ALL CATEGORY
La Nyalla Minta BPKH Lebih Transparan dalam Alokasi Dana Haji
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk lebih transparan dalam mengalokasikan dana olahannya demi mengurangi polemik. LaNyalla menyampaikan hal tersebut menanggapi langkah BPKH mengalokasikan dana olahannya pada usaha mikro dan menengah, melalui program Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah, dan Pembinaan Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Syariah untuk membantu masyarakat. "Dana haji adalah dana milik umat. Sehingga transparansi sangat dibutuhkan. Hal ini juga harus dilakukan agar tidak memicu polemik," ujar LaNyalla dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Menurutnya, penggunaan dana haji yang diinvestasikan sangat penting untuk ditunjukkan kepada masyarakat, bukan hanya sebatas narasi keamanan investasi. "Oleh sebab itu, BPKH harus lebih transparan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui uangnya ada di mana dan berapa hasil investasinya, serta berapa besar manfaatnya untuk umat dan manfaatnya untuk urusan haji sendiri. Masyarakat perlu penjelasan yang riil dan langsung," katanya. Selain itu, lanjut dia, investasi yang menyasar surat berharga syariah negara (SBSN), sukuk korporasi memiliki imbal hasil yang beragam. Untuk syariah, mencapai 4 persen lebih, dan surat berharga proyeksinya mencapai 7,5 persen hingga 8 persen. "Penjelasan detail seperti ini harus disampaikan agar tidak terjadi multipersepsi di masyarakat," katanya. Penggunaan dana haji untuk kredit mikro, telah disetujui anggota BPKH maupun dewan pengawas. Langkah ini merupakan komitmen BPKH agar penggunaan dana haji bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Tugas BPKH memang tidak mudah. Mereka bertanggungjawab dalam menutupi subsidi penyelenggaraan Ibadah Haji. Sehingga harus ada terobosan. Selama bisa dipertanggungjawabkan, transparan dan tidak berpolemik, kita akan mendukung langkah tersebut," kata LaNyalla. BPKH sendiri harus menyediakan sekitar Rp7 triliun dalam satu tahun untuk menutupi subsidi penyelenggaraan haji. Selain itu, BPKH juga harus membayar virtual account, yang tahun lalu dianggarkan Rp2 triliun untuk jemaah. Sebelumnya, Kepala BPKH Anggito Abimanyu memastikan dana milik para jamaah haji yang tertunda keberangkatannya aman. Anggito juga memastikan bahwa dalam pengelolaan dana haji tidak ada investasi yang rugi. Selain itu, alokasi investasi dana haji juga tidak ditempatkan pada sektor infrastruktur. "Tidak ada alokasi investasi di infrastruktur, tentu banyak yang menginterpretasikan bahwa ini akan menimbulkan risiko tinggi bagi dana haji," ucapnya. Anggito juga mengatakan bahwa laporan keuangan BPKH diaudit secara rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (mth)
RSUD Mataram Mulai Buka Pelayanan Vaksinasi Publik
Mataram, FNN - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mulai membuka pelayanan vaksinasi COVID-19 untuk publik usia di atas 18 tahun hingga di bawah 60 tahun. Kapala Bidang Pelayanan Medis RSUD Kota Mataram Dr Emirald Isfihan di Mataram, Jumat, mengatakan layanan vaksinasi publik sudah dimulai sejak Rabu (9/6-2021), tapi dilakukan secara terbatas. "Artinya, masyarakat usia di atas 18 tahun hingga di bawah 60 tahun yang ingin mendapatkan vaksin COVID-19, harus mendaftar dulu. Kita registrasi publik yang mau vaksin dan kalau ada jatah maka akan dihubungi," katanya. Ia mengatakan registrasi dilakukan karena pemberian vaksin untuk publik diambilkan dari kuota vaksin lanjut usia (lansia) dan guru sebab secara resmi dari pemerintah pusat belum memberikan kebijakan untuk vaksinasi publik. "Tapi program ini untuk kita fasilitasi publik yang ingin divaksin, sebab satu vial vaksin COVID-19 dapat digunakan untuk 10 orang. Kalau sehari lansia yang datang kurang dari 10 dan terjadi sisa vaksin, maka kelebihan itulah yang kita manfaatin untuk publik," katanya. Sejak pembukaan vaksinasi untuk publik dimulai, sudah ada tujuh orang yang mendaftar, dan empat orang di antaranya sudah mendapatkan vaksin COVID-19. "Dengan demikian, kelebihan vaksin untuk lansia dan guru tidak terbuang sia-sia sebab jika satu vial sudah dibuka kemudian tersisa maka sisanya itu tidak bisa disimpan," katanya. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram dr H Usman Hadi, yang mengatakan bahwa kebijakan tersebut diambil sesuai dengan arahan dari Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karenanya, pelayanan vaksinasi COVID-19 yang sejak April 2021 diprioritaskan untuk lansia dan guru, kini bisa diberikan ke publik sesuai ketentuan. Dikatakan, sejak awal April 2021 pelayanan vaksinasi COVID-19 untuk publik dihentikan sementara. Tapi setelah dievaluasi, peluang vaksinasi publik bisa dilakukan secara terbatas sesuai dengan stok vaksin yang digunakan lansia. "Misalnya, kalau sehari ada enam lansia yang divaksin di sebuah faskes, maka empat publik bisa divaksin agar satu vial vaksin untuk 10 orang termanfaatkan. Sisa vaksin tidak bisa disimpan, karena itu dari pada dibuang sia-sia lebih baik dimanfaarkan untuk publik," katanya. Berdasarkan data dari Dinkes Provinsi NTB menyebutkan, cakupan vaksin COVID-19 untuk lansia di Mataram tanggal 8 Mei 2021, tercatat 95,9 persen atau 12.712 orang dari target 13.366 lansia. Sedangkan untuk vaksinasi guru mencapai 72 persen atau 6.036 orang. (mth)
Lombok Care: Ratusan Anak di Lombok Terlahir Kaki Pengkor
Mataram, FNN - Yayasan Lombok Care menyebutkan terdapat ratusan anak di Pulau Lombok terlahir dengan kaki pengkor atau "clubfoot" dengan rata-rata usia mereka dari 0 sampai 10 tahun. "Menurut informasi dan data, ada ratusan anak yang terlahir dengan kondisi clubfoot," kata pengelola yayasan yang bergerak pada penyandang disabilitas itu, Apip melalui siaran persnya, Jumat. Ia menyebutkan anak-anak yang terlahir dengan kaki pengkor sebenarnya dapat ditangani sedini mungkin agar perkembangan kaki mereka dapat normal seperti pada umumnya. Namun, kata dia, karena minimnya informasi, kurangnya sumberdaya, langkanya alat bantu yang dibutuhkan juga mahalnya biaya pengobatan, akhirnya banyak anak-anak yang tidak tertangani dan akhirnya menjadi disabilitas permanen. Di awal tahun 2021 Yayasan LombokCare bersama Yayasan Stepping Stones Bali (NGO yang konsen menangani clubfoot) melakukan komunikasi untuk dapat bekerja sama dalam membantu anak-anak dan keluarganya agar terbebas dari clubfoot/kaki pengkor, katanya. Stepping Stones sudah membantu puluhan anak dari NTB dengan kaki pengkor dalam dua tahun terakhir ini. Karena pandemi, akhirnya anak-anak yang sedang dalam penanganan terhambat dalam melakukan penanganan dikarenakan banyaknya aturan-aturan baru yang membatasi semua kegiatan termasuk dalam hal perjalanan antar daerah/provinsi. Untuk itu agar penanganan dapat terus berlanjut dan terutama untuk membantu anak-anak dengan kaki pengkor sedini mungkin di wilayah Lombok khususnya dan NTB pada umumnya. "Kami melakukan MoU untuk melaksanakan program ini bersama dengan melibatkan dokter ortopedi dari Lombok," katanya. Program kaki pengkor atau Clubfoot Clinic resmi dilaksanakan per 8 April 2021 di Yayasan LombokCare setelah dua bulan Tim Fisioterapis dan Peksos LombokCare mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus. Adapun proses penanganan yang kami lakukan memiliki beberapa tahapan, diantaranya tahapan; deteksi (assesmen, pengukuran kondisi kaki atau pirani score), pemakaian gips (setiap minggunya maksimal sampai delapan kali), pendampingan operasi tenotomi, pemasangan gips pasca operasi, dan pemakaian brace atau sepatu khusus selama empat tahun. Hingga kini sudah delapan minggu Clubfoot Clinic diadakan dengan total 15 anak dengan rentang usia satu bulan-tujuh tahun terdaftar sebagai penerima manfaat. Mereka berasal dari berbagai wilayah di NTB seperti Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Bima, dan Dompu. Ke depannya untuk menyukseskan program ini, tentunya perlu melibatkan banyak pihak seperti kader-kader dan bidan desa untuk deteksi dini, dokter ortopedi, dinas dan instansi terkait, perangkat desa dan dusun, organisasi atau lembaga lain, dan masyarakat luas. Selain itu Yayasan LombokCare bersama Stepping Stones juga akan mengembangkan kerjasama dengan NGO Internasional dan Rumah Sakit agar penanganan semakin baik. Kami berharap agar program ini dapat terus berlanjut dan mendapat dukungan berupa materi ataupun non materi dari berbagai pihak terutama pemerintah, lembaga, instansi, perusahaan, masyarakat dan orang-orang baik yang peduli, agar dapat membantu anak-anak dengan kaki pengkor khususnya di NTB agar tidak terjadi disabilitas permanen dan agar mendapatkan pelayanan secara GRATIS terutama bagi keluarga yang kurang mampu, paparnya. (mth)
Gubernur Tinjau Rehabilitasi Bakau di Belitung
Belitung, FNN - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan meninjau rehabilitasi hutan bakau di Pulau Belitung untuk memastikan dana program rehabilitasi mangrove senilai Rp10 miliar tepat sasaran. "Program ini tidak hanya kegiatan merestorasi alam saja, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," kata Erzaldi Rosman Djohan saat memeriksa sekaligus melakukan penanaman perdana percepatan rehabilitasi mangrove se-Kabupaten Belitung di Dusun Iler Belitung, Minggu. Ia mengatakan dana Rp10 miliar yang telah dicairkan oleh Pemerintah Pusat merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Baturusa Cerucuk, untuk memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dan alam sekitar melalui program rehabilitasi mangrove. "Kunjungan saya kali ini, untuk memastikan program ini berjalan sebagaimana mestinya, sekaligus mendorong percepatan rehabilitasi mangrove se-Kabupaten Belitung ini," katanya. Ia berharap para ketua kelompok mampu membimbing anggotanya, dengan terlebih dahulu menciptakan rencana dan strategi, agar mendapatkan hasil yang maksimal dan terukur serta membawa manfaat dalam jangka panjang. “Dulu ketika jaga hutan, kita tidak mendapatkan hasil. Sekarang, tidak ada tawaran, kita harus menjaga hutan sekaligus mendapat hasil dari hutan yang kita kelola. Program ini jangan berhenti satu tahun saja. Tapi harus terus ditindaklanjuti, sehingga memberikan manfaat bagi alam dan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang,” katanya. Kepala Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Batu Rusa Cerucuk Tekstianto mengatakan dana rehabilitasi mangrove ini bersumber dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dan pihaknya telah melakukan kerja sama dengan pemerintah, Kelompok Pecinta Alam (KPA), dan masyarakat sekitar untuk menyukseskan program ini. “Yang kami harapkan bukan hanya menanam saja. Tapi juga pengembangannya, agar dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam jangka panjang,” ungkapnya Pada kesempatan itu, Gubernur Kepulauan Babel berdialog dengan masyarakat, untuk mengetahui inovasi yang akan dikembangkan pada lahan mangrove tersebut. Ketika diberikan kesempatan untuk memberikan ide inovatifnya, warga silih berganti menyampaikan pendapat, di antaranya Ketua Kelompok Tani Hutan Ulim Besame, Mardiansah, Ketua Kelompok Sadar Wisata Rusa Putih Susilo, Ketua Kelompok Tani Hutan Sungai Berang Sunardi, Ketua Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Kematang Herman dan Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Suak Parak Herman. Sebagian besar kelompok mengajukan inovasi dalam bentuk pengembangan pariwisata dan budi daya kepiting bakau untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di negeri laskar pelangi itu. (mth)
KAI Luncurkan Kereta Api Baru KA Baturraden Ekspres & KA Nusa Tembini
Jakarta, FNN - PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan meluncurkan dua Kereta Api baru yaitu KA Baturraden Ekspres relasi Bandung - Purwokerto PP via Cikampek pada 25 Juni 2021 dan KA Nusa Tembini relasi Cilacap - Jogjakarta PP pada 2 Juli 2021. “Peluncuran 2 KA baru ini kami tujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan sehingga semakin banyak alternatif pilihan bepergian menggunakan kereta api,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam siaran pers, Minggu. Joni mengatakan, pada tahap awal, kedua kereta api ini akan dioperasikan pada setiap hari Jumat dan Minggu dengan rincian KA Baturraden Ekspres beroperasi pada 25 & 27 Juni serta 2 & 4 Juli 2021 dan KA Nusa Tembini beroperasi pada 2, 4, 9, & 11 Juli 2021. Ia mengatakan, pada masa pandemi COVID-19 ini, KAI terus berinovasi dengan menghadirkan 2 kereta api relasi baru agar dapat membantu konektivitas dan mobilitas masyarakat melalui transportasi kereta api. Kemudian, penamaan KA Baturraden Ekspres terinspirasi dari nama kawasan di Kabupaten Banyumas yang sarat akan potensi wisata. Sedangkan, penamaan KA Nusa Tembini terinspirasi dari nama legenda kerajaan yang ada di wilayah Cilacap. “Dengan penamaan tersebut, diharapkan hadirnya kedua KA ini juga dapat meningkatkan pariwisata di wilayah-wilayah yang dilalui,” ujar Joni. Ia menjelaskan, tersedia 2 kelas pada KA Baturraden Ekspres yaitu Eksekutif dengan tarif mulai dari Rp160 ribu dan Bisnis dengan tarif mulai dari Rp130 ribu. Adapun untuk KA Nusa Tembini juga memiliki 2 kelas yaitu Eksekutif dengan tarif mulai dari Rp110 ribu dan Ekonomi dengan tarif mulai dari Rp90 ribu. KAI juga menawarkan tarif khusus untuk rute tertentu pada kedua Kereta Api tersebut. Untuk KA Baturraden Ekspres tersedia tarif khusus pada relasi Purwokerto - Cirebon PP (Eksekutif: Rp65 ribu & Bisnis: Rp45 ribu), Cirebon - Cikampek PP (Eksekutif: Rp50 ribu & Bisnis: Rp40 ribu), Bandung - Purwakarta PP (Eksekutif: Rp55 ribu & Bisnis: Rp45 ribu), dan Bandung - Cikampek PP (Eksekutif: Rp65 ribu & Bisnis: Rp55 ribu). Sedangkan pada KA Nusa Tembini, tarif khusus berlaku pada relasi Kroya - Cilacap PP (Eksekutif: Rp30 ribu & Ekonomi: Rp20 ribu), Cilacap - Yogyakarta PP (Eksekutif: Rp80 ribu & Ekonomi: Rp50 ribu), dan Kutoarjo - Yogyakarta PP (Eksekutif: Rp45 ribu & Ekonomi: Rp25 ribu). “Tarif khusus tersebut dapat dibeli mulai 2 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api di KAI Access, loket, dan seluruh channel eksternal selama masih tersedia tempat duduk,” ungkap Joni. Rangkaian KA Baturraden Ekspres terdiri dari 2 Kereta Eksekutif dan 5 Kereta Bisnis dengan total 420 tempat duduk. Adapun rangkaian KA Nusa Tembini terdiri dari 4 kereta Eksekutif dan 3 kereta Ekonomi dengan total 392 tempat duduk. “Namun kapasitas Kereta Api selama masa pandemi adalah maksimal 70 persen dari total tempat duduk sesuai SE Kemenhub No 14 tahun 2020. Sehingga kapasitas di masa pandemi KA Baturraden adalah 294 tempat duduk dan KA Nusa Tembini 275 tempat duduk,” katanya. Joni menambahkan, setiap pelanggan yang akan menggunakan KA Baturraden Ekspres maupun KA Nusa Tembini diharuskan menunjukkan surat bebas COVID-19 yang masih berlaku. Untuk membantu melengkapi syarat tersebut, KAI menyediakan layanan Rapid Test Antigen seharga Rp85 ribu di 44 stasiun dan pemeriksaan GeNose C19 seharga Rp30 ribu di 63 stasiun. Pada masa pandemi COVID-19, KAI tetap berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai yang telah ditetapkan pemerintah. Tujuannya agar setiap pelanggan tetap merasa aman dan nyaman saat berada di stasiun maupun selama dalam perjalanan menggunakan kereta api. “KAI tetap berkomitmen untuk mengoperasikan kereta api sesuai protokol kesehatan yang ketat untuk menjadikan kereta api sebagai moda transportasi yang sehat, selamat, nyaman dan aman sampai di stasiun tujuan,” pungkas Joni. (mth)
Cegah Sebaran COVID-19, PT DLU Tuntaskan Vaksin Kru Kapal dan Karyawan
Surabaya, FNN - Penasihat Utama PT DLU Holding, Bambang Haryo Soekartono (dua kiri) bersama direksi mengumumkan telah menuntaskan vaksin kepada kru kapal dan karyawan di Surabaya, Selasa (8/6/2021). (ANTARA/Fiqih Arfani) Syukurlah, seluruh karyawan tanpa terkecuali, totalnya 2.700 orang, sudah dua kali disuntik vaksin Surabaya (ANTARA) - Perusahaan swasta pelayaran, PT Dharma Lautan Utama (DLU) mengumumkan telah menuntaskan vaksinasi untuk seluruh kru kapal dan karyawan sebagai wujud upaya mencegah penyebaran COVID-19. "Syukurlah, seluruh karyawan tanpa terkecuali, totalnya 2.700 orang, sudah dua kali disuntik vaksin," ujar Direktur Utama PT DLU, Erwin H Poedjono di Surabaya, Selasa. Menurut dia, kesehatan merupakan aset terbesar dari sumber daya manusia, sehingga berperan penting bagi perusahaan yang manfaatnya, juga untuk orang lain. Para kru kapal, kata Erwin, berada di garda terdepan yang berinteraksi maupun berkomunikasi dengan penumpang, sehingga harus benar-benar memiliki kesehatan yang baik. "Meski sudah ada tes COVID-19 saat akan masuk kapal, kami tetap tak mengendurkan protokol kesehatan. Selain masker, jaga jarak, hindari kerumunan hingga penyemprotan disinfektan, vaksinasi menjadi penting dilakukan," ucapnya. Sementara itu, pemilik sekaligus Penasihat Utama PT DLU Holding, Bambang Haryo Soekartono meminta penumpang tidak khawatir selama di kapal, karena protokol kesehatan ketat tetap diterapkan. "Kapasitas kapal 50 persen, lalu satu tempat duduk dikosongi dan karyawan atau kru kapal divaksin. Semoga penumpang bisa lebih tenang menggunakan jasa pelayanan kami," kata dia. "Kami semua divaksin sinovac dan sudah dua dosis. Khusus untuk transportasi bidang pelayaran, kami mungkin yang pertama sudah vaksin seluruh karyawannya," tutur mantan anggota DPR RI tersebut. BHS, sapaan akrabnya, menegaskan ingin mengikuti program vaksinasi dari pemerintah, sebab sektor transportasi publik ini sangat penting, karena terdapat usaha layanan jasa transportasi, logistik serta penumpang. Pihaknya akan memanfaatkan beberapa media, seperti televisi di kapal-kapal maupun pelabuhan untuk mengumumkan bahwa kru kapal PT DLU telah menjalani program vaksinasi. (mth)
Pemerintah Adakan Program Vaksin Gratis bagi Pelaut
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengadakan program vaksinasi Covid-19 secara gratis kepada para petugas pelayanan transportasi publik termasuk para pelaut, yang bertempat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada 10 - 18 Juni 2021. “Kami sangat bersyukur para pelaut, para insan atau masyarakat maritim di lingkungan pelabuhan Tanjung Priok bisa mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan vaksinasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Kesehatan yang telah memberikan perhatian yang luar biasa bagi para pekerja transportasi termasuk para pelaut,” kata Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Wisnu Handoko dalam pernyataan pers, di Jakarta, Minggu. Wisnu mengatakan vaksinasi massal yang dilakukan di simpul-simpul transportasi khususnya di pelabuhan Tanjung Priok merupakan bukti perhatian pemerintah kepada para pelaut dan juga masyarakat maritim. Mengusung tagline "Indonesian Heroes (Healthy and Ready Onboard Seafarers), kata Wisnu, kegiatan vaksinasi tersebut menargetkan 10.000 orang dan maksimal untuk 1.000 orang setiap harinya dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai 15.00 WIB. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan dan tetap mengedepankan protokol kesehatan. “Pada kegiatan vaksinasi ini, kami menargetkan 10.000 orang yang dijadwalkan mulai dari tanggal 10 sampai dengan 18 Juni mendatang. Apabila pada tanggal tersebut belum sesuai dengan target, maka kami akan perpanjang waktu agar mencapai target,” ujar Wisnu. Dia menegaskan pentingnya vaksinasi dalam mendukung kegiatan pelayanan kepelabuhanan dan transportasi laut baik logistik maupun penumpang untuk memberikan perlindungan dari risiko penyebaran Covid-19. Kegiatan vaksinasi ini diprioritaskan kepada para pelaut, Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), supir truk, penumpang kapal, pekerja pelabuhan, serta masyarakat sekitar pelabuhan Tanjung Priok. “Bagi para pimpinan perusahaan, operator terminal, trucking dan pelayaran supaya memastikan bahwa karyawannya telah mendaftar untuk mengikuti vaksinasi massal covid 19 ini,” tegasnya. Vaksinasi ini penting untuk dilakukan agar kepercayaan diri para pelayan publik transportasi semakin meningkat dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga kegiatan pelayanan transportasi baik penumpang maupun logistik tetap dapat berjalan dengan baik dan para insan transportasi bisa bertahan dari pandemi ini. Karena para pelaku transportasi khususnya di pelabuhan Tanjung Priok memiliki interaksi dan mobilitas yang sangat tinggi dengan masyarakat. Selama menunggu antrian vaksin, tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M, dengan menjaga jarak saat duduk menunggu antrian, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Lokasi dan ruang tunggu yang disiapkan dengan mempertimbangkan akan hadir kurang lebih 1.500 orang per harinya dan selalu dijagai oleh petugas pengamanan bersama. “Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak baik instansi pemerintah maupun Stakeholders yang telah berpartisipasi dalam kegiatan vaksinasi ini,” tutupnya. (mth)
Dua Puluh Tujuh Pejabat Dihukum dan Satu Bunuh Diri Pascamaraton Maut di Gansu
Beijing, FNN - Sebanyak 27 orang, sebagian di antaranya adalah para pejabat pemerintahan yang dikenai hukuman disiplin dan pidana atas kelalaiannya dalam menggelar lomba ultramaraton di Provinsi Gansu, China, yang mengakibatkan 21 peserta tewas dan delapan lainnya cedera. "Ultramaraton di Kota Baiyin merupakan insiden keselamatan akibat cuaca di wilayah tersebut yang berubah secara tiba-tiba. Penyelenggaraan yang tidak memenuhi standar dan tidak profesional telah menyebabkan insiden itu," demikian laporan investigasi yang beredar di sejumlah media di China, Minggu. Pihak penyelenggara dianggap patut dipersalahkan karena mengabaikan peringatan cuaca ekstrem dari otoritas setempat menjelang pelaksanaan lomba. Perlengkapan seperti jaket pelindung udara dingin hanya bersifat rekomendasi, bukan langkah yang diwajibkan. "Rencana darurat dan upaya yang menjamin keselamatan pada penyelenggaraan lomba tersebut tidak dirumuskan sesuai standar yang benar dan petugas kegawatdaruratan sangat tidak siap," menurut laporan hasil investigasi. Seperti diberitakan ANTARA sebelumnya, sebanyak 21 peserta lomba ultramaraton --sejauh 100 kilometer di objek wisata perbukitan Sungai Kuning di Kota Baiyin dan Kabupaten Jingtai di wilayah timur Provinsi Gansu pada 22 Mei 2021-- tewas dan delapan lainnya cedera saat cuaca berubah ekstrem. Di antara korban terdapat pelari jarak jauh top China, Liang Jing dan Huang Guanjun. Sekretaris Partai Komunis China (CPC) Kota Baiyin Su Jun dan Wali Kota Baiyin Zhang Xuchen dikenai sanksi disiplin partai. Zhang Wenling dipecat dari jabatannya sebagai hakim di Kabupaten Jingtai, sedangkan Sekretaris CPC setempat Li Zuobi tewas bunuh diri setelah peristiwa tersebut, sebagaimana laporan laman berita GICExpat. Zhang Xiaoyan selaku pemilik perusahaan penyelenggara maraton ditahan dan dijerat dengan pasal pidana. Lebih dari 60 lomba maraton di seluruh China ditangguhkan penyelenggaraannya setelah tragedi maut di wilayah barat daratan Tiongkok yang berbukit dan bergurun itu. (mth)
UMM Terima Hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka Rp8,1 Miliar
Malang, FNN - Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mendapatkan dana hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) Rp2021 senilai Rp8,1 miliar dan menempatkan kampus itu berada di posisi 10 besar PTN-PTS penerima dana tersebut. Ketua Tim Gugus Tugas PKKM UMM Prof Dr Sujono di Malang, Jawa Timur, Ahad, menuturkan perolehan dana hibah sebesar Rp8,1 miliar itu juga menjadikan UMM menempati posisi teratas di antara perguruan tinggi swasta (PTS) penerima dana PKKM. “Kami juga berada di posisi pertama di antara 28 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah yang memperoleh dana hibah ini,” kata Sujono. UMM menempati posisi 10 besar PTN-PTS penerima bantuan pemerintah PKKM 2021 bersama Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Brawiajaya, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Jember, Institut Teknologi Bandung, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Tadulako. Sujono menjelaskan UMM yang digolongkan di Liga I itu berkompetisi dengan PTN-PTS dan meloloskan empat program studi (Prodi)-nya, yakni Teknik Mesin, Teknologi Pangan, Peternakan, dan Akuakultur. Sebelum diajukan, keempat prodi itu sudah melalui penilaian dari universitas, sehingga meningkatkan persentase lolos di tahap PKKM. “Sebenarnya ada lima prodi dan Institutional Support System yang sudah kami ajukan, namun hanya empat yang lolos dan didanai,” paparnya. Menurut Sujono, program ini memiliki tujuan yang terangkum dalam delapan indikator kinerja utama (IKU). Mulai dari kesiapan kerja lulusan, mahasiswa dan dosen di luar kampus, kualifikasi dan penerapan riset dosen. Selain itu, ada hal-hal yang terkait dengan kemitraan, pembelajaran dalam kelas hingga akreditasi internasional. Dosen Fakultas Peternakan yang juga Koordinator Asisten Rektor UMM itu berharap raihan ini bisa meningkatkan capaian akademik serta kualitas lulusan dosen dan pembelajaran yang ada di kampus tersebut. Ia juga ingin agar hal ini bisa dikembangkan di Prodi lain sebagai bentuk dukungan akan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang digalakkan oleh pemerintah. Senada dengan Sujono, Wakil Rektor I UMM Prof Dr Syamsul Arifin menerangkan delapan IKU yang tercantum pada dasarnya menekankan pada tiga hal. Ketiganya adalah peningkatan kualitas lulusan, dosen dan pengajar, serta Prodi. “Tujuannya, melahirkan lulusan yang bisa mendapatkan pekerjaan dalam masa tunggu relatif tidak lama. Selain itu, mendorong lulusan mampu melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini bisa digapai melalui dosen yang berkualitas dan dibarengi dengan akreditasi yang bagus,” tegasnya. Syamsul mengaku bersyukur UMM bisa mendapatkan dana hibah ini, mengingat ada ribuan perguruan tinggi yang juga berusaha meraihnya. Ia mengapresiasi kinerja dari tim gugus tugas di tingkat universitas dan prodi yang sudah bekerja siang malam demi melancarkan proses program PKKM. Syamsul menegaskan UMM akan selalu trasnparan dan bertanggung jawab dalam menggelontorkan dana hibah terkait. Ia ingin hasil ini dapat menjadi momentum bagi UMM untuk melaksanakan aktivitas yang berfokus pada capaian kedelapan poin IKU. Tidak hanya bagi empat prodi yang lolos, tapi juga bisa ditularkan ke prodi-prodi lain di UMM. "IKU PKKM ini menjadi salah satu data yang ada di sistem PINDAI DIKTI. Data tersebut nantinya akan menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan peringkat perguruan tinggi," ucapnya. (mth)
Satu Kabupaten di Sumbar Masuk Zona Merah COVID-19
Padang, FNN - Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, masuk zona merah COVID-19 pada pekan ke-67 sejak pandemi terjadi, berdasarkan 15 indikator penghitungan yang dilakukan tim satgas setempat. "Zonasi 19 kabupaten/kota di Sumbar selalu kita perbarui setiap pekan. Pada pekan ini Padang Pariaman masuk zona merah," kata Juru Bicara Satgas COVID-19 Sumbar, Jasman di Padang, Ahad. Ia menyebut kabupaten itu satu-satunya yang masuk zona merah COVID-19 di Sumbar sementara 16 daerah lain masuk zona oranye dan dua masuk zona kuning. Dua daerah zona kuning itu masing-masing Kota Pariaman yang bertetangga dengan Kabupaten Pariaman dan Kabupaten Mentawai masuk zona kuning. Jasman meminta satgas COVID-19 setempat segera mengambil langkah untuk mengantisipasi penyebaran virus di daerah masing-masing. Salah satunya adalah percepatan pembentukan nagari/desa tageh yang telah menjadi komitmen bersama. Nagari tageh adalah nagari atau desa yang mengoptimalkan segala upaya dan unsur yang ada di dalamnya untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Rumah isolasi berbasis nagari atau desa harus digiatkan sehingga isolasi mandiri di rumah sendiri yang dinilai tidak efektif bisa dikurangi dan berpindah ke rumah isolasi nagari/desa yang diawasi dan dikelola oleh nagari/desa. Jasman mengatakan sebagian daerah sudah mulai mendirikan rumah isolasi tersebut bahkan ada inovasi membangun rumah isolasi berbasis kaum. "Pemprov Sumbar mengapresiasi semua usaha yang telah dilakukan dalam upaya pengendalian COVID-19 ini," ujarnya. Selain itu untuk mempercepat pengendalian upaya tracking (pelacakan), tracing (penelusuran) hingga testing (pengujian) harus dimasifkan. Ia menyebut berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Sumbar penyebaran COVID-19 di Sumbar masih dalam tren meningkat dengan Positivity Rate (PR) perpekan 9,86 persen (di atas standard WHO 5 persen). "PR harian sepekan terakhir bahkan pernah mencapai 34 persen. Ini sebenarnya adalah alarm yang harus disikapi bersama," ujarnya. (mth)
POPULER
