ALL CATEGORY
TPM Unhas Ajak Pemanfaatan Wilayah Pesisir Sesuai Aturan
Makassar, FNN - Tim Pengabdian Masyarakat yang tergabung dalam Program Kemitraan Masyarakat (PK-M) Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, mengajak masyarakat bagaimana strategi pemanfaatan pesisir sesuai aturan yang berlaku. Ketua TPM Unhas Prof Dr Farida Patittingi MHum dalam keterangannya di Makassar, Senin, menjelaskan kegiatan ini penting bagi masyarakat pesisir guna mengetahui dan memanfaatkan wilayah pesisir sesuai dengan aturan dan syarat teknis perizinan. Dekan Fakultas Hukum Unhas ini mengatakan hukum pertanahan mengakui adanya hukum adat sebagai dasar penguasaan dan pemanfaatan tanah secara turun temurun yang diatur secara konstitusional. Olehnya itu, kata dia, masyarakat perlu memahami hal tersebut, khususnya ketika ingin memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan hak yang harus dimiliki untuk melakukan pendaftaran tanah. "Setelah melakukan observasi dan wawancara singkat dengan Kepala Desa Laikang, ditemukan permasalahan hukum terkait pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir untuk kegiatan ekonomi dan tempat tinggal," ujarnya. "Bahkan, terkadang menimbulkan konflik di antara para warga desa,"lanjut Prof Farida. Desa Laikang merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah pesisir Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. (sws)
Dinkes Banyumas: Bayi yang Meninggal Belum Dipastikan Kena COVID-19
Purwokerto, FNN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banyumas di Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa seorang bayi yang meninggal dunia di wilayah kerjanya belum dipastikan terserang COVID-19. "Ada satu bayi yang meninggal tapi sebenarnya probable. Artinya, dia ke arah gejala COVID-19 tetapi belum positif (berdasarkan pemeriksaan) PCR. Sudah meninggal, terus keluarga siap diprotokol kesehatan," kata Kepala Dinkes Kabupaten Banyumas Sadiyanto di Purwokerto, Banyumas, Senin siang. Dia menyampaikan pernyataan itu ketika ditanya wartawan perihal pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein mengenai dua bayi yang meninggal dunia akibat COVID-19. Sadiyanto mengakui bahwa Dinas Kesehatan tidak melakukan pemeriksaan lanjutan menggunakan metode PCR untuk memastikan bayi tersebut terserang COVID-19. "Statusnya probable. Artinya, dia diduga (positif COVID-19) tetapi belum dibuktikan dengan hasil laboratorium, umurnya baru tiga hari," katanya. Ia mengakui kasus penularan COVID-19 pada anak-anak di Kabupaten Banyumas belakangan cenderung mengalami peningkatan. "Anak-anak ya, bukan bayi, usia di atas satu tahun. Jumlahnya yang dirawat kurang lebih 10 anak," katanya. Bupati Banyumas Achmad Husein meminta masyarakat Kabupaten Banyumas mewaspadai kemungkinan terjadi penularan COVID-19 pada bayi. "Berdasarkan data yang kami terima, di RSUD Banyumas kemarin ada lima (bayi), di RSUD Ajibarang ada lima, terus di Margono (RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto) juga ada. Ini COVID-19 (pada) bayi dan dua itu meninggal," katanya usai rapat koordinasi penanganan COVID-19 di Purwokerto, Senin siang. Kendati demikian, Bupati mengaku belum mengetahui secara pasti apakah bayi-bayi tersebut tertular virus corona dari orang tuanya. "Enggak tahu ini. Itu kan ilmu ya, harus ada riset dan penyelidikan, tapi yang jelas itu sudah ada yang bayi lho, apakah itu dari orang tuanya, apakah dari mana. Tapi ada juga yang aneh, bayinya positif, ibunya enggak itu lho, ada itu, satu," katanya. Menurut dia, kasus penularan COVID-19 pada bayi di Banyumas baru ditemukan dalam satu atau dua minggu terakhir. "Makanya harus hati-hati yang punya bayi ya," katanya. (sws)
Anggota DPR Jaring Aspirasi Pastikan Komitmen Calon Dubes
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengatakan telah menjalankan penjaringan aspirasi dan masukan konstruktif dari Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri untuk mendapatkan masukan dan memastikan komitmen 33 calon duta besar yang akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan. "Penjaringan aspirasi ini berguna untuk mendapatkan masukan aktual dan memastikan komitmen dari para calon duta besar yang akan ditempatkan," kata Christina dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Christina mengatakan, dirinya sebagai anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II yang juga mewakili konstituen luar negeri, secara khusus telah menjalankan penjaringan aspirasi dan masukan konstruktif dari WNI di luar negeri. Menurut dia, penjaringan tersebut terkait perbaikan kinerja perwakilan dan masukan itu diterima antara lain dari komunitas WNI di Australia, Timor Leste, Perancis, Kanada. "Selain persyaratan dasar, kedalaman wawasan serta ketrampilan komunikasi, calon dubes juga harus memahami beragam aspek menyangkut negara/organisasi internasional dimana mereka akan ditempatkan," ujarnya. Selain itu dia juga menaruh perhatian khusus pada upaya perlindungan WNI di luar negeri, terutama menyangkut akses terhadap vaksin dalam kondisi pandemi COVID-19. Christina menjelaskan, beberapa tugas penting dubes yang digarisbawahi antara lain kesanggupan memperjuangkan kepentingan nasional dan mengembangkan kerjasama internasional. "Dan juga meningkatkan nilai ekspor dan kunjungan wisatawan; serta menarik investasi dan peluang-peluang bisnis lainnya," katanya. Komisi I DPR RI mulai melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau "fit and proper test" terhadap 33 calon dubes pada Senin sampai Rabu (12-14 Juli), dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Uji kelayakan tersebut terdiri dari 6 sesi selama 3 hari bersifat tertutup dengan durasi per-sesi maksimal 2 jam 15 menit. (sws)
Mungkinkah Jokowi Menyebabkan Imunitas Turun?
by Asyari Usman Medan FNN - Kata para dokter dan pakar kesehatan, imunitas (antibody), dan epidemologi sangat krusial dalam melawan Covid-19. Ini terbutki dari tingkat kesembuhan di kalangan penyanang virus ini. Di seluruh dunia, rata-rata 80% orang yang tertular Covid bisa sembuh. Begitulah fungsi imunitas. Imunitas itu terbangun dari nutrisi (gizi) yang bagus dan olahraga reguler. Bagus sekali kalau ditambah vitamin dan suplemen. Apalagi ada herbal dan madu, imunitas semakin kuat. Kebalikan dari kondisi ini menyebabkan imunitas lemah. Yaitu kekurangan gizi, tidak cukup gerak badan, tidak ada konsumsi vitamin atau suplemen. Ada satu hal lain yang membuat imunitas kuat atau lemah. Itulah yang disebut “state of mind”. Alias “suasana pikiran”. Pikiran tenang membuat imunitas kuat atau naik. Pikiran terganggu membuat imunitas lemah alias turun. Ini juga kata para pakar kesehatan. Pikiran tenang pertanda tidak ada masalah atau sedikit masalah. Pikiran galau pertanda banyak masalah yang mengganggu. Orang tak sanggup memagar pikirannya agar tidak terganggu oleh masalah yang menumpuk itu. Masalah yang mengganggu itu bisa apa saja, termasuk politik. Dan bahkan centang-perenang atau carut-marut politik bisa menjadi penyebab utama gangguan pikiran. Inilah yang sedang terjadi. Sepak-terjang Jokowi membuat banyak orang menjadi frustrasi. Tapi tak bisa berbuat apa-apa. Bosan, tapi terpaksa harus urut dada. Geram, tapi harus menunggu sampai 2024. Pessoalan inilah yang kelihatannya menjadi masalah terbesar seluruh rakyat Indonesia. Mereka ingin Jokowi mundur, namun beliau tak peduli. Mau berontak, tak mungkin. Karena bakal masuk penjara. Mau melepaskan kegeraman dengan kata-kata yang berbahaya, bisa kena pasal UU ITE. Meneriakkan “revolusi”, pasti gol dalam hitungan menit. Mau demo “turunkan presiden”, pasti akan ditangkap semua. Jadi, tidak ada yang bisa dilepaskan untuk meringankan beban perasaan. Akhirnya, semua ini menggumpal dan mempengaruhi “state of mind”. Orang menjadi malas. Hilang semangat. Hilang gairah. Tersendat jalan pikiran, tersumbat kreativitas. Memang ada banyak orang yang akan mengatakan, “Untuk apa dipikirkan Jokowi? Biarkan saja dia sesuka hatinya!” Boleh jadi sikap seperti ini benar. Tapi, saya sendiri sudah tiga hari tidak mengunggah tulisan. Belum tahu apakah itu disebabkan terjangkit frustrasi melihat situasi yang ada, atau karena hal ini. Yang jelas, ada semacam kemarau inspirasi. Ini sangat berbahaya. Sebab, kata para pakar kesehatan, pikiran yang dilanda frustrasi bisa menurunkan imunitas. Mungkin perlu ditanyakan kepada para pakar apakah Jokowi bisa menyebabkan imunitas turun. Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id
Dokter Tirta Jadi Saksi Terkait Pernyataan Kontroversial Dokter Lois
Jakarta, FNN - Dokter Tirta Mandira Hudhi diperiksa polisi sebagai saksi ahli terkait pernyataan kontroversial Dokter Lois bahwa pasien COVID-19 meninggal karena obat. "Jadi, saya sama ikatan dokter Indonesia (IDI) statusnya saksi ahli," kata Tirta saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin. Tirta juga mengatakan bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi bukan berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dokter Tirta mengaku mendapat informasi bahwa Dokter Lois diduga telah menyebarkan informasi yang bisa menghambat penanganan wabah penyakit menular sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. "Yang intinya menghalangi penanganan wabah di Indonesia," tambahnya. Dikonfirmasi terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan kasus yang melibatkan Dokter Lois sudah dilimpahkan ke Mabes Polri. "Sudah dilimpahkan ke Mabes, tanya ke Mabes," ujar Yusri. Kasus ini diketahui berawal dari beredanya video pernyataan Lois di media sosial mengenai dirinya yang tidak percaya COVID-19 dan anti memakai masker. Lois juga menyebut pasien covid-19 meninggal karena obat dan bukan akibat infeksi virus. (mth)
KKP Gelontorkan Rp89 Miliar untuk Pembangunan SKPT Saumlaki Maluku
Saumlaki, Maluku, FNN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun ini menganggarkan Rp89 miliar untuk pembangunan fasilitas penunjang Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki, yang berada di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Ukur Laran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. "Informasi yang kami terima dari pihak kementerian dalam hal ini Direktorat Kapal dan alat penangkap ikan yang mempunyai tugas mengelola SKPT Saumlaki menyatakan bahwa ada bantuan hibah dari Jepang dan kita PPI Ukur Laran dapat dana Rp.89 miliart lebih untuk pembangunan fisik dan berbagai fasilitas di dalam kawasan itu," kata Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Alowesius Batkormbawa, di Saumlaki, Senin. Ia menyatakan, semenjak kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti, KKP berkomitmen untuk segera merevitalisasi sekaligus membangun PPI Ukur Laran menjadi SKPT Saumlaki. Proses revitalisasi dan pembangunan SKPT Saumlaki di lahan seluas dua hektare tersebut siap dikerjakan, karena telah ada pelimpahan aset dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada Pemprov Maluku, dan seterusnya telah diserahkan ke KKP pada tahun 2017. Pembangunan fisik tersebut berupa fasilitas perikanan modern di SKPT Saumlaki seperti tempat pelelangan ikan (TPI), pabrik es, "cold storage" hingga gedung perkantoran dan semua kebutuhan utama dari sebuah pangkalan pendaratan ikan. Kepastian tentang informasi besaran anggaran dan rencana kerja tersebut diterima dari Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana dana hibahnya sudah tersedia di rekening Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Jadi kita tidak menerawang lagi. Dananya sudah tersedia tinggal kita membangun sesuai dengan tahapan-tahapan yang tersedia," ujarnya. Saat ini, pihak KKP sedang dalam proses penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dari program ini. Bersamaan dengan AMDAL, KKP sedang menyusun rencana-rencana pembangunan fisiknya berupa kerangka acuan, pengantar, analisis rencana anggaran biayanya. "Dibuat barengan sehingga ketika AMDAL selesai dan semoga kalau berjalan lancar maka tahun depan sudah mulai pekerjaan pembangunan," katanya. Alowesius menyatakan, dengan adanya pembangunan SKPT Saumlaki dan saat difungsikan nanti, akan membawa dampak positif bagi para pelaku usaha dari berbagai sektor. Misalnya di sektor usaha penyediaan sembilan bahan pokok (sembako), rumah makan, rumah kopi, serta sektor jasa lainnya. Selain itu, diharapkan SKPT Saumlaki menjadi entri point atau titik masuk untuk pelabuhan perikanan dan mampu mengekspor ikan dalam jumlah yang banyak. "Dengan adanya SKPT ini, saya berharap akan memotivasi para nelayan kita untuk semakin berusaha lebih maksimal lagi" imbuhnya. Sesuai pantauan di lokasi, kondisi mayoritas infrastruktur di PPI Ukurlaran seperti pabrik es, tempat pelelangan ikan (TPI) dan gedung perkantoran yang sudah ada sejak tahun 2005 dalam keadaan rusak. Padahal pemerintah kabupaten Kepulauan Tanimbar (saat itu Maluku Tenggara Barat-red) sudah mengeluarkan puluhan miliar rupiah dari APBD untuk pembangunan fasilitas tersebut. Selain SKPT, KKP telah membangun fasilitas perikanan lainnya, yaitu Karatina Ikan dan Kantor PSDKP di kawasan yang sama dan telah berfungsi semenjak akhir 2016 lalu. (mth)
AS Ulangi Peringatan kepada China Soal Serangan ke Pasukan Filipina
Washington, FNN - Amerika Serikat pada Minggu (11/7) mengulangi peringatan kepada China bahwa serangan terhadap angkatan bersenjata Filipina di Laut China Selatan akan memicu perjanjian pertahanan bersama AS-Filipina tahun 1951. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken membuat komentar dalam sebuah pernyataan tertulis yang menandai ulang tahun kelima keputusan pengadilan arbitrase yang menolak klaim teritorial luas China di Laut China Selatan. "Amerika Serikat menegaskan kembali kebijakan 13 Juli 2020 mengenai klaim maritim di Laut China Selatan," kata Blinken, yang merujuk pada penolakan oleh pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump atas klaim China atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan. China, yang mengklaim sebagian besar perairan di Laut China Selatan dengan tanda pada peta nasionalnya yang disebut sebagai Sembilan Garis Putus (nine-dash line), menegaskan pada Jumat (9/7) bahwa Beijing tidak menerima keputusan pengadilan arbitrase itu. Wilayah perairan di Laut China Selatan juga diperebutkan oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam. "Kami juga menegaskan kembali bahwa serangan bersenjata terhadap angkatan bersenjata, kapal umum, atau pesawat terbang Filipina di Laut China Selatan akan memicu komitmen pertahanan bersama AS berdasarkan Pasal IV Perjanjian Pertahanan Bersama AS-Filipina tahun 1951," ujar Blinken. Pasal perjanjian itu sebagian menyebutkan bahwa "setiap Pihak mengakui bahwa serangan bersenjata di wilayah Pasifik pada salah satu pihak akan berbahaya bagi perdamaian dan keselamatan diri masing-masing dan menyatakan bahwa akan bertindak untuk menghadapi bahaya bersama sesuai dengan ketentuan dengan proses konstitusional." Blinken telah menyampaikan pernyataan serupa sebelumnya, termasuk selama percakapan pada 8 April dengan menteri luar negeri Filipina di mana Departemen Luar Negeri AS mengatakan dia "menegaskan kembali penerapan" Perjanjian Pertahanan Bersama AS-Filipina tahun 1951 itu di Laut China Selatan. (mth)
Obituari - Berpulangnya Bupati Bekasi yang Sarat Makna
Bogor, FNN - Lambaian Sang Saka Merah Putih yang tertunduk, lunglai berkibar, pada setengah tiang di halaman Kantor Bupati Bekasi, Jawa Barat, seakan menggambarkan duka mendalam. Bupati Bekasi H Eka Supria Atmaja, SH wafat di Rumah Sakit Siloam, Kelapa Dua, Tangerang, Banten, pada Minggu (11/7), sekitar pukul 21.30 WIB. Suami dari Hj Holilah dan ayah dari tiga putra putrinya, Nikita Orizza, Jelena Jatuzzalwa, dan Reziy Ahmad Syaikhu, berpulang, setelah sepekan berjuang melawan keganasan COVID-19 sejak dirawat di rumah sakit itu pada 5 Juli 2021. Sebelumnya pada 1 Juli 2021, dia positif terpapar COVID-19 berdasarkan swab PCR. Terasa pekan-pekan terakhir ini begitu sering kabar duka kita terima. Kepala Daerah asli kelahiran dari Kampung Lemahabang, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, 48 silam itu, terpapar virus mematikan yang sedang berpandemik di seantero negeri itu, justru saat sedang giat berjihad mengatasi penyebaran virus yang menyerang paru-paru itu di daerah-nya. Suasana berkabung dan duka mendalam lekat bergelayut di kabupaten seluas 1.274 kilometer persegi dan berpenduduk sekitar 3,899 juta jiwa (2020) ini, sejak Minggu menjelang tengah malam hingga tulisan ini dibuat. Adik Eka Supria Atmaja, dr. Asep Surya Atmaja yang juga anggota DPRD Kabupaten Bekasi, memohon doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi atas berpulang-nya almarhum. "Innalillahi wa innailaihi rajiun. Semoga almarhum husnul khotimah, diampuni segala dosanya, dilapangkan dan diterangkan kuburnya, dan ditempatkan di surga firdaus," katanya sebagaimana disiarkan pada portal resmi Kabupaten Bekasi. Mewakili keluarga besarnya, Asep menegaskan bahwa berpulang-nya Eka Supria Atmaja membawa duka mendalam. Tak hanya keluarga yang kehilangan atas berpulang-nya Eka. Rekan kolega-nya, sesama bupati di sekitar wilayah kerjanya pun merasa kehilangan yang mendalam. Sebagaimana disampaikan Bupati Bogor Ade Yasin, yang juga Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Ade menyampaikan. bulan Juli baru berjalan beberapa hari, isi kabar hampir semua berita kehilangan, kabar duka di mana-mana. Duka yang mendalam atas berpulang-nya sahabatnya, Eka. malam. Ade Yasin mengajak masyarakat turut mendoakan Eka. "Saya atas nama pribadi dan mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Bogor mendoakan almarhum diterima di tempat terbaik di sisi Allah," ujarnya. Ucapan turut berbelasungkawa dan duka cita mendalam juga disampaikan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika. Duka mendalam tak hanya bagi keluarga besarnya, melainkan juga bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi. Terlebih semasa hidupnya, Eka Supria Atmaja merupakan putra asli daerah yang berkarir dari tanah kelahirannya di Desa Waluya Lemahabang. Dari Kepala Desa Eka Supria Atmaja, putra dari pasangan orangtua-nya, H. Ojoy Jarkasih dan Hj. Enjuh Juhriah. lahir pada 9 Februari 1973 di Desa Waluya. Jenjang pendidikannya pun diawali di desa itu. Ia menamatkan pendidikan dasarnya di SD Lemahabang, lalu melanjutkan ke SMP 2 Cikarang, kemudian menamatkan pendidikan tingkat atasnya di SMA Cikarang, dan tercatat sebagai alumnus dari Universitas Borobudur, Jakarta, untuk pendidikan tingginya. Dari desa itu pula, dia meniti karir politik dan pemerintahannya, dengan menjadi Kepala Desa Waluya, selama dua periode, dari tahun 2001-2006 dan tahun 2006-2012. Kemudian pada tahun 2014, Eka berjuang dalam Pemilu Legislatif melalui Partai Golkar, terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi, bahkan setelah pelantikannya sebagai anggota Dewan, dia terpilih kembali sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode tahun 2014-2017. Tiga tahun setelah menjadi pimpinan Dewan, Eka kembali berkompetisi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi pada tahun 2017, sebagai calon Wakil Bupati, berpasangan dengan calon Bupati Hj Neneng Hassanah Yasin. Sebagian besar rakyat, memberikan suara untuk pasangan tersebut. Terpilihlah mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi periode 2017-2022. Baru dua tahun memimpin, Neneng tersandung kasus hukum, sehingga dia diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri, pada tahun 2019. Sejak itu pun, Eka Supria Atmaja menjadi Bupati Bekasi. Pada tahun 2019 itu pula, Eka terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi. Namun, baru dua tahun memimpin daerah di Kabupaten Bekasi, Eka telah dipanggil Sang Maha Kuasa. Bupati Eka Supria Atmaja semasa hidupnya dikenal sebagai sosok muda yang tegas, santun dan peduli kepada masyarakat. Karena beliau selalu mengingat pesan kedua orang tuanya, agar menjadi pemimpin yang amanah dan jangan mengecewakan masyarakat. Empat program unggulan Kepedulian-nya pada masyarakat, diagendakan melalui empat program kerja unggulan Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2021 yang sebagian merupakan kelanjutan dari realisasi program tahun-tahun sebelumnya. Empat program tersebut, menambah anggaran untuk Program "Bekasi Bedah Nata Rumah" (Bebenah) dari sebelumnya untuk 2.000 rumah menjadi 5.000 rumah pada tahun 2021. Setiap rumah penerima manfaat Program Bebenah berhak mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp20 juta dengan rincian pembelian material bangunan Rp17 juta dan Rp3 juta sisanya untuk biaya tukang. Sasaran program ini tentunya rumah yang dianggap sudah tidak layak huni dengan harapan ke depan tidak ada lagi rumah warga yang tidak representatif. Program kedua, perbaikan daerah kumuh melalui program Bekasi Bersih, Sehat, dan Berkah (Bersekah) yang cakupan-nya akan diperluas dari tujuh desa menjadi 25 desa pada 2021. Program ketiga, memberikan tunjangan untuk 3.300 guru madrasah dan pesantren non-aparatur sipil negara; dan program unggulan keempat, yakni memberikan honor kepada imam masjid yang memiliki kemampuan khusus tilawah yakni sebesar Rp2,5 juta per bulan. Eka berharap melalui empat program kerja pemerintah daerah di tahun depan itu mampu menjadikan Kabupaten Bekasi dua kali tambah baik. Sementara untuk penanganan dan penanggulangan COVID-19, Eka telah memutuskan menambah anggaran penanganan COVID-19 hampir dua kali lipat dari Rp80 miliar menjadi Rp158 miliar melalui alokasi biaya tak terduga hasil pengalihan yang bersumber dari APBD tahun ini. Agar penanganan pandemik semakin optimal, katanya. Penambahan anggaran itu sebagai dampak lonjakan kasus COVID-19 di daerah-nya. Anggaran tersebut dialokasikan secara khusus bagi perangkat daerah yang menangani pandemik. Dia menyebut tiga perangkat daerah mendapat alokasi biaya tak terduga itu, yakni, Dinas Kesehatan sebesar Rp113 miliar, RSUD Cibitung Rp34 miliar termasuk insentif tenaga kesehatan senilai Rp24 miliar, serta BPBD Kabupaten Bekasi Rp11,8 miliar. Untuk pembangunan, Eka pun memiliki resep berdasarkan pengalamannya. Ia meyakini bahwa desa merupakan ujung tombak keberhasilan kegiatan pembangunan, sehingga kepala desa dituntut mampu menerjemahkan-nya ke dalam sejumlah kreasi inovasi demi kemajuan daerah. "Untuk itu kepala desa harus mampu membuat perubahan di desanya. Tentu saja melalui program-program yang inovatif," ucap-nya. Seorang pemimpin desa, juga harus mampu menciptakan kenyamanan dan ketertiban di wilayahnya sehingga proses pembangunan dapat berjalan maksimal sesuai yang diharapkan. Eka kini telah berpulang, jenazahnya dikebumikan ke pemakaman keluarga di sekitar tempat tinggal-nya di Kampung Lemahabang RT 01/04, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, namun kepemimpinan-nya membawa sarat makna, untuk terus dilanjutkan oleh para penggantinya. Kemendagri untuk sementara telah menunjuk Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Herman Hanafi sebagai Plh. Bupati Bekasi. Eka bisa berpulang, namun pembangunan Kabupaten Bekasi terus berjalan, "dua kali bertambah baik", sebagaimana jargon dari Eka, bahkan bisa lebih. (mth)
Realisasi Belanja Pengadaan Vaksin COVID-19 Capai Rp10,2 Triliun
Jakarta, FNN - Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pengadaan vaksin COVID-19 telah mencapai Rp10,2 triliun untuk 59,3 juta dosis per 10 Juli 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sejak Januari hingga 10 Juli 2021 tercatat sekitar 51 juta dosis vaksin sudah disuntikkan kepada masyarakat Indonesia. "Jumlah dosis vaksinasi pertama sebanyak 36,19 juta dosis dan vaksinasi kedua 14,97 juta dosis," kata Sri Mulyani saat paparan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI, di Jakarta, Senin. Menurut dia, sebanyak 68,7 juta dosis vaksin COVID-19 telah didistribusikan ke seluruh Indonesia dari 78,2 juta dosis yang telah dirilis, termasuk vaksin hibah. Seiring dengan peningkatan pasokan vaksin tersebut, jumlah vaksinator juga ditambah melalui TNI/Polri, Bidan, serta tenaga lainnya. Bendahara Negara menjelaskan, hal tersebut lantaran peningkatan tren vaksinasi sejak Januari dan pada awal Juli 2021 sudah menembus target satu juta dosis per hari. Selanjutnya, target vaksinasi harian pada Agustus 2021 yakni dua juta dosis per hari dan September 2021 sebanyak tiga juta dosis per hari. "Target ini untuk mengejar herd immunity, supaya pemulihan ekonomi dan mobilisasi masyarakat tidak menimbulkan kenaikan jumlah COVID-19," ujar dia. Sementara itu, Sri Mulyani menyebutkan realisasi klaim pasien COVID-19 mencapai Rp11,1 triliun per 9 Juli 2021 dan telah dialokasikan tambahan sebesar Rp11,97 triliun. (mth)
Dandenkes Kupang: Butuh Dukungan Nakes Optimalkan Layanan Vaksinasi
Kupang, FNN - Komandan Detasemen Kesehatan (Dandenkes) 04-09-01/Kupang Letkol Ckm dr. Agus Saptiady,Sp mengatakan diperlukan dukungan tenaga kesehatan (nakes) dari dinas kesehatan untuk membantu TNI dalam memberikan pelayanan vaksinasi secara optimal. "Melihat antusias warga yang semakin tinggi, kami tentu akan berkoordinasi dengan nakes dari dinkes setempat agar dapat membantu memberikan pelayanan vaksin kepada masyarakat, sehingga lebih banyak lagi warga masyarakat yang bisa terlayani vaksin," kata Agus Saptiady di Kupang, Senin. Dia mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan seputar besarnya antusias warga untuk mengikuti vaksinasi dalam program "Serbuan Vaksinasi" yang digelar TNI di RS Wira Sakti Kupang. Antusias warga itu bisa terlihat dari banyaknya warga yang harus datang dini hari agar bisa mendaftar menjadi peserta vaksin. "Sudah dua hari berturut-turut saya datang untuk mengikuti vaksin tetapi tidak bisa mendaftar karena kuota yang disiapkan di RS Wira Sakti terbatas. Hari ini, jam 05.00 Wita pagi saya sudah datang sehingga bisa mendapat nomor antre," kata Nando, seorang pemuda asal Penfui Timur. Menurut Letkol Agus, dirinya bersama rekan-rekan ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang ingin menerima vaksin melalui program "Serbuan Vaksinasi" yang di prakarsai Kodam IX/Udayana, Namun kami juga ada keterbatasan dalam jumlah tenaga kesehatan di RST Wira Sakti Kupang, yang melayani kegiatan vaksinasi, sehingga jumlah masyarakat yang kami layani masih belum banyak. "Saya dan teman-teman pasti ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tetapi kami juga ada keterbatasan dalam jumlah tenaga kesehatan RST Wira Sakti Kupang, yang melayani kegiatan vaksinasi sehingga jumlah masyarakat yg kami layani masih belum banyak," katanya. Untuk itu, pihaknya akan membangun koordinasi dengan nakes dari dinkes setempat, agar dapat membantu memberikan pelayanan vaksin kepada masyarakat, sehingga lebih banyak lagi warga masyarakat yang bisa terlayani vaksinnya, kata Letkol Agus Saptiady menambahkan. (mth)
POPULER
