ALL CATEGORY
KONI Jatim Siapkan Lebih dari 500 Atlet untuk PON Papua
Jakarta, FNN - Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur menyiapkan lebih dari 500 atlet untuk bertanding di Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua yang akan digelar pada 2-15 Oktober mendatang. “Kalau untuk atletnya saja ada sekitar 544 atlet. Kalau dengan ofisial sekitar 800-an orang,” kata Ketua Harian KONI Jawa Timur Nabil dihubungi dari Jakarta, Rabu. Nabil menuturkan saat ini para atlet terus melakukan latihan sebagai persiapan mereka berlaga di PON. Sebagian atlet ada yang berlatih di mess masing-masing, ada pula yang sudah melakukan sparring atau latih tanding dengan atlet dari provinsi lain. Pada 100 hari menjelang pelaksanaan PON Papua, yang akan dimulai pada 2 Oktober mendatang, KONI Jawa Timur berharap tak ada lagi penundaan PON karena penangguhan satu tahun sudah cukup menguras energi dan tenaga para atlet yang telah mengorbankan waktunya demi bisa berlaga dalam gelaran multiajang empat tahunan itu. “Mudah-mudahan bisa tetap terlaksana tapi dengan protokol kesehatan,” ujarnya. “Atlet kami sudah mengorbankan waktu. Ada yang menunda menikah, sekolah, dan kerja. Belum lagi pengaruh performa atlet karena puncak mereka itu seharusnya pada 2020,” katanya menambahkan. Lagi pula, lanjut dia, hampir seluruh atlet Jawa Timur sudah menerima vaksinasi COVID-19 sehingga itu bisa kian meningkatkan optimisme PON Papua bisa digelar dengan aman. Namun dia tetap meminta KONI Pusat dan Panitia Besar atau PB PON Papua untuk menyusun regulasi protokol kesehatan ekstra ketat guna memastikan keamanan seluruh kontingen yang datang, termasuk menyiapkan berbagai daftar antisipasi kejadian tak terduga selama gelaran tersebut berlangsung. (mth)
Pemkot Samarinda Siap Ciptakan Wirausaha Baru di Setiap RT
Samarinda, FNN - Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, mulai tahun 2021 akan mencetak wirausahawan di setiap rukun tenggangga (RT), dimulai dari industri rumahan terutama yang dijalankan kaum perempuan. "Pencetakan wirausahawan baru dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan terutama dari kaum perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan," ujar Asisten I Pemkot Samarinda Tejo Sutanoto di Samarinda, Rabu. Sebelumnya, saat Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim menggelar advokasi untuk memperkecil kesenjangan perempuan di Samarinda, Tejo menyatakan Pemkot Samarinda pun berkomitmen ke arah itu. Sebagai langkah optimalisasi pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, maka perlu strategi dan kebijakan meliputi perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas dan perlindungan sosial. Pada dasarnya kebijakan ekonomi, sosial budaya, dan politik tidak bisa dipisahkan, maka pengembangan program pemberdayaan perempuan harus konsisten dengan kebijakan-kebijakan di tingkat makro. "Konsistensi perlu menjadi perhatian karena dengan mengacu pada kebijakan makro operasional, maka kebijakan mikro strategis akan mampu mendukung program-program sektoral," ucap Tejo. Hal lain yang perlu dilakukan adalah pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, hal ini pun sejalan dengan program unggulan Pemkot Samarinda yakni, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya). “Dalam program ini, pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk penciptaan wirausahawan baru minimal 2-3 orang per RT, yakni melalui berbagai pelatihan keterampilan sesuai dengan minat dan sesuai dengan kebutuhan terkini," ujar Tejo. (mth)
Belitung Expo 2021 Momentum Pemulihan Ekonomi UMKM
Belitung, FNN - Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Adnizar mengatakan pelaksanaan Belitung Expo 2021 sebagai momentum untuk mendorong pemulihan ekonomi pelaku UMKM ditengah pandemi COVID-19. "Sekarang banyak UMKM kita yang masih terpuruk akibat pandemi, jadi ini momen untuk mendorong pemulihan ekonomi para pelaku UMKM," katanya di Tanjung Pandan, Rabu. Selain dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Tanjung Pandan (HJKT) ke 182 pelaksanaan Belitung Expo 2021 juga untuk mendorong pemulihan ekonomi UMKM di daerah itu. Belitung Expo 2021 akan dilaksanakan pada 1 - 5 Juli mendatang bertempat di kawasan wisata Pantai Tanjung Pendam. "Karena ini masih di tengah situasi pandemi COVID-19 jumlah peserta kami batasi yaitu cukup sekitar 50 peserta," ujarnya Para pelaku UMKM yang menjadi peserta Belitung Expo 2021 terdiri dari beberapa sektor seperti kuliner, kerajinan tangan dan pelaku ekonomi kreatif. Mengingat masih di tengah pandemi COVID-19 maka pelaksanaan tersebut akan tetap mematuhi protokol kesehatan. "Dalam pelaksanaannya kami sangat ketat dan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19, tidak ingin ada klaster baru dari pelaksanaan kegiatan ini," katanya. (mth)
Layanan Publik di Nagan Raya Tetap Normal Meski ASN Terpapar COVID-19
Suka Makmue, FNN - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Aceh memastikan layanan publik di seluruh lembaga pemerintahan di daerah itu tetap berjalan lancar, meski sejumlah pejabat, ASN dan tenaga harian lepas (THL) terinfeksi COVID-19. “Sejauh ini layanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasanya, pelayanan dilakukan sesuai protokol kesehatan,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya Aceh Ardi Martha di Suka Makmue, Rabu. Menurutnya, seluruh pelayanan administrasi atau pun layanan publik dilakukan sesuai dengan jam layanan perkantoran dari pagi hingga sore hari. “Khusus bagi pejabat publik, ASN, dan tenaga harian lepas (THL) yang terpapar COVID-19 tidak diperbolehkan masuk kerja. Mereka wajib melayani isolasi mandiri di rumah masing-masing,” katanya. Ia mengakui, persoalan banyaknya ASN dan THL yang terpapar COVID-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, kini menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah setempat. Ia juga mengakui sejauh ini pemerintah daerah belum mengambil kebijakan apa pun, apakah akan melakukan pembatasan jam layanan kerja atau menggunakan kebijakan shift kerja, guna meminimalisir penyebaran virus di lingkungan perkantoran pemerintah daerah. “Masih harus kita bahas dulu bersama pihak terkait, sejauh ini dapat kami pastikan semua layanan publik berjalan sebagaimana biasanya,” katanya. (mth)
Legislator Penajam Apresiasi Wisata Sawah Desa Gunung Mulia
Penajam, FNN - Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Sujiati, mengapresiasi Kepala Desa Gunung Mulia yang telah melakukan terobosan dengan mencetak wisata sawah. "Wisata sawah di Gunung Mulia, Kecamatan Babulu ini merupakan satu-satunya di Kabupaten PPU, sehingga ini merupakan terobosan baru dan kami mengapresiasi keberanian kepala desa setempat," ujar Sujiati di Penajam, Rabu. Destinasi wisata persawahan tersebut resmi dibuka pada 21 Juni 2021. Sejak dibuka, pengunjung selalu ada baik pagi, siang, terlebih di sore hari, karena objek wisata ini dibuka mulai pukul 08.00 hingga 18.00 waktu setempat. Banyaknya wisatawan yang berkunjung karena di lokasi tersebut disediakan berbagai fasilitas seperti deretan gazebo cantik, kantin, dan tempat parkir yang memadai sehingga pengunjung merasa nyaman. Terobosan yang dilakukan Kades Gunung Mulia ini hendaknya dicontoh para kepala desa lain di PPU, namun harus inovatif mencontohnya, tidak meniru persis dengan wisata yang sudah ada. "Mencontoh bukan berarti harus mengikuti sama persis, namun mencontoh terobosannya. Kalau desa lain juga membuka wisata sawah, lantas di mana letak keunikannya, mana letak spesifiknya, maka harus kreatif dan saling mendukung," ujarnya. Misalnya, desa yang dekat dengan Gunung Mulia bisa berinovasi dengan wisata kuliner, membuat cinderamata, dan membuat terobosan lain sehingga terciptalah interkoneksi wisata di PPU antara objek yang satu dengan objek yang lain. "Wisata baru di Gunung Mulia yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ke depan juga harus menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) agar tidak selalu bergantung pada APBD maupun APBN," ucap Sujiati. Sementara Oddang, Kepala Desa Gunung Mulia mengatakan, selain fasilitas yang ada, ke depan pihaknya akan menambah sejumlah fasilitas lain seperti kafe, toilet, kolam pemancingan, pojok baca, dan wahana permainan untuk anak. "Pembangunan objek wisata ini menggunakan dana desa di APBDes, sedangkan untuk pengelolaannya kami serahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gunung Mulia," ucap Oddang. (mth)
IPC Group dan Mitra Utama Teken Deklarasi Bersama Pelabuhan Bersih
Jakarta, FNN - PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC Group dan mitra usaha kepelabuhanan menandatangani Deklarasi Bersama untuk mewujudkan Pelabuhan Bersih sebagai salah satu bentuk kongkret sinergi dalam mewujudkan Pelabuhan Bersih. Turut hadir dalam deklarasi bersama yang digelar secara hybrid di 12 cabang pelabuhan yang dikelola oleh IPC, Rabu, jajaran Direksi IPC, general manager cabang pelabuhan, jajaran direksi anak dan cucu perusahaan IPC, perwakilan mitra usaha, asosiasi, Perusahaan Bongkar Muat (PBM) serta instansi pemerintah sebagai stakeholder di lingkungan pelabuhan. "Deklarasi Bersama ini menunjukkan bahwa baik IPC Group dan mitra usaha serta stakeholders kepelabuhanan terkait memiliki tujuan yang sama, yakni kesepahaman bahwa praktik pungli dan gratifikasi di lingkungan pelabuhan harus diberantas serta memastikan kelancaran dan keamanan kegiatan operasional di pelabuhan merupakan tanggung jawab kita bersama," kata Direktur Utama IPC Arif Suhartono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu. IPC juga turut menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan sosialisasi terkait pencegahan tindak pidana korupsi serta pungutan liar yang disampaikan oleh Plt. Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Syarief Hidayat. Arif menjelaskan, dalam praktik di lapangan, manajemen IPC telah menugaskan segenap karyawannya untuk memastikan bahwa tanpa memberi tip atau uang apapun, proses keluar masuk barang di terminal tetap dilayani sesuai jadwal dan sesuai Service Level Agreement (SLA) dan Service Level Guarantee (SLG). "Pelayanan operasional di pelabuhan telah menggunakan sistem cashless payment dan seluruh kegiatan operasional kepelabuhanan dilakukan sesuai dengan SLA dan SLG yang telah ditetapkan. Jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam praktiknya, silakan laporkan pada kami," tambah Arif. Layanan saluran pengaduan Whistle Blowing System (WBS) dapat diakses oleh stakeholders Pelabuhan di seluruh wilayah operasi IPC Group melalui layanan WhatsApp di 0811-9511-665 dan https://ipcbersih.whistleblowing.link/ (mth)
Pemkab Sidoarjo Fasilitasi Pekerjaan Lulusan SMK
Sidoarjo, FNN - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, memfasilitasi para lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) di daerah itu untuk mencari pekerjaan, sebagai upaya untuk mengurangi pengangguran. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali di Sidoarjo, Rabu mengatakan, remaja siap kerja dari lulusan SMK di Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya mencapai 4.000 orang. "Jumlah tersebut, belum termasuk lulusan SMA dan sarjana," katanya, di sela pembekalan khusus bagi lulusan SMK se-Kabupaten Sidoarjo di SMK Diponegoro. Ia mengatakan, untuk mengakomodir ribuan remaja yang siap kerja tersebut sejumlah kebijakan telah dikeluarkan, seperti perjanjian kerja sama (PKS) dengan ratusan perusahaan yang ada di Sidoarjo. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Sidoarjo, kata dia, harus bergerak cepat menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan untuk memfasilitasi para lulusan SMK supaya segera mendapatkan pekerjaan. "Saya minta perusahaan di Sidoarjo jika mencari pegawai, prioritaskan warga Sidoarjo dulu. Mereka ini (lulusan SMK) sudah siap bekerja," kata Gus Muhdlor, sapaan karib bupati. Selama ini, lanjut dia, disnaker rutin setiap tahun menggandeng puluhan perusahaan untuk membuka bursa kerja. Mulai tahun ini, Gus Muhdlor meminta ada peran aktif dari disnaker terjun langsung membantu dan mengupayakan ribuan lulusan SMK mendapatkan pekerjaan. "Disnaker bisa membuat perjanjian kerja sama dengan perusahaan-perusahaan, yang bertujuan bila ada perusahaan yang membutuhkan pegawai, maka yang diprioritaskan adalah lulusan SMK dari Sidoarjo. Tentunya sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan," katanya. Sementara itu, Ketua Forum Bursa Kerja Khusus (FBKK) Kabupaten Sidoarjo Heru Sasmita mengatakan ada 76 SMK di Sidoarjo, baik negeri maupun swasta yang selama ini sudah bekerja sama dengan perusahaan tertentu. Kerja sama tersebut, kata Heru, lebih kepada menampung kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) yang diperuntukkan bagi siswa kelas XI. Sedangkan siswa yang lulus sebagian ada yang diterima di perusahaan tempatnya magang itu. "Rata-rata yang sudah lulus berupaya mencari lowongan kerja sendiri," ujarnya. (mth)
LHP BPK: Bantuan Keuangan Parpol dan Realisasi tahun 2019
Jakarta, FNN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) bantuan keuangan partai politik (Parpol) dan realisasi penggunaan anggaran tahun 2019. Dikutip dari LHP atas pertanggunganjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan parpol tahun anggaran 2019 di Jakarta, Rabu, bantuan parpol tertinggi yakni PDI Perjuangan dan paling rendah Partai Hanura. Perhitungan besaran nilai bantuan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 213-377 Tahun 2019 tentang pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR RI hasil pemilu tahun 2014 untuk tahun anggaran 2019. Serta Keputusan Mendagri Nomor 213-7362 tahun 2019 tentang pemberian bantuan keuangan tahap II kepada Partai politik yang mendapatkan kursi di DPR RI hasil Pemilu tahun 2019 pada tahun Anggaran 2019. DPP Partai PDI Perjuangan mendapatkan dana bantuan Parpol dari Kemendagri sebesar Rp24,51 miliar. Bantuan itu diprioritaskan untuk pendidikan politik sebesar 73,19 persen, sedangkan operasional sekretariat sebesar 26,81 persen. DPP Partai Hanura mendapatkan dana bantuan Parpol dari Kemendagri sebesar Rp4,93 miliar. Bantuan itu diprioritaskan untuk pendidikan politik sebesar 61,65 persen, sedangkan operasional sekretariat sebesar 38,35 persen. DPP Partai Nasdem mendapatkan dana bantuan Parpol dari Kemendagri sebesar Rp9,47 miliar. Bantuan itu diprioritaskan untuk pendidikan politik sebesar 81,77 persen, sedangkan operasional sekretariat sebesar 18,23 persen. DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan dana bantuan Parpol dari Kemendagri sebesar Rp6,34 miliar. Bantuan itu diprioritaskan untuk pendidikan politik sebesar 62,07 persen, sedangkan operasional sekretariat sebesar 37,93 persen. DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapatkan dana bantuan Parpol dari Kemendagri sebesar Rp11,86 miliar. Bantuan itu diprioritaskan untuk pendidikan politik sebesar 86,22 persen, sedangkan operasional sekretariat sebesar 13,78 persen. DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan dana bantuan Parpol dari Kemendagri sebesar Rp7,69 miliar. Bantuan itu diprioritaskan untuk pendidikan politik sebesar 62,10 persen, sedangkan operasional sekretariat sebesar 37,90 persen. DPP Partai Demokrat mendapatkan dana bantuan Parpol dari Kemendagri sebesar Rp12,26 miliar. Bantuan itu diprioritaskan untuk pendidikan politik sebesar 61,10 persen, sedangkan operasional sekretariat sebesar 38,90 persen. DPP Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan dana bantuan Parpol dari Kemendagri sebesar Rp9,48 miliar. Bantuan itu diprioritaskan untuk pendidikan politik sebesar 62,40 persen, sedangkan operasional sekretariat sebesar 37,60 persen. DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendapatkan dana bantuan Parpol dari Kemendagri sebesar Rp15,46 miliar. Bantuan itu diprioritaskan untuk pendidikan politik sebesar 93,38 persen, sedangkan operasional sekretariat sebesar 6,62 persen. Sementara, DPP Partai Golkar mendapatkan dana bantuan Parpol dari Kemendagri sebesar Rp18,12 miliar. DPP Partai Golkar telah mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol dengan lengkap dan sah sebesar Rp8.81 miliar dari nilai Banparpol yang diterima DPP Golkar sebesar Rp18,12 miliar. Terdapat selisih sebesar Rp9,31 miliar yang belum digunakan dan ditempatkan pada rekening DPP Golkar. Bantuan itu diprioritaskan untuk pendidikan politik sebesar 49,73 persen, sedangkan operasional sekretariat sebesar 50,27 persen. Dengan demikian, proporsi dana Banparpol yang digunakan untuk kegiatan pendidikan politik lebih kecil dari pada kegiatan operasional sekretariat. Namun, berdasarkan Surat Bendahara Umum Partai Golkar kepada Mendagri tertanggal 13 Maret 2020 tentang Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Sisa Tahun Anggaran 2019 diketahui bahwa Banparpol sisa tahun anggaran 2019 sebesar Rp9,31 miliar, seluruhnya akan digunakan untuk pendidikan politik pada tahun 2020. (mth)
Industri Kertas di Riau Bantu 10.400 Paket Makanan Tambahan Balita
Pekanbaru, FNN - Manajemen PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) memberikan bantuan 10.400 paket makanan tambahan (PMT) untuk anak dan balita di enam wilayah operasional industri kertas tersebut guna menurunkan angka stunting di daerah itu. "Bantuan PMT terdiri atas susu, kacang hijau biskuit balita, tersebut hanya stimulan namun yang penting dan yang sedang dilakukan juga adalah upaya pendampingan kepada kader Posyandu agar bisa juga memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu di desa setempat dalam mengolah dan membuat makanan bergizi untuk anak mereka," kata Direktur PT RAPP, Mulia Nauli di Gubernuran Riau di Pekanbaru, Rabu. Pemberian PMT dirangkaikan dengan Pencanangan Gerakan TP-PKK dalam menurunkan angka stunting, bertema "Ayo tingkatkan peran serta PKK dalam pencegahan dan penanganan stunting menuju keluarga sejahtera", dihadiri Gubenur Riau Syamsuar, Ketua TP PKK Provinsi Riau Ny. Misnarni Syamsuar, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia dan pemateri Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo. Mulia Nauli mengatakan, berkoordinasi dengan Diskes setempat, BKKBN dan Puskesmas setempat, RAPP sudah melatih 300 kader Posyandu dari 276 Posyandu di Riau, secara virtual dan kegiatan ini bagian dari komitmen perusahaan mendorong program pemerintah sebelum 2030 Riau bisa capai target zero stunting. Ia menyebutkan, untuk enam wilayah operasional pelatihan dan bantuan diberikan yakni Kabupaten Pelalawan, Kab. Siak, Kab. Kuansing, Kab. Kampar, Kepulaun Meranti dan Kota Pekanbaru. "Di samping itu Tim RAPP juga melakukan peninjauan ke lapangan dalam menggencarkan sosialisasi pentingnya pemberian asupan gizi yang baik bagi balita agar upaya bersama bersinergi dengan semua pihak terkait dalam percepatan penangan stunting di daerah ini bisa dilakukan," katanya. Ia menekankan bahwa, semua pihak perlu mendorong pentingnya percepatan stunting dan perhatian kesehatan dan gizi yang baik bagi ibu-ibu hamil, anak dan balita. "Sebab saya di sini ada karena dilahirkan oleh ibu, peran ibu menyusui dan membesarkan anak-anaknya sampai bisa berjalan, berlari karena ibu. Jadi ini tugas kita semua untuk mencegah stunting sebab anak yang lahir sehat adalah cikal bakal munculnya pemimpin yang berkualitas," katanya. (mth)
Pemkot Pangkalpinang Pulangkan 10 Pekerja Lokalisasi Teluk Bayur
Pangkalpinang, FNN - Pemerintah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah memulangkan 10 perempuan yang bekerja di lokalisasi Teluk Bayur ke daerah masing-masing. "Pemulangan para pekerja perempuan ini sebagai salah satu upaya Pemkot Pangkalpinang untuk menciptakan suasana yang lebih tertib, aman dan nyaman," kata Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil di Pangkalpinang, Rabu. Ia menjelaskan pemulangan kembali para pekerja perempuan tersebut difasilitasi Pemkot Pangkalpinang dan seluruhnya diberangkatkan dari Bandara Depati Amir. "Pemulangan 10 pekerja berjalan lancar dan aman. Mereka sudah kita kembalikan ke daerah masing-masing dan kita harapkan tidak kembali lagi ke Pangkalpinang untuk melakukan aktivitas yang sama," kata Maulan. Wali Kota juga memberikan apresiasi kepada Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja kota setempat dan seluruh instansi yang terlibat dalam proses pemulangan para pekerja. "Langkah kecil ini akan terus kami lakukan secara konsisten agar Pangkalpinang semakin kondusif dan bersih dari lokalisasi," katanya. Aktivitas para pekerja perempuan di lokalisasi cukup meresahkan warga di daerah itu dan dikhawatirkan akan menjadi salah satu penyebab terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pemulangan tersebut Pemkot menegaskan kepada para pekerja agar tidak kembali lagi ke Pangkalpinang jika hanya ingin melakukan pekerjaan yang sama. "Kami ingin Pangkalpinang bersih dari lokalisasi," kata Maulan. (sws)
POPULER
