ALL CATEGORY
Menaker Minta Pekerja Komorbid dan Ibu Hamil WFH Saat PPKM Darurat
Jakarta, FNN - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta perusahaan untuk mengizinkan pekerja yang memiliki kormobid, ibu hamil, atau menyusui, agar mereka dapat bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH). "Saya kira ini demi dan atas nama kemanusiaan agar mereka diberi kesempatan kerja dari rumah," kata Menaker, Ida Fauziyah, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu. Ida juga meminta pekerja yang menggunakan fasilitas kendaraan umum supaya menggunakan masker rangkap atau double masking agar bisa lebih terlindungi dari COVID-19 varian baru seperti Delta. Selanjutnya, ia meminta para pengusaha agar segera memastikan kejelasan terkait kategori jenis usahanya, dengan cara mengkonsultasikan kepada Dinas Perindustrian atau Satgas Penanganan COVID-19 setempat. Sehingga dapat dipastikan usahanya masuk pada sektor esensial, non-esensial, atau kritikal. "Ini dimaksudkan agar pencegahan dan penanganan COVID-19 di perusahaan sesuai dengan peraturan yang ada, khususnya selama masa PPKM Darurat," jelasnya. Tak hanya itu, Menaker Ida juga meminta perusahaan yang berada di Jawa dan Bali agar melakukan tes COVID-19 secara berkala untuk para pekerjanya dengan metode sampling. Hal tersebut guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada masa PPKM Darurat. Misalnya bila positivity rate-nya (rasio positif COVID-19) mencapai 10 persen, maka proses kerja seharusnya dihentikan. Sementara jika positive rate di atas 5 persen, maka yang harus dilakukan pihak perusahaan adalah dengan memperketat protokol kesehatan. “Selanjutnya bila positive rate di bawah 5 persen, meskipun masih normal, namun tetap harus waspada dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," kata Menaker Ida. Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badang Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya melihat sebagian besar institusi masih kurang dalam menaati penggunaan masker, mencuci tangan, fasilitas hindari kerumunan, dan pelaksanaan Worf From Office (WFO), serta Work From Home (WFH). "Jadi kami memerlukan dukungan dari sektor ketenagakerjaan untuk selalu mengingatkan semua pelaku usaha, Disnaker untuk tetap mematuhi protokol kesehatan," ujar Raditya. Dalam upaya pelaksanaan Posko di daerah berjalan baik dan terkendali, BNPB meminta dukungan Disnaker yang memiliki kewenangan pengaturan ketenagakerjaan mampu mendorong seluruh masyarakat, khususnya yang tergabung dalam kegiatan ketenagakerjaan bisa melaksanakan prokes sebaik-baiknya. Ketua Umum KADIN, Arsjad Rasjid, menyatakan sangat mendukung seluruh program pemerintah dalam mengatasi COCID-19. Bagi Arsjad, fokus dalam penanganan kesehatan sangatlah penting. "Kami percaya sekali bahwa untuk memulihkan ekonomi, kita harus membangkitkan kesehatan terlebih dahulu Namun, Arsjad meminta kepada pemerintah agar izin operasional industri padat karya tetap dipertahankan. Menurutnya, walau pun roda ekonomi berjalan dengan lambat, itu masih lebih baik daripada sama sekali tidak berjalan. Tak lupa industri padat karya dalam beroperasi harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kabid Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Harijanto menyatakan kesetujuannya atas permintaan Ketua Umum Kadin agar pemerintah mempertahankan industri padat karya. Hal itu setidaknya ia mendasarkan pada dua alasan. Pertama, Apindo tidak mempersoalkan jika terjadi pengurangan 50 pada staf produksi/pabrik dan 10 persen untuk staf office atau pelayanan administrasi perkantoran sebagaimana instruksi yang dikeluarkan Mendagri Nomor 18 Tahun 2021. Ia menekankan hal tersebut untuk mencegah kebingungan pelaku usaha yang berada di lapangan karena munculnya tafsir atas instruksi tersebut bahwa yang dimaksud 50 persen itu produksinya, bukan staf produksinya. "Karena kalau produksinya yang berkurang 50 persen, kalau berkurang sampe segitu, maka tidak berjalan sama sekali, semua pabrik bisa gulung tikar karena industri garmen, industri sepatu yang padat karya itu prosesnya ban berjalan. Jadi tidak mungkin (produksi dikurangi sampai 50 persen), dan itu sudah diketahui oleh pemerintah," kata Harijanto. Kedua, karena eksport padat karya masih diizinkan sejak awal, maka para industri eksport ini sudah membuat komitmen delivery kepada pihak pembeli di luar negeri yang keadaannya sudah normal, seperti Amerika, China, dan Eropa. "Jadi delivery itu harus tetap berjalan," kata Harijanto lagi. (mth)
Harga CPO di Jambi Naik Rp860 per Kilogram
Jambi, FNN - Harga crude palm oil (CPO) di Jambi pada periode 9-15 Juli 2021, mengalami kenaikkan signifikan sebesar Rp860 kilogram atau dari Rp8.882 per kilogram menjadi Rp9.742 per kilogram, begitu juga dengan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawitnya dan inti sawit. Hasil yang ditetapkan tim perumus harga TBS dan inti sawit juga naik yakni inti sawit di periode kali naik Rp198 per kilogram atau dari Rp5.694 per kilogram menjadi Rp5.792 per kilogram sedangkan TBS naik Rp119/Kg dari Rp1.622 menjadi Rp1.741 per kilogram, kata Panitia Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi, Putri Rainun, yang diterima Sabtu. Untuk harga CPO, inti sawit dan TBS sawit beberapa peridode terakhir ini terus mengalami kenaikan pada beberapa waktu periode lalu berdasarkan hasil keputusan dari kesepakatan tim perumus harga CPO di Jambi bersama para petani, perusahaan perkebunan sawit serta pihak terkait. Berikut selengkapnya, harga TBS untuk usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp1.741 per kilogram, usia tanam 4 tahun Rp1.848 per kilogram, usia tanam 5 tahun Rp1.934 per kilogram, usia tanam 6 tahun Rp2.015 per kilogram, dan usia tanam 7 tahun Rp2.066 per kilogram. Kemudian untuk usia tanam 8 tahun senilai Rp2.109 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp2.151 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp2.216 per kilogram, usia 21 hingga 24 tahun Rp2.147 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp2.046 per kilogram. Penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit merupakan kesepakatan tim perumus dalam satu rapat dihadiri para pengusaha, koperasi, dan kelompok tani sawit setempat dan berdasarkan Peraturan menteri pertanian dan peraturan gubernur. (mth)
AS, Kolombia Kirim Agen ke Haiti Bantu Selidiki Pembunuhan Presiden
Bogota, FNN - Amerika Serikat dan Kolombia mengatakan pada Jumat bahwa mereka akan mengirim penegak hukum dan pejabat intelijen untuk membantu Haiti setelah sejumlah warga negara mereka ditangkap karena pembunuhan brutal terhadap Presiden Jovenel Moise. Pembunuhan Moise oleh sekelompok pria bersenjata pada dini hari Rabu pagi di rumahnya di Port-au-Prince membawa Haiti lebih dalam ke dalam krisis politik yang dapat memperburuk kelaparan, kekerasan geng, dan wabah COVID-19. Polisi di Haiti mengatakan pembunuhan itu dilakukan oleh unit komando yang terdiri dari 26 tentara bayaran Kolombia dan 2 tentara bayaran Haiti-Amerika. Kedua warga Amerika Haiti itu diidentifikasi sebagai James Solages, 35, dan Joseph Vincent, 55, keduanya dari Florida. Tujuh belas orang ditangkap - termasuk Solages dan Vincent - setelah baku tembak dengan pihak berwenang Haiti di Petionville, pinggiran bukit di ibu kota Port-au-Prince, tempat Moise tinggal. Tiga lainnya tewas dan delapan masih buron, menurut polisi Haiti. Pihak berwenang sedang memburu dalang operasi tersebut, kata mereka. Seorang hakim yang menyelidiki kasus tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa Moise ditemukan terbaring telentang di lantai kamar tidurnya, dengan 12 luka tembak dan mata kirinya didorong masuk. Pintu depan kediaman tertutup lubang peluru dan telah dibuka paksa, sementara kamar lain digeledah. "Tubuhnya penuh dengan peluru," kata hakim pengadilan Petionville, Carl Henry Destin. "Ada banyak darah di sekitar mayat dan di tangga." Amerika Serikat pada Kamis berjanji untuk mengirim pejabat senior dari Biro Investigasi Federal (FBI) dan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) ke Haiti sesegera mungkin untuk menilai situasi dan melihat cara terbaik yang dapat mereka bantu, kata Gedung Putih. Dua sumber penegak hukum AS, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas penyelidikan aktif, mengatakan bahwa badan-badan tersebut sedang menyelidiki hubungan AS dengan pembunuhan itu. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan: "Kami mengetahui penangkapan dua warga AS di Haiti dan sedang memantau situasi dengan cermat. Karena pertimbangan privasi, kami tidak memiliki komentar lebih lanjut." Kepala direktorat intelijen nasional Kolombia dan direktur intelijen polisi nasional juga akan melakukan perjalanan ke Haiti bersama Interpol untuk membantu penyelidikan, kata Presiden Kolombia Ivan Duque, Jumat. "Kami menawarkan semua bantuan yang mungkin untuk menemukan kebenaran tentang materi dan pelaku intelektual pembunuhan itu," tulis Duque di Twitter. Pejabat Haiti belum memberikan motif pembunuhan Moise atau menjelaskan bagaimana para pembunuh melewati detail keamanan. Dia telah menghadapi protes massa terhadap pemerintahannya sejak menjabat pada 2017 - pertama karena tuduhan korupsi dan pengelolaan ekonominya, kemudian atas cengkeramannya yang meningkat pada kekuasaan. Moise sendiri telah berbicara tentang kekuatan gelap yang bermain di balik kerusuhan: sesama politisi dan oligarki korup yang merasa usahanya untuk membersihkan kontrak pemerintah dan untuk mereformasi politik Haiti bertentangan dengan kepentingan mereka. Penyelidik di Kolombia menemukan bahwa 17 tersangka telah pensiun dari tentara Kolombia antara 2018 dan 2020, komandan angkatan bersenjata Jenderal Luis Fernando Navarro mengatakan kepada wartawan pada Jumat. Jorge Luis Vargas, direktur polisi nasional Kolombia, mengatakan penyelidikan awal menunjukkan bahwa 11 tersangka Kolombia telah melakukan perjalanan ke Haiti melalui kota resor Punta Cana di Republik Dominika, yang berbagi pulau Hispaniola dengan Haiti. Dua lainnya melakukan perjalanan melalui udara ke Panama, sebelum terbang ke ibu kota Dominika, Santo Domingo dan kemudian Port-au-Prince, kata Vargas. (mth)
Indonesia Terima Bantuan 1.000 Ventilator dari Australia
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia menerima bantuan sebanyak 1.000 alat bantu pernapasan (ventilator) yang diberikan oleh Australia. Dukungan kerja sama pemerintah Australia berupa 1.000 ventilator telah tiba jelang tengah malam pada Jumat, 9 Juli 2021, di Indonesia, demikian disampaikan dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Sabtu. Menurut pihak Kemenlu RI, dukungan dalam bentuk bantuan ventilator itu adalah wujud kerja sama dan kolaborasi yang baik antara Indonesia dan Australia sebagai negara sahabat dan mitra strategis komprehensif. Selain ventilator, Australia juga akan mengirimkan 2,5 juta dosis vaksin COVID-19, konsentrator oksigen, tabung oksigen, alat tes antigen, dan alat-alat kesehatan lainnya secara bertahap. Selain Australia, beberapa negara sahabat lainnya juga telah menawarkan dukungan kepada Indonesia dalam menangani lonjakan kasus COVID-19, yaitu Singapura, Amerika Serikat, Belanda, Jepang, Inggris, Uni Emirat Arab (UAE), India, China dan entitas internasional lainnya. Sebelumnya, sebagian dukungan kerja sama untuk penanganan pandemi dari Singapura juga telah tiba berupa ventilator, tabung oksigen, dan alat-alat kesehatan Lainnya. Selain itu, telah tiba pula sebagian konsentrator oksigen hasil pembelian dari Singapura. Kerja sama dan kolaborasi adalah kunci dalam menghadapi perkembangan kenaikan kasus infeksi dan kematian akibat COVID-19 yang terjadi di berbagai kawasan dunia akibat varian baru virus corona. (mth) Secara keseluruhan ruas Tol Pekanbaru-Padang akan ditargetkan beroperasi pada tahun 2025. (mth)
Kementerian PUPR Terus Bangun Infrastruktur Dukung Perekonomian Sumbar
Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun sejumlah infrastruktur di Sumatera Barat (Sumbar) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan konektivitas. "Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang andal di seluruh Indonesia salah satunya di Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan konektivitas baik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun sektor pariwisata," sebut siaran pers Kementerian PUPR yang diterima di Jakarta, Sabtu. Beberapa infrastruktur yang dibangun di Provinsi Sumatera Barat yaitu, revitalisasi Kawasan Nagari Seribu Rumah Gadang (SRG) di Kabupaten Solok Selatan, pembangunan Pasar Rakyat Pariaman di Kota Pariaman, dan pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin. Revitalisasi SRG, yang dilakukan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya itu merupakan tindak lanjut atas pencanangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Kota Padang pada Februari 2018 lalu. Revitalisasi kawasan rumah adat khas Minangkabau tersebut meliputi pemugaran 32 rumah gadang, penataan lansekap kawasan, pembangunan menara songket sebagai landmark serta pembangunan fasilitas-fasilitas untuk wisatawan. Revitalisasi SRG dikerjakan 475 orang dan 5 tukang tuo dengan biaya APBN 2019-2020 sebesar Rp67 miliar. Lokasi SRG berjarak 147 km dari Bandara Internasional Minangkabau dengan waktu tempuh 3,5-4 jam menggunakan transportasi darat. Selain dapat menambah daya tarik bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara, kawasan SRG diharapkan juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Solok Selatan dan sekitarnya. Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan revitalisasi Pasar Pariaman sehingga menjadi sarana perdagangan rakyat yang aman, nyaman, bersih, tertata, dan lebih estetis (tidak kumuh) di Kota Pariaman. Pembangunan pasar yang dilakukan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Barat itu dimulai pada Desember 2019 dengan anggaran senilai Rp89,7 miliar dan manajemen konstruksi (MK) senilai Rp2,8 miliar. Pasar Pariaman, yang dibangun di atas lahan seluas 5.431 meter persegi, dapat menampung 562 pedagang terdiri atas 362 kios dan los yang mampu menampung 200 pedagang. Keberadaan pasar juga menjadi layanan wisata karena lokasinya berada di pusat kegiatan kota dan dekat dengan Pantai Gandoriah. Sementara, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Sumatera Barat Ditjen Bina Marga juga tengah melaksanakan pembangunan Jalan Tol Sirip Pekanbaru-Padang Seksi Padang-Sicincin sepanjang 36,6 km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans-Sumatera. Pembangunan tol ini akan meningkatkan konektivitas antara Provinsi Sumatera Barat dengan Riau. Pembangunan Tol Padang-Sicincin dimulai pada Februari 2018 dan ditargetkan selesai serta beroperasi pada Desember 2022. Saat ini progres fisik Tol Padang-Sicincin telah mencapai 40,81 persen. Jalan Tol Padang-Pekanbaru membentang sepanjang 256 km dan terbagi menjadi enam seksi, yaitu Seksi I Padang-Sicincin, Seksi II Sicincin-Bukittinggi, Seksi III Bukittinggi-Payakumbuh, Seksi IV Payakumbuh-Pangkalan, Seksi V Pangkalan-Bangkinang, dan Seksi VI Bangkinang-Pekanbaru. (mth)
Moeldoko Ajak Masyarakat Satukan Daya dan Kekuatan Hadapi COVID-19
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak masyarakat untuk menyatukan daya dan kekuatan untuk mencari solusi menghadapi pandemi COVID-19. Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, Moeldoko meminta masyarakat tidak pesimistis dan meragukan kemampuan Indonesia untuk keluar dari krisis COVID-19. “Dalam hal apapun pesimisme tidak akan pernah membuat masalah terselesaikan. Pesimisme membuat otak kreatif kita buntu, energi kita habis tersedot,” kata Moeldoko dalam siaran pers tersebut. Moeldoko pun meminta agar semua pihak mulai melepaskan perbedaan dan kepentingan, untuk merefleksikan hal-hal yang bisa dikontribusikan kepada kemajuan bangsa ini. “Pemerintah tidak anti-kritik, namun untuk saat ini marilah sertai kritikan dengan solusi. Bantu kami berpikir dan bantu kami menyelamatkan masyarakat. Mari kita sama-sama bergerak untuk pemulihan bersama,” imbaunya. Demi menekan laju penularan virus COVID-19 di tengah masyarakat, Presiden Joko Widodo pada hari Kamis (1/7) mengumumkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di 122 kabupaten dan kota di Jawa dan Bali sejak 3 Juli hingga 20 Juli. Selama pemberlakuan PPKM Darurat aktivitas masyarakat di sektor pekerjaan, pendidikan, transportasi, wisata, dan lainnya dibatasi. Pemerintah juga akan memberlakukan sanksi kepada pelanggar peraturan PPKM Darurat sesuai bunyi UU Wabah Penyakit Menular dan UU Kekarantinaan Kesehatan. “PPKM darurat merupakan salah satu skenario pemerintah untuk menekan penyebaran. Mobilitas orang tanpa gejala atau OTG dapat dikendalikan, karena mereka yang berstatus OTG inilah yang berbahaya dalam penyebaran virus,” kata Moeldoko. Menurut dia, pemerintah telah mengupayakan penanganan pandemi dari segala lini baik dari segi realokasi anggaran, penyediaan tambahan tempat tidur bagi pasien, pengadaan oksigen, upaya percepatan vaksin, hingga tindakan tegas yang diberikan pada para pelanggar PPKM Darurat serta para penimbun obat-obatan dan oksigen. Moeldoko mengakui bahwa pengimplementasian PPKM bukan tanpa tantangan. Berdasarkan pantauan dari pemerintah, tingkat mobilitas masyarakat di masa PPKM Darurat baru berkurang 30 persen. Sedangkan PPKM Darurat baru akan dianggap berhasil jika mampu menekan mobilitas di angka 50 persen. “Oleh sebab itu pemerintah tetap akan memperketat PPKM Darurat sampai tanggal 20 Juli,” tegas Moeldoko. Moeldoko menekankan ketaatan seluruh warga menjadi kunci pemulihan dari pandemi. Dia mengajak masyarakat untuk mentaati betul PPKM Darurat. Ia mengatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk menarik rem darurat ini akan berdampak pada roda perekonomian masyarakat, namun hal tersebut adalah pilihan sulit yang harus diambil demi keselamatan masyarakat dan pemulihan bersama. “Indonesia pulih karena saya, Indonesia pulih karena kamu, dan Indonesia pulih karena kita,” kata Moeldoko. (mth)
Asosiasi: Regulasi Industri Tembakau Olahan Agar Berbasis Penelitian
Jakarta, FNN - Pemerintah diminta mulai melakukan kajian ilmiah terhadap produk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), seperti rokok elektrik dan snus, yang dipercaya dapat berkontribusi dalam menurunkan angka perokok di Indonesia. "Regulasi berbasis penelitian diperlukan untuk menentukan kebijakan bagi produk HPTL agar semua pihak mengedepankan argumen ilmiah, bukan sekedar opini," kata Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo) Paido Siahaan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Menurut Paido, kajian ilmiah terhadap HPTL untuk mengatasi masalah rokok sekaligus menekan prevalensi jumlah perokok di Indonesia. Ia menjelaskan lantaran belum adanya riset tersebut banyak opini simpang siur yang berkembang di masyarakat bahwa produk HPTL lebih berbahaya dibandingkan rokok. "Dengan adanya riset, publik diharapkan mendapatkan informasi yang komprehensif. Karena sudah masuk ranah sains, kami mendorong para peneliti untuk menganalisis dan menyajikan hasil analisis mereka terhadap isu ini," ujarnya. Untuk itu, tambah Paido, asosiasi tetap menyerahkan sepenuhnya soal usulan pentingnya kajian ilmiah yang dimaksud, karena pihaknya hanya ingin memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengurangi dampak pemakaian tembakau yang dibakar bagi sekitar 60 juta perokok di Indonesia. "Dengan adanya regulasi yang berbasis riset, perokok dewasa diharapkan semakin lebih mudah mengakses produk HPTL. Akses konsumen sudah jauh lebih mudah untuk mendapatkan produk alternatif ini. Jangan sampai regulasi ke depan mengakibatkan harga dan akses yang semakin memberatkan konsumen," ucapnya. Sementara itu, Direktur Kajian dan Riset Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fathudin Kalimas mengatakan regulasi berbasis kajian ilmiah bisa dilakukan berlandaskan riset sehingga diharapkan lebih proporsional sesuai dengan profil risiko dari produk HPTL. "Sudah banyak kajian ilmiah yang menemukan bahwa produk HPTL memiliki profil risiko yang lebih rendah dari rokok. Jika demikian, maka regulasi ini cukup penting, khususnya sebagai salah satu strategi untuk menurunkan prevalensi perokok yang menjadi tantangan pemerintah," ucap Fathudin. Regulasi tersebut nantinya diharapkan mengatur tentang akses dan informasi yang terbuka bagi perokok dewasa terhadap produk HPTL. Kemudian ketentuan tentang pembatasan usia pengguna. Anak-anak di bawah usia 18 tahun dan nonperokok dilarang untuk menggunakan produk ini. "Lalu, peringatan kesehatan yang tentu harus disesuaikan dengan profil risiko yang dimiliki produk HPTL," ujar Fathudin. (mth)
Kelompok Militan Tewaskan Sedikitnya 45 Orang di Faru, Nigeria
Maiduguri, Nigeria, FNN - Kelompok militan menewaskan sedikitnya 45 orang dalam serangan di kota Faru di barat laut Nigeria, kata penduduk setempat dan seorang pekerja rumah sakit, Jumat. Kekerasan semacam itu semakin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di kawasan itu, dimana pemerintah Nigeria dan pasukan keamanan menunjukkan sedikit kemampuan untuk membendung kerusakan hukum dan ketertiban. "Para bandit bersenjata menyerbu kota Faru dengan lebih dari 100 sepeda motor, menembaki orang-orang secara sporadis sekitar pukul dua belas siang kemarin," kata Abubakar Iliyasu, seorang warga yang menyaksikan serangan itu. Penduduk lain, Musa Dan Auta, juga mengatakan orang-orang bersenjata itu membunuh 45 orang. Sementara seorang pekerja rumah sakit setempat yang menolak disebutkan namanya karena takut akan pembalasan mengatakan mayat-mayat dibawa masuk. "Kemarin malam, pasukan keamanan dan milisi lokal membawa 29 mayat dan 11 orang luka-luka ke rumah sakit," kata pekerja itu. Penggerebekan, pembunuhan, dan penculikan massal untuk mendapatkan uang tebusan, terutama terhadap anak-anak sekolah, telah menjadi hal biasa di Nigeria barat laut. Kekerasan yang merajalela telah memicu kekhawatiran bahwa kawasan itu adalah lahan kosong bagi kelompok-kelompok ekstremis untuk masuk dan memanfaatkan ketiadaan pemerintahan untuk memicu pemberontakan. Nigeria sudah berperang selama 12 tahun dengan kelompok ekstremis Boko Haram dan cabang ISIS di Afrika Barat, perang yang menunjukkan sedikit tanda akan berakhir. (mth)
Realisasi APBD Gorontalo Utara Semester I Capai 43,31 Persen
Gorontalo, FNN - Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, pada semester I Tahun Anggaran 2021 mencapai 43,31 persen. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara, Husin Halidi, di Gorontalo, Jumat, mengatakan APBD setempat yang Rp746,7 miliar tersebut telah terealisasi penyerapannya Rp323,4 miliar atau 43,31 persen. Serapan tersebut, kata dia, akan terus digenjot agar pada Oktober 2021 terealisasi minimal hingga 85 persen. "Lebih tinggi lagi serapannya, tentu akan lebih baik agar mampu tuntas optimal sebelum 15 Desember," katanya. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), katanya, mencapai Rp32,2 miliar dengan realisasi 32,53 persen atau Rp10,4 miliar, terdiri atas pendapatan dari pajak daerah sebesar Rp9,2 miliar dengan realisasi Rp2,1 miliar atau 22,37 persen, retribusi daerah ditargetkan Rp6,1 miliar realisasi sementara mencapai Rp2,8 miliar atau 66,79 persen. Selain itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp3,2 miliar dengan realisasi mencapai 85,32 persen, sedangkan lain-lain PAD yang sah Rp13,6 miliar dengan realisasi Rp2,7 miliar atau 20,44 persen. Selain itu, pendapatan transfer Rp696,7 miliar realisasi 44,91 persen atau Rp312,9 persen. Hingga saat ini, lanjut Husin, realisasi belanja daerah mencapai Rp274,06 miliar atau 34,92 persen dari total belanja Rp784,7 miliar, diantaranya terdapat belanja pegawai sebesar Rp256 miliar dengan realisasi Rp123,2 miliar atau 48,15 persen, belanja modal Rp159,3 miliar dengan realisasi Rp22,3 miliar atau 14,03 persen. Kendala yang dihadapi dalam proses realisasi anggaran, katanya, pandemi COVID-19. "Namun semangat seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terus didorong dalam upaya percepatan realisasi anggaran tahun ini," katanya. (mth)
DPRD Dorong Pemkab Gorontalo Utara Buka Investasi Perikanan Tangkap
Gorontalo, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mendorong pemerintah kabupaten itu untuk membuka akses investasi perikanan tangkap seluas-luasnya. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Roni Imran, di Gorontalo, Jumat, mengatakan potensi perikanan tangkap di daerah itu mencapai 64 ribu ton per bulan sehingga pemkab perlu berinovasi memanfaatkan potensi tersebut. "Peluang investasi di sektor ini diharapkan tetap terbuka meski pandemi COVID-19 belum usai. Mengingat sektor perikanan tangkap merupakan salah satu potensi sumber penerimaan paling besar di daerah ini," katanya. Ia menyebut optimisme harus terus dibangun mengingat aktivitas perikanan tangkap menjadi salah satu sektor yang tetap tumbuh di tengah pandemi COVID-19. "Jika pemkab mengalami hambatan dari sisi anggaran khususnya dalam meningkatkan infrastruktur, tentu peluang investasi perlu dibuka seluas-luasnya," katanya. Ia berharap, seiring program penyaluran bantuan bagi nelayan di daerah itu, program investasi pun dapat masuk ke daerah itu agar berdampak pada peningkatan produksi serta produktivitas nelayan, serta meningkatkan kesejahteraan. "Kita memiliki sumber daya nelayan mencapai 4.500 orang tersebar di 78 desa pesisir di 11 kecamatan. Ini akan menjadi pendorong dalam menarik minat investasi sektor tersebut di daerah ini, di samping keberadaan Pelabuhan Perikanan di Kecamatan Kwandang dan Gentuma," katanya. (sws)
POPULER
