ALL CATEGORY
TNI AL Bedah Rumah Anak Juru Parkir Peraih Adhi Makayasa
Jayapura, FNN - Markas Besar TNI AL melalui Pangkalan Utama TNI AL X/Jayapura melaksanakan kegiatan kemanusiaan bedah rumah keluarga Alex Tiris, seorang juru parkir di Jayapura, Papua, yang putranya, Always Giving Hamonangan Tiris, meraih predikat lulusan terbaik penghargaan Adhi Makayasa 2021, Kamis. Predikat Adhi Makayasa merupakan lulusan terbaik dari aspek akademik, kepribadian, dan kesemaptaan jasmani. Tiris yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir di salah satu bank di Jayapura namun ia mampu menjadikan salah seorang putranya menjadi lulusan terbaik sebagai Adhi Makayasa di Akademi Angkatan Laut angkatan ke-66/2021. Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi TNI AL --dalam hal ini Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono melalu jajarannya di Jayapura-- melaksanakan kegiatan bedah rumah Tiris yang bertempat di Kalam Kudus, Distrik Jayapura Selatan. Komandan Pangkalan TNI AL X/Jayapura, Kolonel Marinir Feryanto P Marpaung, menyampaikan, bedah rumah ini adalah bentuk kepedulian TNI AL atas prestasi yang diraih putra terbaik Papua menjadi lulusan terbaik Akademi Angkatan Laut. "Dan juga sebagai motivasi kepada putra putri asli Papua agar mereka memiliki keinginan untuk ikut bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Laut," harap dia. Always Giving Hamonangan Tiris adalah anak ketiga dari lima saudara pasangan suami-istri Alex Tiris dan Darmawty Panjaitan, pada penutupan pendidikan Akademi TNI AL angkatan ke-66 dinobatkan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono sebagai lulusan terbaik AAL angkatan ke-66 tahun 2021 dan mendapat penghargaan 'bergengsi' Adi Makayasa. (mth)
Puan Tekankan Pentingnya "Sense of Emergency" Tangani Pasien COVID-19
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya penanganan pasien COVID-19 dengan prinsip rasa darurat atau "sense of emergency" sehingga tidak bisa dengan menerapkan prosedur yang biasa saja. "Jadi kita perlu bekerja dengan 'sense of emergency', tidak bisa prosedur-prosedur biasa diterapkan. Kalau kita hanya mengikuti prosedur biasa, maka RS Darurat Lapangan Tembak Surabaya ini tidak akan bisa cepat jadi," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Hal itu dikatakan Puan saat meninjau kesiapan Rumah Sakit Darurat Lapangan Tembak Kedung Cowek, Surabaya, Kamis. Langkah tersebut dilakukan Puan untuk melihat kesiapan rumah sakit tersebut dalam merawat pasien yang terpapar COVID-19. Dia mengatakan, masyarakat membutuhkan ruang perawatan sehingga jangan sampai pasien COVID-19 yang menunggu dan jangan sampai "dipingpong". Menurut dia, pembangunan RS Darurat Lapangan adalah salah satu contoh yang pernah disampaikannya bahwa Indonesia butuh terobosan untuk mengatasi persoalan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit yang di beberapa daerah sudah mencapai lebih dari 80 persen. "Kalau kita bisa bangun RS darurat yang cepat, maka ayo segera kita bangun. Kalau perlu alih fungsi beberapa lokasi menjadi rumah sakit, maka ayo segera kita alih fungsikan," katanya. Dalam keterangan tersebut dijelaskan, setelah tiba di RS Darurat Lapangan Tembak Kedung Cowek, Puan langsung menuju ruang ICU dan menemui para dokter serta tenaga kesehatan. Setelah itu, Puan menuju ruang UGD dan ruang perawatan, lalu mencoba salah satu tempat tidur di ruang perawatan, dan mengecek persediaan obat di ruang penyimpanan obat. Rumah Sakit Darurat Lapangan Tembak Kedung Cowek sudah menyiapkan 600 tempat tidur pasien, 10 dokter setiap hari, serta 100 perawat/bidan dan paramedis lainnya untuk merawat pasien COVID-19. Selain itu, di RS darurat itu juga tersedia ruang UGD, tabung oksigen, dan kipas angin. Selain meninjau Rumah Sakit Darurat Lapangan Tembak Kedung Cowek, Puan juga akan meninjau pelaksanaan vaksinasi di Stadion Gelora 10 November, Tambaksari, Surabaya. Vaksinasi itu akan berlangsung 20 hari, dimulai pada 6 Juli 2021 dengan target 50.000 orang per hari. Saat meninjau RS Darurat tersebut, Puan didampingi Wali Kota Surabaya Ery Cahyadi, Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah, Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi VIII Diah Pitaloka, dan Wakil Ketua Komisi XI Dolfie O.F.P. (mth)
Minta Rakyat Sumbang Vitamin, Erick Thohir Buat Jokowi Malu
by Asyari Usman Medan FNN- Menteri BUMN Erick Thohir mengajak masyarakat menyumbangkan vitamin dan suplemen untuk tenaga kesehatan (nakes). Menurut Erick, para nakes itu berjuang keras menyelamatkan pasien Covid-19. “Sebagai rasa cinta pada dedikasi dengan taruhan nyawa para nakes,” kata Erick. Sepintas lalu, ajakan ini sangat wajar. Menyentuh sekali. Untuk menunjukkan solidaritas kepada pasukan nakes yang tak kenal lelah. Dan banyak yang gugur juga. Sudah lebih 500 orang dokter dan naker yang meninggal dunia di tengah perjuangan mereka menyelamatkan para pesakit Covid. Bagus sekali ajakan Erick. Melatih sentimen kesetiakawanan dan budaya berbagi. Erick sendiri mencontohkan langsung. Dia menyediakan 100 paket vitamin dan suplmenen untuk dibagi-bagikan kepada nakes. Mulia sekali ajakan ini. Tetapi, sebaliknya, ada yang dibuat tidak mulia. Yaitu Presiden Jokowi. Sadar atau tidak, sesungguhnya anjuran Erick itu mempermalukan Presiden dan pemerintah secara keseluruhan. Sebab, negara tidak boleh kalah menghadapi Covid-19, seperti meminjam narasi “negara tak boleh kalah dengan ormas”. Dan memang 100% narasi itu benar. Negara tak boleh dipermalukan gara-gara kekurangan nutrisi di kalangan para nakes. Dimana muka Pak Jokowi mau ditaruh? Kalau sempat rakyat yang sedang sulit itu berbondong-bondong menyumbangkan vitamin dan suplemen kepada nakes, betapa malunya Pak Jokowi. Apalagi kalau para pemimpin negara-negara tetangga tahu. Terpukul sekali Pak Jokowi. Kesian Presiden Indonesia. Dibuat malu sama Menteri BUMN Erick Thohir Jadi, sebaiknya Erick Thohir tidak meminta bantuan dari masyarakat. Merendahkan wibawah pemerintah, khususnya Presiden Jokowi. Lagi pula, dana penanganan Covid ‘kan banyak. Ada sekitar 800 triliun. Setengah triliun saja untuk vitamin dan suplemen nakes, mungkin lebih dari cukup. Sayangnya, terlalu banyak vitamin dan suplemen yang diberikan kepada Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial yang sekarang meringkuk di penjara. Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id.
Pemkab Belitung Batasi Jam Operasional Tempat Usaha
Belitung, FNN - Pemerintah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, membatasi jam beroperasinya tempat usaha di daerah itu seperti, kafe, rumah makan dan tempat hiburan malam (THM) hingga pukul 20:00 WIB. Bupati Belitung sekaligus Ketua Satgas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Belitung, Sahani Saleh di Tanjung Pandan, Kamis mengatakan kebijakan tersebut diberlakukan guna menekan kenaikan kasus positif COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. "Kebijakan ini adalah gebrakan kami untuk menyikapi lonjakan kasus positif COVID-19. Kami tidak akan hanya diam dan ini akan dilakukan secara maksimal tidak boleh setengah-setengah," katanya. Menurut dia, aturan jam malam operasional tempat usaha di daerah itu akan diberlakukan selama satu minggu ke depan mulai, Kamis (8/7) besok sampai dengan Kamis (15/7) mendatang. "Selanjutnya akan kami evaluasi bagaimana apakah masih terjadi peningkatan kasus positif COVID-19 ataukah ada penurunan dengan pemberlakuan ini," ujarnya. Ia menambahkan, selain itu pihaknya juga menutup objek wisata di daerah itu selama satu minggu ke depan guna mengantisipasi peningkatan kasus positif COVID-19. "Area bermain atau wahana permainan anak-anak di halaman gedung nasional kami tutup karena mengundang kerumunan anak-anak jadi di sana cukup hanya pedagang saja sampai batas pukul 20:00 WIB," katanya. Dikatakan dia, mengingat kasus positif COVID-19 yang terus meningkat maka Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tahun ajaran baru 2021/2022 terpaksa ditunda selama kurun waktu satu minggu mendatang. Ia menyebutkan, hingga, Rabu (7/7) jumlah kasus positif COVID-19 di daerah itu sejak Maret 2020 mencapai 3.042 orang, sembuh 2.646 orang dan meninggal dunia sebanyak 65 orang. "Sehingga total kasus aktif COVID-19 di Belitung sekarang ini mencapai 331 kasus," ujar Sahani. (mth)
BPPT Terapkan Modifikasi Cuaca untuk Cegah Karhutla di Riau
Pekanbaru, FNN - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melalui Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BBTMC) kembali menerapkan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) guna menekan potensi kejadian bencana karhutla di Provinsi Riau sejak 3 Juli 2021 hingga 15 hari setelahnya. Kepala BPPT Hammam Riza melalui pernyataannya yang diterima di Pekanbaru, Kamis, mengatakan penerapan iptek modifikasi cuaca dengan mengoptimalkan potensi curah hujan mampu berkontribusi mencegah kebakaran hutan dan lahan. "Teknologi Modifikasi Cuaca dapat menjadi salah satu bagian dari solusi permanen dalam pengendalian karhutla di masa depan," kata dia. Dalam dua tahun terakhir melalui Inpres RI Nomor 3 Tahun 2020, kegiatan TMC diarahkan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. "BPPT diamanahkan dalam aturan tersebut melaksanakan tugas TMC. BPPT merupakan satu-satunya institusi yang mampu melaksanakan TMC dan merupakan bagian dari keunikan BPPT sebagai lembaga kaji terap teknologi yang dikuatkan oleh UU Sisnas Iptek sebagai penyelenggara iptek" kata dia. Oleh karena itu, dalam proses kelembagaannya BPPT terus mengupayakan berbagai layanan teknologi agar berkelanjutan dan semakin diperkuat dalam konteks integrasi riset dan inovasi secara nasional. BPPT memiliki independensi dalam mengoperasikan TMC melalui unit teknologi yang dimilikinya dan akan terus berinovasi memberikan kemanfaatan penerapan TMC yang lebih besar serta berkontribusi dalam fokus teknologi lainnya. Pada pelaksanaan Operasi TMC yang memasuki hari ke- 4 di Riau, sudah mampu menghasilkan volume air hujan yang signifikan. Hujan yang terjadi, menurut Hammam, mampu mempertahankan TMAT (Tinggi Muka Air Tanah) lahan gambut dan meredam munculnya titik panas. "Dapat dipantau dari jumlah 'hotspot' (titik panas) nol dengan tingkat kepercayaan lebih 80 persen selama kegiatan TMC berlangsung," katanya. (mth)
Presiden Jokowi Lepas Kontingen Indonesia ke Olimpiade Tokyo 2021
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo melepas kontingen Indonesia yang terdiri atas 28 atlet dan 17 ofisial ke Olimpiade Musim Panas pada 23 Juli-10 Agustus 2021 di Tokyo, Jepang. “Rakyat menunggu saudara kembali ke Tanah Air dengan membawa medali yang membanggakan ke Indonesia. Semoga perjuangan saudara-saudara berhasil,” kata Presiden Jokowi dalam upacara pelepasan kontingen Indonesia di Halaman Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis. Kontingen yang terdiri atas 28 atlet dan 17 ofisial itu dipimpin Chef de Mission (Ketua Kontingen) Rosan Roeslani. Kontingen Indonesia akan bertanding di delapan cabang olahraga yakni atletik, panahan, rowing, menembak, bulu tangkis, angkat besi, renang dan selancar. Presiden mengatakan dirinya sudah mengetahui bahwa para atlet telah berlatih keras untuk mencapai prestasi di Olimpiade Tokyo. Para atlet juga dinilai telah siap bertanding secara sportif, dan memiliki potensi untuk meraih medali juara. “Dan saya yakin perjuangan saudara-saudara akan membuahkan hasil,” kata Presiden. Presiden berpesan agar seluruh kontingen Indonesia terus menjaga kesehatan, stamina, dan motivasi. Para atlet juga harus fokus untuk meraih prestasi di ajang olahraga multi-cabang paling bergengsi di dunia itu. “Rakyat menaruh harapan besar kepada saudara-saudara dan prestasi saudara akan menjadi prestasi negara kita Indonesia,” kata Presiden Jokowi. Upacara pelepasan atlet ke Olimpiade ini digelar secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan di halaman depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta upacara lainnya mengikuti upacara pelepasan secara virtual. Turut hadir Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari. Manpora Zainudin mengatakan seluruh atlet dan ofisial telah disuntik vaksin COVID-19 pada 26 Februari 2021 lalu. Olimpiade Musim Panas Tokyo, kata Zainudin, akan berlangsung pada 23 Juli-10 Agustus 2021. "Hasil kualifikasi melebihi dari target, dari rencananya awalnya hanya memberangkatkan 22 atlet, tapi dengan usaha dan kerja keras semua pihak kita bisa memberangkatkan 28 atlet," ujar Menpora. (mth)
Milenial di Jatim Diajak Jaga Kedaulatan Energi
Surabaya, FNN - Rumah Milenial Jawa Timur mengajak seluruh milenial di Provinsi Jatim untuk turut berpartisipasi dalam menjaga keandalan dan kedaulatan energi di Indonesia. Koordinator Rumah Millenial Jawa Timur Febryan Kiswanto di Surabaya, Kamis, mengatakan bahwa menjaga kedaulatan energi dapat diagendakan dalam ruang kajian maupun lokakarya yang mengajak para pakar untuk memberikan dukungan. "Kita tahu bahwa, hasil Persetujuan Paris (Paris Aggrement) yang dibuat pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2015 berisikan persetujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan iklim dunia," katanya. Oleh karena itu, lanjut dia, prioritas pengembangan energi nasional didasarkan prinsip mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan. Untuk mewujudkan hal itu, Rumah Millennial Jatim mengagendakan kajian maupun lokakarya dalam bentuk diskusi kelompok terpumpun secara rutin, seperti halnya diskui bertemakan "Membangun Kebijaksanaan Pemuda terhadap Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Berkelanjutan" di Surabaya pada Rabu (7/7). Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diwakili Dirjen Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) sebagai regulator, pakar akademisi EBT dari Universitas Indonesia, Manager Eksekutif Direktur Niaga PT PLN (Persero), hingga pemerhati lingkungan Walhi Jatim. Koordinator Keteknikan Lingkungan dan Panas Bumi Dirjen EBTKE Roni Chandra Harahap dalam diskusi tersebut menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen melaksanakan Paris Agreement yakni mengurangi emisi karbon hingga menurunkan suhu udara sampai dua derajat Celsius. Selain itu, ia mengatakan bahwa peta jalan pengembangan EBT akan terus berlangsung. Sebagaimana data yang disampaikan bahwa pada 2020 bauran EBT sebesar 11,2 persen dan pada 2025 akan mencapai 23 persen. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak sebelumnya, mengharapkan potensi EBT mampu dikelola untuk mendorong generasi muda berperan konkret menghadirkan ruang keilmuan dalam perumusan kebijakan publik, bukan hanya kepentingan semata. (mth)
Mendagri Minta Kepala Daerah Masifkan Sosialisasi PPKM Darurat
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah memasifkan sosialisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Mendagri Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menilai sosialisasi dengan menggandeng organisasi kemasyarakatan (ormas) ataupun tokoh masyarakat seperti di Jawa Timur, dapat dijadikan model percontohan dan direplikasi di daerah lainnya. "Upaya persuasif, sosialisasi seperti disampaikan Kapolda Jawa Timur, bagus dengan NU, Muhammadiyah, dan lainnya, mungkin bisa direplikasi untuk kabupaten kota melakukan hal yang sama dengan tokoh-tokoh masyarakat," katanya. Mendagri juga menekankan pentingnya kehadiran kepala daerah untuk mau turun ke lapangan dalam melakukan pengecekan jalannya PPKM darurat. Menurut dia hal itu penting dilakukan sebagai upaya mengindentifikasi secara langsung mobilitas masyarakat di berbagai sektor. "Semua kepala daerah turun semua, ini yang dipesankan oleh bapak presiden pada saat ratas (rapat terbatas), (yaitu) kehadiran kepala daerah di lapangan," kata Tito Karnavian. Selain berpesan soal kekompakan kepala daerah bersama forkopimda dalam melaksanakan PPKM darurat, ia juga meminta kepala daerah segera merealisasikan bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari APBD masing-masing. Dengan begitu, Mendagri Tito berharap masyarakat yang membutuhkan bantuan segera mendapatkan haknya melalui penyaluran bansos sebagai dukungan bantuan dari pemerintah daerah. Sebelumnya, Mendagri juga sudah menyampaikan bahwa kunci keberhasilan PPKM darurat terletak pada sinergi dan kolaborasi antara semua pihak. Pemerintah Pusat, bersama pemerintah daerah dan forkopimda, hingga masyarakat harus bergerak bersama, satu visi, untuk bersama memutus rantai penyebaran COVID-19. (mth)
Kemarin, Temuan Harga Obat Tak Wajar Sampai Pelanggaran PPKM Darurat
Jakarta, FNN - Ragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Rabu (7/7), mulai dari temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait harga obat yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) selama pandemi COVID-19 sampai pelanggaran aturan PPKM Darurat di beberapa daerah. Berikut ini lima berita hukum menarik pilihan ANTARA: 1. KPPU temukan harga obat penanganan COVID-19 melebihi HET Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan harga obat-obatan penanganan COVID-19 yang dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET), sebagaimana diatur Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.1.7/Menkes/4826/2021 tentang HET Obat dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, dalam besaran yang bervariasi. Wakil Ketua KPPU Guntur S Saragih, dalam siaran persnya yang disampaikan melalui Kanwil IV Surabaya, Rabu, mengatakan temuan itu hasil pantauan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Selengkapnya baca di sini. 2. Puluhan pelanggar PPKM Darurat jalani sidang di PN Kota Sukabumi Puluhan pelanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, Jawa Barat, di Jalan Bhayangkara, Rabu. "Puluhan warga yang menjalani sidang tersebut karena kedapatan melanggar PPKM Darurat, seperti tidak mengindahkan protokol kesehatan," kata Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni, di sela pemantauan pelaksanaan sidang tipiring, di PN Kota Sukabumi, Rabu. Selengkapnya baca di sini. 3. Dukung PPKM darurat, polisi tutup dua akses tol Bekasi arah Jakarta Petugas kepolisian menutup dua akses tol di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang mengarah ke DKI Jakarta guna mendukung pelaksanaan PPKM darurat di Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021. "Gerbang Tol Delta Mas dan Grand Wisata yang mengarah ke Jakarta kami tutup," kata Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Hendra Gunawan di Cikarang, Jawa Barat, Rabu. Selengkapnya baca di sini. 4. KPK kawal penyaluran kembali bansos COVID-19 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap mengawal penyaluran kembali bantuan sosial (bansos) pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. "Tentu saja KPK akan tetap mengawal program dan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Selengkapnya baca di sini. 5. KPK konfirmasi lima saksi soal dugaan penerimaan gratifikasi Aa Umbara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi lima saksi perihal dugaan penerimaan gratifikasi oleh tersangka Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna (AUM) dari berbagai pihak di Kabupaten Bandung Barat. KPK memeriksa mereka di Kantor Pemkab Bandung Barat, Selasa (6/7). Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Aa Umbara dan kawan-kawan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020. Selengkapnya baca di sini. (sws)
KPK Dalami Penerimaan Gratifikasi Aa Umbara dari Beberapa Instansi
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami penerimaan gratifikasi oleh Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna (AUM) dari beberapa instansi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat, Jawa Barat. KPK, Rabu (7/7) memeriksa lima saksi untuk tersangka Aa Umbara dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020. Pemeriksaan digelar di Kantor Pemkab Bandung Barat. "Para saksi hadir dan tim penyidik masih terus mendalami antara lain terkait dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh tersangka AUM dari beberapa instansi di Pemkab Bandung Barat," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Lima saksi, yakni Kepala Dinas Sosial Bandung Barat Sri Dustirawati, Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung Barat Syamsul Efendi, Kabid Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Bandung Barat Wewen Surwenda, dan dua PNS masing-masing Aah Wastiah dan Lukmanul Hakim. Ipi juga menginformasikan lima saksi lainnya yang tidak menghadiri panggilan penyidik pada Rabu (7/7), yaitu PNS bernama Ade Sudiana, Kepala Dinas Pariwisata Bandung Barat Heri Partomo, Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Bandung Barat Rustiyana, ibu rumah tangga Seftriani Mustofa, dan pedagang bernama Tugihadi. "Ade Sudiana tidak hadir dan konfirmasi untuk dijadwal ulang. Heri Partomo tidak hadir dan konfirmasi dengan alasan sakit," ucap Ipi. Selanjutnya, untuk saksi Rustiyana, Seftriani Mustofa, dan Tugihadi tidak mengonfirmasi terkait ketidakhadiran mereka. "KPK tetap mengimbau untuk kooperatif hadir dan tim penyidik segera melakukan penjadwalan ulang," kata Ipi. Selain Aa Umbara, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Andri Wibawa (AW) dari pihak swasta/anak Aa Umbara dan pemilik PT Jagat Dir Gantara (JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M Totoh Gunawan (MTG). Dalam konstruksi perkara disebut pada Maret 2020 karena adanya pandemi COVID-19, Pemkab Bandung Barat menganggarkan sejumlah dana untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dengan melakukan "refocusing" anggaran APBD Tahun 2020 pada Belanja Tidak Terduga (BTT). Dengan menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri (JCM) dan CV Satria Jakatamilung (SJ), Andri mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS). Sedangkan M Totoh dengan menggunakan PT JDG dan CV SSGCL mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp15,8 miliar untuk pengadaan bahan pangan Bansos JPS dan Bantuan Sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB). Dari kegiatan pengadaan tersebut, Aa Umbara diduga telah menerima uang sejumlah sekitar Rp1 miliar yang sumbernya disisihkan oleh M Totoh dari nilai harga per paket sembako yang ditempelkan stiker bergambar Aa Umbara untuk dibagikan pada masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Sementara M Totoh diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2 miliar dan Andri juga diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2,7 miliar. Selain itu, Aa Umbara juga diduga menerima gratifikasi dari berbagai dinas di Pemkab Bandung Barat dan para pihak swasta yang mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Bandung Barat sejumlah sekitar Rp1 miliar dan fakta ini masih terus akan didalami oleh tim penyidik KPK. (sws)
POPULER
