ALL CATEGORY
Raja Jogja Wacanakan Lockdown Total
Yogyakarta, FNN - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebutkan penularan COVID-19 sulit dikendalikan apabila masyarakat menganggap enteng dan tidak kooperatif mendukung kebijakan pemerintah. "Karena ini semua tergantung dari kita sendiri-sendiri, kita bisanya hanya mengambil kebijakan, berbuat sesuatu mengkonsolidasikan kesehatan masyarakat. Kalau masyarakat menganggap enteng, ya kita juga kesulitaN menindaklanjuti penularan," kata Sri Sultan dalam Rapat Terbatas (Ratas) Penanganan COVID-19 secara daring dari Gedhong Pracimasana, Kepatihan, Yogyakarta, Minggu. Raja Keraton Yogyakarta ini kembali meminta masyarakat menjadi subjek yang turut meminimalisir penyebaran COVID-19 di DIY. Hal tersebut disampaikan mengingat tingginya penambahan kasus positif COVID-19 di DIY selama sepekan terakhir. Penambahan kasus positif di DIY mengalami puncaknya pada Minggu (20/6) yakni sebesar 665 kasus. Angka ini merupakan angka tertinggi penambahan kasus selama pandemi COVID-19 terjadi di DIY. Di samping itu, RT yang berada di zonasi merah mencapai 19 RT dan yang berada di zonasi oranye mencapai 61 RT. Penambahan kasus itu turut berdampak pada tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) baik isolasi maupun ICU di RS Rujukan COVID-19 DIY. "Jadi, tadi juga sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan, updatenya, BOR itu 75 persen. Tapi dari kondisi tadi pagi, itu berubah. Setelah perkembangan kita ada di angka 65,44 persen," ujar Sultan. Ia mengatakan kondisi jumlah tempat tidur, yang tadinya 941, saat ini telah bertambah menjadi 1.224 unit. "Sudah tambah 30 persen bed yang ada khusus untuk COVID. Khususnya di RSUP Sardjito dan Hardjolukito. Ada satu yang belum aktif, sekarang kita aktifkan," kata Sri Sultan Ia kembali menekankan kepada warga DIY agar melaksanakan Instruksi Gubernur (Ingub) DIY Nomor 15/INSTR/2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro yang dikeluarkan tanggal 15 Juni 2021 dengan semakin memperketat mobilitas. "Semakin mengetati mobilitas masyarakat di setiap kelurahan, masyarakat sadar untuk menjaga dirinya sendiri dan itu otomatis akan bermanfaat bagi orang lain. Tanpa kesadaran seperti itu, kita tidak akan bisa menurunkan, ya fluktuatif begini terus," ujar Sri Sultan. Di samping itu, kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 tak hanya terjadi di DIY saja, melainkan juga di provinsi-provinsi lain di Indonesia. "Sebagian besar (naik), kira-kira 30 provinsi yang naik, semuanya naik. Bagaimana kita mencoba masing-masing daerah memperketat kondisi yang ada," kata Sri Sultan. Sri Sultan juga mengatakan bahwa nantinya per tanggal 22 Juni 2021, pemerintah pusat akan mengeluarkan peraturan atau kebijakan baru guna menekan laju penambahan kasus positif di 30 provinsi tersebut. "Mungkin tanggal 22 (Juni) ada kebijakan tambahan atau lain tapi saya belum tahu perubahan itu apa dan bagaimana. Tapi saya kira, (peraturan) itu tetap dalam keseimbangan antara ekonomi dengan pembatasan yang ada, saya kira larinya ke sana, tapi bentuknya seperti apa belum tahu," kata Sri Sultan. Sebelumnya, Gubernur DIY mewacanakan menerapkan "lockdown" total apabila PPKM Mikro yang kembali diperpanjang hingga 28 Juni 2021 kembali gagal menekan lonjakan kasus. Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji menegaskan peraturan yang dibuat Pemda DIY sejatinya membutuhkan kerja sama berbagai pihak. "Ngarsa Dalem (Sultan HB X) sudah menekankan bahwa masyarakat harus jadi subjek, masyarakat jangan tidak ada usaha untuk mengingatkan orang lain, tonggo teparo (tetangga), untuk menaati protokol kesehatan," kata dia. Aji berharap peraturan yang telah dibuat Pemda DIY dapat ditaati dengan baik. Selama ini operasional mal serta pusat perbelanjaan lainnya telan dibatasi hingga pukul 21.00 WIB, sementara untuk zona merah sampai pukul 20.00 WIB. "Rumah makan, tempat wisata, itu maksimal (pengunjung) 50 persen ya 50 persen. Jadi jangan hanya menunggu sampai Satpol PP sampai ngoyak-oyak (mengejar-ngejar), kita harus saling menjaga," ujar Aji. (sws)
Korban Covid Berjatuhan, Jokowi Belum Putuskan Lockdown
Jakarta, FNN - Ketua Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Hery Trianto menjelaskan alasan pemerintah hingga saat ini tidak mengambil kebijakan penerapan "lockdown" atau karantina wilayah. Hery Trianto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menjelaskan bahwa substansi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro sebagai kebijakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang berjalan selama ini sama dengan "lockdown". "Jadi jangan dibenturkan antara kebijakan lockdown dengan pembatasan kegiatan masyarakat. Substansinya sama, membatasi mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan," kata Hery. Pemerintah memperpanjang PPKM mikro, 15-28 Juni 2021. PPKM mikro menggunakan acuan beleid Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021. Aturan itu menjelaskan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. PPKM mikro membatasi kegiatan di tempat kerja/perkantoran, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran dan pusat perbelanjaan, mengatur kegiatan di tempat ibadah, kegiatan fasilitas umum, serta kegiatan seni, sosial dan budaya. Hery mengatakan petugas di lapangan memperketat pelaksanaan PPKM mikro melalui operasi yustisi yang melibatkan TNI dan Polri. Petugas di lapangan memantau kegiatan dan menertibkan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. "Tujuannya untuk mengurangi mobilitas agar masyarakat lebih banyak di rumah. Karena faktor penularannya manusia. Jadi, kalau aktivitas manusianya dikurangi, akan menekan penularan," kata dia. Hery menegaskan, PPKM mikro sebenarnya cukup efektif menekan laju penularan COVID-19. Belakangan, kasus positif meningkat karena beberapa hal. Seperti, masyarakat tidak mematuhi larangan bepergian, larangan mudik lebaran. Menurut Hery, pemerintah sudah berupaya agar masyarakat tidak bepergian dan mudik, tapi ternyata banyak yang tidak mengikuti imbauan pemerintah. "Kasus di Kudus, kita tahu di sana ada ziarah setelah Lebaran di Sunan Muria dan Sunan Kudus, kemudian itu dianggap salah satu yang memicu penularan. Di Bangkalan juga sama, setelah Lebaran masyarakat punya tradisi berkumpul. Ketika berkumpul terjadi interaksi, terjadi risiko penularan," kata Hery. Penyebab lainnya lanjut dia adalah varian baru COVID-19 yang diduga turut mempercepat penularan. Dengan PPKM mikro menurut Hery kebijakan mitigasi risiko hingga tingkat RT/RW semakin mudah. Hingga saat ini ada puluhan ribu desa yang membentuk posko. Posko aktif melaporkan perkembangan kondisi di daerah masing-masing. Efektivitas kebijakan PPKM mikro sudah terlihat sampai pertengahan Mei. "Sehingga kita dapat data yang lebih valid tentang apa sebenarnya yang terjadi di berbagai daerah. Ketika kita bisa memetakan zona risiko hingga ke RT/RW, tentu saja itu akan semakin baik, kita semakin presisi," katanya. Selain itu, Hery mengatakan, kebijakan mikro lockdown juga sudah diterapkan beberapa daerah. Misal, satu RT melakukan mikro lockdown karena ada lima keluarga yang terpapar COVID-19. "Ini terjadi di beberapa daerah. Mikro lockdown sudah dilakukan sebenarnya, tapi skalanya mikro," ujar Hery. (sws)
Italia Libas Wales 1-0, Tapi Keduanya Lolos 16 Besar
Roma, FNN - Tim nasional Italia menundukkan Wales 1-0 dalam laga penutup Grup A Euro 2020 di Stadion Olimpico, Roma, Italia, Minggu waktu setempat (Senin WIB), tetapi keduanya memastikan lolos ke babak 16 besar. Gol tunggal Matteo Pessina menjadi pembeda antara Italia atas Wales yang harus menuntaskan laga dengan 10 pemain lantaran Ethan Ampadu menerima kartu merah pada menit ke-55. Italia lolos ke babak 16 besar sebagai juara Grup A didampingi Wales sebagai runner-up berbekal keunggulan selisih gol atas Swiss. Hal itu tidak lepas dari hasil di Baku, Azerbaijan, di mana Swiss "hanya" meraih kemenangan 3-1 atas Turki, demikian catatan laman resmi UEFA. Kendati terus menekan, Italia tak kunjung mampu menciptakan peluang berbahaya yang mengancam gawang Wales hingga nyaris 40 menit sejak sepak mula. Keadaan berubah ketika Italia memperoleh situasi tendangan bebas di sayap kiri dan umpan Marco Verratti bisa dikonversi oleh Pessina demi memecahkan kebuntuan dan membawa Gli Azzurri memimpin atas Wales pada menit ke-39. Pessina, yang masuk skuad akhir Italia menggantikan Stefano Seni yang cedera, mencetak gol debutnya di turnamen bergengsi dengan pergerakan cermat menyontek umpan tendangan bebas Verratti yang cukup untuk memperdaya kiper Danny Ward. Gol tersebut menyuntik kepercayaan diri para pemain Italia tetapi keunggulan 1-0 tak berubah hingga peluit turun minum. Delapan menit memasuki babak kedua Italia nyaris menggandakan keunggulan mereka saat Federico Bernardechi melepaskan eksekusi tendangan bebas yang keras, sayang bola masih membentur tiang gawang. Tugas Wales untuk bangkit kian dipersulit ketika Ampadu menerima kartu merah langsung dari wasit Ovidiu Hategan pada menit ke-55. Ampadu tampak terlihat telat menjegal Bernardeschi di hadapan Hategan, pelanggaran yang sebetulnya lebih pas hanya menjadi kartu kuning, Namun wasit atas Rumania itu berpendapat lain dan segera memberi kartu merah, membuatnya jadi satu-satunya wasit yang mengeluarkan kartu merah di sepanjang Euro 2020, setelah ia juga mengkartu merah gelandang Polandia Grzegorz Krychowiak. Situasi 11 lawan 10 jelas memberi keleluasaan bagi Roberto Mancini untuk melakukan banyak pergantian dan memberi kesempatan debut Euro 2020 bagi pemain seperti Giacomo Raspadori, Gaetano Castrovilli bahkan kiper Salvatore Sirigu. Di babak 16 besar Italia akan menunggu runner-up Grup C yakni antara Ukraina atau Austria. Sedangkan Wales bakal bertemu runner-up Grup B yang masih bisa diperebutkan keempat tim grup tersebut yakni Belgia, Rusia, Finlandia atau Denmark. (sws)
Jokowi Tiga Periode, Lu Lagi Lu Lagi
Oleh Prof. Daniel Mohammad Rosyid Semarang, FNN - Beberapa hari terakhir ini muncul wacana Jokowi 3 periode. Sekalipun, seperti dulu, Jokowi menampik untuk mengakui keinginannya, tapi ada sekelompok orang yang menamakan diri Jokpro yang mulai mempromosikan Jokowi untuk nyapres lagi pada Pemilu 2024 nanti. Bahkan kelompok lain yang menamakan diri sebagai Joman telah menuding bahwa Jokpro adalah kumpulan para Brutus. Publik dibingungkan oleh wacana yang seolah kontradiktif, tapi sebenarnya saling mendukung Jokowi 3 periode. Padahal Pilpres masih tiga tahun lagi. Saat sebagian kaum demokrat yang masih waras mempersoalkan presidential threshold 20%, wacana Jokowi 3 periode ini muncul sebagai konfirmasi atas agenda inkonstitusional itu. Jadi hambatannya cuma pada pasal 7 UUD2002. Harus ada amandemen terbatas untuk membuka peluang bagi jabatan presiden 3 periode. Lalu 4, 5 periode dst. Mungkin sebagian pendukung fanatik Jokowi balas dendam pada pendukung fanatik Soeharto. Bagi true leaders, wacana ini jelas menunjukkan krisis kepemimpinan nasional. Seolah tidak ada capres lain selain Lu Lagi Lu Lagi. Krisis itu adalah tanggungjawab Jokowi sendiri yang sebagai pemimpin tertinggi justru gagal melakukan kaderisasi. Yang muncul adalah para dealers, not leaders. Padahal kaderisasi adalah tugas pokok para pemimpin. Artinya, sebagai pemimpin tertinggi, Jokowi telah mengaku semua kredit baginya sendiri sehingga presiden berikutnya tidak bisa selain dirinya. Pada saat yang sama Jokowi dan para pemujanya mungkin lupa adagium Lord Acton: power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Presiden adalah jabatan sangat powerful. Terlalu lama menjabatnya mengundang resiko penyalahgunaan kekuasaan. Adagium yang lain adalah bahwa jangankan di sekitar Julius Caesar ada Brutus yang berkepentingan agar Sang Kaisar tetap berkuasa sambil mengintai kesempatan untuk menikamnya dari belakang. Apalagi di sekitar Nero. Prinsip Republik yang diamanatkan Pembukaan UUD,1945 sesungguhnya adalah sebuah platform agar pergantian kekuasaan bisa terjadi sebagai peristiwa yang wajar. Oleh karena itu Republik dapat bertahan dalam masyarakat yang egaliter dan meritokratik. Dalam masyarakat feodal, presiden nyaris hampir seperti raja yang boleh menjadi raja seumur hidup. Penggantinya adalah anaknya sendiri. Kecenderungan yang dibawa oleh wacana Presiden 3 periode itu adalah kemunduran prinsip Republik. Ingat pesan Marcus Aurelius pada Maximus Decimus Sang Gladiator : apakah Roma bisa menjadi Republik kembali? Sejak amandemen ugal-ugalan yang melahirkan UUD 2002, sederetan maladministrasi publik makin menjadi-jadi : hukum dibuat dan ditafsirkan bukan untuk kepentingan publik, tapi untuk kepentingan elite politik. Republik hanya bisa tumbuh oleh administrasi publik yang piawai melayani publik. Kali ini amandemen parsial atas pasal 7 itu bukan saja maladministrasi publik, tapi bakal menjadi malapetaka bagi Republik.
Anggota DPR Minta Polri Transparan Ungkap Kasus Penembakan Jurnalis
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi meminta Polri segera mengungkap secara transparan motif pelaku penembakan terhadap salah satu jurnalis di Sumatera Utara yaitu Mara Salem Harahap. "Segera hentikan kekerasan dan ancaman teror kepada para jurnalis. Polri harus dapat segera menangkap pelaku dan membuka secara transparan motif pelaku ," kata Andi Rio di Jakarta, Minggu. Dia menjelaskan, pers merupakan salah satu pilar demokrasi, karena peran media sangat berkontribusi dalam mengawal proses demokrasi dalam membangun kemajuan bangsa dan negara. Karena itu menurut dia, pers jangan sampai diintimidasi bahkan dibinasakan karena mereka harus menyampaikan berita secara objektif kepada masyarakat. "Pers memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya demokrasi bangsa. Karena itu jangan sampai bangsa ini mengalami kemunduran, karena banyaknya ancaman atau tindak kekerasan kepada para insan pers dalam menjalankan tugas dan kewajibannya," ujarnya. Politisi Partai Golkar itu juga berharap agar seluruh elemen dan lapisan masyarakat untuk tidak berspekulasi serta bersabar dalam menunggu hasil keterangan resmi dari pihak kepolisian dalam menyelidiki kasus tersebut. Menurut dia, jangan sampai ada informasi liar yang berkembang yang tentunya dapat merugikan semua masyarakat sehingga lebih baik menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan aparat kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut. Sebelumnya, seorang jurnalis bernama Mara Salem Harahap (42) tewas karena diduga ditembak orang tak dikenal (OTK) tidak jauh dari rumahnya, di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Sabtu (19/6) dini hari. Korban diduga tewas setelah ditembak orang tidak dikenal saat dia berada di dalam mobilnya. (mth)
Pemkot Bogor Siap Laksanakan Vaksinasi kepada 5.000 Warga
Bogor, FNN - Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan siap melaksanakan vaksinasi massal COVID-19 untuk warga setempat berusia 18 tahun ke atas sebanyak 5.000 orang pada Selasa (22/6). Wali Kota Bogor Bima Arya di Kota Bogor, Minggu, mengatakan vaksinasi massal tersebut akan dilaksanakan secara serentak di Gedung Gedung Puri Begawan Jalan Raya Pajajaran Bogor Timur, Lippo Plaza Ekalokasari Jalan Siliwangi Bogor Timur, dan Mal Boxies 123 Jalan Raya Tajur Bogor Timur. Dinas Kesehatan Kota Bogor membuka pendaftaran vaksinasi massal COVID-19 melalui aplikasi daring untuk warga setempat yang dibuktikan dengan foto KTP Kota Bogor pada Sabtu (19/6). Oleh karena tingginya minat warga Kota Bogor berusia 18 tahun ke atas untuk menjadi sasaran penerima vaksin, hanya dalam waktu sekitar 30 menit, pendaftaran untuk 5.000 penerima vaksin tersebut sudah penuh. "Hanya dalam waktu sekitar 30 menit formulirnya sudah habis," katanya. Menurut Bima Arya, pembukaan pendaftaran vaksinasi untuk warga Kota Bogor berusia 18 tahun ke atas ini adalah bagian dari vaksinasi massal nasional di Kota Bogor, sesuai harapan Presiden Joko Widodo saat meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Stasiun Bogor pada Kamis (17/6). Pemerintah Kota Bogor mengusulkan vaksinasi COVID-19 secara umum untuk warga Kota Bogor berusia 18 tahun ke atas yakni sekitar 670.000 orang. Menurut Bima Arya, Presiden Joko Widodo saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Stasiun Bogor memberikan arahan kepada Menteri Kesehatan untuk melakukan percepatan vaksinasi di Jakarta dan daerah penyangga sekitarnya, termasuk Kota Bogor. "Pada kesempatan tersebut, saya menyatakan jika dilakukan percepatan vaksinasi, Kota Bogor siap melaksanakan vaksinasi sekitar 5.000 sampai 10.000 sasaran orang setiap hari," katanya. Mengenai ketersediaan vaksin COVID-19 di Kota Bogor, Bima mengatakan, saat ini stok vaksin di Dinas Kesehatan sekitar 16.000 vaksin, tetapi untuk sasaran yang sudah terdata yakni pelayan publik, guru, orang lanjut usia, dan pelaku ekonomi. Untuk vaksinasi massal warga Kota Bogor, pemkot akan meminta lagi vaksin dari Kementerian Kesehatan sehingga pelaksanaan vaksinasi massal ini dapat berjalan lancar dan sesuai target. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan pelaksanaan vaksinasi massal untuk warga Kota Bogor, dibatasi sekitar 5.000 sasaran setiap hari agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan tidak terjadi kerumunan yang menimbulkan risiko penularan COVID-19. "Akan dibuat jadwal tempat dan jam pelaksanaannya untuk setiap orang sesuai dengan nomor urutnya. Jika penerima vaksin datang tidak sesuai dengan jam pelaksanaannya maka tidak dilayani," katanya. (sws)
Kasus COVID-19 di Cirebon Meningkat di Atas 150 Orang Per Hari
Cirebon, FNN - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Eni Suhaeni mengatakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 kembali menunjukkan peningkatan, di mana rerata per hari di atas 150 orang dan saat ini kasus aktif mencapai 1.414. "Penambahan terkonfirmasi positif COVID-19, setiap hari rerata di atas 150 orang," kata Eni di Cirebon, Ahad. Eni mengatakan dari tanggal 16 Juni 2021, kasus positif di Kabupaten Cirebon menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, di mana dalam sehari sampai 65 orang. Sehari kemudian, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 meningkat tajam yaitu mencapai 208 orang, selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2021 terdapat 177 kasus. "Untuk tanggal 19 kemarin penambahan kasus 192 dan hari Ahad ini terdapat 228 orang terkonfirmasi positif," tuturnya. Sementara dari data yang ada, kasus aktif di Kabupaten Cirebon hingga Ahad ini terdapat 1.414 orang, di mana 735 orang menjalani isolasi mandiri dan sisanya yaitu 679 menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan untuk total kasus terkonfirmasi mencapai 11.625 orang dengan perincian 478 meninggal dunia, 9.733 sembuh dan 1.414 masih menjalani perawatan. Eni menambahkan dengan terus meningkatnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19, Pemkab Cirebon saat ini sedang menyiapkan penambahan tempat tidur di dua rumah sakit. "Kita akan tambah tempat tidur di RSUD Arjawinangun dan Waled," katanya. (sws)
Imigran di Penampungan Pekanbaru Akan Dikelompokkan Sesuai Negaranya
Pekanbaru, FNN - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merencanakan untuk mengelompokkan imigran atau pengungsi pencari suaka politik yang ada di wilayahnya sesuai kewarganegaraan atau negara asal. "Selama ini pencari suaka politik ini ditempatkan membaur di penampungan yang disediakan di beberapa tempat di Kota Pekanbaru," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekanbaru Zulfahmi Adrian di Pekanbaru, Minggu. Ia menyebut, tujuannya agar mempermudah melakukan pengawasan di lapangan mengingat jumlah mereka sudah banyak dan berasal dari berbagai negara. "Jadi untuk memudahkan kita melakukan pengawasan dan monitoring, maka kita berencana akan menempatkan mereka berdasarkan negara yang sama," kata Zulfahmi. Dikatakan dia, saat ini ada beberapa negara yang warganya menjadi imigran ke Kota Pekanbaru, antara lain dari Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, Somalia, Sudan dan Rohingya (Myanmar). Kini mereka masih ditempatkan di sejumlah tempat penampungan yang telah disiapkan. "Jadi misalnya nanti pengungsi yang dari Pakistan, ditempatkan sesama warga Pakistan. Sehingga bisa kita awasi dengan lebih baik," katanya. Sejauh ini, lanjut Zulfahmi, Kesbangpol terus aktif berkoordinasi dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) atau Komisi Tinggi PBB Untuk Masalah Pengungsi perwakilan Riau dalam penanganan dan pengawasan terhadap imigran. "Kebijakan ini akan kami koordinasi dan komunikasi juga perwakilan UNHCR dalam hal ini International Organization for Migration (IOM)," tukasnya. (sws)
Sultan HB X Sebut Sulit Tekan COVID-19 Jika Masyarakat Anggap Enteng
Yogyakarta, FNN - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebutkan penularan COVID-19 sulit dikendalikan apabila masyarakat menganggap enteng dan tidak kooperatif mendukung kebijakan pemerintah. "Karena ini semua tergantung dari kita sendiri-sendiri, kita bisanya hanya mengambil kebijakan, berbuat sesuatu mengkonsolidasikan kesehatan masyarakat. Kalau masyarakat menganggap enteng, ya kita juga kesulitaN menindaklanjuti penularan," kata Sri Sultan dalam Rapat Terbatas (Ratas) Penanganan COVID-19 secara daring dari Gedhong Pracimasana, Kepatihan, Yogyakarta, Minggu. Raja Keraton Yogyakarta ini kembali meminta masyarakat menjadi subjek yang turut meminimalisir penyebaran COVID-19 di DIY. Hal tersebut disampaikan mengingat tingginya penambahan kasus positif COVID-19 di DIY selama sepekan terakhir. Penambahan kasus positif di DIY mengalami puncaknya pada Minggu (20/6) yakni sebesar 665 kasus. Angka ini merupakan angka tertinggi penambahan kasus selama pandemi COVID-19 terjadi di DIY. Di samping itu, RT yang berada di zonasi merah mencapai 19 RT dan yang berada di zonasi oranye mencapai 61 RT. Penambahan kasus itu turut berdampak pada tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) baik isolasi maupun ICU di RS Rujukan COVID-19 DIY. "Jadi, tadi juga sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan, updatenya, BOR itu 75 persen. Tapi dari kondisi tadi pagi, itu berubah. Setelah perkembangan kita ada di angka 65,44 persen," ujar Sultan. Ia mengatakan kondisi jumlah tempat tidur, yang tadinya 941, saat ini telah bertambah menjadi 1.224 unit. "Sudah tambah 30 persen bed yang ada khusus untuk COVID. Khususnya di RSUP Sardjito dan Hardjolukito. Ada satu yang belum aktif, sekarang kita aktifkan," kata Sri Sultan Ia kembali menekankan kepada warga DIY agar melaksanakan Instruksi Gubernur (Ingub) DIY Nomor 15/INSTR/2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro yang dikeluarkan tanggal 15 Juni 2021 dengan semakin memperketat mobilitas. "Semakin mengetati mobilitas masyarakat di setiap kelurahan, masyarakat sadar untuk menjaga dirinya sendiri dan itu otomatis akan bermanfaat bagi orang lain. Tanpa kesadaran seperti itu, kita tidak akan bisa menurunkan, ya fluktuatif begini terus," ujar Sri Sultan. Di samping itu, kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 tak hanya terjadi di DIY saja, melainkan juga di provinsi-provinsi lain di Indonesia. "Sebagian besar (naik), kira-kira 30 provinsi yang naik, semuanya naik. Bagaimana kita mencoba masing-masing daerah memperketat kondisi yang ada," kata Sri Sultan. Sri Sultan juga mengatakan bahwa nantinya per tanggal 22 Juni 2021, pemerintah pusat akan mengeluarkan peraturan atau kebijakan baru guna menekan laju penambahan kasus positif di 30 provinsi tersebut. "Mungkin tanggal 22 (Juni) ada kebijakan tambahan atau lain tapi saya belum tahu perubahan itu apa dan bagaimana. Tapi saya kira, (peraturan) itu tetap dalam keseimbangan antara ekonomi dengan pembatasan yang ada, saya kira larinya ke sana, tapi bentuknya seperti apa belum tahu," kata Sri Sultan. Sebelumnya, Gubernur DIY mewacanakan menerapkan "lockdown" total apabila PPKM Mikro yang kembali diperpanjang hingga 28 Juni 2021 kembali gagal menekan lonjakan kasus. Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji menegaskan peraturan yang dibuat Pemda DIY sejatinya membutuhkan kerja sama berbagai pihak. "Ngarsa Dalem (Sultan HB X) sudah menekankan bahwa masyarakat harus jadi subjek, masyarakat jangan tidak ada usaha untuk mengingatkan orang lain, tonggo teparo (tetangga), untuk menaati protokol kesehatan," kata dia. Aji berharap peraturan yang telah dibuat Pemda DIY dapat ditaati dengan baik. Selama ini operasional mal serta pusat perbelanjaan lainnya telan dibatasi hingga pukul 21.00 WIB, sementara untuk zona merah sampai pukul 20.00 WIB. "Rumah makan, tempat wisata, itu maksimal (pengunjung) 50 persen ya 50 persen. Jadi jangan hanya menunggu sampai Satpol PP sampai ngoyak-oyak (mengejar-ngejar), kita harus saling menjaga," ujar Aji. (sws)
Dukcapil Raih 10 Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik 2021
Jakarta, FNN - Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama jajaran dinas dukcapil daerah meraih 10 penghargaan inovasi pelayanan publik 2021 dari Kementerian PANRB. Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan capaian itu menjadi potret keberhasilan kinerja pada pelayanan masyarakat di Dukcapil. "Sebagaimana sering saya tanamkan kepada jajaran di pusat dan juga di daerah bahwa roh Dukcapil adalah pelayanan dan inovasi," kata dia. Zudan mengatakan pihaknya bersyukur atas penghargaan yang diterima dan dia telah melaporkan capaian itu kepada Mendagri Muhammad Tito Karnavia, Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori, dan Kaban BPP Agus Fatoni. "Mohon doa dan dukungan bapak menteri dan bapak/ibu JPT di lingkungan Kemendagri agar inovasi ini bisa lolos Top 45 dan Top 5," kata Zudan. Bagi Dukcapil penerima penghargaan, Zudan mengingatkan untuk tak mudah berpuas diri dan harus terus berinovasi serta membaca dengan baik laju teknologi. "Bagi teman-teman yang belum menerima penghargaan, masih ada waktu untuk berbenah terus meningkatkan kemampuan inovasi untuk pelayanan yang lebih baik," ujar Zudan. Penghargaan yang diraih kali ini menurut dia terdiri dari tiga kategori yakni kategori "Top 15 Kelompok Khusus", kategori "Top 15 Kelompok Replikasi", dan kategori "Top 99". Peraih Top 15 kelompok khusus yakni Dukcapil Kota Surakarta dengan produk inovasi "KUWALAT SILA KIA" dan Dukcapil Provinsi Kalimantan Utara dengan produk inovasi "SIPELANDUK KILAT". Berikutnya, Peraih Top 15 kelompok replikasi yakni Dukcapil Kota Magelang dengan produk inovasi "SI BULAN", Dukcapil Kota Bekasi dengan produk inovasi "e-OPEN", Dukcapil Kabupaten Kotawaringin Barat dengan produk inovasi "SIDA KAM KOBAR" dan Dukcapil Kabupaten Banjar dengan produk inovasi "JEMPOL PELANDUK". Sementara, peraih ketegori Top 99 yakni Dukcapil Kabupaten Karanganyar dengan produk inovasi "PAK TUJI", Dukcapil Kota Denpasar dengan produk inovasi, "AKU WARAS", Dukcapil Kota Pasuruan dengan produk inovasi "PASTI DAKU KAWIN" dan Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan produk inovasi bernama "D’SIGN" (Digital Signature Dukcapil). (sws)
POPULER
