ALL CATEGORY
BNI CorpU Raih Rredikat Gold Internasional dalam Ajang GCCU Award 2021
Jakarta, FNN - BNI Corporate University atau BNI CorpU meraih penghargaan gold pada kategori Branding and Durability dalam ajang Global Council of Corporate University (GCCU) Award 2021 menyisihkan peserta dari Amerika Serikat dan Rusia. Direktur Human Capital dan Kepatuhan BNI Bob Tyasika Ananta menyatakan salah satu poin plus kategori ini adalah agility dalam pandemi COVID-19 yakni BNI CorpU mengintensifkan pembelajaran digital dengan mengembangkan Zoominars COVID-19 dan Program Learning from Home. “Pada kategori Best Corporate University - Branding and Durability BNI berhasil menyisihkan pesaing dari DAU (AS) dan Rosatom Tech (Rusia),” katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis. Bob mengatakan dewan juri menilai BNI CorpU mampu menunjukkan keterlibatan yang tinggi dalam mendukung corporate culture serta pengembangan competency, skill, dan attitude untuk mendukung bisnis perusahaan. BNI CorpU juga layak dipandang sebagai masterpiece dari branding Corporate University karena memiliki fasilitas pembelajaran digital yang memadai. Fasilitas pembelajaran digital tersebut meliputi Artificial Intellegence LeVA (Learner’s Virtual Assistance), Learning Game, Podcast dan Webinar Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV melalui saluran YouTube. Selain itu, branding logo BNI CorpU turut dinilai sangat menarik oleh tim juri internasional karena mengusung moto learn, grow, and lead. Bob menuturkan BNI CorpU juga meraih akreditasi Corporate Learning Improvement Process (CLIP) dari EFMD (European Foundation for Management Development) sebagai bank pertama di Asia yang mendapatkan akreditasi ini pada 2019. Global CCU merupakan sebuah organisasi yang didirikan pada 2005 dengan tujuan untuk menghubungkan jaringan global yakni para profesional di bidang corporate university serta membantu anggotanya saling belajar dari pengalaman dan best practice masing-masing. GCCU Awards merupakan event dua tahunan sebagai pengakuan Corporate University terbaik di skala global yang menciptakan nilai strategis untuk people, business, dan society. “Kami berharap penghargaan ini dapat semakin meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas BNI CorpU untuk dapat memberikan layanan terbaik bagi pemangku kepentingan di internal BNI maupun pihak eksternal,“ kata Bob. Ia melanjutkan, keikutsertaan BNI CorpU dalam ajang GCCU Award ini bertujuan untuk membuka peluang saling berbagi dan belajar antar CorpU seluruh dunia secara langsung. Hal itu dapat terjadi karena ajang ini mampu memunculkan adanya interaksi antar Chief Learning Officers, pengelola sumber daya manusia, dan VP Executives melalui platform inovatif. Tak hanya itu, keikutsertaan BNI CorpU juga sebagai upaya melakukan self assessment berdasarkan standard best practice CorpU dunia, mengetahui positioning di antara corporate university lain, serta dasar untuk melakukan improvement terhadap proses bisnis dan output. “Langkah ini dilakukan dalam rangka melakukan benchmarking best practice Corporate University secara global,” katanya. (mth)
Berpikirlah Positif Hadapi Pandemi CPVID-19
Semarang, FNN - Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang mewabah hampir di semua negara, termasuk Indonesia, sejak 2020 hingga sekarang belum berakhir, bahkan bencana nonalam ini menjadi momok bagi masyarakat di seluruh dunia. Namun, menurut Guru Besar dalam Bidang Ilmu Keperawatan Jiwa pada Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat, Prof. Suryani, Ph.D, jangan sampai ketakutan terhadap virus corona penyebab COVID-19 itu menimbulkan stres dan kecemasan. Masalahnya, kata Suryani, stres atau cemas bisa menurunkan imunitas. Lantas, ia menjelaskan bahwa saat stres dan cemas terjadi, antibodi lambat berproduksi sehingga tubuh lemah dan gampang terkena infeksi, termasuk infeksi virus corona. Kecemasan juga muncul akibat banyaknya informasi simpang siur terkait dengan wabah ini di media sosial, katanya merujuk informasi yang dipublikasikan via laman unpad.ac.id pada bulan April 2020, atau setelah kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Karena belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir, alangkah baiknya masyarakat ingat akan kata-kata bijak "Hadapilah nikmat dengan syukur dan terimalah musibah dengan rasa sabar". Setidaknya hal ini menenangkan pikiran ketika menghadapi musibah bencana nonalam ini. Selain kata-kata bijak, perlu pula mengedepankan pikiran positif agar selalu memikirkan hal yang terbaik yang bakal terjadi, bukan malah hal-hal yang terburuk yang berujung pada kecemasan. Banyak sisi positif ketika bangsa ini dilanda wabah COVID-19 sejak Maret hingga hingga sekarang. Setidaknya pandemi ini mendorong masyarakat untuk melek dan makin akrab dengan teknologi. Pada masa pandemi ini masyarakat tampaknya sudah akrab dengan istilah pembelajaran jarak jauh (PJJ). Penerapan PJJ sejak April 2020 ini tidak lain bertujuan untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona, terutama pada anak-anak. Hasil survei Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru Indonesia (P2GI) di akhir tahun 2020, misalnya, menunjukkan 70 persen guru menggunakan media sosial, seperti WhatsApp, Facebook, Line, dan Instagram untuk PJJ selama pandemi COVID-19. Disebutkan pula 54 persen responden menggunakan Google Classroom untuk PJJ, 42 persen responden memilih aplikasi Zoom untuk PJJ, 31 persen responden menggunakan Google Meet untuk PJJ. Sementara itu, kurang dari 10 persen responden yang menggunakan aplikasi lainnya, seperti Cisco Webex, Microsoft Teams, U Meet Me, Rumah Belajar, Quipper School, Edmodo, dan Ruangguru untuk PJJ. Menurut Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Dr Pratama Persadha, semuanya itu dipakai secara bergantian, atau tidak hanya memakai satu platform. Pemakaian platform media sosial, khususnya WhatsApp, sangat tinggi karena menyesuaikan dengan aplikasi yang sudah ada, ditambah lagi mudah menggunakannya. Bahkan, WhatsApp pada masa pandemi ini menambah beberapa fitur, misalnya untuk video call bisa sampai 50 orang. Inilah yang memudahkan para guru, murid, dan orang tua siswa untuk memakai WA. Apalagi, WhatsApp dan media sosial lain tidak memerlukan biaya langganan seperti zoom dan layanan konferensi video lainnya. Minus Edukasi Soal pemakaian sebenarnya ada pembelajaran secara cepat. Namun, pakar keamanan siber CISSReC ini menyayangkan masih minusnya edukasi tentang sisi keamanannya. Dalam memakai WA dan media sosial, misalnya, sebisa mungkin semua akun sudah ditambahkan verifikasi dua langkah agar tidak mudah diretas atau diambil pihak lain. Ini sama sekali belum ada edukasi ke bawah. Adapun cara mengaktifkan fitur verifikasi dua langkah di WhatsApp, pertama pilih ikon tiga titik di pojok kanan atas aplikasi WA, kemudian pilih menu Settings, masuk ke pengaturan Account, pilih two step verification, bikin personal identification number (PIN) 6 digit angka, lalu masukkan juga alamat surat elektronik (email). Untuk mengamankan akun media sosial, tidak lupa juga untuk mengaktifkan verifikasi dua langkah dan mematikan layanan pihak ketiga pada akun media sosial, seperti Twitter, Facebook, dan YouTube. Pratama yang pernah menjadi pejabat Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), yang kini menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) itu mengutarakan bahwa tingkat keamanan memang bergantung pada dua pihak, pihak penyedia platform dan pihak pengguna (user). Oleh karena itu, dari sisi media sosial sebenarnya akan sangat aman bila sudah dilakukan verifikasi dua langkah. Namun, dari sisi platform konferensi video sempat banyak keluhan, seperti zoom yang mudah diretas. Kendati demikian, seiring dengan berjalannya waktu, beberapa kelemahan sudah berusaha ditutup. Penerapan WFH Sejak virus corona melanda Tanah Air hingga sekarang, sejumlah perusahaan menerapkan sistem bekerja dari rumah (work from home/WFH) guna mencegah klaster baru penularan COVID-19 di lingkungan kerja. Apakah penerapan WFH ini berdampak pada penambahan atau pengurangan biaya suatu perusahaan? Pertanyaan ini dijawab oleh hasil survei Microsoft terhadap empat negara bahwa penambahan atau pengurangan anggaran terkait dengan keamanan siber bergantung pada fokus masing-masing perusahaan. Sejumlah negara yang disurvei Microsoft, yakni Jerman, India, Amerika Serikat, dan United Kingdom (UK) atau Kerajaan Bersatu Britania Raya (Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales). Bagi perusahaan besar, terutama teknologi, menurut Pratama, anggaran keamanan jelas ditingkatkan, mengingat banyaknya pegawai yang harus bekerja dari rumah. Ditambah lagi, belakangan ini marak penjualan data pribadi masyarakat di RaidForums. Oleh karena itu, perusahaan yang menerapkan WFH perlu membekali tools keamanan siber kepada pegawai yang berkerja di rumah guna mencegah peretasan data. Terkait dengan penerapan WFH, sejumlah platform untuk menunjang mobilitas pegawai agar peretas tidak mudah menjebol data mereka pun tumbuh di tengah pandemi COVID-19, seperti aplikasi jaringan pribadi virtual atau virtual private network (VPN) untuk bekerja dari jarak jauh. Berikutnya, firewall (sistem keamanan yang melindungi komputer dari berbagai ancaman di jaringan internet). Bahkan, implementasi teknologi seperti zero trust (keamanan pusat data yang memeriksa seluruh traffic pada network) yang menurut Pratama biayanya tidak murah. Di lain pihak, dengan penerapan WFH, membuat jam kerja lebih fleksibel sekaligus lebih lama, bahkan di luar jam kerja masih melakukan pekerjaan kantor. Hal ini sebenarnya bukanlah hal baru sejak era BlackBerry Messenger (BBM) dan WA. Namun, pada masa pandemi ini menjadi sebuah kebiasaan. Meski semua itu bergantung pada setiap perusahaan apakah bisa melakukan penyesuaian atau tidak ke arah yang lebih produktif. Semestinya dalam kondisi saat ini mengarah pada produktivitas kerja karena waktu tidak tersita untuk perjalanan pergi/pulang kantor sehingga kondisi fisik lebih prima dan fokus. Hal positif lainnya, banyak sekali peluang di tengah pandemi karena banyak hal baru yang bisa dilakukan lewat aring. Misalnya, memberikan ursus singkat memasak dari rumah dan semacamnya. Karena hingga kini belum ada teknologi yang mampu memprediksi bencana alam maupun bencana nonalam secara akurat, berpikirlah positif dalam menghadapinya. Di sinilah butuh kepiawaian sang pemimpin dalam mengatasi pelbagai persoalan, termasuk pandemi COVID-19 yang memerlukan langkah cepat dan akurat tetapi tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. (mth)
Atlet Olimpiade Tokyo Akan Dipantau Menggunakan GPS
Jakarta, FNN - CEO Komite Penyelenggara Tokyo 2020, Toshiro Muto, mengatakan atlet Olimpiade akan dipantau menggunakan GPS seperti yang dilakukan kepada media asing, Reuters melaporkan Rabu. Muto juga mengatakan sistem pemantauan akan digunakan tidak untuk melacak setiap gerakan peserta Olimpiade tetapi untuk melacak mereka secara retroaktif jika muncul masalah. Tokyo akan menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2020 yang telah satu tahun ditunda dan akan dimulai 23 Juli, di tengah kekhawatiran bahwa acara global itu akan menambah beban sistem medis yang telah terbebani akibat pandemi virus corona. Penyelenggara Tokyo 2020, Selasa, mengatakan jurnalis luar negeri yang meliput Olimpiade Tokyo akan dilacak pergerakannya dengan GPS, dan terancam tidak dapat meliput jika melanggar aturan. Kepala Penyelenggara Tokyo 2020 Seiko Hashimoto mengatakan teknologi pelacakan akan digunakan untuk memastikan mereka hanya pergi ke tempat yang seharusnya. Dia menambahkan wartawan akan lebih didorong untuk tinggal di hotel yang telah ditunjuk daripada penginapan pribadi. Hashimoto mengatakan jumlah hotel akan dikurangi, dari yang semula direncanakan 350 menjadi sekitar 150, sebagai upaya menjaga pengunjung tetap berada di bawah pengawasan ketat. Penonton dari luar negeri telah dilarang menghadiri Olimpiade, dan penyelenggara akan memutuskan pada akhir bulan ini berapa banyak penonton domestik yang dapat menonton pertandingan. (mth)
Menteri Pertanian: Realisasi Produksi Pangan Meningkat
Jakarta, FNN - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan realisasi produksi sejumlah komoditas pangan utama meningkat pada tahun 2020 dan bahkan melampaui target yang ditetapkan. “Capaian produksi padi tahun 2020 mencapai 54,65 juta ton, lebih tinggi 0,09 persen dari produksi tahun 2019,” kata Syahrul dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu. Beberapa produksi komoditas pangan lainnya seperti jagung, bawang merah, cabai, dan daging sapi atau kerbau realisasinya pun melampaui target. Produksi jagung 23,09 juta ton atau 101 persen, produksi bawang merah 1,81 juta ton atau 113 persen, produksi cabai 2,77 juta ton atau 105 persen, dan produksi daging sapi/kerbau mencapai 0,54 juta ton atau 132 persen. Syahrul Yasin Limpo juga menyebutkan program akselerasi ekspor yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2020 hingga sekarang telah berdampak positif terhadap peningkatan nilai ekspor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor produk pertanian selama Januari hingga Desember 2020 mencapai Rp451,8 triliun, meningkat 15,79 persen dibandingkan tahun 2019 senilai Rp390,2 triliun. “Sementara pada periode Januari sampai April 2021, ekspor pertanian mencapai Rp189,09 triliun, tumbuh 34,97 persen dibanding periode yang sama,” tuturnya. Seiring dengan meningkatnya kinerja produksi dan ekspor pangan, Syahrul menyebutkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional turut meningkat, terlebih di masa pandemi COVID-19. “Selama tahun 2020, hampir seluruh sektor ekonomi Indonesia tumbuh negatif, sebaliknya sektor pertanian mampu tumbuh positif,” kata dia. Merujuk data BPS, Syahrul menyebutkan pada Triwulan II 2020, PDB sektor pertanian tumbuh 16,24 persen dibandingkan kuartal sebelumnya (qoq). Pada triwulan III dan IV, PDB pertanian juga tumbuh masing-masing 2,15 persen dan 2,59 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. “Pertanian mampu menjadi penyelamat perburukan resesi ekonomi nasional,” tutur Syahrul. Sementara pada tahun 2022, Kementerian Pertanian berfokus pada perencanaan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dengan menjaga keberlanjutan peningkatan produksi komoditas prioritas. (mth)
Nadiem: PTM Terbatas Tidak Sama dengan Sekolah Tatap Muka Normal
Jakarta, FNN - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengatakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas di tengah pandemi COVID-19 tidak sama dengan sekolah tatap muka sebagaimana dalam situasi normal. “Apa yang Bapak Presiden sampaikan pada Senin (7/6) lalu benar bahwa pembelajaran yang kita upayakan bersama adalah tatap muka terbatas. Sekali lagi terbatas,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan contoh praktik baik dalam melaksanakan PTM terbatas, di mana satuan pendidikan dapat mengatur satu kelas hanya diisi 25 persen dari total murid, kegiatan belajar mengajar hanya dua jam, dan satu minggu hanya dua kali pertemuan. “Contohnya seperti yg disampaikan oleh Bapak Presiden. Sekolah yang sudah atau dalam proses melakukan PTM terbatas dengan durasi belajar dan jumlah murid berbeda tetap diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan dan di bawah batas maksimal yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19,” tambah dia. Dia menambahkan tidak ada perubahan dalam SKB. SKB tersebut menuangkan aturan maksimal. Sekolah bisa menerapkan PTM terbatas dengan sedikit demi sedikit. Sebanyak 30 persen satuan pendidikan telah melakukan PTM terbatas sesuai situasi dan kondisi masing-masing. Sebagian baru memulai PTM terbatas beberapa bulan terakhir, ada pula yang sudah melakukan PTM terbatas sejak tahun lalu. “Seperti halnya para guru, orang tua, dan murid yang saya dengar langsung keluhannya dalam melakukan pembelajaran jarak jauh, Bapak Presiden juga menyampaikan kepeduliannya,” terang dia. Presiden menyampaikan bahwa pembelajaran jarak jauh pada kenyataannya menyulitkan anak, orang tua, dan guru. “Beliau menyampaikan, kita harus memiliki keberanian untuk mendorong PTM terbatas yang tentu saja disertai penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat,” kata Nadiem. Sebelumnya, Kemendikbudristek dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menerbitkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) di Masa Pandemi COVID-19 yang dapat membantu kelancaran penyelenggaraan PTM terbatas. Panduan dapat diunduh di laman bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id atau spab.kemdikbud.go.id. (mth)
Dua Pansus Mendesak dan Darurat
By M Rizal Fadillah Bandung, FNN - Sebagai badan perwakilan rakyat yang salah satu fungsinya adalah melakukan pengawasan kepada Pemerintah, DPR saat ini dituntut untuk aspiratif dan lebih gigih dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Bukan sebagai juru bicara atau pembela dari kepentingan Pemerintah. Anggota DPR dipilih oleh rakyat bukan ditunjuk atau dibayar Pemerintah. Tentu banyak agenda pengawasan Dewan terhadap kerja Pemerintah saat ini, tetapi ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian serius karena menjadi aspirasi utama kekinian. Pansus sebagai organ lanjutan dari kerja Komisional Dewan harus dibentuk, yaitu: Pertama, Pansus Haji. Implikasi pembatalan haji berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 660 tahun 2021 telah menimbulkan keresahan calon jama'ah dan kegelisahan rakyat. Banyak pertanyaan yang butuh klarifikasi dan investigasi baik aspek kerja atau kinerja penyelenggaraan maupun besaran, alokasi, dan penggunaan keuangan atau dana haji. Penting tahap awal audit investigasi batal haji 2020 dan 2021 karena bagaimana bisa memberangkatkan jika sesuai Laporan BPKH kas saldo Des 2019 hanya 8,8 M dan Des 2020 17,9 M sedangkan biaya per 200 ribu jama'ah dibutuhkan biaya kurang lebih 14 T ? Jika ada simpanan di Bank berapa besaran dan profil simpanannya seperti apa ? Pertanyaan krusial lain adalah dari investasi jangka panjang 60,1 T dan jangka pendek 9,9 T (tahun 2019) mengapa tercatat kas bersih dari aktivitas investasi minus (kerugian) 12 T lalu investasi jangka panjang 90,7 T dan jangka pendek 8,8 T (2020) kas bersih hasil investasi minus (kerugian) 20 T? Apa makna "aman" yang dikemukakan oleh Jokowi, KH Ma'ruf Amin, dan Anggito? Audit Investigasi dan Pansus DPR harus dilakukan demi kejelasan kondisi dana haji tersebut. Rakyat perlu informasi, kepastian, dan ketenangan. Kedua, Pansus TKA China. Soal TKA China yang masuk dan bekerja di Indonesia menjadi "misteri" yang menggelisahkan. Berdampak pada kecemburuan sosial dan kerawanan politik. Investasi dan hutang luar negeri negeri yang besar ternyata melekat dengan komitmen kehadiran TKA China yang tidak semua berkualifikasi spesifik. Tenaga biasa atau kasar pun membanjiri. Jumlahnya tak jelas. Sebagai sampel di masa larangan mudik kedatangan WNA China tanggal 8 Mei sebanyak 157 orang TKA, tanggal 11 Mei 2021 dengan Southern China Airways tiba 103 orang, 12 Mei dengan Sriwijaya Air dari Hang Zhou datang 149 orang, 13 Mei dengan Xiamen Air dari Fu Zhou sejumlah 110 orang, dan 15 Mei dengan Southern China berjumlah 158 orang. Tak jelas status. Pastinya mereka mengantongi dokumen Kartu Ijin Tinggal Sementara dan Kartu Ijin Tinggal Tetap dari Kemenhukham melalui Dirjen Imigrasi. Itu kedatangan hampir tiap hari melalui Bandara Soekarno Hatta, lalu yang melalui Bandara lain di berbagai daerah di Indonesia bukan tidak ada. Jauh sebelum bulan Mei dan setelahnya. Lalu yang tiba melalui laut atau jalur lain apakah terdata dengan baik, baik legal dan ilegal ? Kerawanan sosial politik berkaitan dengan sentimen etnis diduga akan menguat. Tanpa klarifikasi dan kendali bukan mustahil berujung konflik atau rusuh. Kasus di Kendari, Ketapang, Serang, Halmahera dan lainnya menggambarkan kerawanan tersebut. Di sisi lain masyarakat khawatir bahwa TKA China yang datang itu sebenarnya Tentara Merah. Kecurigaan muncul melihat postur tubuh "para pekerja" yang berbeda. Penyusupan yang berbahaya tentu tak bisa dibiarkan atau dianggap remeh. Penghianat negara apakah warga biasa atau pejabat tinggi yang bermain harus segera ditangkap, diinterogasi, dan diberi sanksi keras. Dua Pansus sebagai alat kelengkapan Dewan ini mendesak untuk disiapkan dan dibentuk oleh DPR. Bukan hanya sebagai penenang atas kegelisahan rakyat, tetapi juga kewajiban Dewan untuk ikut mencegah terjadinya korupsi dan penyimpangan lain serta turut membongkar potensi ancaman yang merugikan atau menimbulkan bahaya nasional. Masalah haji dan TKA China sudah dalam kategori darurat. Penulis, Pemerhati Politik dan Kebangsaan Bandung, 10 Juni 2021
DKI Boleh Gelar Vaksinasi COVID Tahap III untuk Warga 18 Tahun ke Atas
Jakarta, FNN - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah diperbolehkan menggelar vaksinasi COVID-19 tahap III untuk warga yang berusia 18 tahun ke atas. Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor SR.02.04/II/1496/2021 yang diterima di Jakarta pada Rabu, ada tiga pertimbangan persetujuan perluasan sasaran vaksinasi COVID-19 di DKI Jakarta tersebut. Pertama, Ditjen P2P Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa transmisi penularan COVID-19 di DKI Jakarta masih cukup tinggi. Berdasarkan data yang masuk ke Kementerian Kesehatan sampai dengan 6 Juni 2021, total kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta sebesar 435.135 kasus (bertambah 1.019 orang), dengan kasus aktif sebanyak 11.516 (2,6 persen) dan kematian sebanyak 7.438 kasus (bertambah 15 orang), dimana 35 persen kasus positif aktif dengan gejala sedang sampai dengan kritis membutuhkan perawatan di Rumah Sakit. Persentase kasus positif di DKI Jakarta selama satu pekan terakhir juga lebih dari 5 persen (mencapai 7,62 persen). "Hal ini menunjukkan bahwa transmisi penularan penyakit di Provinsi DKI Jakarta masih cukup tinggi," demikian tertulis dalam surat Ditjen P2P kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tersebut. Kedua, vaksinasi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta masih terbatas pada sasaran yang tinggal di kawasan permukiman kumuh saja sesuai surat dari Direktur Jenderal P2P Nomor SR.02.06/II/1134/2021 pada 3 Mei 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi DKI Jakarta. Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap ketiga dengan sasaran masyarakat rentan. Ketiga, Jakarta merupakan Ibu Kota Negara yang menjadi pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga, Ditjen P2P Kementerian Kesehatan menilai penting untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menekan dan mengendalikan kasus COVID-19 di wilayahnya. Salah satunya dengan mencapai imunitas kelompok (herd immunity) melalui pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan cakupan yang tinggi dan merata. "Mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka Provinsi DKI Jakarta dapat memperluas sasaran vaksinasi COVID-19 kepada seluruh penduduk usia 18 tahun ke atas, dengan tetap memprioritaskan pemberian vaksinasi kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, kelompok masyarakat lanjut usia, petugas pelayanan publik dan kelompok masyarakat rentan (masyarakat di daerah kumuh, orang dengan gangguan jiwa, dan pra-lansia) yang belum mendapatkan vaksinasi maupun belum lengkap vaksinasinya," demikian tertulis dalam surat Ditjen P2P Kemkes tersebut. Namun, implementasi dan strategi percepatan pelaksanaan vaksinasi disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta boleh melakukan koordinasi dan kerja sama untuk perluasan dan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan jajaran TNI, Polri, komunitas, organisasi lokal, organisasi keagamaan, dan pihak swasta dalam mendukung capaian target vaksinasi COVID-19 di wilayah masing-masing. (mth)
Vendor Penyedia Bansos Sembako Kemensos Akui Berikan "Fee"
Jakarta, FNN - Sejumlah direktur perusahaan vendor bansos sembako COVID-19 di Kementerian Sosial mengakui telah memberikan fee karena sudah mendapatkan jatah pengadaan barang tersebut. "Saya kasih tiga kali Rp50 juta, jadi total Rp150 juta kepada Pak Joko," kata Direktur PT Andalan Pesik International Rocky Josep Pesik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu. Rocky menjadi saksi untuk terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang didakwa menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos COVID-19. Joko yang dimaksud adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako COVID-19 Matheus Joko Santoso. "Itu uang untuk terima kasih saja, tidak ada kesepakatan nominal sebelumnya," ungkap Rocky. Rocky memang mendapatkan tiga paket pengadaan bansos, yaitu DKI 1, Bodetabek 1, dan DKI 3 dengan total 115 ribu paket senilai Rp30 miliar dan mengambil keuntungan 12—13 persen dari nilai pengadaan. Selain Rocky, Direktur PT Global Trijaya Raj Indra Singh juga mengaku memberikan Rp100 juta kepada Joko. "Setelah selesai pengadaan paket ke-7, diminta beliau (Joko) untuk bantu anak-anak administrasi, mereka yang bantu-bantu Pak Joko, katanya Pak Joko tolong anak-anak diperihatikan," kata Raj. Raj hanya memberikan satu kali yang uangnya berasal dari kantong pribadinya karena Kemensos belum membayarkan penagihannya. Raj mendapatkan 100.000 paket bansos pada tahap 7 senilai Rp27 miliar dengan mengambil keuntungan sekitar 13 persen. Sementara itu, Direktur PT Total Abadi Solusindo M. Iqbal mengaku memberikan Rp400 juta kepada Matheus Joko. "Saya memang diminta kontribusi untuk kegiatan Kemensos oleh Pak Joko dan Pak Adi, nominalnya tidak diminta hanya diminta agar ada kontribusi," ungkap Iqbal. Adi adalah Kabiro Umum Kemensos Adi Wahyono yang juga menjadi kuasa pengguna anggaran (KPA) pengadaan bansos sembako. "Saya serahkan kepada Pak Joko dan Pak Adi Wahyono bersamaan, di ruangan saat itu memang ada Pak Adi dan Pak Joko," kata Iqbal. Direktur PT Era Nusantara Prestasi Go Erwin sekaligus pemilik CV Nurani Cemerlang mengaku mengeluarkan Rp27 juta untuk tim administrasi bansos. "Saya berikan ke tim Pak Joko, saya berikan setiap kali mengurus penagihan Kemensos kurang lebih Rp3 juta dan ada sembilan kali tagihan, jadi totalnya Rp27 juta," ungkap Erwin. Erwin mendapatkan paket bansos untuk tahap komunitas, tahap 5, 6, dan 11 sebesar 307.301 paket dengan nilai Rp88.195.260.000,00. (mth)
Menperin Dorong Ekspansi Industri Komponen Elektronika
Jakarta, FNN - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong ekspansi industri komponen elektronika di dalam negeri, seiring dengan pemulihan kinerja industri manufaktur nasional yang berangsur menunjukkan perbaikan dari bulan ke bulan. Pada Mei 2021, Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia berhasil memecahkan rekor dengan menembus level 55,3, melebihi negara-negara manufaktur lainnya seperti China, Vietnam, Korea Selatan, dan India. “Tidak hanya memecahkan rekor, kami optimistis kenaikan PMI Manufaktur Indonesia yang menembus level 55,3 pada Mei 2021 juga menunjukkan pertumbuhan industri pada triwulan-II 2021 akan kembali positif,” kata Menperin lewat keterangannya di Jakarta, Rabu. Agus menegaskan pemerintah bertekad untuk terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hal ini guna mempertahankan dan meningkatkan performa industri manufaktur dalam negeri agar bisa semakin berekspansi sehingga mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. “Momentum ekspansi industri manufaktur Indonesia ditunjukkan dengan kepercayaan diri para investor dalam melakukan penambahan terhadap penanaman modal di Indonesia,” jelasnya. Misalnya, PT Haeng Sung Raya Indonesia (Haeng Sung), industri komponen elektronika yang memproduksi Printed Circuit Board Assembly (PCBA) dan harness, berupaya memperkuat posisinya dengan kembali menambah investasinya di Cibitung sebesar 10 juta dolar AS. “Pemerintah akan mendorong pengembangan industri komponen elektronika, dengan memperkuat struktur manufakturnya melalui peningkatan investasi dan menjalankan kebijakan substitusi impor,” tutur Agus. Disrupsi dalam rantai pasok global di masa pandemi menyebabkan terhambatnya pengiriman komponen sehingga menghambat proses produksi. “Kondisi ini menunjukkan perlunya ada kemandirian industri di dalam negeri yang juga sejalan dengan program substitusi impor 35 persen pada tahun 2022,” imbuhnya. Haeng Sung yang saat ini mempekerjakan sebanyak 800 orang, memiliki kapasitas produksi PCBA sebesar 120 juta unit dan harness hingga 12 juta unit. Komponen elektronika tersebut akan digunakan oleh perusahaan pembuatan produk hilir seperti televisi, audio video, kulkas, dan mesin cuci. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier menyampaikan pentingnya kesiapan industri komponen dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan daya saing industri turunannya baik di pasar dalam maupun luar negeri. “Untuk mendukung ketersediaan industri komponen, pemerintah terus berupaya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pengoptimalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ataupun insentif-insentif penanaman modal seperti tax holiday dan tax allowance,” paparnya. Pada 2020 dalam masa pandemi, Haeng Sung berhasil mencatat nilai ekspor hingga 21 juta dolar AS dan nilai ini diperkirakan meningkat pada tahun 2021, dimana hingga bulan Mei sudah mencapai 13 juta dolar AS. Komponen yang diproduksi di dalam negeri ini sudah berhasil tembus pasar ekspor ke berbagai negara seperti India, Turki, Polandia, Rusia, Meksiko, Korea Selatan, dan Vietnam. Hal senada disampaikan pula Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Ali Murtopo Simbolon, bahwa diperlukan penguatan industri komponen dalam negeri agar bisa memacu kegiatan ekspor. “Karakteristik industri komponen elektronika yang membutuhkan jumlah produksi yang tinggi untuk mencapai skala ekonomi, tentunya mengharuskan industri komponen untuk menyasar pasar ekspor,” jelasnya. Hal tersebut juga dilakukan perusahaan lainnya dengan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi di kawasan Asia Tenggara dan kemudian mengekspor hasil produksinya ke berbagai negara. Contohnya, PT Pampas-Nextron Teknologi Indonesia yang kembali melakukan ekspor sebanyak 40.400 unit set top box ke Brasil atau setara dengan nilai 590.800 dolar AS pada April 2021 lalu. Produsen set top box yang berlokasi di Cikarang tersebut sudah berhasil memasarkan produknya ke berbagai negara di Kawasan Asia, Eropa, dan Amerika. Total ekspor dari seluruh produk PT Pampas-Nextron Teknologi Indonesia pada periode Januari-Mei 2021 telah menembus 3,15 juta dolar AS. (mth)
Ketua DPD RI Kunjungi Bupati Ponorogo
Ponorogo, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti bersilaturahmi menemui Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di kantor bupati setempat dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Timur (Jatim), Rabu. Dalam kunjungannya ke Kota Reog itu, mantan Ketua Umum Kadin Jatim tersebut, didampingi Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni, Senator Sulawesi Selatan Andi Muh Ihsan, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, dan Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir. Rombongan disambut oleh Bupati Sugiri Sancoko, Wakil Bupati Lisdyarita, Sekda Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, dan jajaran pejabat pemkab setempat. Dalam silaturahmi tersebut, senator asal Jawa Timur ini menegaskan kembali wacana DPD RI untuk melakukan amendemen ke-5 terhadap UUD 1945. Menurutnya, amendemen ke-5 dibutuhkan agar hak DPD sebagai jelmaan dari utusan daerah bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden bisa pulih. "Kami selain keliling daerah juga keliling ke kampus-kampus menggaungkan wacana tersebut lewat seminar maupun FGD, sehingga para akademisi bisa ikut serta mendorong wacana tersebut," kata La Nyalla di sela silaturahmi. Bupati Ponorogo Sugiri menjamu tamunya tersebut dengan hidangan makan siang khas Ponorogo, di antaranya nasi tiwul dan bothok, beserta minuman dawet. Sebelum ke Ponorogo, La Nyalla juga sowan atau bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Fatah di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Di Pesantren Temboro itu, mantan Ketua Umum PSSI tersebut bertemu dengan Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan yang juga sedang suluk ke Ponpes Al-Fatah Magetan. Keduanya kemudian saling bertukar cenderamata. La Nyalla memberikan cenderamata kain kiswah, sedangkan Helmi Hasan memberikan tongkat. (sws)
POPULER
