ALL CATEGORY
Buku Putih "Extra Killing Yudicial" Catatan Hitam Rezim Jokowi Bagian 1
Oleh: Tjahja Gunawan (Penulis Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI, mengeluarkan buku putih pada Rabu 7 Juli 2021. Dalam kesempatan itu, anggota TP3 Amien Rais menyebutkan seluruh fakta yang disajikan di buku putih adalah fakta objektif yang sebagian besar diambil dari sumber yang primer bukan sumber sekunder. Peristiwa pembunuhan keji ini sudah berlangsung lama yakni akhir tàhun 2020, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda kasusnya akan disidangkan di pengadilan. Oleh karena itu wajar kalau kemudian menimbulkan berbagai spekulasi macam-macam. Jika sampai kasus ini dipetieskan, akan menjadi preseden buruk dan menjadi catatan sejarah kelam pemerintahan Jokowi. Kasus pembunuhan terhadap enam laskar FPI ini tidak lepas dengan rangkaian kepulangan Imam Besar Umat Islam Habib Rizieq Shihab ke Indonesia pada 10 November 2020. Maksud dan tujuan kepulangan Habib Rizieq ke Tanah Air setelah tiga setengah tahun berada di Arab Saudi adalah untuk berjuang menyelamatkan NKRI dari ancaman Neo Komunisme dengan cara mengembalikan Pancasila dan UUD NRI yang ditetapkan tanggal 18 Agustus tahun 1945. Menyelamatkan NKRI dari ancaman kapitalisme, liberalisme, sekulerisme, hedonisme dan Neo Komunisme sebenarnya adalah tugas TNI-POLRI dan tugas warga negara Indonesia pada umumnya, termasuk tugas Habib Rizieq. Panglima TNI Panik Gerakan Moral Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), maupun Revolusi Moral yang digagas tokoh bangsa Pak Amien Rais maupun Revolusi Akhlak yang didengungkan Habib Rizieq, adalah usaha mulia untuk menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan dalam rangka menyelamatkan NKRI dari segala bentuk ancaman. Kebijakan pemerintah dalam bentuk UU Omnibuslaw, UU Minerba, UU Covid 19, RUU BPIP dan RUU HIP, tidak sesuai Pancasila, sangat menguntungkan Asing, Aseng dan sangat menyengsarakan rakyat. Namun, deklarasi Revolusi Akhlak yang disampaikan Habib Rizieq di Petamburan disambut dengan pernyataan panik Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto. Padahal Habib Rizieq menawarkan dialog dan rekonsiliasi untuk menyelamatkan NKRI secara damai tanpa pertumpahan darah. Tapi Panglima TNI tiba-tiba dikawal Pangkostrad dan 4 Komandan Pasukan Khusus, memberi pernyataan tentang Persatuan & Kesatuan. Narasinya halus tetapi aromanya menyengat, sehingga semua mengendus tudingan diarahkan ke Habib Rizieq dan Front Pembela Islam serta Umat Islam. Sebenarnya pernyataan Habib Rizieq soal Revolusi Akhlak dan tawaran untuk dialog dan rekonsisliasi itu sangat positif. Buktinya, saat kepulangan Habib ke Indonesia direspon baik juga oleh para investor di pasar modal. Padahal, kedatangan Habib disambut ratusan ribu massa di Bandara Soekarno-Hatta hingga Jl Petamburan Jakarta. Artinya, pelaku ekonomi dan investor di bursa saham pun tidak melihat adanya potensi kerusuhan atau gangguan keamanan dibalik kepulangan Habib Rizieq itu. Investor di Pasar Modal seolah menyambut positif kepulangan Habib Rizieq ke Tanah Air pada Selasa 10 November 2020. Hal itu tercernin dari penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Di tengah kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq ke Tanah Air, IHSG dibuka melesat 107,84 poin atau 2,01 persen ke level 5.463 pada Hari Selasa pagi 2020. Analis Binaartha Sekuritas M Nafan Aji Gusta Utama mengatakan, secara technical IHSG masih bisa menguat di tengah kabar kepulangan Rizieq Shihab ke Tanah Air. "Secara teknikal masih bisa menguat. Pemerintah menjamin stabilitas fundamental makroekonomi domestik yang inklusif dan berkesinambungan," ujar Nafan saat dihubungi portal berita MNC, Selasa (10/11/2020). Reaksi positif para investor di Pasar Modal ini juga terkait dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang awalnya menyatakan tidak mempermasalahkan kepulangan Habib Rizieq karena yang bersangkutan masih berstatus sebagai WNI sehingga beliau mempunyai hak untuk kembali ke Tanah Air. Ketika itu Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah menganggap biasa saja menghadapi kepulangan Habib Rizieq. Karena itu dia pun meminta kepada aparat keamanan agar tidak berlebihan dalam mengamankan kepulangan Habib Rizieq. Namun, tanpa diduga pemerintah ternyata massa Umat Islam yang menyambut kedatangan Habib Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta membeludak sampai membuat macet jalan tol menuju bandara. Massa Umat Islam dari berbagai daerah di Indonesia tumpek blek datang ke Jakarta, hanya untuk menyambut kedatangan Habib Rizieq. Penyambutan masyarakat tidak hanya di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi iring-iringan yang mengantar Habib Rizieq sampai ke Kawasan Petamburan tempat kediaman Keluarga Habib Rizieq. Di sepanjang jalan, massa menyambut dengan antusias kedatangan Habib Rizieq. Rangkaian kegiatan Habib terbilang padat begitu menjejakkan kakinya di Tanah Air. Selain menerima para tamu yang datang ke tempat kediamannya di Jl Petamburan III Jakarta, Habib juga mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad di Kawasan Tebet, dilanjutkan dengan kunjungan ke Pesantren Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada hari Jumat 13 November 2020. Di sinipun massa umat Islam membeludak memadati jalanan di menyambut kedatangan Habib Rizieq. Sehari kemudian, Habib melangsungkan pernikahan salah satu putrinya yang kemudian dilanjutkan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kawasan Petamburan Jakarta. Nah, acara pernikahan dan peringatan Maulid Nabi tersebut yang kemudian dipersoalkan aparat keamanan. Aparat kepolisian menganggap acara tersebut telah melanggar protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid19. Walaupun Keluarga Habib Rizieq sudah membayar denda Rp 50 juta, namun rupanya aparat tetap menganggap Habib Rizieq telah melakukan Pelanggaran Prokes dan akhirnya dipidanakan walaupun menurut pendapat para ahli hukum Pelanggaran Prokes tidak bisa dipidana. Tidak hanya itu, kerumunan massa tidak hanya terjadi pada saat acara Maulid Nabi Muhammad SAW, tetapi banyak kejadian serupa di tempat lain. Tapi tidak dipersoalkan oleh aparat keamanan. Bahkan rangkaian proses Pilkada di berbagai tempat juga telah mengundang kerumunan massa termasuk kampanye yang dilakukan Gibran anaknya Jokowi yang kini menjadi Walikota Solo. ***
Partai Demokrat Minta Kelompok KLB Tak Mengulur-ulur Mediasi
Jakarta, FNN - Tim kuasa hukum Partai Demokrat meminta kelompok kongres luar biasa (KLB) tidak mengulur-ulur proses mediasi terhadap gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Kelompok KLB diyakini telah menghambat proses mediasi karena mereka sebagai pihak tergugat terus mempersoalkan kehadiran Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam proses mediasi, kata Anggota Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat Mehbob sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu. “Kami menggugat atas nama Partai Demokrat, dalam hal ini diwakili Sekretaris Jenderal Teuku Riefky Harsya yang hadir dalam proses mediasi,” terang Mehbob. Ia menjelaskan kehadiran Teuku Riefky, selain atas nama dirinya sebagai penggugat, juga mewakili AHY. "Ketua Umum AHY secara khusus menugaskan Sekjen untuk hadir guna menunjukkan itikad baik dan penghormatan kami terhadap pengadilan,” sebut Mehbob. Oleh karena itu, Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat tidak dapat menerima isi tanggapan dari pihak KLB yang mempersoalkan ketidakhadiran AHY pada proses mediasi. Ketidakhadiran AHY itu berulang kali dipersoalkan oleh kelompok KLB, padahal Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat telah memberi penjelasan, terang Mehbob. “Ini mencerminkan pemahaman yang sempit terhadap Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi. Ini alasan yang selalu diulang-ulang sejak awal proses mediasi,” terang Mehbob. AHY dan Teuku Riefky melalui tim kuasa hukumnya yang dinamakan Tim Pembela Demokrasi pada tanggal 13 April 2021 menggugat 12 penggerak KLB ke PN Jakarta Pusat atas perbuatan melawan hukum. 12 pengurus KLB yang masuk dalam daftar tergugat, yaitu Muhammad Rahmad, Yus Sudarso, Syofwatillah Mohzaib, Max Sopacua, Achmad Yahya, Darmizal, Marzuki Alie, Tri Julianto, Supandi R. Sugondo, Boyke Novrizon, Jhoni Allen Marbun, dan Aswin Ali Nasution. Terkait gugatan itu, Majelis hakim PN Jakarta Pusat yang dipimpin oleh hakim Saifudin Zuhri pada persidangan 4 Mei 2021 memberi kesempatan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk menempuh jalur mediasi. Saifudin mengatakan bahwa sidang terkait gugatan itu akan kembali berlanjut menunggu hasil mediasi. Beberapa pertemuan mediasi telah berlangsung di PN Jakarta Pusat, salah satunya pada 3 Juni 2021. Dalam salah satu pertemuan mediasi, tim kuasa hukum Partai Demokrat telah menyerahkan proposal perdamaian ke kelompok KLB. Sejauh ini, pihak tergugat dan tim kuasa hukumnya belum dapat dihubungi untuk diminta tanggapan. (mth)
Pandemi Covid19: antara Konstitusi & Manajemen Krisis Jokowi
Oleh : Gde Siriana Yusuf Jakarta, FNN - Kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia. PBB pada tahun 1948 dalam Universal Declaration of Human Rights pasal 25 telah menetapkan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya. Konstitusi RI melalui amandemen kedua tahun 2000 pasal 28H ayat (1), menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Secara redaksi amandemen ini fokus pada sisi rakyat yaitu aspek hak asasi, tetapi tidak secara eksplisit menjabarkan dari aspek kewajiban negara. Lalu setelah amandemen keempat tahun 2002, pasal 34 (3) menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Sesungguhnya pada konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) yang pernah berlaku tahun 1949-1950, pada pasal 40 sudah menyatakan secara jelas dan harfiah bahwa penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat. Kalimat pada konstitusi RIS tersebut tentu menjadi semacam mandatory bahwa memajukan kesehatan rakyat, dan bukan sebatas pada pelayanan kesehatan saja, merupakan tanggung jawab negara yang dijalankan oleh pemerintah atau penguasa dengan sungguh-sungguh. Membandingkan makna harfiah pada kedua konstitusi tersebut, saya melihat makna pada RIS lebih eksplisit dalam tuntutan adanya kesungguhan pemerintah, sedangkan pada amandemen keempat UUD1945 sangat mudah diintepretasikan secara politis dan ketidaksungguhan akan mudah dimanipulasi dengan bentuk-bentuk penyediaan pelayanan kesehatan. Katakan misalnya penyediaan fasilitas layanan kesehatan yang dibutuhkan seharusnya 100, tapi pemerintah sediakan 20 saja sudah dianggap tidak melanggar konstitusi. Atau kebijakan kesehatan yang tidak punya road map yang jelas tidak dapat dianggap sebagai ketidaksungguhan pemerintah. Barangkali itulah yang kini sedang terjadi di negeri kita. Di awal tahun 2020 masyarakat mempertanyakan kesungguhan pemerintah untuk menghadapi kedatangan pandemi Covid19 ketika yang ditunjukkan pemerintah justru ucapan-ucapan guyonan. Kesungguhan juga harus direpresentasikan dalam pola kerja manajemen krisis, yaitu aspek leadership dan kebijakan yang dilandasi scientific approach. Pasal 34 UUD 1945 hanya menyebutkan kewajiban negara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, dapat dimaknai bahwa kewajiban pemerintah hanya sekedar menyediakan pelayanan kesehatan saja. Dengan demikian itu tidak dapat dijadikan sebagai paradigma kesehatan. Seharusnya digunakan paradigma pembangunan kesehatan yang produktif, yang bukan dibatasi pada penyediaan pelayanan fasilitas kesehatan saja, yaitu bukan hanya mengobati tetapi senantiasa menjaga masyarakat tetap sehat, sehingga koheren dengan pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi. Dengan demikian kesehatan dapat menjadi fungsi produksi dan modal yang tahan lama dalam pembangunan ekonomi. Jadi dalam menghadapi pandemi ini pemerintah yang mewakili negara tidak saja sebatas menyediakan vaksin dan sarana kesehatan lainnya dalam menghadapi pandemi Covid19. Pemerintah juga harus sungguh-sungguh menuntaskan pandemi Covid19 dengan menjaga seluruh masyarakat dari serangan pandemi berikutnya. Keberlanjutan program pemberian masker gratis, vaksin gratis, asupan gizi dan vitamin yang cukup, dan kepatuhan Prokes Covid19 masih menjadi keharusan karena sampai hari ini dunia tidak tahu kapan pandemi berakhir, dan upaya itu membutuhkan biaya sangat besar. Apalagi dunia hari ini sudah berubah dengan adaptasi kebiasaan baru. Maka kesungguhan ini perlu direpresentasikan dengan alokasi anggaran yang diprioritaskan melebihi sektor lainnya untuk saat ini. Jangan terjadi dengan alokasi anggaran besar itu, misalnya program vaksinasi bukan untuk sungguh-sungguh mencegah masyarakat tertular Covid19, tetapi sekedar merealisasikan proyek pembelian vaksin. Atau bantuan pangan untuk masyarakat terdampak justru dikorupsi pejabat negara. Kesungguhan pemerintah juga harus direpresentasikan oleh leadership Jokowi dalam manajemen krisis. Harus ada road map yang terencana dan komprehensif akan datangnya gelombang susulan pandemi dan kapan pandemi melandai, serta program yang diperlukan untuk mengantisipasi. Kebijakan yang terkonsolidasi dan jelas pendekatan yang digunakannya, serta dikeluarkan dari satu pintu Satgas Covid19. Dan yang paling penting, kesungguhan harus ditunjukkan oleh perilaku presiden Jokowi sendiri. Selama ini, masyarakat sudah dapat menilainya sendiri. Bagaimanapun sikap masyarakat hari ini adalah hasil dari perilaku leadership Jokowi selama ini.
LBP Tamat, Jokowi Tumbang
Oleh Tarmidzi Yusuf (Pegiat Dakwah dan Sosial) Bandung, FNN - Pilar pendukung Jokowi goyah. Para menteri mulai saling intip untuk cari aman. Tidak menutup kemungkinan prahara politik di India dan Malaysia berimbas ke Indonesia. 12 menteri India mengundurkan diri. UMNO menarik dukungan dari Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Mungkinkah PDIP, Gerindra dan Golkar keluar dari koalisi Jokowi? Publik menangkap kesan. Dukungan terhadap Jokowi mulai melemah. Indikasinya, PPKM Darurat yang dipimpin LBP tidak sesuai skenario. Jokowi diambang jatuh. Menurut konstitusi jika Jokowi tumbang, Ma'ruf Amin Presiden. HRS bebas. Covid-19 selesai. Pembantai dan pembunuh enam laskar FPI dipecat, ditangkap, diadili dan digantung rame-rame di Monas. Banyak pejabat pusat maupun daerah, diam-diam mulai melakukan 'pembangkangan' terhadap LBP, yang disebut-sebut secara de facto sering mempertontonkan kekuasaan layaknya seorang Presiden bukan sebagai seorang Menko. Kuat dugaan PPKM Darurat menyimpan agenda tersembunyi. Orang kuat di Pemerintahan Jokowi sedang memancing di air keruh untuk melanggengkan kekuasaan melaui isu presiden tiga periode dan mempersiapkan Ganjar Pranowo yang tidak didukung PDIP untuk Pilpres 2024. Penggiringan opini melalui lembaga survei sudah bergerak lebih jauh. Ganjar Pranowo versi PSK memiliki elektabilitas tertinggi mengalahkan Prabowo dan Anies Baswedan. Responden siluman, akal-akalan lembaga survei sebagai PSK alias pekerja survei komersial. PPKM Darurat sebagai pancingan untuk skenario politik yang lebih besar. Memuluskan agenda China komunis di Indonesia. Menariknya, publik tidak terpancing dengan skenario tersebut. PPKM Darurat gagal. Skenario rusuh nasional pun gagal total. Misalnya, PPKM Darurat tidak lebih dari darurat PSBB ketika awal-awal diberlakukan awal tahun lalu. Saat PSBB, pos check poin diberbagai daerah super ketat. Beda jauh dengan PPKM yang katanya darurat tapi lebih longgar dibandingkan dengan PSBB. Posko atau saat PSBB dinamakan check point, kosong tak berpenghuni. Tak ada lagi petugas ber-APD seperti astronot atau Satpol PP yang over acting. Pertanda mulai ada pembangkangan daerah terhadap LBP. Publik hanya merasakan penyekatan di berbagai kawasan. Tak jarang menimbulkan ketegangan baru. Contohnya, ribut-ribut antara petugas PPKM Darurat yang bertindak arogan terhadap prajurit Paspampres. Jokowi mulai digembosi melalui pembangkangan terhadap LBP sebagai Koordinator PPKM Darurat. LBP sebagai sasaran antara. Sasaran akhir, tumbangnya Jokowi. Saat ini, pilar utama pendukung Jokowi tinggal LBP dan China komunis. Faksi-faksi utama di sekitar Jokowi, diam-diam mulai mengambil jarak. Jokowi dan LBP akan ditinggalkan. Duet LBP dan Jokowi bakal tamat, Insyaallah. Tinggal China komunis yang akan menopang kekuasaan LBP - Jokowi. Kekuatan politik dalam negeri bakal ramai-ramai meninggalkan LBP - Jokowi. Isu masuknya TKA China komunis selama masa covid-19 diduga ada kaitannya dengan skenario LBP, Jokowi dan China komunis. Sebagai pertahanan terakhir bila LBP dan Jokowi benar-benar tumbang.
Andai Jokowi Mundur atau Dimundurkan
By M Rizal Fadillah Bandung, FNN - Wacana bahkan desakan agar Jokowi mundur terdengar semakin nyaring. Opsi beratnya adalah dimundurkan. Tentu semua dalam kerangka konstitusi bukan makar atau kudeta. Baik Presiden mundur ataupun dimundurkan memiliki akar sejarah dalam ketatanegaraan kita. Soekarno dan Soeharto mundur, sementara Gus Dur dimundurkan. Nah kita mulai dengan Jokowi yang memilih untuk mengundurkan diri karena tidak mampu lagi untuk memimpin pemerintahan. Akibat pula dari kepercayaan rakyat yang hilang. Jika mundur secara sukarela dengan meminta maaf secara serius, mungkin tidak membawa konsekuensi hukum. Rakyat rela atau terpaksa memaafkan. Menurut Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 kedudukan Presiden yang mundur digantikan oleh Wakil Presiden. Kyai Ma'ruf Amin menjadi Presiden. Ayat (2) mengatur bahwa selambatnya 2 bulan setelahnya MPR memilih Wapres dari dua calon yang diajukan Presiden . Disini tentu terjadi lobi, kesepakatan, dan mungkin tekanan politik. Melihat kemampuan Wakil Presiden "The King of Silent" bukan hal mustahil Wapres mundur berbarengan dengan Presiden karena solidaritas dan merasa senasib sepenanggungan. Berlakulah Pasal 8 ayat (3) Menlu, Mendagri, dan Menhan mengisi kekosongan hingga 30 hari ke depan. MPR melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Andai Presiden Jokowi tidak mundur tetapi dimundurkan atas dasar tekanan politik rakyat, maka akan berat bagi Jokowi untuk menanggung konsekuensi politik dan hukumnya. Pertama, ketika ada dua Menteri melakukan korupsi, maka wajar ada dugaan bahwa dana mengalir kemana mana. Upeti ke atasan pun patut dicurigai. Korupsi tersendiri atas berbagai komisi juga mungkin. Ada bongkar-bongkaran rekening gendut mantan Presiden baik di dalam maupun luar negeri. Tuduhan korupsi bakal menanti. Kedua, kasus pelanggaran HAM diusut dan diminta pertanggungjawaban Jokowi. Pembiaran tewasnya 700 an petugas Pemilu 2019, pembunuhan oleh aparat sekurangnya sembilan pengunjuk rasa pada 21-22 Mei 2019, serta pembantaian enam pengawal HRS 7 Desember 2020 adalah "daging empuk" dakwaan. Ketiga, mismanajemen pengelolaan ekonomi sehingga kondisi perekonomian morat marit. Gagal menjadi rezim investasi. Hutang luar negeri yang menumpuk menyebabkan tidak mampu membayar. Untuk menutupi bunga saja Menkeu sudah pontang -panting. Meminjam besar tanpa persetujuan Dewan dipastikan menjadi beban dan tudingan kemudian hari. Keempat, kebijakan membangun poros Jakarta-Beijing dengan menjebol kran imigrasi untuk mengelontorkan kedatangan TKA Cina sangat bermasalah. Ikutan ideologi menjadi pertanyaan. Bisa saja Jokowi bukan komunis, tetapi kebijakan yang membuka pintu komunisme tidak dapat diterima oleh rakyat Indonesia yang sangat anti PKI dan Neo-PKI. Kelima, memperalat pandemi Covid 19 untuk membungkam demokrasi dan membangun oligarkhi, korporatokrasi, dan kleptokrasi. Kejahatan politik seperti ini wajib untuk dipertanggungjawabkan dan harus menjadi pemberat hukuman. Aparat telah dikerahkan untuk memenuhi hasrat kekuasaan dengan menunggangi pandemi bukan sebaliknya, menanggulangi. Risiko tinggi dan kerugian besar Jokowi jika sampai dimundurkan. Dosa politiknya lebih besar dibandingkan Presiden pendahulunya. Kerusakan negara dilakukan dengan cepat dengan masa kekuasaan yang masih pendek. Dengan ilusi tiga periode lagi. Ketika kini tokoh kritis diborgol dan dipaksa memakai rompi oranye, maka esok mungkin giliran Jokowi yang berbaju oranye. Semoga hidayah dan akal sehat masih melekat pada Presiden Jokowi yang saat ini memiliki banyak gelar dari rakyat. Gelar yang bernuansa olok-olok. Kita tunggu pilihan terbaiknya. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Profil Atlet Olimpiade: Pemanah Riau Ega Agatha Salsabila
Jakarta, FNN - Atlet panahan nasional Riau Ega Agatha Salsabila akan kembali mewakili Indonesia dalam ajang pesta olahraga terakbar Olimpiade Tokyo 2020 yang akan berlangsung pada 23 Juli-8 Agustus. Tahun ini akan menjadi kali kedua bagi Riau Ega untuk ikut serta dalam ajang bergengsi tersebut setelah sebelumnya ia pernah membela tim Merah Putih pada Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Perjalanan Riau Ega untuk mewakili Indonesia di Tokyo 2020 terbilang tidak mulus. Ega sempat dicoret dari pelatnas karena masalah administrasi meski sudah mengantongi tiket Olimpiade Tokyo pada nomor individu sejak tampil di Asian Games 2018. Namun akhirnya Pengurus Pusat Persatuan Panahan Indonesia (PP Perpani) memanggil Riau Ega untuk kembali berlatih berdasarkan sebuah Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan pada Maret. Riau Ega dipastikan akan turun pada tiga nomor di Olimpiade Tokyo, yakni beregu putra, beregu campuran dan individual putra. Untuk nomor beregu, Riau Ega mengamankan tiket Olimpiade dari Kejuaraan Dunia Final Olympic Qualification Tournament di Paris, Prancis dengan mengalahkan 38 negara. Atlet kelahiran Kota Blitar itu sudah menekuni olahraga panahan sejak usia 10 tahun. Namun sebelum memantapkan hati di cabang panahan, ia sempat menjajal kemampuannya di cabang olahraga lainnya, yakni sepak bola dan renang. Meski belum bisa menyumbangkan medali pada kesempatan pertamanya di Olimpiade lima tahun silam, namun prestasi yang dibukukan Riau Ega dalam kancah internasional cukup gemilang. Pada tingkat ASEAN, ia sudah mengantongi empat medali emas, dua medali perak dan tiga medali perunggu sejak 2011 hingga 2019. SEA Games 2015 Singapura menjadi kenangan manis bagi Riau Ega dengan meraih medali perak di nomor beregu recurve putra bersama Muhammad Wijaya dan Hendra Purnama. Sementara di nomor recurve campuran bersama Ika Yuliana Rochmawati, Riau Ega menyabet medali emas. Namun puncaknya terjadi pada SEA Games 2019 Filipina dengan menyabet tiga medali, yaitu medali emas dari nomor beregu putra, medali perak dari beregu campuran dan medali perunggu dari individu putra. Pada nomor beregu putra recurve, Riau Ega bersama Arif Dwi Pangestu dan Hendra Purnama mengalahkan tim Malaysia di babak final. Kemudian di nomor beregu campuran recurve, Riau Ega meraih perak bersama Diananda Choirunisa setelah dikalahkan wakil Vietnam Thi Dao Loc/Phi Vu Nguyen. Dalam kompetisi individual, Riau Ega kembali menyumbang medali perunggu usai mengalahkan wakil Myanmar Nay Lin Oo di perebutan tempat ketiga. Pada ajang Asian Games 2018, atlet berusia 29 tahun itu mengamankan medali perunggu di nomor individual. Sementara itu, dalam Kejuaraan Dunia Paris yang mengamankan posisinya di beregu putra Olimpiade, Ega dan timnya merebut medali perak. Pada Kejuaraan Dunia Shanghai 2015, dua perunggu ia dapatkan dari nomor individual dan beregu putra. Masih di Shanghai, pada Kejuaraan Dunia 2018, ia kembali mengamankan medali perunggu di nomor beregu campuran. Saat berlaga di Olimpiade Rio de Janeiro 2016, Riau Ega tampil mengejutkan dengan mengalahkan juara dunia sekaligus pemanah nomor satu dunia Kim Woo-jin dari Korea Selatan. Namun saat masuk babak 16 besar, langkahnya terhenti setelah dikalahkan pemanah asal Italia Mauro Nespoli. Biodata singkat Nama: Riau Ega Agatha Salsabila Tempat dan Tanggal Lahir: Blitar, 25 November 1991 Cabang olahraga: Panahan Prestasi: Medali Emas - SEA Games Jakarta 2011 - Islamic Solidarity Games 2013 - SEA Games Singapura 2015 - SEA Games Kuala Lumpur 2017 - SEA Games Filipina 2019 Medali Perak: - SEA Games Singapura 2015 - SEA Games Filipina 2019 - Kejuaraan Dunia 2021 Medali Perunggu: - SEA Games Naypyidaw 2013 (dua medali) - Kejuaraan Dunia Shanghai 2015 (dua medali) - Kejuaraan Dunia Shanghai 2018 - Asian Games Jakarta-Palembang 2018 - SEA Games Filipina 2019 (mth)
Dokter Gigi Beri Kiat Agar Buah Hati Tidak Takut ke Klinik
Jakarta, FNN - Orangtua bisa menanamkan pikiran positif mengenai berobat ke dokter gigi sejak dini kepada anak agar buah hati dengan senang hati rutin memeriksakan kesehatan rongga mulutnya tanpa diliputi rasa takut. Dokter gigi spesialis anak Selvyra Rachmawati, Sp.KGA. dari Universitas Indonesia menyarankan kepada orangtua untuk mengajak anaknya pergi ke dokter gigi ketika tidak ada keluhan di mana kondisi gigi mereka sehat. "Jangan pas giginya sakit karena akan membuat anak cemas dan takut," kata Selvyra kepada ANTARA. Saat memeriksakan gigi, anak akan belajar mengetahui bahwa pemeriksaan di klinik bukanlah mimpi buruk. Dia juga bisa membiasakan diri dengan peralatan-peralatan asing di klinik gigi hingga prosedur yang dilakukan dokter dalam pemeriksaan gigi rutin. Cara lain orangtua untuk mempersiapkan anak agar siap ke dokter gigi adalah memberikan gambaran melalui video. "Sebelum ke dokter gigi orangtua dapat mengajak nonton video anak lain sedang ke dokter gigi," dia menyarankan. Ajak anak mengobrol jauh hari sebelum ke dokter gigi. Beritahukan kepada buah hati bahwa orangtua akan mengajaknya ke dokter gigi pada waktu yang sudah ditentukan. Bicarakan secara jelas dan berulang agar anak mengerti dan tidak ketakutan atau tantrum ketika jadwal ke dokter telah tiba. Pemilihan waktu juga penting. Pilih jadwal yang sesuai dengan aktivitas anak. Buatlah janji dengan dokter pada jam anak sedang aktif, hindari mengajak anak saat jam tidur siang untuk menghindari anak rewel. Jika si anak memiliki saudara yang lebih tua, perkenalan ke dokter gigi bisa dimulai dengan memintanya menemani sang kakak saat kontrol gigi. Jangan lupa untuk memberikan kesan positif mengenai dokter gigi. Hindari membuat dokter gigi jadi momok menyeramkan, seperti mengancam akan membawa anak ke dokter bila berbuat nakal. "Berikan kesan positif tentang dokter gigi pada anak bukan malah menakut-nakuti, contohnya bilang 'ke dokter gigi nanti disuntik', itu tidak boleh," tutur dia. Terakhir, pilihlah klinik gigi yang ramah anak dengan tim spesialis gigi anak terpercaya yang sudah terbiasa menangani pasien anak. (mth)
Menaker Minta Pekerja Komorbid dan Ibu Hamil WFH Saat PPKM Darurat
Jakarta, FNN - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta perusahaan untuk mengizinkan pekerja yang memiliki kormobid, ibu hamil, atau menyusui, agar mereka dapat bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH). "Saya kira ini demi dan atas nama kemanusiaan agar mereka diberi kesempatan kerja dari rumah," kata Menaker, Ida Fauziyah, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu. Ida juga meminta pekerja yang menggunakan fasilitas kendaraan umum supaya menggunakan masker rangkap atau double masking agar bisa lebih terlindungi dari COVID-19 varian baru seperti Delta. Selanjutnya, ia meminta para pengusaha agar segera memastikan kejelasan terkait kategori jenis usahanya, dengan cara mengkonsultasikan kepada Dinas Perindustrian atau Satgas Penanganan COVID-19 setempat. Sehingga dapat dipastikan usahanya masuk pada sektor esensial, non-esensial, atau kritikal. "Ini dimaksudkan agar pencegahan dan penanganan COVID-19 di perusahaan sesuai dengan peraturan yang ada, khususnya selama masa PPKM Darurat," jelasnya. Tak hanya itu, Menaker Ida juga meminta perusahaan yang berada di Jawa dan Bali agar melakukan tes COVID-19 secara berkala untuk para pekerjanya dengan metode sampling. Hal tersebut guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada masa PPKM Darurat. Misalnya bila positivity rate-nya (rasio positif COVID-19) mencapai 10 persen, maka proses kerja seharusnya dihentikan. Sementara jika positive rate di atas 5 persen, maka yang harus dilakukan pihak perusahaan adalah dengan memperketat protokol kesehatan. “Selanjutnya bila positive rate di bawah 5 persen, meskipun masih normal, namun tetap harus waspada dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," kata Menaker Ida. Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badang Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya melihat sebagian besar institusi masih kurang dalam menaati penggunaan masker, mencuci tangan, fasilitas hindari kerumunan, dan pelaksanaan Worf From Office (WFO), serta Work From Home (WFH). "Jadi kami memerlukan dukungan dari sektor ketenagakerjaan untuk selalu mengingatkan semua pelaku usaha, Disnaker untuk tetap mematuhi protokol kesehatan," ujar Raditya. Dalam upaya pelaksanaan Posko di daerah berjalan baik dan terkendali, BNPB meminta dukungan Disnaker yang memiliki kewenangan pengaturan ketenagakerjaan mampu mendorong seluruh masyarakat, khususnya yang tergabung dalam kegiatan ketenagakerjaan bisa melaksanakan prokes sebaik-baiknya. Ketua Umum KADIN, Arsjad Rasjid, menyatakan sangat mendukung seluruh program pemerintah dalam mengatasi COCID-19. Bagi Arsjad, fokus dalam penanganan kesehatan sangatlah penting. "Kami percaya sekali bahwa untuk memulihkan ekonomi, kita harus membangkitkan kesehatan terlebih dahulu Namun, Arsjad meminta kepada pemerintah agar izin operasional industri padat karya tetap dipertahankan. Menurutnya, walau pun roda ekonomi berjalan dengan lambat, itu masih lebih baik daripada sama sekali tidak berjalan. Tak lupa industri padat karya dalam beroperasi harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kabid Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Harijanto menyatakan kesetujuannya atas permintaan Ketua Umum Kadin agar pemerintah mempertahankan industri padat karya. Hal itu setidaknya ia mendasarkan pada dua alasan. Pertama, Apindo tidak mempersoalkan jika terjadi pengurangan 50 pada staf produksi/pabrik dan 10 persen untuk staf office atau pelayanan administrasi perkantoran sebagaimana instruksi yang dikeluarkan Mendagri Nomor 18 Tahun 2021. Ia menekankan hal tersebut untuk mencegah kebingungan pelaku usaha yang berada di lapangan karena munculnya tafsir atas instruksi tersebut bahwa yang dimaksud 50 persen itu produksinya, bukan staf produksinya. "Karena kalau produksinya yang berkurang 50 persen, kalau berkurang sampe segitu, maka tidak berjalan sama sekali, semua pabrik bisa gulung tikar karena industri garmen, industri sepatu yang padat karya itu prosesnya ban berjalan. Jadi tidak mungkin (produksi dikurangi sampai 50 persen), dan itu sudah diketahui oleh pemerintah," kata Harijanto. Kedua, karena eksport padat karya masih diizinkan sejak awal, maka para industri eksport ini sudah membuat komitmen delivery kepada pihak pembeli di luar negeri yang keadaannya sudah normal, seperti Amerika, China, dan Eropa. "Jadi delivery itu harus tetap berjalan," kata Harijanto lagi. (mth)
Harga CPO di Jambi Naik Rp860 per Kilogram
Jambi, FNN - Harga crude palm oil (CPO) di Jambi pada periode 9-15 Juli 2021, mengalami kenaikkan signifikan sebesar Rp860 kilogram atau dari Rp8.882 per kilogram menjadi Rp9.742 per kilogram, begitu juga dengan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawitnya dan inti sawit. Hasil yang ditetapkan tim perumus harga TBS dan inti sawit juga naik yakni inti sawit di periode kali naik Rp198 per kilogram atau dari Rp5.694 per kilogram menjadi Rp5.792 per kilogram sedangkan TBS naik Rp119/Kg dari Rp1.622 menjadi Rp1.741 per kilogram, kata Panitia Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi, Putri Rainun, yang diterima Sabtu. Untuk harga CPO, inti sawit dan TBS sawit beberapa peridode terakhir ini terus mengalami kenaikan pada beberapa waktu periode lalu berdasarkan hasil keputusan dari kesepakatan tim perumus harga CPO di Jambi bersama para petani, perusahaan perkebunan sawit serta pihak terkait. Berikut selengkapnya, harga TBS untuk usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp1.741 per kilogram, usia tanam 4 tahun Rp1.848 per kilogram, usia tanam 5 tahun Rp1.934 per kilogram, usia tanam 6 tahun Rp2.015 per kilogram, dan usia tanam 7 tahun Rp2.066 per kilogram. Kemudian untuk usia tanam 8 tahun senilai Rp2.109 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp2.151 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp2.216 per kilogram, usia 21 hingga 24 tahun Rp2.147 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp2.046 per kilogram. Penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit merupakan kesepakatan tim perumus dalam satu rapat dihadiri para pengusaha, koperasi, dan kelompok tani sawit setempat dan berdasarkan Peraturan menteri pertanian dan peraturan gubernur. (mth)
AS, Kolombia Kirim Agen ke Haiti Bantu Selidiki Pembunuhan Presiden
Bogota, FNN - Amerika Serikat dan Kolombia mengatakan pada Jumat bahwa mereka akan mengirim penegak hukum dan pejabat intelijen untuk membantu Haiti setelah sejumlah warga negara mereka ditangkap karena pembunuhan brutal terhadap Presiden Jovenel Moise. Pembunuhan Moise oleh sekelompok pria bersenjata pada dini hari Rabu pagi di rumahnya di Port-au-Prince membawa Haiti lebih dalam ke dalam krisis politik yang dapat memperburuk kelaparan, kekerasan geng, dan wabah COVID-19. Polisi di Haiti mengatakan pembunuhan itu dilakukan oleh unit komando yang terdiri dari 26 tentara bayaran Kolombia dan 2 tentara bayaran Haiti-Amerika. Kedua warga Amerika Haiti itu diidentifikasi sebagai James Solages, 35, dan Joseph Vincent, 55, keduanya dari Florida. Tujuh belas orang ditangkap - termasuk Solages dan Vincent - setelah baku tembak dengan pihak berwenang Haiti di Petionville, pinggiran bukit di ibu kota Port-au-Prince, tempat Moise tinggal. Tiga lainnya tewas dan delapan masih buron, menurut polisi Haiti. Pihak berwenang sedang memburu dalang operasi tersebut, kata mereka. Seorang hakim yang menyelidiki kasus tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa Moise ditemukan terbaring telentang di lantai kamar tidurnya, dengan 12 luka tembak dan mata kirinya didorong masuk. Pintu depan kediaman tertutup lubang peluru dan telah dibuka paksa, sementara kamar lain digeledah. "Tubuhnya penuh dengan peluru," kata hakim pengadilan Petionville, Carl Henry Destin. "Ada banyak darah di sekitar mayat dan di tangga." Amerika Serikat pada Kamis berjanji untuk mengirim pejabat senior dari Biro Investigasi Federal (FBI) dan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) ke Haiti sesegera mungkin untuk menilai situasi dan melihat cara terbaik yang dapat mereka bantu, kata Gedung Putih. Dua sumber penegak hukum AS, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas penyelidikan aktif, mengatakan bahwa badan-badan tersebut sedang menyelidiki hubungan AS dengan pembunuhan itu. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan: "Kami mengetahui penangkapan dua warga AS di Haiti dan sedang memantau situasi dengan cermat. Karena pertimbangan privasi, kami tidak memiliki komentar lebih lanjut." Kepala direktorat intelijen nasional Kolombia dan direktur intelijen polisi nasional juga akan melakukan perjalanan ke Haiti bersama Interpol untuk membantu penyelidikan, kata Presiden Kolombia Ivan Duque, Jumat. "Kami menawarkan semua bantuan yang mungkin untuk menemukan kebenaran tentang materi dan pelaku intelektual pembunuhan itu," tulis Duque di Twitter. Pejabat Haiti belum memberikan motif pembunuhan Moise atau menjelaskan bagaimana para pembunuh melewati detail keamanan. Dia telah menghadapi protes massa terhadap pemerintahannya sejak menjabat pada 2017 - pertama karena tuduhan korupsi dan pengelolaan ekonominya, kemudian atas cengkeramannya yang meningkat pada kekuasaan. Moise sendiri telah berbicara tentang kekuatan gelap yang bermain di balik kerusuhan: sesama politisi dan oligarki korup yang merasa usahanya untuk membersihkan kontrak pemerintah dan untuk mereformasi politik Haiti bertentangan dengan kepentingan mereka. Penyelidik di Kolombia menemukan bahwa 17 tersangka telah pensiun dari tentara Kolombia antara 2018 dan 2020, komandan angkatan bersenjata Jenderal Luis Fernando Navarro mengatakan kepada wartawan pada Jumat. Jorge Luis Vargas, direktur polisi nasional Kolombia, mengatakan penyelidikan awal menunjukkan bahwa 11 tersangka Kolombia telah melakukan perjalanan ke Haiti melalui kota resor Punta Cana di Republik Dominika, yang berbagi pulau Hispaniola dengan Haiti. Dua lainnya melakukan perjalanan melalui udara ke Panama, sebelum terbang ke ibu kota Dominika, Santo Domingo dan kemudian Port-au-Prince, kata Vargas. (mth)
POPULER
