ALL CATEGORY
Gibran Larang Masuk Pedagang Bermobil dari Luar Kota untuk Sementara
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka melarang masuknya pedagang bermobil dari luar kota untuk sementara waktu menyusul ditemukan lima pedagang di pasar cenderamata yang terkonfirmasi COVID-19. "Itu kan pedagang dari luar kota semua, sebetulnya mereka (pedagang bermobil, red.) ini sudah lama kami larang," katanya di Solo, Jumat. Ia mengatakan tidak jarang petugas Satpol PP Kota Surakarta melakukan penertiban kepada para pedagang bermobil tersebut. Bahkan, dikatakannya, selama ini keberadaan pedagang bermobil banyak dikeluhkan oleh pedagang yang berjualan di dalam pasar, termasuk di Pasar Klewer. "Tetapi mereka agak 'ngeyel', jadwal mereka kan Senin dan Kamis. Dengan demikian, mulai Senin besok tidak kami bolehkan sampai waktu yang tidak ditentukan," katanya. Ke depan, katanya, akan dilakukan pengetatan untuk pedagang bermobil yang masuk Solo, yaitu hasil tes antigen. "Kalau 'ngeyel' ya kami 'swab' (tes usap) di tempat. Kalau positif langsung dikarantina. Apalagi mereka ini kan dari zona merah, di sini kan zona hijau," katanya. Ketua Pelaksana Harian Satgas COVID-19 Kota Surakarta Ahyani mengatakan ada lima pedagang yang dinyatakan positif COVID-19. Adanya temuan tersebut setelah dilakukan tes usap antigen secara acak oleh Tim Gugus Tugas COVID-19 Kota Surakarta. "Mereka semua warga Jepara, meski bukan penduduk Solo, tapi menjadi tanggung jawab Pemkot Solo," katanya. Ia mengatakan saat ini kelimanya ditempatkan ke Asrama Haji Donohudan untuk menjalani isolasi terpusat hingga dinyatakan negatif COVID-19. (mth)
KONI Aceh Buka Pencalonan Tuan Rumah PORA XV
Banda Aceh, FNN - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh membuka pendaftaran pencalonan tuan rumah Pekan Olahraga Aceh (PORA) XV Tahun 2026. Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Tuan Rumah PORA XV/2026 KONI Aceh Azhari di Banda Aceh, Jumat, mengatakan pendaftaran pencalonan paling lambat disampaikan pada 25 Juni mendatang. "Pemerintah kabupaten kota melalui KONI setempat yang berminat menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Aceh, harus menyampaikan permohonan tertulis kepada KONI Aceh," kata Azhari. Azhari menyebutkan kabupaten kota yang menjadi calon harus melampirkan data sumber daya manusia dan keuangan, ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar provinsi dan nasional. Kemudian, kata Azhari, dukungan masyarakat dengan memperlihatkan persetujuan tertulis dari bupati, wali kota, DPRK, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). "Bagi daerah yang mendaftar diharuskan membayar uang pendaftaran. Serta menyerahkan jaminan berupa uang yang ditandatangani kepala daerah dan Ketua DPRK," kata Azhari yang didampingi Wakil Ketua Panitia Penjaringan M Zaini dan Sekretaris Panitia Penjaringan Nur Zahri. Selain itu, kabupaten kota yang mencalonkan telah memiliki 30 persen sarana dan prasarana olahraga yang akan digunakan. Serta pembangunan sarara dan prasarana minimal dilakukan setahun sebelum pelaksanaan PORA. "Dan terpenting, pembangunan sarana dan prasarana tidak melanggar hukum dan HAM. Serta menyampaikan rencana anggaran pelaksana pekan olahraga dan sumber anggarannya," kata Azhari. Azhari menyebutkan bagi kabupaten kota yang ingin menjadi tuan rumah bersama bisa menyampaikan setelah masing-masing menyampaikan permohonan tersendiri. Permohonan tuan rumah bersama harus tanda tangani masing-masing bupati wali kota. "Syarat menjadi tuan rumah bersama, kabupaten kota harus berdampingan secara geografis. Sedangkan syarat lainnya, sama dengan calon tunggal," kata mantan anggora DPR Aceh tersebut. Azhari mengatakan panitia yang dipimpinnya hanya bertugas menjaring dan menyaring calon, bukan yang menetapkan kabupaten kota tuan rumah pekan olahraga tersebut. Yang menetapkan, kata Azhari, adalah anggota KONI Aceh yang memiliki hak suara. Penetapan tuan rumah PORA XV Tahun 2026 dilakukan dalam rapat anggota KONI Aceh yang direncanakan pada Agustus 2021. "Tugas kami hanya menerima pendaftaran, memverifikasi administrasi dan juga verifikasi lapangan. Verifikasi lapangan untuk memastikan terpenuhinya syarat-syarat pencalonan," kata Azhari. (mth)
Hapus Saja Dewan Komisaris BUMN
By Asyari Usman Medan, FNN - Sekitar setahun yang lalu, tepatnya akhir Juli 2020, politisi PDIP Adian Napitupulu mengatakan dari 7,200 direksi dan komisaris semua BUMN, hanya 1,000 orang yang jelas asal-usulnya. Yang 6,200 lagi titipan semua. Nah, ini yang bilang teman baik Presiden Jokowi. Dan, ada benarnya sinyalemen Adian itu. Tentulah dia tidak asal komentar soal titipan itu. Proses rekrutmen pimpinan BUMN memang tidak jelas. Tidak transparan. Tidak ada yang tahu siapa yang mengangkat siapa. Baik itu direksi maupun komisaris. Negara membayar 3.7 triliun tiap tahun untuk gaji direksi dan komisaris BUMN yang tidak diketahui asal-usul mereka. Faktanya, sejak Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden, memang banyak pengangkatan pejabat BUMN, khususnya komisaris, yang beraroma titipan. Lihat saja penunjukan Prof Said Aqil Siroj (Ketua Umum PBNU) sebagai komisaris utama PT Kereta Api. Justifikasi korporasinya apa? Ilmu atau pengalaman apa yang menjadi alasan pengangkatan Said Aqil? Begitu juga penunjukan Abdee Slank sebagai komisaris independen PT Telkom. Apa ‘credential’ dia di dunia pertelekomunikasian? Nah, mau disebut mereka ini? Bukan titipan? Bukan untuk membayar dukungan politik mereka untuk Jokowi? Perhatikan pula posisi komisaris BUMN yang diberikan kepada para pendukung Jokowi lainnya. Ada Ali Mochtar Ngabalin di PT Pelindo III. Arya Sinulingga di PT Telkom. Sedangkan Fadjroel Rahman duduk di PT Waskita Kayra. Tengok juga Yenny Wahid di kursi komisaris PT Garuda Indonesia yang ditimbun utang 70 triliun. Dengan kondisi parah yang dialami sebagian besar BUMN saat ini, apakah mereka, para komisaris balas jasa itu, memberikan “ability” (kemampuan) atau “liability” (beban)? Jelas saja “liability”. Mereka menjadi beban BUMN. Beban rakyat. Triliunan rupiah tiap untuk para komisaris titipan itu. Ada pertanyaan penting: apakah jabatan komisaris masih diperlukan di BUMN? Apakah masih relevan? Komisaris adalah pemborosan. Mereka tidak diperlukan oleh BUMN. Kewajiban mengadakan posisi komisaris sesuai UU No. 40 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas (PT), perlu direvisi. Pasal 6 Bab I di UU ini harus diubah khusus untuk BUMN. Hapus saja jabatan komisaris. Kalau untuk PT swasta, terserah mereka saja. Fungsi pengawasan direksi BUMN yang ditugaskan kepada para komisaris, bisa dilakukan dengan cara yang lebih murah. Tidak dengan mendudukkan 7-9 orang komisaris yang menghabiskan miliaran rupiah per bulan. Padahal, dewan komisaris (Dekom) itu pun banyak yang tidak berfungsi. Peter F Gontha (komisaris PT Garuda Indonesia) mengatakan bahwa Dekom di situ hanya aktif 5-6 jam dalam seminggu. Itu pun, saran mereka tidak diperlukan oleh direksi. Hanya di Indonesia dikenal jabatan komisaris PT. Sejauh ini, tidak ditemukan pencarian Google tentang perusahaan swasta atau publik di negara-negara Barat yang menyebutkan keberadaan komisaris atau Dekom. Di Inggris, pembentukan dan operasional perusahaan juga diatur dengan undang-undang (UU). Tetapi, UU tentang perusahaan yang disebut Companies Act 2006 (CA 2006, alias UU Perusahaan 2006), tidak mengenal jabatan komisaris. CA 2006 tidak mewajibkan keberadaan Dekom sebagai pengawas perusahaan. Perusahaan publik atau pribadi hanya diwajibkan memiliki “board of directors” (dewan direktur). Bahkan bisa tanpa dewan direktur. Pasal 154, CA 2006, menyebutkan bahwa perusahaan pribadi hanya diharuskan mempunyai satu direktur; sedangkan perusahaan publik cukup memiliki dua direktur. Namun demikian, supervisi terhadap jalannya perusahaan tetap ketat. CA 2006 memuat pasal-pasal yang menggiring direksi selalu transparan. Mereka wajib menyimpan semua rekam transaksi per hari dan harus siap setiap waktu diinspeksi oleh auditor independen. Para auditor diawasi oleh Financial Reporting Council (FRC). Sekarang, FRC akan segera diubah menjadi “Audit, Reporting, and Governance Authority” (ARGA) dengan wewenang yang lebih luas gara-gara belum lama ini terjadi skandal yang melibatkan sejumlah auditor yang ‘main mata’ dengan direksi perusahaan. Prosedur yang lebih-kurang sama berlaku di Amerika Serikat, Eropa, Australia, Jepang, dll. Intinya, sepak terjang BUMN bisa diawasi dengan ketat tanpa perlu Dewan Komisaris. Indonesia pun bisa mencontoh Inggris. Biarkan BUMN diperiksa oleh auditor indepeden. Dan para auditor independen itu diawasi sangat ketat oleh lembaga independen pula seperti ARGA. Alternatif lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diperluas saja wewenangnya supaya bisa memeriksa BUMN. Bentuk “special branch” di BPK dengan auditor-auditor “Taliban” yang akan memborgol para direksi korup. Jadi, segera hapus Dewan Komisaris BUMN. Stop sekarang juga buang-buang duit rakyat triliunan rupiah tiap tahun.[] (Penulis wartawan senior FNN.co.id)
Bank Dunia Setujui Dana USD 400 Juta Atasi Kerentanan Keuangan RI
Jakarta, FNN - Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pendanaan sebesar 400 juta dolar AS atau sekitar Rp5,6 triliun yang akan dimanfaatkan untuk mendukung reformasi pemerintah Indonesia guna memperdalam, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat, ketahanan sektor keuangan. Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen di Jakarta, Jumat, mengatakan pendanaan baru ini dirancang untuk membantu Indonesia dalam mengatasi kerentanan di sektor keuangan yang diperparah oleh pandemi COVID-19. "Pendanaan ini melengkapi berbagai upaya pemerintah untuk melindungi sektor keuangan dan perekonomian secara keseluruhan dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh krisis COVID-19," katanya. Ia menjelaskan pendanaan untuk kebijakan pembangunan yang baru ini akan mendukung berbagai reformasi di sektor keuangan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, pendanaan bertujuan untuk memperdalam sektor keuangan dengan memperluas akses kepada layanan keuangan, termasuk oleh generasi muda dan perempuan, memperluas cakupan produk-produk keuangan, dan memberikan insentif untuk simpanan jangka panjang. "Berbagai upaya tersebut akan mengurangi kerentanan Indonesia terhadap arus keluar portofolio asing," kata Kahkonen. Kedua, pinjaman ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya di sektor keuangan dengan memperkuat kerangka kepailitan dan hak-hak kreditor, melindungi konsumen dan data pribadi, serta membangun sistem pembayaran yang lebih efisien dan cepat dengan memanfaatkan teknologi digital. "Hal ini akan membantu pembayaran bantuan sosial yang berskala besar kepada masyarakat rentan selama berlangsungnya krisis," tambah dia. Ketiga, mendorong kemampuan sektor keuangan bertahan dari guncangan dengan memperkuat kerangka resolusi untuk menghindari berbagai gangguan terhadap kegiatan keuangan jika terjadi kegagalan bank, meningkatkan efektifitas pengawasan sektor keuangan serta menerapkan praktik keuangan yang berkelanjutan. "Dengan menjadikan layanan keuangan lebih transparan, dapat diandalkan, dan berorientasi kepada teknologi, maka simpanan dapat disalurkan kepada investasi-investasi yang paling produktif secara lebih hemat, lebih cepat, dan lebih aman," katanya. Dengan demikian, menurut dia, pendanaan untuk memperkuat sektor keuangan ini dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi demi masa depan dan untuk melindungi diri dari berbagai guncangan yang tidak diharapkan. Saat ini pandemi COVID-19 telah menyebabkan resesi di Indonesia, serta berpotensi memberikan dampak terhadap turunnya kinerja sektor keuangan, fiskal, dan sosial secara berkepanjangan. Sementara itu, sistem perbankan yang selama ini didukung modal yang cukup dengan keuntungan tinggi, dan kurang mendalamnya pasar keuangan Indonesia, telah meningkatkan kerentanan negara ini terhadap guncangan dari luar. Terkait kondisi tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan wabah COVID-19 telah menjadikan berbagai reformasi struktural dalam mengatasi kerentanan sektor keuangan mendesak untuk segera dilakukan. "Indonesia berkomitmen untuk memperkuat sektor keuangan karena perannya yang sangat penting dalam menjaga pertumbuhan Indonesia dan mengurangi kemiskinan, terutama selama tahap pemulihan COVID-19," katanya. (sws)
Polrestro Jakarta Barat Lakukan OTT terhadap 22 Orang Tersangka Preman
Jakarta, FNN - Polres Metro Jakarta Barat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 22 orang tersangka preman karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) di wilayah hukum Jakarta Barat, Jumat. "Kami mengamankan (menangkap) sebanyak 22 preman yang kerap meresahkan masyarakat dengan cara melakukan pungutan liar, khususnya supir truk yang melintas di Jakarta Barat," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Joko Dwi Harsono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Joko mengatakan 22 orang tersebut ditangkap oleh Unit Kejahatan-Kekerasan (Jatanras) dan Unit Reserse Mobile dibantu Tim Pemburu Preman Polres Metro Jakarta Barat ketika melakukan penyisiran ke sejumlah jalan di wilayah Cengkareng dan Kalideres. Para tersangka preman pun langsung ditangkap dan dibawa ke Markas Polres Metro Jakarta Barat untuk diperiksa lebih lanjut, bersama barang bukti berupa uang hasil pungutan liar, senjata tajam dan kupon yang dipergunakan untuk melakukan pungli. "Untuk sejumlah orang yang kami amankan saat ini berikut barang bukti sudah kami bawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," tuturnya. Joko menjelaskan bahwa operasi tangkap tangan dilakukan kepada para tersangka sebagai upaya mencegah pungli dan premanisme di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang diteruskan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Fadil Imran dan Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo untuk melakukan pemberantasan aksi premanisme. Joko juga mengimbau kepada masyarakat untuk jangan ragu melaporkan ke pihak kepolisian jika menemukan adanya praktik premanisme di wilayah Jakarta Barat. "Karena informasi sekecil apapun itu akan sangat membantu kami dalam menciptakan Jakarta Barat yang aman dan kondusif serta bersih dari aksi premanisme," tutupnya. (mth)
Satu Tahun Ahok Komut, Pertamina Dua Kali Kebakaran
Jakarta, FNN - Baru sekitar satu tahun Ahok menjadi Komisaris Utama, PT Pertamina Pesero mengalami dua kali kebakaran. Sebelumnya terjadi kebakaran hebat di Pertamina Balongan, kini kebakaran serupa terjadi di kilang Cilacap. Kebakaran melanda area Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap, Jawa Tengah, Jumat malam (11/6/2021). Dalam berbagai informasi yang disebarkan publik di Twitter kobaran api melahap tangki 39 paraxyline sekitar pukul 19.45 WIB. Penyebab kebakaran masih belum diketahui, namun saat kejadian sedang ada petir. Pertamina Unit Pengolahan IV Cilacap merupakan salah satu dari 7 jajaran unit pengolahan yang memiliki kapasitas produksi terbesar yakni 348.000 barel per hari. Kilang ini bernilai strategis karena memasok 44 persen kebutuhan BBM nasional atau 75 persen kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Selain itu kilang ini merupakan satu-satunya kilang di tanah air saat ini yang memproduksi aspal dan base oil. PT Pertamina (persero) masih berupaya mengendalikan kebakaran yang terjadi pada salah satu tanki yang berisi benzene. Manajer Communications, Relations, and CSR Pertamina RU IV Cilacap Hatim Ilwan mengatakan pihaknya saat ini masih terus dilakukan upaya pemadaman sisa api di area bundwall. "Upaya pendinginan juga masih terus dilakukan untuk mencegah api timbul kembali," kata Hatim dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Kebakaran tangki di area Kilang Cilacap, Jawa Tengah ini terjadi pada pukul 19.45 (11/06) dan penyebab kebakaran masih belum diketahui. Upaya pemadaman dilakukan dengan menggunakan penyemprotan foam ke arah titik api. Sejumlah 50 petugas pemadam diturunkan untuk menangani kebakaran. Kilang Cilacap merupakan satu dari enam Kilang Pertamina dan kapasitas pengolahan 270 ribu barel per hari. Kilang ini memiliki sekitar 200 tangki untuk menampung crude yang akan diolah, gas serta BBM hasil pengolahan minyak mentah. Meskipun terjadi kebakaran, Pertamina memastikan pasokan BBM dan elpiji untuk masyarakat tetap aman. (ant)
Australia: Keputusan Brisbane Tuan Rumah Olimpiade 2032 Belum Final
Jakarta, FNN - Ketua Komite Olimpiade Australia John Coates menyatakan usulan dewan eksekutif Komite Olimpiade Internasional (IOC) menjadikan Brisbane sebagai tuan rumah Olimpiade 2032 belum mencapai keputusan final. “Saya sangat senang dengan kepercayaan ini... ini menjadi langkah selanjutnya,” kata Coates dikutip Reuters, Jumat. “Anda tidak akan pernah tahu dengan anggota IOC. Dukungan 50 persen suara diperlukan bahkan jika hanya ada satu kandidat (tuan rumah),” ujarnya lagi. Dewan eksekutif IOC pada Kamis telah mengusulkan Brisbane sebagai tuan rumah Olimpiade 2032 menyusul rekomendasi Komisi Tuan Rumah Olimpiade Masa Depan yang telah menetapkan Brisbane sebagai preferred host atau tuan rumah pilihan IOC. Namun pengambilan suara penetapan status tuan rumah Olimpiade baru akan dilakukan pada sesi IOC ke-138 di Tokyo, 21 Juli mendatang. Sekitar 100 anggota IOC bakal berkumpul memberikan suaranya dalam pertemuan yang dilaksanakan dua hari sebelum upacara pembukaan Olimpiade 2020 Tokyo dimulai pada 23 Juli. Coates mengatakan bahwa IOC masih berdialog dengan negara-negara yang juga mengutarakan minatnya untuk menggelar pesta empat tahunan itu, termasuk Indonesia, Belanda, Hungaria, Jerman dan Qatar. Perdana Menteri Negara Bagian Queensland Annastacia Palaszczuk juga tak mau menyimpulkan terlalu dini, tetapi ia mengaku senang karena Brisbane selangkah lagi bisa mengikuti jejak Melbourne (1956) dan Sydney (2000) sebagai kota tuan rumah Olimpiade di Australia. “Kami baru saja melewati tantangan terakhir, dan kami akan segera mencapai finis. Kami hanya perlu menunggu sebentar lagi,” kata Palaszczuk. “Tapi hari ini adalah hari yang sangat membanggakan, sesuatu yang belum pernah saya bayangkan seumur hidup saya untuk bisa mencapai status tuan rumah ini.” (mth)
Anggota DPR Fraksi NasDem Tolak Rencana Pajak Sembako
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Ahmad HM Ali menolak rencana Pemerintah mengenakan pajak untuk sembilan bahan pokok (sembako) karena akan menambah beban rakyat. “Fraksi NasDem menolak rencana, usulan Menteri Keuangan (Sri Mulyani, Red) soal tarif pajak itu. Kami akan perjuangkan itu jika rencana berbahaya ini benar-benar diusulkan ke DPR. Dari awal, kami tegaskan itu,” kata Ahmad Ali dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat. Menurut dia, penerimaan pajak negara dapat ditingkatkan dengan cara lain, sehingga tidak perlu mengenakan pajak untuk sembako. “Harga komoditas di internasional juga sudah mulai membaik. Penerimaan dari sisi pabean juga menunjukkan tren positif. Jadi, pilihan menaikkan tarif itu pilihan potong kompas semata,” kata Ahmad HM Ali, Wakil Ketua Umum Partai NasDem. Ia pun mendorong Kementerian Keuangan mengkaji lebih matang sumber-sumber pendapatan negara untuk pembiayaan APBN. Ahmad juga meminta ada perbaikan regulasi, sehingga penerimaan pajak dapat optimal dan pemerintah tidak perlu membebani masyarakat dengan menaikkan tarif pajak. “Perbaikan regulasi itu untuk meningkatkan kepatuhan dan kemudahan menunaikan pajak. Sangat tidak bijak menaikkan tarif pajak saat masyarakat sedang berjuang keras mempertahankan sumber dan nilai pendapatannya,” kata Ahmad Ali. “Nilai pendapatan yang berkurang, karena naiknya tarif pajak justru akan mengurangi belanja masyarakat,” kata dia menambahkan. Politisi Partai NasDem itu juga berharap Kemenkeu dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga lainnya, sehingga ada sumber pendapatan negara yang dapat dioptimalkan. “Jangan seolah-olah soal pendapatan negara ini adalah champion Kemenkeu sendiri. Jadi yang dipikirkan hanya menaikkan tarif pajak. Duduk dan kerja sama dengan kementerian lain, sehingga bisa juga meraup pendapatan dari upaya mendorong surplus perdagangan luar negeri dan usaha lainnya,” ujar Ahmad Ali. Pemerintah berencana memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako lewat perluasan objek PPN. Rencana itu tertuang dalam draf Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Terkait polemik itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada Kamis (10/6) menegaskan, rencana itu sifatnya internal, sehingga ia menyesalkan dokumen draf Revisi UU KUP bocor ke publik. Ia memastikan pemerintah masih akan fokus memulihkan perekonomian akibat pandemi COVID-19. “Situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar, karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga. Yang keluar sepotong-sepotong,” kata Sri Mulyani. “Dari sisi etika politik, kami belum bisa menjelaskan sebelum ini dibahas. Karena ini adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui Surat Presiden,” kata dia menambahkan. (mth)
Ketua DPRD Surabaya Umumkan Dirinya Positif Covid-19
Surabaya, FNN - Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengumumkan bahwa dirinya positif terpapar COVID-19 berdasarkan uji usap berbasis PCR pada Selasa, 8 Juni 2021. "Iya, saya positif COVID-19. Mohon doanya, dan sekarang sedang pemulihan," ujarnya ketika dikonfirmasi melalui layanan WhatsApp jalur pribadi, Kamis malam. Cak Awi, sapaan akrabnya, mengatakan secara umum kondisinya baik, dan tidak ada gejala klinis signifikan. "Hanya butuh istirahat. Saya juga diberi vitamin serta beberapa obat oleh dokter," ucap pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya tersebut. Ia mengaku tidak tahu kronologi hingga terpapar COVID-19, sebab selama sepekan ini ada beberapa acara, termasuk siapa tertular maupun yang menulari. Cak Awi menjelaskan juga sudah mengontak sejumlah kolega yang sempat bertemu dengannya selama beberapa hari terakhir. Informasi itu, kata dia, juga sudah disampaikan ke petugas kesehatan agar bisa dilakukan penelusuran kontak sesuai dengan prosedur penanganan COVID-19. "Saya sudah kontak beberapa kawan yang sempat ketemu. Untuk antisipasi semua saya minta lakukan tes usap PCR. Informasi juga saya sampaikan ke petugas kesehatan agar dilakukan tracing, dan bila mana ada yang positif bisa dilakukan treatment sesuai prosedur," katanya. "Demikian pula gedung DPRD Surabaya, sesuai SOP selama ini, memang rutin dilakukan sterilisasi pada ruangan dan kendaraan," tutur Cak Awi. Ia kembali mengajak masyarakat untuk selalu ketat dalam menjalankan protokol kesehatan. "Saya sudah berusaha dan disiplin protokol kesehatan, mungkin saat lengah, semisal ketika makan bersama kawan-kawan. Pokoknya tetap kita harus disiplin," kata dia. (sws)
Belasan Tenaga Kesehatan Puskesmas Cibinong Positif COVID-19
Cianjur, FNN - Belasan tenaga kesehatan di Puskesmas Cibinong, Cianjur, Jawa Barat, terpapar COVID-19 setelah dilakukan tes cepat dan usap, sehingga seluruh aktivitas pelayanan di puskesmas dihentikan untuk sementara. Kepala Puskesmas Cibinong, dr Rahardian saat dihubungi Jumat, mengatakan ditemukannya 16 orang tenaga kesehatan yang terpapar itu, berawal dari dua orang tenaga kesehatan yang mengeluh hilang penciuman dan gejala lainnya seperti COVID-19, sehingga dilakukan tes cepat dan usap RT PCR. "Hasilnya dari puluhan tenaga kesehatan yang ada, terdapat 16 orang terpapar COVID-19, sehingga langsung dilakukan isolasi mandiri. Untuk sementara seluruh pelayanan dihentikan kecuali gawat darurat," katanya. Ia menjelaskan, setelah dilakukan penelusuran, belasan tenaga kesehatan itu, diduga terpapar saat menjalankan aktifitas yang cukup padat selama satu bulan terakhir, termasuk memberikan pelayanan bagi warga satu desa klaster pengajian yang menjalani isolasi beberapa waktu lalu. Sehingga kondisi kesehatan mereka menurun dan rentan terpapar virus berbahaya. Sebagai antisipasi untuk memutus rantai penularan, pihaknya bersama gugus tugas langsung melakukan tes cepat dan usap terhadap keluarga dan warga sekitar tempat tinggal tenaga kesehatan yang positif. "Hasil penelusuran dan tes RT PCR yang dilakukan terhadap keluarga dan sampel beberapa orang warga terdekat, tidak menunjukkan gejala atau negatif COVID-19. Namun mereka diimbau untuk lebih meningkatkan prokes, saat beraktivitas di luar rumah," katanya. Sementara Juru Bicara Pusat Informasi dan Kordinasi COVID-19 Cianjur, dr Yusman Faisal, mengatakan seluruh aktivitas di Puskesmas Cibinong, dihentikan hingga batas waktu beberapa hari ke depan. Puluhan tenaga kesehatan lainnya, menjalankan aktifitas di rumah atau work from home. "Hanya pelayanan gawat darurat yang bisa dilayani. Kami sudah mengirim tim untuk penanganan dan melakukan penelusuran lebih dalam, terkait terpaparnya belasan tenaga medis di Puskesmas Cibinong. Kami mengimbau seluruh nakes di Cianjur, untuk lebih meningkatkan kesehatan dan pengamanan diri selama bertugas," katanya. (mth)
POPULER
