ALL CATEGORY
BPOM: Penumpukan Obat Terapi COVID-19 di PBF karena Menunggu Order
Jakarta, FNN - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengemukakan penumpukan stok obat terapi COVID-19 di gudang penyimpanan Pedagang Besar Farmasi (PBF) resmi tidak menyalahi aturan sebab menunggu pesanan dari konsumen. "PBF yang resmi itu bisa jadi dianggap menumpuk obat, tapi sebenarnya itu kewenangan mereka menunggu 'order' dulu," katanya saat hadir secara virtual dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI yang dipantau dari Jakarta, Selasa. Sesuai peraturan distribusi obat, kata Penny, PBF yang memeroleh kewenangan untuk menyimpan obat yang belum mendapatkan pemesanan baik dari konsumen maupun perusahaan rekanan. Penny mengatakan distribusi obat tidak secara otomatis bisa dilakukan PBF meskipun di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang saat ini terjadi di Tanah Air. Berdasarkan undang-undang kesehatan dan peraturan cara distribusi obat yang baik, kata Penny, peristiwa penumpukan obat di tingkat PBF dapat diawasi secara langsung oleh otoritas berwenang. "Data ini bisa digunakan, misalnya oleh Kemenkes untuk menarik produk obat yang dibutuhkan bagi zona merah. Realokasi obat-obat yang dibutuhkan daerah lain berdasarkan sistem laporan tersebut," katanya. Berdasarkan hasil inspeksi BPOM terhadap proses distribusi obat terapi COVID-19 di instalasi PBF resmi, kata Penny, hingga Jumat (9/7) belum ada indikasi penimbunan yang ilegal. "Berdasarkan hasil inspeksi instalasi resmi PBF, dapat kami katakan bahwa belum ada indikasi penimbunan ilegal karena itu sesuai Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Hanya alasannya apa, ada hal lain yang bisa diobservasi lagi, misalnya harga dan sebagainya, itu di luar dari BPOM," katanya. Zat aktif obat terapi COVID-19 yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat dari BPOM di antaranya, Remdesivir untuk pasien dalam bentuk serbuk injeksi dan larutan konsentrat untuk infus. Remdisivir berbentuk serbuk injeksi diproduksi dengan sejumlah nama obat di antaranya Remidia, Cipremi, Desrem, Jubi-R, Covifor, dan Remdac, sedangkan Remdisivir dalam bentuk larutan konsentrat bernama Remeva. Remdisivir diberikan kepada pasien dewasa dan anak yang dirawat di rumah sakit setelah dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 dengan derajat keparahan berat. Zat aktif yang juga memperoleh izin darurat adalah Favipirapir dalam bentuk tablet salut selaput. Saat ini Favipirapir diproduksi dengan nama obat Avigan, Favipirapir, Favikal, Avifavir, dan Covigon. Indikasi obat tersebut diberikan kepada pasien COVID-19 dengan derajat keparahan sedang yang dikombinasi dengan standar pelayanan kesehatan. (sws)
Kejari Purwokerto Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak PPKM Darurat
Purwokerto, FNN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyalurkan bantuan berupa 150 paket sembako bagi warga terdampak pandemi COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Penyerahan bantuan yang juga dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa Ke-61 dan Hari Ulang Tahun Ke-41 Ikatan Adhyaksa Dharmakarini kepada warga penerima manfaat di sejumlah wilayah Purwokerto, Selasa, dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Purwokerto Sunarwan. "Semoga bantuan berupa paket sembako yang terdiri atas beras, mi instan, gula pasir, minyak goreng, teh, kopi, kecap, dan telur ini sedikit bisa membantu warga yang terdampak," kata Kepala Kejari Purwokerto Sunarwan. Ia mengakui selama pandemi COVID-19 dan pelaksanaan PPKM Darurat, banyak warga yang terdampak, seperti penghasilannya berkurang, bahkan ada juga yang kehilangan mata pencaharian. Oleh karena itu, kata dia, warga yang terdampak pandemi COVID-19 dan PPKM Darurat sangat membutuhkan bantuan bahan pangan. Sunarwan mengharapkan aksi solidaritas tersebut setidaknya bisa mengetuk institusi lain maupun pengusaha untuk bersama-sama memberikan bantuan bahan pangan bagi warga yang membutuhkan. "Selain memberikan bantuan paket sembako, kami juga akan menggelar vaksinasi massal bagi warga yang belum divaksin," katanya. Bantuan paket sembako tersebut, di antaranya diberikan kepada sejumlah pesuruh kantor (office boy) dan tukang becak di beberapa wilayah Purwokerto serta Panti Asuhan Al Maun dan Panti Asuhan Kalimosodo di Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat. (sws)
Organda Aceh Dukung Vaksinasi Vaksin COVID-19 Awak Angkutan
Banda Aceh, FNN - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Aceh mendukung vaksinasi vaksin COVID-19 bagi awak angkutan umum, terutama sopir dan kernet guna memulihkan perekonomian sektor transportasi. Ketua Organda Aceh H Ramli di Banda Aceh, Selasa, mengatakan vaksinasi COVID-19 merupakan program pemerintah menekan angka penularan dan penyebaran COVID-19. "Sejak pandemi COVID-19 berlangsung, sektor transportasi ikut terpuruk. Dengan adanya program vaksinasi untuk kalangan awak angkutan, kami optimistis sektor transportasi bisa bangkit kembali," katanya. Pihaknya sudah duduk bersama dengan Dinas Perhubungan Aceh dan Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh membahas program vaksinasi vaksin COVID-19. Dalam rapat koordinasi tersebut, kata dia, para pihak sepakat melaksanakan program vaksinasi menyasar awak angkutan umum. Tujuannya untuk mewujudkan kekebalan tubuh kalangan awak angkutan umum terhadap COVID-19. "Vaksinasi vaksin ini untuk mencegah angkutan umum menjadi klastes penularan COVID-19. Kalau sopir angkutan umum terpapar, maka semua penumpang yang dibawanya berpotensi tertular COVID-19," katanya. Menurut dia setelah awak angkutan umum menerima vaksin COVID-19, maka ke depannya perlu dikeluarkan kebijakan agar semua penumpang wajib memperlihatkan sertifikasi vaksin jika hendak menggunakan angkutan umum. "Kami mengajak perusahaan angkutan umum meyakinkan sopir dan kernet agar ikut program vaksinasi vaksin COVID-19. Vaksinasi ini untuk diri sendiri guna mencegah penularan dan penyebaran COVID-19, sehingga pandemi virus corona ini bisa diakhiri," demikian H Ramli. (sws)
Ketua Umum TP-PKK Dorong Kader Tekan dan Cegah Penyebaran COVID-19
Jakarta, FNN - Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tri Tito Karnavian mendorong para kader PKK untuk dapat menekan dan mencegah penyebaran COVID-19. Tri Tito Karnavian dalam keterangannya diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan keberadaan kader PKK tentu mendukung kinerja dokter, tenaga kesehatan dan aparat keamanan dalam memutus penularan COVID-19. Hal ini disampaikan Tri saat membuka acara Sosialisasi Gerakan Keluarga Sehat, Tanggap dan Tangguh Bencana, yang diselenggarakan oleh TP PKK Kalimantan Selatan. "Saya berharap semua kader PKK harus menjadi agen pemutus rantai COVID-19. Itu harus dibuktikan. Tidak sesaat, namun bisa dilaksanakan secara berkesinambungan,” kata Tri Tito Karnavian. Tri pun meminta semua kader PKK mulai kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan sampai RT/RW secara berjenjang meneguhkan diri menjadi satgas keluarga. Langkah nyatanya adalah dengan disiplin mengingatkan anak-anak dan suami agar patuh protokol kesehatan. "Ibu-ibu harus menjadi garda terdepan untuk melindungi keluarga dari penularan virus (COVID-19)," kata Tri. Hal senada juga diungkapkan Pj Ketua TP PKK Kalsel Safriati Safrizal. Ia meminta agar kader PKK terlibat aktif di wilayah masing-masing untuk memberikan penyuluhan tentang stunting dan bahaya COVID-19. "Melalui gerakan ini, diharapkan individu, keluarga, dan masyarakat mampu menolong dirinya sendiri, serta juga tanggap dan tangguh bencana,” Ujar Safriati. Hadir dalam acara, Sekretaris Ditjen Bina Adwil Kemendagri Indra Gunawan, Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal ZA, perwakilan Wali Kota Banjarmasin dan Bupati Banjar, serta perwakilan TP PKK kabupaten kota se-Kalsel. Acara peluncuran dan sosialisasi Gerakan keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana tersebut diselenggarakan di gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin. (sws)
Komisi IX DPR: Benahi Penyelenggaraan Vaksin Cegah Klaster Penularan
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen meminta pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata cara penyelenggaraan vaksinasi guna mencegah munculnya klaster penularan baru. "Penyelenggaraan vaksinasi di Indonesia harus diperbaiki agar lebih optimal," kata anggota Fraksi PDIP DPR RI ini melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Ia melihat di beberapa daerah serta pantauan dari tim, penyelenggaraan vaksinasi kurang optimal dari segi teknis. Bahkan, vaksinasi justru menjadi tempat berkerumun karena tidak dikelola secara baik. "Jangan sampai lokasi vaksinasi justru menjadi tempat penyebaran virus," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama tersebut. Ia pun memberikan sejumlah masukan, yakni penjadwalan vaksinasi bisa menggunakan teknologi digital, misalnya melalui website atau menggunakan perangkat RT/RW untuk mempermudah warga yang tidak memiliki akses internet. Setelah itu, pengetatan protokol kesehatan tetap wajib guna mewaspadai penyebaran virus saat vaksinasi di fasilitas kesehatan atau tempat vaksinasi. Tidak hanya itu, Nabil Haroen juga menyarankan strategi jemput bola atau petugas langsung mendatangi masyarakat yang akan divaksin hingga ke tingkat desa atau kelurahan. Edukasi mengenai vaksin perlu terus-menerus disampaikan kepada masyarakat. Kementerian Kesehatan juga bisa menggandeng pesantren, pengelola rumah ibadah, hingga organisasi masyarakat untuk menjalankannya. "Cara ini efektif untuk mengedukasi warga dan penyebaran informasi," katanya. Secara umum vaksinasi merupakan langkah penting untuk penanganan pandemi COVID-19. Hal itu tentunya juga harus diimbangi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat serta menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh. (sws)
15,190 Juta Jiwa Penduduk Indonesia Terima Vaksin Lengkap COVID-19
Jakarta, FNN - Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 melaporkan jumlah warga Indonesia yang telah menerima dosis vaksin secara lengkap mencapai 15,190 juta jiwa hingga 13 Juli 2021, pukul 12.00 WIB. Data Satgas COVID-19 yang diterima di Jakarta, Selasa, jumlah penduduk yang telah mendapat suntikan dua dosis vaksin COVID-19 per 13 Juli 2021 bertambah 154.530 menjadi 15.190.998 orang. Sementara itu, jumlah penerima vaksin dosis pertama yang tercatat hari ini sebanyak 546.416 jiwa. Dengan tambahan tersebut, maka jumlah penerima vaksinasi dosis pertama kini menjadi 36.914.607 jiwa. Pemerintah berencana memvaksinasi sebanyak 208.265.720 juta orang. Jumlah itu bertambah seiring perluasan cakupan vaksinasi untuk kelompok anak dan ibu hamil. Sebelumnya, target vaksinasi awal yang ditetapkan pemerintah sebanyak 181,5 juta orang. Dengan demikian, maka tercatat suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 sudah diberikan pada 17,72 persen dari total 208.265.720 warga yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19. Sementara warga yang sudah selesai menjalani vaksinasi baru meliputi 7,29 persen dari total sasaran. (sws)
Bupati HSS Minta Penerima Manfaat Program Pemerintah Divaksin COVID-19
Banjarmasin, FNN - Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H Achmad Fikry meminta kepada semua penerima manfaat program pemerintah untuk divaksin COVID-19. "Terkait program vaksinasi COVID-19 untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mereka harus divaksin terlebih dahulu, tentunya setelah melalui proses pemeriksaan kesehatan atau skrining," katanya di sela menyerahkan secara simbolis penyaluran bantuan sosial (Bansos) Program Rumah Sejahtera (PRS) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di wilayah tiga Daha di Banjarmasin, Selasa. Menurut dia, ini hanya bentuk ikhtiar untuk meningkatkan daya tahan kelompok dan sosial, dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten HSS. "Mari bersama-sama mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, jadi para penerima manfaat jangan takut untuk menjalani vaksinasi," ucapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial HSS Nordiansyah mengatakan dalam APBD murni HSS tahun 2021 diusulkan penerima bantuan sosial PRS sebanyak 500 orang, namun setelah diverifikasi akhir tersisa 352 orang yang berhak menerima. Ia mengatakan 148 orang tidak bisa menerima bantuan sosial karena meninggal dunia, mendapatkan bantuan dari APBD provinsi dan dari desa. Selain itu, mendapatkan bantuan dari keluarga, bahkan sudah ada yang rumahnya diperbaiki oleh warga. "Besaran bantuan sosial PRS Rp13,9 juta per KPM, sedangkan untuk bantuan sosial program UEP tahun 2021 sebanyak 140 orang, namun berdasarkan verifikasi akhir hanya 106 orang yang masih berhak menerima bantuan sosial," katanya. Sedangkan, 34 orang dilaporkan tidak memenuhi kriteria, karena sudah mampu, tidak ada usaha dijalankan, sudah pernah mendapatkan bantuan sejenis dan meninggal dunia. Besaran bantuan UEP antara Rp2,7 juta sampai Rp3 juta per KPM. (sws)
Pimpin Pertemuan COVAX, Menlu RI Dorong Percepatan Distribusi Vaksin
Jakarta, 13/7 (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendorong percepatan distribusi vaksin COVID-19 secara global saat memimpin pertemuan ke-5 COVAX AMC Engagement Group (EG) secara virtual bersama Menteri Kesehatan Ethiopia Lia Tadesse dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada Karina Gould pada Senin (12/7). Menlu Retno memimpin sesi yang membahas tiga isu terkait kepastian pengiriman dan distribusi vaksin, yaitu prediksi pasokan vaksin pada kuartal tiga dan kuartal empat 2021, rencana pengiriman vaksin COVID-19, dan persiapan penerimaan vaksin oleh negara-negara AMC (Advanced Market Commitment). Di awal pertemuan, Retno mengulang kembali pernyataan Direktur Jenderal WHO bahwa saat ini dunia berada pada tahap pandemi yang berbahaya. Tingginya tingkat kematian, meningkatnya kasus di banyak negara, dan kesenjangan vaksinasi global yang makin melebar adalah situasi yang saat ini dihadapi dunia. “Banyak negara mengalami lonjakan kasus dan kematian karena varian baru dan pelonggaran kebijakan. Sementara itu, kesenjangan vaksinasi global terus melebar. Jika ini terus berlanjut, dunia tidak akan pernah menang melawan COVID-19,” ujar Menlu Retno, seperti disampaikan melalui keterangan tertulisnya, Selasa. Oleh karena itu, Retno mendorong percepatan vaksinasi global melalui peningkatan produksi vaksin dengan melakukan diversifikasi produk, perluasan portfolio vaksin yang disalurkan oleh COVAX, dan peningkatan kapasitas vaksinasi negara-negara AMC. Data dari Aliansi Vaksin GAVI per 11 Juli 2021 menunjukkan COVAX telah mengirim 103 juta dosis vaksin ke 135 negara peserta. GAVI juga sudah menyetujui pendanaan untuk mendukung pengiriman vaksin ke negara peserta AMC senilai 775 juta dolar AS (sekitar Rp11,2 triliun). Sementara itu, 58 negara termasuk Indonesia, telah mengajukan pembelian vaksin melalui mekanisme berbagi biaya (cost-sharing). Dalam pertemuan tersebut, dijelaskan bahwa COVAX meyakini pasokan vaksin akan terus meningkat dengan bertambahnya vaksin yang telah mendapat izin penggunaan darurat (emergency use listing/EUL) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), peningkatan produksi oleh produsen vaksin, dan dimulainya kembali ekspor vaksin yang sebelumnya terhambat. COVAX juga telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kekurangan pasokan vaksin jangka pendek dan jangka panjang, antara lain dengan pembentukan COVAX Manufacturing Taskforce. Kedua, semakin besarnya jumlah dose-sharing atau berbagi vaksin dari negara yang memiliki kelebihan vaksin akan meningkatkan jumlah pasokan global yang dapat digunakan oleh negara peserta AMC. Menurut Fasilitas COVAX, hingga 12 Juli 2021, terdapat lebih dari 530 juta dose-sharing yang siap didistribusikan ke sejumlah negara yang membutuhkan. Fasilitas COVAX Facility menyiapkan mekanisme, termasuk pendanaan, untuk mempersiapkan kapasitas negara AMC dalam menerima vaksin dan menjalankan program vaksinasi nasional di negaranya. COVAX juga menyiapkan berbagai dukungan untuk memastikan kapasitas penerimaan vaksin dan pelaksanaan program vaksinasi nasional. Dalam diskusi dibahas pula fenomena varian baru COVID-19 dan efikasi vaksin yang ada saat ini dalam menghadapi varian-varian baru khususnya varian Delta. Perwakilan WHO menjelaskan bahwa hingga saat ini WHO terus mengamati munculnya varian baru dan menyampaikan bahwa vaksin setidaknya dapat mengurangi tingkat keparahan infeksi sehingga mengurangi tingkat perawatan di rumah sakit dan kematian akibat varian baru itu. WHO akan terus memantau tingkat efektifitas vaksin dan memerlukan lebih banyak data dari banyak negara. Fasilitas COVAX adalah mekanisme multilateral yang berupaya menjamin akses yang merata terhadap vaksin COVID-19 bagi semua negara. Hingga saat ini, Indonesia telah menerima 11.228.460 dosis melalui COVAX, yang terdiri dari vaksin AstraZeneca dan Moderna. Jumlah ini masih akan terus bertambah di masa mendatang. Pertemuan COVAX AMC EG selanjutnya akan diselenggarakan pada 12 Oktober 2021. (mth)
Gubernur Sumsel Bantu Jabar Atasi Kelangkaan Oksigen
Palembang, FNN - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatasi kelangkaan oksigen di rumah sakit (RS) rujukan COVID-19 menghadapi lonjakan pasien terinfeksi virus corona dalam beberapa bulan terakhir. "Untuk membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatasi permasalahan tersebut difasilitasi komunikasinya dengan manajemen PT.OKI Pulp & Paper Mills yang memiliki kelebihan produksi liquid oksigen untuk kebutuhan industri kertas," kata Gubernur Herman Deru di Palembang, Selasa. Dia menjelaskan menghadapi kelangkaan oksigen seiring terjadinya lonjakan kasus positif COVID-19, pihaknya berupaya mengatasinya dengan melakukan pendekatan dengan sejumlah perusahaan yang memroduksi oksigen hingga 100 ton per hari. Menurut Gubernur perusahaan yang memroduksi oksigen di wilayah Sumsel ada empat yakni PT.Ligasin, Samator, PT.Pusri, dan PT.OKI Pulp & Paper Mills. Ia mengemukakan perusahaan tersebut menyatakan siap memaksimalkan produksi untuk mencegah terjadi kelangkaan oksigen di wilayah Sumsel dan membantu provinsi lainnya yang akhir-akhir ini mengalami kelangkaan oksigen melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). "Salah satu provinsi yang telah dibantu yakni Jawa Barat, bantuan oksigen itu juga diupayakan untuk daerah lain yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan oksigen itu," kata Herman Deru. Sementara Wakil Ketua Posko Harian Oksigen Jabar, Begin Troys ketika berkunjung ke Palembang, Senin (12/7) mengatakan pihaknya berupaya melakukan pencarian sumber pasokan oksigen untuk mengatasi kelangkaan oksigen di rumah sakit dampak lonjakan pasien COVID-19. "Kami mendapat informasi di Sumsel terdapat industri yang menghasilkan oksigen, untuk itu tim datang ke daerah ini dan difasilitasi Gubernur Sumsel, Herman Deru bertemu dengan manajemen PT.OKI Pulp & Paper Mills yang menyatakan siap membantu Jabar," katanya. (mth)
Jangan Sampai Moderna Seperti Sinovac: Tidak Aman!
Oleh : Mochamad Toha* Menyusul banyaknya korban di kalangan tenaga kesehatan, demi meningkatkan imunitas para nakes yang berada di garda terdepan, Kemenkes akan vaksinasi ketiga booster kepada 1,47 juta nakes dengan Vaksin Moderna asal Amerika Serikat. Hasil evaluasi akhir itu saat menghitung efikasi vaksin secara keseluruhan dalam melawan infeksi dari Covid-19 sebesar 94,1 persen. Angka ini lebih rendah daripada yang diumumkan Moderna pada 16 November lalu yakni 94,5 persen. Sebelumnya, berdasarkan data Tim Mitigasi IDI terdapat 949 tenaga kesehatan yang wafat akibat Covid-19 selama pandemi. Rinciannya, sejak Maret 2020 hingga 26 Juni 2021, yaitu 401 dokter umum dan spesialis, 43 dokter gigi, 315 perawat, 150 bidan, 15 apoteker, dan 25 tenaga laboratorium medik. Mereka ini telah disuntuk dengan Vaksin Sinovac asal China. Dan, kini terdapat hampir seribu tenaga kesehatan yang sedang menjalani isolasi mandiri hingga perawatan intensif. Untuk dokter, setelah program vaksinasi dilakukan, terdapat 88 dokter yang meninggal. Detailnya, 20 dokter telah menerima vaksin (10 orang dari Februari 2021-Mei 2021, dan 10 orang pada Juni 2021), 35 dokter belum divaksin, dan 33 dokter masih dalam konfirmasi. Sementara, menurut data PPNI, terdapat 28 perawat meninggal akibat Covid pascaliburan Lebaran Mei tahun ini hingga 26 Juni lalu. Dari jumlah tersebut, 10 perawat telah menerima vaksin, 17 belum divaksin karena komorbid, dan satu masih dalam konfirmasi. Menurut Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah, faktor yang menyebabkan banyaknya perawat meninggal terinfeksi Covid-19, karena mereka bekerja pada tempat yang memiliki risiko tinggi terpapar, penyakit itu sendiri, dan penyakit penyerta. Perlu dicatat, vaksin Sinovac itu terbuat dari Virus Corona yang sudah “dilemahkan atau dimatikan”. Jika vaksinasi yang kini sedang berjalan itu tidak dihentikan sementara, hal itu sama saja dengan menginfeksi rakyat Indonesia dengan Covid-19 secara massal. Sebab, virus yang inactivated itu, dipastikan ada yang dormant (tidur). Nah, yang dorman dan dikira mati itulah pada saat atau dengan suhu tertentu akan bangun dari tidurnya! Ingat, virus atau bakteri corona itu mahluk hidup yang cerdas! Misalnya, bila virus corona dihantam desinfektan chemikal (kimia), maka asumsi umumnya mereka mati. Tapi, faktanya saat ini mutasi corona sampai ribuan karakter atau varian. Karena gennya bermutasi, mutannya ada yang “bersifat” tidak hanya ke reseptor ACE-2 (Angiotensin Converting Enzyme 2) saja, tapi langsung menginfeksi sel-sel saraf. Manifesnya bisa meningitis, seperti yang menimpa penyanyi yang meninggal beberapa bulan lalu. Ada yang langsung berikatan atau menempel di sel-sel darah merah, sehingga manifestasi klinisnya seperti DB, tapi setelah dites PCR: positif. Ini banyak ditemukan di pasien-pasien anak di rumah sakit. Fakta klinis tersebut ditemukan di rumah sakit. Jadi, Covid-19 itu tidak hanya menginfeksi di saluran pernapasan saja, tapi Covid-19 juga sudah mulai menginfeksi saluran pencernaan, sistem saraf, hingga mata. Perlu diingat lagi, Covid-19 itu terjadi dan meledak lebih dari setahun lalu. Padahal, fase membuat vaksin itu butuh waktu 12-18 bulan. Dari mana specimen virusnya itu diperoleh? Kabarnya, basic dari vaksin ini adalah kasus SARS-Corona 5 tahun lalu, bukan Covid-19 ini. Apakah efektif untuk Covid-19? Kematian dr. JF di Palembang, sehari setelah divaksin, dan DR. Eha Soemantri SKM, MKes, di Makassar, menjadi bukti Sinovac tidak aman. Teranyar, Kabar duka datang dari Universitas Padjadjaran, Kota Bandung. Kepala Divisi Surveilans dan Uji Klinik Bio Farma Novilia Sjafri Bachtiar, yang juga Dosen Luar Biasa Fakultas Farmasi UNPAD meninggal dunia. Kabarnya, Novilia meninggal dunia karena terinfeksi Covid-19. Novilia adalah Kepala Tim Peneliti Uji Klinis vaksin Sinovac di tanah air dari Bio Farma. Dia mengawal proses uji klinis vaksin Covid-19 yang sudah dimulai sejak Agustus 2020. Vaksin Moderna Raksasa farmasi AS, Moderna, mengklaim vaksin Covid-19 yang dikembangkannya mampu melindungi 100 persen relawan uji coba dari gejala parah Covid-19. Vaksin ini juga disebut menunjukkan konsistensi untuk semua usia, ras, etnis dan demografi jenis kelamin. Klaim tersebut berdasarkan hasil utuh evaluasi terhadap uji klinis tahap tiga yang sudah dijalaninya melibatkan 30 ribu relawan di AS. Moderna mendapati 196 relawan terinfeksi Covid-19, terdiri dari 185 orang dari kelompok penerima plasebo dan 11 dari mereka yang telah menerima suntikan calon vaksin. Dari 196 kasus Covid-19 itu, sebanyak 30 di antaranya berkembang hingga memiliki gejala parah atau berat dan seorang di antaranya akhirnya meninggal. Namun, seluruhnya dipastikan berasal dari kelompok plasebo. Itu sebabnya Moderna mengeluarkan klaim 100 persen kalau vaksin yang dikembangkannya mampu melindungi dari gejala yang parah. Pihak Moderna juga mengatakan, 196 kasus Covid-19 yang sama mencakup 33 orang dewasa berusia di atas 65 tahun. Sebanyak 42 sukarelawan berasal dari berbagai kelompok ras, antara lain: 29 Latin, 6 kulit hitam, 4 Asia-Amerika, dan 3 peserta multiras. Selain itu, Moderna melaporkan tak ada efek samping baru yang muncul selama pemantauan dilakukan secara internal. Efek samping yang paling umum hanya kelelahan, kemerahan dan nyeri di tempat suntikan, sakit kepala dan nyeri tubuh, yang meningkat setelah dosis kedua namun berumur pendek. “Kami yakin memiliki vaksin yang sangat mujarab dan memiliki data untuk membuktikannya. Kami berharap dapat memainkan peran utama untuk titik balik pandemi ini,” kata Kepala Medis Moderna, Tal Zaks, 30 November 2020. Hasil evaluasi akhir itu menghitung efikasi vaksin secara keseluruhan dalam melawan infeksi virus Covid-19 adalah sebesar 94,1 persen. Angka ini sebenarnya lebih rendah daripada yang diumumkan Moderna pada 16 November lalu yakni 94,5 persen, namun Zaks menganggap perbedaan itu tak signifikan secara statistik. “Vaksin itu menyebabkan gejala mirip flu yang signifikan pada beberapa peserta, yang sejalan dengan vaksin yang begitu manjur. Tapi, sejauh ini tidak menimbulkan masalah keamanan yang signifikan,” kata Zaks menambahkan. Melansir Kompas.com, Selasa (06/07/2021, 17:32 WIB), Moderna dilaporkan menyebabkan sejumlah efek samping yang lebih jarang namun harus diwaspadai. Misalnya saja miokarditis atau radang otot jantung dan perikarditis alias peradangan pada lapisan di luar jantung. Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) AS menyebutkan, efek samping ini sangat kecil terjadi pasa kebanyakan orang. Namun orang yang mengalaminya harus segera mencari pertolongan medis. Gejala yang muncul misalnya saja nyeri dada, sesak napas, dan jantung berdebar kencang. Sebagian besar pasien segera membaik setelah mendapatkan pengobatan. Moderna juga berisiko menyebabkan anafilaksis alias reaksi alergi parah. Vaksin COVID-19 ini mengandung polietilen glikol (PEG), yang berpotensi untuk memicu reaksi alergi. Kandungan PEG ini dipakai sebagai lapisan pelindung untuk molekul mRNA saat memasuki sel. Alergi akibat PEG sebenarnya sangat jarang terjadi namun lembaga Centers for Disease Control and Prevention (CDC) AS mengajurkan agar orang dengan riwayat alergi sebaiknya tidak divaksin dengan Moderna. Sejumlah gejala yang mungkin dirasakan karena alergi seperti sulit bernafas, pembengkakan wajah dan tenggorokan, detak jantung yang cepat, ruam di sekujur tubuh, pusing dan tubuh terasa lemah. Sebelum Moderna ini benar-benar disuntikkan pada 1,47 juta nakes, sebaiknya BPOM sudah meneliti dengan cermat atas efek sampingnya. Jangan sampai seperti Sinovac: Tidak Aman! Penulis adalah wartawan FNN
POPULER
