ALL CATEGORY
Wapres Canangkan Desa Bersih Narkoba
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencanangkan program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) sebagai salah satu upaya berkesinambungan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dari Badan Narkotika Nasional (BNN). "Berkenaan dengan program berkesinambungan dalam upaya implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN, maka hari ini saya canangkan Program Desa Bersih Narkoba atau Desa Bersinar menuju Indonesia Bersih Narkoba," kata Wapres Ma’ruf saat mengikuti acara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2021 secara daring dari kediaman resmi wapres di Jakarta, Senin. Program Desa Bersinar tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan nasional terkait pembangunan yang dimulai dari desa, kata Wapres. Masyarakat desa, lanjutnya, merupakan ujung tombak dari upaya pemulihan ekonomi nasional untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). "Masyarakat desa memiliki potensi dan kekuatan besar dalam melawan narkoba secara bersama-sama," tukasnya. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional tersebut, maka diperlukan desa dengan lingkungan kondusif, aman serta layak bagi masyarakat untuk beraktivitas dan berkreasi. "Terutama memenuhi kebutuhan keluarga untuk membesarkan anak-anak yang menjadi masa depan bangsa," kata Wapres. Sementara itu, Kepala BNN Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose mengatakan hingga saat ini terdapat 553 desa dan kelurahan yang bersih dari narkoba. Selain itu ada pula 14 desa di Aceh yang masuk dalam program Grand Design Alternative Development (GDAD) BNN. "BNN telah melaksanakan tugas antara lain program Desa Bersinar di 553 desa dan kelurahan serta Program GDAD 14 desa di Aceh dan 128 desa kawasan rawan narkoba," kata Petrus. Petrus juga menyebutkan tiga langkah strategis BNN dalam memerangi narkoba, yaitu soft power approach, hard power approach dan smart power approach. Pendekatan soft power merupakan aktivitas pencegahan agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkotika, jelas Petrus. Sementara pendekatan hard power ialah dengan mengutamakan penegakan hukum secara tegas dan terukur dalam menangani sindikat narkoba. "Smart power approach yaitu penggunaan informasi di era digital dalam upaya penanggulangan," ujarnya. (sws)
KJRI Bantu Pemulangan 32 WNI Melalui PLBN Entikong
Pontianak, FNN - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching kembali memberikan bantuan pemulangan /deportasi 32 WNI dari Depo Imigrasi Semuja, Sarawak melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barat, karena tidak memiliki dokumen keimigrasian sah. "Sebanyak 32 orang WNI bermasalah dari Depo Imigrasi Semuja, Sarawak, pada hari Minggu (27/6) dideportasi ke Indonesia. Mereka terdiri dari 29 orang laki- laki dan tiga orang perempuan melalui PLBN Entikong," kata Kepala KJRI Kuching Yonny Tri Prayitno saat dihubungi dari Pontianak, Senin. Yonny mengatakan, KJRI Kuching membantu dan ikut mengawasi proses pemulangan mereka melalui PLBN Entikong, Kabupate Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. "Sebelumnya kami juga dari KJRI Kuching juga membantu melengkapi dokumen perjalanan mereka dan sehari sebelumnya mereka juga melakukan proses tes usap COVID-19 yang hasilnya semua negatif," kata Yonny. Dari 32 orang warga negara Indonesia yang dideportasi itu, berasal dari berbagai daerah atau provinsi di Indonesia, seperti dari Kalbar, Sulawesi, Jawa dan NTB. Sedangkan, proses deportasi 32 orang WNI bermasalah tersebut berjalan dengan lancar, mulai dari perjalanan dari Depo Imigrasi Semuja, Sarawak hingga ke PLBN Entikong. "Di PLBN Entikong mereka diterima Satgas Pemulangan WNI/PMI dan akan dipulangkan ke daerah masing-masing setelah melalui proses penanganan pencegahan COVID-19," katanya. (sws)
MPR Ajak Warga Terlibat Perbaiki Lingkungan dan Ekosistem
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengajak masyarakat khususnya di Kabupaten Gorontalo untuk terlibat aktif dalam memperbaiki lingkungan dan ekosistem. Salah satunya menurut dia dengan memanfaatkan bantuan yang diberikan pemerintah secara bersungguh-sungguh yaitu menjaga dan merawat bibit tanaman yang diberikan dengan baik agar bisa berproduksi secara maksimal. "Pak Nelson, Bupati Gorontalo bilang, beliau punya rencana membuka kawasan di sini menjadi kecamatan konservasi. Mari bersama sama kita rawat dan jaga bantuan ini agar pada saatnya bisa menghasilkan buah-buahan yang bagus dan bisa berkontribusi menyejahterakan masyarakat," kata Fadel Muhammad dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Hal itu dikatakan Fadel usai menyaksikan penyerahan bantuan 5.000 bibit pohon buah-buahan kepada masyarakat Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga, dan satu unit Kebun Bibit Rakyat (KBR) kepada masyarakat Desa Biluhu Barat, Kecamatan Biluhu, Kabuapten Gorontalo, Minggu (27/6). Fadel menilai rencana pembentukan kecamatan konservasi akan berdampak baik bagi masyarakat karena penanaman pohon buah-buahan akan mengurangi risiko kerusakan hutan. Selain itu menurut dia juga memberikan penghasilan bagi masyarakat dan berpotensi menjadikan kecamatan konservasi sebagai pusat buah di Gorontalo. "Kalau skenario ini berhasil, nantinya kita akan mendorong kecamatan konservasi sebagai wilayah agrowisata buah-buahan. Masyarakat tidak hanya datang untuk membeli buah, tapi juga berwisata alam sehingga makin banyak pendapatan masyarakat yang bisa diperoleh," ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Plt Direktur Jenderal Pengendalian Das dan Hutan Lindung (PDASRH) Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Helmi Basalamah mengatakan pemberian bantuan kepada masyarakat Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga, dan Desa Biluhu Barat, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo, merupakan upaya pemerintah mengajak serta masyarakat untuk terlibat dalam perbaikan lingkungan dan restorasi ekosistem. "Apalagi, saat ini 30 persen hutan di Gorontalo termasuk dalam wilayah hutan kritis. Kami memiliki banyak program pelibatan masyarakat dalam perbaikan lingkungan dan restorasi ekosistem namun itu akan diberikan secara bertahap dan terus meningkat," kata Helmi Basalamah. Fadel didampingi Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menyaksikan penyerahan bantuan 5.000 bibit pohon buah-buahan kepada masyarakat Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga, dan satu unit Kebun Bibit Rakyat (KBR) kepada masyarakat Desa Biluhu Barat, Kecamatan Biluhu, Kabuapten Gorontalo. Bantuan disampaikan Plt Direktur Jenderal PDASRH Helmi Basalamah, acara tersebut berlangsung di balai pertemuan Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga, Kabuapten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Minggu (27/6). Penyerahan bantuan bibit pohon buah-buahan dan KBR dilakukan dalam rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2021. Selain penyerahan bantuan, Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Juni juga ditandai dengan penanaman pohon durian, yang dilakukan Wakil Ketua MPR. (mth)
Sejumlah Daerah di Karawang Sudah Masuki Musim Panen
Karawang, FNN - Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyatakan areal sawah di sejumlah daerah sekitar Karawang sudah memasuki musim panen. "Sejak Januari sampai Mei, beberapa daerah ada yang sudah panen," kata Kepala Dinas Pertanian setempat Hanafi, di Karawang, Senin. Termasuk pada Juni, ada beberapa titik areal pertanian di Karawang yang sudah panen. Data Dinas Pertanian Karawang, hingga akhir Mei 2021 jumlah total areal sawah yang sudah panen mencapai 50.289 hektare. "Rata-rata panen 7 ton per hektare," katanya. Ia mengatakan, dilihat dari luas areal sawah yang panen hingga mencapai 50.289 hektare dengan rata-rata produksi 7 ton per hektare, itu menandakan kalau stok pangan Karawang aman. Hanafi berharap Bulog segera melakukan penyerapan gabah petani, agar harga gabah kering panen di wilayah Karawang terjaga. "Kami sudah menyurati Bulog Karawang agar segera menyerap gabah petani sesuai dengan HPP (Rp4.200 per kilogram)," katanya. (mth)
Polri Belum Temukan Indikasi Penimbunan Tabung Oksigen
Jakarta, FNN - Hasil pengecekan Kepolisian Republik Indonesia belum ditemukan indikasi penimbunan tabung oksigen oleh oknum sehingga menyebabkan terjadi kelangkaan di pasaran. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi Senin, mengatakan kelangkaan tabung oksigen di pasaran karena diprioritaskan untuk kecukupan di rumah sakit. "Ketersediaan tabung oksigen berkurang karena distributor memprioritaskan ke rumah sakit-rumah sakit," kata Argo. Sebelumnya, Polri melakukan pengecekan di lapangan untuk menindaklanjuti kelangkaan tabung oksigen di pasaran yang terjadi beberapa hari terakhir. Pengecekan ini guna memastikan ketersediaan tabung oksigen untuk pasien COVID-19 dan mengantisipasi penimbunan. "Segala kemungkinan dilihat, apakah karena banyak yang pakai dibandingkan dengan stok," kata Argo. Salah satu kendala yang dihadapi pedagang tabung oksigen di Pasar Pramuka, Jakarta Timur yang mengalami kelangkaan stok tabung oksigen karena masalah distribusi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk memastikan keamanan dan kelancaran logistik tabung oksigen dari pabrik ke rumah sakit. Selain itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan para produsen oksigen untuk mengalihkan oksigen segmen industri guna pemenuhan kebutuhan rumah sakit dalam menghadapi peningkatan kasus COVID-19. “Kami sudah mendapatkan komitmen dari supplier (pemasok) oksigen ini, bahwa mereka bisa mengalihkan kapasitas oksigen buat industri ke medis, karena kapasitas oksigen industri itu bisa diisi oleh perusahaan-perusahaan oksigen lainnya,” kata Budi dalam konferensi pers daring yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat (25/6). Saat ini terdapat 4 pabrik tabung oksigen berada di Jawa Barat, satu pabrik di Jawa Tengah, dan empat pabrik di Jawa Timur. Jika di Jawa Tengah terdapat kelangkaan tabung oksigen, maka pasokan dari Jawa Barat dan Jawa Timur akan mengkompensasi pemenuhan kebutuhan tersebut. (mth)
Belajar Kesetaraan Gender dari Desa Penglipuran Bali
Jakarta, FNN - Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali sudah tersohor di pelosok negeri dengan julukan desa terbersih di dunia. Desa ini pun seringkali menjadi tujuan wisata ramah lingkungan (eco-friendly) bagi warga yang ingin merasakan sejuknya udara perdesaan yang segar, asri dan tanpa sampah. Namun di desa ini, tidak hanya sekadar memiliki nilai dari sisi kebersihan, serta pariwisatanya. Adapun desa ini sangat menjunjung kesetaraan gender. Baik laki-laki maupun perempuan bekerja sama dalam membangun perekonomian keluarga. Astri Widyani, salah satu penduduk Desa Panglipuran juga bekerja membuat canang sesajen untuk dijual, demi membantu suaminya yang bekerja sebagai guru honorer. "Saat pandemi COVID-19 enggak bisa ngapa-ngapain, di rumah aja tapi dapur harus tetap ngebul. Jadi saya bikin canang, ada yang masih bisa ke ladang ya kembali ke ladang," kata Astri. Sebelum pandemi COVID-19, desa tersebut memang bertumpu pada pariwisata dan penjualan oleh-oleh khas Desa Panglipuran seperti aksesoris, loloh cemcem (minuman khas daun cemcem atau daun kloncing) dan tipat cantok (makanan sejenis ketupat dan sayuran rebus yang kemudian disajikan bersama dengan bumbu kacang), hingga festival budaya. Di desa tersebut, menurut Asri, hampir 80 persen penduduknya berjualan, kemudian bekerja di bidang pariwisata maupun menjadi pegawai negeri sipil. "Selama pandemi 'nggak bisa dipungkiri warga sini mayoritas berjualan, jadi dari sini aja. Ada orang sini yang juga jadi pegawai negeri, pokoknya berasa banget pas pandemi," katanya. Namun Astri tidak menyerah bekerja sama dengan suaminya demi menghidupi keluarga kecilnya dengan dua anak. Kehidupan mereka kembali normal perlahan saat di bulan Desember 2020, Desa Penglipuran kembali dibuka untuk wisatawan dengan protokol kesehatan COVID-19 ketat. Karang Memadu Selain soal emansipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan yang saling bekerja sama dalam keluarga, di Desa Panglipuran, tidak banyak yang tahu di desa tersebut memiliki aturan adat, yakni dilarang melakukan poligami maupun poliandri. Desa tersebut memiliki satu tempat tersendiri, yakni Karang Memadu, sebuah tempat pengucilan di desa tersebut bagi pelaksana poligami dan poliandri. Tempat tersebut berada khusus di bawah kaki Desa Penglipuran. "Pertama, di sini ada orang tua kami leluhur kami menyampaikan bahwa kalau mau hidup rukun dalam satu keluarga cukup satu istri satu suami sepasang. Selanjutnya untuk emansipasi, atau katakanlah menghargai hak asasi, yaitu kesetaraan gender," kata Ketua Pelaksana Wisata Desa Penglipuran, Nengah Moneng. Nengah mengatakan hal tersebut disepakati anggota adat itu sendiri dan menjadi awig-awig (tata krama). Ada tiga level penduduk di dalam Desa Penglipuran yakni krama (warga) desa adat, krama tamu, dan tamu. Aturan tersebut hanya mengikat pada krama desa adat meski domisilinya telah di luar desa. "Itu akan tetap terikat. Kami juga punya keluarga di Yogyakarta, Jakarta, selama dirinya masih terikat sebagai anggota krama, kita pertahankan terus," kata Nengah. Jumlah penduduk di Desa Penglibpuran kurang lebih 1.111 jiwa, dengan jumlah antara perempuan dan laki-laki hampir seimbang. Adapun perempuan yang berada di desa tersebut sangat produktif. Meski memegang peranan rumah tangga, ada juga yang menjadi pengrajin, penjual bibit bunga, bertani dan beternak. Selain itu ada yang berjualan hasil karya yang dijual secara daring. "Perempuan atau laki-laki harus berkolaborasi di rumah tangganya masing-masing dan menjaga kehidupan yang primer," katanya. Layak perempuan dan anak Di Kabupaten Bangli sendiri kini tengah berupaya mewujudkan kabupaten layak anak dan perempuan, meski sudah dilaksanakan sejak lama dan turun temurun secara adat. Di samping itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bangli, I Wayan Jimat menilai Desa Penglipuran dapat menjadi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang dicanangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Ia mengatakan dalam melaksanakan DRPPA tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan daerah, khsusnya juga aparat desa dan pemimpin desa adat setempat. "Peran desa sangat signifikan di dalam melaksanakan program-program kami di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, salah satu contohnya di sini ada yang namanya Karang Memadu," katanya. Karang Memadu sendiri, menurut dia, merupakan cara efektif membentuk tatanan desa yang ramah perempuan dan peduli anak. Pelakunya diberikan tempat pengasingan yang sangat berbeda dengan rumah yang lain. "Kalau dalam konteks adat, yang membedakan jika ada di rumah karang itu rasa malunya luar biasa. Itu efektif sekali mencegah poligami, karang memadunya jadi kosong," katanya. Dengan adanya sanksi adat tersebut, diharapkan adanya tatanan kehidupan yang tentram dan nyaman bagi penduduk desa. I Wayan Jimat mengatakan data terakhir dari segi penilaian mandiri pihaknya sudah mencapai penilaian angka 836 dari lima klaster yang mereka laksanakan. Besar harapan kehidupan di Desa Penglipuran tidak hanya dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia, namun menjadi desa yang tenteram dan aman untuk menjadi tempat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Diharapkan Desa Penglipuran menjadi contoh bagi daerah lainnya untuk menjadikan Negara Indonesia meminimalisasi korban budaya patriarki, serta mengurangi korban kekerasan yang seringkali dialami perempuan dan anak, terlebih di masa pandemi COVID-19. (mth)
Wapres: Perang Lawan Narkoba Perlu Sinergisme
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan perang melawan narkoba di Indonesia memerlukan kerja sama sinergis antara seluruh pihak baik di tingkat regional, nasional dan internasional. "Perang melawan narkoba memerlukan sinergitas dan kerja sama di tingkat nasional, regional maupun internasional; terutama dalam kegiatan penyelidikan, tukar menukar informasi dan operasi bersama," kata Wapres Ma’ruf saat mengikuti peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2021 secara daring dari kediaman resmi wapres di Jakarta, Senin. Upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, lanjut Wapres, harus dilakukan secara tegas kepada para pelaku. Selain itu, tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari penyalahgunaan narkoba juga harus diperangi, katanya. "Tindakan yang tegas, keras dan terukur melalui upaya penegakan hukum sangat diperlukan, baik terhadap kasus narkotika itu sendiri maupun Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," jelasnya. Memiskinkan para pelaku penyalahgunaan dan sindikat narkoba, lanjut Wapres, bisa menjadi salah satu cara untuk menghentikan operasi peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut. "Penyitaan aset untuk memiskinkan para pelaku dan sindikat narkoba, juga menjadi salah satu cara agar produksi dan peredaran narkoba tidak dapat beroperasi lagi," katanya. Selain itu, perang terhadap peredaran narkoba di Indonesia juga memerlukan kerja sama dengan berbagai negara karena sebagian besar narkoba berasal dari luar negeri, antara lain sindikat kawasan segitiga emas dan bulan sabit emas, jelas Wapres. "Diselundupkan dan dikendalikan oleh sindikat internasional bekerja sama dengan sindikat dalam negeri," tukasnya. Oleh karena itu, Wapres meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan seluruh komponen bangsa terkait untuk terus berperan aktif serta bekerja secara nyata dan serius guna memerangi sindikat narkoba. "Jangan cepat berpuas diri, jangan lengah, tetap waspada dan terus tingkatkan prestasi yang telah dicapai," ujarnya. (mth)
Pemimpin Boneka
Oleh Sutoyo Abadi ISTILAH "Pemimpin Boneka" seringkali diasosiasikan untuk pemimpin yang ucapan, peran, dan sikapnya dikendalikan orang lain. Saat manggung, dikendalikan peran panggungnya oleh sutradara. Erving Goffman menggunakan mekanisme panggung ini untuk menganalisis dunia sosialnya. Ada panggung depan (front stage), ada panggung belakang (back stage). Panggung depan sering berbeda 180 derajat dengan panggung belakang. Pemimpin boneka politik, selalu bermain watak, seperti pelawak bisa ketawa, sekalipun situasinya sedang gawat. Ini biasa terjadi. Inilah yang oleh Goffman disebut dengan dramaturgi. Teori dramaturgi ini menarik ketika dibawa ke panggung politik. Para pelaku politik (politisi) punya dua panggung. Panggung ketika mereka berhadapan dengan publik, dan panggung ketika mereka berada di lingkungan sang sutradara. Di hadapan publik, para politisi akan bicara moral. "Saya Pancasila, saya nasionalisme dan NKRI harga mati menjadi khutbah hariannya. Fungsi-fungsi pelayanan publik akan selalu dijadikan narasi indahnya. Apalah idealisme ini juga jadi narasi mereka saat berada di panggung belakang? Panggung belakang itu masuk wilayah otoritas ketua umum partai. Anggota partai sebagai serdadu yang bekerja untuk menerjemahkan dan menyampaikan keputusan partai, titah agenda dari ketua umumnya. Pada posisi ini anggota partai yang ada di Senayan sebenarnya sudah mati suri Di depan media, mereka dalam posisi sebagai Juru bicara partai dengan gaya dan kemampuan inovatif, dan kebesaran seragamnya masing-masing. Istana dengan ketua Umum partai bagi bagi tugas. Boneka istana mereka akan bicara sesuai draf dari istana. Biasanya, juru bicara istana lebih hati-hati dan lebih teratur, karena merepresentasikan nama istana. Tapi mereka semua tetap sama dalam sangkar arahan sang sutradara sebagai boneka. Semua peran boneka seolah ia satu-satunya orang yang punya otoritas dan pemegang tongkat kebenaran. Semakin lantang dan keras ia bicara, akan dianggap sebagai orang yang kritis, berani dan mencoba tampil seolah olah sebagai pahlawan. Padahal, boneka tetap boneka . "Di panggung belakang, ketua umum partai sibuk melakukan negosiasi". Kadang, untuk menjadi politisi yang sukses diperlukan kemampuan yang baik untuk mengambil peran sebagai boneka. Makin berhasil ia keluar dari dirinya sendiri dan menyerahkan kepada otoritas orang lain (mem-boneka-kan diri), maka peluang kesuksesan untuk menduduki posisi strategis semakin terbuka lebar. Permainan pencitraan berbasis survei dilakukan bukan hanya untuk mengukur popularitas dan elektabilitasnya, tapi terutama untuk mengidentifikasi "apa mau" masyarakat pemilih terhadap anda. Selain pencitraan, proses politik juga butuh uang, masuklah cukong / konglomerat busuk sebagai jalan alternatifnya harus cari bantuan. Dan anda tahu, bantuan itu gak gratis. Pasti ada konsekuensi dan kompensasinya. Disitulah anda mulai menggadaikan (mem-boneka-kan) diri anda. Mana mungkin seorang tukang mebel akan memiliki dana untuk biaya maju sebagai kandidat Presiden tanpa bantuan sponsor, resiko jual diri adalah jalan keluarnya. Makin besar anda bergantung kepada bantuan seseorang atau kelompok, maka makin besar pula tekanan dan kendali terhadap diri anda. Kalau anda sudah dikendalikan, maka itu artinya anda sudah jadi boneka. Menurut Robert Merton, terjadilah disfunction remokrasi. Keluar dari tujuan utama demokrasi. Yang diharapkan adalah seorang pemimpin yang berintegritas dan berkapasitas, tapi yang keluar jadi pemenang umumnya justru para boneka. Demokrasi berjalan dalam mekanisme penuh rekayasa dan manipulatif. Sikap dan perilaku ini didukung dan mendapat legitimasi dari mereka yang punya otoritas sosial, yaitu para tokoh, pimpinan ormas, agamawan dan intelektual yang telah lebih dulu dapat bantuan atau sudah bisa dibeli otaknya. Pilpres dan Pilkada bukan lagi sebagai ajang demokrasi tetapi sebagai pasar transaksi dan pabrik untuk menghasilkan boneka dan badut badut politik. Kalau demikian, tidak ada yang bisa diharapkan dari boneka-boneka itu .. ?. Ingin sukses jadilah boneka, sekalipun harus mempertaruhkan harga dirinya bahkan harga diri bangsa dan negara. Penulis, Sekretaris KAMI se-Jawa
Rektor UI Ari Kuncoro Ternyata Komisaris BUMN
Depok, FNN - Buntut poster Jokowi The King of Lip Service BEM UI menguak siapa sebenarnya Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Ari Kuncoro. Seperti diketahui Minggu sore (27 Juni 2021) Kuncoro memanggil pengurus BEM UI usai viral The King Of Lip Service di media sosial. Lewat surat bernomor 915/UN2.R1.KMHS/PDP.00.04.00/2021, Prof Ari Kuncoro selaku Rektor UI secara mendadak mengumpulkan para pengurus BEM UI di Rektorat Kampus UI Depok, Jawa Barat Minggu (27/6/2021). Mereka yang dipanggil lewat surat itu adalah pengurus BEM UI, seperti Ketua, Wakil Ketua, Koordinator Bidang Sosial Politik, Kepala Kantor Komunikasi dan Informasi, Kepala Departemen Aksi dan Propaganda, Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda beserta Ketua dan dua Wakil Ketua DPM UI. “Sehubungan dengan beredarnya poster yang dikeluarkan oleh BEM UI melalui akun medsos official BEM UI yang menggunakan foto Presiden RI,” demikian bunyi surat yang diberi keterangan penting dan segera itu. Atas pemanggilan mahasiswa oleh rektor UI itu pun langsung mendapat respon beragam dari warganet. Ari Kuncoro diketahui ternyata adalah komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Dengan penunjukan tersebut, maka jabatannya selaku Komisaris Utama BNI berakhir. Penunjukan Ari Koncoro selaku Wakil Komisaris Utama BRI berlangsung dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan. Ari Kuncoro merupakan Rektor Universitas Indonesia (UI) periode 2019-2024. Sebelum diangkat sebagai rektor UI oleh Presiden Joko Widodo, Kuncoro memulai kiprahnya sebagai peneliti pada Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Bisnis UI pada 1986. Dia meraih gelar Ph.D bidang Ilmu Ekonomi dan Brown University. Beliau dilantik berdasarkan Surat Keputusan Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor UI Periode tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor UI Periode 2019-2024. Pria kelahiran 28 Januari 1962 ini sebelumnya adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2013-2019), Komisaris Utama Bank Negara Indonesia (2017-2020) dan Rektor Universitas Indonesia (2019-sekarang). Ari terpilih melalui Pemilihan Rektor UI oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) pada 25 September 2019. (ant)
Anies Sebut Masalah Pasokan Oksigen di Jakarta Bukan Stok Menipis
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan masalah pasokan tabung oksigen akhir-akhir ini bukan karena stok menipis, melainkan karena tidak ada armada maupun petugas yang mengantarkan ke rumah sakit. "Teman-teman distributor punya pasokan oksigen yang cukup namun terkendala kekurangan armada dan orang untuk mengantarkan ke RSUD-RSUD kita, seiring meningkatnya permintaan," ujar Anies dikutip di Jakarta dalam akun Instagramnya aniesbaswedan, Minggu (27/6). Anies mengatakan Jakarta memang menghadapi gelombang pasien COVID-19 tertinggi selama pandemi. Namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai sumber daya manusia untuk membantu distribusi dan mengantar sampai RSUD untuk mencukupi kebutuhan melawan pandemi itu. Anies mengatakan Jakarta membutuhkan dukungan dari semua unsur, termasuk pasokan oksigen, yang kebutuhannya akhir-akhir ini meningkat hingga 2-3 kali lipat dari biasanya. Untuk memastikan pasokan oksigen tidak terkendala, Jumat lalu Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan para distributor oksigen di Jakarta. "Dan alhamdulillah, langsung dieksekusi jajaran dari Satpol PP, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga hingga Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta ikut membantu memastikan distribusi oksigen lancar ke RS-RS kita," kata Anies. "Terima kasih kepada semua yang telah ikut turun tangan dalam kerja kolosal #JagaJakarta. Jaga stamina, jaga kesehatan, InsyaAllah kita bangkit keluar dari pandemi ini sebagai kota yang lebih baik, lebih tangguh," ujar Anies pula. (mth)
POPULER
