ALL CATEGORY
Kemendagri Minta Pemda Fokus Inovasi di 6 Area
Jakarta, FNN - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) Agus Fatoni meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih fokus pada 6 area inovasi. “Pemerintah daerah diharapkan bisa lebih fokus pada 6 area inovasi, yaitu inovasi administrasi pemerintahan, inovasi manajemen pemerintahan, inovasi kebijakan, inovasi frugal, inovasi teknologi, dan inovasi sosial," kata Fatoni Ketika menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah Provinsi Aceh Tahun 2021 di dalam jaringan (daring) yang dirilis, Jumat. Menurut Fatoni, hasil inovasi yang optimal dapat meningkatkan kualitas serta memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, ia berharap Indeks Inovasi Daerah dapat terus ditingkatkan. “Saat ini inovasi bukanlah kewajiban, melainkan kebutuhan dasar guna menghasilkan pelayanan publik yang profesional,” kata Fatoni menekankan pentingnya inovasi bagi pemerintah daerah. Penerapan inovasi di bidang administrasi, menurut Fatoni, dapat dilakukan dengan mengadopsi cara baru dalam mengelola pemerintahan serta melakukan revolusi administrasi birokrasi secara akuntable. Selanjutnya, Pemda juga dapat melahirkan inovasi di area manajemen, guna melakukan pembaruan prosedur dan birokrasi dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. “Inovasi kebijakan dengan pendekatan yang lebih efisien, implementatif, dan dapat diadopsi berbagai pihak, juga perlu diterapkan pemerintah daerah,” kata Fatoni. Fatoni menambahkan, peningkatan inovasi juga dapat dilaksanakan di area inovasi frugal. Terobosan tersebut memungkinkan Pemda menciptakan inovasi produk dengan biaya lebih murah dibanding produk yang telah ada. Langkah tersebut diyakini akan menunjang kinerja pemda lebih optimal, mengingat inovasi ini tidak membutuhkan sumber daya yang besar. “Di era digital seperti saat ini, penting bagi pemda untuk fokus juga pada area inovasi teknologi,” kata Fatoni. Menurut Fatoni, pemda dapat mengadopsi proses produksi yang inovatif melalui kegiatan penelitian dan pengembangan atau alih teknologi. “Selain itu, jajaran perangkat daerah juga bisa menciptakan inovasi di area sosial yang mencakup struktur budaya normatif atau regulatif guna mendorong kesejahteraan masyarakat yang inklusif.” Salah satu daerah yang menurut Fatoni dapat menginspirasi daerah lain adalah Provinsi Aceh. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh keberhasilan Provinsi Aceh untuk menempati peringkat 16 dengan predikat sangat inovatif pada tahun 2020, setelah sebelumnya berada di posisi 34 pada tahun 2019. “(Saya) mengapresiasi semangat Pemerintah Provinsi Aceh dalam meningkatkan inovasinya,” kata Fatoni ketika mengacu pada capaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Aceh. (sws)
Habib Milenial: Waspadai Penyebaran Virus Radikalisme di Masa Pandemi
Jakarta, FNN - Habib Husein Ja’far Al Hadar M Ag yang juga dikenal sebagai Habib Milenial mengingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap wabah virus radikalisme dan terorisme yang tidak kalah berbahayanya dengan virus COVID-19 di masa pandemi saat ini. “Di tengah wabah COVID-19 seperti saat ini, justru gerakan-gerakan terorisme secara sunyi dan senyap bisa melakukan koordinasi atau bahkan ancaman-ancaman yang serius. Karena itu kita harus tetap waspada dengan terus melakukan berbagai upaya-upaya kontra terhadap radikalisme dan terorisme,” ujar Habib Husein Ja’far Al Hadar di Jakarta dalam keterangan tertulis yang diterima Antara, Jumat. Sehingga, menurut dia, sudah sepatutnya menggalang solidaritas saat ini bukan hanya terhadap teror wabah virus COVID-19 tetapi juga teror virus radikalisme dan ekstremisme yang selama ini terus mengancam di sekitar kita. Karena kelompok radikal dan intoleran ini terus melakukan paparan kepada masyarakat dengan memasukkan paham radikalisme dan ekstremisme. “Maka kuncinya adalah memapar balik mereka dengan konten-konten yang antiradikalisme dan terorisme ataupun ekstremisme melalui konten-konten toleransi, konten-konten perdamaian dan lain sebagainya,” tutur pria yang akrab disapa Habib Milenial tersebut. Dirinya meyakini bahwa kelompok moderat yang ada saat ini pasti akan menang. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan dengan penuh cinta. Menurut Habib Ja’far, kuncinya adalah memapar masyarakat dengan konten-konten toleran dari contoh kegiatan sehari-hari. Lebih lanjut, pria kelahiran Bondowoso, 21 Juni 1988 ini menyebut bahwa semua pihak barus bersama-sama membagikan konten-konten yang sudah ada tentang toleransi sampai pada titik, suatu hari kita ketika ada foto seorang pendeta berjalan dengan seorang Ustaz nggak lagi viral karena itu bukan lagi sesuatu yang luar biasa. Justru menjadi hal yang biasa melihat perbedaan dihadapi dengan toleransi dan penuh perdamaian. Magister Tafsir Qur’an dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut mengajak agar semua pihak bersama-sama memenuhi media sosial dengan konten-konten yang toleran. Konten-konten tersebut merupakan vaksin bagi masyarakat melawan paparan radikalisme dan ekstremisme. Selain itu, Habib Ja’far mengungkapkan bahwa sebetulnya para pemuka agama, pemerintah serta organisasi keagamaan dapat turut serta melakukan vaksinasi terhadap virus radikalisme ini. Karena mereka memiliki semua infrastruktur sampai tingkat yang paling bawah. Ia mencontohkan NU, Muhammadiyah ataupun Robito Alawiyah yang memiliki cabang sampai ranting, minimal sampai tingkat Kabupaten/Kota, “Maka gunakan semua infrastruktur yang ada itu untuk kemudian menyebarkan nilai-nilai ideologi yang pro-NKRI, yang pro kepada keberagamaan yang morderat dan Cinta Damai,” ujarnya. (sws)
Presiden Jokowi Bagikan Paket Obat dan Sembako ke Warga Jakarta Utara
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo membagikan paket obat dan sembako kepada warga di Jakarta Utara, Kamis (15/7) malam. Dalam video di channel Sekretariat Presiden yang diunggah pada Kamis (15/7) malam, Presiden Jokowi tampak mendatangi rumah warga di gang kecil dengan mengenakan masker, sarung tangan hitam, kemeja putih yang dibalut dengan jaket cokelat muda, serta celana hitam. Dalam keterangan video disebutkan waktu kunjungan adalah pukul 20.52 WIB, Presiden pun tampak ditemani Paspampres. "Malam hari ini saya berada di Kampung Sunter Agung dalam rangka mengawali pemberian sembako kepada masyarakat yang akan diberikan menyeluruh yang sudah disiapkan 200.000 ton beras yang akan disalurkan nanti dari Bulog," kata Presiden Jokowi di Kampung Sunter Agung, Jakarta. Tidak ketinggalan, Presiden Jokowi juga membagikan paket obat kepada masyarakat. "Kedua, saya juga membagikan paket obat, baik yang untuk gejala ringan paket 1, paket 2 yang gejala sedang dan paket 3, yang pada awal ini akan membagikan 300.000 paket obat itu," kata Presiden. Menurut Presiden, pada pekan depan akan diteruskan penyaluran paket obat kedua juga sebesar 300.000 paket. "Kita harapkan dengan pembagian sembako ini dan juga paket obat-obatan, vitamin, dan suplemen masyarakat bisa lebih tenang dalam menghadapi penyebaran COVID-19," ungkap Presiden. Warga Sunter Agung yang menerima paket sembako dari Presiden Jokowi bernama Sugiharto dan Karsini mengaku senang mendapat bantuan. "Tidak tahu kirain bukan Pak Jokowi saya kaget. Saya senang sekali Pak Jokowi datang ke sini, alhamdulilah, Presiden datang ke sini lihat warga melihat masyarakat lingkungan sini. Terima kasih banyak," kata Karsini. Ia pun berharap COVID-19 berangsur-angsur menghilang. "Inginnya tidak ada lagi deh corona gitu, ingin sehat semua, kumpul keluarga, ketemu, ingin aman kaya dulu lagi, enggak ingin ada wabah-wabah kaya begini penyakitnya pada hilang," ucap Karsini yang saat didatangi Presiden Jokowi sudah memakai masker. Warga Sunter Agung lain yang juga didatangi Presiden Jokowi, yaitu Susanti juga mengaku seperti mendapatkan rezeki karena didatangi Presiden Jokowi. "Saya tuh justru kaget banget tiba-tiba Pak Jokowi dateng ke depan rumah. Saya kirain siapa, ternyata bener-benar Pak Presiden. Tidak menyangka, mungkin rezeki saya kali, ya, mungkin mau dapat rezeki apa begitu. Terima kasih banyak, ya, Pak atas perjuangan Bapak selama ini, saya tahu mungkin tidak gampang untuk Bapak mimpin negara di tengah masalah seperti ini," kata Susanti. Pemerintah telah meluncurkan 300.000 paket obat dan vitamin yang dibagikan kepada warga yang melakukan isolasi mandiri (isoman) karena terpapar COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali pada hari Kamis (16/7). Pemerintah membaginya menjadi tiga paket, yaitu paket 1 berisi vitamin untuk warga dengan hasil PCR (polymerase chain reaction) positif tanpa gejala atau OTG; paket 2 berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan kehilangan penciuman; dan paket 3 berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan batuk kering. Program tersebut rencananya dilanjutkan oleh warga di luar Pulau Jawa dengan jumlah sama sebanyak 300.000 paket. (sws)
BPBD: Banjir di Kapuas Hulu Merendam 2.862 Rumah
Putussibau, Kalbar, FNN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat mencatat sebanyak 2.862 rumah warga di sejumlah kecamatan di daerah itu terendam banjir yang terjadi sejak Rabu (14/7) hingga Kamis (15/7) 2021. "Banjir terjadi di tujuh kecamatan dengan ketinggian debit air berkisar dua hingga tujuh meter, akibatnya ribuan rumah terendam bahkan sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan cukup serius dan akses jalan terputus," kata Kepala BPBD Kapuas Hulu Gunawan kepada ANTARA, di Putussibau, Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis malam. Ia menjelaskan banjir tidak hanya merendam 2.862 rumah, namun terdapat 529 rumah terdampak, dengan total koban banjir di Kapuas Hulu sebanyak 5.830 kepala keluarga (KK). Berdasarkan data sementara, kata dia, ada tujuh kecamatan terendam banjir yaitu Kecamatan Hulu Gurung yang terjadi di Desa Nanga Yen, Tepuai, Sejahtera Mandiri, Karya Mandiri, Landau Kumpang, Kelakar, Bugang dan Desa Simpang Sinara. Lalu, Kecamatan Silat Hulu banjir terjadi di Desa Dangkan,Entebi, Landau Badai, Landau Rantau, Lebak Jemah, Nanga Dangkan, Nanga luan, Nanga lungu, Nanga Ngeri, Riam tapang, Selangkai dan Desa Selimu. Untuk Kecamatan Boyan Tanjung terjadi banjir di Desa Nanga Betung, Landau Mentail, Nanga Jemah, Riam Mengelai, Sri wangi, Nanga Sangan, Tubang Jaya, Boyan Tanjung, Mujan, Pemawan, Karya Maju, Nanga Ret, Nanga Danau, Nanga Boyan, Delintas Jaya dan Desa Teluk Geruguk. Sedangkan di Kecamatan Pengkadan banjir terjadi Desa Jajang, Mawan dan Desa Kerangan Panjang. Kemudian di Kecamatan Bunut Hulu Desa Riam Piang, Semangut Utara, Nanga Semangut, Temuyuk dan Desa Landau Apus. Sementara itu di Kecamatan Mentebah banjir terjadi di Desa Suka Maju dan Desa Tangai Jaya, sedangkan di Kecamatan Silat Hilir banjir terjadi di Desa Bongkong. "Banyak fasilitas umum rusak, rumah warga ada yang hanyut, rusak dan tenggelam, bahkan harta benda masyarakat tidak bisa diselamatkan," katanya. Ia menyebutkan banjir yang terjadi di tujuh kecamatan itu dikarenakan curah hujan cukup tinggi yang mengakibatkan sejumlah sungai meluap dan merendam dataran rendah. Dikatakannya bahwa masyarakat korban banjir saat ini memerlukan bantuan berupa sembako, pakaian dan tempat pengungsian darurat. "Kami sudah melaporkan bencana banjir itu kepada pimpinan baik di daerah, provinsi maupun pusat," katanya. Ia menjelaskan jika tidak terjadi curah hujan tinggi kemungkinan besar banjir berangsur surut, namun jika hujan terus menerus dapat mengakibatkan banjir semakin besar dan meluas ke sejumlah kecamatan lainnya. "Kami imbau masyarakat tetap mengutamakan keselamatan dan kepada petugas di kecamatan dan desa segera melaporkan setiap perkembangan banjir di daerahnya masing-masing," demikian Gunawan. (sws)
Gubernur Kaltim Tak Keluarkan lagi Izin Perkebunan Sawit
Samarinda, FNN - Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menegaskan pihaknya tidak mengeluarkan lagi izin baru untuk perkebunan kelapa sawit sejalan dengan terbitnya aturan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018. Dalam Intruksi Presiden tersebut dijelaskan tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit dalam rangka peningkatan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, memberi kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan, termasuk penururuan gas rumah kaca. "Kaltim bahkan beberapa tahun sebelum terbitnya Inpres 8/2018, sudah tidak menerbitkan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru," kata Isran Noor saat mengikuti secara virtual Rapat Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 dari ruang Heart of Borneo (HoB) Kantor Gubernur Kaltim, Kamis sore. Selain itu, sesuai dengan diamanatkan pada Inpres 8/2018 tersebut, Isran menjelaskan bahwa gubernur melalui instansi terkait juga telah melakukan pengumpulan data peta izin lokasi, izin usaha perkebunan (IUP), dan hak guna usaha (HGU). Berkaitan dengan hal tersebut, pihaknya berkolaborasi dengan tujuh kabupaten dalam kegiatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang diinisiasi KPK RI dan memasuki tahapan integrasi data dan peta. Mantan Bupati Kutai Timur ini lantas menyebutkan sejumlah peraturan daerah setempat, di antaranya Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. Selain itu, tertuang dalam RPJMD Kaltim 2018—2023 terkait tujuan pembangunan hijau di sektor pertanian dan perkebunan akan dicapai dengan membangun ketahanan pangan berbasis komoditas lokal, pengurangan deforestasi dan degradasi hutan serta kegiatan-kegiatan mitigasi perubahan iklim. Sebagai informasi, pada rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kaltim peruntukan perkebunan seluas 3.269.561 hektare. Saat ini yang telah diberikan izin seluas 2.889.435 hektare dengan jumlah 405 izin. Adapun luas perkebunan kelapa sawit di Kaltim yang aktif seluas 1.287.449 hektare atau 7,86 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit nasional. (sws)
Ketua DPD: Perpanjangan PPKM Darurat Jangan Bebani Rakyat
Jakarta, FNN - Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, yang direncanakan sampai enam minggu, jangan sampai menambah beban rakyat. "Kami sangat mengerti PPKM darurat untuk menekan laju kasus COVID-19. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang terkena imbas kebijakan ini," kata LaNyalla lewat keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah mempertimbangkan rencana itu secara matang agar tidak banyak perekonomian warga yang terdampak. "Soal diperpanjang atau tidak, perlu dikalkulasi segala sesuatunya dengan baik, jangan sampai kondisi rakyat di bawah semakin sulit," tegas dia. Menurut LaNyalla, pertimbangan penting lainnya yang perlu dipikirkan pemerintah selain mengatasi krisis kesehatan adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya untuk para pelaku usaha informal dan pekerja harian. "Kita tahu pedagang kaki lima sangat kesulitan. Begitu juga ojek online, pelaku usaha UMKM dan pekerja informal sangat memprihatinkan. Hal yang sama juga dirasakan oleh pengusaha pusat perbelanjaan atau mal yang punya ratusan sampai ribuan karyawan," sebut LaNyalla. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah mempertimbangkan dampak perekonomian rakyat yang dapat semakin terpuruk jika PPKM darurat diperpanjang sampai enam minggu. Namun, jika opsi itu jadi satu-satunya cara menekan laju penyebaran COVID-19, maka pemerintah wajib menyiapkan jaring pengamanan sosial dengan baik, kata LaNyalla. Proses pelayanan kesehatan juga harus memadai dan efektif sehingga angka kematian dapat berkurang. Ia mengusulkan sebelum perpanjangan itu diputuskan, pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas PPKM darurat yang telah berjalan di wilayah Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021. "Pergerakan kasus positif COVID-19 seperti apa? Lalu, dampak terhadap ekonomi juga penyaluran bantuan sosial sudah dilakukan dengan tepat dan cepat atau belum," ujar dia. Ia pun berharap pemerintah dapat jujur dan objektif melihat berbagai data dan hasil evaluasi pelaksanaan PPKM darurat. "Kami berharap kebijakan yang nantinya diambil tidak mendatangkan kerugian bagi masyarakat baik pada aspek kesehatan maupun ekonomi," tambah LaNyalla Mattalitti. (sws)
Warga Papua Rasakan Manfaat Otsus Jika Ada Keterbukaan
Wamena, FNN - Warga Papua akan merasakan manfaat Otonomi Khusus (Otsus) ke dua jika ada keterbukaan dari pengambil kebijakan di Papua dalam pelayanan menyangkut dana otonomi. Warga Jayawijaya Lukas Kossay, di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Papua, Kamis, mengatakan penerapan otonomi khusus (otsus) kedua harus sesuai kriteria yang sudah ditentukan menurut arah dan amanah undang-undang. "Sasaran otsus ini kan untuk bagaimana kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), tetapi kalau kita jadi pimpinan yang pintar-pintar belok sana, belok sini (tidak sesuai amanah UU, Red) ya kita tahu dirilah. Kita merugikan kita punya generasi ke depan, khususnya OAP," katanya pula. Ia mengharapkan warga tidak mempolitisasi Otsus tersebut sebab pemerintah pusat memberikan Otsus dengan tujuan baik. "Kita tidak boleh mempolitisasi dengan alasan yang tidak betul-betul logis sama sekali, akibatnya kita punya muda-mudi generasi OAP ke depan itu dia sudah kehilangan tempat, terutama tenaga kerja," katanya lagi. Lukas yang bertugas di salah satu instansi Pemkab Jayawijaya ini mengatakan, masyarakat Papua layak mendapatkan otsus kedua. Dia mencontohkan kegiatan pemerintah di dinasnya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia Orang Asli Papua dibiayai dari dana otsus. "Kita layak dapat \otsus kedua dan kita atur di sini sebab mekanismenya semua ada, apa yang susah. Sehingga secara pribadi saya terima saja otsus tahap kedua ini jalan. Kita punya kegiatan produktivitas tenaga kerja asli Papua misalnya, itu didanai dari otsus," katanya lagi. Menurut dia, jika pada otsus tahap pertama progres pembangunan tidak signifikan, maka pada otsus tahap kedua harus dimanfaatkan dengan baik. "Jadi saya harap dari kita saja. Anak-anak daerah yang sudah jadi pimpinan, pengambil keputusan, mari kita manfaatkan ini dengan baik dan tidak usah dipolitisasi dengan berbagai politik. Kita memanfaatkan program pemerintah pusat ini, lalu target yang kita kejar supaya kita dapat output yang maksimal," kata dia. Warga lainnya, Yosep mengatakan yang dibahas dalam otsus tahap dua adalah pemekaran dan penambahan dana. Ia menilai dengan pemekaran, maka akan membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak asli Papua, sehingga warga Papua harus siap menghadapi pembangunan agar terlibat langsung. "Peluang sudah ada bagaimana kita persiapkan diri untuk menangkap peluang itu. Kita harus persiapkan diri untuk menyambut otsus karena ketika itu masuk, peluangnya besar," katanya lagi. Pegawai pemerintah ini mengajak pemuda Papua meningkatkan kemampuan, sehingga ketika peluang kerja yang masuk melalui otsus tersedia, maka pemuda Papua bisa diterima untuk bekerja pada berbagai sektor pembangunan. "Kita harus punya skill untuk bekerja agar tidak menjadi penonton di kampung kita sendiri," katanya lagi. (mth)
AstraZeneca Minta Thailand Perpanjang Tenggat Pengiriman Vaksin
Bangkok, FNN - AstraZeneca telah meminta Thailand untuk mengundurkan tenggat pengiriman 61 juta dosis vaksin COVID-19 hingga lima bulan lagi, kata seorang deputi menteri, Kamis (15/7). Permintaan AstraZeneca itu dinilai akan semakin memperlambat program vaksinasi di negara tersebut. Deputi Menteri Kesehatan Thailand Sathit Pitutacha mengatakan AstraZeneca saat ini memiliki kapasitas produksi 15 juta dosis vaksin per bulan di pabrik mereka di Thailand dan kapasitas itu dapat diperbesar lagi. AstraZeneca belum memberi komentar atas pernyataan Sathit itu, yang diungkapkan dalam sebuah wawancara dengan saluran TV MCOT. Namun, permintaan AstraZeneca itu disebabkan oleh lambatnya peningkatan produksi oleh mitra lokal, yang menghadapi masalah dalam pembuatan awal dan pengiriman. Perusahaan itu meyakini akan kembali berproduksi mulai bulan ini untuk memenuhi pasokan yang dijanjikan kepada Thailand dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. AstraZeneca telah berjanji untuk memberikan 40 persen produksi vaksinnya kepada Thailand, kata Sathit, dan Thailand akan meminta lebih banyak dosis kepada perusahaan itu. "Kami harus berunding dengan mereka, karena dalam situasi seperti ini kita memerlukan lebih banyak vaksin," kata Sathit. "Kami menginginkan 10 juta dosis seusai rencana awal 10 juta dosis," kata dia, menyebut target pengiriman per bulan. Pemerintah Thailand pada Rabu mengatakan tengah mempertimbangkan pembatasan ekspor vaksin AstraZeneca yang diproduksi secara lokal untuk menghadapi pandemi. Menanggapi pertanyaan tentang rencana Thailand tersebut, AstraZeneca mengatakan bahwa vaksin yang mereka buat di negara itu "sangat penting" bagi negara-negara tetangganya yang juga tengah berjuang menghadapi pandemi. "Kami aktif bekerja sama dengan pemerintah Thailand dan negara-negara Asia Tenggara lain untuk memberi akses vaksin yang adil di wilayah itu," kata perusahaan tersebut. Thailand sedang menghadapi wabah COVID-19 terburuk dan mencatat 98 kematian akibat infeksi virus corona pada Kamis, menambah jumlah totalnya menjadi 3.032 sejak awal pandemi. Gugus tugas COVID-19 Thailand juga melaporkan 9.186 kasus baru, sehingga total kasus infeksinya mencapai 372.215. Program vaksinasi Thailand dimulai pada Juni dan baru sekitar lima persen dari 66 juta penduduk negara itu yang telah divaksin secara lengkap. (mth)
Kapolri Prediksi "Herd Immunity" Terbentuk Bulan Agustus dan September
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memprediksi kekebalan komunal masyarakat atau herd immunity dapat terbentuk para rentang waktu bulan Agustus hingga September 2021. Keyakinan akan terbentuknya herd immunity tersebut disampaikan Kapolri saat meninjau kegiatan vaksinasi massal yang diselenggarakan Polri berkerja sama dengan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) di SMA Negeri 38 Jakarta dan PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) di Universitas Indraprasta, Jakarta, Kamis. "Dengan adanya peran pemuda dan mahasiswa menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemik COVID-19 ini, sehingga target akhir tahun paling tidak menjelang Agustus hingga September, herd immunity segera terwujud," kata Sigit melalui keterangan tertulis-nya. Dihadapan mahasiswa peserta vaksinasi COVID-19, Sigit menyampaikan bahwa dengan terbentuknya kekebalan komunal masyarakat sebagaimana telah ditargetkan oleh pemerintah, maka pemulihan ekonomi akan berjalan dengan baik. Sebagaimana diketahui, pandemik COVID-19 telah merusak sendi-sendi kehidupan, berdampak pada sosial, kesehatan dan ekonomi masyarakat. "Dengan terbentuknya herd immunity, masyarakat diharapkan bisa kembali melaksanakan aktivitas-nya sehingga pemulihan ekonomi bisa berjalan dengan baik," ujar Sigit. Mantan Kabareskrim Polri ini menilai, rasa optimistis terbentuknya herd immunity dalam waktu dekat ini terlihat dari antusiasme yang tinggi para peserta vaksinasi yang diselenggarakan oleh PB HMI dan PB SAMMI. Vaksinasi tersebut ditujukan untuk pelajar atau anak dengan rentang usia 12 tahun ke atas. "Hari ini dilaksanakan kegiatan vaksinasi untuk anak-anak usia 12 tahun ke atas dari mulai SMP, SMU, dan juga anak-anak SD yang sudah bisa divaksin. Tentunya kami melihat anak-anak pun antusias untuk divaksin ini merupakan kabar baik untuk kita semua," ucap Sigit. Jenderal bintanng empat itu berharap, kolaborasi vaksinasi massal ini bisa berlanjut ke seluruh wilayah di Indonesia. Mengingat, kunci penanganan pandemik COVID-19 berada pada sinergitas, kerja sama dan saling bergandengan tangan antar-kelompok. "Upaya akselerasi vaksin dalam rangka membentuk herd immunity yang tentunya kami tunggu-tunggu sehingga kemudian kehidupan masyarakat bisa kembali pelan-pelan pulih normal. Tentunya kita harapkan ini semua bisa segera tercapai," ujar Sigit. Dalam kesempatan itu, Sigit kembali mengingatkan bahwa protokol kesehatan tetap diterapkan setelah divaksinasi COVID-19. Kegiatan vaksinasi massal Polri bersama PB HMI di SMA Negeri 38 menargetkan seribu orang per hari. Acara berlangsung selama dua hari tanggal 15-16 Juli 2021. Petugas vaksinator yang dilibatkan dalam kegiatan ini sejumlah 13 orang vaksinator yang terdiri dari lima vaksinator Polri dan delapan vaksinator dari HMI. Dalam kegiatan ini, panitia juga menyajikan hastag atau tanda pagar #remajaambilperan, dengan tujuan menyukseskan vaksinasi massal remaja. Sementara vaksinasi massal PB SEMMI yang diselenggarakan di Universitas Indraprasta juga menargetkan seribu orang per hari yang disuntik vaksin. Petugas vaksinator yang dilibatkan dalam kegiatan itu sejumlah 15 orang vaksinator dari Biddokkes Polda Metro Jaya. (mth)
BI Prediksi Ekonomi Sumatera 2021 Akan Mengalami Akselerasi Pertumbuhan
Jakarta, FNN - Bank Indonesia memprediksi perekonomian Sumatera untuk keseluruhan tahun 2021 akan mengalami akselerasi pertumbuhan yang ditopang oleh perbaikan kinerja di hampir seluruh lapangan usaha. "Ekonomi Sumatera secara keseluruhan tahun akan mengalami sedikit akselerasi dengan peluang perbaikan harga komoditas utama," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Soekowardojo dalam Webinar Sumatranomics, Kamis. Pertumbuhan ekonomi Sumatera, lanjutnya, juga ditopang oleh kondisi cuaca yang mendukung untuk meningkatkan produktivitas sawit dan karet, serta implementasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety & Environment) yang mendorong kinerja MICE dan pariwisata domestik. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga diprediksi naik 48,3 persen (yoy) ditopang perbaikan ekonomi yang diperkirakan akan mendorong peningkatan daya bel, mobilitas masyarakat yang mengalami peningkatan pada 2021 dan berlanjutnya beberapa program PEN stimulus pemerintah. Investasi PMTB juga diprediksi tumbuh 31,8 persen (yoy) seiring peningkatan target realisasi investasi Jalan Tol Trans Sumatera setelah terkendalinya beberapa ruas pada 2021 karena pandemi dan selanjutnya proyek multiyear swasta terkait pembangkit listrik pembangunan pabrik baru dan lainnya. Begitu juga dengan konsumsi pemerintah yang diprediksi tumbuh 7,1 persen (yoy) "Net eskpor naik 11,1 persen (yoy) ditopang peningkatan permintaan dan harga komoditas migas, CPO, batubara, plup and paper, elektronik, karet serta timah yang mendorong ekspor Sumatera," jelasnya. Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Sumatera didukung oleh sektor pertanian yang tumbuh 23,4 persen (yoy). Pertumbuhan ini dikarenakan ada peningkatan luas lahan kebun kelapa sawit baru yang diprediksi mendorong produksi dan hasil mature replanting yang diprediksi meningkatkan hasil produksi perkebunan. Kemudian sektor industri diprediksi tumbuh 21,1 persen (yoy) melalui pulihnya permintaan CPO global dan program B30 serta tren peningkatan harga komoditas perkebunan. Begitu juga dengan sektor perdagangan konstruksi dan tambang yang masing-masing diprediksi tumbuh 12,6 persen, 10,8 persen dan 10,6 persen. Kendati demikian, Soekowardojo menyampaikan akselerasi pertumbuhan dapat terhambat apabila implementasi program vaksin dan proses yang tidak sebaik ekspektasi, kasus COVID-19 yang masih meningkat di global dan domestik, hingga pelaksanaan program pemulihan yang tidak secepat harapan. "Sehingga berdampak pada pelemahan permintaan domestik dan terhambatnya pelaksanaan program pemulihan disamping adanya PPKM darurat," tuturnya. Perekonomian Sumatera pada triwulan I tercatat mengalami perbaikan meski masih terkontraksi yakni sebesar 0,86 persen, naik dibandingkan triwulan sebelumnya minus 2,21 persen. Ekonomi Sumatera pada triwulan II menunjukkan pertumbuhan ke arah yang positif meskipun masih terbatas. Perbaikan tersebut ditopang oleh pelonggaran aktivitas dan mobilitas masyarakat pada Ramadhan dan Idul Fitri, harga komoditas yang menguat serta mulai pulihnya demand global yang mendorong ekspor impor. (mth)
POPULER
