ALL CATEGORY
BPOM Setujui Uji Klinik Ivermectin untuk Pengobatan Pasien COVID-19
Jakarta, FNN - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyetujui pelaksanaan uji klinik guna mengetahui efektivitas dan keamanan penggunaan Ivermectin untuk pengobatan pasien COVID-19 di Indonesia. "Tentunya dengan penyerahan persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK) ini uji klinik terhadap obat Ivermectin sebagai obat COVID-19 bisa segera dilakukan," kata Kepala BPOM Penny K Lukito saat menyampaikan keterangan pers secara virtual di Jakarta, Senin siang. Penny menjelaskan bahwa persetujuan pelaksanaan uji klinik Ivermectin diberikan berdasarkan sejumlah pertimbangan, termasuk kondisi persebaran penyakit, publikasi global mengenai penggunaan Ivermectin, dan panduan Organisasi Kesehatan Dunia mengenai pengobatan pasien COVID-19. Uji klinik penggunaan Ivermectin dalam penanganan pasien COVID-19 rencananya dilakukan di delapan rumah sakit, yakni Rumah Sakit Persahabatan (Jakarta), Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso (Jakarta), Rumah Sakit Soedarso (Pontianak), Rumah Sakit Adam Malik (Medan), RSPAD Gatot Subroto (Jakarta), Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa (Jakarta), Rumah Sakit Suyoto (Jakarta), dan Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet (Jakarta). "Apabila masyarakat membutuhkan obat ini dan tidak dapat ikut dalam uji klinik dokter, juga dapat memberikan obat ini dengan memperhatikan penggunaan sesuai dengan protokol uji klinik yang disetujui," kata Penny. BPOM sebelumnya menyatakan bahwa Ivermectin belum bisa disetujui digunakan dalam pengobatan pasien COVID-19 karena data uji klinik mengenai penggunaannya untuk mengobati infeksi virus corona belum tersedia. "Data uji klinik masih harus terus kita kumpulkan di mana pada saat ini belum konklusif untuk menunjang Ivermectin untuk COVID-19," kata Penny. Penny mengimbau warga tidak membeli Ivermectin secara bebas, termasuk membelinya melalui platform perniagaan via daring, tanpa lebih dulu berkonsultasi dengan dokter. Menurut BPOM, Ivermectin kaplet 12 mg terdaftar di Indonesia untuk indikasi infeksi kecacingan. Obat itu diberikan dalam dosis tunggal 150-200 mcg/kg berat badan dengan pemakaian satu tahun sekali. Ivermectin tergolong obat keras yang pembeliannya harus dilakukan dengan resep dokter dan penggunaannya harus di bawah pengawasan dokter. Penggunaan Ivermectin tanpa indikasi medis dan tanpa resep dokter dalam jangka panjang dapat mengakibatkan efek samping seperti nyeri otot/sendi, ruam kulit, demam, pusing, sembelit, diare, mengantuk, dan Sindrom Stevens-Johnson. (sws)
Kemenperin: Industri Daur Ulang Kelola Dua Juta Ton Limbah Plastik
Jakarta, FNN - Industri daur ulang dalam negeri yang jumlahnya sekitar 1.000 perusahaan dengan nilai investasi Rp5,15 triliun saat ini mampu mengelola 2 juta ton limbah plastik dari 6,8 juta ton sampah plastik yang dicatat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di Indonesia. "Jadi yang baru terkelola dengan baik sekitar dua juta ton, sisanya sebanyak empat juta ton ini tentunya membutuhkan investasi untuk dapat dikelola," kata Kepala Pusat Industri Hijau Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian R Hendro Martono saat Pelatihan Jurnalis Greenaration Foundation secara virtual di Jakarta, Senin. Investasi tersebut juga dibutuhkan untuk mengurangi sampah plastik yang masuk ke dalam laut. Dia mengatakan, industri daur ulang di Indonesia masih memiliki peluang besar yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 3,3 juta orang. Menurut dia, selain daur ulang plastik, terdapat beberapa komoditi lain yang potensial untuk dikembangkan di dalam negeri, di antaranya daur ulang kertas, tekstil, hingga besi baja. Namun demikian, lanjutnya, dalam mengembangkan pengelolaan sampah dan menerapkan ekonomi sirkular, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. "Pertama adalah kesadaran konsumen untuk bijak menggunakan barang konsumsi dan bijak dalam membuang sampah atau limbah dari produk bekas pakai," ujar Hendro. Kedua yakni pemilahan, pengumpulan, serta pengangkutan sampah yang dapat didaur ulang, di mana seharusnya dibuat sistem terpadu yang harus dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga sampah atau limbah laik untuk didaur ulang dan aman bagi lingkungan. Berikutnya adalah, perizinan pemanfaatan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) yang memiliki potensi dimanfaatkan sebagai subtitusi material atau energi. "Dalam hal ini, proses perizinan agar dapat dilakukan lebih cepat dan diberikan kemudahan sehingga dapat mengurangi penumpukan atau penimbunan B3 terlalu lama," ujarnya. Selanjutnya yakni sektor informal yang perlu ditata dengan sistem pengumpulan yang lebih baik dan diberikan edukasi agar pemilahan dan pengumpulan sampah dilakukan secara aman bagi pelaku dan lingkungan. Tantangan selanjutnya, ketersediaan sampah atau limbah sebagai bahan baku yang laik daur ulang belum memenuhi kebutuhan industri daur ulang. "Sehingga masih dibutuhkan importasi untuk bahan baku non B3 dalam bentuk scrap," katanya. Terakhir yakni belum tersedianya kelengkapan dan akurasi data limbah, seperti jumlah dan lokasi yang terekam secara menyeluruh, serta masih bersifat parsial atau sektoral. Dalam hal tersebut, Kemenperin melakukan beberapa kegiatan dalam mendukung pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular seperti pada perusahaan industri atau kawasan industri, serta membantu pengelolaan sampah domestik. Di antaranya adalah mendorong industri hulu untuk memproduksi bahan polimer plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang. Kemudian, mendorong pertumbuhan industri daur ulang dan produk daur ulang, bimbingan teknis sampah plastik sebagai bahan baku daur ulang, penyediaan mesin pendaur ulang sampah yg saat ini sudah dilakukan di enam lokasi. Selanjutnya, pengembangan sampah "waste to energy", pedoman pengelolaan sampah kemasan, limbah elektronik dan daur ulang plastik sektor industri, penyusunan skema pengelolaan di sektor industri, serta penyusunan kajian dan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk eco-packaging, eco-industry, dan penyusunan peta jalan ekonomi sirkular pada industri. "Untuk mempercepat pengelolaan sampah dalam pengembangan industri hijau, maka dibutuhkan insentif agar banyak industri yang terdorong untuk berpartisipasi. Saat ini kemenperin sedang menyusun mekanisme fasilitasi insentif untuk industri hijau," ujarnya. (mth)
BNN Berikan Penghargaan ke Gubernur Babel Aktif Berantas Narkoba
Pangkalpinang, FNN - Badan Narkotika Nasional (BNN) memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan yang berperan aktif mendukung pemberantasan peredaran narkoba di negeri serumpun sebalai itu. "Kita bersama seluruh lembaga bergerak bersama menghadapi dan menumpas peredaran narkotika ini," kata Wakil Gubernur Kepulauan Babel Abdul Fatah saat mengikuti Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2021 secara virtual yang dibuka Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin di Pangkalpinang, Senin. Pada peringatan HANI tahun ini, BNN memberikan penghargaan kepada Gubernur Kepulauan Babel yang diwakili Wakil Gubernur Kepulauan Babel yang telah berperan aktif dalam mengimplementasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020. "Kita harus waspada, kejar dan tangkap mengedar narkoba ini, untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa ini dari bahaya barang haram ini," kata Abdul Fatah. Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin mengapresiasinya kepada BNN yang selalu mengingatkan akan bahaya penyalahgunaan narkotika bagi bangsa dan negara. Di mana hingga saat ini dunia masih menghadapi dua hal besar, selain kesehatan pandemi Covid-19 dan narkotika yang melanda semua lini kehidupan. "Saya mengapresiasi BNN yang secara rutin setiap tahunnya memperingati Hari Anti Narkoba Nasional sebagai momentum untuk mengingatkan kita semua tentang betapa bahayanya ancaman narkotika bagi kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Wapres. Dalam laporan terbaru UNODC yang dirilis pada tanggal 24 Juni 2021, sekitar 275 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba pada tahun 2020. Antara tahun 2019-2020 jumlah orang yang menggunakan narkoba meningkat hingga 22 persen. Sementara itu, berdasarkan hasil survey penyalahgunaan narkoba BNN bersama LIPI menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,8% atau sekitar 3,4 juta jiwa. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam setiap 10 ribu penduduk ada 180 pengguna di Indonesia dengan rentang usia 15-64 tahun. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Indonesia adalah banyaknya sindikat yang beroperasi dengan menyelundupkan melalui jalur laut. Peredaran narkoba jenis baru seperti tembakau gorila disalahgunakan oleh usia produktif yang sudah merambah hingga ke desa-desa yang melibatkan perempuan dan anak-anak. "Tindakan yang tegas, keras, dan terukur melalui upaya penegakan sangat diperlukan," pesan wapres. (mth)
Polrestro Jaksel Bantah Terbitkan Surat Pemeriksaan Nikita Mirzani
Jakarta, FNN - Polres Metro Jakarta Selatan membantah menerbitkan surat pemeriksaan terhadap artis Nikita Mirzani sekaligus penetapan tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik. "Saya sendiri mencermati itu belum teregister secara resmi. Jadi, saya juga tidak memastikan surat itu," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan Komisaris Polisi Achmad Akbar di Jakarta, Senin. Ia juga sudah melakukan pemeriksaan penerbitan surat di Polres Jakarta Selatan dan dipastikan tidak menerbitkan surat tersebut. "Saya sudah 'cross check' di dalam internal kami juga belum ada," imbuhnya. Sebelumnya, beredar foto surat pemanggilan kepada Nikita Mirzani untuk didengar keterangan pada Senin (21/6) di Polres Metro Jakarta Selatan pukul 14.00 WIB. Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa Nikita Mirzani sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik, Dalam surat itu ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Selatan yang lama yakni Ajun Komisaris Besar Polisi Jimmy Christian Samma yang kini sudah dimutasi menjadi Kepala Polres Tapanuli Tengah. Namun, dalam foto surat tersebut belum memiliki nomor surat yang lazim sebagai bukti register. Sementara itu, terkait kasus yang menyeret artis tersebut, Achmad menyebutkan kasus itu masih didalami penyidik dan belum ada gelar perkara penetapan tersangka. Kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik dilaporkan Indra Tarigan pada Maret 2019 di Polda Metro Jaya dan dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. "Kami tegaskan proses kami masih berjalan dan belum ada tahapan penetapan tersangka," ucapnya. (mth)
FPPPI: Revisi UU ASN Upaya Politik-Hukum Ketidakpastian Status Pegawai
Jakarta, FNN - Ketua Umum Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia (FPPPI) Alfonsius Mathley menilai revisi UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan upaya politik-hukum untuk menyelesaikan tidak adanya kepastian hukum dan status kepegawaian pekerja publik akibat belum diatur dalam UU. "Kepastian hukum dalam status kepegawaian itu diperlukan bagi pegawai pelayanan publik sebagai aparatur sipil negara yang telah bekerja terus menerus terutama bagi mereka yang menerima SK sebelum 15 Januari 2014 dengan status pekerja tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak," kata Alfonsius dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang ASN, di Jakarta, Senin. Dia menyampaikan enam rekomendasi kepada Panja revisi UU ASN Komisi II DPR RI, pertama, FPPPI mendukung penuh disahkan-nya revisi UU ASN menjadi UU. Menurut dia, disahkan-nya RUU tersebut sangat penting untuk sebagai dasar hukum pengangkatan pegawai pemerintah non-PNS di semua bidang yang berkategori 4 nomenklatur yaitu honorer, kontrak, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS yang diatur dalam Pasal 131a RUU ASN. Rekomendasi kedua, menurut dia, pengangkatan apabila dilakukan bertahap sesuai dengan kondisi keuangan negara dengan diprioritaskan pada mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja di bidang administrasi pelayanan publik dan mendekati masa pensiun. "Mengingat tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, atau pegawai kontrak yang menunggu pengangkatan sebagai PNS wajib mendapatkan gaji sekurang-kurangnya sesuai Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota," ujarnya. Dia menjelaskan, rekomendasi ketiga, agar revisi UU ASN tersebut memberikan peluang seluas-luasnya bagi pekerja pelayanan publik dari jenjang Sekolah Dasar. Hal itu menurut dia dilatarbelakangi karena pekerja pelayanan publik dengan ijazah SD dan SMP sepanjang hidupnya telah mengabdikan diri pada negara di wilayah pedalaman, terpencil, tertinggal, hingga di perbatasan negara seperti di wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, dan Aceh. "Keempat, mengingat prinsip kesetaraan dalam pengangkatan pekerja pelayanan publik perlu dilakukan kolektif, tidak politis, dan tidak terkait dengan kepentingan golongan atau pribadi. Maka diharapkan pekerja pelayanan publik dapat diproses dan diangkat menjadi PNS," tutur-nya. Alfonsius mengatakan, rekomendasi kelima, meminta DPR dan pemerintah memprioritaskan database yang dimiliki FPPPI untuk diakomodasi karena anggotanya telah memperjuangkan revisi UU ASN sejak lama. Dia menjelaskan, rekomendasi keenam, FPPPI mendukung penuh dan mendorong agar Komisi II DPR RI segera menyelesaikan revisi UU ASN. RDPU Panja revisi UU ASN tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal dan dihadiri antara lain Ketua Ombudsman RI Moh. Najih, Ketua Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia (FPPPI) Alfonsius Mathley, dan perwakilan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Nonkategori usia 35 tahun ke atas. (mth).
KKP Yakini Peningkatan Ekspor Ungkit Kinerja Ekonomi Masa Pandemi
Jakarta, FNN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meyakini dengan tercatatnya peningkatan ekspor kelautan dan perikanan seiring naiknya permintaan global juga akan mengungkit kinerja perekonomian nasional masa pandemi. "Sektor kelautan dan perikanan mencatatkan kinerja positif selama lima bulan awal 2021," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Artati Widiarti di Jakarta, Senin. Bahkan, lanjutnya, neraca perdagangan sektor ini surplus 1,9 miliar dolar AS atau setara dengan Rp27 triliun, atau naik 3,72 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, nilai ekspor produk perikanan pada Januari–Mei, mencapai 2,1 miliar dolar. Angka ini naik 4,94 persen dibanding periode yang sama tahun 2020. "Ini suatu hal yang patut kita syukuri dan membuat kita semakin yakin bahwa sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi pengungkit ekonomi di masa pandemi," kata Artati Widiarti. Artati mengungkapkan jajarannya berperan aktif dalam peningkatan ekspor antara lain melakukan komunikasi dengan Perwakilan RI di berbagai negara guna memfasilitasi kebutuhan para eksportir. Selain itu, ujar dia, pihaknya juga memastikan hambatan dan permasalahan ekspor dapat diminimalisir dengan antisipasi dan komunikasi lintas otoritas kompeten terutama di pasar Tiongkok dan Amerika Serikat. Tingginya nilai ekspor berasal dari komoditas utama meliputi udang yang menyumbang sebesar 865,9 juta dolar AS atau 41 persen terhadap total nilai ekspor total, kemudian tuna–cakalang–tongkol (269,5 juta dolar atau 12,7 persen total nilai ekspor), dan cumi–sotong–gurita (223,6 juta dolar atau 10,6 persen total nilai ekspor. Adapun negara tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat (AS) sebesar 934,1 juta dolar atau 44,2 persen terhadap total nilai ekspor total disusul Tiongkok sebesar 311,2 juta dolar (14,7 persen), dan negara-negara ASEAN sebesar 230,7 juta dolar (10,9 persen). "Peningkatan nilai ekspor Indonesia didorong adanya peningkatan permintaan di beberapa negara tujuan ekspor utama, terutama di pasar AS," urai Artati. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan juga menyatakan optimistis bahwa dengan dorongan penuh terhadap program peningkatan ekspor udang nasional akan bisa membuat Indonesia menguasai pasar udang global. Menurut dia, udang merupakan komoditas perikanan yang paling banyak diminati pasar global. Dalam kurun waktu 2015-2019 udang merupakan permintaan pasar nomor dua setelah salmon. Selain itu, ujar dia, Indonesia sendiri selama kurun waktu tahun 2015-2020 berkontribusi terhadap pemenuhan pasar udang dunia rata-rata sebesar 6,9 persen per tahun. Untuk mendukung hal tersebut bisa tercapai, Menteri Trenggono memaparkan beberapa program yang telah disiapkan oleh KKP untuk meningkatkan produksi dan ekspor udang nasional, antara lain revitalisasi tambak dengan membangun infrastruktur atau sarana dan prasarana sebagai percontohan kawasan udang bagi masyarakat, dan penyederhanaan perizinan usaha tambak udang. Ia menambahkan, ada pula pembangunan Model Shrimp Estate untuk budidaya udang dari hulu ke hilir. Shrimp Estate sendiri merupakan budidaya udang berskala memadai yang proses budidayanya dalam satu kawasan dengan proses produksi berteknologi agar hasil panen optimal, mencegah penyakit, serta lebih ramah lingkungan agar prinsip budidaya berkelanjutan tetap terjaga. (mth)
Wapres: Tol Langit Percepat Pemerataan Pembangunan Nasional
Jakarta, FNN - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan infrastruktur tol langit dapat mempercepat pemerataan pembangunan nasional dengan menghubungkan seluruh wilayah di Indonesia. Menurut Wapres Ma’ruf Amin, saat menyampaikan pidatonya pada acara Raja Ampat E-Festival 2021 “Voyage to Digital Community”, yang diikuti secara daring, dari kediaman resmi wapres, di Jakarta, Senin, Program Tol Langit merupakan sebuah konsep akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informasi, untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024, termasuk infrastruktur tol langit, guna menghubungkan seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kontur geografis beragam, kata Wapres. Dengan adanya infrastruktur tol langit yang turut menjangkau wilayah timur Indonesia tersebut, Wapres berharap percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dapat tercapai. "Keberhasilan Program Tol Langit akan mendorong inovasi, percepatan, dan perluasan integrasi ekonomi dan keuangan digital di Tanah Papua Barat dan Papua dalam ekosistem digital nasional," ujarnya. Oleh karena itu, Wapres meminta jajaran pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pihak swasta untuk berkolaborasi agar digitalisasi di berbagai daerah terpencil Indonesia berjalan baik. "Saya minta Bank Indonesia, pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk bekerja sama dan berkolaborasi lebih erat, agar program digitalisasi dapat berjalan baik melalui peningkatan literasi digital," kata Wapres lagi. Wapres menyatakan, peningkatan literasi digital di masyarakat dapat memperbaiki kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, antara lain melalui sektor pariwisata dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Wapres juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperluas jangkauan penerima manfaat program digitalisasi nasional, seperti Digital Leadership Academy, Digital Talent Scholarship, dan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi bagi warga Papua dan Papua Barat. (mth)
Satgas Pamtas Bantu Kemajuan Dunia Pendidikan di Perbatasan
Pontianak, FNN - Selain menjaga keamanan di perbatasan Kalimantan Barat, Satgas Pamtas Yonif Mekanis (Yonmek) 642/Wanara Sakti juga ikut memajukan dunia pendidikan berupa bantuan pembagian buku dan alat tulis serta memberikan penyuluhan pertanian kepada anak-anak dan masyarakat di perbatasan Indonesia-Malaysia. "Selain mengamankan wilayah perbatasan, kami juga ingin membantu dunia pendidikan dengan membagikan buku, tas dan alat tulis kepada siswa SDN 15 Sentabeng Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang dan memberikan penyuluhan pertanian kepada Kelompok Tani Kampung Trans Desa Beruang, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas," kata Dansatgas Pamtas RI-MLY Yonif Mekanis 643/Wns, Letkol (Inf) Hendro Wicaksono saat dihubungi di Entikong, Senin. Dia mengatakan kegiatan yang dilakukan Satgas Pamtas di Pos Sentabeng tersebut untuk membantu kesulitan masyarakat perbatasan khususnya dalam bidang pendidikan, agar anak-anak di perbatasan lebih semangat belajar. “Dengan harapan pemberian tas, buku dan alat tulis itu dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar anak-anak di daerah dalam meraih cita-cita mereka,” ujarnya. Begitu juga kata Dansatgas, pada kegiatan penyuluhan pertanian yang di lakukan kepada Kelompok Tani Kampung Trans di Desa Beruang. Hal itu berkat bekalan pengetahuan yang diperoleh pada saat melaksanakan pembekalan tugas melalui Dinas Pertanian Kalbar dan adanya kerja sama dengan Rizky dari PPL dari PT Best, Pos Berjongkong dipimpin Danpos Letda (Inf) M Aris mencoba memberikan penjelasan pengetahuannya tentang bercocok tanam tanaman sawit yang baik dan benar. "Dalam kegiatan ini, Danpos Berjongkong bersama PPL PT Best berbagi ilmu dan teknik praktis bercocok tanam, diantaranya cara menentukan bibit, kapan waktu memupuk, menyiram dan membersihkan tanaman dari hama yang ada, harapanya dapat ditiru dan berdampak meningkatkan hasil panennya," katanya. Di tempat terpisah Danpos Berjongkong, Letda (Inf) M Aris mengatakan di dalam dunia pertanian di Indonesia sudah tidak asing lagi istilah penyuluhan pertanian, di mana penyuluhan pertanian itu sendiri sangat penting untuk meningkatkan produksi para petani. "Masih banyak petani di Indonesia yang merasa kecewa dengan hasil produksi panennya yang belum maksimal sementara usaha untuk mencapai itu telah dilakukan," katanya. Sementara itu terkait pembagian buku, tas dan alat tulis Serka Sumarsono selaku Danpos Sentabeng, mengatakan bantuan itu mungkin tidak seberapa. Namun hal ini merupakan upaya dan motivasi agar anak-anak semakin giat belajar dan menjadi generasi yang pintar.
Anggota DPR Pertanyakan Alasan Pemblokiran Dana bagi Pesantren
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Y mempertanyakan alasan Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memblokir dana bantuan untuk madrasah dan pesantren senilai Rp500 miliar. Dia menilai sikap tersebut kontraproduktif terhadap upaya Pemerintah untuk mengurangi potensi "learning loss" bagi pelajar madrasah dan santri pondok pesantren. "Kami mempertanyakan alasan pemblokiran dana bantuan untuk madrasah dan pesantren Rp500 miliar yang tidak kunjung turun dalam enam bulan terakhir. Ada apa, sehingga bantuan untuk pesantren dan madrasah justru tersendat," kata MF Nurhuda Y dalam keterangannya, di Jakarta, Senin. Dia menjelaskan pesantren dan madrasah merupakan tulang punggung pendidikan karakter bagi anak bangsa, karena ada ratusan ribu hingga jutaan anak-anak Indonesia merupakan peserta didik di madrasah maupun pondok pesantren di pelosok Tanah Air. Menurut Anggota Fraksi PKB DPR RI itu, di masa pandemi COVID-19, kedua entitas pendidikan tersebut juga mengalami dampak negatif karena mayoritas madrasah dan pesantren dikelola oleh masyarakat, bukan negara. "Sebagian besar operasional tergantung pada iuran dari peserta didik. Di sisi lain banyak orang tua peserta didik yang kehilangan pekerjaan, akibatnya mereka tidak mampu membayar iuran madrasah atau biaya hidup di pesantren," ujarnya. Nurhuda menilai bantuan Rp500 miliar di masa pandemi akan sangat berarti membantu biaya operasional pendidikan madrasah dan pesantren. Menurut dia, meskipun jika dibandingkan dengan jumlah madrasah dan pesantren di Indonesia, bantuan senilai Rp500 miliar tidak seberapa. "Berdasarkan catatan Kemenag pesantren di Indonesia itu sedikitnya berjumlah 26.973. Ini belum jumlah madrasah di Indonesia. Jadi Rp500 miliar itu sebenarnya relatif kecil, tapi kenapa jumlah sekecil itu saja tidak dicairkan," katanya lagi. Anggota DPR asal Jawa Tengah itu mengatakan, selama pandemi COVID-19, sekolah umum relatif lumpuh karena dilarang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Selama itu pula, menurut dia, pesantren relatif dengan sistem asrama dan protokol kesehatan yang ketat tetap mampu menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. "Pesantren menjadi garda terdepan dalam pengajaran secara tatap muka di masa pandemi. Santri tidak boleh ditengok dan tidak diperkenankan pulang dalam waktu tertentu selama pandemi," ujarnya pula. Nurhuda menilai seharusnya Pemerintah memberikan perhatian yang lebih kepada pesantren, bukan malah bantuan anggaran untuk pesantren diblokir. (sws)
Wapres Sampaikan Empat Arahan untuk BNN Perangi Narkoba
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan empat arahan bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia. "Pertama, perkuat intervensi ketahanan keluarga, mengedukasi secara dini kepada anak-anak dan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba," kata Wapres Ma’ruf Amin saat mengikuti acara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2021 secara daring dari kediaman resmi wapres di Jakarta, Senin. Penyampaian edukasi dini tersebut, lanjut Wapres, dengan melibatkan partisipasi organisasi terkait seperti lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan (ormas). Selanjutnya, Wapres meminta BNN mengintervensi daerah-daerah yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba sehingga dapat membahayakan keberlangsungan hidup masyarakat sekitar. "Kedua, mengintervensi daerah bahaya narkoba agar menjadi daerah yang bersih dari penyalahgunaan narkoba," tukasnya. Ketiga, Wapres meminta BNN menambah jumlah penyediaan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat serta meningkatkan layanan rehabilitasi berstandar nasional. "Meningkatkan dan mempertahankan kualitas layanan rehabilitasi sesuai standar nasional, yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM dalam pelaksanaan rehabilitasi," jelasnya. Arahan keempat, Wapres minta BNN memperkuat dan memperluas jejaring kerja sama pencegahan dan pemberantasan narkotika, baik di regional, tingkat nasional hingga internasional. Wapres mengapresiasi kinerja BNN yang telah berperan aktif dalam melakukan upaya nyata untuk memerangi sindikat narkoba. Wapres juga meminta BNN untuk tidak lengah dan tetap waspada dalam memberantas narkoba di Indonesia. "Jangan cepat berpuas diri, jangan lengah, tetap waspada dan terus tingkatkan prestasi yang telah dicapai," ujarnya. (sws)
POPULER
