ALL CATEGORY
Wakil Ketua MPR Ajak Publik Berpikir Optimistis
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengajak publik agar terus berpikir optimistis termasuk dalam kondisi pandemi COVID-19 yang kasus hariannya kini terus meningkat. "Di tengah situasi krisis tidak ada gunanya menyebarkan mimpi buruk, menjadi negara gagal. Cara pikir pesimis justru membuat masyarakat semakin terpuruk," kata Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dalam keterangannya diterima di Jakarta Jumat. Kasus harian positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat, dan dalam kondisi seperti ini, tokoh publik seharusnya menyebarkan pesan-pesan optimistis, bukan justru membuat masyarakat semakin takut. Jazilul merespons pernyataan politikus Partai Demokrat yang menyebut Indonesia terancam menjadi failed nation kalau pemerintah gagal menangani pandemi. Menurut Jazilul, yang dibutuhkan saat ini adalah bergandengan tangan, saling dukung, bergotong royong mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi. "Lebih baik kita menebar semangat optimis, bergandengan tangan agar dapat bangkit mengatasi keadaan. Kami berharap semua pihak disiplin mematuhi protokol kesehatan. Jangan saling menyalahkan," kata Jazilul. Anggota DPR Ace Hasan Syadzily menilai sekarang saatnya bersatu melawan musuh, yaitu COVID-19. Ace menambahkan, musuh yang dihadapi saat ini tidak terlihat, namun bisa menular kepada siapapun dan dapat melumpuhkan negara manapun. Menurut Ace pandemi COVID-19 merupakan masalah semua negara. Kamis 8 Juli 2021, kasus COVID-19 di Indonesia bertambah sebanyak 38.391 sehingga total kasus menjadi 2.417.788 kasus, dan angka kematian mencapai 63.760. Di sisi lain, pemerintah terus berusaha menekan kenaikan kasus COVID-19, antara lain melalui kebijakan PPKM Darurat di Jawa-Bali hingga 20 Juli 2021. Kemudian, program vaksinasi untuk menciptakan kekebalan kelompok terus berjalan. Melihat angka-angka itu, menurut Ace akan lebih bijak kalau semua kalangan bekerja, berkontribusi dalam penanganan krisis akibat COVID-19. Ada banyak orang yang membutuhkan bantuan. "Tidak tepat rasanya kita bicara failed nation di saat semua pihak sedang berjibaku, bekerja keras. Korban terpapar COVID-19 sedang bertahan hidup, baik yang dirawat di fasilitas layanan kesehatan maupun isolasi mandiri," kata Ace. Ace menjelaskan, pemerintah sedang berusaha untuk terus menerus melakukan program vaksinasi. Vaksinnya pun bukan hanya satu jenis saja, tetapi juga vaksin jenis lainnya, hal itu dilakukan dalam rangka mewujudkan kekebalan komunitas. Anggota DPR Luqman Hakim menilai kekhawatiran Politikus Demokrat Ibas berlebihan. "Saya sama sekali tidak melihat tanda-tanda Indonesia sedang mengarah ke negara gagal. Bahwa dalam penanganan pandemi COVID-19 ada kekurangan di sana-sini, itu masih wajar," kata Luqman. Luqman menilai pemerintah terbuka dengan kritik untuk menyempurnakan penanganan COVID-19. Buktinya, setelah desakan dari banyak pihak agar Pulau Jawa di-lockdown, pemerintah menetapkan kebijakan PPKM darurat. Menurut Luqman, yang diperlukan adalah kerja sama, kekompakan, saling mengingatkan agar dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing, membuat langkah menangani COVID-19. "Saling menyalahkan, bukanlah solusi," ucapnya. Sedangkan anggota DPR Arteria Dahlan menilai harus ada kebersamaan dan kerja kolektif antara pemerintah dengan rakyat untuk satu padu dan satu cara pandang menangani pandemi COVID-19. "Pastinya pemerintah saat ini telah bekerja sangat baik dan semaksimal mungkin, terus berbenah menuju kesempurnaan pelayanan," kata Arteria. (sws)
Ma'ruf Amin Minta Ulama Jaga Umat dari Penyebaran Hoaks
Jakarta, FNN - Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, meminta ulama menjaga umat dari bahaya hoaks, baik dalam menyebarkan maupun menerima berita bohong tersebut. "Kyai, ulama rabbaniyyin yang awas-awas itulah yang kita butuhkan, yang diperlukan sekarang. Allah memerintahkan kepada kita agar mengajak masyarakat supaya cermat untuk memilah, harus tabayyun dulu," kata dia, dalam keterangannya yang diterima Jumat. Hal itu dia katakan saat beraudiensi secara virtual dengan Jamiyyah Ahlith Thoriqoh Al-Mu’tabaroh An-Nahdliyah melalui konferensi video dari rumah dinasnya di Jakarta, Kamis (8/7). Ia mengimbau para ulama ikut menyaring informasi yang saat ini banyak beredar di media sosial. Informasi bohong dan belum terkonfirmasi kebenarannya dapat menimbulkan fitnah dan adu domba, sehingga masyarakat menjadi bingung karena terdapat disinformasi. "Banyak orang memanfaatkan kebingungan masyarakat untuk menyesatkan mereka, bikin mereka sesat, bikin mereka ragu, bikin ketidakpercayaan dan konflik. Ini penting perannya dalam membangun manusia yang unggul," jelasnya. Ia juga menyampaikan agar para ulama ikut mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia, melalui displin menerapkan protokol kesehatan dan melaksanakan vaksinasi. Menjaga diri dan umat dari pandemi menjadi kewajiban semua masyarakat dalam rangka menjaga umat atau himayatul ummah dan menjaga jiwa atau hifdzun nafs. "Bahaya Covid-19 ini sudah sangat diyakini, bukan saja di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Padahal menurut para ulama, menangkal dan menjaga diri dari bahaya itu termasuk sesuatu yang diwajibkan," ujar dia. (sws)
Basarnas Palangka Raya Dapat Alokasi Penerimaan CPNS 41 Orang
Palangka Raya, FNN - Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan/ Basarnas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Muhamad Hariyadi, mengatakan pihaknya pada tahun 2021 ini mendapatkan alokasi penerimaaan CPNS sebanyak 41 orang. "Untuk itu kami minta masyarakat benar-benar mempersiapkan diri agar mampu memaksimalkan peluang ini untuk bergabung bersama Basarnas," katanya di Palangka Raya, Kamis. Formasi yang tersedia tersebut, terdiri dari jabatan rescuer pemula dengan pendidikan SMA/SMK sederajat. Selanjutnya formasi jabatan perawat terampil, analis BMN, analis keuangan, serta penata laporan keuangan. "Kemudian formasi penyusun rencana kegiatan dan anggaran, masinis kapal, juru mudi dan beberapa lainnya dengan pendidikan Strata I maupun Diploma III," kata dia. Diketahui Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi mengumumkan pendaftaran seleksi CPNS 2021, serta dibuka mulai 30 Juni 2021 lalu hingga 21 Juli 2021. Secara keseluruhan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membuka sebanyak 350 formasi untuk seleksi CPNS 2021. Formasi seleksi CPNS Basarnas 2021 terbuka baik untuk lulusan S1, D3 maupun SMA/SMK sederajat. Lebih lanjut Hariyadi memaparkan, seleksi CPNS kali ini, Palangka Raya terpilih bersama 11 provinsi lainnya sebagai tempat pelaksanaan seleksi. "Harapannya semoga putra-putri terbaik yang ada di Kalimantan Tengah dapat turut serta mengikuti seleksi penerimaan CPNS Basarnas 2021 ini," ungkapnya. Adapun tahapan penerimaan, meliputi seleksi administrasi, kemudian CAT, serta untuk formasi tenaga rescuer dan ABK atau awak kapal akan ada tes fisik, jasmani dan kesehatan. Terkait pelaksanaan CAT pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak perwakilan BKN regional setempat, sehingga tinggal menyesuaikan waktu pelaksanaan. Untuk jadwal dan persyaratan pendaftaran CPNS Basarnas 2021 dapat diunduh melalui situs web Basarnas https://bit.ly/CPNSBasarnas2021, atau dapat dilihat di media sosial Instagram @sar_nasional atau @basarnas_palangkaraya. Jika masyarakat memerlukan penjelasan dapat langsung datang ke Kantor Pencarian dan Pertolongan/Basarnas Palangka Raya di Jalan Tjilik Riwut Km 6,5, Jalan Tangkuhis No.70 Kelurahan Bukit Tunggal. (sws)
Sebagian Daerah Berpotensi Hadapi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang
Jakarta, FNN - Sebagian daerah di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan pada Jumat berpotensi menghadapi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang menurut prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Menurut siaran informasi di laman resmi BMKG, potensi pertumbuhan awan hujan meningkat di sekitar sirkulasi siklonik di perairan utara Kalimantan dan Samudera Hindia barat Sumatera yang membentuk daerah pertemuan angin atau konfluensi. Peningkatan pertumbuhan awan hujan juga berpotensi terjadi di daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di Aceh, dari Sumatera Utara hingga Selat Malaka, Semenanjung Malaysia, dari Sumatera Selatan hingga Sumatera Barat, Lampung, dari Nusa Tenggara Timur hingga Jawa Timur, utara Kalimantan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dari Laut Maluku hingga Gorontalo, serta Papua Barat dan Papua. Dengan kondisi yang demikian, menurut BMKG, hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Hujan lebat disertai kilat/petir serta angin kencang juga berpeluang terjadi di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan wilayah Riau, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat berpotensi menghadapi hujan dengan intensitas yang lebih ringan. BMKG menyampaikan peringatan mengenai potensi bencana banjir akibat hujan lebat di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. (mth)
RSUD Wates Mengharapkan Kemudahan Klaim Biaya Penanganan COVID-19
Kulon Progo, FNN - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berharap Kementerian Kesehatan mempermudah syarat pengajuan klaim biaya penanganan pasien COVID-19. Direktur RSUD Wates Lies Indriyati di Kulon Progo, Jumat, mengatakan bahwa saat ini persyaratan klaim biaya penanganan pasien COVID-19 sangat banyak dan rumit. "Kalau biaya penanganan pasien terkonfirmasi COVID-19 mau dijamin, dan kami tidak akan merekayasa data pasien COVID-19. Kami berharap klaim dipermudah, sehingga kami bisa lancar semua, dan tidak menjadi beban kami yang harus melayani dan harus mengurus berkas klaim secara detail dan rumit," kata Lies. Ia juga mengeluhkan penggunaan aplikasi pengajuan klaim Kementerian Kesehatan, E-claim. Menurut dia, proses pengunggahan dokumen dan pemasukan data di aplikasi itu lambat sedangkan waktu pengajuan klaim dibatasi 14 hari kerja. "Yang mengunggah data klaim bersamaan dari selurun rumah sakit di Indonesia, sehingga membutuhkan waktu lama, sehingga kami berupaya mengunggah data lebih cepat, tidak bisa cepat," katanya. "Kami berharap Kementerian Kesehatan juga memperbaharui aplikasi yang digunakan untuk klaim penanganan pasien COVID-19," ia menambahkan. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Wates Ananta Kogam Dwi Korawan mengatakan bahwa pada tahun 2021 rumah sakit menyampaikan pengajuan awal klaim ke Kementerian Kesehatan senilai Rp12,2 miliar. BPJS Kesehatan, ia melanjutkan, menilai klaim biaya yang layak Rp6,5 miliar dan yang masih bermasalah Rp2,4 miliar. "Kami sudah memberikan pelayanan terbaik, namun klaim ke Kementerian Kesehatan dan BPJS cukup sulit," katanya. (mth)
Presiden La Liga: Barca Harus Jual Pemain Bila Ingin Pertahankan Messi
Jakarta, FNN - Presiden La Liga Javier Tebas mengatakan bahwa Barcelona harus menjual pemain atau pangkas pengeluaran gaji mereka bila ingin mempertahankan Lionel Messi dan mematuhi aturan finansial liga. Tebas menambahkan bahwa klub tidak akan diberikan keringanan hukuman bila tidak bisa mematuhi aturan kontrol keuangan liga yang ketat. Kontrak Messi sendiri bersama Barcelona telah habis akhir bulan lalu dan saat ini berstatus bebas transfer karena klub Katalunya tersebut belum menawarinya kontrak baru karena terkendala masalah finansial. Presiden Barcelona, Joan Laporta mengatakan bulan lalu bahwa Messi ingin bertahan di klub, tetapi kontrak barunya masih tertunda oleh peraturan Financial Fair Play liga. Menurut laporan media-media Spanyol, La Liga dapat melonggarkan aturan untuk memungkinkan peraih Ballon d'Or enam kali itu tetap di Camp Nou. Namun, Tebas menegaskan bahwa hal tersebut tidak ada akan terjadi. "Aturannya adalah apa adanya dan semua orang harus mematuhinya, dari Barcelona hingga (tim divisi dua) Alcorcon," katanya kepada media Spanyol La Sexta yang dikutip Reuters pada Jumat (09/7). Pemain berusia 34 tahun tersebut saat ini sedang bersama timnas Argentina dan pada Sabtu akan bermain melawan tuan rumah Brasil di final Copa America 2021. Messi berharap untuk memenangkan trofi besar pertamanya dengan timnas Argentina. Namun, masa depannya di klub masih perlu diselesaikan dengan musim 2021-22 La Liga akan dimulai lima pekan lagi. Menurut Tebas, satu-satunya cara Barcelona untuk mempertahankan kapten mereka adalah menjual lebih banyak pemain. Pada bursa transfer ini, Blaugrana telah menjual bek kiri Junior Firpo ke Leeds United, pemain timnas Amerika Serikat Konrad de la Fuente ke Olympique de Marseille dan bek Jean-Claire Todibo ke Nice. (mth)
Kenangan Harmoko Yang Selalu Bela Wartawan
by Zainal Bintang Jakarta FNN - Harmoko, mantan Menteri Penerangan yang fenomenal di era pemerintahan Soeharto berpulang ke rahmatullah Minggu malam (04/07/21) di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat dalam usia 82 tahun. Jenazah Harmoko telah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Senin siang (05/07/21) dengan protokol kesehatan yang ketat. "Pemulasaraan jenazah secara Covid-19," ujar Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Letnan Jenderal TNI Albertus Budi Sulistya. Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate mewakili pemerintah melepas almarhum Harnoko ke tempat peristirahatan terakhir. Pertama kali saya mengenal Harmoko ketika berlangsung Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) “Integrasi” ke XV di Tretes, Malang Jawa Timur, dari 30 November – 1 Desember 1973. Saya di PWI BM Diah menghadiri kongres bersama almarhum Rahman Arge dari PWI Rosihan Anwar yang berusia 38 tahun besama-sama dengan beberapa wartawan senior lainnya sebagai delegasi PWI Sulawesi Selatan. Umur saya 27 tahun. Disebut PWI “Integrasi” karena kongres itu bertujuan menyatukan kepengurusan PWI BM Diah dan PWI Rosihan Anwar. Harmoko terpilih menjadi Ketua Umum PWI dengan diembel-embeli istilah “Dewan Pelaksana”, didampingi Brigjen TNI AD (Pur) Sunardi DM sebagai Sekertaris Umum. Sunardi dikenal sebagai penulis serial cerita wayang dan Pemimpin Redaksi koran Berita Yudha milik Angkatan Darat. Perhelatan di Tretes itu sengaja diadakan untuk mengakhiri dualisme dalam tubuh PWI. Sekaligus sebagai jalan tengah memotong kelanjutan perseteruan dua kubu dedengkot PWI Pusat. Itulah ekses Kongres PWI ke XIV di Palembang 14-19 Oktober 1970. Ketika terpilih di Tretes, Harmoko berusia 34 tahun. Dia adalah Ketua PWI Jaya pendukung PWI Rosihan. Delegasi Sulawesi Selatan, salah satu yang paling nyaring menyuarakan nama Harmoko sebagai calon Ketua Umum untuk mendorong regenerasi di tubuh PWI. Adapun BM Diah (56) dan Rosihan Anwar (51) akhirnya disatukan di dalam wadah jabatan yang juga baru diciptakan yang disebut “Dewan Pembina”. Tempat untuk “penampungan” wartawan senior dan pemimpin redaksi. Termasuk Jacob Oetama (Kompas) dan H.G. Rorimpandey (Sinar Harapan) untuk menyebut nama beberapa tokoh pers. Sejak 1974 saya hijrah ke Jakarta menjadi wartawan kebudayaan Harian Angkatan Bersenjata (media resmi Hankam). Menulis khusus resensi pementasan acara kesenian dan kebudayaan di TIM (Taman Ismail Marzuki) dan film Indonesia produksi baru. Pada tahun 1979 ketika saya memproses rekomendasi untuk menjadi Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Mingguan Barata di Jakarta. Ternyata diharuskan melakukan mutasi domisili dari PWI Sulawesi Selatan di Makassar untuk menjadi anggota PWI Jaya. Waktu itu Ketua PWI Jaya Zulharman Said, wartawan kawakan yang sangat tegas tapi baik hati. Dia menganjurkan saya menemui Harmoko, Ketua Umum PWI Pusat di rumahnya untuk meminta tanda tangan rekomendasi persetujuan mutasi. Beberapa tahun kemudian sesudahnya saya menjadi pengurus PWI Jaya dua periode. Bidang Kesra (1987) lalu bidang Hukum (1991). Didampingi adik saya Ilham Bintang, hari itu juga saya meluncur ke rumah Harmoko. Waktu itu sore menjelang magrib di kawasan Rawamangun. Saya menunggu di ruang tamu sampai dia keluar menemui saya. Spontan dia memberi dukungan untuk pindah ke Jakarta. Tidak lupa dititipi beberapa “pesan khusus”. Rekomendasi tersebut ditanda tanganinya saat itu juga. Sebagai wartawan terlihat dia “anti birokrasi” yang ribet. Gerak cepat, itulah Harmoko. Saya lebih merasakannya sebagai simpati dan solidaritas kepada nasib sesama wartawan. Menteri Penerangan waktu itu adalah Letjen TNI AD Ali Moertopo yang terkenal dengan “Opsus”nya (Operasi Khusus). Ali Moertopo sangat terbantu oleh kelincahan dan kreatifitas Harmoko merebut hati teman-teman wartawan. Tua dan muda. Kepemimpinannya yang supel dan kekeluargaan berhasil menumbuhkan soliditas dan simpati wartawan di seluruh Indonesia kepadanya. Di era kepemimpinannya, Harmoko menggagas tradisi nasional pertemuan rutin tahunan insan pers seluruh Indonesia di Jakarta. Disebut “Pertemuan Akbar Pemimpin Redaksi dan Pengurus PWI Seluruh Indonesia” selama kurang lebih 5 hari. Acara diisi dengan ceramah secara bergantian menteri strategis di era Soeharto. Dan berujung pada pertemuan bincang-bincang santai dengan Presiden Soeharto di Istana Negara sambil melaporkan hasilnya. Kesuksesan beberapa kali “pertemuan akbar” itu, mengukuhkan anggapan Soeharto bahwa Harmoko bisa “menguasai” insan pers. Harmoko kemudian mendapat kado istimewa. Dia berhasil menarik simpati dan kepercayaan Soeharto. Diangkat menjadi (Menpen) Menteri Penerangan menggantikan Ali Moertopo pada Kabinet Pembangunan IV (1983 -1988) dan berlanjut pada Kabinet Pembangunan V (1988 -1993). Harmoko masih berlanjut sebagai Menpen pada Kabinet Pembangunan VI (1993 – 1998). Namun, pada 6 Juni 1997, mendadak Harmoko digantikan oleh Jenderal R. Hartono (waktu itu adalah KASAD) sebagai Menpen. Harmoko adalah sipil pertama yang terpilih sebagai Ketua Umum Golkar (1993 – 1998) menggantikan Letjen. TNI AD (Pur) Wahono. Lalu menjadi Ketua DPR/MPR RI (1997 – 1998). Kiprah Harmoko yang melegenda secara politis adalah ketika mendukung Soeharto sebagai presiden tujuh periode, sekaligus “nekat” memintanya turun, setelah menjabat kurang lebih 70 hari lamanya (11 Maret 1998 – 21 Mei 1998), dan digantikan oleh BJ. Habibie, yang semula Wakil Presiden. Sebagai pengganti Harmoko menjabat selaku Ketua Pelaksana Tugas Ketua Umum PWI Pusat, dipercayakan kepada Atang Ruswita (11 Maret 1983 sampai November 1983), sampai tiba pada Kongres PWI XVII berikutnya di Manado (14-16 November 1983) yang memilih Zulharman Said sebagai Ketua Umum dan Atang Ruswita sebagai Sekjen. Zulharman Said dikenal sebagai “soulmate”nya Harmoko. Tetapi, setelah “pertemuan akbar” berlangsung dua atau tiga kali di era Harmoko sebagai Menpen, tradisi itu kemudian dihentikan. Entah apa sebabnya? Namun di era Harmokolah dikeluarkan Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1984 yang mengharuskan semua perusahaan penerbitan pers (surat kabar) berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas) sebagai persyaratan memperoleh SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) sebagai pengganti SIT (Surat Izin Terbit) yang lama. Dengan badan hukum PT, penerbit diwajibkan memberi saham 20% kepada wartawan dan karyawan pers. Bertujuan sebagai jaminan hidup wartawan dan karyawan pers jika korannya kena “breidel”. Sebelumnya penerbit kebanyakan Yayasan atau Firma berbasis SIT dari Departemen Penerangan, dilengkapi SIC (Surat Izin Cetak) dari Laksusda/Kopkamtibda). Pada masa itu wartawan dan karyawan pers bukan pemegang saham. Kalau medianya kena “breidel” wartawan dan karyawan gigit jari. Ini membuktikan di dalam diri Harmoko mengalir darah wartawan. Keberpihakannya itu jelas. Keunggulan almarhum Harmoko yang lain adalah sanggup hafal satu persatu nama Pemimpin Redaksi dan Ketua PWI Seluruh Indonesia. Surat kabar yang boleh terbit di seluruh Indonesia ketika itu ada 250-an izin. Termasuk koran saya. Nah, Harmoko mampu menyebut satu persatu nama setiap kali bertemu wartawan ketika berlangsung acara rutin “pertemuan akbar”. Hal ini tentu didukung latar belakangnya sebagai dalang yang mewajibkannya menghafal satu persatu nama wayang kulit yang dipegangnya. Karena muka wayang kulit itu nyaris serupa semua. Apalagi selalu dimiring-miringkan. Di era Harmoko pula ada budaya “sensor” telpon. Itulah “budaya” pejabat Deppen untuk menegur pemimpin redaksi soal pemberitaan yang menimbulkan reaksi. Menurut Harmoko, cara ini untuk mencegah benturan fisik langsung antara pekerja media dengan mereka yang merasa dirugikan. Namun SIUPP dan budaya “sensor” telpon itu mendapat kritikan keras dari aktifis penggiat demokrasi. Dianggap sebagai “senjata” pencabut nyawa surat kabar yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Saya punya pengalaman yang menarik dengan Harmoko. Koran saya berkali-kali kena tegur keras pejabat Deppen karena dianggap “offside”. Hasil rapat petinggi Deppen memutuskan SIUPP tidak akan diberikan kepada koran saya. Padahal persyaratan administrasinya sudah dipenuhi. Anehnya, toh masih dibiarkan terbit. Ternyata Harmokolah yang “membela” supaya tidak langsung dieksekusi. Kepada petinggi Deppen dalam sidang “pengadilan” media (menurut saya kebanyakan pejabatnya aparat intelijen) Harmoko berargumentasi bahwa perlu dibina dulu enam bulan. Alasannya, karena pemimpin redaksinya masih muda, oplahnya tidak banyak, beritanya tidak akan ada pengaruh di publik. Akhirnya diputuskan, sementara diberikan semacam “amnesti“ dengan masa “pembinaan” selama enam bulan. Untuk memberi kesempatan supaya bisa insyaf! Seingat saya, “amnesti” per enam bulan itu malah sempat diberikan dua atau tiga kali. Namun seiring jalannya waktu, sampai lengsernya Soeharto pada bulan Mei 1998 itu, eksekusi atas koran saya tidak pernah dilaksanakan. Menjadilah Barata Minggu koran yang terbit terus meskipun tanpa SIUPP sampai berakhirnya rezim SIUPP pemerintah Orde Baru di tangan pemerintahan reformasi. Bagi saya pribadi, inilah jasa besar Harmoko yang saya tidak bisa dilupakan. Harmoko seorang yang berjiwa pemimpin dan humanis. Terakhir, tanpa sengaja saya bertemu Harmoko kalau tidak salah ingat pada tahun 2013 di Makassar dalam acara ulang tahun Harian Fajar. Terjadi “reuni”an bersama senior – senior, seperti bung Rahman Arge (almarhum – meninggal Agustus 2015 dalam usia 80 tahun) dan Bung Ramiz Parenrengi (almarhum- meninggal Juni 2015 dalam usia 77 tahun). Pada ulang tahun Harian Fajat itu, hadir juga bung Alwi Hamu selaku pemimpin Harian Fajar. Harmoko datang memakai kursi roda, digandeng seorang pendamping. Kesehatannya memang terlihat terganggu. Namun, kami-kami masih bisa dikenalnya. Meskipun dengan susah payah. Masih bisa bercanda dengan humor-humor dalam bahasa Makassar. Yang masih diingatnya. Selamat jalan Bung Harmoko. Selamat beristirahat di tempat yang tenang. Semoga engkau mendapat tempat yang layak dan seindah-indahnya di sisi-Nya. Kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan oleh-Nya. Amin ya robbal alamin. Innalillahi Wainna Ilaihi Rajiun. Penulis adalah Wartawan Senior dan Pemerhati Sosial Budaya.
Sahroni Tidak Sepakat RS Khusus bagi Pejabat Negara Dibangun
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, tidak sepakat dengan wacana yang disampaikan politisi PAN, Rosaline Rumaseuw, yang meminta pemerintah untuk membuat rumah sakit khusus bagi para pejabat negara. Menurut Sahroni, saat ini ketika kondisi susah, siapapun memiliki hak pelayanan kesehatan yang sama. "Saya tidak setuju dengan usulan RS untuk pejabat. Di situasi seperti sekarang, semua sama saja, tidak perlu adanya perlakuan istimewa kepada siapapun, apalagi sampai usul ada rumah sakit khusus pejabat segala," kata Sahroni, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Ia menilai pejabat negara justru yang harus bekerja keras memikirkan agar bagaimana kondisi rumah sakit bisa normal lagi, bukan minta dikhususkan. Menurut dia, dalam kondisi darurat seperti sekarang, semua lapisan masyarakat sedang berada dalam kondisi yang susah, karena itu usulan terkait perlunya rumah sakit khusus pejabat tidak diperlukan. "Kondisi darurat seperti sekarang ini, semua pasien sama saja, yang punya duit saja susah mau masuk rumah sakit. Jadi tidak perlu ada rumah sakit khusus pejabat segala, semua lagi sama-sama susah," ujarnya. Sebelumnya, Wakil Sekjen DPP PAN, Rosaline Rumaseuw, dalam webinar mengusulkan pemerintah membuat rumah sakit khusus bagi para pejabat negara. Menurut dia, saat ini banyak pejabat negara yang sulit mendapatkan rumah sakit, sehingga pemerintah harusnya menyediakan fasilitas kesehatan bagi para pejabat. (mth)
Gunung Merapi Enam Kali Meluncurkan Awan Panas Guguran
Jogjakarta, FNN - Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Jogjakarta dan Jawa Tengah meluncurkan enam kali awan panas guguran dengan jarak luncur paling jauh 1.500 meter ke arah barat daya dan tenggara pada Kamis. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Hanik Humaida melalui keterangan resminya di Jogjakarta, Kamis, menyebutkan selama periode pengamatan pertama, awan panas guguran terjadi pada pukul 05.12, 05.33, dan 05.46 WIB dengan jarak luncur maksimum 1.000 meter ke arah barat daya. "Awan panas guguran tercatat di seismograf dengan amplitudo maksimum 35 mm dan durasi maksimum 100 detik," kata dia. Awan panas guguran kembali terpantau keluar dari Merapi pada pukul 06.15, 09.38, dan 09.55 WIB dengan jarak luncur maksimum 1.500 meter ke arah tenggara, amplitudo maksimum 60 mm, serta durasi 127 detik. Pada saat terjadi awan panas guguran ini, angin bertiup lemah hingga sedang ke arah timur dan barat. Selama periode pengamatan pukul 06:00-12:00 WIB, BPPTKG juga mencatat tiga kali gempa awan panas guguran dengan amplitudo 40-60 mm selama 95-127 detik, 96 kali gempa guguran dengan amplitudo 3-30 mm selama 7-161 detik, empat kali gempa hembusan dengan amplitudo 2-6 mm selama 13-18 detik. Berikutnya satu kali gempa frekuensi rendah dengan amplitudo enam milimeter selama 11 detik, 42 kali gempa fase banyak dengan amplitudo 2-12 mm selama 4-11 detik, serta 15 kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 35-75 mm selama 9-24 detik. Hingga saat ini BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga. Guguran lava dan awan panas Gunung Merapi diperkirakan berdampak pada wilayah dalam sektor selatan-barat daya yang meliputi Sungai Kuning, Boyong, Bedog, Krasak, Bebeng, dan Putih. Apabila gunung api itu meletus, lontaran material vulkaniknya dapat menjangkau radius tiga kilometer dari puncak gunung. (mth)
Core: Kinerja Manufaktur Peluang Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen
Jakarta, FNN- Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet meminta pemerintah untuk mendorong kinerja industri manufaktur dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. “Strategi mencapai pertumbuhan ekonomi untuk bisa tumbuh di atas 5 persen perlu dijalankan pemerintah. Mendorong kinerja industri manufaktur menjadi hal yang tidak bisa ditawar,” katanya kepada Antara di Jakarta, Kamis. Yusuf menyatakan beberapa upaya dapat dilakukan agar kinerja industri manufaktur mencetak tren positif seperti melakukan reformasi struktural untuk sektor ini. Kemudian menyiapkan kebijakan industri dari hulu sampai hilir, memberi dukungan investasi dan pembiayaan, hingga membentuk kebijakan fiskal yang difokuskan pada sektor ini. Tak hanya itu, ia menuturkan pemerintah juga harus merencanakan upaya jangka panjang yakni menyiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) mengingat Indonesia memiliki bonus demografi. “Bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia saat ini perlu di selaraskan dengan upaya penciptaan lapangan kerja,” ujarnya. Menurutnya, peningkatan skill dan kapasitas SDM tersebut juga sekaligus mendorong Indonesia untuk bisa kembali menjadi upper middle income country bahkan high income country di masa mendatang. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan mengingat Bank Dunia dalam laporan World Bank Country Classifications by Income Level: 2021-2022 menunjukkan pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pendapatan per kapita di Indonesia. Pendapatan per kapita turun dari 4.050 dolar AS pada 2019 menjadi 3.870 dolar AS pada 2020 sehingga membuat Indonesia kembali masuk pada kategori negara berpendapatan menengah bawah atau lower middle income country. “Paling penting tentu mengembalikan track pertumbuhan ekonomi setidaknya seperti sebelum terjadinya pandemi,” tegas Yusuf. (mth)
POPULER
