. "Etika sendiri merupakan kesepakatan moral tentang bagaimana menjalani hidup ini dan mengejar tujuan bersama. Jadi, etika itu pilar ketiga dari tegaknya sebuah pemerintahan," ujar Ryaas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu. Jika tiga hal itu tersedia, lanjut dia, barulah sebuah pemerintahan dapat dikatakan memiliki pedoman yang lengkap. Hal itu juga disampaikan Ryass dalam seminar nasional bertajuk Quo Vadis Etika Pemerintahan Indonesia? yang digelar MIPI. Ryaas menjelaskan bahwa negara mesti membangun etika pemerintahan untuk menopang tujuannya, yakni memberikan manfaat bagi masyarakat. Tujuan inilah yang diperjuangkan orang-orang zaman dahulu yang ikut berjuang memerdekakan Indonesia. Paling tidak, kata Ryaas, masyarakat dapat memiliki ketenteraman, dan ini menjadi tugas paling awal bagi keberadaan pemerintahan. Etika pemerintahan, lanjut Ryaas, yakni melaksanakan kebijakan sesuai dengan jalur yang benar. Ia lantas mencontohkan penanganan tindakan korupsi yang berkaitan dengan moral. Korupsi merupakan permasalahan yang berpangkal pada persoalan moral. Oleh karena itu, untuk menghentikannya tak cukup hanya dengan mengandalkan hukum. Menurut dia, mencegah korupsi dapat melalui pendidikan moral dan membangun kesadaran berintegritas. Cara ini membuat seseorang terhindar dari perilaku korup meski seandainya undang-undang terkait dengan korupsi dihapus. "Karena Anda mempunyai moral ethics yang menahan Anda dan mencegah Anda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan negara dan orang banyak," ujarnya. Di sisi lain, kata Ryaas, pemimpin juga harus memiliki otoritas moral yang menjadi contoh teladan bagi orang banyak. Dengan demikian, masyarakat maupun orang banyak bakal malu bertindak menyeleweng karena melihat sosok pemimpinnya. "Kekuasaan tidak bisa dikelola tanpa basis moral yang cukup," katanya menegaskan.
Ketua DPRD Bogor Populerkan Aksara Sunda
Cibinong, FNN - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rudy Susmanto ingin mempopulerkan Aksara Sunda pada momentum peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-539 yang jatuh pada 3 Juni 2021. "Masyarakat Kabupaten Bogor harus bangga terhadap kebudayaannya sendiri di tengah pergaulan internasional," ungkapnya di Cibinong, Bogor, Minggu. Menurut dia, sebagai langkah awal mempopulerkan, aksara Sunda dalam narasi petuah bijak dengan kaidah desain grafis mulai dipamerkan di lobby utama Gedung DPRD sejak 3 Juni 2021. Rudy mengatakan, sebagai produk seni komunikasi visual, aksara Sunda juga menjadi media pengingat bahwa Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah di tataran Sunda. "Sudah mulai menggunakan di lobby DPRD terpampang foto-foto kesenian Sunda yang bertuliskan aksara Sunda, itu sebagai penyadaran pemula terhadap kebanggaan akan kebudayaan Sunda," kata Rudy. Ke depan, ia juga akan meminta pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor untuk menambahkan aksara Sunda di plang nama DPRD dan plang nama ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor. "Kita akan dorong juga untuk dinas-dinas agar mempopulerkan aksara Sunda di setiap kantornya, nama jalan dan ruang publik lainnya. mudah-mudahan ke depannya Kabupaten Bogor menjadi daerah yang membangun wilayah dan masyarakatnya dengan kearifan lokal," terang politisi Partai Gerindra itu. Di samping itu, aksara Sunda jika ditempatkan secara proporsional produk kearifan lokal dapat menjadi daya ungkit berbagai program pemerintah memulihkan ekonomi di tengah pandemi. "Aksara dan bahasa Sunda memiliki estetika baik secara visual maupun vokal. Jadi, nantinya bisa dikombinasikan antara aksara dan bahasa sunda, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Ini sejalan dengan program pemerintah mempromosikan sport city and tourism di Kabupaten Bogor," ujar Rudy. Ia menambahkan, menampilkan kekayaan budaya lokal juga akan membangkitkan kebanggaan warga Kabupaten Bogor akan jati diri. Kata dia, keluhuran nilai budaya Sunda sangat relevan untuk diterapkan di era globalisasi saat ini. (sws)
PKS Nilai Wali Kota Medan Belum Wujudkan Janji Kampanye 100 Hari Kerja
Medan, FNN - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan, Sumatera Utara, menilai kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Bobby Nasution-Aulia Rachman belum mewujudkan janji sewaktu kampanye di 100 hari kerja. "Di 100 hari kerja, warga kota masih menunggu janji-janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota, seperti pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), dan tidak lagi banjir," kata Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Medan Rudiawan Sitorus di Medan, Minggu. Namun politisi PKS ini mengapresiasi atas kinerja Wali Kota yang dilantik 26 Februari 2021 karena memiliki semangat kerja yang tinggi dan merupakan generasi milenial, sehingga sempat melakukan beberapa gebrakan di periode 100 hari kerja. Di antaranya menertibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus pejabat di lingkungan Pemkot Medan terkait pungutan liar, dan penanganan banjir di sebagian kecil wilayah Kota Medan. "Tapi itu, belum maksimal. Kami terus mendukung kebijakan, dan program Wali Kota yang berpihak kepada masyarakat. Fraksi PKS di DPRD juga siap memberikan saran-saran, dan ide-ide bagi kemajuan pembangunan Kota Medan," ungkapnya. Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PKS Kota Medan mengaku akan terus mengawal semua janji-janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan agar benar-benar diwujudkan kepada warga setempat. "PKS akan mengawal seluruh program berjalan, dan seluruh janji kampanye agar direalisasikan kepada masyarakat Kota Medan," tutur Rudiawan. (sws)
2.757 Pekerja Chevron Pacific Indonesia Jadi Pekerja Pertamina Grup
Pekanbaru, FNN - Sebanyak 2.757 pekerja Chevron Pacific Indonesia siap bergabung menjadi calon pekerja Pertamina Grup, menjelang alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada 9 Agustus 2021. "Selamat datang kepada 2.757 pekerja Chevron Pacific Indonesia, calon pekerja Pertamina Grup," kata Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati melalui keterangan resmi Pjs. SVP Corporate Communications & Investor Relations, Fajriyah Usman, Minggu. Menurut dia, alih kelola ke Pertamina sebagai perusahaan nasional akan memberi manfaat yang lebih luas lagi bagi negara dari sisi pengelolaan dan penerimaan negara serta memperkuat posisi Pertamina sebagai salah satu lokomotif pembangunan dan perekonomian nasional. Perusahaan, katanya, juga memiliki amanah dan tugas mulia yakni diberi target memproduksi migas 1 juta barel pada tahun 2030, sehingga dibutuhkan komitmen dan dedikasi seluruh elemen pekerja khususnya Subholding Upstream untuk dapat mewujudkan cita-cita ini. Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi sebagai Subholding Upstream Budiman Parhusip menjelaskan bahwa ke depan Blok Rokan akan dikelola oleh PHR di bawah naungan PT Pertamina Hulu Energi selaku Subholding Upstream. "Saat ini, PHR mengelola Wilayah Kerja dan Asset Hulu di Wilayah Sumatera yang dikenal dengan Regional 1-Sumatera Subholding Upstream," katanya. Ia menjelaskan, dengan sistem Regionalisasi ini, antara Wilayah Kerja dan Aset yang saling berdekatan khususnya Sumatera dalam hal ini, dapat dilakukan optimalisasi lapangan dan efektifitas pengembangan operasi. Sehingga dengan bergabungnya Pekerja CPI juga akan lebih membuka kesempatan pengembangan karir. Direktur Utama PHR Jaffee Arizon Suardin menambahkan penjelasan mengenai PHR yang juga sebagai Regional 1-Sumatera di Subholding Upstream Pertamina bahwa PHR, selain mengelola blok Rokan, juga mengelola seluruh blok atau wilayah kerja Pertamina di Sumatera. "Kita ingin tumbuh secara signifikan dan sustainable dengan fokus pada semua potensi yang masih bisa dikembangkan. Business Continuity untuk mempertahankan bahkan meningkatkan produksi serta safety dan reliability tetap menjadi yang utama dalam melaksanakan pekerjaan," katanya. Pertamina melalui PHR juga akan memastikan transfer operatorship berjalan lancar sehingga bisa menyelesaikan program di tahun 2021 dan tumbuh signifikan pada tahun-tahun berikutnya," kata Jaffee. (sws)
Tim SAR Cari Dua Warga Luwu Timur di Danau Towuti
Kendari, FNN - Tim pencarian dan pertolongan Basarnas Kendari melakukan pencarian dua warga Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang dilaporkan perahunya terbalik di Danau Towuti daerah setempat. Kepala Basarnas Kendari Aris Sofingi melalui rilis Basarnas Kendari, Senin dini hari mengatakan pihaknya menerima informasi kejadian tersebut dari Kepala Desa Loeha, Kabupaten Luwu Timur bernama Salim. "Kami menerima informasi itu pukul 22.15 Wita dari Bapak Salim, Kepala Desa Loeha yang melaporkan bahwa pada pukul 19.00 Wita satu buah longboat dengan POB (person on board) lima orang terbalik dan tenggelam di Danau Towuti, tiga orang telah ditemukan selamat dan dua orang belum ditemukan," kata Aris. Ia menyampaikan, hingga pihaknya menerima informasi kejadian itu, pencarian masih dilakukan oleh pihak terkait dan masyarakat setempat. "Berdasarkan laporan tersebut, pada pukul 22.30 Wita Tim Rescue Unit Siaga SAR Sorowako yang masih merupakan wilayah kerja dari Kantor Basarnas Kendari diberangkatkan bersama Tim Reaksi Cepat BPBD Luwu Timur menuju lokasi kejadian kecelakaan untuk memberikan bantuan SAR," ujar dia. Dikatakannya, jarak tempuh dari Unit Siaga SAR Sorowako ke Pelabuhan Tinampo sekitar 47 km, jarak tempuh di air dari Pelabuhan Tinampo menuju perkiraan lokasi kejadian sekitar 12 km. "Kronologi kejadian, pada pukul 16.00 Wita sebuah longboat dengan POB lima orang bertolak dari Desa Mahalona menuju Desa Loeha, saat diperjalanan di Danau Towuti sekitar pukul 19.00 Wita longboat terbalik dan tenggelam," jelas Aris. (sws)
Lonjakan Covid-19 di Madura Menggila
Bangkalan, FNN - Kasus COVID-19 di Madura mengalami lonjakan tajam. Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mengambil langkah antisipasi untuk menghentikan angka penyebarannya, yakni dengan melakukan penyekatan di jembatan Suramadu. Petugas melakukan tes swab massal bagi pengendara yang hendak masuk Kota Pahlawan, dari Jembatan Suramadu di pos penyekatan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, sisi selatan Jembatan Suramadu, Jawa Timur, Minggu (06/6/2021). Tes swab massal tersebut sebagai upaya untuk menekan jumlah penularan Covid-19 menyusul adanya klaster penularan Covid-19 baru pasca Lebaran. Apalagi dalam dua hari terakhir ini juga terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Bangkalan Madura.Dinas Kesehatan Jawa Timur menyebut, lonjakan kasus Covid-19 di Bangkalan memaksa manajemen RSUD setempat menutup layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada Sabtu (05/6). Sejumlah tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien covid-19 di RSUD Bangkalan dinyatakan positif corona dan salah seorang dokter dilaporkan meninggal dunia.Merujuk data Satgas Penanganan Covid-19 Jatim per 5 Juni 2021, kasus kumulatif Covid-19 di Bangkalan tercatat ada sebanyak 1.754 kasus. 1.520 dinyatakan sembuh, 178 meninggal dunia dan sebanyak 56 pasien masih dirawat. Lonjakan tersebut diduga karena tingginya mobilitas masyarakat saat momen mudik Idul Fitri beberapa waktu lalu. Disisi lain, tingkat kepatuhan masyarakat Bangkalan terhadap protokol kesehatan juga masih rendah. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, AKBP Ganis Setyaningrum mengatakan, penyekatan mulai dilakukan oleh pihaknya pukul 10.00 WIB, Minggu (6/6/2021). Pihaknya menyekat kendaraan di Jembatan Suramadu, jalur Madura ke Surabaya. "Karena ada peningkatan kasus positif (COVID-19) di Madura," ujarnya dikonfirmasi. Dalam giat penyekatan, sambung Ganis, petugas akan mengecek kelengkapan pengendara, seperti KTP hingga surat bebas COVID-19. Apabila diketahui berasal dari tiga kabupaten yang sedang mengalami lonjakan kasus dan tidak punya surat bebas COVID-19, maka dites swab antigen di cek poin. "Cek KTP tiga wilayah di Madura yang diduga sedang tinggi COVID-19," ucapnya. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 Jatim, kasus aktif di Madura ada 56 di Kabupaten Bangkalan, delapan di Sampang dan tiga di Pamekasan pada Sabtu (5/6/2021). Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Jatim, dr. Herlin Ferliana menyampaikan peningkatan kasus terbanyak dilaporkan di Bangkalan. Bahkan, RSUD setempat menutup layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) sejak per Sabtu (5/6/2021). "Iya kelihatannya sudah mulai terjadi peningkatan kasus ini setelah liburan panjang, itu yang kami khawatirkan," ungkap dia. "Di Bangkalan, terjadi peningkatan kasus, dan benar, direktur RSnya karena ada yang dokter spesialis radiology yang meninggal, lalu ada beberapa nakes juga terkonfirmasi positif, sehingga mereka mulai hari ini menutup IGDnya," pungkasnya. (ant)
Lonjakan Covid-19 di Kudus Makin Mengkhawatirkan
Kudus, FNN – Kasus Covid-19 di Kudus, Jawa Tengah menggila. Drastisnya lonjakan kasus itu disebut akibat warga yang nekat menggelar tradisi saat Lebaran 2021. Ada dua tradisi yang disebut jadi biang kerok meningkatnya kasus Corona di Kusud. Pertama, wisata religi berupa ziarah. Kedua tradisi kupatan yang biasa digelar 7 hari pasca Lebaran. Tim Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat penambahan 183 kasus Covid-19. Dengan demikian, total kasus aktif mencapai 1.413 orang. "Lonjakan kasus saat ini merupakan tambahan kasus sebelumnya yang hasil tes usap tenggorokan PCR-nya belum keluar karena masuk daftar antrean," kata Bupati Kudus, Hartopo, Sabtu (5/6). Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam jumpa pers virtual, Jumat (4/6/2021) mengatakan bahwa keadaan ini terjadi sebagai dampak dari adanya kegiatan wisata religi berupa ziarah, serta tradisi kupatan yang dilakukan oleh warga Kudus, 7 hari pasca-Lebaran. Hal ini memicu kerumunan dan meningkatkan penularan di tengah masyarakat. Hal ini diperparah dengan banyaknya tenaga kesehatan di sana yang saat ini telah menderita COVID-19 yaitu sebanyak 189 orang dan rumah sakit yang belum menerapkan secara tegas dan disiplin zonasi merah kuning dan hijau, triase pasien COVID-19 dan non COVID-19 serta keluarga pasien. Contoh dari ini adalah masih adanya pasien COVID-19 di rumah sakit yang didampingi oleh keluarganya, yang keluar masuk wilayah rumah sakit tanpa screening. Wiku mengungkapkan, akibat tradisi itu, kasus COVID-19 di Kudus meningkat 30 kali lipat. Persentase kenaikan kasus Corona di Kudus bahkan jauh lebih tinggi dengan skala nasional. Dampaknya, hampir seluruh rumah sakit rujukan COVID-19 penuh terisi. "Kudus mengalami kasus positif secara signifikan dalam satu minggu, yaitu naik lebih dari 30 kali lipat. Dari 26 kasus menjadi 929 kasus. Hal ini menjadikan kasus di Kudus menjadi sebanyak 1.280 kasus atau 21,48 persen dari total kasus positifnya. Ini adalah angka yang cukup besar bila dibandingkan kasus aktif nasional yang hanya 5,47%," papar Wiku. "Adanya kenaikan kasus positif ini menyebabkan tempat tidur ruang isolasi dan ruang ICU rujukan di COVID-19 mengalami kenaikan tajam. Bahkan per tanggal 1 Juni lebih dari 90% dari seluruh tempat tidur terisi. Ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan," sambungnya. Wiku kemudian mengingatkan kepada satgas penanganan COVID-19 di daerah lain untuk dapat mengantisipasi sebaran COVID-19. Khususnya mencegah kerumunan kegiatan keagamaan. "Mohon agar satgas daerah dapat mengantisipasi tradisi dan budaya di wilayahnya masing-masing sehingga dapat segera menentukan penanganan dan kebijakan terbaik yang bisa dilakukan, agar kasus tidak meningkat tajam seperti di Kudus. Kami juga berharap pemerintah daerah dapat langsung melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, utamanya apabila terdapat kesulitan untuk melakukan penanganan medis," ucapnya. Panglima TNI Turun Tangan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memimpin rapat terbatas (ratas) penanganan kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sebagai tindak lanjut dari melonjaknya angka kasus positif di wilayah tersebut. Ratas tersebut berlangsung di sela kunjungan kerja Panglima TNI bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito, Minggu, dihadiri pula Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Bupati Kudus HM Hartopo. Dalam arahannya, Panglima TNI meminta semua pihak bekerja intensif dalam menurunkan angka kasus positif COVID-19 di Kabupaten Kudus, agar kembali ke zona hijau lagi. "Pak Bupati dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus memiliki tanggung jawab, karena saat ini 60 desa yang menjadi zona merah, agar menjadi hijau kembali, Tentunya harus memiliki sistem yang baik," ujar Panglima TNI dalam keterangan tertulisnya. Panglima meminta Dandim dan Kapolres Kudus serta jajarannya harus membantu Bupati, agar terbentuk sistem yang baik dalam penanganan COVID-19 di wilayah itu. Menurut Panglima TNI, kabupaten lain di Jawa Tengah telah melakukan strategi penebalan Satgas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro serta meningkatkan fungsi posko yang ada di PPKM Mikro tersebut. Panglima menambahkan, adanya Kepala Dinas Kesehatan dan Plt Kepala Dinkes Kabupaten Kudus yang terkonfirmasi positif COVID-19 menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat harus lebih ditingkatkan agar virus SARS-CoV2 tidak semakin menyebar dan menyebabkan tenaga kesehatan harus bekerja lebih ekstra. "Setiap desa harus ada satu Posko PPKM Mikro agar zona merah menjadi kuning dan akhirnya menjadi hijau. Tugasnya menegakkan protokol kesehatan, membantu dan mendata pelaksanaan PCR dan segera dilakukan pemisahan untuk isolasi jika sudah terkonfirmasi positif," ujar Panglima TNI. Panglima TNI dan Kapolri juga meminta kepada semua pihak tak hanya TNI dan Polri, agar lebih intensif dalam penanganan COVID-19 di Kudus, termasuk para tokoh masyarakat setempat juga untuk aktif membangun kesadaran disiplin protokol kesehatan bagi masyarakat. Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Imran Baidirus, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto, Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Luthfi, Forkopimda Kabupaten Kudus serta para Pejabat Utama TNI dan Polri. (dtk,ant)
POPULER
