ALL CATEGORY
BUMN-Lembaga di Bawah Kemenkeu Setorkan Dividen Rp3,1 Triliun
Jakarta, FNN - BUMN/lembaga yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni 2016 sampai 2020 telah menyetorkan dividen sebesar Rp3,1 triliun kepada pemerintah. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Meirijal Nur menyatakan BUMN/Lembaga tersebut juga telah membayar pajak Rp7,3 triliun dalam periode yang sama. “Ini angka dividen yang sudah disetorkan oleh BUMN dan lembaga di bawah Kementerian Keuangan,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat. Meirijal merinci untuk dividen dengan total Rp3,1 triliun meliputi Rp444 miliar pada 2016, Rp476,08 miliar pada 2017, Rp587,63 miliar pada 2018, Rp716,1 miliar pada 2019, dan Rp887,18 miliar pada 2020. Sementara untuk setoran pajak sebesar Rp7,3 triliun terdiri dari Rp1,32 triliun pada 2016, Rp1,39 triliun pada 2017, Rp1,38 triliun pada 2018, Rp1,66 triliun pada 2019, dan Rp1,52 triliun pada 2020. Meirijal menuturkan pemerintah ingin dividen dari BUMN/lembaga di bawah Kemenkeu ini dapat meningkat terus setiap tahun dan untuk 2021 diharapkan dapat mencapai Rp1 triliun. “Kalau harapan kita sih inginnya 2021 bisa mencapai Rp1 triliun, tapi kami katakan dividen bukan target utama,” ujarnya. Meirijal menegaskan prestasi BUMN/lembaga tidak hanya diukur dari besaran dividen atau pajak yang disetor melainkan juga dampak-dampak yang dirasakan masyarakat sehingga memberikan akselerasi bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan misi BUMN/lembaga sebagai agent of development sehingga merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan pembangunan-pembangunan bagi negara. “Pemerintah dalam mengelola BUMN ini tidak hanya melihat seberapa besar dividen yang disetorkan tapi juga seberapa besar dampak aktivitas BUMN terhadap perekonomian,” tegasnya. Sementara itu pemerintah sendiri telah melakukan investasi jangka panjang permanen kepada sejumlah BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), dan lembaga lainnya. Hingga 2020 investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah sebesar Rp3.031 triliun termasuk di dalamnya berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN/lembaga di bawah Kemenkeu sebesar Rp82,1 triliun. (mth)
Pimpinan KPK Tak Akan Cabut Berita Acara Rakor Tindak Lanjut Hasil TWK
Jakarta, FNN - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat memenuhi permintaan sejumlah pegawai yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk mencabut atau membatalkan berita acara rapat koordinasi tindak lanjut hasil TWK. Hal tersebut diketahui dalam surat nomor R/1817/HK.07/01-50/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021 ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang beredar di kalangan awak media, Jumat. Surat tersebut merupakan tanggapan Pimpinan KPK atas surat keberatan atas keberatan tindak lanjut hasil tes asesmen wawasan kebangsaan dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). "Kami sampaikan bahwa pimpinan KPK tidak dapat memenuhi permintaan saudara untuk mencabut/membatalkan berita acara rapat koordinasi tindak lanjut hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan dalam rangka peralihan status pegawai KPK yang menjadi ASN tanggal 25 Mei 2021," demikian yang tertuang dalam surat tersebut. Dalam surat tersebut, Pimpinan KPK menyampaikan empat hal atas surat keberatan dari sejumlah pegawai tersebut. Pertama, berita acara rapat koordinasi tindak lanjut hasil TWK pada 25 Mei 2021 merupakan hasil kesepakatan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto. Kedua, keikutsertaan pimpinan kementerian/lembaga terkait dalam rapat koordinasi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menentukan adanya kementerian/lembaga terkait yang dapat menerima delegasi wewenang dari Presiden untuk menyelenggarakan kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN. Ketiga, hasil rapat koordinasi tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani para pihak yang hadir. Substansinya berisi kesepakatan bersama yang bersifat umum mengenai rencana tindak lanjut hasil asesmen TWK meliputi tindak lanjut 1.271 pegawai yang lulus TWK, tindak lanjut 24 pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara, dan tindak lanjut 51 pegawai yang akan diberhentikan dengan hormat. "Keempat, berkenaan dengan dalil-dalil keberatan yang saudara nyatakan dalam surat saudara, kami tidak akan memberikan tanggapan karena hal tersebut hanya hasil analisa saudara, yang tentunya berbeda dengan hasil analisa KPK," demikian Pimpinan KPK dalam surat itu. Sebelumnya, Pegawai KPK yang tak lulus TWK Hotman Tambunan mempertanyakan sikap Ketua KPK Firli Bahuri yang menarik-narik lembaga lain untuk memberhentikan pegawai. Sikap itu terlihat dari berita cara tanggal 25 Mei 2021 yang beredar, di dalamnya ada pimpinan empat lembaga yang ikut menandatanganinya. Di dalam berita acara tersebut, terdapat keputusan pemberhentian 51 pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK. Untuk menyampaikan keberatannya secara resmi, Hotman dan sejumlah pegawai mengirimkan surat keberatan yang ditujukan kepada Pimpinan KPK, Menpan RB, Menkumham, Kepala BKN, Kepala LAN, dan Ketua KASN. "Kami merasa ini adalah bentuk kesewenang-wenangan pejabat negara, tidak ada aturan yang memberi kewenangan kepada mereka untuk ikut memutuskan pengangkatan dan pemecatan pegawai KPK. Perbuatan seperti ini adalah kategori kesewenang-wenangan yang sangat dilarang sebagaimana Pasal 17 dan 80 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," kata Hotman dalam keterangannya di Jakarta, Senin (21/6). (mth)
Warga Murung Raya Banjarmasin Keluhkan Jalan Raya Sering Banjir
Banjarmasin, FNN - Warga Kelurahan Murung Raya, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengeluhkan jalan raya di wilayah mereka sering banjir, di saat air sungai pasang atau hujan lebat. "Jalan raya di kelurahan kami rendah, sehingga sering banjir, kami harap dewan memperjuangkan perbaikan dan peninggian jalan di lingkungan kami," ujar salah seorang warga Murung Raya A Yani saat mengiluti kegiatan reses DPRD Kota Banjarmasin di kantor Kecamatan Selatan, Jumat. Menurut Ketua RT 20 ini, hampir semua badan jalan sering tergenang apabila terjadi air sungai pasang, demikian juga saat hujan lebat terjadi. "Jadi sangat mengganggu perjalanan pengendara," tuturnya. Anggota DPRD Kota Banjarmasin Hj Hilyah Aulia menyampaikan aspirasi masyarakat Murung Raya tentang jalan raya wilayah mereka yang sering banjir menjadi salah satu poin penting yang jadi perhatian pihaknya dalam gelar reses ini. "Memang betul kondisi jalan di sana sering banjir, ini catatan kita untuk diperjuangkan," ujar politisi PKB tersebut. Menurut dia, kondisi jalan banjir di Murung Raya memang jadi langganan, apalagi saat musibah banjir dulu atau pada pertengahan bulan awal tahun tadi. "Di sana saat banjir paling rendah genangan setinggi lutut, bahkan sebagian wilayah sampai pinggang," tuturnya. Hilyah Aulia yang kebetulan di Komisi III, yakni bermitra dengan instansi pemerintah kota pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan maupun jembatan, akan membicarakan lebih lanjut terkait kondisi infrastruktur jalan dan lainnya di Kelurahan Murung Raya tersebut. "Jadi masalah ini akan jadi pokok pikiran kami pada saat musyawarah pembangunan (Musrenbang) dengan pemerintah kota nantinya," tutur Hilyah Aulia. Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi PDIP M Natsir menyampaikan, kondisi jalan sering tergenang di Murung Raya itu karena terjadinya air pasang dan hujan lebat. "Kalau jalannya sudah bagus, beraspal, tapi memang sering banjir," ucapnya. Kondisi ini, kata dia, memang harus dikaji lebih lanjut untuk penanganannya, tidak hanya untuk perbaikan atau peninggian jalan, tapi juga hal lainnya. "Kalau pengamatan saya, pertama itu harus dilakukan perbaikan siring sungai, kemudian pengerukan sungai, karena dua ini bagian yang terkait sering terjadi genangan itu," ujarnya. Natsir menyampaikan, pemerintah memang harus segeranya memberi perhatian bagi wilayah Murung Raya ini, karena di sana terdapat 27 rukun tetangga (RT) yang mengeluh kondisi infrastruktur masih belum sempurna tersebut. "Kami di dewan pastinya berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat ini, segala aspirasi yang kami terima pada saat reses ini," katanya. (mth)
Gedung Putih Kirim Tim Khusus COVID Perangi Varian Delta
Washington, FNN - Gedung Putih pada Kamis (1/7) mengatakan akan mengirimkan tim khusus ke titik nyala di seluruh Amerika Serikat guna memerangi varian COVID-19 Delta yang sangat menular dan meminta warga Amerika agar disuntik vaksin. Penasihat senior COVID-19 Gedung Putih Jeffrey Zients mengatakan kepada wartawan bahwa tim "respons lonjakan" siap mempercepat pasokan tes tambahan dan terapi kepada masyarakat yang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Jumlah kasus COVID-19 selama sepekan di AS naik 10 persen sejak pekan lalu, menurut Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AS (CDC), Rochelle Walensky pada Selasa (29/6). Varian Delta yang lebih mudah menular, yang awalnya terdeteksi di India, diperkirakan menjadi varian COVID-19 paling umum di AS, tambahnya. "Jelas bahwa masyarakat di mana orang-orang masih tidak divaksin adalah komunitas yang masih rentan," katanya, menambahkan bahwa lebih dari 1.000 daerah di AS mencatat tingkat vaksinasi di bawah 30 persen. Zients mengatakan personel federal akan membantu komunitas dengan menyediakan staf kesehatan masyarakat dan CDC akan menyediakan bantuan untuk menangani potensi wabah. AS masih menjadi negara yang terdepan dalam vaksinasi COVID-19 di dunia. Lebih dari 180 juta warga Amerika telah menerima sedikitnya satu dosis vaksin. (mth)
Imigrasi Pertanyakan Kapal Iran Bersandar di Dermaga Sabang
Banda Aceh, FNN - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang bersama Kanwil Kemenkumham Aceh melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta terkait keberadaan Kapal 18066 yang diduga berbendera Iran, bersandar di dermaga pasiran Sabang. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Aceh Sjachril mengatakan upaya koordinasi tersebut dilakukan guna mengetahui status Kapal 18066 yang diduga milik warga Iran, dan hingga kini masih bersandar di Pulau Weh, Sabang. “Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah mengirimkan surat kepada pihak Kedutaan Besar Republik Islam Iran perihal permohonan bantuan konfirmasi status kepemilikan Kapal 18066,” kata Sjachril dalam keterangan diterima di Banda Aceh, Jumat. Kedatangan Sjachril dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Hanton Hazali beserta pejabat lain disambut langsung Third Consellor Kedubes Republik Islam Iran untuk Indonesia A Salighe Dar beserta Public Diplomacy Officer Ali Pahlevani Rad. Menurut Sjachril, sejak menerima surat konfirmasi dari Imigrasi Sabang, Kedubes Iran langsung berkoordinasi dengan intansi terkait di negaranya, dan hasilnya terdapat tiga pihak yang menyatakan kepemilikan atas Kapal 18066. “Selanjutnya pihak Kedubes Iran juga mengatakan siap bekerjasama penuh untuk menyelesaikan persoalan ini,” katanya. Menurut Sjachril apabila tidak ditemukan kejelasan atas status kepemilikan Kapal 18006, maka pihaknya meminta agar Kedubes Iran dapat menghibahkan kapal itu kepada Kantor Imigrari Sabang secara tertulis untuk dapat dilakukan proses lebih lanjut. “Dalam waktu dekat, pihak kedutaan juga akan berkunjung ke Kota Sabang untuk melakukan surveo terhadap kapal tersebut,” katanya. Kata dia Kedubes Repulik Islam Iran juga mengapresiasi langkah koordinasi yang dibangun Kantor Imigrasi Sabang, yang merupakan bagian dari implementasi fungsi keimigrasian di wilayah kerja pulau paling barat Indonesia itu. “Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi diharapkan dapat memecahkan persoalan secara bersama-sama,” katanya. ( sws)
Tips Ciptakan Suasana Harmonis Selama PPKM Darurat
Jakarta, FNN - Memasuki masa PPKM darurat yang akan dimulai besok, dibutuhkan beberapa persiapan. Tak hanya sekadar logistik seperti keperluan rumah tangga tapi juga sisi psikologis anggota keluarga untuk menciptakan suasana yang harmonis Psikolog anak dan keluarga, Anna Surti Ariani, S.Psi., M.Si., psikolog dari Klinik Terpadu Universitas Indonesia mengatakan selama masa pandemi sejak tahun 2020, banyak ditemukan kasus di mana setiap anggota keluarga merasa stres karena berada di rumah dan bertemu secara terus-menerus. Berbagai masalah yang timbul sering kali membuat keluarga lebih sulit untuk menciptakan kebahagiaan di saat PPKM, padahal sebetulnya justru momen ini memiliki peluang yang besar untuk bisa menciptakan kebahagiaan lagi di keluarga. "Jadi yang pertama perlu disadari adalah ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol begitu saja sehingga let it go, ya sudah terima aja bahwa kita harus di rumah," ujar Anna saat dihubungi ANTARA pada Jumat. "Setelah kita bisa menerima bahwa kita harus di rumah aja, sesungguhnya itu sudah bisa membuat dasar yang baik untuk keluarga kita, apa boleh buat saya harus di rumah bersama orang-orang ini," lanjut Anna. Hal pertama yang harus dilakukan saat di rumah adalah menjaga rutinitas harian. Usahakan untuk selalu memulai hari di waktu yang relatif sama. Sebisa mungkin untuk melakukan kegiatan bersama keluarga, seperti menyediakan waktu untuk makan bersama pada waktu tertentu. Rutinitas yang teratur ini dapat membawa dampak yang positif baik untuk fisik ataupun psikis. "Ternyata waktu kita mengubah rutinitas kita, itu berdampak pada fisik dan psikis lalu berdampak pada relasi dalam keluarga," ujar Anna. "Jadi penting sekali untuk mengembalikan rutinitas, usahakan kita bangun jangan yang meleset banget dan tidur juga bukan yang meleset tapi menjaga keteraturan demi menjaga kesehatan fisik dan mental," imbuhnya. Setelah rutinitas, sempatkan untuk berbincang sederhana bersama keluarga. Pilihlah topik-topik yang ringan dan usahakan untuk menghindari masalah yang rumit dan serius, sebab hal ini justru akan menciptakan suasana yang tidak nyaman. "Enggak usah lama-lama tapi paling enggak ada lah. Ngobrol yang senang-senang aja kalau yang berat-berat nanti dulu, abaikan saja. Kasih waktu tersendiri untuk pembicaraan yang penting atau masalah yang perlu diselesaikan," kata Anna. Anna juga mengatakan penting bagi para anggota keluarga untuk saling mengerti, menghargai dan memahami kebutuhan satu sama lain. Jika hal ini tercapai maka akan tercipta suasana yang harmonis sehingga berdiam di rumah dengan keluarga bukanlah hal yang mengerikan. "Itu juga akan meningkatkan kenyamanan di dalam keluarga dan itu bisa menimbulkan keharmonisan," kata Anna.. (sws)
Habib Rizieq Shihab Tak Serahkan Bukti Baru Saat Banding Kasus RS UMMI
Jakarta, FNN – Habib Rizieq Shihab dan tim kuasa hukum tidak menyerahkan bukti baru dalam banding perkara tes usap RS UMMI Bogor. Anggota tim kuasa hukum Habib Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, mengatakan pihaknya menggunakan bukti lama yang sebelumnya disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. "Tidak ada bukti baru. Bukti yang lama saja, tidak dilihat," kata Aziz Yanuar saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Aziz Yanuar mengatakan bahwa seharusnya bukti-bukti yang telah dihadirkan dalam sidang tes usap RS UMMI Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah membantah dakwaan dan tuntutan jaksa. Sementara itu, Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur Alex Adam Faisal mengatakan pihaknya telah menerima pernyataan banding para terdakwa tes usap RS UMMI. Alex Adam Faisal mengatakan Habib Rizieq Shihab dan Hanif Alatas menyerahkan surat pernyataan banding pada Rabu (30/6). Sedangkan dr. Andi Tatat menyerahkannya pada Selasa (29/6). Nantinya surat pernyataan banding itu akan diserahkan kepada jaksa yang membuat kontra memori sebelum Pengadilan Negeri Jakarta Timur melimpahkan berkas perkara ke tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta DKI Jakarta. "Lalu prosesnya lagi, akan ada pemberitahuan untuk inzage (melihat atau memeriksa berkas perkara), yaitu pemberitahuan untuk melihat berkas. Mereka akan dipanggil melihat berkas, ada catatan atau tidak dari mereka," tutur Alex. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan ketiga terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemudian menjatuhkan vonis empat tahun penjara untuk Habib Rizieq Shihab, sedangkan dua terdakwa lainnya divonis satu tahun penjara. (mth)
Dalang Ki Manteb Soedarsono Meninggal Dunia
Karanganyar, FNN -- Dalang ternama Ki Manteb Soedarsono meninggal dunia pada usia 73 tahun di rumahnya di Dusun Sekiteran, Kelurahan Doplang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada Jumat pukul 09.45 WIB menurut keluarga. Sekretaris Desa Doplang Ade Irawan, yang merupakan keponakan Ki Manteb, mengatakan bahwa Ki Manteb Soedarsono meninggal dunia pukul 09.45 WIB karena sakit. Menurut dia, Ki Manteb Soedharsono kondisi kesehatannya menurun sejak Senin (28/6), setelah melakukan siaran langsung pertunjukan wayang kulit. Kondisi kesehatan dalang wayang kulit termasyhur itu kemudian sempat membaik, namun menurun lagi pada Kamis (1/7). Keluarga hendak membawanya ke rumah sakit namun karena rumah sakit penuh Ki Manteb akhirnya hanya bisa menjalani perawatan di rumah hingga meninggal dunia. Ki Manteb Soedarsono meninggalkan enam anak dan satu anak angkat serta seorang istri. Jenazah Ki Manteb menurut rencana dimakamkan di permakaman keluarga di Dusun Keliteran RT 02 RW 08 di Desa Doplang dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 pada Jumat. (sws)
Stok Oksigen Jawa Barat Tipis
Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Kang Emil menugaskan BUMD PT Jasa Sarana membantu suplai oksigen ke sejumlah rumah sakit yang mengalami kondisi kritis ketersediaan bahan penting tersebut karena membludaknya pasien COVID-19. "Sudah kami tugaskan BUMD Jasa Sarana melakukan manajemen suplai oksigen untuk RS di Jabar, sehingga kami punya data mana yang kelebihan dan kekurangan," katanya di Bandung, Jumat. Kang Emil mengatakan secara umum produksi oksigen di Jawa Barat terkendali, namun pihaknya harus memperbaiki neraca kebutuhan dan kekurangan daerah. Oleh karena itu, Kang Emil mengimbau masyarakat Jabar yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman) untuk tidak berlomba-lomba menstok tabung oksigen. "Kita dahulukan rumah sakit yang menurut kajian dokter perlu menggunakan tabung oksigen. Kalau yang isoman berasumsi sendiri untuk cadangan dan lain-lain, nanti menimbulkan kewalahan suplai untuk rumah sakit yang lebih darurat," kata dia. Sementara itu, Direktur Utama Jasa Sarana Hanif Mantiq mengatakan pihaknya sejak awal sudah ditugaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat membantu penyediaan infrastruktur kesehatan baik untuk rumah sakit dan juga penanganan kebutuhan logistik COVID-19. "Sekarang, kami diminta pemerintah provinsi membantu distribusi oksigen, memperlancar distribusi ke rumah sakit," kata Hanif. Menurut dia, berdasarkan kajian awal, kebutuhan oksigen di sejumlah rumah sakit mengalami lonjakan karena meningkatnya pasien COVID-19. Sementara, produsen dan rantai pasok mengalami keterbatasan armada pengiriman dan ada produksi oksigen juga terkendala ketersediaan tabung oksigen hingga membuat pasokan tidak normal. "Karena kendala ini, pihak rumah sakit diminta melakukan pengiriman mandiri atau mengambil langsung, kita terlibat di sana. Kita membantu mengambil oksigen untuk dikirim ke rumah sakit. Apakah nanti kendala pengiriman oksigen ada di produsen, distributor, atau agen, kami menyesuaikan kondisi di lapangan saja," kata Hanif. Saat ini, Jasa Sarana udah memiliki pengalaman lewat anak usaha PT Jabar Laju Transindo yang bekerja sama dengan PT Jasa Medivest untuk mengambil limbah medis di 500 titik fasilitas layanan kesehatan yang ada di Jawa Barat. Menurut Hanif, keterampilan dan SDM Jabar Laju Transporter nantinya akan diadopsi oleh anak perusahaan lain yakni Usaha Bersama Jabar (UBJ) yang terlibat dalam penugasan pasokan oksigen ini. "Sehingga diharapkan skill UBJ nanti bisa mengatur pengiriman oksigen ke rumah sakit," ujar hanif Untuk membantu proses kelancaran distribusi oksigen ini pihaknya sudah menyiapkan 10 armada truk yang siaga jika diperintah oleh Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat untuk mengirim oksigen ke rumah sakit. "Kami siapkan SDM dan armada, posisi Jasa Sarana di sini sebagai back up system. Pengambilan oksigen bisa fokus di Jawa Barat atau jika darurat mengambil ke luar Jawa Barat kami siap," ujar Hanif. (sws)
Pemerintah Cairkan Dana PKH dan Kartu Sembako pada Awal Juli
Jakarta, FNN - Pemerintah memutuskan untuk mempercepat pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako pada awal Juli 2021 sebagai respons terhadap penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. "Kuartal ketiga ini kita akan mempercepat penyalurannya pada bulan Juli sehingga KPM akan mendapatkan tiga bulan sekaligus di bulan Juli ini dan diharapkan akan memperkuat daya tahan sosial dari para keluarga PKH dan keluarga PHK juga mendapatkan penyaluran Kartu Sembako," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers daring di Jakarta, Jumat. Menkeu Sri Mulyani menyampaikan alokasi penyaluran PKH untuk 2021 sebesar Rp28,31 triliun dengan realisasi hingga kuartal II baru Rp13,96 triliun dengan rincian Rp6,83 triliun pada kuartal I untuk 9,67 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Rp7,3 triliun pada kuartal II untuk 9,9 juta KPM. "Kita berharap bisa mencapai target komplit 10 juta KPM dan indeks harga berbeda-beda tergantung dari komposisi keluarganya," ujar Sri Mulyani. Sri Mulyani menyebutkan indeks bantuan yang diterima oleh ibu hamil dan anak usia dini sebesar Rp3 juta per tahun, untuk SD Rp900 ribu per tahun, SMP Rp1,5 juta per tahun, SMA Rp2 juta per tahun, serta disabilitas dan lansia sebesar Rp2,4 juta per tahun. Sedangkan untuk alokasi kartu sembako sebanyak Rp42, 37 triliun, namun realisasi hingga Juni baru mencapai Rp17,75 triliun dengan realisasi output 15,9 juta KPM dari target total 18,8 juta KPM. Kementerian Sosial, lanjutnya, sudah diminta untuk mempercepat penyaluran dan memenuhi target 18,8 juta penerima sesuai dengan alokasi anggaran. "Jadi masih ada ruangan hampir 3 juta kelompok penerima yang bisa diberikan kartu sembako sebesar Rp200 ribu per bulan," jelasnya Selain itu pemerintah juga memperpanjang Bantuan Sosial Tunai (BST) selama 2 bulan untuk meringankan masyarakat terdampak pelaksanaan PPKN darurat. Sri Mulyani menyampaikan BST pada awalnya hanya diberikan untuk empat bulan yakni Januari hingga April dengan realisasi sebesar Rp11, 94 triliun untuk 9,6 juta KPM dengan indeks bantuan sebesar Rp300 ribu per/KPM/bulan. Kemudian pemerintah menambah anggaran Rp6,1 triliun untuk perpanjangan BST dengan target 10 juta KPM di 34 provinsi yang disalurkan satu kali pada bulan Juli sebesar Rp300 ribu/bulan. Pemerintah, kata dia akan menggunakan data penyaluran pada Januari dan April. "Anggarannya disediakan untuk 10 juta yaitu Rp6,1 triliun sehingga untuk BST ini total alokasi nya adalah mencapai Rp18,04 triliun dari Januari plus dua bulan yang sekarang kita akan berikan," ujar Sri Mulyani. (mth)
POPULER
