ALL CATEGORY
Indonesia Terima Bantuan 1.000 Ventilator dari Australia
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia menerima bantuan sebanyak 1.000 alat bantu pernapasan (ventilator) yang diberikan oleh Australia. Dukungan kerja sama pemerintah Australia berupa 1.000 ventilator telah tiba jelang tengah malam pada Jumat, 9 Juli 2021, di Indonesia, demikian disampaikan dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Sabtu. Menurut pihak Kemenlu RI, dukungan dalam bentuk bantuan ventilator itu adalah wujud kerja sama dan kolaborasi yang baik antara Indonesia dan Australia sebagai negara sahabat dan mitra strategis komprehensif. Selain ventilator, Australia juga akan mengirimkan 2,5 juta dosis vaksin COVID-19, konsentrator oksigen, tabung oksigen, alat tes antigen, dan alat-alat kesehatan lainnya secara bertahap. Selain Australia, beberapa negara sahabat lainnya juga telah menawarkan dukungan kepada Indonesia dalam menangani lonjakan kasus COVID-19, yaitu Singapura, Amerika Serikat, Belanda, Jepang, Inggris, Uni Emirat Arab (UAE), India, China dan entitas internasional lainnya. Sebelumnya, sebagian dukungan kerja sama untuk penanganan pandemi dari Singapura juga telah tiba berupa ventilator, tabung oksigen, dan alat-alat kesehatan Lainnya. Selain itu, telah tiba pula sebagian konsentrator oksigen hasil pembelian dari Singapura. Kerja sama dan kolaborasi adalah kunci dalam menghadapi perkembangan kenaikan kasus infeksi dan kematian akibat COVID-19 yang terjadi di berbagai kawasan dunia akibat varian baru virus corona. (mth) Secara keseluruhan ruas Tol Pekanbaru-Padang akan ditargetkan beroperasi pada tahun 2025. (mth)
Kementerian PUPR Terus Bangun Infrastruktur Dukung Perekonomian Sumbar
Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun sejumlah infrastruktur di Sumatera Barat (Sumbar) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan konektivitas. "Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang andal di seluruh Indonesia salah satunya di Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan konektivitas baik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun sektor pariwisata," sebut siaran pers Kementerian PUPR yang diterima di Jakarta, Sabtu. Beberapa infrastruktur yang dibangun di Provinsi Sumatera Barat yaitu, revitalisasi Kawasan Nagari Seribu Rumah Gadang (SRG) di Kabupaten Solok Selatan, pembangunan Pasar Rakyat Pariaman di Kota Pariaman, dan pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin. Revitalisasi SRG, yang dilakukan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya itu merupakan tindak lanjut atas pencanangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Kota Padang pada Februari 2018 lalu. Revitalisasi kawasan rumah adat khas Minangkabau tersebut meliputi pemugaran 32 rumah gadang, penataan lansekap kawasan, pembangunan menara songket sebagai landmark serta pembangunan fasilitas-fasilitas untuk wisatawan. Revitalisasi SRG dikerjakan 475 orang dan 5 tukang tuo dengan biaya APBN 2019-2020 sebesar Rp67 miliar. Lokasi SRG berjarak 147 km dari Bandara Internasional Minangkabau dengan waktu tempuh 3,5-4 jam menggunakan transportasi darat. Selain dapat menambah daya tarik bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara, kawasan SRG diharapkan juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Solok Selatan dan sekitarnya. Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan revitalisasi Pasar Pariaman sehingga menjadi sarana perdagangan rakyat yang aman, nyaman, bersih, tertata, dan lebih estetis (tidak kumuh) di Kota Pariaman. Pembangunan pasar yang dilakukan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Barat itu dimulai pada Desember 2019 dengan anggaran senilai Rp89,7 miliar dan manajemen konstruksi (MK) senilai Rp2,8 miliar. Pasar Pariaman, yang dibangun di atas lahan seluas 5.431 meter persegi, dapat menampung 562 pedagang terdiri atas 362 kios dan los yang mampu menampung 200 pedagang. Keberadaan pasar juga menjadi layanan wisata karena lokasinya berada di pusat kegiatan kota dan dekat dengan Pantai Gandoriah. Sementara, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Sumatera Barat Ditjen Bina Marga juga tengah melaksanakan pembangunan Jalan Tol Sirip Pekanbaru-Padang Seksi Padang-Sicincin sepanjang 36,6 km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans-Sumatera. Pembangunan tol ini akan meningkatkan konektivitas antara Provinsi Sumatera Barat dengan Riau. Pembangunan Tol Padang-Sicincin dimulai pada Februari 2018 dan ditargetkan selesai serta beroperasi pada Desember 2022. Saat ini progres fisik Tol Padang-Sicincin telah mencapai 40,81 persen. Jalan Tol Padang-Pekanbaru membentang sepanjang 256 km dan terbagi menjadi enam seksi, yaitu Seksi I Padang-Sicincin, Seksi II Sicincin-Bukittinggi, Seksi III Bukittinggi-Payakumbuh, Seksi IV Payakumbuh-Pangkalan, Seksi V Pangkalan-Bangkinang, dan Seksi VI Bangkinang-Pekanbaru. (mth)
Moeldoko Ajak Masyarakat Satukan Daya dan Kekuatan Hadapi COVID-19
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak masyarakat untuk menyatukan daya dan kekuatan untuk mencari solusi menghadapi pandemi COVID-19. Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, Moeldoko meminta masyarakat tidak pesimistis dan meragukan kemampuan Indonesia untuk keluar dari krisis COVID-19. “Dalam hal apapun pesimisme tidak akan pernah membuat masalah terselesaikan. Pesimisme membuat otak kreatif kita buntu, energi kita habis tersedot,” kata Moeldoko dalam siaran pers tersebut. Moeldoko pun meminta agar semua pihak mulai melepaskan perbedaan dan kepentingan, untuk merefleksikan hal-hal yang bisa dikontribusikan kepada kemajuan bangsa ini. “Pemerintah tidak anti-kritik, namun untuk saat ini marilah sertai kritikan dengan solusi. Bantu kami berpikir dan bantu kami menyelamatkan masyarakat. Mari kita sama-sama bergerak untuk pemulihan bersama,” imbaunya. Demi menekan laju penularan virus COVID-19 di tengah masyarakat, Presiden Joko Widodo pada hari Kamis (1/7) mengumumkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di 122 kabupaten dan kota di Jawa dan Bali sejak 3 Juli hingga 20 Juli. Selama pemberlakuan PPKM Darurat aktivitas masyarakat di sektor pekerjaan, pendidikan, transportasi, wisata, dan lainnya dibatasi. Pemerintah juga akan memberlakukan sanksi kepada pelanggar peraturan PPKM Darurat sesuai bunyi UU Wabah Penyakit Menular dan UU Kekarantinaan Kesehatan. “PPKM darurat merupakan salah satu skenario pemerintah untuk menekan penyebaran. Mobilitas orang tanpa gejala atau OTG dapat dikendalikan, karena mereka yang berstatus OTG inilah yang berbahaya dalam penyebaran virus,” kata Moeldoko. Menurut dia, pemerintah telah mengupayakan penanganan pandemi dari segala lini baik dari segi realokasi anggaran, penyediaan tambahan tempat tidur bagi pasien, pengadaan oksigen, upaya percepatan vaksin, hingga tindakan tegas yang diberikan pada para pelanggar PPKM Darurat serta para penimbun obat-obatan dan oksigen. Moeldoko mengakui bahwa pengimplementasian PPKM bukan tanpa tantangan. Berdasarkan pantauan dari pemerintah, tingkat mobilitas masyarakat di masa PPKM Darurat baru berkurang 30 persen. Sedangkan PPKM Darurat baru akan dianggap berhasil jika mampu menekan mobilitas di angka 50 persen. “Oleh sebab itu pemerintah tetap akan memperketat PPKM Darurat sampai tanggal 20 Juli,” tegas Moeldoko. Moeldoko menekankan ketaatan seluruh warga menjadi kunci pemulihan dari pandemi. Dia mengajak masyarakat untuk mentaati betul PPKM Darurat. Ia mengatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk menarik rem darurat ini akan berdampak pada roda perekonomian masyarakat, namun hal tersebut adalah pilihan sulit yang harus diambil demi keselamatan masyarakat dan pemulihan bersama. “Indonesia pulih karena saya, Indonesia pulih karena kamu, dan Indonesia pulih karena kita,” kata Moeldoko. (mth)
Asosiasi: Regulasi Industri Tembakau Olahan Agar Berbasis Penelitian
Jakarta, FNN - Pemerintah diminta mulai melakukan kajian ilmiah terhadap produk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), seperti rokok elektrik dan snus, yang dipercaya dapat berkontribusi dalam menurunkan angka perokok di Indonesia. "Regulasi berbasis penelitian diperlukan untuk menentukan kebijakan bagi produk HPTL agar semua pihak mengedepankan argumen ilmiah, bukan sekedar opini," kata Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo) Paido Siahaan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Menurut Paido, kajian ilmiah terhadap HPTL untuk mengatasi masalah rokok sekaligus menekan prevalensi jumlah perokok di Indonesia. Ia menjelaskan lantaran belum adanya riset tersebut banyak opini simpang siur yang berkembang di masyarakat bahwa produk HPTL lebih berbahaya dibandingkan rokok. "Dengan adanya riset, publik diharapkan mendapatkan informasi yang komprehensif. Karena sudah masuk ranah sains, kami mendorong para peneliti untuk menganalisis dan menyajikan hasil analisis mereka terhadap isu ini," ujarnya. Untuk itu, tambah Paido, asosiasi tetap menyerahkan sepenuhnya soal usulan pentingnya kajian ilmiah yang dimaksud, karena pihaknya hanya ingin memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengurangi dampak pemakaian tembakau yang dibakar bagi sekitar 60 juta perokok di Indonesia. "Dengan adanya regulasi yang berbasis riset, perokok dewasa diharapkan semakin lebih mudah mengakses produk HPTL. Akses konsumen sudah jauh lebih mudah untuk mendapatkan produk alternatif ini. Jangan sampai regulasi ke depan mengakibatkan harga dan akses yang semakin memberatkan konsumen," ucapnya. Sementara itu, Direktur Kajian dan Riset Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fathudin Kalimas mengatakan regulasi berbasis kajian ilmiah bisa dilakukan berlandaskan riset sehingga diharapkan lebih proporsional sesuai dengan profil risiko dari produk HPTL. "Sudah banyak kajian ilmiah yang menemukan bahwa produk HPTL memiliki profil risiko yang lebih rendah dari rokok. Jika demikian, maka regulasi ini cukup penting, khususnya sebagai salah satu strategi untuk menurunkan prevalensi perokok yang menjadi tantangan pemerintah," ucap Fathudin. Regulasi tersebut nantinya diharapkan mengatur tentang akses dan informasi yang terbuka bagi perokok dewasa terhadap produk HPTL. Kemudian ketentuan tentang pembatasan usia pengguna. Anak-anak di bawah usia 18 tahun dan nonperokok dilarang untuk menggunakan produk ini. "Lalu, peringatan kesehatan yang tentu harus disesuaikan dengan profil risiko yang dimiliki produk HPTL," ujar Fathudin. (mth)
Kelompok Militan Tewaskan Sedikitnya 45 Orang di Faru, Nigeria
Maiduguri, Nigeria, FNN - Kelompok militan menewaskan sedikitnya 45 orang dalam serangan di kota Faru di barat laut Nigeria, kata penduduk setempat dan seorang pekerja rumah sakit, Jumat. Kekerasan semacam itu semakin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di kawasan itu, dimana pemerintah Nigeria dan pasukan keamanan menunjukkan sedikit kemampuan untuk membendung kerusakan hukum dan ketertiban. "Para bandit bersenjata menyerbu kota Faru dengan lebih dari 100 sepeda motor, menembaki orang-orang secara sporadis sekitar pukul dua belas siang kemarin," kata Abubakar Iliyasu, seorang warga yang menyaksikan serangan itu. Penduduk lain, Musa Dan Auta, juga mengatakan orang-orang bersenjata itu membunuh 45 orang. Sementara seorang pekerja rumah sakit setempat yang menolak disebutkan namanya karena takut akan pembalasan mengatakan mayat-mayat dibawa masuk. "Kemarin malam, pasukan keamanan dan milisi lokal membawa 29 mayat dan 11 orang luka-luka ke rumah sakit," kata pekerja itu. Penggerebekan, pembunuhan, dan penculikan massal untuk mendapatkan uang tebusan, terutama terhadap anak-anak sekolah, telah menjadi hal biasa di Nigeria barat laut. Kekerasan yang merajalela telah memicu kekhawatiran bahwa kawasan itu adalah lahan kosong bagi kelompok-kelompok ekstremis untuk masuk dan memanfaatkan ketiadaan pemerintahan untuk memicu pemberontakan. Nigeria sudah berperang selama 12 tahun dengan kelompok ekstremis Boko Haram dan cabang ISIS di Afrika Barat, perang yang menunjukkan sedikit tanda akan berakhir. (mth)
Realisasi APBD Gorontalo Utara Semester I Capai 43,31 Persen
Gorontalo, FNN - Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, pada semester I Tahun Anggaran 2021 mencapai 43,31 persen. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara, Husin Halidi, di Gorontalo, Jumat, mengatakan APBD setempat yang Rp746,7 miliar tersebut telah terealisasi penyerapannya Rp323,4 miliar atau 43,31 persen. Serapan tersebut, kata dia, akan terus digenjot agar pada Oktober 2021 terealisasi minimal hingga 85 persen. "Lebih tinggi lagi serapannya, tentu akan lebih baik agar mampu tuntas optimal sebelum 15 Desember," katanya. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), katanya, mencapai Rp32,2 miliar dengan realisasi 32,53 persen atau Rp10,4 miliar, terdiri atas pendapatan dari pajak daerah sebesar Rp9,2 miliar dengan realisasi Rp2,1 miliar atau 22,37 persen, retribusi daerah ditargetkan Rp6,1 miliar realisasi sementara mencapai Rp2,8 miliar atau 66,79 persen. Selain itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp3,2 miliar dengan realisasi mencapai 85,32 persen, sedangkan lain-lain PAD yang sah Rp13,6 miliar dengan realisasi Rp2,7 miliar atau 20,44 persen. Selain itu, pendapatan transfer Rp696,7 miliar realisasi 44,91 persen atau Rp312,9 persen. Hingga saat ini, lanjut Husin, realisasi belanja daerah mencapai Rp274,06 miliar atau 34,92 persen dari total belanja Rp784,7 miliar, diantaranya terdapat belanja pegawai sebesar Rp256 miliar dengan realisasi Rp123,2 miliar atau 48,15 persen, belanja modal Rp159,3 miliar dengan realisasi Rp22,3 miliar atau 14,03 persen. Kendala yang dihadapi dalam proses realisasi anggaran, katanya, pandemi COVID-19. "Namun semangat seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terus didorong dalam upaya percepatan realisasi anggaran tahun ini," katanya. (mth)
DPRD Dorong Pemkab Gorontalo Utara Buka Investasi Perikanan Tangkap
Gorontalo, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mendorong pemerintah kabupaten itu untuk membuka akses investasi perikanan tangkap seluas-luasnya. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Roni Imran, di Gorontalo, Jumat, mengatakan potensi perikanan tangkap di daerah itu mencapai 64 ribu ton per bulan sehingga pemkab perlu berinovasi memanfaatkan potensi tersebut. "Peluang investasi di sektor ini diharapkan tetap terbuka meski pandemi COVID-19 belum usai. Mengingat sektor perikanan tangkap merupakan salah satu potensi sumber penerimaan paling besar di daerah ini," katanya. Ia menyebut optimisme harus terus dibangun mengingat aktivitas perikanan tangkap menjadi salah satu sektor yang tetap tumbuh di tengah pandemi COVID-19. "Jika pemkab mengalami hambatan dari sisi anggaran khususnya dalam meningkatkan infrastruktur, tentu peluang investasi perlu dibuka seluas-luasnya," katanya. Ia berharap, seiring program penyaluran bantuan bagi nelayan di daerah itu, program investasi pun dapat masuk ke daerah itu agar berdampak pada peningkatan produksi serta produktivitas nelayan, serta meningkatkan kesejahteraan. "Kita memiliki sumber daya nelayan mencapai 4.500 orang tersebar di 78 desa pesisir di 11 kecamatan. Ini akan menjadi pendorong dalam menarik minat investasi sektor tersebut di daerah ini, di samping keberadaan Pelabuhan Perikanan di Kecamatan Kwandang dan Gentuma," katanya. (sws)
Pemkab HSS Serahkan Bantuan Program Rumah Sejahtera bagi 352 Warga
Kandangan, FNN - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan kembali menyerahkan bantuan program rumah sejahtera bagi 352 warga untuk mewujudkan rumah layak huni bagi warga kurang mampu di daerah tersebut. Bupati HSS Akhamd Fikri di Kandangan Jumat mengatakan, selain memberikan bantuan pembangunan rumah sejahtera pihaknya juga meluncurkan program usaha ekonomi produktif (UEP) untuk penerima manfaat di Kecamatan Padah Batung dan Loksado. Menurut bupati, inti dari program ini adalah agar masyarakat bisa menempati rumah layak huni dan bisa lebih nyaman di rumah. Begitu juga dengan bantuan usaha ekonomi produktif diharapkan bisa menjadi modal usaha untuk meningkatkan usahanya. Menurut dia, di tengah pandemi COVID-19, pihaknya bersyukur anggaran ini masih bisa dipertahankan berkat dukungan DPRD juga anggaran tidak direfocusing, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat. Diharapkan agar seluruh masyarakat di Kabupaten HSS secara bertahap memiliki rumah layak huni. "Saya minta, warga penerima bantuan segera memanfaatkan uangnya untuk merenovasi rumah, setelah mereka menerima bantuan sosial tersebut, supaya dana yang tersalurkan tetap pada tujuannya," katanya, Kepala Dinas Sosial HSS, Nordiansyah mengatakan, program rumah sejahtera bertujuan untuk mewujudkan rumah layak huni dan UEP dimaksudkan untuk memberikan modal usaha masyarakat. "PRS ini telah berjalan sejak tahun 2014 dan terus berlanjut hingga sekarang. Dana program tersebut berasal dari dana dari APBD murni," katanya. Masing-masing KPM program rumah sejahtera mendapatkan bantuan sebesar Rp13.908.000, per KPM dan usaha ekonomi produktif sebesar Rp2 juta hingga Rp3 juta per keluarga penerima manfaat. Total penerima bantuan rumah sejahtera tersebut, berdasarkan hasil verifikasi dari sebanyak 500 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diusulkan. Sedangkan, untuk penerima bantuan UEP ditetapkan sebanyak 106 orang KPM yang juga telah melalui verifikasi tahap akhir se Kabupaten HSS. KPM yang tidak lolos tahap verifikasi di antaranya karena dianggap telah mampu, telah menerima bantuan sejenis, ataupun karena meninggal dunia. Pada penyaluran bantuan kali ini, KPM yang berhak menerima PRS pada Kecamatan Padang Batung sebanyak 97 orang, dan UEP sebanyak 31 orang, untuk Kecamatan Loksado, penerima PRS sebanyak 26 orang KPM. "Dengan perwakilan masing-masing empat orang per kecamatan per setiap jenis bantuan sosial. Bantuan diserahkan langsung secara simbolis oleh Bupati HSS kepada KPM," katanya. Seluruh bantuan tersebut, akan disalurkan melalui Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan kepada masing-masing keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan sosial ini akan dilaksanakan pada enam titik, di mana Kecamatan Padang Batung dan Kecamatan Loksado adalah titik pertama penyerahan bantuan. "Terimakasih kepada bapak bupati, wakil bupati, dan pihak DPRD HSS karena bagaimanapun juga anggaran ini harus dengan persetujuan bersama dari kedua belah pihak. Dalam kondisi pandemi COVID-19, bansos untuk masyarakat kita terus dapat disalurkan," katanya. (mth)
Polres Banjarbaru Proses Hukum 16 Penumpang Pesawat Palsukan PCR
Banjarbaru, FNN - Polres Banjarbaru melakukan proses hukum terhadap 16 calon penumpang pesawat di Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang kedapatan menunjukkan surat hasil tes polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 palsu dan sertifikat vaksin yang juga dipalsukan. "Sekarang tim lagi melakukan penyelidikan untuk mendalami temuan ini," kata Kapolres Banjarbaru AKBP Doni Hadi Santoso, Jumat. Dia menegaskan, jika nantinya hasil penyelidikan memenuhi unsur pidana, maka statusnya ditingkatkan ke tahap penyidikan dan selanjutnya ada penetapan tersangka. "Semua pihak yang terkait termasuk petugas di bandara saat itu melakukan pemeriksaan dokumen kami mintai keterangannya. Begitu juga pihak rumah sakit atau klinik yang namanya dicatut untuk dokumen PCR," ujar Doni. Temuan surat PCR dan sertifikat vaksin palsu itu terjadi pada Rabu (7/7), di Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin. Ada 16 calon penumpang pesawat kedapatan petugas menunjukkan dokumen palsu tersebut, sehingga batal diizinkan terbang. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Banjarmasin Ruslan Fajar mengatakan ketika petugasnya memvalidasi dokumen perjalanan domestik, didapati surat hasil pemeriksaan PCR serta sertifikat vaksinasi calon penumpang pesawat palsu. "Petugas kami melakukan konfirmasi kepada rumah sakit dan puskesmas yang tertera di dokumen, didapati keterangan tidak pernah mengeluarkan surat tersebut," ujarnya. Diketahui dari 16 orang calon penumpang tersebut, 10 di antaranya tujuan Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado dengan transit di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Sedangkan sisanya tujuan Bandara Internasional Juanda Surabaya. (sws)
Kemenkumham Deportasi Tiga WNA Langgar Protokol Kesehatan
Jakarta, FNN - Kementerian Hukm dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai memproses deportasi tiga warga negara asing (WNA), karena melanggar protokol kesehatan (prokes) di Bali. \"Fokus kami menyasar WNA yang melanggar protokol kesehatan, kebanyakan ditemukan para WNA saat mengendarai sepeda motor,\" kata Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Arya Pradhana Anggakara melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Ketiga WNA yang diproses tersebut yakni MR (26) pria asal Irlandia, AA (22) perempuan asal Amerika Serikat, dan ZK (26) perempuan warga negara Rusia. Ketiga WNA tersebut diamankan petugas gabungan dalam operasi yustisi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Kecamatan Kuta Utara, Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mendapati 14 WNA yang melanggar protokol kesehatan, misalnya tidak memakai masker saat berada di luar rumah. Para pelanggar langsung dikenakan tindakan baik teguran lisan, denda maupun diperiksa lebih lanjut oleh petugas. Di antara pelanggar tersebut terdapat tiga WNA yang direkomendasikan dideportasi, karena sama sekali tidak memakai masker, dan sisanya dikenakan denda sebesar Rp1 juta karena tidak memakai masker dengan benar. \"Terhadap tiga WNA tersebut hari ini Jumat telah kami periksa dan menunggu proses deportasi,\" kata Angga. Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai bisa menindak para WNA pelanggar protokol kesehatan, setelah dinyatakan bersalah oleh Satpol-PP Provinsi Bali. Dalam menjalankan operasi yustisi tersebut, petugas gabungan yang terdiri dari Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Satpol-PP Provinsi Bali, dan Kodim 1611/Badung berpencar mendatangi lokasi-lokasi yang menjadi potensi orang asing melakukan pelanggaran protokol kesehatan. (sws)
POPULER
