ALL CATEGORY
KPK Periksa Empat Mantan Anggota DPRD Jambi Dalami Penerimaan Uang
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat mantan Anggota DPRD Jambi untuk mendalami dugaan penerimaan sejumlah uang dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017. Empat mantan Anggota DPRD Jambi tersebut, yaitu Fakhrurozi, Arrakhmat Eka Putra, Wiwid Iswhara, dan Zainul Arfan. KPK memeriksa mereka di Gedung KPK, Jakarta, Rabu. "Keempatnya diperiksa untuk saling menjadi saksi. Tim penyidik mendalami terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah uang oleh para saksi dari pihak yang terkait dengan perkara ini," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu. Keempatnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut, namun KPK memeriksa mereka dalam kapasitas sebagai saksi. KPK, Kamis (17/6) lalu, telah mengumumkan empat orang tersebut sebagai tersangka. Dalam konstruksi perkara, diduga para unsur pimpinan DPRD Jambi meminta uang "ketok palu", menagih kesiapan uang "ketok palu", melakukan pertemuan untuk membicarakan hal tersebut, meminta jatah proyek dan/atau menerima uang dalam kisaran Rp100 juta atau Rp600 juta per orang. Para unsur pimpinan fraksi dan komisi di DPRD Jambi diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi, membahas, dan menagih uang "ketok palu", menerima uang untuk jatah fraksi sekitar dalam kisaran Rp400 juta hingga Rp700 juta untuk setiap fraksi, dan/atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp100 juta, Rp140 juta atau Rp200 juta. Khusus untuk para tersangka yang duduk di Komisi III diduga telah menerima masing-masing Fakhrurozi sekitar Rp375 juta, Arrakhmat Eka Putra sekitar Rp275 juta, Wiwid Iswhara sekitar Rp275 juta, dan Zainul Arfan Sekitar Rp375 juta. Sebelumnya dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan 18 tersangka dan saat ini telah diproses hingga persidangan. Adapun para pihak yang diproses tersebut terdiri dari Gubernur, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi DPRD, dan pihak swasta. Kasus tersebut diawali dengan kegiatan tangkap tangan pada 28 November 2017. Dalam perkembangannya, KPK mengungkap bahwa praktik uang "ketok palu" tersebut tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2018, namun juga terjadi sejak pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2017. (sws)
Wonosobo Lakukan Penyekatan di Sejumlah Titik Perbatasan
Wonosobo, FNN - Tim gabungan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, terdiri atas Polres, Kodim, Satpol PP, dan Dinas Perkimhub melakukan penyekatan di sejumlah titik perbatasan antardaerah terkait pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Kabag Ops Polres Wonosobo AKP Harjono di Wonosobo, Rabu, menyampaikan Pemkab Wonosobo bersama TNI dan Polri mengambil langkah tegas dalam rangka menekan laju penyebaran COVID-19 yang mengalami lonjakan akhir-akhir ini. Selama masa PPKM darurat sejumlah ruas jalan yang menjadi pintu masuk Wonosobo dilakukan penyekatan dan dijaga puluhan personel gabungan untuk memudahkan pemeriksaan bagi para pelintas. Harjono menyebutkan penyekatan dilakukan di perbatasan Wonosobo-Banjarnegara atau di Pos Terminal Sawangan, Dieng, dan Kledung. Ia menegaskan pihaknya tidak kompromi kepada siapa pun yang melintas tidak dapat menunjukkan bukti surat keterangan sehat atau bukti surat keterangan telah vaksin diminta untuk putar balik. "Mohon pengertiannya, kami tegaskan bahwa untuk para pelintas yang hendak masuk Kabupaten Wonosobo, wajib menunjukkan surat keterangan sehat atau surat bukti telah divaksin kepada para petugas dan kalau tidak memiliki maka harus putar balik," katanya. Ia menyampaikan pertimbangan penyekatan di perbatasan ini demi menurunkan potensi risiko penyebaran COVID-19, yang hingga saat ini telah menginfeksi sekitar 8.600 orang di Kabupaten Wonosobo, 370 orang di antaranya meninggal dunia. Laju penambahan kasus COVID-19, katanya, dari hari ke hari sangat mengkhawatirkan, bahkan pada hari ini tercatat kasus terkonfirmasi positif mencapai 329 orang. Menurut dia, dengan upaya melakukan penyekatan tersebut, pemerintah berharap masyarakat juga menyadari adanya ancaman bahaya COVID-19 yang kini telah menyebabkan pelemahan pada segala sendi kehidupan itu. "Kami imbau agar seluruh masyarakat benar-benar berhati-hati dengan menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, kenakan masker saat keluar rumah, kurangi aktivitas yang tidak terlalu mendesak dan penting, jauhi keramaian dan kerumunan, serta jaga jarak dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer," katanya. Ia menyampaikan, selain di perbatasan antardaerah, penyekatan juga akan dilakukan di sejumlah ruas jalan protokol di wilayah kota Wonosobo. Sejumlah titik yang menjadi akses masuk kota, seperti Simpang Plaza, Simpang Klentheng, dan beberapa ruas lainnya akan ditutup pada malam hari. "Masyarakat diimbau untuk tidak masuk kota Wonosobo saat mulai diberlakukan jam malam, yaitu pukul 20.00 WIB sehingga potensi-potensi kerumunan akan dapat ditekan," katanya. Selama masa PPKM darurat pada 3-20 Juli 2021, pihaknya juga meminta agar para pelaku usaha memahami batas waktu operasional pada pukul 20.00 WIB, kecuali untuk sektor usaha-usaha esensial seperti apotek 24 jam atau stasiun pengisian BBM. (sws)
Kota Bogor Berlakukan Penyekatan Kendaraan Bermotor 24 Jam
Bogor, FNN - Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor memberlakukan penyekatan kendaraan bermotor masuk ke Kota Bogor pada pelaksanaan PPKM Darurat di Kota Bogor selama 24 jam mulai Rabu hari ini. Warga dari luar Kota Bogor yang masuk ke Kota Bogor tanpa tujuan penting atau hanya sekadar jalan-jalan, maka diminta untuk memutarbalik," kata Bima Arya saat menjadi narasumber pada diskusi virtual "PPKM Darurat: Lindungi Keluarga" di Kota Bogor, Rabu. Menurut Bima, diberlakukannya penyekatan kendaraan bermotor di Kota Bogor selama 24 jam dan dengan wilayah yang lebih luas, sasarannya untuk menurunkan mobilitas warga sampai 50 persen, guna menekan kasus positif COVID-19 yang melonjak tinggi. Warga yang tidak bekerja pada sektor esensial dan kritikal serta tidak memiliki kepentingan yang mendesak, katanya, maka kendaraannya diminta untuk diputarbalik arah. "Dengan pelaksanaan penyekatan bermotor 24 jam ini, maka warga dari luar Kota Bogor yang hanya sekadar ingin jalan-jalan ke Bogor, tidak bisa masuk ke Kota Bogor," katanya. Menurut dia, Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor menyiapkan lokasi penyekatan di banyak tempat, sampai ke batas kota. Sebelumnya, Satgas melakukan penyekatan kendaraan bermotor pada malam hari, pukul 21:00 WIB hingga 24.00 WIB. "Pada pelaksanaan penyekatan di malam hari, sudah menurunkan mobilitas warga sampai sekitar 20 persen. Namun, hal ini belum efektif menekan lonjakan kasus positif COVID-19," katanya. Sebelumnya, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo, di Kota Bogor, Selasa (6/7), mengatakan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor memperluas dan memperketat pelaksanaan penyekatan kendaraan bermotor dengan menambah enam lokasi penyekatan di batas kota. "Dari hasil evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat di Kota Bogor, selama tiga hari pada 3-5 Juli 2021, disimpulkan bahwa mobilitas warga menurun 21 persen," katanya. Menurut Susatyo, persentase penurun mobilitas warga tersebut dinilai belum optimal untuk menekan lonjakan kasus positif COVID-19 sehingga perlu diturunkan sampai 50 persen. Untuk menurunkan mobilitas warga sampai 50 persen tersebut, kata dia, Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor sepakat, untuk memperluas dan memperketat pelaksanaan penyekatan kendaraan bermotor. "Kalau sebelumnya dilakukan penyekatan di 10 lokasi di dalam kota pada pukul 21:00 Wib hingga 24:00 WIB, maka mulai Selasa (6/7) ditambah dengan enam lokasi penyekatan di batas kota," katanya. Susatyo menambahkan, pelaksanaan penyekatan kendaraan bermotor agar lebih efektif maka Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor telah berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor untuk melakukan penyekatan bersama di wilayah Bogor Raya. (sws)
KPU: Daftar Pemilih Berkelanjutan di Kalteng Capai 1,7 Juta Lebih
Palangka Raya, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah Harmain Ibrohim mengatakan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan di provinsi setempat pada semester I 2021 tercatat 1.706.297 pemilih. "Pemilih ini terdiri dari 875.516 laki-laki dan 830.781 perempuan. Data ini terdapat penambahan 7.848 pemilih dibandingkan dengan DPT Pilgub 2020 sebanyak 1.698.449 orang," kata Harmain di Palangka Raya, Rabu. Dia mengatakan pada daftar tersebut terdapat pemilih baru 12.028 dengan rincian 5.957 laki-laki dan 6.071 perempuan. Kemudian juga tercatat pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) terdiri dari pemilih meninggal 1.314 orang, pemilih ganda 14 orang, pindah domisili 2.824 orang, pemilih TNI 3 orang dan Pemilih Polri 25 orang. "Data tersebut tersebar di 14 Kabupaten/Kota, 136 Kecamatan, 1.572 Kelurahan/Desa, 6.045 TPS yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah," kata Harmain. Pernyataan itu diungkapkan dia terkait pelaksanaan rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Rapat yang dilaksanakan daring dan luring itu turut dihadiri pihak KPU se-Kalteng, Partai Politik Peserta Pemilu 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah serta beberapa instansi terkait yaitu Biro Administrasi, Badan Kesbangpol Linmas, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Korem 102 Panju Panjung. Dia mengungkapkan pemutakhiran data tersebut telah telah dilakukan sejak bulan Mei 2021 setelah selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020. Tahapan tersebut dilaksanakan diawali dengan verifikasi pemilih tambahan di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilihan yaitu Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP Elektronik. Proses ini dilakukan oleh seluruh KPU se-Kalteng. KPU Kabupaten/Kota kemudian melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih secara berkala dengan berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah yang menangani administrasi kependudukan, kematian/pemakaman, dan instansi lain terkait. Masyarakat juga dapat memberikan masukan dengan menghubungi KPU di daerah secara langsung atau melalui saluran komunikasi yang disediakan. KPU Kabupaten/Kota juga berkoordinasi dengan instansi, seperti TNI/Polri, pengadilan setingkat, untuk mendapatkan data pemilih baru, seperti purnawirawan TNI/Polri atau pemilih yang dicabut hak pilihnya. "Kegiatan ini juga dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi data dan informasi dengan dasar keterbukaan informasi sehingga dapat mengurangi kecurigaan pemilih dan mengurangi potensi manipulasi data," katanya. Harmain mengatakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilaksanakan guna memperbaharui data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar di daftar pemilih, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, dan perubahan elemen data pemilih kabupaten/kota secara berkelanjutan. "Kegiatan tersebut dilakukan guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya," katanya. (sws)
Kapolda dan Danrem Tinjau Pelaksanaan PSU Sabu Raijua
Seba, Sabu Raijua, FNN - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Pol Lotharia Latif bersama Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang Brigjen TNI Legowo Jatmiko meninjau pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Sabu Raijua, Rabu. Keberangkatan Kapolda NTT dan Danrem ke Sabu Raijua itu menggunakan pesawat khusus Polri dari Bandara El Tari Kupang, bersama dengan sejumlah pejabat Polda NTT dan juga Korem 161/Wirasakti Kupang. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Rishian Krisna B saat dalam perjalanan menuju Sabu Raijua, di Kupang, Rabu, mengatakan bahwa Kapolda dan Danrem ingin memastikan pelaksanaan PSU di kabupaten itu berjalan aman dan damai. "Bapak Kapolda dan Danrem ingin memastikan bahwa pelaksanaan PSU Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua berjalan aman dan lancar," katanya. Kapolda, lanjut mantan Kapolres Timor Tengah Utara (TTU), sudah menegaskan bahwa akan menindak dengan tegas siapa pun yang berani mengganggu keamanan dan ketertiban pelaksanaan PSU tersebut. Sebanyak 170 personel dari Polda NTT dan Brimob Polda NTT, menurut dia, sudah diterjunkan untuk mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut. Pada Rabu hari ini, PSU Pilkada Sabu Raijua dilaksanakan. Ada dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bersaing dalam pemilihan kepala daerah tersebut, setelah sebelumnya kemenangan bupati terpilih Orient Riwu Kore dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua pasangan calon peserta PSU itu, yakni paslon nomor urut 1, Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale, dan paslon nomor urut 3, Takem Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba. (sws)
Sejumlah Tokoh Diyakini Berpeluang Jadi Bakal Capres dan Cawapres 2024
Jakarta, FNN - Sebanyak lebih dari 10 tokoh yang di antaranya merupakan pimpinan partai politik dan kepala daerah diprediksi oleh beberapa pengamat politik dapat menjadi bakal calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurut pengamat politik, pada sebuah acara diskusi di Jakarta, Rabu, 10 tokoh itu berpeluang jadi bakal capres dan cawapres pada Pilpres 2024 karena mereka punya modal popularitas dan tingkat keterpilihan (elektabilitas) yang cukup. Setidaknya, ada tiga klaster yang memisahkan 10 tokoh masyarakat itu, yaitu klaster kepala daerah, klaster ketua partai politik, dan klaster pejabat pemerintah/kelompok profesional, demikian pendapat dari Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo dan Direktur Eksekutif Surveylink Indonesia (Sulindo) Wempy Hadir saat acara diskusi. Ari dan Wempy sepakat ada empat figur kepala daerah yang berpotensi jadi bakal capres dan bakal cawapres pada 2024, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sementara itu, ada lima sampai enam nama dari kelompok kader partai politik yang diyakini berpeluang maju, yaitu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PDI Perjuangan Puan Maharani, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga S Uno. Terakhir, nama-nama dari kelompok profesional yang juga diyakini berpotensi maju jadi bakal capres dan cawapres nanti, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Susi Pudjiastuti yang pernah menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan; Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, mantan panglima TNI; dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Untuk kelompok kepala daerah, Wempy menyebut Anies dan Ganjar jadi dua figur yang paling unggul dibandingkan dengan nama-nama lainnya. Jika diukur dari tingkat popularitas, kesukaan dan tingkat elektabilitas, hanya ada dua, Anies dan Ganjar. Saya kira figur Khofifah dan Ridwan Kamil kemungkinan sulit dilirik partai politik untuk diusung jadi capres dan cawapres,” ucap Wempy. Ia turut menunjukkan hasil survei-nya bahwa tingkat popularitas Anies Baswedan mencapai 86,4 persen, sementara Ganjar Pranowo 63,9 persen, Ridwan Kamil 70 persen dan Khofifah 51 persen. Untuk tingkat elektabilitas, Anies memimpin dengan perolehan angka sekitar 15 persen, Ganjar 13 persen, Ridwan Kamil 4,9 persen, dan Khofifah 1,3 persen. Sementara itu, pada kelompok ketua partai politik, Wempy mengatakan Prabowo Subianto akan menjadi figur yang paling unggul mengingat tingkat popularitas-nya dan elektabilitas-nya jauh berada di atas tokoh-tokoh lainnya. Tingkat popularitas Prabowo mencapai 93 persen, sementara Sandiaga S Uno 86 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 72 persen, Puan Maharani 59,5 persen, Muhaimin Iskandar 40,9 persen, dan Airlangga Hartarto 36,6 persen. Sementara itu, pada kelompok profesional, Wempy menyebut ada tiga tokoh yang unggul, yaitu Susi Pudjiastuti, Mahfud MD, dan Erick Thohir. Jika dihitung dari tingkat efektivitas elektabilitas, Wempy menyebut Ganjar Pranowo paling unggul apabila dibandingkan dengan nama-nama lainnya. “Tingkat efektivitas elektabilitas itu cara mengujinya sederhana, yaitu tingkat elektabilitas dibagi tingkat popularitas,” tutur Wempy. Tingkat efektivitas elektabilitas Ganjar mencapai angka 0,26, diikuti oleh Prabowo 0,25, Anies Baswedan 0,18, Sandiaga S Uno 0,08, Ridwan Kamil 0,07, Agus Harimurti Yudhoyono 0,07, Muhaimin Iskandar 0,06, Airlangga Hartarto 0,03, Mahfud MD 0,03, dan terakhir Puan Maharani 0,01. (sws)
Partai NasDem Puji Kebijakan Pengadaan Oksigen Tangani Pasien COVID-19
Jakarta, FNN - Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem, Suyoto, memuji kebijakan pemerintah untuk merespon kelangkaan oksigen di rumah sakit dalam menangani pasien COVID-19. "Kami mengapresiasi pemerintah yang telah mengambil langkah-langkah ekstra cepat dan tepat," kata Suyoto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu. Pemerintah, melalui Kemenko Kemaritiman dan Investasi RI telah menginstruksikan produsen oksigen agar mengalihkan produksi dari oksigen industri menjadi oksigen untuk kesehatan. Kebijakan tersebut, kata dia, sangat membantu pengadaan stok oksigen untuk masyarakat dan rumah sakit. Pemerintah juga sudah membuat pemetaan terkait prioritas pemenuhan kebutuhan oksigen. Dalam hal ini pemerintah sudah punya peta tentang pihak yang kebutuhan oksigen-nya segera harus dipenuhi, dan pihak yang pemenuhan kebutuhan-nya bisa ditunda. "Artinya, kebijakan pemerintah sudah terencana dan tepat," ujarnya. Tak hanya pemerintah, Suyoto juga mengapresiasi perusahaan swasta yang telah membantu penyediaan oksigen. "Kita salut, banyak perusahaan besar, melalui CSR-nya ikut membantu mengatasi kelangkaan oksigen," kata Suyoto. Yang lebih menggembirakan lagi, lanjut dia, terbangun semangat gotong royong di tengah-tengah masyarakat untuk saling membantu dalam pengadaan oksigen. Semangat ini menunjukkan soliditas nasional semakin berkembang. "Suasana seperti ini tentu harus dilanjutkan dan dikembangkan, karena bisa menjadi energi positif untuk melawan COVID-19. NasDem mengapresiasi tumbuhnya gotong royong kebangsaan dan kemanusiaan untuk pengadaan dan pemenuhan kebutuhan oksigen. Mari kita lanjutkan langkah bersama menghadapi pandemik COVID-19," tutur-nya. Suyoto juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah negara-negara sahabat yang telah menyumbangkan oksigen ke Indonesia sebagai wujud solidaritas dan semangat saling membantu. "Sumbangan dari negara-negara sahabat kita apresiasi. Dulu kita menyumbang ke luar, sekarang mereka yang memberikan sumbangan," ujarnya. (sws)
Menag Gemakan Tagar #PrayFromHome pada Momen PPKM Darurat
Jakarta, FNN - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menggemakan ajakan berdoa dari rumah dengan tagar #PrayFromHome pada momen kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. "Ikhtiar dlohir sudah dan akan terus dilakukan pemerintah. Bukan hanya itu, ikhtiar batin juga terus dilangitkan. Semoga pandemi lekas sirna. Ayo kita semua #PrayFromHome," cuit Menag melalui akun twitternya, di Jakarta Rabu. Pemerintah memberlakukan PPKM darurat pada 3 - 20 Juli 2021. Lima hari berselang, ajakan memanfaatkan momentum PPKM untuk berdoa dari rumah menggema di dunia maya. Ajakan ini disuarakan dengan tagar #PrayFromHome. Masyarakat dari berbagai lapisan ikut menyuarakan hal ini. Grup band Slank pada Rabu (7/7) malam akan mengadakan doa lintas iman untuk Indonesia sehat, sekaligus ikut meramaikan tagar #PrayFromHome. "Malam ini! ayo bergabung dalam 'Doa Bareng Slank & Slankers-Doa lintas Iman untuk Indonesia Sehat' yang diselenggarakan secara virtual, didukung oleh Makara Art Center Universitas Indonesia," cuit slankdotcom. Koordinator GusDurian Alissa Wahid mengajak masyarakat untuk tidak mengabaikan wabah. Dia mengatakan jangan hanya menjadi saleh atau saleha dengan beribadah saja. "Jangan memandang orang salih itu yang ibadahnya di masjid, mengabaikan wabah. Jadilah muslih/muslihah, orang yang membawa kebaikan. Beribadahlah di rumah, karena ingin #salingjaga sesama warga, #PrayFromHome," cuitnya. Tagar #PrayFromHome menjadi salah satu trending di Twitter. Sampai pukul 13.30 WIB Rabu sudah lebih 11.600 cuitan yang menyertakan tagar tersebut. Tak hanya trending di Twitter, tagar #PrayFromHome juga menggema di Instagram dan Facebook. (sws)
Gubernur Jambi: Tugas Pertama dari Presiden Jokowi Agar Tekan COVID-19
Jakarta, FNN - Gubernur Jambi 2021-2024 Al Haris mengungkapkan tugas pertama yang ia terima dari Presiden Joko Widodo seusai dilantik adalah untuk menekan penyebaran COVID-19 di provinsi tersebut. "Tentunya tugas kami yang pertama adalah bagaimana menekan angka COVID-19 di Jambi," kata Al Haris di Istana Negara Jakarta, Rabu. Haris mengungkapkan hal tersebut seusai mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Gubernur Jambi 2021-2024 Abdullah Sani. Keduanya dilantik berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 93 P tahun 2021 tertanggal 2 Juli 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2021-2024. "(Tugas) kedua sekaligus juga kami akan memulihkan ekonomi Jambi tentunya yang merupakan juga tujuan nasional kita yaitu memulihkan ekonomi nasional," tutur Haris menambahkan. Kedua hal tersebut menurut Haris terkait dengan pandemik COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. "Saya kira karena kita sedang kondisi COVID-19, kita sedang berjibaku bagaimana melawan COVID-19 sehingga daerah aman, rakyat aman sehingga kita bisa bekerja seperti sedia kala," ungkap Haris. Al Haris dan Abdullah Sani saat mengucapkan sumpah jabatan mengenakan masker ganda dan menjaga jarak. Pelantikan itu dihadiri oleh undangan terbatas antara lain Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta pejabat terkait lain dalam jumlah yang terbatas. Berdasarkan data Satgas COVID-19, total warga yang terpapar COVID-19 hingga 6 Juli 2021 adalah 2.345.018 orang dengan penambahan 31.189 pasien dibandingkan 5 Juli 2021 dengan angka kematian mencapai 61.868 dan angka kesembuhan 1.958.553. Sedangkan di Jambi sendiri hingga 6 Juli 2021, ada 13.511 orang yang terpapar COVID-19 (penambahan 58 kasus dibanding 5 Juli 2021) dengan total kematian sebanyak 284 orang dan jumlah pasien yang sembuh adalah 11.815 pasien. (sws)
Berdikari Jaga Kepastian Stok Hewan Kurban Jelang Idul Adha
Jakarta, FNN - PT Berdikari (Persero) sebagai BUMN klaster pangan menjaga kepastian stok hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha, serta produk inovatif Domba Kaleng sesuai dengan standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh, & Halal). "Berdikari ingin memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses hewan kurban dengan harga dan kualitas yang baik, serta produk inovatif Domba Kaleng sesuai dengan standar ASUH,” ujar Direktur Utama Berdikari Harry Warganegara dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu. Harry mengatakan dalam situasi meningkatnya pandemi saat ini, berkurban tetap dapat dilakukan dengan mengutamakan manfaat yang lebih besar bagi kemaslahatan umat. Menjelang hari raya Idul Adha serta pasca pemberlakuan PPKM Darurat oleh pemerintah, dibutuhkan suatu kepastian stok hewan kurban yang berkualitas, dan terjangkau. Sebagai BUMN Peternakan, Berdikari hadir di tengah masyarakat dengan memasarkan hewan kurban sapi dan domba yang terjamin kualitasnya dengan harga terjangkau, dan produk inovatif berupa Domba Kaleng yang mengedepankan kemudahan pengiriman, ready to eat dan mengindahkan protokol kesehatan di masa pandemi untuk tidak memotong hewan kurban dalam keramaian warga. Domba kurban dalam bentuk kaleng memiliki masa simpan yang lebih lama, diproses secara higienis & halal yang tersertifikasi, menjadikan produk domba kurban dalam bentuk kaleng sesuai prinsip ASUH (Aman, Sehat, Utuh, & Halal). Solusi yang ditawarkan Berdikari adalah memasarkan hewan kurban yang telah disembelih di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) sehingga lebih higienis dan sesuai syariat. Dagingnya kemudian diolah dalam kemasan sehingga dapat diberikan ke kaum dhuafa yang membutuhkan dimana pun juga. Selain Domba Kaleng, Berdikari juga dapat menyiapkan daging sapi dalam kemasan untuk kebutuhan hewan kurban sesuai permintaan. Berdikari tidak hanya menawarkan solusi inovatif dengan hewan kurban dalam kemasan, namun juga solusi distribusi dan pengiriman melalui Berdikari Logistik Indonesia, salah satu anak usaha perusahaan. Sinergi yang kuat membuat hewan kurban dapat didistribusikan dengan aman dan tepat waktu, sehingga kebutuhan berkurban masyarakat mulai dari Sabang sampai Merauke dapat terpenuhi. Jangkauan pengiriman hewan kurban, terutama yang sudah dalam kemasan, dapat dikirimkan ke berbagai daerah di seluruh pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan sekitarnya. Sehingga distribusi serta pemasaran hewan kurban tidak terbatas di Jabodetabek saja, mulai dari Malang, Lampung, Palembang, Sampang, hingga daerah lainnya di Indonesia dapat terjangkau. Sampai sekarang, Berdikari telah menjalin kerja sama penyediaan kebutuhan hewan kurban atau pun memasarkan hewan kurban dengan NU Care – LAZIZNU Jakarta Selatan, sesama BUMN Klaster Pangan, Perum Perhutani, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT PTPN VII, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan calon mitra BUMN lainnya. Selain kepada lembaga, Berdikari juga memasarkan hewan kurban dengan harga yang kompetitif kepada masyarakat langsung. Untuk stok juga dipastikan aman, karena berdikari sendiri menargetkan penjualan sapi hingga 600 ekor, penjualan domba hingga 2.200 ekor, dan Domba Kaleng lebih dari 1.000 kaleng. Pasokan Selama PPKM Darurat Selain itu, Berdikari juga telah menyiapkan pasokan protein daging selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Direktur Utama Berdikari, Harry Warganegara menyampaikan bahwa seluruh jajaran Berdikari telah diinstruksikan untuk menggunakan seluruh instrumen mulai dari perdagangan bisnis ke bisnis hingga kepada akses masyarakat langsung melalui ritel online Gerai Daging Berdikari di Tokopedia dan Grabmart. Sampai dengan 31 Juni 2021, stok daging yang tersedia di penyimpanan Berdikari lebih dari 95 ton terdiri dari 64,06 Ton karkas daging ayam dan 31,03 Ton karkas daging sapi. Selain stok karkas, Berdikari juga telah memesan sekitar 560 Ton daging sapi beku dari Brazil dalam rangka mempersiapkan kebutuhan dalam waktu dekat. Berdikari menyediakan akses kepada masyarakat untuk pemenuhan protein hewani yang berkualitas, aman, dan dengan harga terjangkau. Hal tersebut menjadi fokus Berdikari sebagai bagian dari BUMN Klaster Pangan, termasuk mengupayakan kepastian pasokan Hewan Kurban hidup maupun dalam kemasan yang menjadi solusi kebutuhan masyarakat di tengah pemberlakuan PPKM Darurat ini. (mth)
POPULER
