ALL CATEGORY
Kabupaten Bogor Sukses Bangun 23 Jembatan Meski Pandemi
Cibinong, Bogor, FNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat berhasil membangun 23 jembatan selama tahun 2020 meski banyak melakukan realokasi atau refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. "Dalam rangka menunjang perekonomian dan kemudahan akses jalan masyarakat, Alhamdulillah kami telah berhasil membangun 23 jembatan dalam setahun, meski dalam kondisi pandemi COVID-19," ungkap Bupati Bogor, Ade Yasin di Cibinong, Bogor, Kamis (24/6). Menurutnya, jembatan tersebut dibangun oleh dua dinas, yakni sebanyak 17 jembatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan enam jembatan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP). "Kalau saya kan hanya memberikan perintah untuk gerak cepat, tetap yang melaksanakannya adalah Dinas PUPR. Ini adalah wujud tekad dan komitmen pemerintah dalam melayani masyarakat, meski di tengah pandemi kami tetap membangun,” ujarnya. Ade Yasin menyebutkan bahwa tahun ini Pemkab Bogor juga ditargetkan membangun 37 jembatan, sebanyak 33 dilakukan oleh desa dan sisanya empat jembatan menggunakan program Satu Miliar Satu Desa (Samisade). Pasalnya, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Ade Yasin-Iwan Setiawan telah memasukkan target pembangunan 215 jembatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023. "Jembatan yang menjadi akses masyarakat ini sangat penting, demi menunjang kegiatan perekonomian dan transportasi. Kalau yang tadinya hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua kini bisa dilalui kendaraan roda empat," terang Ade Yasin. Sebagai informasi, pada tahun 2020 Pemkab Bogor melakukan refocusing anggaran hingga Rp800 miliar untuk penanganan pandemi COVID-19. (mth)
Pertamina Sediakan Bahan Bakar Standar Euro IV Mulai Agustus
Jakarta, FNN - Manager Product and Service Development Subholding Commercial and Trading Pertamina Choerniadi Tomo menyatakan kesiapan perseroan untuk memproduksi bahan bakar minyak jenis solar dengan kadar setana 51 dan kandungan sulfur maksimal 50 ppm mulai Agustus 2021. Hal itu menyusul pernyataan pemerintah yang akan menerapkan kebijakan standar emisi Euro IV mulai 1 April 2022, setelah sebelumnya sempat tertunda pada April tahun ini akibat pandemi COVID-19. "Rencananya pada bulan Agustus ini sudah bisa memproduksi melalui refinery Dumai dan Balikpapan. Kami akan memproduksi sekitar 100 juta barel di masing-masing refinery," kata Choerniadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Pertamina akan menyalurkan produk solar rendah emisi menggunakan saluran distribusi Pertamina Dex yang berasal dari empat kilang, yaitu RU II Dumai, RU V Balikpapan, RU VI Balongan, dan RU IV Cilacap. Perseroan menargetkan sebaran Pertamina Dex di daerah mencapai 2.055 outlet pada 31 Desember 2021. Jumlah itu akan meningkatkan hingga April 2022. Saat ini terdapat empat daerah yang belum menyediakan Pertamina Dex, yaitu Tarakan, Ternate, Jayapura, dan Ambon. Perseroan memastikan produk tersebut siap digunakan pada tahun ini. "Kalau masih ada daerah lain yang belum siap, kami akan kirimkan dalam bentuk kemasan jerigen," kata Choerniadi. Lebih lanjut Choerniadi memaparkan timeline produksi Pertamina Dex Euro IV akan disimpan di tangki yang ada dan sebagian lainnya akan dimasukkan ke tangki eksisting yang kandungan sulfurnya sekitar 100 hingga 150 ppm. "Mudah-mudahan bisa siap di tanggal 1 April 2022, sesuai dengan keinginan stakeholder bersama," kata Choerniadi. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyatakan dukungan mereka terhadap penerapan standar emisi Euro IV untuk kendaraan diesel yang dimulai 1 April 2022. "Penerapan bahan bakar diesel Euro IV sebaiknya tetap dilaksanakan bulan April 2022. Selain kami mempersiapkan unit kendaraan, tentunya perlu mempersiapkan macam-macam lainnya seperti laboratorium uji mesin," kata Sekretaris Gaikindo Abdul Rochim. (mth)
Habib Rizieq Shihab Divonis Empat Tahun Penjara Kasus RS UMMI Bogor
Jakarta, FNN - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis pidana empat tahun penjara kepada terdakwa Habib Rizieq Shihab terkait kasus tes usap di Rumah Sakit UMMI Bogor, Jawa Barat. "Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah. Menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun," kata Ketua Majelis Hakim Khadwanto, saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis. Khadwanto menjelaskan bahwa putusan tersebut berdasarkan pada pertimbangan fakta yang terungkap selama sidang kasus tes usap di RS UMMI Bogor. Majelis Hakim membacakan hal yang memberatkan di antaranya perbuatan eks pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu dianggap meresahkan warga karena menyatakan kondisi sehat meski terkonfirmasi terpapar COVID-19. Sementara hal yang meringankan antara lain terdakwa Habib Rizieq memiliki tanggungan keluarga dan merupakan seorang guru agama sehingga diharapkan dapat menunjukkan kelakuan baik pada masa mendatang. Meski demikian, putusan ini lebih rendah dibanding tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang meminta Habib Rizieq dihukum pidana penjara selama enam tahun penjara. Terkait kasus tes usap di RS UMMI Bogor, Habib Rizieq Shihab didakwa dengan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Subsider Pasal 14 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, subsider Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dakwaan kedua disangkakan Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dakwaan ketiga Pasal 216 ayat 1 KUHP, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (mth)
Politisi: NTT Raksasa Tidur di Sektor Perekonomian
Kupang, FNN - Politisi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Herman Hery mengatakan NTT adalah "raksasa tidur" di sektor perekonomian yang bisa menjadi provinsi hebat jika yang mengurusnya adalah orang yang benar. 'Saya mau katakan bahwa NTT itu adalah raksasa tidur. Asal diurus dengan benar oleh orang yang benar juga," kata anggota DPR RI Herman Hery, di Kupang, Kamis, saat berdialog dengan Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan calon Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid serta sejumlah anggota Kadin NTT. NTT adalah provinsi yang benar-benar diperhatikan oleh pemerintah pusat, sehingga sangat disayangkan jika yang mengurusnya tidak benar, maka tidak akan bangkit dari keterpurukan. "Saya sering berbicara pada negara lain saat melakukan kunjungan kerja, di hadapan para pengusaha di sana saya bangga mengatakan bahwa saya ini orang NTT dan mereka bertanya NTT itu apakah negara baru," ujarnya pula. Kemudian Herman mulai menjelaskan bahwa NTT itu adalah sebuah provinsi yang berada di antara Australia dan Timor Leste, sehingga secara ekonomi sangat strategis jika investasi di NTT dikembangkan dalam berbagai sektor. Menurut Ketua Komisi III DPR RI itu, NTT perlu dirangsang sehingga muncul investor-investor baru yang dapat berinvestasi di NTT. Herman mengapresiasi upaya dari pemerintah pusat melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2001 mewajibkan investor untuk menggandeng investor daerah berinvestasi di NTT. Ia pun di hadapan Arsjad Rasjid mengatakan bahwa siap menjadi partner bisnis di daerah, jika Arsjad ingin berinvestasi di berbagai sektor di NTT, seperti sektor pariwisata, energi dan lainnya. (mth)
Wahidin Halim Tegaskan Komitmen Ciptakan Banten Bersih Berintegritas
Serang, FNN - Gubernur Banten Wahidin Halim kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan pemerintahan Provinsi Banten yang bersih dan berintegritas. Wahidin Halim dalam rapat Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) BPK RI Perwakilan Banten, secara virtual, di Serang, Rabu, mengatakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, sudah seharusnya menjadi komitmen bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik-praktik koruptif. "Oleh karena itu tidak ada alasan buat saya sebagai Gubernur Banten untuk tidak mendukung penguatan zona integritas yang dicanangkan oleh BPK Perwakilan Banten, karena ini merupakan ikhtiar dalam rangka membangun dan menyejahterakan masyarakat Banten," kata Wahidin. Gubernur Banten juga mengatakan bahwa seluruh jajaran di Provinsi Banten telah menandatangani pakta integritas yang merupakan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan sehat. "Karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Banten, BPKP, inspektorat, kejaksaan tinggi, polda, dan seluruh perangkat daerah provinsi maupun kabupaten dan kota yang saya yakin semua memiliki tujuan dan semangat yang sama untuk menciptakan pemerintahan yang sehat dan bersih," katanya. Menurut Wahidin, Pemprov Banten telah menciptakan sistem yang baik dalam tata kelola pemerintahan. Namun masih ada saja oknum yang lebih mementingkan ego pribadi demi mendapatkan keuntungan. "Sistem yang kita bangun harus dibarengi moralitas dan 'mindset' untuk berubah." ujarnya pula. Pada akhir sambutannya, Gubernur Banten mengajak seluruh pihak untuk berkomitmen melawan korupsi dan praktik-praktik yang bertentangan dengan undang-undang yang dapat merugikan masyarakat. "Saya dukung sepenuhnya BPK RI Perwakilan Banten dalam upaya mewujudkan zona integritas. Ayo sama-sama kita lawan korupsi, kita bangun Provinsi Banten," katanya lagi. Kepala BPK RI Perwakilan Banten Arman Syifa mengatakan, tugas dan wewenang BPK tidak jauh dari pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan keuangan serta kinerja. "Tahun ini kami memberikan 9 opini WTP yang merupakan capaian positif, meskipun masih ada catatan atau indikasi kerugian yang timbul dari pengelolaan keuangan tersebut yang harus segera ditindaklanjuti," katanya. Namun begitu, jika dibandingkan dengan tahun lalu, untuk tahun 2021 temuan sudah berkurang. "Kami ingin selalu meningkatkan kualitas lembaga ini, sehingga bisa bermanfaat. Kami sedang berupaya memasuki Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," katanya lagi. Untuk memasuki zona integritas tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019, ditetapkan ada enam poin yang harus diperhatikan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja, serta Penguatan Kualitas Pelayanan. (mth)
Bupati Bangka Dorong Masyarakat Penyangga Pariwisata Berkreasi
Sungailiat, FNN - Bupati Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mulkan mendorong masyarakat di lingkungan kawasan penyangga pariwisata dapat berkreasi guna mendukung kepariwisataan setempat. "Saya mendorong masyarakat yang berada di daerah penyangga pariwisata atau berada sekitar wilayah objek wisata dapat berkreasi seperti mengembangkan pembuatan cendera mata ataupun sejenisnya berbahan dari alam sekitar," kata bupati di Sungailiat, Kamis. Menurut bupati, aneka ragam hasil usaha kreasi masyarakat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah selain objek wisata yang ditawarkan seperti pantai, air terjun dan wisata alam, budaya dan lainnya. "Kita memiliki kekayaan wisata yang cukup indah dan tidak kalah menariknya dengan daerah lain di Indonesia, tetapi perlu dimaksimalkan dukungan masyarakat," ujarnya. Selama pandemi COVID-19 yang berdampak menurunnya aktivitas usaha kepariwisataanb dapat dijadikan peluang untuk berbenah mempersiapkan diri menyambut normalnya kembali sektor pariwisata daerah. "Saya optimis, kepariwisataan daerah akan kembali normal meskipun harus bertahap setelah terdampak penyebaran COVID-19 yang berlangsung lebih dari satu tahun," jelas Mulkan. Dia mengatakan, di daerahnya memiliki banyak tempat wisata baik yang dikelola oleh swasta maupun dikelola langsung masyarakat melalui badan usaha milik desa. Bupati memberikan apresiasi masyarakat desa yang berhasil mengelola area bekas tambang biji timah untuk dikembangkan menjadi objek wisata seperti danau air biru di Desa Cit Kecamatan Riau Silip. "Kami akan memberikan pedampingan kepada masyarakat atau pelaku usaha mikro untuk terus mengembangkan usaha terutama yang berkaitan dengan dukungan kepariwisataan," ujar Mulkan. (mth)
Pemkab Tulang Bawang Lampung Komitmen Dukung Program Langit Biru
Bandarlampung, FNN - Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung berkomitmen mendukung Program Langit Biru (PLB) melalui penggunaan bahan bakar berkualitas dan ramah lingkungan. "PLB merupakan program yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran udara dengan cara menggalakkan penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan," kata Bupati Tulang Bawang, Winarti, dalam keterangannya, Kamis. Pihaknya juga mendukung Pertamina menyosialisasikan pelaksanaan Program Langit Biru (PLB) yang rencananya dilaksanakan akhir Juni 2021. Winarti juga meminta penambahan kuota kepada pemerintah pusat untuk menjaga ketahanan stok BBM dan elpiji 3 kg bersubsidi. Unit Manager Communication, Relation & CSR MOR II, Umar Ibnu Hasan mengatakan implementasi dari PLB ini yaitu dengan memberikan harga khusus untuk produk BBM Pertalite RON-90 khusus bagi kendaraan roda 2, roda 3, angkutan umum dan taksi plat kuning serta ambulan plat merah. Pertamina juga menyampaikan perkembangan program Pertashop serta permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan program dimaksud. "Pertamina sangat mengharapkan dukungan khusus dari Bupati Tulang Bawang terkait kemudahan perizinan pendirian Pertashop," ujarnya. Terkait hal tersebut, Pemkab Tulang Bawang akan membuka kesempatan yang selebar-lebarnya bagi investor yang akan berinvestasi di Tulang Bawang sehingga dapat mendukung laju perekonomian Kabupaten Tulang Bawang. "Untuk Informasi pengajuan Mitra Pertashop dapat diakses melalui alamat web ptm.id/MitraPertashop," tutup Umar. (mth)
Menjawab Keraguan PON Papua
Jakarta, FNN - Setelah Papua ditunjuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 delapan tahun lalu, Gubernur Lukas Enembe cuma khawatir terhadap satu hal; apakah pembangunan infrastruktur bisa selesai tepat waktu? Pada 2019, Gubernur Lukas Enembe pun mengajukan permohonan kepada Presiden Joko Widodo agar PON 2020 Papua diundur karena pembangunan infrastruktur yang baru mencapai 50 persen. Akan tetapi, presiden tidak menerima alasan tersebut dan tetap menginstruksikan agar PON tetap terlaksana pada 2020 namun dengan pengurangan jumlah cabang olahraga dari 47 menjadi 37 cabang. Tujuh tahun pun berlalu. Namun kekhawatiran itu justru semakin meningkat, tidak hanya soal keraguan penyelesaian venue, tetapi juga ketakutan terhadap musuh tak kasat mata, yang tidak seorang pun tahu kapan akan berakhir; COVID-19. Tahun 2020 yang seharusnya menjadi pestanya olahraga pun justru dikacaukan corona. PON Papua yang sedianya digelar 20 Oktober-2 November 2020 menjadi satu dari sekian banyak agenda yang terdampak penundaan. Tepatnya pada 23 April 2020, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengumumkan PON Papua ditunda hingga Oktober 2021. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Alasannya jelas, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia pada saat itu mulai meningkat dan pembangunan venue ikut terhambat. Pemerintah juga tak mau mengorbankan kesehatan dan keselamatan seluruh atlet. Satu tahun berlalu. Namun PON Papua masih dihadapkan berbagai tantangan dan keraguan pada 100 hari menjelang pembukaan dimulai pada 12 Oktober mendatang. Meski demikian, tantangan dan keraguan itu perlahan mulai menemukan jawaban. Persiapan Papua sebagai tuan rumah PON di tengah pandemi COVID-19 tetap berjalan lancar, salah satunya penyelesaian pembangunan empat arena olahraga untuk PON. Keempat arena tersebut yaitu arena akuatik, yang telah disertifikasi Federasi Renang Dunia (FINA), Istora Papua Bangkit, arena cricket serta lapangan hockey indoor dan outdoor. Dari isu keamanan, penolakan, hingga kesehatan Tantangan tak berhenti di situ. PON Papua juga sempat diragukan publik di tengah isu keamanan antara TNI-Polri dan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Namun Panitia Besar atau PB PON Papua berani menjamin bahwa Papua sangat aman untuk menggelar pesta olahraga nasional empat tahunan tersebut. Lagi pula menurutnya, lokasi insiden baku tembak yang terjadi belakangan ini jauh dari lokasi arena pertandingan maupun tempat tinggal kontingen. “Keamanan sudah disiapkan dengan sangat profesional oleh Polri dan TNI...Gubernur Papua Lukas Enembe telah menjamin Papua aman. Sementara Kapolda Papua dan Panglima Kodam Cenderawasih Papua berani mempertaruhkan jabatannya untuk keamanan PON. Saya kira itu jaminan yang sangat luar biasa. Sangat disayangkan kalau masih ada yang ragu,” ujar Sekretaris Umum PB PON Ellia I Loupatty dalam konferensi pers di Jakarta, 24 April 2021. Ellia memastikan TNI dan Polri akan siaga 24 jam menjaga arena dan tempat tinggal kontingen. Selain itu, panitia juga akan menerapkan protokol keamanaan yang ketat yang diberlakukan sejak tamu tiba di Papua. Mereka akan diminta melakukan verifikasi data sebelum mendapat kartu identitas yang menjadi akses utama ke arena PON. “Tidak perlu ragu untuk keamanan PON. Pemerintah daerah dan pusat sangat serius menjaga PON agar berlangsung aman dan nyaman. Kami juga tidak mau malu sehingga berusaha agar tidak ada insiden selama PON,” kata Ellia menegaskan. Tantangan lain justru datang dari tuan rumah sendiri ketika pemerintah Kota Jayapura dan Kabupaten Mimika mengancam penolakan PON Papua karena belum jelasnya penyediaan anggaran dari PB PON. “Apabila nantinya tetap tidak ada transparansi dari PB PON maka Kabupaten Mimika akan menolak menjadi tuan rumah,” kata Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng, 25 Mei 2021. Demikian pula dengan Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano yang menyatakan menolak PON XX karena tidak adanya kejelasan soal anggaran, sedangkan pemerintah daerah sudah menggelontorkan dana miliaran rupiah dari APBD untuk pembangunan venue pertandingan pesta multiajang nasional tersebut. “Dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran bersama kami, PB PON sama sekali tidak menunjukkan berapa jumlah anggaran untuk pelaksanaan PON di Kota Jayapura,” ungkap Benhur. Namun Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman telah menjamin masalah itu segera terselesaikan. Kunci utamanya hanya memperbaiki komunikasi yang tidak berjalan mulus antara PB PON dan empat klaster penyelenggara PON. “Saya sudah datang ke Papua dan menyelesaikan masalah ini. Untuk Kota Jayapura sudah berjalan mengikuti arahan,” kata Marciano, 8 Juni 2021. “Untuk Mimika, kami sudah berbicara dengan pak bupati. Kami dengarkan keinginan beliau, dan masalah yang muncul saat pertemuan dengan PB PON sudah kami komunikasikan dan insyaallah semua berjalan kembali,” kata dia. PB PON pada 11 Juni lalu pun sudah melakukan penyerahan anggaran kepada Ketua Umum Sub PB PON Kota Jayapura Benhur Tomi Mano sebesar Rp108 miliar. Penyerahan anggaran juga telah dilakukan dengan Sub PB PON Kabupaten Jayapura yang mendapat jatah Rp95 miliar. Dia berharap penyerahan anggaran tersebut tidak hanya berupa seremonial semata, tetapi bisa segera dicairkan dalam waktu dekat. “Supaya tidak terkesan hanya di atas kertas, tetapi memang betul-betul diwujudnyatakan secara fisik supaya semua panitia yang sudah dibagi tugas dalam mensukseskan kegiatan ini bisa bekerja cepat. Sangat sulit, saya terus terang, ngeri juga saya melihat situasi ini, sangat sulit," ungkapnya. Kendala semacam itu boleh dibilang tantangan yang tak seberapa karena masih bisa diselesaikan lewat jalur komunikasi. Tantangan selanjutnya—dan mungkin yang tersulit karena tak bisa diatasi dengan jalur negosiasi—adalah menekan laju kasus baru COVID-19 agar PON Papua, yang hanya tersisa tiga bulan, tidak kena imbasnya apalagi Presiden Joko Widodo telah menegaskan tak ingin lagi PON Papua kembali ditangguhkan. Demi mencegah penularan selama gelaran PON, Presiden Jokowi telah menginstruksikan percepatan vaksinasi bagi atlet dan masyarakat di sekitar venue. Kementerian Kesehatan melalui Kepala Seksi Kesehatan Olahraga Prestasi, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Harry Papilaya mengatakan pihaknya terus menyiapkan kebutuhan kesehatan selama PON. Pada Juni dan Juli, mereka sudah melakukan pelatihan untuk tenaga kesehatan khusus yang bertugas mengawal PON. Sementara itu, vaksinasi telah berjalan sesuai standar, kepada atlet maupun masyarakat umum. Untuk protokol kesehatan, mereka saat ini masih menyiapkan protokol kesehatan terbaru yang menyesuaikan protokol kesehatan Olimpiade Tokyo. “Vaksinasi di Papua sudah sesuai standar dan sudah masuk tahap keempat untuk masyarakat umum,” kata Harry. Dengan adanya cakupan vaksinasi yang meluas, dibarengi dengan upaya pengendalian kasus baru COVID-19 pun kian menambah optimisme PON Papua bisa digelar dengan aman tanpa ada risiko penularan. Penundaan satu tahun rasanya sudah cukup. Jangan sampai usaha dan kerja keras seluruh pihak dan penantian atlet sia-sia. Sebab jika terlaksana, PON Papua bisa menjadi upaya pemulihan yang dapat membangkitkan harapan di tengah ketidakpastian situasi pandemi saat ini. Namun ingat, itu semua harus berjalan dengan aman. (mth)
Kementerian PUPR: Politeknik PU Buka Peluang Kerjasama dengan Hungaria
Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan Politeknik Pekerjaan Umum (PU) sebagai penyelenggara pendidikan vokasi berbasis keterampilan membuka peluang kerja sama dengan Hungaria. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan guna membangun link and match pada pengembangan kurikulum, pelaksanaan magang, penyelenggaraan beasiswa, penyediaan fasilitas, dan kegiatan lain Politeknik PU terus membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya Pemerintah Hungaria. "Salah satu hasil pertemuan disepakati bahwa Pemerintah Indonesia dan Hungaria memiliki kesamaan pandangan mengenai bagaimana menempatkan pentingnya Politeknik dalam menyiapkan tenaga kerja konstruksi yang kompeten. Oleh karena itu tadi ada pembicaraan awal mengenai peluang kerja sama Politeknik PU dengan Pemerintah Hungaria," ujar Fatah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Dia mengungkapkan hal tersebut usai mendampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bertemu dengan Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Judith Nemeth Pach. Untuk lebih detailnya terkait rencana kerja sama tersebut, Fatah menyampaikan telah disepakati pada pekan depan rencananya akan dilakukan pembicaraan selanjutnya tentang aspek apa saja yang akan dikerjasamakan. "Salah satunya pelatihan praktik di lapangan (practical training). Tadi disampaikan bahwa Pemerintah Hungaria rencananya juga akan memberikan bantuan pembiayaan dalam kerja sama ini. Peluang ini kita tangkap dengan baik, dari Kementerian PUPR akan segera dibentuk tim untuk mewujudkan kerja sama ini," katanya. Kementerian PUPR terus berkomitmen mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang merupakan visi Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Selain membangun sarana dan prasarana pendidikan, dukungan ini juga diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis outcome keterampilan di Politeknik PU. Sebelumnya Politeknik PU juga telah melakukan kolaborasi dengan sejumlah BUMN Karya dalam rangka link and match yang diharapkan bisa menjadi jembatan antara dunia pendidikan dengan entitas dunia bisnis konstruksi. Kolaborasi yang dilakukan yakni pendidikan di lapangan, berupa magang di proyek dalam rangka mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di kampus. Politeknik PU merupakan perguruan tinggi negeri (PTN) rintisan baru di bawah Kementerian PUPR yang dibuka sejak tahun 2019 berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Politeknik PU merupakan salah satu bentuk terobosan Kementerian PUPR untuk memenuhi kebutuhan dunia industri terhadap tenaga konstruksi terampil, dalam menghadapi tantangan global dan tantangan nasional pembangunan infrastruktur ke PU-an. (mth)
Singapura Susun Panduan untuk Hidup Berdampingan dengan COVID
Singapura, FNN - Pemerintah Singapura sedang menyusun peta jalan tentang bagaimana hidup lebih normal dengan COVID-19 dengan harapan bahwa virus itu akan menjadi endemik seperti influenza dan ketika tingkat vaksinasi meningkat, kata para menteri yang memimpin gugus tugas memerangi virus negara itu. Negara-kota tersebut telah memvaksin sekitar setengah dari 5,7 juta penduduknya dengan setidaknya satu dosis vaksin yang dikembangkan oleh Pfizer-BioNTech dan Moderna. Sementara kecepatan vaksinasi Singapura relatif tinggi, negara ini lebih lambat dalam melanjutkan kegiatan sosial dan perjalanan, dibandingkan dengan tempat lain dengan tingkat inokulasi serupa. "Sudah 18 bulan sejak pandemi dimulai, dan orang-orang kami lelah berperang. Semua bertanya: Kapan dan bagaimana pandemi akan berakhir?" menteri Gan Kim Yong, Lawrence Wong dan Ong Ye Kung mengatakan dalam sebuah opini di surat kabar The Straits Times pada Kamis. Singapura memiliki aturan ketat yang mengatur pertemuan sosial, pemakaian masker, pelacakan kontak, dan perjalanan. Para menteri perdagangan, keuangan, dan kesehatan berharap setidaknya dua pertiga dari populasi divaksin penuh dengan dua dosis saat Hari Kemerdekaan Singapura pada 9 Agustus. "Kami bekerja untuk memajukan pengiriman vaksin dan mempercepat prosesnya," mereka berkata. Ketika negara mencapai tonggak vaksinasi, pada waktunya, alih-alih memantau jumlah infeksi harian, pihak berwenang akan fokus pada hasil seperti berapa banyak yang jatuh sakit. Mereka yang terinfeksi akan diizinkan untuk pulih di rumah, sehingga akan ada lebih sedikit kekhawatiran tentang sistem perawatan kesehatan yang sedang tertekan. Tes COVID-19 tidak akan menjadi alat untuk memagari dan mengarantina orang, tetapi akan lebih digunakan untuk memastikan bahwa acara, kegiatan sosial, dan perjalanan ke luar negeri dapat berlangsung dengan aman. Para menteri mengatakan orang akan dapat melakukan perjalanan lagi setidaknya ke negara-negara yang juga mengendalikan virus, dengan pengujian dan vaksinasi menghilangkan kebutuhan akan karantina. (mth)
POPULER
