ALL CATEGORY
Kemenhub Luncurkan Aplikasi SIP-AJA untuk Mudahkan Kelengkapan Jalan
Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mempermudah penyelenggaraan perlengkapan jalan melalui sebuah aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Jalan atau yang dapat disebut SIP-AJA. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Lalu Lintas Jalan yang telah menyusun dan meluncurkan aplikasi SIP-AJA. Ia berharap melalui aplikasi ini inventarisasi dan identifikasi perlengkapan jalan khususnya di jalan nasional dapat terdata dengan rapi sehingga memudahkan proses pengadaan hingga pemeliharaan. "Di era digitalisasi 4.0 saat ini, memang sudah seharusnya kita memanfaatkan teknologi agar dapat bekerja lebih efektif, efisien, serta akuntabel. Nantinya aplikasi SIP-AJA akan mempermudah dalam aspek perencanaan, pengawasan, penyelenggaraan, dan pemantauan kinerja perlengkapan jalan di seluruh jalan nasional yang dilengkapi dengan visualisasi," kata Budi Setiyadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis. Budi mengatakan melalui keberadaan aplikasi mobile SIP-AJA dapat memudahkan Direktorat Lalu Lintas Jalan dalam menyusun kebijakan pengadaan perlengkapan jalan ke depan. "Dalam penyelenggaraan perlengkapan jalan nanti akan diambil kebijakan skema pembelian layanan atau buy the service, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan berbasis per jenis perlengkapan jalan dan pengadaan yang dilakukan dengan e-katalog sektoral atau toko daring," ujarnya. Kebijakan tersebut diambil dengan tujuan agar risiko yang selama ini ditanggung pemerintah dapat dibagi ke pihak kedua atau ketiga. Di samping itu, agar layanan kinerja perlengkapan jalan lebih terjamin dan dapat lebih banyak melibatkan peran UMKM untuk ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan dan pengoperasiannya. "Adanya kebijakan buy the service juga dapat membuat aset yang dimiliki pemerintah lebih terproteksi serta kontrak layanan dapat berlangsung multiyears," tambah Dirjen Budi. Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Jalan Suharto, dalam laporannya juga mengatakan bahwa pihaknya masih mengalami kesulitan dalam hal pelaporan dan evaluasi perlengkapan jalan saat ini. Oleh karena itu, aplikasi SIP-AJA dapat bermanfaat sebagai alat bantu untuk memudahkan penyusunan kebijakan pengadaan perlengkapan jalan di masa yang akan datang. "Aplikasi ini merupakan pengganti dari Survei Investigasi Desain (SID) yang selama ini biasa kita lakukan 5 tahun sekali. Sedangkan, kebutuhan perlengkapan jalan bersifat dinamis, sangat tergantung pada kondisi lalu lintas dan perkembangan tata guna lahan," ungkap Suharto. Pada kesempatan yang sama, Plt. Kasubdit Perlengkapan Jalan, M Husein Saimima turut mengungkapkan bahwa aplikasi SIP-AJA merupakan sebuah solusi atas pemantauan kondisi dan kinerja perlengkapan jalan yang sebelumnya masih menggunakan cara konvensional. "Meskipun begitu, untuk saat ini SIP-AJA masih terbatas hanya dapat diunduh di Google Play untuk pengguna Android. Mudah-mudahan ke depan aplikasi ini bisa diunduh di iOs untuk pengguna Apple," kata Husein. Selanjutnya, Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan Harno Trimadi, menuturkan pengadaan perlengkapan jalan ke depan akan memanfaatkan e-katalog, khususnya untuk marka jalan. "Pengadaan marka jalan diproses lebih dulu dengan e-katalog karena umur ekonomisnya yang paling pendek yaitu 2 tahun dan kemudian akan hilang. Hal ini bertujuan agar pencatatan aset jadi lebih baik dan jelas nantinya," pungkas Harno. Turut hadir secara virtual dalam acara ini yaitu Plt. Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor, Dewanto Purnacandra dan seluruh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat se-Indonesia. (mth)
Arie Karimah: Suntikan Booster yang Kontra
Jakarta, FNN - Pemerintah berencana memberi suntikan booster (vansin ketiga) untuk tenaga kesehatan. Pro dan kontra mulai ada. Menurut Arie Karimah, Pharma-Excellent, Alumni ITB, Pro-kontra akan selalu ada. Regulator seperti FDA, CDC dan WHO tentu akan berpikir dengan kacamata yang berbeda dengan produsen vaksin, yang harus melakukan riset dan pengembangan, serta praktisi yang melihat realita di lapangan. Adanya ketidaksetujuan WHO, kata Arie Karimah seperti diungkap dalam akun Facebook-nya itu lebih karena, jika negara-negara maju memberikan suntikan 3 kali kepada warganya, maka akan berdampak pada negara-negara berkembang dan miskin. Di sana rakyatnya mungkin masih kesulitan mendapatkan suntikan pertama akan merasakan ketidakadilan. “Jatah itu bisa jadi sudah digunakan untuk menyuntikkan booster ke warga negara maju,” ungkapnya. WHO tentu juga menyinggung tentang belum cukupnya bukti ilmiah kebutuhan suntikan booster. Tapi WHO tidak berbicara tentang bagaimana jika kasus breakthrough infections yang cukup tinggi dan kematian nakes juga terus meningkat? “Sementara vaksin yang digunakan dalam program nasional memiliki efikasi hanya 51%,” lanjut Arie Karimah. Menurutnya, ketidaksetujuan FDA dan CDC lebih disebabkan, mereka meyakini dengan suntikan 2 kali vaksin berefikasi 95% sudah cukup melindungi warga mereka. Tapi, FDA dan CDC tidak menyinggung tentang tingginya kasus breakthrough infections dan kematian nakes pada program vaksinasi nasional dengan produk berefikasi 51%, yang tidak digunakan di negara mereka. (mth)
Menhan Perintahkan Ubah Fasilitas-Fasilitas Kemhan Menjadi Rumah Sakit Darurat
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto, Rabu (14/7), meninjau langsung kesiapan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan (Pusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan) dan Pusdiklat Bahasa (Pusbahasa) Badiklat Kemhan di Pondok Labu, Jakarta Selatan sebagai rumah sakit satelit bagi RS dr. Suyoto di Bintaro, Jakarta Selatan, yang selama ini telah melayani pasien Covid-19. Adanya ruangan tambahan yang berlokasi di Pusdiklat Jemenhan dan Pusbahasa Badiklat Kemhan ini sangat dibutuhkan karena saat ini pasien Covid-19 yang datang dan dirawat di RS dr. Suyoto dengan kondisi sedang sampai dengan berat jumlahnya meningkat tajam dan menyebabkan tak tertampungnya pasien. “Kami mengalihkan beberapa kegiatan pokok. Sarana-sarana yang ada terutama badan pendidikan latihan, sarana pendidikan kita sementara kita alihkan. Kita hentikan kursus-kursus. Siswa kita pulangkan, mereka laksanakan kursus virtual. Ruangan-ruangan kita ubah menjadi RS darurat,” kata Menhan Prabowo, Rabu. Gedung Pusdiklat Jemenhan dan Pusdiklat Bahasa memiliki daya tampung sebanyak 172 kamar dengan kapasitas 344 tempat tidur. Sebagai rumah sakit satelit, akan siapkan pula ruang ICU dan HCU dengan dua ventilator, dan akan dilengkapi dengan oksigen generator untuk mendukung kebutuhan oksigen pasien. Rumah sakit satelit ini juga akan dilengkapi dengan perangkat tenaga kesehatan yang dibutuhkan dari RS dr. Suyoto, termasuk diantaranya Dokter Umum, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Paru, serta Dokter Anestesi. RS satelit ini akan menampung pasien Covid-19 dengan status sedang. Selain meninjau kesiapan Pusdiklat Bahasa, Menhan menyatakan bahwa saat ini sedang disiapkan fasilitas tambahan di Badiklat Kemhan Salemba, Pusdiklat Bela Negara di Rumpin Bogor serta Mess Stand By Force di IPSC, Sentul, sehingga jumlah tempat tidur yang disiapkan oleh Kemhan untuk menghadapi lonjakan kasus Covid mencapai 1.650 tempat tidur di Jabodetabek. “Jadi kita berhasil dalam waktu dekat menambah tempat tidur kurang lebih 1.650. Dengan instalasi ICU, IGD, dukungan ventilator, oksigen, dan sebagainya,” ujar Menhan. Dalam kunjungannya, Menhan Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang selama ini sudah bekerja, baik tenaga kesehatan organik RS Suyoto maupun komponen pendukung. “Saya lihat upaya keras staf Kemhan, para dokter, para tenaga kesehatan, para relawan juga banyak dari daerah-daerah sebagai komponen pendukung. Kita ada komponen pendukung kesehatan yang sudah bekerja lebih dari satu tahun di RS Suyoto sebagian kami pindahkan ke sini,” kata Menhan Prabowo. Sejak awal pandemi Covid-19, RS dr. Suyoto yang berada di bawah Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan di Bintaro Jakarta Selatan telah menjadi RS rujukan bagi pasien Covid-19, baik pegawai Kemhan, personel TNI dan keluarganya serta masyarakat umum, dengan persentase pasien masyarakat umum sekitar 80 persen. RS dr. Suyoto memiliki kapasitas sekitar 236 tempat tidur, namun saat ini dihadapkan kepada jumlah pasien khususnya pasien Covid-19 yang meningkat tajam, sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana serta tenaga medis yang memadai. Saat ini RS dr Suyoto telah menambah dua tenda di depan IGD Suyoto yang menampung 28 tempat tidur dan 40 tempat tidur lainnya di asrama dengan masing-masing dilengkapi fasilitas oksigen sentral. (mth)
Presiden Jokowi Akan Dikorbankan?
Oleh Salamuddin Daeng Jakarta, FNN - Lihat di Brazil masyarakat sudah menuntut presidennya mundur. Di India 12 menteri mundur karena gagal mengatasi Covid19. Padahal Covidnya sendiri siapa penyebabnya belum jelas. Sampai sekarang otoritas global belum mampu menjelaskan kepada dunia dari mana asal virus. Apakah virus ini berasal dari laboratorium atau dari hewan. Apakah virus ini menular dari hewan secara alami, atau sejak kebocoran laboratorium maka virus menular secara alami, semua belumlah clear. Padahal asal usul virus dan mekanisme penularannya adalah informasi dasar yang diperlukan baik secara medis maupun secara politik, hukum dan sosial. Bagaimana mungkin menjelaskan turunannya kalau asal usulnya saja belum jelas. Namun akibat penerapan rezim kesehatan publik secara seragam di seluruh dunia telah menimbulkan kekacauan dia mana mana. Demonstrasi di seluruh dunia telah berlangsung secara masiv. Masyarakat berhadap hadapan langsung dengan pemerintah secara bertentang tentangan, berbagai isue memicu penolakan dan protes, mulai dari penolakan vaksinasi massal, penolakan vaksinasi pada anak anak di Itali hari ini, penolakan terhadap penerapan protokol kesehatan, penolakan terhadap denda atas pelanggaran protokol kesehatan dan lain sebagainya. Keadaan paling mengerikan akan dialami negara negara yang gak punya uang. Satu sisi akan menerapkan rezim kesehatan publik secara total dan keras, sisi lain negara itu tidak memiliki uang untuk membiayai rakyatnya, memberi makan dan mengganti kerugian bagi orang orang yang dirugikan akibat protokol Covid. Inilah yang harus dipertimbangkan secara matang oleh presiden Jokowi. Presiden harus mendapatkan informasi yang benar terkait dengan keadaan sosial politik yang berlangsung. Harus mencermati keadaan secara baik, jangan sampai menjadi ajang permainan pihak pihak yang ingin mengambil keuntungan dari penerapan rezim kesehatan publik. Penting diketahui bahwa posisi rezim internasional dalam hal pembiayaan covid sudah berubah. Kalau jaman dulu ketika wabah melanda sebuah negara, maka berbondong bondong lah donor internasional datang. Namun sekarang sebaliknya yang datang adalah debt collector, mirip pemerasan melalui pasar keuangan. Jadi kalau gak punya uang bagaimana membiayai kesehatan publik. Kalau gak punya uang bagaimana pemerintah mengendalikan keadaan. Jangan sampai pemerintah dikorbankan oleh elit global yang mau cuci tangan atas keadaan chaos yang dihadapi semua negara. Semoga Indonesia ketahanan dan keamanan nasionalnya makin kuat. Amin
Mobil Mana Mobil?
By M Rizal Fadillah Bandung, FNN - Ketika tidak terealisasi program nasional, maka yang disorot adalah mobil yang bernama Esemka. Esemka yang dijanjikan Esemka yang dipergunjingkan. Esemka menjadi tersangka. Dibalik tersangka ini yang benar-benar bersalah yang diyakini masyarakat adalah sang walikota Solo, Jokowi. Mobil mana mobil ? Dalam kasus PPKM-50 (Peristiwa Pembantaian KM-50) persoalan mobil ini mengemuka. Ada tiga mobil yang semestinya muncul menjadi tersangka, tetapi orang atau pejabat yang sebenarnya bersalah tetap sembunyi. Penunggang mobil-mobil itu adalah "pembunuh" lain dari enam anggota pengawal HRS. Ketiga mobil yang dimaksud adalah Avanza hitam B 2739 PWQ, Avanza silver B 1278 KJD, dan mobil "komandan" Land Cruiser hitam. Kisah drama tembak menembak (tepatnya penembakan mobil Chevrolet Spin) terjadi di jalan internasional menuju gerbang tol Karawang Barat. Itu dilakukan oleh penumpang mobil Avanza B 2739 PWQ dan Avanza B 1278 KJD yang sangat mudah untuk diidentifikasi. Merekalah yang patut diduga kuat membunuh dua orang anggota laskar yaitu di area menuju Km 50 atau dibunuh di rest area Km 50 itu sendiri. Kedua mobil Avanza tersebut tidak diakui sebagai mobil Kepolisian karenanya inilah bukti nyata akan keterlibatan institusi lain itu. Komnas HAM merekomendasikan pengusutan dan penegakan hukum atas para penumpang kedua mobil Avanza tersebut. Proses peradilan semestinya tidak bisa mengabaikan fakta penting ini. Menutupi sama saja dengan bermain sandiwara boneka. Mobil ketiga adalah Land Cruiser hitam. Banyak saksi menyatakan merekalah komandan operasi yang menewaskan keenam anggota laskar pengawal HRS. Setelah menerima arahan dari komandan inilah maka masing masing unit bergerak dan pembantaian pun terjadi. Meninggal dengan luka penganiayaan yang selayaknya dilakukan di satu tempat tertentu, bukan di mobil yang sedang bergerak. Mobil mana mobil ? Layak untuk dipertanyakan. Semestinya pengusutan dimulai dan diutamakan pada aparat penumpang tiga mobil yang maha penting ini, bukan hanya aparat yang mengendarai mobil B 1519 UTI yang kini ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi satu diantaranya kini telah dinyatakan tewas dalam sebuah kecelakaan. Misterius. Sesungguhnya sayang Komnas HAM tidak mampu menguak hal mudah ini, atau sebenarnya Komnas HAM mengetahui tetapi takut mengemukakan, dengan alasan kasus ini bukan soal penegakan hukum melainkan operasi intelijen, kepentingan politik kekuasaan. Adapun mobil-mobil itu adalah bukti operasi. Jika tetap menutup para penumpang tiga mobil penting tersebut, maka ketiga mobil tersebut akan menjadi mobil hantu. Sama dengan mobil Esemka yang menghilang bagai hantu. Jadinya lucu seperti film kartun Upin Ipin dalam episode "Upin Ipin bertemu mobil hantu, Ipin takut !". Ipin takut. Dasar negeri Upin Ipin. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Arief Munandar, Intelektual Profetik Telah Berpulang
Oleh Ubedilah Badrun Bang Arief, sapaan akrab Arief Munandar telah berpulang, meninggalkan kehidupan fana ini menuju alam keabadian.Alam dimana setiap individu akan menjumpai, ujung perjalanan sesungguhnya. Terhenyak hati ini, berduka mendalam.Berjam-jam saya terdiam dalam perjalanan, ini berita duka kesekian kalinya dalam sepekan menerpa orang-orang terdekat dalam perjalanan intelektual dan spiritual saya. Ya, saya kehilangan kawan berdiskusi yang menyenangkan dan selalu mengajukan pertanyaan yang membuat nalar bekerja optimal. Tiga pekan lalu handphone berdering, "Kang, ngobrol lagi yuuk untuk Bang Arief Chanel?" Suara renyah bang Arief terdengar dari ujung telfon. "Tentang apa Bang Arief?" tanyaku. " Tentang pernyataan Kang Ubed "jawabnya. " yang mana ya?" tanyaku lagi. "Itu kang, tentang yang Akang bilang Kaum Intelektual Dicuekin Jokowi, Indonesia Dalam Bahaya" Jawab Bang Arief. " Oh, oke Siip Bang Arief". Saya akhirnya menyetujui tapi dengan syarat online. Bang Arief setuju meski ia berharap saya datang di studio podcast nya di Depok seperti biasanya. Ketajaman Bang Arief mengambil tema untuk podcast ini luar biasa, hanya dalam hitungan jam puluhan ribu orang telah menonton diskusi renyah namun tajam itu. Bahkan kini sudah ditonton lebih dari 66 ribu kali. Ya, ketajaman pada cara mengambil isu dan kedalaman pertanyaan untuk menggali nalar otentik lawan bicaranya berhasil Bang Arief lakukan. Keterampilan itu hanya mungkin dimiliki oleh seseorang yang oleh Bung Hatta disebut sebagai kaum intelegensia, kaum intelektual. Tidak Sekedar Intelektual Organik Ya, Bang Arief bukan sekedar youtuber, bukan sekedar jurnalis. Ia seorang intelektual. Respon yang tinggi pada persoalan masyarakat luas (tanggungjawab sosial) kata Bung Hatta adalah ciri kaum intelegensia (1957). Saya mengetahui nama Bang Arief sudah lama, tetapi mulai mengenalnya lebih dekat sekitar 8 tahun lalu saat sering bertemu di sebuah forum cendekiawan mendiskusikan berbagai soal tentang kebangsaan. Dari pertemuan berkali kali tak terhitung itu Bang Arief makin terlihat sebagai sosok yang sangat kritis namun selalu disertai argumen kokoh, data-data yang valid dan berani bersuara lantang. Ia bukan seorang terpelajar yang oleh Noam Chomsky dalam bukunya Who Rules The World (2016) disebut sebagai teknokratif yang sangat administratif dan diam seribu bahasa terhadap ketidakadilan dan penindasan. Suatu malam sekitar satu tahun lalu lebih Bang Arief telfon saya "Kang Ubed, moga sehat selalu kang. Mau konsul nih Kang?" tanyanya renyah. "Alhamdulillah sehat Bang Arief, ada apa nih kok konsul?" "Begini kang, ada orang tua mahasiswa binaan saya namanya pak Kisman ngajak bergabung di FNN (Forum News Network), bagaimana nih Kang?" tanyanya. Saya jawab dengan tertawa kecil dan sambil senyum "Hehe saya di FNN juga Bang Arief sudah sekitar 4 bulan sering meeting bersama, ini media perjuangan" jawab saya. "Hah? Serius kang? Kalau begitu saya terima tawaran ini karena media perjuangan, bersama kang Ubed, bismillah" demikian tutup Bang Arief. Begitulah intelektual organik, ia tidak tinggal diam, begitu cepat responnya pada perjuangan. Apalagi melihat ketidakadilan. Dengan kesadaran dan pengetahuannya mengambil langkah untuk membangkitkan kesadaran kritis. Dengan kesadaran dan sumber-sumber kekuatan yang dimiliki, baik itu pengetahuan maupun basis massa, mengambil langkah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat (Antonio Gramsci,1891-1937). Bahkan dalam terminologi agama, lebih dari intelektual organik karena ada misi profetik dalam diri Bang Arief, ia layak diposisikan sebagai Ulul Albab, intelektual profetik. Ia tidak sekedar membangun kesadaran tetapi juga menyiapkan generasi yang peduli pada persoalan bangsa dan ummat, bahkan peradaban. Hal itu terlihat melalui Shafa Community yang ia inisiasi, komunitas sosial-keagamaan yang fokus mengembangkan SDM pemuda yang tangguh, cerdas dan profesional melalui berbagai aktivitas pemberdayaan. Salah satunya, Program Beasiswa Rumah Peradaban, beasiswa kepemimpinan yang didedikasikan untuk melejitkan potensi mahasiswa-mahasiswa terbaik dari Universitas Indonesia. Bang Arief adalah Doktor Sosiologi, dengan spesialisasi sosiologi politik dan sosiologi organisasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) yang diakhir perjalananya memilih jalan bersuara lantang tentang kebenaran melalui Chanel youtube Bang Arief dalam rumah media Forum News Network (FNN). Intelektual yang tidak hanya bertengger dipunggung gelarnya, tetapi ia sangat organik dan profetik. Ubedilah Badrun sahabat Bang Arief, Analis Sosial Politii UNJ.
Dr. Arief Moenandar, Pejuang Lawan Kezaliman Yang Ikut Gugur
by Asyari Usman Medan FNN - Wawancaranya dengan mantan panglima TNI, Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo (GN) dengan Wakil Pemimpin Umum FNN Dr. Arief Moenandar, membuat sejumlah media mainstream merasa kecolongan. Mereka pun memburu Pak GN yang posisinya ketika itu sedang berada di Papua, untuk diwawancara. Kenapa? Karena ada pernyataan GN yang keluar dalam wawancara dengan Dr. Arief Moenandar (kami di FNN memanggil beliau Bang Arief, sering disingkat “BA” saja) belum pernah disampaikan ke media lain. Materinya sangat eksklusif. Tentang manuver politik yang sedang viral waktu itu. Pernyataan yang menggelegarkan itu belum disampaikan ke publik, bukan karena GN sulit dihubungi oleh media lain. Tetapi, karena insting BA sebagai wartawan yang paham tentang apa yang harus ditanyakan kepada GN. Setelah wawancara tersebut, jagad politik seluruh Indonesia menjadi gempar. Penyebabnya, Gatot yang yunior di TNI itu berani mengoreksi Meoldoko yang digantikan sebagai sebagai Panglima TNI. “Gatot Nurmantyo pernah ditawari untuk mengambil alih Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa (KLB)”. Beginilah lebih-kurang berita-berita utama yang muncul di hampir semua stasiun TV, media online, dan media cetak ketika itu. Wawancara itu dilakukan oleh BA pada 5 Maret 2021. Selesai diskusi Redaksi FNN dengan Pak Gatot, yang dilanjutkan dengan Sholat Jum’at dan makan siang bersama. Waktunya ketika itu bersaman dengan KLB Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. KLB kemudian menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Wawancara ini ditayangkan di kanal Youtube Bang Arief pada 6 Maret 2021. Ujungnyta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak memberikan pengesahan kepada Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Malam tadi (13 Juli 2021), jam 19.46 WIB, Bang Arief dipanggil menghadap Allah Subhaanahu Wata’ala. Beliau adalah salah seorang dari jutaan yang dinyatakan tertular virus Covid-19. Terakhir, BA dirawat di RSD Pasar Minggu, Jakarta Selatan. In-sya Allah beliau husnul khatimah dan syahid dalam wabah penyakit. BA sudah lama aktif mengeritik penguasa lewat kanal YouTube-nya, “Bang Arief”. Beliau adalah seorang ilmuwan sosiologi lulusan Universitas Indonesia. Tetapi, BA bisa banting setir menjadi jurnalis FNN, meskipun beliau mengaku tidak punya latarbelakang sebagai jurnalistik. Boleh dikatakan BA adalah jurnalis otodidak. Belakangan ini, Bang Arief menunjukkan kerisauannya melihat kezaliman dan kebobrokan tata kelola negara oleh para penguasa. Beliau seperti kehabisan kesabaran melihat tata kelola negara yang amatiran dan picisan sekarang. BA ingin segera melihat terjadi perubahan besar. Selain aktif sebagai pengeritik kebijakan publik, BA sejak lama melakukan prakarsa pembinaan anak-anak muda yang hendak beliau siapkan sebagai para calon pemimpin-pemimpin bangsa. Inilah yang sekaligus dijadikan Bang Arief ladang dakwah. Bang Afief juga menyenangi profesi konsultasi tentang sumber daya manusia (SDM). Ini bukti bahwa BA mendambakan Indonesia yang memiliki kualitas SDM terbaik untuk memimpin bangsa dan negara ke depan. Beliau belah dua rumahnya. Satu bagian untuk 12 orang mahasiswa yang beliau didik langsung. Mereka diberi beasiswa. Selesai menjalani pengkaderan, para mahasiswa dipersilahkan mengunjungi beberapa negara di dunia dengan biaya sendiri. Perhatian BA terhadap lingkungan sosial sangat besar. Setiap ‘Idul Qurban seperti sekarang ini, Bang Arief selalu menyembelih dua atau tiga ekor sapi limosin yang harganya ratusan juta rupiah. Semoga Allah Subhaanahu Wata’ala melimpahkan kebaikan yang berlipat-lipat untuk Bang Arief dan menyediakan surga untuknya. Kami mohon doa dari teman-teman semua untuk almarhum dan keluarga yang beliau tinggalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Selamat jalan bro. Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id.
Jateng Mulai Vaksinasi COVID-19 untuk Anak-Anak
Semarang, FNN - Beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah mulai melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara bertahap untuk anak-anak berusia 12-17 tahun guna mencapai kekebalan komunitas saat pandemi. "Ini sebenarnya serentak seluruh Indonesia, nanti Pak Presiden akan me-'launching' ini dan kita mulai dulu beberapa daerah, salah satunya di Kota Semarang, nanti setelah ini (daerah lain, red.) jalan," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat melihat langsung Vaksinasi COVID-19 Untuk Anak-anak di SMP Negeri 3 Semarang di Semarang, Rabu. Ia mengaku mendapat laporan bahwa antusiasme para pelajar untuk mendapatkan vaksin begitu tinggi sebab sudah banyak yang mengantre selain empat sekolah menengah tingkat pertama yang hari ini dijadwalkan menerima vaksin. "Ini bagus Pak Wali Kota memulai di SMP 3, dan saya lihat antusiasmenya cukup banyak dan yang hadir dari 4 SMP," kata Ganjar didampingi Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Menurut Ganjar, antusiasme ini menjadi cerita menarik karena baik siswa maupun orang tua bersemangat untuk mendapatkan vaksin. Harapannya, vaksin untuk anak 12-17 tahun yang dimulai secara massal untuk pelajar menjadi persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) ketika kasus COVID-19 melandai. "Antusiasme ini yang menurut saya bagian yang bagus, mudah-mudahan anak-anak kita juga bisa kita amankan sehingga kelak kemudian kalau sudah agak melandai mereka bisa masuk sekolah kembali, sudah dibentengilah," ujarnya. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi melaporkan bahwa pelaksanaan vaksinasi anak 12-17 tahun di wilayah itu sudah dimulai. Selain untuk pelajar SMP, paralel pada hari ini juga berlangsung untuk pelajar di SMA Negeri 1 Semarang. (mth)
Uni Emirat Arab Buka Kedutaan Besar di Israel
Tel Aviv, FNN - Uni Emirat Arab (UAE) membuka dan meresmikan kedutaan besarnya di Israel pada Rabu (14/7) yang dihadiri Presiden Israel Isaac Herzog. Pembukaan kedutaan yang terletak di gedung Bursa Efek Tel Aviv itu dilakukan setelah peresmian kedutaan besar Israel di UAE bulan lalu. Duta Besar UAE untuk Israel, Mohamed Al Khaja, mengibarkan bendera negaranya di luar gedung Bursa Efek Tel Aviv dengan didampingi Presiden Israel Isaac Herzog yang berdiri di sampingnya. Setelah disatukan oleh kekhawatiran bersama terhadap Iran dan harapan kerja sama komersial yang menguntungkan, Uni Emirat Arab dan Bahrain menormalisasi hubungan mereka dengan Israel tahun lalu berdasarkan "Perjanjian Abraham" (Abraham Accords) yang dibuat oleh pemerintahan Amerika Serikat terdahulu saat dipimpin Presiden Donald Trump. Sejak itu, Sudan dan Maroko juga telah mengambil langkah untuk menjalin hubungan dengan Israel. Perjanjian Abraham merupakan pernyataan bersama antara Israel, UAE, dan Amerika Serikat pada 13 Agustus 2020 tentang normalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain. (sws) Sumber: Reuters
Andi Rio: Perluasan PPKM Perlu Rangkul Tokoh Agama-Adat
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi menilai rencana Pemerintah ingin memperluas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar Jawa dan Bali harus dapat merangkul seluruh tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut. "Kepala daerah dan aparat yang bertugas di lapangan harus dapat merangkul seluruh tokoh agama, adat, dan masyarakat dalam mensosialisasikan kegiatan PPKM Darurat," kata Andi Rio dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu. Dia menilai dengan pendekatan kultur dan budaya, masyarakat dapat lebih tersentuh hatinya dan dapat lebih mendengar serta mengerti anjuran para tokoh tersebut. Menurut dia, perluasan kebijakan PPKM Darurat diambil Pemerintah untuk menekan tingginya peningkatan angka COVID-19 di luar Pulau Jawa. "Karena itu, seluruh stakeholder harus dapat saling mendukung kebijakan tersebut, agar pemberlakuan dapat berjalan sesuai harapan," ujarnya. Dia menjelaskan, upaya merangkul para tokoh agama, adat, dan masyarakat untuk menghindari kericuhan yang pernah terjadi dalam penerapan PPKM Darurat di Pulau Jawa beberapa hari lalu. Langkah itu, menurut dia, agar penerapan PPKM di luar Pulau Jawa dapat lebih humanis dan lebih mengedepankan edukasi kepada masyarakat. "Jangan sampai ada kontak fisik atau adu argumen yang terjadi dalam penerapan PPKM di luar Pulau Jawa, peristiwa yang terjadi di Pulau Jawa sebelumnya harus menjadi pelajaran dan evaluasi dalam penerapan PPKM di luar Pulau Jawa," katanya pula. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu mengharapkan peran partisipasi masyarakat dalam mendukung program perluasan, partisipasi, dan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal itu, menurut dia, tentunya dapat lebih cepat mendukung harapan dan tujuan pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin hari meningkat di berbagai daerah. (sws)
POPULER
