ALL CATEGORY
Lalat Politik Moeldoko
By M Rizal Fadillah Bandung, FNN - Kepala KSP Moeldoko menyatakan dalam situasi pandemi ini jangan ada pihak yang menjadi lalat politik yang membuat terganggunya konsentrasi penanganan pandemi. Dalam pernyataan lain ditegaskan Moeldoko bahwa Jokowi sedang menjadi panglima tertinggi dari penanganan pandemi Covid 19 ini. Dalam kaitan panglima, suara sumbang menyatakan bahwa bukan persoalan klaim panglima tertinggi, justru urgensi kini adalah bagaimana Jokowi bisa turun dari jabatan Presiden. Jokowi dinilai gagal dan tidak mampu. Bagaimana menjadi panglima, faktanya selalu sembunyi atau lepas tangan dari tanggungjawab. Memimpin para menteri saja berantakan. Penyebutan adanya lalat politik oleh Moeldoko perlu klarifikasi. Pihak mana yang disebut dengan lalat politik itu. Sebagai pejabat negara tidak baik melempar sesuatu tanpa kejelasan dan kepastian. Bila yang dimaksud lalat politik itu adalah pihak eksternal pengeritik Pemerintah, maka itu sangat keliru karena kritik adalah pengingat dan obat. Keberadaan pengeritik itu perlu. Mungkin sasarannya adalah internal kekuasaan itu sendiri yang bertikai dalam faksi-faksi. Tidak semua elemen oligarkhi terkonsolidasi baik untuk mendukung pilihan kebijakan penanganan pandemi. Ada yang bermain dua atau tiga kaki. Moeldoko merasakan "sakitnya tuh disini" ketika mengkudeta Partai Demokrat. Dukungan palsu ia rasakan. Mungkin model ini yang dimaksud lalat politik Moeldoko. Apapun itu, siapapun yang disasar, maka pernyataan Moeldoko itu sendiri adalah pengakuan bahwa penanganan pandemi itu sebenarnya semrawut, boros, dan bau. Persis seperti sampah. Pada tumpukan sampah itulah berterbangan banyak lalat. Rakyat terpaksa merenung dan berfikir apakah Moeldoko itu termasuk lalat politik ? Dalam Riwayat Bukhori, Raja Namrud otoriter tewas karena lalat masuk ke dalam hidungnya dan menyakiti otaknya. Namrud memukul-mukul kepalanya untuk mengatasi penderitaan. Ujungnya musuh Nabi Ibrahim itu mati mengenaskan. Dalam ceritra "The Bald Man and The Fly" digambarkan orang berkepala botak dihinggapi lalat. Ia memukulnya, dan lalat pun terbang. Lalat mengejek dan hinggap kembali. Si botak tertantang dan siap memukul lebih keras lagi untuk membunuh lalat. Kepala botak dipukul berulang ulang hingga sakit sendiri. Kebodohan nyata. Moeldoko dan para oligarkhi kekuasaan mulai merasa terganggu oleh lalat politik yang hinggap di kepalanya. Bernafsu untuk menghabisi, namun kepalanya yang semakin botak dipukul berulang ulang sehingga terasa sakit dan terus menyiksa. Akan tetapi rasa sakit itu bisa dikalahkan oleh nafsu sadis untuk membasmi. Rezim Jokowi memang makin botak, dipukul dan ditampar berulang-ulang oleh tangan-tangan kebodohannya sendiri. Ungkapan Moeldoko memberi legitimasi sebuah rezim basa-basi. Beralasan sebagai solusi dalam menangani pandemi demi investasi dan hutang luar negeri, tetapi sebenarnya mereka sedang mencari komisi dengan cara kolusi dan korupsi. Solusi pun dibuat hanya untuk cari selamat dan keuntungan sendiri. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Menjamin Ketersediaan Oksigen untuk si Pasien COVID-19
Pekanbaru, FNN - Oksigen (O2) adalah barang lumrah yang melimpah dan mudah ditemui di alam setiap hari selama 24 jam penuh. Oksigen dengan mudahnya dihirup bagi manusia yang sehat melalui hidung menuju paru-paru untuk membantu keberlanjutan hidup seseorang. Namun, bagi orang sakit, apalagi terpapar COVID, keberadaan oksigen saat ini sangat diidam-idamkan untuk membantu kelangsungan hidup. Ya, hidup yang sesungguhnya. Tanpa pasokan oksigen yang lancar atau kesulitan menghirup gas O2 itu, nyawa pasien COVID-19 bisa melayang. Parahnya, saat ini jumlah pasien COVID-19 yang dirawat membludak di banyak rumah sakit atau menjalani isolasi mandiri, terutama di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Sejalan dengan itu, kebutuhan oksigen medis pun turut meningkat. Pemerintah pun segera merespons cepat dengan mengontak sumber-sumber produsen di dalam negeri maupun luar negeri untuk menyediakan oksigen dan obat-obatan lainnya demi menolong pasien COVID-19. Kementerian Perindustrian pun menerbitkan Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2021 tentang Produk Oksigen Sebagai Komoditas Strategi Industri dalam Masa Pandemi COVID-19. Melalui instruksi tersebut, pasokan oksigen untuk fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit, puskesmas ataupun gedung yang dijadikan tempat isolasi diharapkan dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengharapkan perusahaan industri dan kawasan industri juga dapat berperan dalam membantu penanganan COVID-19, terutama dalam upaya pemenuhan kebutuhan penanganan keselamatan pasien COVID-19 seperti oksigen, tabung oksigen, ventilator, obat-obatan, alat pelindung diri, masker dan alat kesehatan lainnya. Sejumlah perusahaan termasuk Tanoto Foundation dan PT RAPP (April Group) merespons cepat dengan membantu penyediaan oksigen sebanyak 500 ton untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit yang berada di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan. Kementerian Perindustrian terus melakukan berbagai upaya proaktif dengan melakukan kerja sama, koordinasi dengan kementerian lembaga terkait khususnya dengan Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, asosiasi-asosiasi industri maupun perusahaan gas industri. Saat ini kebutuhan oksigen medis sebesar 2.600 ton per hari, sementara kapasitas nasional terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021 hanya sebesar 1.700 ton per hari. Sehingga kebutuhan oksigen masih defisit, dan jika hal ini dibiarkan maka keselamatan pasien terutama yang terpapar COVID-19 bisa berada di ujung tanduk. Pasien COVID-19 yang telah dibantu oksigen medis saja masih bisa meninggal dunia, apalagi yang tidak dibantu dengan oksigen. Namun kembali lagi, berpulang kepada ketetapan Allah SWT. Manusia hanya bisa berdoa dan berusaha. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian masih mencari sumber-sumber oksigen medis lain baik melalui peningkatan produksi lokal maupun melalui importasi. Kementerian Perindustrian setidaknya telah dapat mengamankan kebutuhan oksigen baik melalui peningkatan produksi lokal maupun importasi sebesar 922 ton oksigen. Harus diakui, jika perusahaan turut memproduksi oksigen medis maka hal itu bisa saja memperlambat kinerja usahanya. Namun, demi alasan kemanusiaan, urusan keuntungan perusahaan bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Sehatkan dulu masyarakatnya, kemudian baru bisa dipulihkan perekonomian. Berbagi cerita Susahnya bernafas tanpa bantuan oksigen medis bagi pasien COVID-19 pernah dialami Gubernur Riau, Syamsuar ketika dia terpapar virus berbahaya itu. Mantan Bupati Siak dua periode ini pernah terpapar COVID-19 dan harus menjalani perawatan selama sekitar satu bulan. Kesulitan bernafas sempat dialami orang nomor satu di Provinsi Riau ini, terlebih lagi Syamsuar juga memiliki penyakit penyerta (komorbid) sehingga memperparah kondisinya. "Saya mengetahui persis (rasanya susah bernafas) karena saya pernah dirawat di rumah sakit. Oksigen ini sangat membantu ketika kita kesulitan bernafas terutama apabila COVID-19 sudah sampai ke paru-paru," kata Gubernur Riau Syamsuar. Kesaksian Gubernur Riau itu membuktikan bahwa sumbangan oksigen ini turut menentukan keselamatan jiwa pasien COVID-19 yang membutuhkan. Bantuan oksigen medis itu sangat bermanfaat bagi para pasien yang sedang berjuang meraih kesembuhan dari penyakit berbahaya itu. Karena itulah, peran serta perusahaan swasta lainnya untuk membantu menjamin ketersediaan oksigen medis sangat diperlukan. Apa yang telah dilakukan Tanoto Foundation melalui PT RAPP (April Goup) patut didukung. Gubernur Riau Syamsuar mengaku sudah menghubungi sejumlah perusahaan termasuk PT Indah Kiat (Sinar Mas Group) untuk membantu ketersediaan oksigen medis. Data per tanggal 11 Juni 2021 menunjukkan jumlah kasus positif COVID-19 di Tanah Air saat ini mencapai 2.527.203 orang, dengan jumlah kesembuhan sebanyak 2.084.724 orang, dan 66.464 orang meninggal dunia. Sementara itu, ribuan pasien lainnya masih berupaya dan berjuang untuk sehat. Oksigen yang biasa dihirup pun menjadi kebutuhan penting. Waspada penimbun Dalam upaya menjamin ketersediaan oksigen medis, pihak kepolisian mengancam akan bertindak tegas terhadap oknum pengusaha atau masyarakat yang mencoba menimbun atau menaikkan harga oksigen medis. Ancaman juga dilakukan terhadap penimbun obat-obatan ataupun perlengkapan medis yang saat ini sangat dibutuhkan pasien dan tenaga medis. Karena itu, jangan mencoba-coba mengeruk keuntungan pribadi atau kelompok di tengah kondisi masyarakat yang sedang berduka. Sudah saatnya seluruh anak bangsa bahu-membahu membebaskan Indonesia dari COVID-19. "Situasi sulit ini jangan dimanfaatkan oleh pihak mana pun untuk mencari keuntungan, jangan menimbun, dan jangan berspekulasi terhadap situasi sulit sekarang ini," tegas Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono. Pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Provinsi Jawa-Bali, Polri melakukan aktivitas deteksi intensif terhadap berbagai informasi, isu-isu berkembang di masyarakat, dan mempersiapkan langkah antisipasi. Isu tentang kelangkaan obat dan kelangkaan oksigen menjadi perhatian Polri sehingga isu itu akan ditangani dengan baik. Entah sampai kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Untuk mengakhirinya diperlukan keseriusan dan kedisiplinan semua pihak dengan menerapkan protokol kesehatan. Para pemimpin di pusat dan daerah, tokoh agama serta tokoh masyarakat juga harus memberi contoh berperilaku sehat untuk turut mencegah penyebaran COVID-19. Berperilaku sehat itu tidak hanya melalui perbuatan, tapi melalui pikiran sebelum diejawantahkan menjadi kata-kata yang akan dicerna masyarakat di berbagai lapisan. (sws)
Pasukan Afghanistan Tangkis Serangan Taliban di Taluqan
Kabul, FNN - Pasukan keamanan Afghanistan, dengan bantuan serangan udara, berhasil menahan serangan pejuang Taliban di Takhar, provinsi penting di utara yang berbatasan dengan Tajikistan pada Minggu, kata para pejabat. Serangan tersebut adalah yang terbaru dalam serangkaian serangan Taliban untuk merebut wilayah di Afghanistan ketika pasukan asing pimpinan AS menyelesaikan tahap akhir pemulangan setelah hampir 20 tahun bertempur di negara itu. "Serangan ofensif musuh berhasil digagalkan, dan mereka kehilangan banyak korban jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, 55 tentara musuh tewas dan 90 lainnya terluka," kata gubernur provinsi Takhar Abdullah Qarluq. Kantor berita Reuters belum dapat mengonfirmasi pernyataan Qarluq. Lebih dari selusin pejuang Taliban tewas dalam serangan udara oleh Angkatan Udara Afghanistan di tempat persembunyian mereka di pinggiran Taluqan, pusat provinsi Takhar, kata kementerian pertahanan Afghanistan lewat Twitter. "Taliban menyerang Taluqan dari empat arah tadi malam (Sabtu), namun menghadapi perlawanan keras dari pasukan keamanan dan masyarakat setempat," kata Khalil Asir, juru bicara Komando Polisi Takhar, kepada Reuters. Taluqan menjadi ibu kota provinsi terakhir yang berada di bawah tekanan Taliban. Awal pekan ini, pejuang Taliban memasuki ibukota provinsi Badghis. Mereka menguasai markas polisi dan keamanan serta berusaha mengambil alih kantor gubernur, sebelum pasukan khusus berhasil mengusir mereka. Taliban telah membuat tekanan baru untuk menguasai wilayah dalam beberapa pekan terakhir yang dipicu oleh kepergian pasukan asing. Pentagon percaya, setelah mengambil alih lusinan pusat distrik, Taliban akan berusaha masuk ke pusat-pusat provinsi. Di Afghanistan selatan, bentrokan juga terus berlanjut. India mengatakan pada Minggu bahwa pihaknya telah memulangkan sementara para pejabat dari konsulat mereka di Kandahar, kota besar di Afghanistan selatan. "Akibat pertempuran sengit di dekat kota Kandahar, personel yang berbasis di India telah dipulangkan untuk sementara waktu," kata Arindam Bagchi, kepala juru bicara kementerian luar negeri India, dalam sebuah pernyataan. "India memantau dengan cermat situasi keamanan yang berkembang di Afghanistan," kata Bagchi, seraya menambahkan bahwa konsulat India di Kandahar untuk sementara dijalankan oleh staf lokal. Pemimpin Taliban mengatakan pada Jumat bahwa kelompok pemberontak Muslim Sunni telah menguasai 85 persen wilayah Afghanistan. Pemerintah Afghanistan menolak pernyataan itu dan menyebutnya propaganda. (sws) Sumber : Reuters
Vietnam Perluas Pembatasan COVID-19
Hanoi, FNN - Vietnam akan membatasi pergerakan masyarakat di Kota Mekong Delta, Can Tho selama 14 hari mulai Senin, kata pemerintah pada Minggu (11/7), saat negara Asia Tenggara itu memerangi pandemi COVID-19 terparah. Kota berpenduduk 1,23 juta jiwa di ujung selatan itu melaporkan tujuh kasus selama sepekan terakhir, demikian pernyataan pemerintah. Setelah berhasil menekan penularan virus corona selama pandemi, Vietnam menghadapi lonjakan kasus yang sulit dikendalikan sejak akhir April, saat kasus harian menyentuh angka tertinggi. Kementerian Kesehatan mencatat 1.953 kasus baru pada Minggu, hari ketujuh angka kasus melampaui 1.000 secara berturut-turut, dan melewati rekor 1.853 kasus pada Sabtu. Kebanyakan kasus berasal dari Kota Ho Chi Minh, pusat wabah COVID-19 di Vietnam. Total kasus COVID-19 di Vietnam mencapai 29.816 dengan 116 kematian, angka yang sangat rendah dibandingkan dengan sejumlah negara Eropa, India dan Amerika Serikat. Selama sepekan terakhir pemerintah mulai menerapkan pembatasan pergerakan di kota-kota besar seperti pusat ekonomi Ho Chi Minh dan ibu kota Hanoi. (sws) Sumber: Reuters
Pemerintah Kota Pontianak Terbitkan Surat Edaran PPKM Darurat
Pontianak, FNN - Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Edi Rusdi Kamtono telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 800/24/SETDA/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pada Kondisi Darurat di Kota Pontianak dalam penanganan COVID-19. Sekretaris Satgas COVID-19 Kota Pontianak, Iwan Amriady di Pontianak,, Senin mengatakan, penerapan PPKM Darurat di Kota Pontianak ini sebagai tindak lanjut dari ketetapan pemerintah pusat yang menetapkan Pontianak sebagai satu di antaranya yang harus menerapkan PPKM Darurat mulai tanggal 12 sampai dengan 20 Juli 2021. “Penentuan PPKM Darurat ini berdasarkan kajian dan analisis pemerintah pusat terhadap daerah-daerah yang dikategorikan dalam zona merah COVID-19,” ujarnya. Dalam SE PPKM Darurat tersebut diatur pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan masing-masing sektor terkait, yakni untuk kegiatan belajar mengajar di semua tingkat pendidikan dilakukan secara daring atau online, kemudian sektor non esensial seperti mall dan pertokoan yang menjual fashion, pakaian, tekstil, sepatu, sepeda, kendaraan bermotor, mainan anak, elektronik, aksesoris, toko meubel dan sejenisnya tutup selama PPKM Darurat, kemudian kegiatan hajatan, seni dan tempat hiburan juga ditiadakan. “Taman-taman, sarana olahraga, pusat kebugaran, salon kecantikan, refleksi dan panti pijat juga ditutup,” ujarnya. Sementara untuk sektor lainnya yang masih diperkenankan tetap beroperasi dengan beberapa ketentuan, diantaranya supermarket, minimarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan dibatasi jam operasionalnya hanya sampai dengan pukul 20.00 WIB, serta membatasi pengunjung hanya 50 persen dari kapasitas tempat dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Untuk pedagang makanan dan minuman, seperti restoran, rumah makan, warung makan, warung kopi, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, lamongan, baik yang berada di lokasi sendiri maupun yang berlokasi di pusat perbelanjaan atau mall, hanya diperkenankan melayani pembelian makanan dan minuman untuk dibawa pulang. “Jadi tidak diperbolehkan makan di tempat dan pedagang tidak menggelar meja dan kursi di tempat usahanya,” jelasnya. Sektor kritikal seperti layanan kesehatan yang mencakup rumah sakit, klinik, praktek dokter atau bidan, laboratorium, apotek, toko obat dapat beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan. Demikian pula sektor keamanan dan ketertiban umum dapat beroperasi penuh dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Selain itu, penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk ternak dan hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategi nasional, konstruksi infrastruktur publik, utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi 100 persen bagi staf pada fasilitas produksi, konstruksi dan pelayanan kepada masyarakat. “Untuk pelayanan administrasi perkantoran hanya 25 persen staf dengan protokol kesehatan secara ketat,” ujarnya. Pada sektor esensial juga dilakukan pembatasan-pembatasan. Pada sektor keuangan dan perbankan yang meliputi bank, asuransi, pegadaian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan langsung dengan pelanggan atau customer dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf yang bekerja, sedangkan yang berkaitan dengan pelayanan administrasi perkantoran hanya diperkenankan beroperasi 25 persen. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait penyebaran informasi kepada masyarakat dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf yang bekerja. “Perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf yang bekerja,” katanya. Iwan menambahkan, bengkel mobil dan motor, baik yang berada di lokasi sendiri maupun berada di lokasi dealer dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen. Transportasi umum termasuk angkutan massal, taksi konvensional dan online, kendaraan rental dapat beroperasi. “Dengan kapasitas maksimal 70 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,” katanya. Untuk informasi lebih rinci terkait SE PPKM Darurat, lanjut Iwan, masyarakat bisa melihat dan mengunduh di website resmi Pemkot Pontianak dengan alamat www.pontianakkota.go.id. "Silakan untuk lebih detilnya bisa dibuka di alamat website tersebut," katanya. Dengan telah terbitnya SE PPKM Darurat ini, dirinya mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang telah dikeluarkan demi kepentingan bersama. “Kita sangat mengharapkan seluruh masyarakat memahami serta mematuhi ketentuan PPKM Darurat yang berlaku dalam upaya untuk menjadikan Kota Pontianak yang kita cintai ini segera keluar dari status zona merah," katanya. (sws)
Polisi Buru Pemalak Sopir Truk Semen di Padang yang Viral
Padang, FNN - Kepolisian Resor Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) beserta jajaran saat ini tengah memburu pelaku pemalakan sopir truk pengangkut semen dari Semen Padang yang viral di media sosial. "Peristiwa ini kami ketahui dari informasi masyarakat serta video yang viral di media sosial," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang Kompol Rico Fernanda, di Padang, Minggu. Ia mengatakan Satreskrim Polresta Padang beserta jajaran melakukan pemburuan terhadap pelaku yang telah dikantongi identitas serta alamatnya. "Kami juga telah mendatangi kediamannya, hanya saja yang bersangkutan tidak pulang ke rumah sejak kejadian," kata Rico. Rico menjelaskan modus yang diduga dilakukan oleh pelaku adalah dengan meminta uang kepada para sopir truk yang mengangkut semen dari Semen Padang. Apabila sang sopir tidak memberikan uang, lanjutnya, maka akan diancam oleh pelaku bahkan mendapatkan kekerasan. Ia menegaskan kalau pihaknya akan terus memburu pelaku serta melakukan penindakan karena perbuatannya telah meresahkan masyarakat. Sebelumnya, seorang sopir truk dipalak oleh preman di kawasan Indarung, Padang. Tidak hanya dipalak, sang sopir juga tampak dipukul beberapa-kali. Aksi pelaku itu kemudian direkam seseorang lalu diunggah ke media sosial facebook serta instagram sehingga viral. Salah satu akun facebook yang mengunggah video adalah "Galigaman Sangir" pada Sabtu (10/7), hingga Minggu (11/7) videonya telah ditonton oleh 624 ribu orang, dan mendapatkan 9 ribu lebih komentar dari warganet. Pada keterangan video dituliskan kalau kejadian itu terjadi di PPI Indarung PT Semen Padang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Di dalam video pelaku mengaku bernama Izet dan meminta uang untuk membeli minum, ia juga mengeluarkan kata-kata kotor sebelum akhirnya diberi uang oleh sopir Rp20 ribu. (sws)
Fraksi PDIP: Wali Kota Tunjukan Tindakan Tegas Segel Centre Point
Medan, FNN - Fraksi PDIP DPRD Kota Medan, Sumatera Utara, menilai Wali Kota Medan menunjukkan tindakan tegas dengan menyegel Mal Centre Point, karena menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp56 miliar. "Patut kita acungi jempol. Apresiasi yang kita berikan untuk Wali Kota Medan saudara Bobby Nasution, dan kita mendukung sepenuhnya tindakan penyegelan itu," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan, Robi Barus di Medan, Ahad. Politisi PDIP ini mengatakan, bahwa hukum harus ditegakkan sebagai bukti dan bukan sekedar lip service , tetapi serius membenahi peraturan di ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini. Fraksi PDIP sebenarnya telah lama meminta Pemkot Medan melakukan tindakan tegas kepada Mal Centre Point, karena hal tersebut berbanding lurus dengan iklim investasi yang sehat. "Kepada investor kita tegaskan, silakan berinvestasi di Kota Medan dan kita dukung penuh. Akan tetapi ada aturan yang harus dipatuhi, termasuk membayar pajak," terang dia. Seperti diketahui, Wali Kota Medan Bobby Nasution pekan ini melakukan penyegelan Gedung Mal Centre Point akibat menunggak PBB ke Pemkot Medan selama 10 tahun terakhir sebesar Rp56 miliar. "Pajak itu, 'nyawa' pembangunan. Menunggak pajak, berarti memperlambat laju pembangunan. Investor harus mengerti akan hal ini," tegas Robi yang juga menjabat Ketua Badan Kehormatan Dewan DPRD Kota Medan ini. (sws)
Kemarin, Penanganan Pandemi dengan TI Hingga Percepatan Vaksinasi
Jakarta, FNN - Lima berita politik pada Minggu (11/7) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai Ketua DPR RI minta pemerintah manfaatkan TI data ketersediaan temlat tidur untuk pasien Covid-19 hingga percepatan vaksinasi. Klik di sini untuk membaca berita selengkapnya 1. Puan minta pemerintah manfaatkan TI data ketersediaan tempat tidur Ketua DPR, Puan Maharani, meminta pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan teknologi informasi (TI) dalam mendata dan menginformasikan ketersediaan tempat tidur di pusat layanan kesehatan bagi pasien Covid-19. Dia menilai, tambahan lokasi isolasi bagi pasien Covid-19 di sejumlah tempat di Jakarta harus dibarengi dengan kemudahan informasi yang aktual bagi pasien untuk bisa mengakses pelayanan kesehatan. Selengkapnya di sini 2. KSP bahas penanganan COVID-19 dengan kepala desa di wilayah Jawa-Bali Kantor Staf Presiden mengadakan forum dialog virtual bersama kepala desa di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali, Minggu, untuk mendapatkan informasi mengenai penanganan Covid-19, termasuk kendala yang dihadapi di tingkat desa. Dialog yang diselenggarakan melalui forum KSP Mendengar ini dihadiri 80 kepala desa dari total sekitar 26.000 desa yang tersebar di tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Pulau bali Bali. Selengkapnya di sini 3. Panglima TNI tinjau vaksinasi massal dan dapur lapangan Marinir TNI AL di GBK Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, bersama Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dan pejabat negara lainnya meninjau pelaksanaan vaksinasi massal dan dapur lapangan Batalion Perbekalan dan Peralatan 1 Korps Marinir TNI AL, di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. "Meskipun sudah bekerja setahun lebih, Anda harus tetap menjaga kesehatan dan semangat," kata Tjahjanto melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Selengkapnya di sini 4. Politisi muda Roro Esti harapkan keterwakilan perempuan DPR terpenuhi Politisi muda Dyah Roro Esti mengharapkan keterwakilan perempuan di DPR memenuhi kuota 30 persen sesuai UU Nomor 12/2004 tentang Pemilu. Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, pada periode 2019-2024, per Januari 2021 terdapat 123 jumlah perempuan di DPR atau baru mencakup 21,39 persen, sehingga masih di bawah target sesuai UU Pemilu. Selengkapnya di sini 5. Mahasiswa deklarasi mendukung terbentuk Kabupaten Sambas Utara Sejumlah gabungan mahasiswa mendeklarasikan diri untuk mendukung dan mendorong terbentuknya Kabupaten Sambas Utara (KSU) sebagaimana harapan masyarakat daerah tersebut. "Peran mahasiswa sangat penting dalam mendorong dan mewujudkan Kabupaten Sambas Utara, mengingat dan melihat luasnya Kabupaten Sambas sekarang, maka perlu pemekaran kabupaten yang baru. Untuk itu, kami deklarasikan diri," ujar perwakilan Gabungan Persatuan Mahasiswa KSU, Fajar Anggreswari, saat dihubungi di Sambas, Kalimantan Barat, Minggu. (sws) Selengkapnya di sini
Anggota DPRD Banjarbaru Dorong Pembelajaran Tatap Muka
Banjarbaru, FNN - Anggota DPRD Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Ahmad Nur Irsan Finazli mendorong pembelajaran tatap muka diterapkan di sekolah dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. "Saya mendorong pembelajaran tatap muka dijalankan sekolah-sekolah bahkan mulai Juli PTM layak dimulai. Tentu, dengan menerapkan syarat protokol kesehatan yang ketat," ujarnya di Banjarbaru, Ahad. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru itu, pihaknya melalui kadis pendidikan sudah menyampaikan masukan kepada Pemkot Banjarbaru terkait kebijakan melindungi warga saat pemberlakuan PTM. Disebutkan, banyak hal harus dibahas untuk menggelar pembelajaran tatap muka mulai dari vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidikan apakah sudah divaksin hingga kesiapan baik sarana maupun prasarana sekolah. "Artinya, semua harus siap baik vaksin bagi guru, kesiapan seperti wastafel dengan air mengalir, sabun cair atau handsanitizer juga kesiapan sekolah menyediakan masker, ventilasi ruang hingga jarak aman," ungkapnya. Demikian juga, shift waktu saat PTM apakah sekolah sudah siap mengelola 2-3 shift waktu sekolah termasuk menyiapkan petugas yang mengatur khusus agar siswa datang dan pulang tidak bermain bersama. "Saya tahu, semua sekolah sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari, bahkan surat pernyataan ortu wali siswa terkait PTM sudah disampaikan ke sekolah dan disdik," sebut wakil rakyat dari PKS itu. Dikatakan, pihaknya dalam berbagai kesempatan baik saat rapat maupun inspeksi bersama komisi I ke Pemkot Banjarbaru mendorong agar segera laksanakan PTM jika semua syarat prokes sudah dipenuhi. "Saya yakin hampir seluruh sekolah sudah menyiapkan dengan baik sesuai yang dipersyaratkan Disdik untuk bisa menggelar PTM sehingga saya sangat mendukung dan mendorong Kota Banjarbaru layak PTM," kata dia. Ditambahkan, pemerintah kota dan kabupaten lain di Kalsel juga sudah melaksanakan PTM pada sekolah piloting. Bahkan pondok pesantren juga sudah melaksanakan PTM yang pelaksanaannya memenuhi prokes. "Pendidikan adalah urusan layanan wajib dan harus disiapkan pemerintah sehingga pemkot harus berani jujur dan terbuka tentang kondisi kota agar masyarakat percaya dan mengikuti keputusan yang diambil," katanya.***2*** (sws)
Epidemiolog Ingatkan Sumsel Tambah Nakes Terkait Penyebaran COVID-19
Palembang, FNN - Epidemiolog Universitas Sriwijaya Iche Andriyani Liberty mengingatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menambah tenaga kesehatan karena jumlah pasien COVID-19 aktif dalam perawatan meningkat dari 63 persen menjadi 84 persen atau 2.454 orang dalam sepekan terakhir. Iche Andriyani Liberty di Palembang, Minggu, mengatakan kesiapan nakes di Sumatera Selatan menjadi isu utama saat ini karena kasus konfirmasi positif yang merangkak naik menyentuh angka 423 pasien atau 100 orang dalam sehari. Dari 18 rumah sakit rujukan yang merawat pasien COVID-19, saat ini tingkat keterisian ruang perawatannya rata-rata 30-50 persen. Jumlah pasien tersebut diperkirakan akan terus bertambah beriringan dengan kasus aktif harian merangkak naik 2,7 persen akumulasi dari 17 kabupaten/kota. Selain menyiapkan tempat perawatan pasien, pemerintah juga harus memperhitungkan kesiapan tenaga medis seperti dokter dan perawat di Sumatera Selatan. Akumulasi kasus yang terjadi dikhawatirkan semua ruang perawatan di rumah sakit akan dipenuhi pasien COVID-19. "Maka jangan kesampingkan kesiapan nakes. Bila lonjakan terus terjadi mereka (nakes) akan kewalahan," kata dia. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menginstruksikan setiap rumah sakit minimal menambah 30 persen ruang perawatan pasien COVID-19 dan mengaktifkan satu tower tambahan di Wisma Atlet Jakabaring Sport City (JSC) yang memiliki 100 tempat tidur pasien. Menurut dia, namun hingga kini pemerintah belum mengumumkan berapa jumlah nakes yang disiapkan. "Jadi lakukan persiapan secara menyeluruh. Takutnya saat pasien datang dalam keadaan darurat rumah sakit tidak siap," ujar dia. (mth)
POPULER
